Tag: Tito Karnavian

  • Mendagri Dorong Percepatan Pendataan Rumah Rusak Pascabencana Sumatera

    Mendagri Dorong Percepatan Pendataan Rumah Rusak Pascabencana Sumatera

    Mendagri Dorong Percepatan Pendataan Rumah Rusak Pascabencana Sumatera
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (pemda) di wilayah Sumatera, bersama pihak terkait, untuk mempercepat pendataan rumah rusak pascabencana.
    Pendataan yang cepat dan akurat dinilai menjadi kunci utama percepatan penyaluran bantuan dari pemerintah pusat kepada masyarakat terdampak.
    “Kuncinya adalah data. Mana yang rusak ringan, mana yang rusak sedang, dan mana yang rusak berat, di seluruh kabupaten/kota,” ujar Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pendataan Kerusakan Rumah, Fasilitas Umum, dan Jumlah Pengungsi Terbaru Pascabencana di Wilayah Sumatra. Rapat tersebut digelar secara virtual dari Jakarta, Selasa (6/1/2026).
    Tito menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap percepatan pemulihan pascabencana.
    Perhatian tersebut mencakup upaya memastikan masyarakat dengan
    rumah rusak
    ringan dan sedang dapat segera menerima bantuan dan kembali beraktivitas.
    Tito menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema bantuan bagi rumah rusak ringan dan sedang berupa bantuan tunai sebesar Rp 15 juta untuk kategori rusak ringan dan Rp 30 juta untuk rusak sedang.
    Sementara itu, bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang, pemerintah akan menyediakan hunian tetap (huntap). Selama proses pembangunan huntap berlangsung, warga dapat menempati hunian sementara (huntara) dan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH).
    Tito menegaskan bahwa penyaluran bantuan tidak dapat dilakukan tanpa data yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
    Oleh karena itu, ia meminta seluruh pemda segera menetapkan data kerusakan rumah berdasarkan kategori rusak ringan, sedang, dan berat melalui keputusan kepala daerah.
    Data tersebut selanjutnya disampaikan kepada gubernur untuk diteruskan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial (Kemensos) guna ditindaklanjuti.
    “Keinginan kita bersama, rumah rusak ringan dan sedang ini secepat mungkin mendapat bantuan pembiayaan agar masyarakat bisa mulai beres-beres dan kembali bekerja,” ucap Tito.
    Untuk mempercepat proses pendataan, ia mendorong peran aktif aparat desa. Menurut Tito, kepala desa atau keuchik merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi warganya secara rinci.
    Pendataan dapat dilakukan berbasis nama dan alamat tanpa harus menunggu kelengkapan administrasi kependudukan.
    “Data dari desa diserahkan kepada camat, kemudian camat kepada bupati. Setelah direkap, bupati menetapkan data tersebut melalui surat keputusan (SK) sebagai daftar penerima bantuan,” jelas Tito.
    Selain itu, dia juga meminta dukungan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membantu percepatan pendataan melalui jaringan yang dimiliki hingga tingkat kabupaten dan kota.
    Tito mengingatkan bahwa keterlambatan pendataan berpotensi menghambat pencairan bantuan dan memperpanjang masa pengungsian, yang dapat menimbulkan persoalan sosial maupun kesehatan.
    Ia juga menyoroti masih adanya sejumlah daerah yang belum menyampaikan usulan data kerusakan.
    Tito mengingatkan pemda agar memastikan seluruh data disampaikan secara lengkap guna menghindari permasalahan di kemudian hari, terutama risiko adanya masyarakat terdampak yang tidak menerima bantuan karena tidak terdata.
    Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansah, serta sejumlah kepala daerah dari wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bencana Sumatera dan Ujian Akhir Tahun Bangsa
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 Januari 2026

    Bencana Sumatera dan Ujian Akhir Tahun Bangsa Nasional 1 Januari 2026

    Bencana Sumatera dan Ujian Akhir Tahun Bangsa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tahun 2026 dibuka dengan pekerjaan besar pemerintah yang belum selesai soal pemulihan tiga provinsi di Sumatera, pasca dilanda banjir bandang dan tanah longsor akhir November 2025 lalu.
    Bencana hidrometeorologi yang terjadi tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga menjadi
    ujian
    bagi ketangguhan negara dan bangsa di penghujung tahun.
    Jalan dan jembatan memang mulai tersambung, listrik dan sekolah juga perlahan pulih. Roda ekonomi pun kembali berputar di sejumlah titik.
    Namun, ribuan warga masih menunggu realisasi hunian tetap, pemulihan layanan dasar sepenuhnya, dan kepastian hidup yang lebih aman.
    Pemerintah
    menegaskan, libur dan pergantian tahun tidak menghentikan kerja kemanusiaan. Penanganan
    bencana Sumatera
    berjalan tanpa jeda.
    Pemulihan akses transportasi, layanan dasar, hingga rekonstruksi jangka menengah disebut akan menjadi agenda utama pemerintah pada awal 2026 ini.
    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyatakan, tidak ada kata libur dalam penanganan pemulihan bencana di tiga provinsi terdampak.
    “Di hari ini, Bapak Presiden
    Prabowo Subianto
    juga kembali menegaskan bahwa negara hadir, negara tidak mengenal libur untuk bisa terus mendampingi saudara-saudara kita di kawasan terdampak bencana,” ujar Abdul dalam konferensi pers virtual, Rabu (31/12/2025).
    Abdul menjelaskan, hingga akhir Desember 2025 pemerintah telah menuntaskan target pemulihan jalan dan jembatan nasional yang sempat terputus akibat bencana.
    “Artinya semua target yang dicanangkan oleh Kementerian PU khusus untuk jalan dan jembatan nasional itu sudah terpenuhi di akhir Desember,” tuturnya.
    DOKUMENTASI PTPP Proses pemulihan ruas Bireuen-Takengon, Aceh pasca bencana banjir dan longsor
    Memasuki 2026, fokus pemulihan bergeser ke jalan dan jembatan yang dikelola pemerintah daerah, mulai dari penghubung lintas provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan dan desa.
    “Nantinya aksesibilitas baik itu penghubung lintas provinsi, penghubung kabupaten/kota dalam satu provinsi, hingga jalan-jalan kecamatan dan desa bisa kita perbaiki dengan target waktu yang sudah dicanangkan oleh Kementerian PU,” kata Abdul.
    Di tengah percepatan pemulihan fisik, pemerintah juga mengejar target pengurangan risiko bencana susulan. Normalisasi sungai dipercepat seiring masih adanya potensi hujan berintensitas sedang hingga tinggi.
    “Seperti kita sampaikan bahwa meskipun operasi modifikasi cuaca terus dilakukan, tetapi masih ada potensi-potensi hujan sedang atau hujan intensitas tinggi yang biasa,” imbuh Abdul.
    Pendangkalan saluran air yang memicu banjir menjadi perhatian di Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Aceh Tenggara.
    Normalisasi badan sungai dan pembersihan sampah di kolong jembatan desa hingga kecamatan dilakukan untuk mencegah kerusakan lanjutan ketika debit air kembali meningkat.
    Penanganan bencana Sumatera
    juga ditandai dengan intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke daerah terdampak.
    Sejak 1 Desember 2025, Presiden Prabowo Subianto tercatat beberapa kali turun langsung ke lokasi bencana di Sumatera sekaligus memimpin rapat terbatas di Jakarta untuk memantau perkembangan penanganan.
    Pada pergantian tahun baru 2026, Prabowo menghabiskan malam di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ia meninjau pembangunan Jembatan Bailey di Sungai Garoga, Batang Toru, serta bermalam bersama pengungsi di posko Batu Hula.
    Sebelumnya, Prabowo meninjau penanganan pascabencana di Sumatera Barat pada 17–18 Desember 2025, mengunjungi posko pengungsian di Kabupaten Agam, memantau perbaikan jalan di Lembah Anai, serta pembangunan jembatan di Padang Pariaman.
    Di Aceh, Presiden mendatangi Aceh Tamiang, Bener Meriah, hingga Bireuen untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi.
    Di Padang Pariaman, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah memperbaiki infrastruktur dan rumah warga terdampak.
    “Jembatan sedang kita bentuk semua, insya Allah kita akan perbaiki semuanya, rumah-rumah yang rusak akan kita bantu. Jadi, di Sumut baru habis itu kondisi beberapa kabupaten masih sulit beberapa kabupaten belum bisa tembus dari darat tapi sudah bisa kita datangi dari udara dari helikopter, pesawat,” ujar Prabowo.
    Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi para pengungsi di Desa Sukajadi, Karang Baru, Aceh Tamiang, Jumat (12/12/2025).
    Sementara di Aceh Tenggara, Presiden memprioritaskan pemulihan sektor pendidikan.
    “Kita akan perbanyak perbaikan sekolah. Saya kira Kutacane sudah menerima layar (
    Interactive Flat Panel). Layar suda
    h?” ucap Prabowo.
    Meski begitu, tahun baru harus dimulai pemerintah dengan kerja kemanusiaan yang tidak berhenti pada simbol kehadiran, tetapi berlanjut hingga pemulihan benar-benar tuntas.
    Pemerintah mengakui pemulihan Sumatera menuntut dukungan anggaran besar. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan pembangunan kembali desa-desa rusak di Aceh menggunakan APBN karena keterbatasan fiskal daerah.
    “Karena kalau dibangunkan dari kabupaten sudah enggak kuat duluan, juga dari provinsi juga enggak kuat ini Pak, kalau untuk Aceh,” kata Tito, Selasa (30/12/2025).
    Dukungan politik juga datang dari DPR. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan pentingnya kecepatan dalam penanganan bencana. Apalagi, anggaran yang dimiliki pemerintah saat ini terbilang cukup untuk penanganan pascabencana Sumatera.
    “Sekali lagi, kecepatan penanganan bencana menjadi kunci penting dalam penanganan bencana, kita jangan terjebak prosedur birokrasi yang berbelit. Kunci penting penanganan bencana adalah keselamatan rakyat,” ujar Said.
    Terkini, pemerintah telah mengarah agenda pemulihan pada 2026 untuk layanan dasar yang menopang kehidupan warga.
    Untuk persoalan rumah rusak maupun hancur akibat bencana, pemerintah sudah mulai bersiap membangun hunian sementara hingga tetap bagi para korban.
    Pemerintah menargetkan masyarakat korban bencana
    banjir Sumatera
    untuk tinggal di hunian sementara selama tiga bulan. Setelah itu, masyarakat akan dipindahkan ke hunian tetap.
    Adapun penerima hunian tetap adalah masyarakat yang mengalami kerusakan rumah berkategori berat, termasuk rumah yang hilang tersapu banjir.
    Di sektor kelistrikan, Direktur Utama PLN Darmawan mengungkapkan skala kerusakan di Aceh kali ini jauh lebih besar dibanding tsunami 2004.
    Dari 23 kabupaten dan kota, 15 kabupaten/kota telah pulih 100 persen dari sudut pandang desa. Pemulihan penuh ditargetkan berlanjut sepanjang 2026.
    “Ada 8 kabupaten yang masih belum mencapai 100 persen,” kata Darmawan.
    Di sektor air bersih, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan pemerintah menargetkan instalasi pengolahan air bersih kembali beroperasi dalam tiga hingga empat bulan ke depan.
    “Kami memang sedang bekerja keras agar
    water treatment plant
    ini bisa kita aktifkan secepat-cepatnya,” ujar Dody.
    Dok Kodam I Bukit Barisan Pembangunan jembatan Bailey dilakukan di daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor, Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Sabtu (27/12/2025).
    Dia menambahkan, beberapa instalasi berkapasitas sekitar 20 liter per detik ditargetkan terbangun di sejumlah titik terdampak.
    Di bidang pendidikan, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mencatat 4.149 sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebanyak 3.508 sekolah atau 85 persen telah kembali beroperasi.
    Sebanyak 54 sekolah yang rusak berat masih menjalankan kegiatan belajar-mengajar di tenda darurat.
    “Meskipun memang karena kondisi yang berbeda-beda, maka mereka tidak harus belajar sebagaimana yang normal,” ujar Mu’ti.
    Pemerintah menargetkan anak-anak di wilayah terdampak tetap mendapat akses pendidikan pada tahun ajaran baru yang dimulai 5 Januari 2026.
    BNPB pun mengupayakan sekolah dan madrasah yang terdampak lumpur dapat kembali difungsikan pada minggu pertama Januari.
    Di sektor infrastruktur darurat, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkapkan pengerahan 22 jembatan Bailey ke wilayah terdampak, ditambah 14 jembatan dari Kementerian PU serta 39 jembatan Armco di Aceh.
    Dia memastikan pembangunan akan terus dilanjutkan di titik-titik jembatan yang belum tersambung.
    “Saya meyakinkan ini akan terus kita kerjakan,” ujar Maruli.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Perkenalkan Menteri ke Korban Banjir Sumut, Heran Seskab Teddy Disambut Riuh
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 Januari 2026

    Prabowo Perkenalkan Menteri ke Korban Banjir Sumut, Heran Seskab Teddy Disambut Riuh Nasional 1 Januari 2026

    Prabowo Perkenalkan Menteri ke Korban Banjir Sumut, Heran Seskab Teddy Disambut Riuh
    Tim Redaksi
    TAPANULI SELATAN, KOMPAS.com –
    Presiden RI Prabowo Subianto sempat memperkenalkan sejumlah menterinya kepada para korban banjir dan longsor di Posko Desa Batu Hula, Batang Toru, Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menjelang Tahun Baru 2026, Rabu (31/12/2025) malam.
    “Saudara-saudara sekalian, saya hari ini datang ke sini tadi didampingi beberapa pejabat, beberapa pembantu saya, beberapa menteri-menteri,” ujar Prabowo di Posko Desa Batu Hula.
    Prabowo awalnya memperkenalkan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ketiganya berdiri saat namanya disebut.
    Selanjutnya, Presiden memperkenalkan Menteri Luar Negeri Sugiono, Dia menyebut Sugiono sebagai putra Aceh.
    “Beliau lahir di Takegon, Aceh. Tadinya saya ingin berangkat ke Aceh tapi karena cuaca akhirnya dialihkan, akhirnya datang ke Tapanuli Selatan,” jelasnya.
    Selanjutnya, Prabowo memperkenalkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai orang Jawa Tengah.
    Setelah itu, Prabowo memanggil Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Angga Raka Prabowo.
    Meski memiliki nama yang sama, Kepala Negara berkelakar mereka bukanlah saudara.
    “Hadir juga Kepala Bakom Pemerintah, Saudara Angga Raka Prabowo. Namanya Prabowo juga. Tapi bukan saudara langsung, rupanya nama Prabowo itu banyak juga rupanya,” kata Prabowo.
    Terakhir, Prabowo memperkenalkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Pengungsi langsung bersorak ramai ketika nama Teddy diperkenalkan.
    “Hadir juga Seskab Saudara Teddy Indra Wijaya. Kok yang teriak itu emak-emak semua ya, gimana,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Perkenalkan Menteri ke Korban Banjir Sumut, Heran Seskab Teddy Disambut Riuh
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 Januari 2026

    Prabowo Perkenalkan Menteri ke Korban Banjir Sumut, Heran Seskab Teddy Disambut Riuh Nasional 1 Januari 2026

    Prabowo Perkenalkan Menteri ke Korban Banjir Sumut, Heran Seskab Teddy Disambut Riuh
    Tim Redaksi
    TAPANULI SELATAN, KOMPAS.com –
    Presiden RI Prabowo Subianto sempat memperkenalkan sejumlah menterinya kepada para korban banjir dan longsor di Posko Desa Batu Hula, Batang Toru, Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menjelang Tahun Baru 2026, Rabu (31/12/2025) malam.
    “Saudara-saudara sekalian, saya hari ini datang ke sini tadi didampingi beberapa pejabat, beberapa pembantu saya, beberapa menteri-menteri,” ujar Prabowo di Posko Desa Batu Hula.
    Prabowo awalnya memperkenalkan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ketiganya berdiri saat namanya disebut.
    Selanjutnya, Presiden memperkenalkan Menteri Luar Negeri Sugiono, Dia menyebut Sugiono sebagai putra Aceh.
    “Beliau lahir di Takegon, Aceh. Tadinya saya ingin berangkat ke Aceh tapi karena cuaca akhirnya dialihkan, akhirnya datang ke Tapanuli Selatan,” jelasnya.
    Selanjutnya, Prabowo memperkenalkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai orang Jawa Tengah.
    Setelah itu, Prabowo memanggil Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Angga Raka Prabowo.
    Meski memiliki nama yang sama, Kepala Negara berkelakar mereka bukanlah saudara.
    “Hadir juga Kepala Bakom Pemerintah, Saudara Angga Raka Prabowo. Namanya Prabowo juga. Tapi bukan saudara langsung, rupanya nama Prabowo itu banyak juga rupanya,” kata Prabowo.
    Terakhir, Prabowo memperkenalkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Pengungsi langsung bersorak ramai ketika nama Teddy diperkenalkan.
    “Hadir juga Seskab Saudara Teddy Indra Wijaya. Kok yang teriak itu emak-emak semua ya, gimana,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Di Bawah Rintik Hujan, Prabowo Temui Korban Banjir Sumut Jelang Tahun Baru 2026
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 Januari 2026

    Di Bawah Rintik Hujan, Prabowo Temui Korban Banjir Sumut Jelang Tahun Baru 2026 Nasional 1 Januari 2026

    Di Bawah Rintik Hujan, Prabowo Temui Korban Banjir Sumut Jelang Tahun Baru 2026
    Tim Redaksi
    TAPANULI SELATAN, KOMPAS.com – 
    Presiden RI Prabowo Subianto mengunjungi korban banjir bandang dan longsor di Posko Desa Batu Hula, Batang Toru, Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara (Sumut), Rabu (31/12/2025) malam, menjelang pergantian tahun 2026.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Prabowo tiba di posko pengungsian sekitar pukul 23.30 WIB. Ia mengenakan kemeja safari berwarna krem dan topi biru.
    Presiden didampingi sejumlah pejabat, antara lain Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
    Ratusan korban yang sudah menanti dari siang pun menyambut Prabowo dengan antusias.
    Padahal, rintik hujan terus turun dari langit. Namun, kondisi hujan tidak menghalangi antusiasme mereka untuk bertemu kepala negara.
    “Bapak ganteng,” seru sejumlah ibu-ibu.
    Merespons antusiasme warga, Prabowo pun melambaikan tangan, seraya duduk ke kursi yang telah disediakan.
    Kemudian, Prabowo dan jajarannya tampak menonton film Jumbo yang sedang ditayangkan dari layar videotron di posko pengungsian.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bapak Kalau Utang Jembatan, Jaminannya Apa?

    Bapak Kalau Utang Jembatan, Jaminannya Apa?

    Liputan6.com, Jakarta – Ada momen menggelitik saat Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bertanya kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak soal jaminan utang membangun jembatan.

    Hal ini disampaikan saat rapat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatra, Selasa (30/12).

    “Peran Menteri Keuangan agak sedikit Pak, karena kami di belakang, kami cuma ya bayar, kalau enggak tagihan. Yang kami tahu kan selama ini, satu pintu lewat BNPB, harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya,” kata Purbaya dalam rapat.

    Purbaya pun melontarkan pertanyaan kepada Maruli yang memang duduk bersebelahan oleh dirinya. “Bapak kalau utang jembatan, jaminannya apa?,” tanya Purbaya.

    “Ya tentara Pak,” jawab Maruli.

    Tak hanya kepada Maruli, Purbaya juga mencolek Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. “Tadi juga yang Pak IPDN yang dibintangi itu besok bisa pencairan, bisa anda ambil,” ujar Purbaya.

    “Perintah komandan saja,” jawab Tito

    “Itu mau kapan di deploynya? 26? Ya sudah pak, bintangnya sudah saya coret di saya ya kan,” ujar Purbaya.

    Selanjutnya, Purbaya pun menceritakan apa yang sudah dilakukan Kemenkeu selama ini sesuai petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami sudah melakukan percepatan penyaluran dana darurat, ini perintah Presiden. Totalnya Rp 268 miliar yang 3 provinsi, 52 kabupaten/kota,” ungkap Purbaya.

    “Yang terdampak, ini Presiden, Rp 4 miliar per kabupaten/kota dan Rp 20 miliar per provinsi itu sudah dicairkan semua Pak, harusnya sih. Sudah dicairkan waktu itu,” sambungnya.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan terkait anggaran untuk membantu rehabilitasi lokasi bencana di Aceh dan Sumatera. Menkeu Purbaya terkejut mengetahui BNPB hanya memberi makan prajurit TNI maupun Polri di selama bantu korban bencana. Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak…

  • Biaya Pemulihan Pascabencana Sumatera Diperkirakan Rp 59.25 Triliun, Aceh Paling Besar
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Desember 2025

    Biaya Pemulihan Pascabencana Sumatera Diperkirakan Rp 59.25 Triliun, Aceh Paling Besar Nasional 31 Desember 2025

    Biaya Pemulihan Pascabencana Sumatera Diperkirakan Rp 59.25 Triliun, Aceh Paling Besar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan, biaya pemulihan pascabencana di Sumatera diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 59,25 triliun.
    Hal tersebut disampaikan Tito dalam rapat Satuan Tugas
    Pemulihan Pascabencana
    Sumatera yang digelar DPR di
    Aceh
    , pada Selasa (30/12/2025).
    “Kalau kita melihat dari sudah pernah direkap waktu rapat dengan BNPB sebagai masukan saja, bahwa kalau untuk pemulihan nanti sampai dengan selesai, diperlukan anggaran lebih kurang Rp 59,25 triliun,” ujar Tito dalam rapat, Selasa.
    Rinciannya, pemulihan pascabencana di Aceh membutuhkan anggaran sebesar Rp 33,75 triliun. Lalu di Sumatera Utara membutuhkan Rp 12 triliun.
    Sedangkan di Sumatera Barat, sebesar Rp 13,5 triliun dibutuhkan untuk pemulihan pascabencana di provinsi tersebut.
    Nantinya, pemulihan akan meliputi berbagai macam sarana infrastruktur, mulai dari kantor desa hingga sekolah yang hancur akibat bencana.
    “Dengan meliputi berbagai macam komponen termasuk masalah kantor desa, kemudian sekolah, kemudian fasilitas kesehatan, jembatan, dan lain-lain, yaitu mungkin dikeroyok oleh seluruh K/L,” ujar Tito.
    Dalam kesempatan tersebut, Tito menyampaikan bahwa Kabupaten Aceh Tamiang di Aceh merupakan wilayah terdampak paling berat.
    Hal tersebut juga membuat distribusi bantuan dan layanan pemerintahan ke kabupaten tersebut belum optimal.
    “Yang paling berat adalah (Aceh) Tamiang, karena Tamiang pemerintahannya belum berjalan efektif,” ujar Tito.
    Secara total pada awal bencana, ada 52 kabupaten/kota yang terdampak di tiga wilayah tersebut, dengan rincian 18 wilayah di Aceh, 18 wilayah di Sumatera Utara, dan 16 wilayah di Sumatera Barat.
    “Tapi berkat kecepatan dan juga kerja keras dari semua pihak, baik pusat maupun daerah, dan masyarakat, dan semua pihak yang terlibat, sampai saat ini kita melihat bahwa yang sudah banyak terjadi pemulihan,” jelas Tito.
    Dalam forum berbeda, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengungkap, sebanyak 25 kabupaten/kota terdampak bencana di Sumatera telah memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
    Hal tersebut disampaikan Pratikno dalam konferensi pers pemulihan dan rencana strategis pascabencana jelang akhir tahun, Senin (29/12/2025).
    “Di Aceh terdapat tujuh kabupaten/kota yang sudah masuk ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Pratikno dalam konferensi pers, Senin.
    Sedangkan di Sumatera Utara (
    Sumut
    ), sebanyak delapan kabupaten/kota sudah masuk ke tahap transisi rehabilitasi dan rekonstruksi.
    ANTARA FOTO/Khalis Surry BANJIR SUMATERA: Warga menyeberang sungai dengan jembatan darurat di wilayah Tenge Besi, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Sabtu (20/12/2025). Akses warga pejalan kaki masih harus melintasi jembatan darurat dari batang kayu dan kendaraan roda dua harus menyeberangi arus sungai saat debit air surut, sementara roda empat tidak dapat melintas, akibat jalan dan jembatan penghubung antara Bener Meriah menuju Takengon, Kabupaten Aceh Tengah putus diterjang banjir bandang pada Rabu (26/11/2025).
    Lalu di Sumatera Barat (
    Sumbar
    ), terdapat 10 kabupaten/kota yang masuk ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi.
    Pratikno menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan bahwa seluruh sumber daya dikerahkan dalam penanganan pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
    “Sekali lagi kami tegaskan bahwa Bapak Presiden memerintahkan seluruh jajaran kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah terus mengerahkan segala daya upaya untuk percepatan penanganan pasca-bencana,” kata Pratikno.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pekerjaan-pekerjaan Besar untuk Pulihkan Aceh Usai Banjir 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Desember 2025

    Pekerjaan-pekerjaan Besar untuk Pulihkan Aceh Usai Banjir Nasional 31 Desember 2025

    Pekerjaan-pekerjaan Besar untuk Pulihkan Aceh Usai Banjir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemulihan infrastruktur di Aceh pascabencana menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang akan dituntaskan pemerintah.
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, wilayah
    Aceh
    Tamiang menjadi titik yang paling sulit dilakukan pemulihan. Bahkan, layanan pemerintah di daerah Aceh Tamiang belum maksimal.
    Hal ini dikatakan Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pemulihan pasca-bencana dengan pimpinan DPR RI, kementerian/lembaga, hingga kepala daerah terdampak di Aceh, yang disiarkan langsung kanal YouTube DPR RI, Selasa (30/12/2025).
    “Yang paling berat adalah (Aceh) Tamiang, karena Tamiang pemerintahannya belum berjalan efektif dan kemudian ekonomi juga belum berjalan maksimal. Kemudian untuk di daerah Sumatera Utara, sekalian saja di sini. Sumatera Utara itu cepat sekali
    recover
    ,” kata Tito, Selasa.
    Tito mengatakan, masih ada tujuh wilayah di Aceh yang terus menjadi perhatian pemerintah, meliputi Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.
    Dia bilang, sebagian besar wilayah yang berhasil dipulihkan harus masuk dalam kategori kuning, yakni kategori dalam perhatian, karena mengalami bencana susulan.
    “Pidie Jaya tidak dimasukkan kuning, tapi karena kemarin kena lagi beberapa hari lalu, ya kita harus memasukkan kuning lagi,” jelas Tito.
    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, pelebaran dan pendangkalan sungai akibat bencana di Sumatera, khususnya di Aceh, menjadi penyebab utama terganggunya pasokan air bersih bagi masyarakat di wilayah terdampak.
    Dody mengatakan, hampir seluruh sungai di daerah terdampak mengalami pelebaran dan pendangkalan hingga dua sampai tiga kali lipat dari kondisi semula.
    “Hampir di semua kabupaten itu sungai-sungainya itu melebar dan mendangkal, rata-rata dua sampai tiga kali lipat dari kondisi semula,” ujar Dody.
    Dia bilang kondisi tersebut menyebabkan banyak instalasi pengolahan air atau water treatment plant yang berada di tepi sungai tertutup lumpur.
    “Sehingga banyak
    water treatment plant
    yang selama ini berada di tepi-tepi sungai tertutup lumpur semua, sehingga kemudian menyebabkan Bapak Ibu sekalian kesulitan air bersih di seluruh kabupaten yang terdampak,” tuturnya.
    Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian PU tengah berupaya mengaktifkan kembali instalasi pengolahan air bersih secepat mungkin.
    Dody menargetkan, dalam waktu tiga hingga empat bulan ke depan, sejumlah water treatment plant dengan kapasitas sekitar 20 liter per detik dapat kembali beroperasi di beberapa titik.
    “Kami memang sedang bekerja keras agar
    water treatment plant
    ini bisa kita aktifkan secepat-cepatnya,” ucap Dody.
    “Harapan kami dalam tempo 3 sampai 4 bulan ke depan beberapa water treatment plant yang berkapasitas sekitar 20 liter per detik bisa segera terbangun di beberapa titik,” sambungnya.
    Dody juga mengatakan, Kementerian PU sudah mengirimkan tim konsultan untuk mengkaji kondisi sungai di Pidie Jaya, termasuk kemungkinan pembangunan bendungan atau sabo dam guna mencegah bencana serupa di masa mendatang.
    “Kami juga sudah mengirimkan tim konsultan untuk mengkaji tentang kondisi sungai dan juga kemungkinan bendungan,” ucap dia.
    Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan mengatakan, kerusakan sistem kelistrikan akibat bencana yang melanda Aceh saat ini jauh lebih masif dibandingkan saat tsunami 2004 silam.
    Dia mengatakan, saat tsunami 2004, kerusakan sistem kelistrikan hanya terjadi di delapan titik.
    Sementara pada bencana kali ini, jumlah titik kerusakan melonjak tajam.
    “Bencana kali ini dibanding dengan tsunami 2004 itu sangat berbeda. Pada saat tsunami 2004, kerusakan sistem kelistrikan ada di 8 titik, sedangkan bencana kali ini di Aceh ada 442 titik,” kata Darmawan.
    “Jadi skalanya sangat berbeda, kali ini sangat masif,” tegasnya.
    Darmawan mengatakan, kecepatan pemulihan listrik saat ini sangat bergantung pada akses menuju lokasi terdampak, khususnya untuk evakuasi material dan peralatan kelistrikan.
    Dia mengatakan, banyaknya wilayah yang akses jalannya masih belum memadai pun membuat proses pemulihan berjalan lebih lambat.
    “Maka daerah-daerah yang memang aksesnya masih terbuka, pemulihan sistem kelistrikan bisa berjalan dengan cepat,” tuturnya.
    Meski demikian, dia mengatakan, saat ini, sebanyak Dari total 23 kabupaten dan kota, sebagian besar wilayah sudah kembali menikmati pasokan listrik.
    Pada kesempatan itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jembatan darurat pascabencana di Sumatera, khususnya Aceh, menghadapi proses yang panjang dan rumit, termasuk dalam hal pendanaan.
    Maruli menjelaskan, pembangunan jembatan darurat harus diawali dengan survei lokasi untuk menentukan jenis jembatan yang sesuai.
    “Kita harus survei tempat itu, tempat itu harus jenis jembatan apa yang tepat,” kata Maruli.
    Berdasarkan hasil survei, TNI AD memutuskan membangun tiga jenis jembatan darurat, yakni jembatan Bailey, jembatan Armco, serta jembatan perintis atau jembatan gantung.
    Setelah survei, material jembatan harus didatangkan dari Jakarta dan dikirim ke Aceh.
    Namun, proses distribusi kerap terkendala kondisi jalan yang rusak.
    “Di Aceh juga sampai turun di pelabuhan mau bergeser ke tempat untuk pengerjaan juga banyak yang terhambat di jalan, ada yang sampai satu minggu, Pak, nunggu penyelesaian,” ujarnya.
    Dia mengatakan, hingga saat ini, Satgas Darurat Jembatan telah mengerahkan 22 jembatan Bailey di wilayah terdampak bencana, ditambah 14 jembatan Bailey dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
    Selain itu, sebanyak 39 jembatan Armco telah disiapkan di Aceh.
    Mari juga mengakui, hingga saat ini Satgas masih bekerja secara swadaya.
    “Sampai dengan saat ini kami belum mengerti sistem keuangannya, Pak. Kita swadaya semua ini, Pak,” kata dia.
    Bahkan, dia mengatakan, pengadaan jembatan Armco dilakukan dengan cara berutang demi mempercepat proses pembangunan.
    “Untuk Armco sampai pabrik-pabriknya itu kita borong semua, Pak, habis. Udah tiga tahap kita sudah kerjakan. Itupun ya saya nanti bisik-bisik Bapak aja Pak itu masih utang, Pak,” kata dia.
    Meskipun begitu, Maruli menegaskan Satgas Darurat Jembatan akan terus bekerja untuk menangani kerusakan infrastruktur penghubung di wilayah terdampak bencana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Ungkap Progres Pemulihan Pascabencana Sumatera di 52 Daerah

    Mendagri Ungkap Progres Pemulihan Pascabencana Sumatera di 52 Daerah

    Jakarta

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda) sejak awal telah mengerahkan berbagai upaya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan bencana. Hingga kini, pemulihan pascabencana di wilayah terdampak terus dipercepat terutama di daerah yang kondisinya masih berat.

    Ia menjelaskan secara nasional terdapat 52 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor, mencakup 18 daerah di Aceh, 18 di Sumatera Utara, dan 16 di Sumatera Barat. Sebagian besar wilayah pun telah menunjukkan progres pemulihan berkat kerja keras dari berbagai pihak.

    “Berkat kecepatan dan juga kerja keras dari semua pihak, baik pusat maupun daerah, dan masyarakat dan semua pihak yang terlibat, sampai saat ini kita melihat bahwa sudah banyak terlihat pemulihan di Aceh,” ujarnya saat Rapat Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana di Kota Banda Aceh, Aceh, Selasa (30/12/2025).

    Meski demikian, Tito menegaskan masih terdapat sejumlah daerah yang membutuhkan perhatian serius. Di Aceh, beberapa wilayah yang perlu percepatan pemulihan antara lain Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.

    “Yang paling berat adalah Tamiang, karena Tamiang pemerintahnya belum berjalan efektif, dan kemudian ekonominya juga belum jalan maksimal,” tegasnya.

    Tito menambahkan fokus percepatan saat ini diarahkan pada pembersihan lumpur serta puing-puing sisa banjir dan longsor. Untuk mendukung hal tersebut, TNI dan Polri telah menambah personel guna mempercepat proses pembersihan, bersamaan dengan upaya menghidupkan kembali roda pemerintahan, khususnya di Aceh Tamiang.

    “Jadi Tamiang ini memang harus betul-betul ‘diserang’, ‘dikeroyok’ rame-rame, supaya secepat mungkin bangkit,” ujarnya.

    “Kalau kita bisa mendapatkan data yang sudah direkonsiliasi, ini yang perlu mungkin, siapa yang melakukan ini? Saran kami yang melakukan ini adalah BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Karena BNPB akan membayarkan,” tambahnya.

    Pemerintah juga tengah menyiapkan hunian tetap (huntap) bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang. Sementara untuk rumah rusak ringan dan sedang, bantuan uang tunai akan diberikan untuk perbaikan, guna mempercepat pengurangan jumlah pengungsi.

    Lebih lanjut, pemerintah turut menyediakan hunian sementara (huntara) atau bantuan biaya sewa bagi korban dengan rumah rusak berat sembari menunggu pembangunan huntap. Bantuan biaya hidup, perabot rumah tangga, hingga dukungan pemulihan ekonomi bagi petani yang terdampak kerusakan sawah juga disediakan.

    Tito pun memastikan akan mengirimkan lebih dari 1.000 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) guna membantu pembersihan wilayah dan mengaktifkan kembali pemerintahan desa.

    “Kami akan mengirimkan juga, 1.100 praja IPDN. Jadi kami anggap ini adalah, KKN (Kuliah Kerja Nyata) buat mereka. Masuk kurikulum. Tugas mereka utama adalah, satu bulan, dari tanggal 3 (Januari 2026) nanti untuk menghidupkan pemerintahan,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran pimpinan dan anggota DPR RI, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta jajaran bupati/wali kota di Provinsi Aceh.

    (akd/akd)

  • Mendagri: Total Biaya Pemulihan Banjir Sumatra-Aceh Rp59,25 Triliun

    Mendagri: Total Biaya Pemulihan Banjir Sumatra-Aceh Rp59,25 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah sedang mempercepat pemulihan bencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp59,25 triliun.

    Tito mengatakan penanganan terberat berada di Aceh Tamiang karena pemerintahan belum berjalan efektif begitupun pergerakan ekonomi belum berjalan maksimal.

    “Kalau untuk pemulihan sampai selesai diperlukan anggaran lebih kurang Rp59,25 triliun. Masing-masing Rp33,75 untuk Aceh, Rp13,5 triliun untuk Sumatra Barat, dan Rp12 triliun untuk Sumatra Utara,” kata Tito saat rapat bersama pimpinan DPR dan Satgas Pemulihan Pascabencana, Selasa (30/12/2025).

    Sedangkan, katanya, di Sumatra Utara pemulihan berangsur cepat di mana hanya tersisa 5 wilayah yang harus dipulihkan. Sementara di Sumatra Barat terdapat 3 wilayah mendapatkan perhatian intens.

    Penyaluran uang pascabencana diperuntukan untuk memperbaiki kantor desa, sekolah, fasilitas kesehatan, sampai jembatan. Menurutnya, fokus penanganan adalah pembersihan di sejumlah wilayah, salah satunya dengan menambah pasukan TNI-Polri.

    “Nomor satu sekali terutama di Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, pembersihan harus betul-betul dimobilisasi. Kemudian TNI sudah nambah pasukan, Polri juga sudah nambah pasukan, dan kemudian menghidupkan kembali pemerintahan, terutama Tamiang,” jelasnya.

    Dia menilai Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah yang harus mendapatkan atensi lebih. Terlebih, katanya, presiden direncanakan hadir pada awal tahun 2026.

    Sementara itu, bantuan bagi rumah terdampak mendapatkan bantuan Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta rusak sedang, dan Rp60 juta rusak berat atau hilang. Untuk skema penyaluran bantuan tersebut, dia menyarankan agar satu pintu melalui BNPB.

    “Saran kami yang melakukan ini adalah BNPB, karena BNPB yang akan membayarkan. BNPB menjadi leading untuk data ini, mengambil data dari Pemda, kemudian data dari BPS, setelah itu divalidasi cepat oleh Polri, Kejaksaan, dan BPKP Perwakilan,” tandasnya.