Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Sekeluarga Sama-sama Kacau, Dulu Bapaknya Wahyudin Moridu Dipecat dari Jabatan Bupati

    Sekeluarga Sama-sama Kacau, Dulu Bapaknya Wahyudin Moridu Dipecat dari Jabatan Bupati

    GELORA.CO – Nama Wahyudin Moridu belakangan menjadi perhatian publik setelah sebuah video viral memperlihatkan dirinya melontarkan ucapan kontroversial terkait uang negara.

    Dalam video yang ramai dibagikan di media sosial, Wahyudin Moridu tampak mengemudikan mobil menuju Bandara Djalaluddin Tantu Gorontalo sambil berbicara soal penggunaan anggaran negara.

    “Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja, biar negara ini semakin miskin,” ujar Wahyudin dalam video tersebut, disertai tawa seorang perempuan yang duduk di sampingnya.

    Pernyataan tersebut menimbulkan sorotan luas dan menuai perdebatan di tengah masyarakat, terutama karena Wahyudin saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

    Ia tercatat sebagai legislator termuda periode 2024-2029 dari PDI Perjuangan, sekaligus menjadi salah satu tokoh politik muda di Gorontalo yang dikenal publik.

    Profil Singkat Wahyudin Moridu

    Wahyudin lahir pada 11 November 1995 dan kini berusia 30 tahun.

    Sebelum menempati kursi DPRD Provinsi, ia lebih dulu menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada periode 2019-2024.

    Ia mewakili daerah pemilihan yang meliputi Kecamatan Tilamuta, Botumoito, dan Mananggu.

    Karier politiknya tidak lepas dari latar belakang keluarga, sebab ia merupakan anak sulung pasangan Darwis Moridu dan Rensi Makuta.

    Keduanya dikenal aktif di dunia politik, di mana sang ayah pernah menjabat Bupati Boalemo dan ibunya masih menjabat sebagai anggota DPRD Boalemo dari PDI Perjuangan.

    Kontroversi Sang Ayah dan Kasus Lama

    Nama Darwis Moridu, ayah Wahyudin, pernah ramai diberitakan karena diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati Boalemo.

    Ia diberhentikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Surat Keputusan nomor 131.75-3846 pada 9 November 2020.

    Surat tersebut diserahkan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim kepada Wakil Bupati Boalemo, Anas Jusuf.

    Darwis diberhentikan karena berstatus sebagai terdakwa dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian.

    Selain itu, publik juga mengingat rekam jejak Wahyudin sendiri yang pernah dilaporkan terkait kasus narkoba di Jakarta hingga akhirnya menjalani rehabilitasi.

    Kabupaten Boalemo Sebagai Daerah Asal

    Wahyudin berasal dari Kabupaten Boalemo, salah satu daerah pemekaran dari Kabupaten Gorontalo.

    Boalemo dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 50 tahun 1999 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 2000.

    Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2024, jumlah penduduk Boalemo mencapai 147.038 jiwa.

    Daerah ini mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 69,34, angka yang masih lebih rendah dibanding daerah pemekaran lain.

    Sebagai perbandingan, Kabupaten Pohuwato memiliki IPM 70,19 dan Kabupaten Bone Bolango mencapai 72,82.

    Makna Indeks Pembangunan Manusia

    IPM menjadi indikator penting yang digunakan untuk menilai kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah.

    Ada tiga dimensi dasar dalam penghitungan IPM, yaitu umur panjang dan sehat, tingkat pengetahuan, serta standar hidup layak.

    Nilai IPM yang tinggi menandakan pembangunan manusia di daerah tersebut berjalan lebih baik.

    Sebaliknya, angka yang rendah menunjukkan masih banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah.

    Data tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Kabupaten Boalemo masih membutuhkan perhatian lebih dalam aspek pembangunan dan kesejahteraan.***

  • Mendagri pimpin rakor pemerintahan se-Sumatera di Batam 

    Mendagri pimpin rakor pemerintahan se-Sumatera di Batam 

    Batam (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi (rakor) pemerintahan se-Sumatera tahun 2025 di Kota Batam, Kepulauan Riau, Minggu.

    Rakor dihadiri oleh kepala daerah se-Sumatera yakni Kepri, Riau, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung.

    Beberapa gubernur yang tidak hadir atau diwakilkan diantaranya, Sumsel, Lampung dan Aceh.

    Untuk wilayah Kepri dihadiri seluruh wali kota, maupun bupati secara daring.

    Selain Mendagri, rakor tersebut juga dihadiri Ketua Komisi II Rifqinizamu Karyasayuda dan Plt Dirjen Perdangangan Luar Negeri Tommy Andana sebagai narasumber.

    Acara juga telah dihadiri Wali Kota Batam/Kepala BP Batam Amsakar Achmad beserta wakilnya Li Claudia Chandra.

    Rakor pemerintahan ini sebelumnya juga digelar di wilayah Jakarta, dan se-Jawab pascademonstrasi yang pecah di berbagai daerah pada akhir Agustus.

    Rakor tersebut menjadi penting dalam merespon dinamika di masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan aparat keamanan.

    Gubernur Riau Ansar Ahmad dalam sambutan pembukanya mengapresiasi dipilihkan Kota Batam sebagai penyelenggara rakor pemerintahan se-Sumatera.

    “Ini sejarah penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas mempertegas dan menyatakan sikap tegak lurus melaksanakan dan menyukseskan Astacita presiden,” kata Ansar.

    Dalam kesempatan itu, Ansar juga menyampaikan potensi ekspor Kepri dan wilayah se-Sumatera yang mengisi pasar Singapura.

    Hingga berita ini diturunkan Mendagri sedang memberikan arahan kepada kepala daerah se-Sumatera.

    Tito mengatakan rakor ini untuk membahas terkait situasi kamtibmas saat ini, sekaligus antisipasi problematika di tahun anggaran 2025.

    Pewarta: Laily Rahmawaty
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik sepekan, Prabowo lantik Menkopolkam hingga ruang demo di DPR

    Politik sepekan, Prabowo lantik Menkopolkam hingga ruang demo di DPR

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik sepekan dari 15 hingga 21 September 2025 yang menjadi sorotan, di antaranya Presiden Prabowo Subianto melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) hingga Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan adanya ruang untuk demonstrasi di DPR.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik sepekan yang menarik untuk kembali dibaca:

    Presiden Prabowo lantik Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam

    Presiden Prabowo Subianto melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) definitif setelah jabatan itu diisi sementara waktu oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Djamari dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Menko Polkam yang baru bersama menteri dan wakil menteri lainnya, yang merupakan hasil dari perombakan (reshuffle) ke-3 Kabinet Merah Putih. Jajaran menteri dan wakil menteri lainnya yang juga dilantik oleh Presiden Prabowo hari ini, yaitu Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi, Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.

    Kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

    Baca selengkapnya di sini.

    Akhmad Munir tetapkan susunan lengkap kepengurusan PWI Pusat 2025-2030

    Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Akhmad Munir yang baru terpilih dari hasil Kongres PWI 2025, menetapkan susunan lengkap kepengurusan PWI Pusat periode 2025-2030.

    Pria yang akrab disapa Cak Munir mengatakan kepengurusan tersebut sebagai “Kabinet Persatuan” yang diharapkan dapat membuat PWI semakin solid dan kompak untuk mengawal peran masyarakat pers di tengah tantangan disrupsi media.

    “Pengurus PWI akan hadir mendampingi seluruh anggota agar menjaga komitmen tersebut. Diharapkan dengan kepengurusan ini, PWI dapat turut membangun ekosistem pers nasional yang sehat, menghadirkan wartawan kompeten yang menyajikan informasi akurat dan benar,” kata Cak Munir dalam rapat koordinasi Pengurus PWI Pusat yang digelar di Hall Dewan Pers, Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Komisi II minta Mendagri hentikan efisiensi transfer pusat ke daerah

    Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda minta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menghentikan kebijakan efisiensi suntikan atau transfer daerah dari Pemerintah Pusat.

    Pihaknya khawatir jika terus dilanjutkan maka pemerintah daerah tidak sanggup untuk menopang kebutuhan belanja daerahnya.

    “Kita harus menyadari bahwa ekonomi di daerah sangat tergantung pada APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah). Dan hampir 80 persen APBD kita tergantung pada APBN, transfer keuangan atau transfer pusat ke daerah,” ujar Rifqi dalam Rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Mendagri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Mensesneg: Pejabat jangan salah gunakan sirine, hormati pengguna jalan

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, mengingatkan seluruh pejabat negara untuk tidak menyalahgunakan fasilitas sirine, serta menghormati pengguna jalan lainnya saat berkendara sendiri dengan mobil dinas ataupun dengan pengawalan voorijder.

    Prasetyo menyebut Kementerian Sekretariat Negara juga telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pejabat negara untuk mengikuti aturan perundang-undangan mengenai fasilitas pengawalan dan penggunaan sirine, serta memperhatikan kepatutan terutama kepada pengguna jalan lainnya.

    “Kita (pejabat negara, red.) harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat, pengguna jalan yang lain sehingga bukan berarti fasilitas tersebut (dengan) semena-mena atau semau-maunya. Itu terus yang kita dorong,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui pada sela-sela kegiatannya di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini.

    Menham: Ruang demonstrasi di halaman DPR langkah perkuat demokrasi

    Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjelaskan gagasan penyediaan ruang demonstrasi di halaman gedung DPR RI merupakan langkah strategis untuk memperkuat praktik demokrasi substantif.

    Pigai dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin, mengatakan demokrasi substantif yang ia maksud, yaitu ketika aspirasi masyarakat tersalurkan, ketertiban publik terjaga, dan simbol kedaulatan hadir di jantung parlemen.

    “Menyediakan ruang demonstrasi di halaman DPR adalah pilihan strategis yang perlu dipertimbangkan serius karena akan mempertemukan masyarakat dengan lembaga yang mewakili mereka,” ucapnya.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: Program Makan Bergizi Gratis hidupkan rantai pasok lokal

    Mendagri: Program Makan Bergizi Gratis hidupkan rantai pasok lokal

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian optimis pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menunjang program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menciptakan lapangan kerja, menghidupkan rantai pasok lokal, mendorong perputaran uang yang signifikan dan menumbuhkan ekonomi daerah.

    Tito mengatakan saat ini tersedia 806 titik lahan yang siap digunakan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pusat operasional penyaluran makanan.

    “Ada 806 titik lahan yang tanahnya layak untuk pembangunan SPPG. Lahannya sudah siap dan pemerintah daerah juga sangat antusias,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Dari total lahan tersebut, BGN akan membangun 542 SPPG, sedangkan 264 sisanya akan dibangun oleh Kementerian PU.

    Hal senada juga disampaikan Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andy Ahmad Zaelany, yang mengatakan lahan-lahan yang disediakan ini berpotensi menjadi titik awal untuk membentuk sentra ekonomi baru bagi para petani.

    “Potensi ini dapat terwujud jika akses bagi masyarakat, khususnya petani, dibuka seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam program,” kata Andy.

    Menurut Andy, keberhasilan ini sangat bergantung pada penataan kelembagaan oleh pemerintah daerah. Ia mencontohkan model di Korea Selatan, di mana dinas pertanian memiliki peran penting dalam memastikan kualitas produksi komoditas pangan, mengatur proses pembelian dari petani, dan mendistribusikan hasil panen ke sekolah-sekolah.

    Untuk memastikan MBG memberikan dampak ekonomi yang nyata, ada dua hal yang harus dipastikan bagi petani. Pertama, kepastian ketersediaan lahan garapan dan jenis komoditas yang harus ditanam. Kedua, sistem pembelian dan alur distribusi harus melibatkan usaha yang dikelola oleh masyarakat.

    Dengan cara ini, Andy optimistis uang yang berputar dalam program MBG akan dinikmati langsung oleh warga di daerah, menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aksi Walkot Prabumulih Copot Kepsek Berakhir Ditegur Kemendagri

    Aksi Walkot Prabumulih Copot Kepsek Berakhir Ditegur Kemendagri

    Jakarta –

    Seorang kepala sekolah di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, disebut dicopot karena menegur anak dari Wali Kota Prabumulih, Arlan. Kasus ini ramai dibicarakan hingga akhirnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sanksi tertulis kepada Arlan.

    Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, A. Darmadi, menjelaskan ada tiga alasan Kepala SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, dimutasi. Salah satunya terkait menegur sopir mobil pengantar anak wali kota.

    “Pertama, kasus chat mesum guru SMP yang viral; kedua, kasus lahan parkir berbayar yang bekerja sama dengan masyarakat-menurut pimpinan untuk anak sekolah jangan dipungut parkir; lalu kasus anak wali kota saat hujan deras tidak boleh memarkirkan kendaraan pengantar ke lingkungan sekolah sehingga anak beliau kehujanan,” kata Darmadi melansir detikSumbagsel, Rabu (17/9).

    Kepsek SMP Negeri 1 Prabumulih saat pamit ke siswanya Foto: (Foto: Istimewa)

    Kronologi Anak Walkot Kehujanan

    Arlan sempat menceritakan kronologi soal teguran kepada sopir hingga anaknya kehujanan. Ia mengaku menghubungi Kepala Dinas Pendidikan untuk menegur Kepala Sekolah SMPN 1.

    Cerita bermula saat anaknya berlatih marching band pada 5 September 2025, saat hari libur. Saat itu hujan deras, dan mobil pengantar ingin masuk ke sekolah.

    “Pada kejadian itu, itu di jam bukan jam sekolah, di tanggal merah, tanggal 5 (September). Anak-anak latihan drum band, jaraknya 150 meter dari sekolahan ke tempat latihan. Hujan deras, mereka balik ke sekolah. Anak saya ditelepon guru, kalau (hujan) mau turun masuk ke mobil,” kata Arlan seusai pemeriksaan di Itjen Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).

    Arlan menegaskan anaknya tidak mengendarai mobil sendiri, melainkan diantar sopir pribadi.

    “Jadi anak saya diantar sopir, bukan dibawa sendiri. Mau masuk, tidak boleh, langsung keluar. Begitu keluar, selesai. Hujan-hujan, semua anak basah. Dan selama ini anak saya tidak pernah memaksakan masuk mobil ke sekolah,” jelasnya.

    Setelah kejadian itu, Arlan mengaku meminta Kadis Pendidikan menegur Roni Ardiansyah dan seorang satpam, namun tidak meminta pencopotan.

    “Tidak, belum ada pencopotan dengan Pak Roni ini. Cuma secara lisan penyampaian saya, tolong kasih tahu ke Pak Kepala Sekolah melalui Kepala Dinas Pendidikan, tolong ditegur Pak Roni, jangan sampai terulang. Kaget saya dicopot, padahal sebatas itu,” ungkapnya.

    Sementara itu, Roni menyebut dirinya memang sempat dimutasi setelah teguran dari Arlan. Jabatan Kepala SMPN 1 kemudian diisi pelaksana tugas (Plt).

    “Kronologi selanjutnya, saya hanya mengikuti aturan dari pemerintah, mungkin melalui Dinas Pendidikan. Akhirnya pada hari yang ditentukan, saya menerima bahwa isu yang beredar, saya mendapat teguran dan harus diganti oleh kepala sekolah baru atau Plt,” kata Roni.

    Kepsek di Prabumulih Batal Dicopot, Wali Kota Sampaikan Permintaan Maaf Foto: Instagram @cak.arlan_official

    Arlan Minta Maaf Tak Bisa Kontrol Diri

    Wali Kota Prabumulih, Arlan, meminta maaf kepada Roni Ardiansyah. Ia mengaku tindakannya mencopot Roni tidak sesuai ketentuan.

    “Pertama-tama saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Prabumulih. Saya mengakui kesalahan saya atas kejadian ini,” kata Arlan seusai pemeriksaan di Itjen Kemendagri, Kamis (18/9/2025).

    Arlan menyesal dan berjanji menjadikannya pelajaran. Ia menyebut peristiwa ini memberikan ia hikmah.

    “Ini membuat satu hikmah bagi saya. Tanpa adanya kejadian ini, saya tidak bisa mengontrol diri. Dengan adanya kejadian ini, saya ambil hikmahnya,” ucapnya.

    Ia juga meminta maaf langsung kepada Roni. Ia mengakui kesalahannya. “Saya memohon maaf kepada Bapak Roni, Kepala SMPN 1, atas kesalahan saya,” tambahnya.

    Roni pun merespons positif permintaan maaf itu. Ia pun mengatakan kini telah kembali menjadi Kepala SMPN 1 Prabumulih.
    “Dari kemarin Bapak Wali Kota sudah bersilaturahmi ke rumah saya, kembali merangkul saya. Alhamdulillah saya sampaikan bahwa masalah ini insyaallah selesai,” kata Roni.

    “Dengan rasa haru, pada tanggal 17 September saya dikembalikan ke jabatan semula,” ujarnya.

    Kemendagri Beri Teguran Tertulis

    Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri telah memeriksa Arlan terkait pencopotan kepala sekolah. Hasil pemeriksaan menyebut tindakan Arlan tidak sesuai aturan.

    “Hasil pemeriksaan, mutasi atau pemindahan jabatan Saudara Roni Ardiansyah, Kepala SMPN 1 Prabumulih, tidak sesuai ketentuan Pasal 28 Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah,” kata Irjen Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya.

    Ia menjelaskan pemberhentian kepala sekolah seharusnya dilakukan melalui aplikasi SIM KSP-SPK (Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan). Karena prosedur tidak dipenuhi, Itjen Kemendagri menyarankan Mendagri Tito Karnavian memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada Arlan.

    “Ini peristiwa pertama. Kami sebagai APIP memberikan laporan lengkap pada Menteri, sekaligus rekomendasi sanksi. Kami sarankan diberikan teguran tertulis,” jelasnya.

    Ia menambahkan, sanksi diberikan bertahap. Arlan akan mendapat sanksi lebih berat jika mengulangi perbuatan.

    “Mulai dari teguran tertulis. Kalau mengulang lagi, teguran tertulis kedua. Sanksi administratif itu bertingkat,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (aik/dhn)

  • 2 Sosok Wahyudin Moridu yang Kontroversial, Ayahnya Diberhentikan Mendagri dari Jabatan Bupati Boalemo Regional

    2 Sosok Wahyudin Moridu yang Kontroversial, Ayahnya Diberhentikan Mendagri dari Jabatan Bupati Boalemo Regional

    Sosok Wahyudin Moridu yang Kontroversial, Ayahnya Diberhentikan Mendagri dari Jabatan Bupati Boalemo
    Tim Redaksi
    GORONTALO, KOMPAS.com
    – Nama Wahyudin Moridu semakin mencuat setelah video yang menampilkan aksi kontroversialnya beredar luas di media sosial.
    Dalam video viral tersebut, Wahyudin terlihat mengemudikan mobil menuju Bandara Djalaluddin Tantu Gorontalo, sambil mengungkapkan niatnya untuk “merampok” uang negara.
    “Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja, biar negara ini semakin miskin,” ujar Wahyudin dalam video tersebut, disertai tawa seorang perempuan yang duduk di sampingnya.
    Wahyudin Moridu merupakan anggota termuda DPRD Provinsi Gorontalo periode 2024-2029 yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
    Ia lahir pada 11 November 1995 dan kini berusia 30 tahun.
    Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Boalemo untuk periode 2019-2024, mewakili daerah pemilihan Kecamatan Tilamuta, Botumoito, dan Mananggu.
    Sebagai anak sulung dari pasangan Darwis Moridu, mantan Bupati Boalemo, dan Rensi Makuta, seorang anggota DPRD Boalemo dari PDI Perjuangan, karier politik Wahyudin tidak lepas dari pengaruh ayahnya.
    Darwis Moridu sendiri adalah sosok yang kontroversial; ia diberhentikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akibat terlibat dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
    Darwis Moridu menerima Surat Keputusan Mendagri nomor 131.75-3846 pada 9 November 2020, yang diserahkan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim kepada Wakil Bupati Boalemo Anas Jusuf.
    Saat itu, Darwis telah berstatus sebagai terdakwa dalam kasus penganiayaan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Gorontalo.
    Selain itu, Wahyudin juga dilaporkan pernah ditangkap aparat kepolisian di Jakarta terkait kasus narkoba dan menjalani rehabilitasi.
    Kabupaten Boalemo, tempat asal Wahyudin, merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Gorontalo yang dibentuk pada 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang nomor 50 tahun 1999, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2000.
    Berdasarkan data statistik tahun 2024, Boalemo memiliki populasi 147.038 jiwa dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 69,34.
    Angka ini masih di bawah daerah pemekaran lainnya, seperti Kabupaten Pohuwato (70,19) dan Kabupaten Bone Bolango (72,82).
    IPM adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup dan capaian pembangunan manusia di suatu wilayah, berdasarkan pada tiga dimensi dasar: umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.
    Nilai IPM yang tinggi menunjukkan tingkat pembangunan manusia yang lebih baik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sengkarut MBG: Serapan Anggaran Rendah hingga Isu Minyak Babi

    Sengkarut MBG: Serapan Anggaran Rendah hingga Isu Minyak Babi

    Bisnis.com, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menuai sorotan publik karena temuan berbagai permasalahan seperti rendahnya serapan anggaran, isu minyak babi pada food tray, hingga keracunan massal.

    Terkait dengan serapan anggaran, Badan Gizi Nasional (BGN) selaku badan yang mendapat mandat untuk melaksanakan program MBG melaporkan bahwa sampai dengan 8 September 2025, realisasi anggaran mencapai Rp13,2 triliun. Realisasi tersebut baru mencapai 18,6% dari total pagu anggaran tahun ini yakni Rp71 triliun. 

    Minimnya serapan anggaran MBG ini pun sebelumnya turut disoroti oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Dia menyebut bahwa pihaknya bakal melakukan monitoring rutin untuk penyerapan anggaran MBG. Hal ini menjadi bagian dari strategi tata kelola fiskal guna menggerakkan roda perekonomian, baik melalui entitas swasta maupun pemerintahan.

    “Di government side, saya akan pastikan belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi. Ada yang komplain, MBG penyerapannya rendah. Saya tanya sama teman-teman keuangan, bagaimana monitoringnya? Dia bilang bagus-bagus saja, tapi ternyata enggak, jelek,” kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

    Menurut Purbaya, selama ini belum ada tindak lanjut yang signifikan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas permasalahan tersebut. Oleh karenanya, dia berencana mempertegas transparansi atas penyerapan anggaran program MBG dengan mendorong Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan paparan publik secara berkala.

    “Saya bilang, ya sudah, nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala BGN. Nanti kalau penyerapannya jelek, dia suruh jelaskan ke publik, saya di sebelahnya,” ujar eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini.

    Penjelasan BGN

    Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan alasan serapan anggaran MBG masih seret hingga September 2025. Dia mengatakan bahwa penyerapan anggaran identik dengan jumlah penerima manfaat MBG.

    Dia mengakui adanya tantangan penyerapan anggaran pada awal implementasi program MBG, utamanya terkait dengan pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    “Mesin penyerapan anggaran di Badan Gizi itu adalah jumlah SPPG. Satu SPPG berdiri dalam satu hari, maka Rp1 miliar akan terserap. Kenapa kita lambat di awal? Karena kan banyak orang yang tidak yakin program ini akan jalan,” kata Dadan saat ditemui di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).

    Kepala BGN Dadan Hindayana (tengah) didampingi Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PU Dody Hanggodo saat ditemui di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025). -BISNIS/Reyhan Fernanda Fajarihza.

    Dia lantas menjelaskan bahwa pada Januari 2025 lalu, jumlah SPPG yang berdiri hanya sebanyak 190 unit. Alhasil, anggaran yang terserap hanya sebesar Rp190 miliar sepanjang bulan pertama MBG berjalan.

    Seiring berjalannya waktu, Dadan mengungkapkan bahwa 8.344 SPPG telah dibangun sejauh ini atau setara dengan penyerapan anggaran sebesar Rp8,3 triliun.

    Dia pun menargetkan dapur MBG yang beroperasi dapat menembus 10.000 unit pada pengujung September ini, sehingga penyerapan anggaran setidaknya Rp10 triliun per bulan dapat berjalan mulai bulan berikutnya.

    “Kita targetkan pada bulan Oktober sudah akan ada sekitar 20.000 SPPG, sehingga pada November itu sudah Rp20 triliun sendiri [total penyerapan anggaran MBG]. Seperti itu mekanismenya. Sehingga penyerapan itu di ujung akan sangat besar, bukan diada-adakan, tetapi karena SPPG-nya bertambah,” tutur Dadan.

    Sementara itu, terkait dengan pernyataan Menkeu Purbaya soal rencana konferensi pers rutin setiap bulan, Dadan tidak menjawab secara gamblang apakah akan menerima usulan tersebut. Namun, dia memastikan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memantau anggaran MBG setiap saat.

    “Saya perlu informasikan bahwa saya dengan Menkeu itu [berkomunikasi] setiap saat, jadi mereka akan memantau setiap saat,” ujarnya.

    Menurutnya, pada era Menkeu Sri Mulyani Indrawati, BGN telah beberapa kali berkesempatan memaparkan ke publik perihal serapan anggaran MBG.

    Dadan menyebut bakal melakukan hal yang sama dengan Purbaya, seiring komunikasi yang juga dijalin dengan tiga Wakil Menteri Keuangan yakni Thomas Djiwandono, Anggito Abimanyu, dan Suahasil Nazara.

    Isu Minyak Babi di Food Tray

    Di sisi lain, program MBG juga kini diterpa isu adanya kandungan minyak babi pada food tray impor asal China. Polemik ini turut mengundang perhatian Presiden Prabowo Subianto.

    Presiden Prabowo pun turun tangan untuk meminta klarifikasi langsung dari Kepala BGN terkait dengan persoalan tersebut. 

    Dadan mengaku mendapatkan telepon dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan masalah ompreng alias food tray MBG. Dia mengatakan bahwa Kepala Negara menanyakan perihal percepatan penyaluran MBG dan masalah food tray yang disinyalir mengandung minyak babi.

    “Nah, itu tadi yang ditanya Pak Presiden, kenapa saya mengangkat telepon. Begini, food tray itu isunya menggunakan minyak, itu bukan pada food tray-nya. Karena komponen food tray itu logam, salah satunya nikel. Jadi tidak ada minyak di dalam food tray,” ucap Dadan.

    Pekerja menyiapkan menu makanan sebelum didistribusikan ke sekolah, di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Kebayunan, Depok, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). Badan Gizi Nasional (BGN) mengoperasikan 190 SPPG atau dapur untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). -JIBI/Bisnis/Arief Hermawan

    Dia lantas menjelaskan bahwa minyak baru digunakan pada saat proses stamping alias pencetakan ompreng. Setelahnya, minyak dibersihkan dan direndam hingga steril. Menurutnya, yang menjadi isu adalah jenis minyak apa yang digunakan dalam proses ini. Dadan menyampaikan bahwa produksi food tray dalam negeri rata-rata menggunakan minyak nabati.

    “Kita akan fokuskan food tray ini berbasis industri dalam negeri. Untuk yang impor, kami sudah koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar food tray yang diimpor sudah distempel halal,” terangnya.

    Terkait masalah kebutuhan impor, dia memaparkan bahwa kebutuhan rata-rata per bulan saat ini mencapai 15 juta ompreng, tetapi kapasitas produksi nasional baru berkisar 11,6 juta.

    Oleh karenanya, BGN bakal tetap mempertahankan kebijakan impor food tray untuk menambal kekurangan tersebut, seraya memastikan seluruhnya tersertifikasi halal.

    “Kalau kita tutup impornya, takutnya program ini [MBG] akan terganggu. Namun demikian, kita sudah kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal agar seluruh importir meminta sertifikat halal,” tutur Dadan.

    Sementara itu, Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI-NU) DKI Jakarta mengeklaim telah menemukan kandungan minyak babi dalam food tray impor asal China yang digunakan dalam program MBG.

    Atas temuan itu, RMI-NU DKI Jakarta mendesak agar pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menghentikan importasi food tray untuk program MBG.

    Wakil Sekretaris RMI-NU DKI Jakarta Wafa Riansah mengatakan hasil pengujian laboratorium di dua lokasi di China menunjukkan adanya kandungan lemak babi dalam pelumas food tray.

    “Kami [RMI-NU DKI Jakarta] tes di China di dua tempat, itu semuanya menyatakan positif ada kandungan minyak babi atau lemak babi. Jadi makanya hari ini kita laporkan di Kementerian Perdagangan, hasil lab ada,” kata Wafa di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Namun, Wafa menyatakan bahwa RMI—NU DKI Jakarta mendukung penuh MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Namun, lanjut dia, pihaknya menolak akan adanya alat makan, yakni food tray yang mengandung unsur minyak babi.

    “Kami sangat mendukung program Presiden Prabowo, MBG, makan bergizi gratis, tetapi kami menolak food tray impor yang pelumasnya menggunakan minyak babi. Jadi kami sangat menolak,” ujarnya.

    Untuk itu, dia meminta agar Kemendag menghentikan impor food tray untuk MBG. Wafa juga menegaskan pihaknya siap bertanggung jawab penuh atas temuan kandungan minyak babi pada food tray tersebut.

    “Hari ini kami meminta juga ke Kementerian Perdagangan untuk menyetop impor apabila ini terjadi atau menggunakan minyak babi, jadi kami dari RMI-NU DKI menyatakan bahwa hari ini kami siap bertanggung jawab atas pernyataan yang kami sampaikan di dunia dan akhirat,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ketua RMI-NU DKI Jakarta Rakhmad Zailani Kiki mengatakan kandungan minyak babi pada food tray itu tidak memenuhi standar makanan (food grade) dan kehalalan menjadi permasalahan serius bagi pemerintah.

    Adapun, kata dia, ke depan pemerintah akan mendorong Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib bagi produk seperti food tray. Di sisi lain, Rakhmad juga mendukung agar produsen dalam negeri mampu menyediakan food tray yang halal, aman, dan sesuai standar nasional.

    “Kita paham betul bahwa ini adalah sebuah program prioritas yang memang pengadaannya mendesak untuk tidak semua kemudian bisa selesai dalam waktu yang cepat juga, disiapkan oleh para pengusaha sehingga impor dibuka kita paham itu, bahwa itu kebutuhan impor,” pungkasnya.

  • Mendagri Tekankan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta dalam Pembangunan Daerah Nasional 19 September 2025

    Mendagri Tekankan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta dalam Pembangunan Daerah Nasional 19 September 2025

    Mendagri Tekankan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta dalam Pembangunan Daerah
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya pemerintah daerah (pemda) menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekaligus memperkuat peran sektor swasta dalam mendorong pembangunan.
    Hal itu disampaikan Tito dalam Program Pembekalan Calon Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Angkatan II Tahun 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
    Dalam paparannya, dia menjelaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran penting dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah.
    Porsi belanja negara yang dikelola di tingkat daerah cukup besar sehingga memerlukan pengawasan cermat agar penggunaannya tepat sasaran dan sesuai aturan.
    “
    Nah
    , yang mengawasi pendapatan dan belanjanya adalah Kemendagri,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (19/9/2025).
    Ia menuturkan, setiap daerah mulai menyusun APBD untuk tahun berikutnya pada September hingga November 2025.
    APBD merupakan asumsi berupa target pendapatan dan belanja, dengan sumber utama berasal dari tiga pos, yakni dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat, pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak dan retribusi, serta sumber lain seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun hibah.
    Tito menegaskan pentingnya menjaga agar pendapatan lebih besar dibandingkan belanja.
    Dengan begitu, daerah memiliki ruang fiskal yang sehat untuk menabung atau menjalankan program pembangunan.
    Sebaliknya, jika belanja lebih besar dari pendapatan, akan terjadi defisit yang berujung pada pinjaman atau penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
    “Ngatur uang daerah ya sama dengan ngatur negara, sama sebetulnya ngatur rumah tangga. Jangan sampai pendapatan lebih kecil daripada belanja,” jelas Tito.
    Dalam kesempatan itu, Tito membagi kemampuan fiskal daerah menjadi tiga kategori.
    “Pertama
    , kapasitas kuat ketika PAD lebih besar dibandingkan transfer pusat,” imbuhnya.
    Kedua
    , lanjut dia, kapasitas sedang bila PAD sebanding dengan transfer pusat.
    Kategori ketiga
    , kapasitas lemah jika PAD jauh lebih kecil, sehingga sangat bergantung pada transfer pusat.
    Menurut Tito, besarnya PAD mencerminkan hidup atau tidaknya sektor swasta. Semakin tinggi PAD dari pajak dan retribusi, semakin kuat pula peran swasta. Sebaliknya, PAD kecil menandakan sektor swasta kurang berkembang.
    “Jadi selalu saya menyampaikan pada daerah, targetnya bagaimana menghidupkan swasta,” terangnya.
    Selain itu, Tito menekankan pentingnya kolaborasi pemda dengan dunia usaha.
    Ia meminta kepala daerah melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di wilayah masing-masing untuk berdialog mengenai potensi daerah dan kebutuhan pelaku usaha.
    “Tanyakan potensi wilayah kita ini apa. Terus untuk bisa menghidupkan daerah ini, kalian butuh apa dari saya sebagai pengambil kebijakan dan yang punya kewenangan. Kira-kira begitu,” tandas Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tito Bicara Soal Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Sektor Swasta

    Tito Bicara Soal Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Sektor Swasta

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekaligus memperkuat peran sektor swasta dalam mendorong pembangunan daerah. Hal ini disampaikannya pada acara Program Pembekalan Calon Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Angkatan 2 Tahun 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (17/9).

    Dalam paparannya, Tito menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran penting dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Porsi belanja negara yang dikelola di tingkat daerah cukup besar sehingga memerlukan pengawasan cermat agar penggunaannya tepat sasaran dan sesuai aturan.

    “Nah yang mengawasi pendapatan (dan) belanjanya adalah dari Kemendagri,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (19/9/2025).

    Ia menuturkan, setiap daerah mulai menyusun APBD untuk tahun berikutnya pada bulan September hingga November. APBD merupakan asumsi berupa target pendapatan dan belanja, dengan sumber utama pendapatan berasal dari tiga pos, yaitu dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi daerah, serta sumber lain seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun hibah.

    Tito juga menegaskan pentingnya menjaga agar pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Dengan begitu, daerah dapat memiliki ruang fiskal yang sehat untuk menabung atau menjalankan program pembangunan. Sebaliknya, jika belanja lebih besar dari pendapatan, akan terjadi defisit yang berujung pada pinjaman atau penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

    “Ngatur uang daerah ya sama dengan ngatur negara, sama sebetulnya ngatur rumah tangga, jangan sampai pendapatan, saya ulangi kalau bisa pendapatan lebih banyak daripada belanja,” jelasnya.

    Dalam kesempatan itu, Tito membagi kemampuan fiskal daerah menjadi tiga kategori. Pertama, kapasitas kuat ketika PAD lebih besar dibandingkan perolehan dana transfer dari pemerintah pusat. Kedua, kapasitas sedang apabila PAD sebanding dengan transfer pusat. Ketiga, kapasitas lemah bila PAD jauh lebih kecil, sehingga sangat bergantung pada dana transfer pusat.

    Menurutnya, besarnya PAD mencerminkan hidup atau tidaknya sektor swasta. Semakin tinggi PAD dari pajak dan retribusi daerah, semakin kuat pula peran swasta. Sebaliknya, PAD yang kecil menandakan sektor swasta kurang berkembang.

    “Jadi selalu saya menyampaikan pada daerah targetnya bagaimana menghidupkan swasta,” terangnya.

    Selain itu, Tito juga menegaskan pentingnya kolaborasi Pemda dengan dunia usaha. Ia meminta kepala daerah melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di wilayah masing-masing untuk berdialog mengenai potensi daerah dan kebutuhan pelaku usaha.

    “Tanyakan potensi wilayah kita ini apa. Terus untuk bisa menghidupkan daerah ini, kalian butuh apa dari saya sebagai pengambil kebijakan dan yang punya kewenangan. Kira-kira begitu,” tandasnya.

    (ega/ega)

  • Safrizal minta Satpol PP hadirkan citra baru lewat tindakan humanis

    Safrizal minta Satpol PP hadirkan citra baru lewat tindakan humanis

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali menekankan perlunya Satpol PP dan Satlinmas membangun citra baru di masyarakat melalui tindakan nyata yang humanis, edukatif, dan pro rakyat.

    Safrizal menegaskan bahwa Satpol PP harus menghapus stigma negatif dengan menampilkan peran baru yang lebih humanis dan tidak hanya identik dengan razia maupun pembongkaran.

    “Satpol PP bisa dan harus mendapatkan nama baik di masyarakat. Pak menteri minta new image Linmas, bagaimana caranya ganti bajunya dulu baru kinerjanya. Banyakin kegiatan prorakyat, tugas kita bukan hanya merazia, menertibkan, membongkar, tambahin 30-40 persen kegiatan menolong masyarakat,” kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, Satpol PP harus menambah kegiatan memihak rakyat, seperti kampanye kebersihan, gotong royong, hingga aksi sosial yang dipublikasikan untuk membangun kepercayaan publik.

    Hal ini disampaikannya dalam Rapat Penguatan Kapasitas Satpol PP di Kampus IPDN Jatinangor yang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian secara virtual, perwakilan Gubernur Jawa Barat, Bareskrim Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, serta ratusan Kasatpol PP dari seluruh Indonesia.

    Dalam kesempatan itu, Mendagri memberikan arahan agar Satpol PP dan Satlinmas melaksanakan tugas dengan pendekatan yang baik dan manusiawi.

    “Tolong rekan-rekan laksanakan tugas dengan cara-cara yang baik. Penertiban, pembersihan, lakukan pendekatan manusiawi, tanpa kekerasan, selesaikan dengan dialog dan jalan keluar. Tunjukkan sikap yang baik, anggota berpakaian rapi dan bersih untuk menjaga wibawa di mata publik,” kata Mendagri.

    Mendagri juga mendorong IPDN menjadi center of excellence yang memberikan masukan berbasis survei, baik mengenai persepsi publik terhadap pemerintah daerah maupun penilaian atas kinerja Satpol PP.

    Tito menekankan bahwa citra positif Damkar lahir dari kerja nyata, bukan sekadar wacana.

    “Satpol PP pun harus bisa memperoleh kepercayaan publik dengan perbuatan nyata. Berikan apresiasi kepada anggota dengan kinerja yang baik dan berprestasi,” ujarnya.

    Selain itu Safrizal juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas aparatur, mulai dari pemberian beasiswa untuk mengikuti diklat PPNS.

    Ia menambahkan, Satpol PP perlu terlibat aktif dalam program nasional sesuai arahan Presiden, di antaranya penertiban sampah, baliho, dan penyediaan toilet umum.

    Dengan 122.610 personel Satpol PP yang diperkuat 1.253.758 anggota Satlinmas, total kekuatan hampir 1,4 juta personel ini menjadi modal besar dalam menopang ketertiban umum, pengelolaan sampah, hingga penguatan Siskamling berbasis masyarakat.

    Dengan kelembagaan yang kuat, Satpol PP dan Satlinmas diyakini mampu menjadi garda terdepan dalam mendukung kebijakan nasional sekaligus memperkuat wibawa pemerintah daerah di mata masyarakat.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.