Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Mentan: Hilirisasi pertanian diperkuat dengan anggaran Rp371,6 triliun

    Mentan: Hilirisasi pertanian diperkuat dengan anggaran Rp371,6 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan pemerintah telah menyiapkan skema investasi senilai Rp371,6 triliun untuk mendukung program hilirisasi pertanian serta memperkuat ketahanan pangan dan daya saing global.

    Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin, Mentan mengatakan nantinya kebutuhan anggaran tersebut dipenuhi dari unsur kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani, badan usaha milik negara (BUMN), dan sektor swasta.

    “Ini adalah program hilirisasi perkebunan dan ini bisa menciptakan lapangan kerja. Anggaran kita rencana Rp371 triliun. BUMN ikut dan swasta, kemudian dana KUR,” kata Mentan.

    Adapun rincian investasi Rp371,6 triliun itu terdiri atas dana KUR Rp189,462 triliun atau 51 persen dari total kebutuhan. Kemudian swasta Rp92,966 triliun atau setara 25 persen dan BUMN dengan alokasi investasi Rp89,172 triliun atau 24 persen dari total anggaran yang dibutuhkan.

    Pemerintah memperkirakan investasi hilirisasi pertanian senilai Rp371,6 triliun mampu menghasilkan keuntungan jangka panjang yakni mencapai Rp9.684,96 triliun, sehingga memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

    Program hilirisasi pertanian ini juga diproyeksikan menyerap 8.608.195 tenaga kerja di berbagai sektor pendukung, menciptakan lapangan kerja luas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat struktur perekonomian daerah.

    Adapun sejumlah komoditas perkebunan yang akan dihilirisasi oleh Kementerian Pertanian antara lain kelapa dalam, kakao, mete, kopi, tebu, kelapa sawit, lada/pala, dan ubi kayu.

    Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan industrialisasi pertanian menjadi strategi utama meningkatkan nilai tambah, memperkuat daya saing, serta mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

    Jalan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah bukan hanya melalui industri manufaktur, tetapi juga industrialisasi pertanian dan perkebunan dengan menambah nilai tambah produk pangan, katanya, menegaskan.

    “Tapi, melakukan industrialisasi di bidang pertanian dan perkebunan dan turunannya itu juga merupakan industri untuk keluar dari middle income trap,” kata Mendagri.

    Ia mencontohkan Selandia Baru sebagai negara sukses membangun kesejahteraan melalui basis pertanian dan peternakan, meskipun tanpa memiliki industri manufaktur besar seperti otomotif, elektronik atau teknologi tinggi lainnya.

    Selandia Baru, lanjutnya, mampu memajukan perekonomian dengan bertumpu pada sektor pertanian dan peternakan, tanpa bergantung pada industrialisasi besar seperti negara lain.

    Tito menekankan industrialisasi pertanian akan memperkuat ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan devisa melalui ekspor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang mengangkat kesejahteraan petani.

    Ia mengatakan strategi hilirisasi pertanian sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas utama pembangunan dengan dukungan anggaran besar mencapai Rp371 triliun.

    Oleh karena itu, Tito mengingatkan kepala daerah untuk tidak hanya fokus pada produksi mentah, melainkan ikut mendorong lahirnya industri pengolahan pangan agar Indonesia mampu bersaing di pasar global.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri sebut Indonesia punya modal besar majukan pertanian

    Mendagri sebut Indonesia punya modal besar majukan pertanian

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut Indonesia memiliki modal alami, yang besar berupa iklim tropis, sinar Matahari sepanjang tahun, ribuan sungai, serta ratusan gunung yang menjadi keunggulan penting dalam memajukan sektor pertanian.

    Ia menilai kelebihan itu membedakan Indonesia dengan negara empat musim yang hanya dapat bercocok tanam enam bulan, sedangkan Indonesia mampu berproduksi pertanian serta perkebunan sepanjang dua belas bulan tanpa hambatan.

    “Kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa kita adalah negara tropis. Negara yang dikarunia oleh Allah SWT, sepanjang tahun kita memiliki sinar Matahari. Modal penting untuk tumbuhnya tanaman, peternakan, dan lain-lain,” kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin.

    Menurutnya, Indonesia sebagai negara dengan iklim tropis menjadikan anugerah karena dapat melakukan pengembangan pertanian berbeda dengan New Zealand, Australia, di Inggris yang memiliki musim dingin hingga enam bulan.

    “Saya yakin di ruangan ini banyak yang sudah sekolah luar negeri. Dan, saya termasuk yang beruntung pernah sekolah di New Zealand, Australia, di Inggris juga. Di mana di musim dingin dan di musim gugur 6 bulan, itu tidak ada pertanian, perkebunan bisa hidup di sana,” beber Mendagri.

    Tito juga menyebut kekayaan sungai Indonesia yang mencapai 70 ribu serta 40 ribu daerah aliran sungai menjadi aset tak ternilai, membandingkannya dengan jazirah Arab yang sama sekali tidak memiliki aliran sungai.

    “Silahkan datang ke Arab Saudi, silahkan datang ke Yaman, jazirah Arab. Satu aliran sungai pun tidak ada mereka. Jazirah Arab itu terbagi, ada negara Saudi, ada Yaman, kemudian ada Oman, ada Qatar, kemudian ada Bahrain. Negara-negara yang tidak memiliki sungai,” beber Tito.

    “Makanya mereka kalau libur datang ke sini, melihat sungai itu, masya Allah, Astagfirullah. Karena di sana tidak ada (sungai), yang ada padang pasir, batu,” tambah Tito.

    Ia juga menyoroti 5.000 lebih danau dan waduk di Indonesia, baik alami maupun buatan, yang menjadi cadangan air besar untuk menopang pertanian sekaligus menjaga ekosistem ketahanan pangan nasional.

    Selain itu, Indonesia juga memiliki 581 gunung aktif dan nonaktif yang menyimpan mineral penting bagi pertanian, sekaligus menjadi potensi geologis yang tidak dimiliki banyak negara lain di dunia.

    “Mari kita lihat negara kita, bandingkan dengan negara lain, komparatif. Mari kita lihat Singapura. Tidak punya gunung, yang ada bukit timah di sana yang tingginya cuma 200 meter. Saya sekolah di sana. Negara Maldives (Maladewa) yang terkenal dengan turisnya, itu dataran tertingginya 2 meter yang tertinggi,” jelasnya.

    Oleh karena itu, ia meminta para kepala daerah menyadari nikmat besar tersebut dengan mengoptimalkan sumber daya alam melalui strategi hilirisasi dan industrialisasi pertanian, sehingga memberi nilai tambah signifikan bagi perekonomian rakyat.

    Tito menegaskan modal alami itu harus diiringi peningkatan kapasitas petani, penguasaan teknologi, serta pembangunan sarana prasarana agar Indonesia mampu menjadi pemain dominan di sektor pangan global.

    “Apalagi, kita negara kepulauan terbesar di dunia. Negara kepulauan kita memiliki laut, compare lagi. Nah jadi, itu kenikmatan-kenikmatan privilege diberikan oleh Tuhan kepada negara kita yang kadang-kadang kita nggak mau menyadari,” kata Mendagri.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri dorong kepala daerah selaraskan visi Presiden soal pangan

    Mendagri dorong kepala daerah selaraskan visi Presiden soal pangan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyukseskan visi Presiden Prabowo Subianto menjadikan swasembada pangan sebagai program prioritas nasional yang menyangkut kedaulatan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

    “Strategi Bapak Presiden nomor satu program unggulan beliau itu adalah swasembada pangan. Ketahanan pangan nomor satu. Karena beliau menyadari, memang kita butuh pangan, negara yang merdekalah bisa memberikan pangan, dan kita memiliki kemampuan untuk itu,” kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin.

    Menurut Tito, keberhasilan program pangan tidak hanya ditentukan kebijakan pusat, tetapi juga kepemimpinan daerah dalam mengintegrasikan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan ke dalam agenda pembangunan wilayah masing-masing.

    Ia berharap kepala daerah menjadikan sektor pangan prioritas, mengingat anggaran besar yang disiapkan pemerintah pusat mencapai Rp371 triliun, sehingga harus dimanfaatkan maksimal melalui sinkronisasi program lintas level pemerintahan.

    Tito mengingatkan daerah memiliki peran kunci dalam industrialisasi pertanian, mulai dari hilirisasi, pengemasan, hingga penguatan rantai pasok lokal, sebagai strategi meningkatkan nilai tambah ekonomi rakyat.

    Menurut dia, penguatan pangan di daerah akan membantu Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah sekaligus menjadikan Indonesia pemain dominan dalam percaturan pangan global.

    Dukungan penuh Presiden harus diimbangi dengan tanggung jawab kepala daerah yang memiliki peran langsung dalam menggerakkan potensi wilayah demi terwujudnya ketahanan pangan nasional, katanya, menegaskan.

    “Nah sekarang masalahnya apakah para pemimpin-pemimpin daerah memiliki kesadaran yang sama untuk itu,” kata Tito, menegaskan.

    Oleh karena itu, ia mengatakan pertemuan yang digagas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai momentum tepat bagi kepala daerah memperkuat komitmen bersama, sehingga program pangan tidak berjalan parsial melainkan terintegrasi.

    “Semoga dengan acara ini, selain kita bisa lebih fokus dan lebih memberikan prioritas kepada sektor pertanian, perkebunan, tapi tidak normal-normal begitu aja. Dengan anggaran yang ada, kita menjadikan hilirisasi, industrialisasi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan peternakan dan lain-lain,” kata Tito.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri dorong revisi UU daerah jadikan pertanian program wajib

    Mendagri dorong revisi UU daerah jadikan pertanian program wajib

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah agar sektor pertanian tidak lagi bersifat opsional melainkan menjadi program wajib yang dijalankan pemerintah daerah.

    Penempatan pangan sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah penting dilakukan, katanya, menegaskan.

    “Sebenarnya menarik kalau bisa nanti direvisi undang-undang daerah, yang pertanian ini masuk dari opsional kepada yang wajib,” kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin.

    Dalam rapat yang diikuti sejumlah gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia itu, ia mengatakan dalam sistem pemerintahan daerah saat ini pertanian masih termasuk kategori pilihan dari 32 program konkuren yang dikerjakan bersama pusat dan daerah, berbeda dengan sektor wajib seperti pendidikan dan kesehatan.

    Menurut Tito, revisi diperlukan agar pertanian sejajar dengan program wajib bagi kepala daerah, sehingga setiap pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh memastikan keberlanjutan sektor ini untuk ketahanan pangan nasional.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kiri), memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin (22/9/2025). ANTARA/Harianto

    Mendagri memberi pengecualian untuk Jakarta yang secara geografis tidak memiliki lahan pertanian memadai, namun daerah perkotaan tetap bisa mendukung melalui industrialisasi, pengemasan, serta pengolahan hasil pertanian dan perkebunan.

    “Kecuali Jakarta. Jakarta di suruh pertanian nggak bisa memang, nggak ada tanahnya, itu memang kota jasa di sini, Jakarta,” ujar dia.

    Ia mengatakan Indonesia yang berbasis pertanian tradisional harus bertransformasi menuju pertanian modern berbasis industri, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong daya saing global.

    Tito mengaku optimistis jika pertanian menjadi sektor wajib dalam pemerintahan daerah, Indonesia tidak hanya mencapai swasembada pangan, tetapi juga berpotensi menjadi eksportir dominan di pasar internasional.

    Hal itu, menurut dia, dapat menjadi kunci untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia pada 2045.

    Lebih lanjut ia mengatakan, dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pertanian harus diikuti gubernur, bupati, dan wali kota, sehingga terbangun sinergi nasional dalam memperkuat ketahanan pangan dan mempercepat lompatan ekonomi berbasis pertanian.

    “Saya harapkan seluruh gubernur, bupati, wali kota memiliki pemikiran yang sama dengan Bapak Presiden,” kata Mendagri.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Izinkan Kepala Daerah Kunker ke Luar Negeri, Ini Syaratnya

    Mendagri Izinkan Kepala Daerah Kunker ke Luar Negeri, Ini Syaratnya

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengizinkan kepala daerah maupun aparatur sipil negara (ASN) yang mau melakukan perjalanan ke luar negeri. Tito mensyaratkan kunker boleh dilakukan jika situasi di daerah sudah aman.

    “Ini penundaan keberangkatan ke luar negeri kemarin saya lakukan karena situasi rawan, tapi sekarang kalau seandainya mau ke luar negeri sepanjang daerahnya yakin aman akan saya izinkan,” kata Tito dalam rapat koordinasi pemerintahan se-Sumatera di Kota Batam, Kepulauan Riau, seperti dilansir Antara, Minggu (21/9/2025).

    Tito mengatakan bahwa pemberian izin akan dipertimbangkan bagi kepala daerah yang ingin melakukan perjalanan dinas. Dia juga memberikan izin jika untuk keperluan berobat.

    “Dan itu untuk (perjalanan) dinas, untuk berobat fine (bolehlah),” katanya.

    Senada dengan itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benny Irawan menjelaskan Mendagri sempat meminta kepala daerah tidak meninggalkan daerahnya pada saat kondisi rawan adanya gelombang aksi unjuk rasa yang terjadi 25-29 Agustus 2025.

    Dia menyebut, demonstrasi sempat terjadi di berbagai darah, tetapi tidak semua terjadi kericuhan, beberapa berlangsung aman terkendali.

    “Tadi beliau (Mendagri-red) mengatakan, karena kondisi sudah membaik, kalau memang ada pejabat di daerah atau ASN yang melakukan tugas ke luar negeri, terutama untuk berobat kesehatan akan dipertimbangkan untuk diizinkan,” kata Benny.

    Benny menambahkan, Mendagri melaksanakan kunjungan kerja khusus ke Batam untuk menghadiri kegiatan pertemuan konsolidasi di acara KAHMI sebagai pembicara kunci pada Sabtu (20/9), kemudian dilanjutkan rapat koordinasi pemerintahan se-Sumatera, Minggu (21/9).

    “Rakor ini dilaksanakan di beberapa wilayah, hari ini dilaksanakan di Sumatera, dihadiri seluruh provinsi di Sumatera,” kata Benny.

    Dalam rakor tersebut, kata dia, Mendagri memberikan beberapa arahan kepada kepala daerah se-Sumatera, pertama terkait situasi keamanan dan ketertiban daerah, kemudian terkait pengelolaan fiskal daerah.

    (lir/ygs)

  • Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Pemda Jaga Kamtibmas dan Susun Strategi Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi – Page 3

    Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Pemda Jaga Kamtibmas dan Susun Strategi Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi – Page 3

    Dalam kesempatan itu, Tito juga menyoroti realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah provinsi se-Sumatra. Ia menegaskan, belanja pemerintah berperan penting dalam meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga daya beli bertambah.

    Hal ini perlu diperhatikan karena daya beli masyarakat merupakan faktor krusial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, belanja pemerintah juga berperan menghidupkan sektor swasta sehingga perekonomian tumbuh.

    “Kalau ingin pertumbuhan ekonomi naik tinggi dua mesin harus digunakan, mesin belanja pemerintah, mesin yang kedua mesin swasta harus hidup, swastanya itu ditandai dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah), PAD rendah [tandanya] swastanya enggak hidup,” tandasnya.

    Sebagai informasi, forum tersebut turut dihadiri dua narasumber yakni Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tommy Andana. Selain itu, kegiatan ini dihadiri gubernur se-Sumatra, bupati dan wali kota se-Provinsi Kepri, serta pejabat terkait lainnya.

  • Mendagri Tito Karnavian Ajak KAHMI jadi Motor Perubahan Menuju Indonesia Emas 2045 – Page 3

    Mendagri Tito Karnavian Ajak KAHMI jadi Motor Perubahan Menuju Indonesia Emas 2045 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) untuk terus berkontribusi membangun bangsa, khususnya dalam menyongsong cita-cita Indonesia Emas 2045.

    Menurutnya, KAHMI memiliki potensi besar karena menghimpun para kader dan alumni HMI yang telah tersebar di berbagai lini, termasuk pemerintahan, parlemen, maupun lembaga strategis.

    Ia menegaskan, visi KAHMI sejak awal bukan hanya untuk kepentingan Islam, melainkan lebih luas yakni berkontribusi bagi kemajuan bangsa yang plural.

    “Itu artinya KAHMI mengakui pluralisme meskipun bernapaskan mesyiarkan nilai-nilai Islam,” ujar Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri Pertemuan Regional KAHMI se-Sumatera di Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Sabtu 20 September 2025.

    Dalam sambutannya, Mendagri Tito juga menyampaikan optimismenya terhadap proyeksi Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045.

    Hal itu mengacu pada kajian lembaga internasional seperti Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) yang memperkirakan Indonesia berpeluang menjadi negara dengan ekonomi besar.

    Namun, Tito menekankan peluang itu hanya bisa tercapai apabila Indonesia mampu mengelola sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) secara tepat.

    “Persoalan kita adalah bagaimana how to manage SDM kita supaya mereka terdidik, terlatih, sehat, sehingga menjadi tenaga kerja yang produktif makanya kita memerangi stunting, memerangi TBC (tuberkulosis), [membuat] program MBG (Makan Bergizi Gratis),” ucap dia.

     

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak berkomentar ketika tiba di Bandara Yogyakarta International Airport untuk menuju lokasi retret Akmil Magelang.

  • Mendagri apresiasi Kepri mampu tangkap pasar ekspor Singapura

    Mendagri apresiasi Kepri mampu tangkap pasar ekspor Singapura

    Batam (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi keberhasilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menangkap pasar ekspor Singapura untuk mengisi kebutuhan pangan di negara tersebut.

    Menurutnya, kondisi saat ini menjadi momentum yang tepat karena Johor Malaysia, yang biasanya menjadi pemasok utama, kini lebih memilih memenuhi kebutuhan domestik.

    “Kepri bisa menangkap peluang ekspor pangan ke Singapura. Ada permintaan besar, baik untuk ayam maupun produk hidroponik. Silakan berkoordinasi dengan Pak Gubernur Ansar jika ingin bergabung melakukan ekspor ke pasar Singapura,” kata saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintahan se-Wilayah Sumatera di Batam, Minggu.

    Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengungkapkan, pemerintah daerah bersama Kementerian Perdagangan telah meluncurkan fasilitas Hub Ekspor di Sumatera Promotion Center, di Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam.

    Kehadiran hub ini diharapkan menjadi pintu gerbang produk Kepri menuju pasar internasional, terutama Singapura.

    “Johor yang biasanya ekspor ke Singapura kini memprioritaskan untuk memasok kebutuhan sendiri. Food Security Agency Singapura sudah beberapa kali bertemu dengan kami,” katanya.

    Ia menyampaikan bahwa Kepri telah melakukan ekspor sekitar 6.000 ton tanaman hidroponik.

    “Itu baru memasok 2-3 mal saja, masih sangat besar peluangnya,” ujar Ansar.

    Selain sayuran hidroponik, Ansar juga menyebut Kepri telah mengekspor ayam hidup asal Kabupaten Bintan, sejumlah 1,5 juta ekor untuk memasok kebutuhan beberapa mal.

    Gubernur mengatakan bahwa pihaknya terus membuka komunikasi dengan Food Security Agency Singapura, untuk memperluas jenis komoditas yang bisa diekspor.

    “Kami akan bahas lebih luas ruang kerja sama ini, karena Singapura terus mencari pasokan dari luar. Kerja sama antarnegara ini bisa mengoptimalkan potensi Kepri dan Sumatera untuk menjadi penyuplai pangan yang berkelanjutan,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, Menteri Tito mengajak kepala daerah se-Wilayah Sumatera untuk ikut mengambil peluang tersebut, sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah.

    Dengan kondisi geografis yang strategis dan ketersediaan komoditas pangan, Kepri diyakini mampu menjadi mitra penting bagi Singapura dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus memperkuat perekonomian daerah.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Realisasi pendapatan daerah capai 67,37 persen, Mendagri: Kepri top

    Realisasi pendapatan daerah capai 67,37 persen, Mendagri: Kepri top

    Batam (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut realisasi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah mencapai 67,37 persen hingga September 2025, menjadi salah satu contoh baik di daerah.

    “Ini Kepri sudah top. Realisasi pendapatan daerah sudah mencapai 67,37 persen, dengan belanja daerah yang berada di angka 60 persen. Artinya uang bergerak dan saya yakin pertukaran ekonomi baik,” katanya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintahan se-Wilayah Sumatera di Batam, Ahad.

    Menteri Tito mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Ansar serta kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepri yang dapat mengelola dan merealisasikan pendapatan dengan baik.

    “Leadership Bapak (Gubernur Ansar) untuk BPKAD juga bagus. Bahkan masih ada cadangan 7 persen di antara belanja dan pendapatan,” kata Tito.

    Sementara itu, ia juga mengungkapkan bahwa komposisi pendapatan Provinsi Kepri tercatat 44,92 persen berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara 55,05 persen dari Transfer Ke Daerah (TKD).

    Meski demikian, Tito tetap mengingatkan bahwa masih ada tantangan ke depan terkait alokasi TKD.

    Ia menjelaskan, pemerintah pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan tambahan anggaran TKD sebesar Rp693 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBN) 2026, naik dari target awal Rp650 triliun.

    Tito pun memberikan sejumlah langkah yang bisa ditempuh pemerintah daerah agar tetap menjaga kinerja pendapatan di tengah berkurangnya TKD.

    “Pertama yakni efisiensi dan memperketat pengawasan belanja. Juga untuk menggali potensi pendapatan baru yang tidak memberatkan masyarakat, dengan mendorong peran swasta dan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah),” katanya.

    Ia juga menyoroti peran program pusat seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang harus dimaksimalkan di daerah, untuk mendongkrak pendapatan.

    “Mengingat tahun anggaran 2025 hanya tinggal 3 bulan, pemerintah daerah diharap menggesa realisasi pendapatan daerah,” kata dia.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri izinkan kepala daerah ke luar negeri karena situasi membaik

    Mendagri izinkan kepala daerah ke luar negeri karena situasi membaik

    kondisi sudah membaik, kalau memang ada pejabat di daerah atau ASN yang melakukan tugas ke luar negeri, terutama untuk berobat kesehatan akan dipertimbangkan untuk diizinkan

    Batam (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengizinkan kepala daerah maupun aparatur sipil negara (ASN) yang mau melakukan perjalanan ke luar negeri, terutama untuk keperluan berobat, karena situasi di dalam negeri sudah membaik.

    “Ini penundaan keberangkatan ke luar negeri kemarin saya lakukan karena situasi rawan, tapi sekarang kalau seandainya mau ke luar negeri sepanjang daerahnya yakin aman akan saya izinkan,” kata Tito dalam rapat koordinasi pemerintahan se-Sumatera di Kota Batam, Kepulauan Riau, Minggu.

    Tito menegaskan bahwa pemberian izin akan dipertimbangkan bagi kepala daerah yang mau perjalanan dinas ke luar negeri untuk keperluan berobat atau perjalanan kedinasan, dengan memastikan daerahnya dalam situasi aman.

    “Dan itu untuk (perjalanan) dinas, untuk berobat fine (bolehlah),” katanya.

    Senada dengan itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benny Irawan menjelaskan Mendagri sempat meminta kepala daerah tidak meninggalkan daerahnya pada saat kondisi rawan adanya gelombang aksi unjuk rasa yang terjadi 25-29 Agustus 2025.

    Dia menyebut, demonstrasi terjadi di hampir semua daerah di 35 provinsi di Tanah Air, tetapi tidak semua terjadi kericuhan, beberapa berlangsung aman terkendali.

    “Tadi beliau (Mendagri-red) mengatakan, karena kondisi sudah membaik, kalau memang ada pejabat di daerah atau ASN yang melakukan tugas ke luar negeri, terutama untuk berobat kesehatan akan dipertimbangkan untuk diizinkan,” kata Benny.

    Benny menambahkan, Mendagri melaksanakan kunjungan kerja khusus ke Batam untuk menghadiri kegiatan pertemuan konsolidasi di acara KAHMI sebagai pembicara kunci pada Sabtu (20/9), kemudian dilanjutkan rapat koordinasi pemerintahan se-Sumatera, Minggu (21/9).

    “Rakor ini dilaksanakan di beberapa wilayah, hari ini dilaksanakan di Sumatera, dihadiri seluruh provinsi di Sumatera,” kata Benny.

    Dalam rakor tersebut, kata dia, Mendagri memberikan beberapa arahan kepada kepala daerah se-Sumatera, pertama terkait situasi keamanan dan ketertiban daerah, kemudian terkait pengelolaan fiskal daerah.

    Pewarta: Laily Rahmawaty
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.