Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Purbaya Ungkap Biang Kerok Pemda Nimbun Uang di Bank: Mereka Takut!

    Purbaya Ungkap Biang Kerok Pemda Nimbun Uang di Bank: Mereka Takut!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyinggung banyaknya uang pemerintah daerah (Pemda) yang menumpuk di bank. Dari perhitungannya ada sekitar Rp 100 triliun dana Pemda yang mengendap dan tidak dibelanjakan secara efektif.

    Purbaya mengatakan, hal ini disebabkan karena pemerintah daerah khawatir tidak memiliki uang pada bulan Januari-Februari tahun depan. Menurut Bendahara Negara, hal ini berdasarkan keterangan yang diterimanya dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

    “Saya pelajari salah satu penyebabnya adalah mereka takut, kenapa uangnya numpuk sampai akhir tahun walaupun seperti sekarang dipercepat, itu setiap tahun mereka ada sekitar Rp 100 triliun uang nggak kepakai,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    “Kalau menurut Pak Tito itu karena mereka takut Januari Februari nggak ada uang sehingga nggak jalan, jadi tabung Rp 100 triliun. Tapi kan menurut saya uangnya nganggur Rp 100 triliun,” sambung Purbaya.

    Ke depan, Kementerian Keuangan bakal membuat sistem yang membuat transfer pusat ke daerah menjadi cepat. Dengan begitu maka Pemda tidak perlu mengendapkan uang dan menjadi lebih produktif.

    “Jadi ke depan pertama akan kita buat sistem sedemikian rupa sehingga mereka yakin di awal tahun transfer dari pusat cepat, jadi mereka nggak usah sisain yang Rp 100 triliun itu, jadi bisa dihabisin,” tuturnya.

    Purbaya menyebut akan mengirim anak buahnya untuk berdialog dengan pemda-pemda. Hal ini demi memastikan bahwa pemda mengerti cara melakukan penganggaran dan belanja sehingga menjadi lebih cepat.

    Sistem tersebut kemungkinan baru dapat diimplementasikan mulai tahun depan. Harapannya jumlah uang pemda yang menganggur di perbankan bisa berkurang sehingga berdampak pada perekonomian.

    “Tapi tentunya nggak bisa tahun ini kan tahun ini baru latihan. Saya harapkan akhir tahun depan akan seperti itu sistemnya sehingga nanti 2026 nggak ada uang yang kebanyakan nganggur dan di akhir tahun pun hampir bersih, ada pun sedikit pasti sisa sedikit sehingga uang transfer ke daerah akan lebih signifikan lagi dampaknya ke perekonomian,” tutupnya.

    Tonton juga video “Klaim Publik Puas dengan Pemerintah, Purbaya Pede Demo Bakal Berkurang”

    (/hns)

  • Bahlil Tepis Ekspor Konsentrat Tertahan: Tidak Ada yang Ditahan-tahan!

    Bahlil Tepis Ekspor Konsentrat Tertahan: Tidak Ada yang Ditahan-tahan!

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan Kementerian ESDM tidak pernah menahan PT Freeport Indonesia (PTFI) ekspor konsentrat.

    Tertahannya ekspor Freeport menjadi salah satu penyebab terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Papua Tengah hingga minus 8%.

    Bahlil mengatakan Kementerian ESDM telah memberikan relaksasi kepada Freeport untuk melakukan ekspor konsentrat ketika smelter PTFI di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik, Jawa Timur mengalami kahar. Adapun perpanjangan izin ekspor tersebut telah habis pada September 2025.

    “Saya harus katakan bahwa untuk ekspor konsentrat Freeport itu tidak ada yang tertahan. Semua prosesnya selesai, tidak ada yang ditahan-tahan,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan pertumbuhan ekonomi Papua Tengah yang melambat kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam laporannya, Tito bilang ekonomi Papua Tengah terkontraksi hingga minus 8% imbas operasional Freeport yang terganggu.

    “”Ada yang minus yaitu Papua Tengah saya sampaikan. Dia (Prabowo) tanya, kenapa penyebabnya? Di antaranya karena adanya ekspor dari Freeport yang tertahan, adanya smelter yang pernah terbakar, kemudian ada longsor ya, di mana produksinya mereka menjadi tertahan,” ungkap Tito usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).

    “Itu semua mengakibatkan ekonomi Papua Tengah, Timika, itu mengalami kontraksi minus 8%,” ujarnya menekankan.

    (hns/hns)

  • Mendagri Tito Terima Penghargaan Tokoh Pendorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah Nasional 26 November 2025

    Mendagri Tito Terima Penghargaan Tokoh Pendorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah Nasional 26 November 2025

    Mendagri Tito Terima Penghargaan Tokoh Pendorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima penghargaan Tokoh Pendorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah dari detikcom. 
    Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan penilaian terhadap konsistensi
    mendagri
    dalam membina dan mendorong pemerintah daerah (pemda) menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. 
    Di bawah kepemimpinan Tito, Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) dinilai mampu menjadi motor koordinasi kebijakan ekonomi di tingkat daerah.
    Penilaian tersebut tercermin dari sejumlah capaian, di antaranya inflasi yang stabil di kisaran 2 persen, serta penerapan monitoring inflasi mingguan berbasis data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga level kabupaten/kota. 
    Selain itu, Tito dinilai juga berperan aktif memastikan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berjalan optimal, pendapatan daerah meningkat tanpa membebani masyarakat, serta ekosistem kemudahan berusaha semakin baik melalui perizinan yang lebih cepat dan efisien. Hasilnya 

    Perputaran uang dan aktivitas ekonomi daerah tetap terjaga.
    Dalam acara penyerahan penghargaan, Tito memaparkan berbagai langkah yang ditempuh Kemendagri dalam menangani
    pengendalian inflasi
    dan pertumbuhan ekonomi secara simultan. 
    Ia menjelaskan, Kemendagri telah menjalankan sejumlah inisiatif, salah satunya melalui penyelenggaraan rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi yang rutin digelar sejak September 2022. 
    Pada awal pelaksanaan rakor, tingkat inflasi masih berada di angka 5,9 persen. Namun, berkat konsistensi dan kolaborasi lintas sektor, inflasi berhasil ditekan hingga stabil di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Bahkan, inflasi Oktober 2025 secara
    year-on-year
    (YoY) tercatat sebesar 2,86 persen. 
    Kondisi tersebut menjadi kabar baik karena mampu menjaga keseimbangan bagi produsen dan konsumen sekaligus memastikan keterjangkauan harga
    Selain pengendalian inflasi, Kemendagri juga memantau perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkala.
    Melalui pertemuan rutin, Tito dan jajarannya menelaah data yang disampaikan BPS guna melihat tren ekonomi di setiap daerah.
    “Yang tinggi pertumbuhan ekonominya kami minta untuk dijaga, yang rendah kami dorong melalui peran dari teman-teman kementerian/lembaga lain dan juga daerah,” jelasnya.
    Untuk menjaga perputaran ekonomi di daerah, Kemendagri juga melakukan evaluasi pendapatan dan belanja APBD setiap bulan. 
    Tito menjelaskan, pendapatan daerah yang tinggi idealnya diiringi dengan realisasi belanja yang juga tinggi sehingga peredaran uang dapat berlangsung optimal di masyarakat. Dengan demikian, daya beli tetap terjaga dan aktivitas ekonomi swasta turut meningkat.
    Langkah strategis lainnya adalah dorongan agar seluruh daerah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). 
    Kehadiran MPP dinilai menjadi instrumen penting dalam memudahkan proses berusaha karena mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan dalam satu lokasi, mulai dari kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil), perizinan, paspor, hingga sertifikat tanah.
    “Dengan adanya kemudahan berusaha maka akan lebih mudah bagi masyarakat yang ingin berusaha, memudahkan membuka lapangan kerja,” ujarnya.
    Di sisi lain, Tito menyampaikan apresiasi kepada detikcom atas penghargaan yang diberikan. 
    Ia menilai, pengakuan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. 
    Menurutnya, peran media menjadi penyemangat bagi pemerintah untuk terus memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
    “Penghargaan ini tentu akan membesarkan hati kami dan membuat kami bekerja lebih keras lagi,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saat Presiden Turun Tangan di Kasus Ibu Hamil Meninggal di Papua Nasional 26 November 2025

    Saat Presiden Turun Tangan di Kasus Ibu Hamil Meninggal di Papua Nasional 26 November 2025

    Saat Presiden Turun Tangan di Kasus Ibu Hamil Meninggal di Papua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Nasib pilu menimpa seorang ibu bernama Irene Sokoy yang meninggal dunia bersama bayi yang sedang dikandungnya setelah ditolak empat rumah sakit di Jayapura, selama pergantian hari Senin–Rabu (16-19/11/2025) pekan lalu.
    Kelahiran buah hati
    Irene Sokoy
    yang semestinya menjadi suka cita dan dinantikan oleh keluarga, justru menjadi duka.
    Hal ini memicu keprihatinan banyak pihak, hingga membuat Presiden RI
    Prabowo Subianto
    turun tangan memerintahkan untuk melakukan audit layanan kesehatan.
    Perintah audit dan perbaikan dari Prabowo itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 24 November 2025.
    “Saya melapor pada beliau (Presiden Prabowo). Jadi di antaranya itu, perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan, audit,” ujar Tito.
    Menjalankan perintah Kepala Negara, Tito mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk menuju Jayapura melakukan investasi terhadap peristiwa tersebut.
    Tito pun mengungkapkan, audit internal itu menyasar pada rumah sakit dan pejabat-pejabat terkait. Termasuk, pejabat di dinas kesehatan, pejabat provinsi, hingga kabupaten.
    “Menkes mengirimkan tim khusus juga untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan. Kita enggak ingin terulang lagi. Sama tadi pesan dari Pak Presiden jangan sampai terulang lagi hal yang sama,” ujarnya.
    Bukan hanya itu, Tito menyebut, audit bakal dilakukan terhadap aturan-aturan di Kemendagri, termasuk peraturan kepala daerah.
    Senada dengan Tito, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa Kemenkes telah mengirim tim untuk mengusut kasus meninggalnya ibu hamil di Papua.
    “Sekarang kami sudah kirim tim, sudah sampai di sana, ya, untuk menganalisa masalahnya di mana,” kata Budi Gunadi usai agenda Sinergi dalam Menjaga Mutu dan Komperensi Tenaga Media dan Tenaga Kesehatan, di The Grand Platinum Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).
    Budi mengungkapkan, ia sudah berkomunikasi dengan Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri agar segera menangani kasus tersebut sekaligus memperbaiki kualitas kesehatan di semua wilayahnya.
    “Saya juga sudah ngomong sama Pak Gubernur. Niatnya baik. Ini kan ada di bawah pemerintah daerah, jadi kita harus sowan ke mereka. Tapi Pak Gubernur tuh niatnya baik, beliau ingin agar ini diperbaiki,” ujarnya.
    Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus memastikan bahwa pemerintah bakal memberikan sanksi tegas kepada fasilitas kesehatan yang terbukti melalaikan kewajibannya.
    “Ya pasti dong (kena sanksi), Pak Presiden saja sudah manggil, tanya kenapa bisa terjadi. Maka kita melakukan investigasi dan itu kewajiban Kementerian Kesehatan menginvestigasi kenapa kok bisa,” kata Ben dalam kesempatan yang sama.
    Ben menjelaskan kronologi Irene ditolak empat rumah sakit (RS) hingga akhirnya meninggal dunia berdasarkan hasil penelusuran sementara Kemenkes.
    Saat Irene mendatangi rumah sakit pertama karena sudah mulai merasakan kontraksi, ternyata tidak ada dokter yang berjaga karena pada saat itu dokter sedang cuti.
    “Kami sudah mendapatkan sedikit bahwa ada pelayanan, pasien datang ke rumah sakit pertama, dokternya sedang cuti, tidak ada, dirujuk lagi ke tempat kedua,” ujar Ben.
    Ben menjelaskan bahwa Irene tidak bisa melahirkan normal atau pervaginam karena memiliki panggul yang kecil, sementara berat bayinya cukup besar.
    “Berat badannya (bayi) itu sudah besar, pada waktu itu sudah disarankan bahwa pasien ini harus operasi, enggak bisa lahir pervaginam karena berat bayi lebih gede daripada panggulnya,” tutur Ben.
    Berdasarkan hasil pengecekan itu, Irene berpindah lagi ke rumah sakit lain yang memiliki alat penanganan medis memadai.
    “Nah itulah yang terjadi, waktu dia pindah lagi ke rumah sakit yang lainnya, terjadi gawat janin, akhirnya terjadi itu (meninggal),” tuturnya.
    Ben mengakui bahwa akses fasilitas kesehatan di Papua belum memadai. Ia membandingkan standar waktu tempuh menuju sarana kesehatan antara Pulau Jawa dan di Papua.
    “Orang datang ke Sarana Kesehatan kurang dari dua jam di Jawa itu, harus kurang dari dua jam itu di Jawa 99 persen. Di Papua masih 70 persen, ada yang 30 persen, daerah yang lebih dari dua jam,” katanya.
    “Nah itu yang menjawabkan risiko meninggal pada pasien-pasien yang membutuhkan kecepatan pelayanan ke Sarana Kesehatan,” ujar Ben melanjutkan.
    Irene Sokoy, meninggal pada Senin (17/11/2025) pukul 05.00 WIT setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan dari RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura, hingga RS Bhayangkara tanpa mendapatkan penanganan memadai.
    Kepala Kampung Hobong, Abraham Kabey, yang juga mertua almarhum, menceritakan bahwa Irene mulai merasakan kontraksi pada Minggu siang (16/11/2025).
    Keluarga akhirnya membawa Irene menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari.
    Namun, kondisi Irene yang memburuk tidak segera ditangani karena dokter tidak ada di tempat dan pembuatan surat rujukan pun sangat lambat.
    “Pelayanan sangat lama. Hampir jam 12 malam surat belum dibuat,” ujar Abraham.
    Keluarga kemudian membawa Irene ke RS Dian Harapan dan RSUD Abepura, namun kembali tidak mendapat layanan.
    Perjalanan dilanjutkan ke RS Bhayangkara, tempat keluarga diminta membayar uang muka Rp 4 juta karena kamar BPJS penuh.
    Ada empat rumah sakit yang menolak Irene, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari, RSUD Abepura, RS Bhayangkara, dan RS Dian Harapan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus 4 RS Tolak Ibu Hamil di Papua, Mendagri Tito dan Kemenkes Turun Lakukan Audit Regulasi dan Teknis

    Kasus 4 RS Tolak Ibu Hamil di Papua, Mendagri Tito dan Kemenkes Turun Lakukan Audit Regulasi dan Teknis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan pemerintah akan mengirim tim untuk melakukan audit menyeluruh terhadap layanan kesehatan di Papua.

    Langkah ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, menyusul kasus seorang ibu hamil yang meninggal dunia setelah ditolak oleh empat rumah sakit di Papua.

    “Perintah beliau (Presiden Prabowo) adalah untuk segera melakukan perbaikan melalui audit,” kata Tito kepada wartawan seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Tito mengatakan telah berkoordinasi dengan Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, untuk mengambil langkah darurat, termasuk memastikan keluarga korban mendapatkan seluruh bantuan yang dibutuhkan.

    Ia juga meminta pemerintah daerah (pemda) segera mengumpulkan seluruh pimpinan rumah sakit, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, hingga penyedia layanan kesehatan swasta untuk mengidentifikasi akar persoalan.

    “Saya minta Gubernur, setelah saya mendapat informasi, segera ke rumah korban. Keluarga korban harus dibantu,” ujar Tito.

    Audit Paralel Kemendagri dan KemenkesTito menegaskan tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan turun bersama jajaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan audit paralel terhadap layanan kesehatan di Papua.

    Kemendagri akan mengaudit aspek regulasi, termasuk Peraturan Bupati dan Peraturan Gubernur yang mengatur pelayanan di RSUD Kabupaten Jayapura maupun RSUD Dok II sebagai rumah sakit rujukan provinsi.

    Sementara itu, Kementerian Kesehatan akan mengirim tim khusus untuk melakukan audit teknis terhadap layanan di rumah sakit terkait.

  • Kemendagri-Kemenkes gelar audit paralel RS di Papua tolak ibu hamil

    Kemendagri-Kemenkes gelar audit paralel RS di Papua tolak ibu hamil

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan turun bersama jajaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan audit paralel terhadap layanan kesehatan di Papua.

    Kemendagri akan mengaudit aspek regulasi, termasuk Peraturan Bupati dan Peraturan Gubernur yang mengatur pelayanan di RSUD Kabupaten Jayapura maupun RSUD Dok II sebagai rumah sakit rujukan provinsi. Sementara itu, Kementerian Kesehatan akan mengirim tim khusus untuk melakukan audit teknis terhadap layanan di rumah sakit terkait.

    Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat prihatin atas kasus seorang ibu hamil yang ditolak oleh empat rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia dan memerintahkan agar kejadian serupa tidak terulang, baik di Papua maupun di daerah lain.

    “Pesan Pak Presiden jelas, jangan sampai kejadian seperti ini terulang. Segera lakukan audit untuk mengetahui pokok masalahnya dan lakukan perbaikan,” kata Tito.

    Tito menyampaikan pemerintah akan mengirim tim untuk melakukan audit menyeluruh terhadap layanan kesehatan di Papua. Langkah ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo.

    Tito juga telah berkoordinasi dengan Gubernur Papua Mathius Fakhiri, untuk mengambil langkah darurat, termasuk memastikan keluarga korban mendapatkan seluruh bantuan yang dibutuhkan.

    Ia juga meminta pemerintah daerah (pemda) segera mengumpulkan seluruh pimpinan rumah sakit, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, hingga penyedia layanan kesehatan swasta untuk mengidentifikasi akar persoalan.

    “Saya minta Gubernur, setelah saya mendapat informasi, segera ke rumah korban. Keluarga korban harus dibantu,” ujar Tito.

    Kronologi

    Irene Sokoy, warga Kampung Hobong, Sentani, meninggal dunia bersama bayi dalam kandungannya pada Senin (17/11). Sebelumnya pada Minggu (16/11) sore ia dibawa keluarga ke RSUD Yowari untuk bersiap melahirkan.

    Dokter menyarankan tindakan operasi dan merujuk pasien ke RS Dian Harapan, RSUD Abepura, hingga RS Bhayangkara. Namun ia belum mendapat penanganan hingga dirujuk kembali ke RSUD Jayapura.

    Dalam perjalanan menuju RSUD Jayapura, pasien mengalami kejang sehingga ambulans kembali ke RS Bhayangkara. Setibanya di RS Bhayangkara, upaya resusitasi (CPR) dilakukan, namun nyawa pasien dan bayinya tidak tertolong.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ibu Hamil Meninggal di Papua, Wamenkes Bandingkan Akses ke Fasilitas Kesehatan di Jawa dan Papua Nasional 25 November 2025

    Ibu Hamil Meninggal di Papua, Wamenkes Bandingkan Akses ke Fasilitas Kesehatan di Jawa dan Papua Nasional 25 November 2025

    Ibu Hamil Meninggal di Papua, Wamenkes Bandingkan Akses ke Fasilitas Kesehatan di Jawa dan Papua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus membandingkan akses ke fasilitas kesehatan di Pulau Jawa dan Papua saat bicara terkait kasus kasus kematian ibu hamil di Papua.
    Diketahui, seorang ibu di
    Papua
    bernama Irene Sokoy meninggal pada Senin, 17 November 2025, setelah tidak mendapatkan pelayanan memadai dari empat rumah sakit rujukan di Jayapura, Papua.
    Menurut Ben, akses masyarakat ke fasilitas kesehatan di Papua memang belum memadai dibandingkan dengan Pulau Jawa.
    Dia menjabarkan, dibutuhkan kurang dari dua jam menjangkau fasilitas kesehatan di Pulau Jawa. Hal itu dikatakan berbanding jauh dengan di Papua.
    “Orang datang ke Sarana Kesehatan kurang dari dua jam di Jawa itu, harus kurang dari dua jam itu di Jawa 99 persen. Di Papua masih 70 persen, ada yang 30 persen, daerah yang lebih dari dua jam,” kata Ben di The Grand Platinum Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).
    Ben lantas menyebut, lamanya waktu menuju fasilitas kesehatan tersebut yang meningkatkan risiko pasien meninggal.
    “Nah itu yang menjawabkan risiko meninggal pada pasien-pasien yang membutuhkan kecepatan pelayanan ke Sarana Kesehatan,” ujar Ben.
    Namun, Ben mengatakan, Kementerian Kesehatan (
    Kemenkes
    ) telah mengirimkan tiga orang ke Papua, guna melakukan investigasi terkait kasus ibu hamil tersebut.
    “Tim dari tim Kemenkes, tiga orang, dari hasilnya apa, kita bisa tahu nanti,” katanya.
    Kemudian, dia memastikan bakal ada sanksi jika hasil investigasi terbukti ada kelalaian dari fasilitas kesehatan sehingga menyebabkan Irene meninggal dunia.
    “Ya pasti dong (kena sanksi), Pak Presiden saja sudah manggil, tanya kenapa bisa terjadi. Maka kita melakukan investigasi dan itu kewajiban Kementerian Kesehatan menginvestigasi kenapa kok bisa,” ujarnya.
    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan sudah berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin terkait kasus
    ibu hamil meninggal
    dunia karena ditolak empat rumah sakit di Papua.
    Menurut Tito, Menkes dan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menuju Jayapura untuk melakukan audit.
    “Kemudian, Menkes mengirimkan tim khusus juga untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan. Kita enggak ingin terulang lagi. Sama tadi pesan dari Pak Presiden jangan sampai terulang lagi hal yang sama,” kata Tito usai rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 24 November 2025.
    Tito mengatakan, perintah audit itu berasal langsung dari Presiden
    Prabowo
    Subianto.
    Dia menjelaskan bahwa Prabowo membicarakan kasus itu dengan dirinya dalam kesempatan ratas usai mendapatkan laporan.
    Kemudian, Presiden meminta rumah sakit hingga para pejabat di Papua diaudit. Kepala Negara ingin penyebabnya diketahui karena menyebabkan nyawa melayang.
    “Saya melapor pada beliau (Presiden Prabowo). Jadi di antaranya itu, perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan, audit,” ujar Tito.
    Dia pun mengungkapkan, audit internal itu menyasar pada rumah sakit dan pejabat-pejabat terkait. Termasuk, pejabat di dinas kesehatan, pejabat provinsi, hingga kabupaten.
    Tak hanya itu, Tito menyebut, audit bakal dilakukan terhadap aturan-aturan di Kemendagri, termasuk peraturan kepala daerah.
    “Peraturan Bupati itu kan melibatkan Rumah Sakit Kabupaten Jayapura, kemudian juga aturan dari Peraturan Gubernur karena yang terakhir kan di Rumah Sakit Umum Provinsi,” katanya.
    Sebagaimana diberitakan, Irene Sokoy meninggal dunia pada Senin, 17 November 2025, pukul 05.00 WIT setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan dari RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura hingga RS Bhayangkara tanpa mendapatkan penanganan memadai.
    Kepala Kampung Hobong, Abraham Kabey, yang juga mertua korban, mengungkapkan bahwa Irene mulai merasakan kontraksi pada Minggu, 16 November 2025, siang.
    Kemudian, Irene dibawa menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari.
    Namun, di RSUD tersebut, Irene tidak ditangani cepat karena dokter tidak ada di tempat dan proses pembuatan surat rujukan berlangsung sangat lambat.
    Padahal, saat itu, kondisi Irene disebut sudah mulai memburuk.
    Keluarga kemudian membawa Irene ke RS Dian Harapan dan RSUD Abepura, namun kembali tidak mendapat layanan.
    Perjalanan dilanjutkan ke RS Bhayangkara, tempat keluarga diminta membayar uang muka Rp 4 juta karena kamar BPJS penuh.
    Setelah empat kali harus berpindah tempat pelayanan kesehatan dan tak mendapatkan pelayanan memadai, Irene akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Prabowo Soroti Uang Pemda Mengendap Rp203 Triliun, Kok Bisa?

    Presiden Prabowo Soroti Uang Pemda Mengendap Rp203 Triliun, Kok Bisa?

    Jakarta: Terungkap anggaran pemerintah daerah (Pemda) sebesar Rp203 triliun mengendap di perbankan. Sementara itu, realisasi belanja hingga November 2025 stagnan di angka 68% dari target di atas 80%.

    Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini, seusai menyampaikan laporan aktual keuangan daerah. Bahkan Presiden Prabowo sudah menanyakan perihal tersebut ke Tito.

    “Beliau tanya, kenapa masih ada daerah-daerah yang simpan di bank? Ada totalnya lebih kurang Rp203 triliun dari seluruh gabungan provinsi, kabupaten, kota,” katanya kepada awak media seusai pertemuan dengan Presiden.
     
    Penyebab uang Pemda mengendap di bank

    Tito, dalam laporannya menyebut salah satu penyebab adalah proses adaptasi kepala daerah baru yang banyak dilantik pada 20 Februari 2025 dan tengah menyusun formasi pejabat seperti kepala dinas dan sekretaris daerah.
     

    “Kepala-kepala daerah ini banyak yang dilantiknya kan 20 Februari 2025. Mereka lagi nyusun, dalam tanda petik, kabinetnya lah, kepala dinas, sekda, dan lain-lain, itu membuat perlambatan,” katanya.

    Selain itu, menurut Tito, sebagian daerah menahan anggaran untuk pembayaran kontrak pekerjaan yang umumnya diselesaikan di akhir tahun, serta menyiapkan dana untuk membayar gaji dan biaya operasional pada Januari.

    Ia menjelakan bahwa rata-rata pendapatan dari 552 pemerintah daerah, terdiri atas 38 provinsi serta kabupaten dan kota, telah mencapai 82-83% dari target minimal 90%.

    “Belanjanya di angka lebih kurang 68%. Kita mendorong tentunya belanjanya di atas 75%, 80% lah, supaya uang beredar di masyarakat,” katanya.

    Menurut Tito, mekanisme keuangan daerah berbeda dengan kementerian/lembaga pusat yang pembayarannya ditangani Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Tito mengatakan bahwa Kemendagri akan terus memantau percepatan belanja daerah agar pelayanan publik berjalan optimal dan ekonomi daerah tetap bergerak.

    Jakarta: Terungkap anggaran pemerintah daerah (Pemda) sebesar Rp203 triliun mengendap di perbankan. Sementara itu, realisasi belanja hingga November 2025 stagnan di angka 68% dari target di atas 80%.
     
    Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini, seusai menyampaikan laporan aktual keuangan daerah. Bahkan Presiden Prabowo sudah menanyakan perihal tersebut ke Tito.
     
    “Beliau tanya, kenapa masih ada daerah-daerah yang simpan di bank? Ada totalnya lebih kurang Rp203 triliun dari seluruh gabungan provinsi, kabupaten, kota,” katanya kepada awak media seusai pertemuan dengan Presiden.
     

    Penyebab uang Pemda mengendap di bank

    Tito, dalam laporannya menyebut salah satu penyebab adalah proses adaptasi kepala daerah baru yang banyak dilantik pada 20 Februari 2025 dan tengah menyusun formasi pejabat seperti kepala dinas dan sekretaris daerah.
     

    “Kepala-kepala daerah ini banyak yang dilantiknya kan 20 Februari 2025. Mereka lagi nyusun, dalam tanda petik, kabinetnya lah, kepala dinas, sekda, dan lain-lain, itu membuat perlambatan,” katanya.
     
    Selain itu, menurut Tito, sebagian daerah menahan anggaran untuk pembayaran kontrak pekerjaan yang umumnya diselesaikan di akhir tahun, serta menyiapkan dana untuk membayar gaji dan biaya operasional pada Januari.
     
    Ia menjelakan bahwa rata-rata pendapatan dari 552 pemerintah daerah, terdiri atas 38 provinsi serta kabupaten dan kota, telah mencapai 82-83% dari target minimal 90%.
     
    “Belanjanya di angka lebih kurang 68%. Kita mendorong tentunya belanjanya di atas 75%, 80% lah, supaya uang beredar di masyarakat,” katanya.
     
    Menurut Tito, mekanisme keuangan daerah berbeda dengan kementerian/lembaga pusat yang pembayarannya ditangani Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
     
    Tito mengatakan bahwa Kemendagri akan terus memantau percepatan belanja daerah agar pelayanan publik berjalan optimal dan ekonomi daerah tetap bergerak.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Puan Harap Kemenkes Evaluasi Pelayanan Usai Ibu Hamil Meninggal Ditolak 4 RS di Papua

    Puan Harap Kemenkes Evaluasi Pelayanan Usai Ibu Hamil Meninggal Ditolak 4 RS di Papua

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan evaluasi secara menyeluruh pelayanan rumah sakit (RS) setelah ibu hamil meninggal dunia bersama anak dalam kandungan usai ditolak 4 rumah sakit di Papua.

    Puan mengatakan peristiwa itu telah mendapatkan atensi dari Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut bahwa kejadian serupa telah terjadi berkali-kali.

    Dirinya turut prihatin atas peristiwa yang menimpa sang ibu beserta anaknya. Menurutnya, selain dari presiden, perlu mendapatkan perhatian dari seluruh pihak termasuk komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan di fasilitas kesehatan.

    “Jadi kami akan meminta Kementerian Kesehatan khususnya, untuk bisa mengevaluasi penanganan kesehatan di Rumah Sakit Rumah Sakit,” kata Puan kepada jurnalis di Kompleks Parlemen, Selasa (25/11/2025).

    Puan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    “Jangan sampai ada masyarakat yang kemudian tidak tertangani khususnya di wilayah 3T,” tegas Puan.

    Diketahui ibu tersebut bernama, Irene Sokoy asal Kampung Hobong, Santani, Jayapura. Dia diduga ditolak oleh empat rumah sakit di Kabupaten dan kota pada Senin (17/11/2025).

    Atas peristiwa nahas tersebut, Gubernur Papua Mathius D Fakhiri mengancam mencopot Direktur RSUD jika terbukti lalai dalam pelayanan.

    Bahkan Presiden Prabowo Subianto turun tangan dengan memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan audit terhadap rumah sakit di Provinsi Papua.

    Selain itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga telah mengirimkan tim khusus untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan, guna mengetahui pokok permasalahan dan segera melakukan perbaikan, baik dari segi fasilitas, tata kelola, SDM atau aturannya.

  • Tito Lapor Prabowo, 56 Mahasiswa Papua Belum Terima Beasiswa Rp37 Miliar

    Tito Lapor Prabowo, 56 Mahasiswa Papua Belum Terima Beasiswa Rp37 Miliar

    JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sebanyak 56 mahasiswa asal Papua yang tengah menempuh pendidikan di luar negeri belum menerima pembayaran beasiswa dari pemerintah daerah. Total tunggakan yang belum dibayarkan mencapai Rp 37 miliar, yang seharusnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Pegunungan.

    “Data kami ada 56 orang yang belum selesai, belum dibayar dan sering terlambat dibayar dari pemda. Totalnya Rp 37 miliar sebetulnya, Pemda Papua dan Papua Pegunungan itu terutama,” kata Tito seusai melapor kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 24 November.

    Secara keseluruhan, terdapat lebih dari 300 mahasiswa penerima beasiswa Papua yang belajar di berbagai negara, mulai dari Amerika Serikat hingga Australia. Tito menegaskan keterlambatan pembayaran ini tidak boleh dibiarkan karena berdampak langsung pada keberlangsungan studi mereka.

    Untuk menghindari masalah berulang, Tito mengusulkan agar sisa pembiayaan studi para mahasiswa diambil alih pemerintah pusat melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Usulan tersebut muncul setelah berulang kali terjadi keterlambatan dari pemerintah daerah.

    “Saya melihat daripada kompleks, lamban, kasihan itu enggak bisa ditunda, saran saya agar pembiayaannya diambil alih oleh menteri keuangan melalui LPDP,” ujarnya.

    Usulan Tito akhirnya disetujui Presiden Prabowo Subianto. Ia memastikan seluruh data mahasiswa segera diserahkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk diproses lebih lanjut.

    “Perintah presiden setuju, yang 37 ini akan diambil alih oleh LPDP. Saya segera menyerahkan datanya kepada menteri keuangan dan menteri luar legeri,” tutup Tito.