Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Mendagri Tito Instruksikan Pemda Gelar Cek Berlapis Kualitas MBG Sebelum Dikonsumsi

    Mendagri Tito Instruksikan Pemda Gelar Cek Berlapis Kualitas MBG Sebelum Dikonsumsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri meminta kepala daerah berperan aktif untuk mencegah terjadinya insiden keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menyarankan seluruh kepala daerah agar melibatkan dinas kesehatan masing-masing daerah untuk melakukan pengecekan terhadap MBG yang bakal dibagikan ke seluruh siswa, sehingga tidak terjadi lagi insiden keracunan.

    Tito juga meminta Dinas kesehatan beserta jajaran terkait dapat melakukan rapat internal guna membahas proses bisnis, mekanisme pengecekan makanan di lapangan, sekaligus menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

    “Jadi sebelum dihidangkan ada UKS, Unit Kesehatan Sekolah yang akan mengecek kualitas,” tuturnya di Jakarta, Senin (29/9/2025).

    Tito pun mengusulkan agar pengecekan itu dilakukan secara berlapis oleh ahli gizi dan pemangku kepentingan terkait lainnya agar MBG benar-benar aman dikonsumsi siswa.

    “Jadi pengecekan yang di dapur juga harus dilakukan, pengecekannya lagi oleh ahli gizi dan mungkin dinas kesehatan juga ikut dan kemudian pada waktu di sekolah sampai, itu ada lagi bisa dilakukan pengecekan oleh Unit Kesehatan Sekolah yang di bawah kendali dari Dinas Pendidikan yang bosnya ya kepala daerah,” katanya.

    Berkaitan dengan itu, Tito juga meminta para kepala daerah untuk memprioritaskan penanganan kasus tuberkulosis (TBC). Pasalnya, menurut Tito, kasus tersebut diketahui telah banyak dialami masyarakat. 

    Bahkan, menurut data Global Tuberculosis Report 2024, Indonesia menjadi negara dengan estimasi kasus dan kematian akibat TBC tertinggi ke-2 di dunia.

    “Ini menjadi atensi yang serius bagi kita, dan mohon ini juga menjadi sinyal bahwa penanganan TB ini menjadi perhatian dan priority dari semua daerah juga,” ujarnya.

    Tito juga menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan atensi serius dalam penanganan TBC. 

    Bahkan, Tito juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto secara langsung menugaskan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno sebagai koordinator dalam mengatasi kasus tersebut.

    Tito optimistis peran aktif dari Pemerintah Daerah mampu meminimalisir TBC. Hal itu juga terbukti ketika penanganan pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu. 

    Pada waktu tersebut, melalui kerja sama lintas sektor baik pusat maupun daerah, pandemi Covid-19 dapat dikendalikan.

    “Kalau TB ini kuncinya nomor satu, teman-teman kepala daerah serius aja tuh, jadikan prioritas,” tuturnya.

  • Prabowo minta para profesor benahi kebocoran kekayaan bangsa

    Prabowo minta para profesor benahi kebocoran kekayaan bangsa

    Saya percaya dan saya yakin dalam 3, 4, 5 tahun akan datang kita akan membuktikan kita akan berbuat sesuatu yang tidak diperhitungkan bangsa-bangsa lain

    Cileungsi, Bogor, Jawa Barat (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meminta para profesor dan pakar untuk memanfaatkan kepintarannya dalam memperbaiki sistem agar kebocoran kekayaan bangsa dapat dihentikan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

    “Jadi, saya minta profesor-profesor yang pintar-pintar gunakan kepintaranmu untuk kepentingan bangsa, rakyat Indonesia. Pelajari, yakini, analisa. Saudara-saudara, apalagi yang pintar matematika lihat data-data, analisa. Masak 25 tahun tidak bisa kita analisa,” kata Prabowo di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Senin

    “Lebih banyak uang keluar dari Indonesia, lebih banyak kekayaan kita keluar dari Indonesia daripada tinggal di Indonesia, ini harus segera kita ubah saudara-saudara sekalian. Saya yakin dan percaya para pakar yang ada di sini akan berhasil,” katanya.

    Prabowo menegaskan tekadnya bersama jajaran pemerintahan untuk menyelamatkan kekayaan bangsa yang selama ini banyak hilang sehingga tidak dirasakan oleh masyarakat luas.

    Presiden menyebut Indonesia merupakan negara yang kaya, tetapi menghadapi persoalan kebocoran kekayaan yang luar biasa.

    Menurutnya, salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa adalah korupsi. Kepala Negara menekankan pentingnya langkah tegas dalam memberantas praktik tersebut. Prabowo yakin bahwa rakyat tidak lagi menginginkan pemimpin yang korup.

    “Saya berkeyakinan karena rakyat kita sudah tidak mau terima lagi pemimpin yang korup. Rakyat kita jangan dianggap bodoh, rakyat kita tidak bodoh, rakyat kita tajam dan sekarang ada teknologi, rakyat punya gadget/gawai, saudara-saudara,” ucapnya.

    Prabowo menilai persoalan kebocoran bukan hanya disebabkan perilaku individu, tetapi juga kelemahan sistem yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan.

    Menurutnya, dengan mengamankan kekayaan yang dimiliki, uang yang dimiliki negara akan cukup. Uang tersebut akan diinvestasikan dengan baik agar dapat menyejahterakan rakyat.

    “Sehingga kita bisa membantu rakyat kita yang berpenghasilan rendah supaya akan dinikmati oleh rakyat kita. Supaya ada kesejahteraan yang dirasakan oleh rakyat kita, itu tekad kita, itu tekad kita dan saya yakin kita sampai ke sana,” ujar Presiden.

    “Saya percaya dan saya yakin dalam 3, 4, 5 tahun akan datang kita akan membuktikan kita akan berbuat sesuatu yang tidak diperhitungkan bangsa-bangsa lain,” imbuhnya.

    Kepala Negara menambahkan pemerintah telah mulai menguasai kembali aset-aset negara bersama TNI, Polri, serta unsur terkait lainnya, sesuai amanat UUD 1945 yang menjadi sumpah jabatannya.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung banyaknya profesor dan pejabat dalam Kabinet Merah Putih.

    Presiden menyebut sejumlah menteri yang bergelar S3, yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    Prabowo menegaskan dengan kapasitas intelektual yang dimiliki jajarannya, sudah seharusnya sistem yang menyebabkan kebocoran kekayaan bangsa dapat dibenahi.

    “Luar biasa itu semua. Begitu banyak S3 kalau tidak bisa memperbaiki sistem kelewatan itu,” ucapnya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hadapi Dinamika TKD, Mendagri Tito Karnavian Tekankan Efisiensi hingga Inovasi Daerah – Page 3

    Hadapi Dinamika TKD, Mendagri Tito Karnavian Tekankan Efisiensi hingga Inovasi Daerah – Page 3

    Mendagri kemudian merinci empat langkah utama yang harus diperhatikan pemerintah daerah:

    1. Efisiensi Anggaran

    Pemda diminta melakukan efisiensi pada pos perjalanan dinas, rapat, hingga pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.

    2. Menggali Potensi Pendapatan Baru

    Daerah bisa mengoptimalkan sumber pendapatan yang tidak membebani masyarakat kecil, seperti pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah. Selain itu, Pemda juga didorong menghidupkan sektor swasta lewat kemudahan berusaha serta meningkatkan efektivitas kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    3. Sinergi dengan Program Nasional

    Pemda diingatkan untuk memanfaatkan program prioritas pemerintah pusat yang berjalan di wilayahnya. Menurut Mendagri, penyelarasan ini akan memperkuat pembangunan daerah.

    4. Dorong Inovasi dan Terobosan Kreatif

    Tito mencontohkan langkah inovatif Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang berhasil membuka peluang ekspor hortikultura ke Singapura. Menurutnya, terobosan seperti ini mampu mendorong ekonomi lokal sekaligus memperluas pasar global.

    “Daerah harus berani mencari terobosan baru yang sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Dengan begitu, meskipun terjadi dinamika TKD, roda pembangunan tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” tandasnya.

    RKA 2026 Disusun Komprehensif

    Forum konsinyering ini dirancang untuk memastikan penyusunan RKA Kemendagri tahun 2026 lebih komprehensif. Dalam kesempatan itu, setiap unit kerja memaparkan capaian serta kebutuhan program. Mendagri pun melakukan pendalaman agar seluruh rencana tetap selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat.

  • Berbeda Partai dengan Gubernur Jakarta, Prabowo: Tak Ada Masalah, Saya Bisa Kerja Sama – Page 3

    Berbeda Partai dengan Gubernur Jakarta, Prabowo: Tak Ada Masalah, Saya Bisa Kerja Sama – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan seharusnya para menteri Kabinet Merah Putih dapat memperbaiki sistem di Indonesia saat ini. Terlebih, kata dia, banyak menteri di kabinet yang bergelar profesor atau lulusan S3.

    Prabowo menyebut beberapa menteri Kabinet Merah Putih yang lulusan S3. Mulai dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

    “Saya lihat di sini banyak profesor ini. Banyak S3, iya kan? Pak Purbaya S3, siapa lagi? Pak Perry S3, Yassierli S3, siapa lagi itu, AHY S3? Luar biasa kau. Pak Tito S3? Pak Kapolri s3? Luar biasa itu semua,” kata Prabowo saat menghadiri akad massal 26.000 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Serah Terima Kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin (29/9/2025).

    “Begitu banyak (lulusan) S3 kalau tidak bisa memperbaiki sistem kelewatan itu. Ya ini adalah salah sistem,” sambungnya.

  • Prabowo Gelar Akad Massal 26 Ribu KPR FLPP, Terbesar Sepanjang Sejarah – Page 3

    Prabowo Gelar Akad Massal 26 Ribu KPR FLPP, Terbesar Sepanjang Sejarah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melaksanakan akad massal 26.000 KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) sekaligus penyerahan kunci rumah kepada 17 segmentasi perwakilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Gelaran akad massal ini dilakukan secara hybrid, tersebar di 100 titik di 33 provinsi melalui 39 bank penyalur FLPP. Dengan lokasi kegiatan berpusat di Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin (29/9/2025).

    Prabowo mengatakan, ini jadi momen perdana hadir dalam seremoni peresmian di sektor perumahan selama hampir 1 tahun menjabat sebagai RI 1.

    “Terima kasih atas undangan ini, saya sangat bangga, sangat bahagia dan sangat apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras. Sehingga hal ini bisa kita wujudkan bisa kita hasilkan sampai dengan acara hari ini,” ujar Prabowo.

    Tak hanya Prabowo, akad massal ini turut dihadiri sejumlah jajaran di Kabinet Merah Putih. Mulai dari Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

    Lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, hingga Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.

  • Kasus Keracunan MBG Melonjak, Zulhas Ingatkan: Jangan Anggap Hanya Statistik

    Kasus Keracunan MBG Melonjak, Zulhas Ingatkan: Jangan Anggap Hanya Statistik

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa insiden keracunan yang terjadi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dianggap hanya sebagai angka statistik.

    “Ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu, 28 September.

    Zulhas sapaan akrab Zulkifli menekankan bahwa keselamatan anak-anak sebagai generasi penerus adalah prioritas utama pemerintah. Dia bilang Presiden Prabowo Subianto juga menaruh perhatian serius terkait kasus keracunan MBG ini.

    Lebih lanjut, Zulhas bilang instruksi Presiden Prabowo Subianto ini ditindaklanjuti dengan rapat koordinator sejumlah kementerian/lembaga hari ini.

    Adapun rapat tersebut dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menkes Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri PPPA Arifah Fauzi.

    Selain para menteri, hadir pula sejumlah pimpinan lembaga, antara lain Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari, dan perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

    “Siang ini atas instruksi presiden kami rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga. Jadi betapa serius perhatian  Bapak Presiden terhadap masalah ini,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana melaporkan pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, sambung Dadan, terbentuk 2.391 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 24 kasus kejadian. Sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.

    Adapun jumlah SPPG yang telah beroperasi hingga saat ini mencapai 9.615 unit dan telah melayani kurang lebih sebanyak 31 juta penerima.

    “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” ujar Dadan dalam keterangan resmi, Minggu, 28 September.

    Dadan juga mengungkapkan faktor lain yang memicu insiden tersebut yakni kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).

  • Utamakan Keselamatan Siswa, Pemerintah Tutup Sementara SPPG Bermasalah

    Utamakan Keselamatan Siswa, Pemerintah Tutup Sementara SPPG Bermasalah

    “Kemudian diperintahkan semua kementerian, lembaga, pemda, pemangku kepentingan program MBG ikut dan aktif dalam proses perbaikannya. Kementerian, daerah, lembaga terkait juga harus bersama-sama aktif. Tidak menunggu, tapi aktif melakukan pengawasan,” ucap Zulhas.

    Zulhas menambahkan, setiap SPPG diwajibkan memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS).

    “Memang sertifikat laik higienis dan sanitasi itu syarat. Tetapi setelah kejadian, sekarang mendapat perhatian khusus. Harus, atau wajib hukumnya, setiap SPPG punya SLHS. Harus. Karena kalau tidak ada, nanti kejadian lagi, kejadian lagi. Karena keselamatan anak-anak kita adalah perintah utama,” tuturnya.

    Selain itu, puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) diminta ikut aktif melakukan pemantauan rutin.

    “Kami sudah meminta juga Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan atau menginstitusikan puskesmas di seluruh tanah air, dan juga UKS, usaha kesehatan sekolah, untuk ikut secara aktif, tanpa diminta, aktif. Untuk ikut memantau SPPG secara rutin, berkala,” jelas Zulhas.

    Zulhas menegaskan langkah-langkah ini dilakukan secara terbuka agar masyarakat yakin makanan yang disajikan aman.

    “Semua langkah ini diambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman, bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” tuturnya.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menambahkan bahwa koordinasi akan berlanjut pada Senin (29/9) pagi.

    “Besok kami dari Kemendagri akan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kemudian Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, serta sekda. Nanti juga akan dihadiri langsung oleh Bapak Menkes yang akan memberikan arahan teknis kepada Kepala Dinas Kesehatan. Juga ada dari BGN,” pungkasnya. (fajar)

  • Mendagri Bakal Panggil Seluruh Kepala Daerah untuk Keamanan MBG

    Mendagri Bakal Panggil Seluruh Kepala Daerah untuk Keamanan MBG

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pemerintah akan melakukan koordinasi teknis soal program makan bergizi gratis (MBG) bersama seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan, dan kepala dinas pendidikan di seluruh Indonesia. Hal ini menyusul dengan kasus keracunan berkaitan dengan MBG yang terjadi berulang dalam beberapa waktu terakhir.

    Diharapkan, melalui koordinasi teknis ini nantinya program MBG bisa berjalan lebih baik dan aman untuk masyarakat.

    “Besok kami dari Kemendagri akan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kemudian kepala dinas kesehatan, kemudian pendidikan, serta sekda,” ujar Mendagri, dalam konferensi pers, Minggu (28/9/2025).

    “Nanti juga akan dihadiri oleh bapak Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin) akan memberikan arahan teknis kepada kepala dinas kesehatan juga ada dari Badan Gizi Nasional, dari wakil Ibu Nanik S Deyang Insya Allah akan hadir,” sambungnya.

    Pertemuan itu juga akan dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar Menengah untuk memberikan arahan Kepala Dinas Pendidikan seluruh Indonesia terkait rencana pengerahan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk ikut mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara berkala. UKS nantinya akan dikerahkan bersama Puskesmas untuk melakukan pengawasan secara berkala.

    “Di samping itu ada sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS) itu kan juga melibatkan dinkes (dinas kesehatan), besok pagi jam 8 kita akan melaksanakan meeting dengan seluruh kepala daerah dan stafnya di seluruh Indonesia,” tandasnya.

    (avk/naf)

  • Mendagri Tito Karnavian Siapkan Rapat Seluruh Kepala Daerah, Bahas Kasus Keracunan MBG – Page 3

    Mendagri Tito Karnavian Siapkan Rapat Seluruh Kepala Daerah, Bahas Kasus Keracunan MBG – Page 3

    Dadan juga mengulas jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program. Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian, sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.

    “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” terang dia.

    Lebih lanjut, menurut Dadan, faktor yang turut memicu insiden keracunan ataupun lainnya disebabkan kualitas bahan baku, kondisi air, hingga pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tiba di Indonesia, Sabtu 27 September 2025 usai melakukan kunjungan luar negeri selama tujuh hari.

    Prabowo akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan sejumlah pejabat untuk membahas kasus dugaan keracunan dalam program makan bergizi gratis (MBG).

    Prabowo menyampaikan dirinya terus memantau kasus keracunan MBG yang dialami anak-anak, meski berada di luar negeri.

    “Saya baru (pulang) dari luar negeri 7 hari. Saya monitor ada perkembangan itu, habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan berapa pejabat, kita akan diskusikan,” kata Prabowo kepada wartawan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Sabtu 27 September 2025.

     

  • Bahas Tata Kelola MBG, Mendagri Tito Karnavian Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah

    Bahas Tata Kelola MBG, Mendagri Tito Karnavian Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menggelar rapat nasional bersama seluruh kepala daerah dan jajaran terkait pada Senin (29/9/2025) pukul 08.00 WIB.

    Langkah ini diambil untuk mempercepat koordinasi perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca-insiden yang menjadi sorotan publik.

    “Besok kami dari Kemendagri akan Zoom Meeting dengan seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan, dan sekda. Nanti juga akan dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan yang akan memberikan arahan teknis kepada kepala dinas kesehatan,” kata Tito saat konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).

    Tito menambahkan, rapat daring tersebut juga akan melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN), Wakil Kepala BGN, serta Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), mengingat program MBG juga terkait dengan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan kewajiban Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).

    “Karena ada Kepala Dinas Pendidikan yang hadir, tadi juga dibahas soal UKS dan SLHS yang melibatkan dinas kesehatan. Ini penting untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan yang disajikan di sekolah,” jelas Tito.

    Dia menekankan bahwa koordinasi lintas sektor ini krusial untuk memperkuat pengawasan dan memastikan program MBG berjalan dengan aman, higienis, dan sesuai standar kesehatan.

    “Besok jam 8 pagi di Kemendagri Zoom Meeting dengan kepala daerah dan seluruh stafnya di Indonesia,” tandas Tito.