Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Seskab: Bantuan dari Medan telah diterima di Aceh Tamiang via darat

    Seskab: Bantuan dari Medan telah diterima di Aceh Tamiang via darat

    “Tanggal 2 Desember lalu, jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian, seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin, dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan se

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan bantuan yang diangkut oleh truk-truk dari Medan, Sumatra Utara, berhasil memasuki wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh via jalur darat, dan bantuan itu telah diterima oleh warga setempat, Rabu.

    Jalur darat menuju Aceh Tamiang sempat terputus selama beberapa hari akibat banjir bandang dan longsor pada Selasa (25/11) minggu lalu menyebabkan daerah tersebut terisolir dari daerah di sekitarnya.

    “Tanggal 2 Desember lalu, jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian, seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin, dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan sekitar mungkin 3 jam,” kata Seskab Teddy menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu siang.

    “Kemudian, tadi terakhir kami jam 1 (siang, red.) menghubungi langsung Beliau (Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi, red.), jam 1 siang tadi Beliau sedang menurunkan bantuan yang datang dari Medan di Aceh Tamiang. Intinya, Alhamdulilah, jalur darat sudah tersambung,” sambung Seskab Teddy.

    Dalam kesempatan yang sama, Teddy menekankan pemerintah berupaya keras untuk mempercepat penyaluran bantuan agar menjangkau seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Aceh Tamiang. Setidaknya ada 12 kecamatan dan 216 desa di Kabupaten Aceh Tamiang.

    “Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan,” ujar Teddy.

    Di Posko Bantuan Bencana Sumatra Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin jumpa pers mengenai penanganan bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatra, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Di hadapan sejumlah wartawan, Pratikno menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada jajarannya penanganan dampak bencana di Sumatra diperlakukan sebagai prioritas nasional.

    “Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai. Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital,” kata Pratikno saat jumpa pers.

    Jumpa pers terkait penanganan bencana di Halim hari ini dihadiri sejumlah pejabat, selain Menko PMK dan Seskab Teddy, ada juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kinerja Pemkot Malang di Tahun 2025 Diapresiasi Kemendagri

    Kinerja Pemkot Malang di Tahun 2025 Diapresiasi Kemendagri

    Malang(beritajatim.com) – Kinerja Pemkot Malang sepanjang tahun 2025 mendapat penilaian dan apresiasi positif dari Kemendagri Republik Indonesia. Pemkot Malang dianggap sudah berada di jalur yang tepat di tengah tantangan dan dinamika pemerintahan mulai dari efisiensi anggaran hingga penanganan isu strategis nasional.

    Menteri Tenaga Kerja, Yassierli dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian memberikan penghargaan langsung kepada Wali Kota Malang Wahyu Hidayat pada ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Kemendagri 2025 di Jakarta, Senin (1/12/2025) kemarin.

    Kemendagri sebelumnya melakukan riset berbasis data kuantitatif untuk mengukur kinerja Pemerintah daerah se Indonesia yang mencakup tujuh kategori penilaian. Mulai dari penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, layanan pendidikan, layanan kesehatan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi serta penurunan gini ratio.

    Melalui seleksi penilaian yang kredibel, 19 Pemerintah Provinsi dan 38 Pemerintah Kab/Kota terpilih sebagai Pemerintah daerah dengan kinerja terbaik. Pemerintah Kota Malang dinobatkan sebagai Pemerintah Kota klasifikasi fiskal sedang dengan kinerja terbaik kategori penyerapan tenaga kerja serta kategori penurunan ketimpangan kesejahteraan masyarakat atau gini ratio.

    Berbasis data BPS 2024-2025, Pemkot Malang dinilai mampu meningkatkan kesempatan kerja hingga 0,41 persen melampaui penurunan kesempatan kerja terendah hingga 1,33 persen, serta penurunan tingkat gini ratio minus 0,049 di banding nilai terendah 0,035.

    Mendagri Tito Karnavian mengatakan di era birokrasi modern seperti sekarang, Pemerintah daerah harus memiliki jiwa entrepeneur yang tinggi dan penuh inovasi. Karena tantangan yang harus dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin kompleks.

    “Program reward ini kita laksanakan, sebagai upaya untuk membentuk iklim yang kompetitif bagi pemerintah daerah, karena itu harus banyak terobosan,bisa melakukan inovasi, terobosan kreatif, sejumlah perda bisa dibuat yang bisa menentukan hajat hidup masyarakatnya,” kata Tito.

    Kemendagri saat ini terus mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat legitimasi kepala daerah dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

    “Rasionalnya, rekan-rekan kepala daerah ini kan dipilih melalui proses pilkada, pasti punya legitimasi. Maka apa yang menjadi domain kepala daerah perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan yang baik, pro masyarakat dan bisa menjawab serta menyelesaikan permasalahan di daerah,” kata Tito.

    Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bersyukur dengan apresiasi yang diberikan Mendagri. Wahyu berharap ini menjadi stimulus positif bagi jajarannya untuk memperkuat implementasi dasa bhakti Kota Malang.

    “Tentu bersyukur dan menjadi dorongan yang positif, motivasinya tentu kembali kepada bagaimana implementasi dasa bhakti bisa dirasakan warga Kota Malang,” kata Wahyu. [luc/aje]

  • Mendagri Dorong Daerah Kelola Sarpras Olahraga secara Profesional

    Mendagri Dorong Daerah Kelola Sarpras Olahraga secara Profesional

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mengelola sarana dan prasarana (sarpras) olahraga secara profesional.

    “Dari fasilitas olahraga yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu, idenya adalah, fasilitas olahraga ini, dikelola secara profesional, secara komersial, sebagai industri,” kata Tito dalam keterangannya usai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentang Sinergi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarpras Olahraga Pusat dan Daerah di Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    MoU dihadiri langsung oleh Menpora Erick Thohir dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat, para pejabat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian UMKM, serta perwakilan Pemda yang mengikuti kegiatan secara virtual.

    MoU memberikan payung hukum bagi Pemda untuk mengembangkan skema kolaborasi tersebut. Karenanya, Tito meminta para kepala daerah memanfaatkan peluang itu agar fasilitas olahraga yang selama ini tidak produktif dapat kembali hidup dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

    Menurut Mendagri, sarpras olahraga memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi ruang kegiatan masyarakat sekaligus sentra ekonomi. Pemanfaatannya dapat meluas, mulai dari penyelenggaraan event olahraga, ruang publik untuk olahraga harian, kegiatan seni dan hiburan, hingga area usaha bagi pelaku UMKM.

    “Makanya kita kerja sama dengan Pak Maman, Menteri UMKM, karena dia menangkap peluang itu,” ujar Mendagri.

    Dia yakin, jika dikelola secara profesional, fasilitas olahraga tidak lagi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebaliknya, sarpras tersebut dapat berkontribusi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui skema kerja sama bisnis, profit sharing, maupun retribusi dari UMKM yang beroperasi di kawasan stadion.

    Tito juga menyebut, banyak fasilitas olahraga, terutama stadion, dibangun untuk mendukung penyelenggaraan event besar seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) maupun kompetisi internasional. “Namun setelah event berakhir, sebagian fasilitas tersebut tidak lagi digunakan dengan optimal—bahkan ada yang terbengkalai dan menimbulkan beban biaya bagi daerah,” katanya.

    Mendagri pun mencontohkan sejumlah fasilitas di beberapa daerah, seperti stadion dan venue olahraga lainnya yang kondisinya tidak terawat sebagaimana mestinya. Menurut Mendagri, kondisi tersebut menunjukkan perlunya perubahan pola pengelolaan agar sarpras olahraga tidak sekadar menjadi aset pasif.

    Karena itu, Mendagri menekankan pentingnya menerapkan model pengelolaan profesional seperti yang banyak diterapkan di negara lain. Dia menyoroti pengalaman Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir yang pernah menjadi pemilik klub sepak bola internasional, serta bagaimana stadion di berbagai negara dimanfaatkan sebagai pusat aktivitas publik dan kawasan ekonomi. [hen/aje]

  • Langkah-langkah Pemerintah Tangani Banjir Sumatera Nasional 3 Desember 2025

    Langkah-langkah Pemerintah Tangani Banjir Sumatera Nasional 3 Desember 2025

    Langkah-langkah Pemerintah Tangani Banjir Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah mengerahkan berbagai upaya untuk menangani bencana banjir dan longsor yang menimpa tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Proses penanganan bencana tersebut langsung dikomandoi oleh
    Presiden Prabowo
    Subianto.
    “Presiden perintahkan langsung, komandonya dari beliau,” kata
    Menteri Dalam Negeri
    (Mendagri) Tito Karnavian, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
    Tito mengungkapkan bahwa Prabowo telah meminta jajarannya memantau perkembangan penanganan bencana di Sumatera setiap hari.
    “Perintah presiden langsung itu. Dan beliau memantau tiap hari. Kita juga memiliki grup yang memantau perkembangan tiap hari. Saling
    sharing
    di antara kita,” imbuh dia.
    Menurut Tito, semua kekuatan sudah hadir untuk menangani bencana alam di
    Sumatera Utara
    , Sumatera Barat, dan Aceh.
    Meski ada daerah yang masih terisolir, semua sedang ditangani.
    “Kemudian jembatan, jalan, ada beberapa daerah yang masih terisolir. Tapi, suplai sudah dilakukan secara maksimal baik BBM, pangan, dilakukan menggunakan akses yang ada,” ucap dia.
    Tito mengaku akan mendata kerusakan di tiga provinsi Sumatera yang terdampak
    bencana banjir
    bandang hingga longsor.
    “Kita pasti akan melakukan pendataan tiga provinsi,” kata Tito.
    Jika nantinya daerah tidak sanggup memperbaikinya, pemerintah pusat akan ikut membantu.
    Tito menegaskan, perbaikan terhadap infrastruktur di daerah terdampak bencana akan dilakukan setelah tahap darurat krisis.
    Sebab, hingga saat ini, semua pihak sedang fokus melakukan evakuasi para korban.
    “Step yang pertama adalah bagaimana untuk mengevakuasi korban, sedang berjalan ada yang masih tertimbun, kemudian juga membantu korban yang terdampak baik yang rumahnya tergenang, ada di pengungsian, dan lain-lain,” ujar dia.
    Setelah evakuasi, menurut Tito, pemerintah akan fokus memperbaiki infrastruktur fasilitas umum yang rusak.
    Selanjutnya, pemerintah juga akan melakukan perbaikan hunian rumah warga terdampak.
    “Hunian rumah masyarakat ada yang bisa diperbaiki, ada yang memang tidak bisa diperbaiki harus dipindahkan ke
    hunian sementara
    . Setelah itu baru hunian tetap,” ujar dia.
    Pemerintah juga terus mengupayakan pembukaan akses jalan, khususnya bagi daerah yang masih terisolir.
    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, kementeriannya terus fokus untuk membuka akses jalan yang terdampak bencana di tiga provinsi Sumatera.
    “Sementara di Aceh juga ada beberapa titik yang belum kita buka, kita juga lagi fokus di Aceh. Jadi, Aceh dan Sumut fokus kita hari ini,” ujar Dody, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
    Dody melanjutkan, saat ini sejumlah titik di Sumut sudah terbuka dan tidak terisolasi lagi.
    Salah satunya adalah wilayah Sibolga yang sudah bisa dilalui oleh motor dan mobil, meski belum dapat dilintasi truk.
    “Sibolga itu sudah terbuka, tapi belum (bisa dilewati) truk. Sampai kemarin itu truk yang kecil itu belum bisa masuk. Hanya baru mobil kecil dan motor. Karena menggunakan dua batang pohon kelapa yang dijejer supaya bisa jalan dulu,” papar Dody.
    Dalam rangka membantu korban selamat, pemerintah mendirikan 30 dapur umum di lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, puluhan dapur tersebut menyajikan makanan kurang lebih 80.000 porsi setiap harinya untuk para korban yang terdampak.
    Dapur-dapur tersebut akan terus berdiri sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
    “Kami juga mendirikan beberapa dapur umum di 30 titik kira-kira, baik itu yang didirikan bersama pemerintah daerah atau yang didirikan oleh masyarakat secara mandiri,” kata Gus Ipul, saat ditemui di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat.
    Sementara operasional dapur dijalankan oleh lebih dari 500 personel dari Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang juga membantu evakuasi.
    “Kemudian yang juga terlibat adalah teman-teman Taruna Siaga Bencana (Tagana). Ada lebih dari 500 Tagana yang terlibat membantu evakuasi maupun juga membantu di dapur-dapur umum,” ucap dia.
    Di sisi lain, Kementerian Sosial (Kemensos) sedang merencanakan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana banjir dan longsor di Sumatera.
    Mensos RI mengatakan, rencana huntara dan huntap merupakan bagian dari rekonstruksi dan rehabilitasi.
    “Lagi dipersiapkan oleh Kepala BNPB untuk menyiapkan hunian sementara, sudah ada programnya. Setelah itu nanti akan disiapkan hunian tetap juga. Jadi, ada hunian sementara, ada hunian tetap,” ujar Gus Ipul.
    Sembari skema soal hunian disiapkan, kata Gus Ipul, pemerintah kini sedang fokus melaksanakan tahap evakuasi dan penyaluran bantuan logistik untuk para korban.
    Gus Ipul berjanji, masyarakat yang kehilangan rumah bisa mendapatkan tempat sementara dan sekaligus nanti akan didiskusikan untuk dibangun hunian yang tetap.
    “Biasanya sih nanti daerah yang menyediakan lahan atau mungkin juga menggunakan lahan-lahan milik pemerintah. Kemudian nanti akan dibangun secara bertahap,” ujar dia.
    Selain itu, pemerintah juga akan memberikan santunan kematian senilai Rp 15 juta kepada ratusan warga yang tewas akibat bencana tersebut.
    Selain itu, ada juga santunan bagi korban luka sebesar Rp 5 juta untuk korban
    banjir Sumatera
    .
    “Kalau untuk yang wafat ada santunan Rp 15 juta. Kalau untuk yang luka-luka berat ada Rp 5 juta,” ujar Gus Ipul.
    Ia menuturkan, santunan yang merupakan bentuk tali asih dari pemerintah ini akan diberikan setelah seluruh asesmen rampung.
    “Ini adalah bentuk tali asih untuk meringankan beban dan menguatkan kebersamaan kita di tengah-tengah bencana,” kata Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemendagri beri penghargaan pemerintah daerah berprestasi pada 2025

    Kemendagri beri penghargaan pemerintah daerah berprestasi pada 2025

    Kolaborasi ini menjadi cara kami memberikan penghargaan kepada pemda yang berhasil mempercepat program strategis nasional di daerah

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah (pemda) yang dinilai berprestasi sepanjang 2025 melalui ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2025.

    Apresiasi tersebut diberikan Kemendagri bekerja sama dengan Tempo Media Group. Penilaian terhadap pemda bertujuan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Sebanyak 57 penghargaan diberikan kepada 17 provinsi, 15 kabupaten, dan 16 kota.

    “Kolaborasi ini menjadi cara kami memberikan penghargaan kepada pemda yang berhasil mempercepat program strategis nasional di daerah,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Apresiasi Pemerintahan Daerah Tahun 2025 ini menjadi penyelenggaraan yang ketiga sejak pertama kali digelar. Penilaian apresiasi pada tahun ini dilakukan melalui dua jalur utama, yakni tata kelola pemerintahan daerah dan akselerasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) .

    Penilaian tata kelola mencakup berbagai indikator, seperti Indeks Inovasi Daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), serta realisasi pendapatan daerah. Data tersebut diperkuat dengan indeks dari lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), KemenPAN-RB, dan Komisi Informasi Pusat.

    Sementara, penilaian akselerasi PSN didasarkan pada kategori strategis, yakni penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, perbaikan akses layanan pendidikan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi pertambangan dan olahannya, pertumbuhan ekonomi non-pertambangan, penurunan ketimbangan kesejahteraan masyarakat. Penilaian ini mengacu pada kebijakan nasional dan memerlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

    Tito menambahkan metode penilaian menempatkan daerah pada kelompok yang setara berdasarkan kelompok fiskal masing-masing, yakni: rendah, sedang, dan tinggi. Tujuannya agar persaingan berlangsung adil dan proporsional.

    “Daerah dengan fiskal tinggi bersaing dengan sesama daerah fiskal tinggi, begitu pula sebaliknya. Dengan begitu, daerah dengan fiskal rendah tetap punya peluang untuk menang,” ujarnya.

    Tito menilai pendekatan ini berhasil menampilkan daerah-daerah baru dengan prestasi signifikan. Misalnya, Kota Tual, Maluku berhasil menjadi kota dengan pengendalian inflasi tahunan terbaik. Demikian juga dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meraih penghargaan pertumbuhan ekonomi non-pertambangan terbaik.

    “Ini kabar baik karena muncul wajah-wajah baru dalam daftar daerah berprestasi,” ujarnya.

    Sebagai bentuk apresiasi nyata, Kemendagri menyiapkan insentif fiskal sebesar Rp1 triliun dari total anggaran Rp7,8 triliun bagi daerah berprestasi. Tito menegaskan penghargaan ini bukan seremonial semata, melainkan motivasi agar kepala daerah terus memperbaiki tata kelola pemerintahan.

    “Kinerja yang baik pada akhirnya akan berbuah kepercayaan publik. Jika tata kelola pemerintahan bagus, maka masyarakat akan memberi penilaian positif terhadap pemimpinnya,” tuturnya.

    Direktur Utama Tempo Media Group, Arif Zulkifli, mengapresiasi inisiatif Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam memberikan penghargaan kepada pemda berprestasi. Menurutnya, langkah ini tidak hanya memberi apresiasi, tetapi juga menjadi ruang refleksi bagi daerah yang masih menghadapi tantangan.

    “Saya kenal Pak Tito sejak awal 2000-an ketika saya masih menjadi wartawan. Saya tahu logika berpikir beliau dalam mengelola birokrasi. Saat datang ke Tempo, Pak Tito ingin memberikan apresiasi kepada kepala daerah, sekaligus masukan konstruktif bagi yang masih perlu berbenah,” ujar Arif.

    Acara Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2025 turut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, serta Peneliti Utama Politik BRIN Siti Zuhro, dan para kepala daerah se-Indonesia.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tiga Kementerian Sepakati Kerja Sama Pengelolaan 20 Stadion Olahraga Nasional 2 Desember 2025

    Tiga Kementerian Sepakati Kerja Sama Pengelolaan 20 Stadion Olahraga Nasional 2 Desember 2025

    Tiga Kementerian Sepakati Kerja Sama Pengelolaan 20 Stadion Olahraga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyepakati nota kesepahaman (MoU) tentang sinergi pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga.
    Kesepahaman ini ditandatangani Tito bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir dan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (2/12/2025).
    “Ini baru saja kami bertiga melaksanakan penandatanganan MoU kesepahaman antara Kemenpora, Kemendagri, dan Kementerian UMKM tentang sinergi pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana olahraga, pusat, dan daerah,” kata Tito usai penandatanganan.
    Sementara itu, Menpora Erick Thohir mengatakan, pengelolaan dan pemanfaatan aset olahraga ini akan dimulai dengan 20 stadion yang tersebar di berbagai daerah.
    “Sinergi ini penting kami lakukan karena fasilitas olahraga yang dibangun oleh pemerintah pusat dan daerah masih menjadi beban anggaran (untuk pemeliharaan), terutama untuk pemerintah daerah,” kata Erick melansir
    Antara
    .
    Adapun ke-20 stadion itu yakni Stadion Bumi Sriwijaya, Indomilk Arena, Stadion Pakansari, Stadion Wibawa Mukti, Stadion Patriot Candrabhaga, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Stadion Maguwoharjo, Stadion Jatidiri, Stadion Gelora Bumi Kartini, Stadion Kanjuruhan.
    Selain itu, Stadion Surajaya, Stadion Gelora Delta, Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Stadion Joko Samudro, Stadion Demang Lehman, Stadion Segiri, Stadion BJ Habibie, Stadion Harapan Bangsa, Stadion Dimurthala, dan Stadion Utama Sumatera Utara.
    Tito menerangkan, MoU ini disepakati agar membuat sarana dan prasarana olahraga di daerah kembali hidup.
    Diharapkan juga ke depannya stadion di berbagai daerah dapat dimanfaatkan terus sehingga dapat melibatkan pegiat UMKM.
    “Oleh karena itulah atas ide dari Bapak Menpora, Pak Erick, dan kemudian kita diskusi juga disambut dengan sangat positif dari Pak Maman, Menteri UMKM, yang melihat peluang sarana prasarana olahraga ini, kalau disiapkan juga tempat untuk UMKM pendukungnya ini akan menjadi center ekonomi baru,” ucap dia.
    Selain itu, Tito menceritakan, selama ini perawatan sarana dan prasarana olahraga seperti stadion kerap menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
    Ia mencontohkan Stadion Lukas Enembe di Papua. Menurut Tito, kepala daerah setempat kerap mengeluhkan perawatannya yang mahal namun jarang ada kegiatan.
    “Seperti di Papua itu, sudah sering setiap datang ke sana, pejabatnya teriak-teriak terus, karena bangunannya besar, gedungnya yang di mana stadion Papua bangkit ya, stadion Lukas Enembe, nomor 2 kebanggaan memang, tapi dari segi anggaran, itu sekian miliar setiap tahun keluar dan tidak ada banyak kegiatan olahraga di sana, karena dikelola oleh pemerintah daerah,” jelas dia.
    Tito menilai kehadiran MoU ini sangat penting karena menyangkut masalah pengelolaan sarana dan prasarana olahraga di daerah-daerah.
    Jika sarana dan prasarana olahraga bisa dimanfaatkan secara optimal, tentu juga akan meringankan pemerintah daerah.
    “Nah, oleh karena itulah, ini perlu ada pengelolaan, jangan menjadi beban, ada ide, ini supaya yang
    idle
    ini dimanfaatkan dan yang punya pengalaman panjang soal itu, ya Pak Erick, karena beliau juga pernah menjadi owner di luar negeri,” terang Tito.
    “Jadi beliau mengerti bagaimana cara menghidupkan stadion itu menjadi mengelolanya dan menjadi menguntungkan, dan bisa bagi-bagi hasilnya kepada daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD) dan bisa menjadi pusat ekonomi di sana,” lanjut dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Gandeng Kadin untuk Perkuat Ekosistem Usaha di Daerah

    Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Gandeng Kadin untuk Perkuat Ekosistem Usaha di Daerah

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk aktif menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam membangun ekosistem usaha yang sehat dan produktif di daerah. Menurutnya, kolaborasi antara Pemda dan Kadin merupakan kunci untuk memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta membuka peluang bagi daerah untuk melaju lebih cepat.

    Saat memberikan materi pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2025 bertema “Kadin Bergotong Royong Memperluas Lapangan Kerja untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia”, Mendagri menekankan pentingnya menghidupkan sektor swasta sebagai motor pertumbuhan daerah. Ia berharap dorongan tersebut mampu membuka ruang ekonomi baru sekaligus mengurangi ketergantungan daerah pada transfer pemerintah pusat.

    “Bagi rekan-rekan kepala daerah saya sampaikan, yang enggak memiliki insting bisnis, sudahlah undang saja teman-teman pengusaha itu. Mereka tergabung dalam asosiasi, ada namanya Kadin, setiap kabupaten [punya perwakilan], undang saja Kadin-nya datang,” katanya di The Park Hyatt Hotel, Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Perbesar

    Mendagri Tito Karnavian minta Pemda gandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam membangun ekosistem usaha di daerah. (Foto: Humas Kemendagri)… Selengkapnya

    Mendagri menjelaskan bahwa banyak daerah memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, hingga sumber daya alam. Namun, potensi tersebut belum optimal karena minimnya perspektif bisnis. Padahal, Indonesia memiliki kekayaan alam dan demografi yang sangat besar, sehingga peluang pengembangan usaha semakin terbuka jika dapat dikelola secara tepat.

    “Potensi kelautan apalagi belum tereksplor, bukan main [kekayaannya], dan belum lagi kita memiliki sebetulnya juga sumber daya manusia nomor empat terbesar jumlah penduduk, dan 69 persen usia produktif 15-64 tahun. Jadi potensi yang sangat luar biasa Indonesia,” terangnya.

    Tito menilai kepala daerah perlu memiliki kemampuan berpikir kewirausahaan agar mampu menemukan peluang pendapatan daerah secara kreatif. Bila kemampuan tersebut belum dimiliki, keterlibatan pelaku usaha lokal menjadi sangat penting. Karena itu, peran strategis Kadin perlu diperkuat sebagai mitra Pemda dalam mengidentifikasi peluang dan mempercepat pengembangan usaha.

    “Kumpulkan Kadin-nya ajak diskusi apa potensi wilayah kita, yang enggak terbayangkan oleh birokrat,” tambahnya.

    Perbesar

    Mendagri Tito Karnavian minta Pemda gandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam membangun ekosistem usaha di daerah. (Foto: Humas Kemendagri)… Selengkapnya

    Mendagri juga menyinggung contoh daerah yang mampu bertahan pada masa pandemi Covid-19, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tito menjelaskan bahwa DIY tetap mencatat pertumbuhan ekonomi positif karena memiliki basis sektor usaha dan UMKM yang kuat, dengan dukungan kebijakan yang pro-usaha. Dari pengalaman itu, ia menegaskan bahwa daerah hanya dapat melaju jika ekosistem usaha tumbuh.

    “Regulasi-regulasi dibuat pro untuk berusaha, itu dilakukan oleh Sri Sultan. Saya banyak belajar dari beliau dan beliau sukses. Beliau sukses membuat pertumbuhan ekonomi tetap positif di tengah gempuran Covid, data ini penting sekali,” terangnya.

    Lebih lanjut, Mendagri menekankan bahwa daerah tidak bisa mengandalkan pendapatan dari pemerintah pusat semata. Ia mengingatkan bahwa banyak Pemda memiliki porsi belanja pegawai dan operasional yang besar sehingga ruang fiskal untuk pembangunan strategis menjadi terbatas.

    Karena itu, Pemda perlu mendorong kemudahan berusaha melalui perizinan yang cepat dan efisien. Salah satunya melalui kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terbukti memangkas birokrasi dan memberikan kepastian bagi dunia usaha.

    “Sekarang jumlah Mal Pelayanan Publik ini, kalau lihat angkanya, sudah 296. Di Jawa hampir semua sudah punya. Di tempat-tempat, daerah-daerah yang ada Mal Pelayanan Publik, umumnya akan lebih mudah untuk berusaha,” tandasnya.

  • Menyelaraskan Orientasi Partai Golkar dengan Program Prioritas Presiden

    Menyelaraskan Orientasi Partai Golkar dengan Program Prioritas Presiden

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto telah merespons aspirasi masyarakat mengenai urgensi pembenahan dan normalisasi manajemen ketatanegaraan. Respons tersebut ditunjukkan melalui fokus pada reformasi manajemen keuangan negara dan daerah, serta pemulihan tugas pokok dan fungsi institusi penegak hukum. Dengan langkah konkret Presiden, sudah sewajarnya seluruh kekuatan politik, utamanya Partai Golkar, memberikan dukungan nyata dan maksimal bagi agenda normalisasi tata kelola pemerintahan tersebut.

    Peran Partai Golkar dalam konteks ini dapat menjadi sangat signifikan. Bukan hanya karena posisinya sebagai bagian dari Koalisi Kabinet Merah Putih dengan delapan kader menduduki posisi menteri, melainkan karena Partai Golkar memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan negara. Selama lebih dari tiga dekade, Partai Golkar pernah menjadi mesin yang menggerakkan hampir seluruh aspek manajemen ketatanegaraan.

    Zaman memang berubah, demikian pula manajemen ketatanegaraan yang telah mengalami reformasi konstitusi serta pembaruan berbagai undang-undang. Kendati demikian, satu prinsip tetap sama, yakni tata kelola negara harus berorientasi pada kerja nyata demi kebaikan bersama. Kebaikan bersama hanya dapat diwujudkan jika penyelenggaraan negara berjalan efektif dan konsisten dalam mengikuti arahan pemimpin nasional.

    Dalam periode panjang sejarah pemerintahan, Partai Golkar telah membuktikan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Dampaknya dapat dirasakan masyarakat: kebutuhan pokok tersedia dengan harga terjangkau, inflasi terkendali bahkan sampai level sidang kabinet pun memperhatikan harga cabai keriting. Ribuan puskesmas dibangun sejak 1968, dan lebih dari 150.000 gedung SD Inpres berdiri hingga 1994. Pada tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. Itu semua menunjukkan bagaimana manajemen pemerintahan yang solid menghasilkan kestabilan dan kemajuan.

    Meski kondisi sekarang tidak identik dengan masa lalu, pengalaman Partai Golkar tersebut tetap relevan untuk dibagikan. Lebih dari itu, respons Presiden atas aspirasi publik seharusnya dipandang sebagai panggilan bagi semua kekuatan politik untuk segera memberikan kontribusi. Sebagaimana Presiden yang realistis menyikapi persoalan struktural tata kelola pemerintahan, Partai Golkar pun perlu bersikap realistis terhadap berbagai ekses dari praktik penyelenggaraan negara yang masih membutuhkan penyempurnaan.

    Karena sikap realistis itu pula, Presiden telah membentuk Komite Percepatan Reformasi Polri yang diharapkan dapat mengarahkan Polri kembali ke tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Presiden juga telah memerintahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk melakukan pembenahan manajemen keuangan negara-daerah, termasuk perbaikan tata kelola perpajakan dan kepabeanan.

    Akan sangat bijaksana apabila seluruh kekuatan politik, termasuk Partai Golkar, menyelaraskan orientasi perjuangannya dengan program prioritas Presiden. Arah kebijakan Presiden dapat dibaca dari agenda dan aktivitas pemerintahan. Beberapa waktu terakhir, Presiden menunjukkan kepedulian pada sejumlah isu strategis. Pada Minggu (23/11), Presiden memimpin rapat mengenai penertiban penambangan ilegal dan pemulihan kawasan hutan.

    Keesokan harinya, Senin (24/11), dalam pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Istana Kepresidenan, Presiden mempertanyakan endapan dana pemerintah daerah di perbankan yang mencapai Rp 203 triliun. Presiden juga menyoroti realisasi belanja daerah yang stagnan di angka 68 persen hingga November 2025, jauh dari target di atas 80 persen. Sikap Presiden tersebut membuktikan adanya kepedulian sekaligus evaluasi serius terhadap kinerja.

    Perlu dicatat, persoalan dana mengendap itu kembali disuarakan oleh Menteri Keuangan Purbaya belum lama ini. Meski bukan persoalan baru, perhatian Presiden menunjukkan bahwa laporan Menkeu disampaikan apa adanya, bukan sekadar formalitas.

    Selain itu, Purbaya juga menyoroti berbagai aspek penting ekonomi negara: mulai dari kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Ke Daerah (TKD), penolakan pembayaran utang kereta cepat melalui APBN, persoalan perpajakan, praktik under-invoicing di kepabeanan, hingga maraknya impor ilegal barang bekas (thrifting). Ia juga membahas lambannya pembangunan kilang minyak serta serapan anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG).

    Dengan berbagai pernyataan dan langkah tersebut, publik dan kekuatan politik dapat membaca arah kebijakan Presiden di sektor ekonomi. Sementara pembenahan hukum dan tata negara dipercayakan kepada figur seperti Profesor Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD. Menjadi kelaziman jika Presiden menunjuk figur yang dipercaya untuk tugas khusus yang bersifat strategis.

    Namun, peran kekuatan politik lain tetap penting dan dibutuhkan, termasuk kontribusi Partai Golkar. Melalui kerja proaktif, koordinatif, dan kolaboratif dengan para tokoh yang dipercayai Presiden, serta melalui forum formal seperti rapat kerja di DPR, pengalaman panjang Golkar dalam tata kelola pemerintahan dapat menjadi nilai strategis. Termasuk dalam memperkuat kemitraan pemerintah dengan sektor swasta untuk meningkatkan daya saing industri nasional di tingkat global.

    Lebih dari itu, Partai Golkar bersama Partai Gerindra dan partai pendukung pemerintah lainnya harus bahu-membahu melahirkan kebijakan yang bijaksana dalam mengatasi tantangan seperti ketimpangan ekonomi dan rendahnya produktivitas. Penguatan belanja pada sektor pangan dan energi perlu menjadi prioritas. Tantangan ekonomi Indonesia tidak hanya menyangkut ketimpangan, tetapi juga struktur ekonomi yang masih bergantung pada impor komoditas, minimnya infrastruktur strategis, serta kurangnya sumber daya manusia kompeten di sektor digital.

    Harapan kebangkitan ekonomi nasional bertumpu pada sinergi seluruh komponen bangsa. Pemerintah bersama sektor swasta harus memperkuat daya saing industri, mendorong transformasi digital, serta menjamin keberlanjutan kebijakan dan kepastian regulasi. Semua itu harus didukung kebijakan yang bijaksana, fokus pada peningkatan produktivitas, serta berpihak pada kepentingan nasional.

    Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI; Ketua MPR RI ke-15; Ketua DPR RI ke-20; Ketua Komisi III DPR RI ke-7; Dosen Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya, dan Universitas Pertahanan (Unhan).

    (ega/ega)

  • Terisolir Usai Bencana: Ini Daerah di Sumatra yang Belum Bisa Dijangkau

    Terisolir Usai Bencana: Ini Daerah di Sumatra yang Belum Bisa Dijangkau

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah wilayah di Sumatra Utara, Sumtara Barat dan Aceh terisolir karena sulitnya akses untuk menjangkau para korban banjir.

    Pemerintah Aceh mencatat masih ada 3 wilayah yang hingga saat ini masih terisolir usai dilanda banjir. Wilayah tersebut adalah Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan darurat bencana banjir dan longsor yang masih melanda sejumlah wilayah Aceh, baik evakuasi warga terisolir, pembukaan konektivitas, hingga tambahan logistik.

    “Kami berharap bantuan cepat dari pemerintah pusat, untuk menghindari memburuknya kondisi warga terdampak, terutama di daerah yang hingga kini masih sulit dijangkau,” kata ujarnya dilansir dari Antara, Selasa (2/12/2025).

    Nasir menegaskan  ada tiga fokus penanganan yang sangat membutuhkan intervensi pusat untuk bencana Aceh.

    Pertama, evakuasi warga yang masih terisolasi di beberapa titik, terutama di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang.

    Kedua, lanjut dia, penambahan logistik darurat, terutama beras dan kebutuhan pokok lainnya yang bisa segera didistribusikan, karena beberapa wilayah telah melaporkan stok menipis, sementara akses darat masih terputus.

    Ketiga, pemerintah pusat diharapkan segera membantu pembukaan konektivitas, mengingat sejumlah jembatan dilaporkan putus total akibat banjir dan longsor.

    “Pemerintah Aceh meminta Kementerian PU membangun infrastruktur darurat untuk memastikan jalur mobilisasi bantuan dapat dibuka kembali,” katanya.

    Dalam kesempatan itu Nasir juga menyoroti kebutuhan transportasi udara berskala besar untuk mengirimkan bantuan ke daerah-daerah yang terisolasi, terutama di dataran tinggi Aceh, seperti Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.

    “Kami butuh Hercules untuk mendistribusikan sedikitnya 500 ton logistik ke Aceh Tengah dan Bener Meriah. Stok kebutuhan masyarakat di sana hanya cukup untuk dua hari lagi,” ucap M Nasir.

    Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan terdapat lima lokasi yang jaringan jalannya masih terputus di Sumatra Barat. BNPB dan BPBD mengidentifikasi jalan terputus berada di Kecamatan Malalak, Matur, Palupuh, Palembayan dan Koto Alam. Semua akses ini merupakan jalan provinsi.

    Adapun sebanyak 10 alat berat diturunkan di sejumlah wilayah terdampak guna memastikan akses. Pihaknya masih mengupayakan tambahan 10 unit untuk mempercepat perbaikan darurat yang dikerahkan untuk Kecamatan Palembayan, Palupuh, Tanjung Raya, dan Malalak.

    Selain itu, katanya, BNPB juga mengupayakan untuk memulihkan jaringan komunikasi. Berbagai pihak telah membantu untuk penanganan komunikasi, seperti bantuan Presiden, Komdigi maupun provider telekomunikasi.

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, Sumatera Barat, untuk mempercepat pendistribusian logistik ke wilayah terdampak bencana melalui pengaktifan 13 pos lapangan.

    “Dengan adanya pos lapangan ini, bantuan dapat lebih cepat terdistribusi ke wilayah terdampak atau yang masih terisolir,” katanya.

    Pemerintah Kebut Bantuan

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan pemerintah pusat akan membantu pemerintah daerah yang mengalami bencana, terlepas dari mampu atau tidaknya pemerintah daerah terkait menangani bencana di daerahnya.

    Hal tersebut disampaikan Mendagri terkait sejumlah kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup menangani bencana bencana berskala besar yang terjadi di wilayahnya.

    “Pemerintah pusat, mau dia (pemda) masih mengatakan mampu, mau dia katakan menyerah, enggak mampu, pasti tetap akan bekerja, membantu dan itu sudah sejak hari pertama,” kata Mendagri dikutip dari Antara, Selasa (2/12/2025).

    Menurutnya adalah hal yang wajar pemda yang tidak bisa menangani bencana meminta bantuan kepada pemerintahan yang lebih tinggi.

    Tito menambahkan pemerintah pusat juga telah melakukan penilaian terhadap masing-masing pemda terkait kemampuan penanganan bencana.

    “Kami menilai sendiri juga, mana-mana yang mampu, mana yang tidak. Yang kami anggap mampu pun kami bantu. Apalagi yang mengatakan sudah nggak mampu dan memang kami melihat wajar dia mengatakan enggak mampu, karena di daerah yang tersulit,” ujarnya lagi.

    Mendagri mengungkapkan ada daerah yang benar-benar terisolir karena bencana longsor dan banjir, sehingga satu-satunya jalan adalah meminta bantuan dari pemerintah yang lebih tinggi atau pemerintah pusat.

    Dia kemudian mencontohkan Kota Takengon, yang aksesnya terputus sehingga satu-satunya cara untuk mengangkut bantuan, seperti pangan, hanya bisa menggunakan pesawat.

    Pemerintah daerah lain yang juga menyatakan tidak sanggup menangani bencana di daerahnya adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

    Tito mengaku paham dengan situasi yang dihadapi para kepala daerah yang wilayahnya tengah menghadapi bencana. Para kepala daerah tersebut memang tidak bisa berbuat banyak karena keterbatasan peralatan berat dan akses.

    “Dia (pemda) dari mana mau dapat makanan logistik kalau bukan minta bantuan kepada pemerintah yang di atasnya? Terus bagaimana dia mau mobilisasi alat berat? Tidak mungkin, tidak mampu dia, dan itu dikerjakan oleh pemerintah pusat,” kata Mendagri pula.

  • Mendagri Instruksikan Pemda Siaga Bencana Jelang Nataru 2026

    Mendagri Instruksikan Pemda Siaga Bencana Jelang Nataru 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) segera melakukan langkah antisipasi bencana sekaligus mempersiapkan penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

    Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah untuk Antisipasi Momentum Natal dan Tahun Baru 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

    “Inti dari rapat ini ada dua, antisipasi bencana dan persiapan Nataru. Ini memerlukan sinergi dan tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Karena itu, kami di tingkat pusat berkumpul dengan para stakeholder terkait. Harapannya, setelah ini kepala daerah segera melakukan rapat dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan pemangku kepentingan kebencanaan di daerah,” kata Tito dikutip dari Antara, Selasa (2/12/2025).

    Tito menegaskan bahwa dalam tiga pekan terakhir telah terjadi dua bencana hidrometeorologi besar, yakni longsor dan banjir bandang di Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Karena itu, mitigasi dari pemda penting untuk mencegah jatuhnya korban jiwa.

    Tito juga mengingatkan pemda untuk memperkuat kesiapan menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat pada masa Nataru, baik transportasi darat, laut, maupun udara.

    Selain itu, Nataru berpotensi memicu kenaikan harga pangan karena tingginya kebutuhan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. 

    “Oleh karena itu, stok pangan dan kesiapan distribusi perlu diperhatikan,” kata Tito.

    Selain kesiapan pangan, Tito meminta pemda dan aparat keamanan memantau titik-titik keramaian pada puncak malam pergantian tahun. Hal ini untuk mencegah terjadinya kepadatan berlebih yang bisa memicu insiden fatal, seperti Tragedi Halloween Itaewon, Korea Selatan, pada 29 Oktober 2022 yang menewaskan lebih dari 150 orang.

    “Dimensi keamanan juga penting, baik lalu lintas maupun lokasi wisata dengan potensi bahaya seperti ombak besar. Pada malam tahun baru, titik keramaian seperti di Ancol harus dijaga agar tidak terjadi situasi seperti tragedi Itaewon,” tegas Tito.

    Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani memaparkan bahwa dua bulan ke depan wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB) , sebagian Sulawesi Selatan, Papua Selatan, dan Kalimantan akan mengalami curah hujan tinggi hingga sangat tinggi. Ia juga menyebut adanya potensi bibit siklon atau siklon tropis di perairan selatan Indonesia hingga NTT, Laut Arafura, serta selatan Papua.

    Wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan yakni Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa, Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

    “BMKG terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga melalui operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi risiko cuaca ekstrem pada puncak musim hujan dan libur Nataru. Namun, teknologi modifikasi cuaca saat ini masih belum mampu mencegah pembentukan bibit siklon atau mengurangi intensitas siklon,” jelas Fathani.

    Dia menambahkan, periode November 2025–April 2026 merupakan fase pertumbuhan bibit atau siklon tropis di selatan Indonesia yang berpotensi menimbulkan hujan lebat dan angin kencang.