Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • 3 Bupati Aceh Selatan Umrah di Tengah Bencana: Tak Izin hingga Dicopot Partai Nasional

    3 Bupati Aceh Selatan Umrah di Tengah Bencana: Tak Izin hingga Dicopot Partai Nasional

    Bupati Aceh Selatan Umrah di Tengah Bencana: Tak Izin hingga Dicopot Partai
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Banyak pihak menyayangkan langkah Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang berangkat umrah ke Tanah Suci di tengah bencana banjir yang melanda warga Aceh.
    Sorotan semakin santer lantaran Bupati Aceh Selatan juga mengeluarkan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor yang menerjang wilayahnya. Surat itu diterbitkan pada 27 November 2025.
    Merespons ini, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) mengungkapkan bahwa Bupati Aceh Selatan, Mirwan, tidak memiliki izin untuk pergi umrah saat daerahnya dilanda banjir bandang dan tanah longsor.
    “Yang bersangkutan tidak ada izin (untuk pergi umrah),” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada
    Kompas.com
    , Jumat (5/12/2025).
    Bima menyampaikan, seharusnya kepala daerah dapat menyesuaikan rencana umrah ketika wilayahnya membutuhkan lebih banyak perhatian khusus.
    Bima meminta kepala daerah fokus pada penanganan bencana.
    “Seharusnya dalam kondisi seperti ini rencana umrah bisa disesuaikan. Harus fokus pada penanganan bencana,” ucap Bima.
    Secara terpisah, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai tindakan Bupati Aceh Selatan itu tidak pantas dilakukan secara etika kemanusiaan.
    Di tengah bencana dan penderitaan yang dialami masyarakat Aceh Selatan, pemimpinnya justru meninggalkan wilayahnya.
    “Secara etika dan kemanusiaan, yang bersangkutan tidak pantas untuk meninggalkan daerahnya di tengah derita warga dan daerahnya yang sedang terkena musibah,” kata Rifqinizamy kepada
    Kompas.com
    .
    Pria yang akrab dipanggil Rifqi ini juga meminta Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) memberikan sanksi kepada Mirwan.
    Terlebih, kata Rifqi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah menerbitkan surat edaran larangan kepada semua kepala daerah dan anggota DPRD provinsi kabupaten kota untuk bepergian ke luar negeri.
    Edaran ini dibuat terkait situasi bencana Tanah Air dan berlaku sampai dengan Januari 2026.
    “Dan jika memang tidak ada izin, harus segera memberikan sanksi sebagaimana yang pernah dilakukan kepada Saudara Lucky Hakim, Bupati Indramayu, yang beberapa waktu lalu juga bepergian ke Jepang, tetapi kemudian tidak meminta izin kepada Kemendagri,” ujar Rifqinizamy.
    Bupati Mirwan adalah kader Partai
    Gerindra
    . Partai Gerindra menyayangkan langkah kadernya itu karena malah pergi ke Arab Saudi di saat wilayahnya dilanda banjir.
    “Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono kepada wartawan.
    Partai Gerindra pun memberikan sanksi tegas untuk Mirwan dengan mencopotnya dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
    “DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” imbuhnya.
    Kompas.com
    juga sudah mencoba menghubungi Mirwan soal ini, tetapi tak kunjung direspons.
    Kepala Bagian (Kabag) Prokopim Pemkab Aceh Selatan, Denny Herry Safputra, menjelaskan, keberangkatan Bupati beserta istri ke Tanah Suci setelah melihat kondisi wilayah Aceh Selatan yang dinilai sudah stabil.
    “Tentunya setelah melihat situasi dan kondisi wilayah Aceh Selatan umumnya yang sudah stabil, terutama debit air yang sudah surut di permukiman warga pada wilayah Bakongan Raya dan Trumon Raya,” kata Denny saat dikonfirmasi awak media.
    Denny membantah bahwa tidak benar Bupati meninggalkan Aceh Selatan saat banjir masih melanda.
    Menurut Denny, Bupati dan istri sebelum berangkat telah beberapa kali mengunjungi dan menyambangi beberapa lokasi terdampak, seperti wilayah Trumon Raya dan Bakongan Raya.
    Bahkan, kata dia, Bupati turun langsung dengan mengantarkan logistik ke wilayah terdampak dan memastikan masyarakat mendapatkan perhatian.
    “Narasi Bupati meninggalkan rakyatnya ketika bencana banjir melanda, kami sampaikan hal ini tidak tepat,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jadi Bulan-bulanan Netizen, Erick Thohir Jelaskan Maksud Bantuan Alat Olahraga untuk Korban Bencana

    Jadi Bulan-bulanan Netizen, Erick Thohir Jelaskan Maksud Bantuan Alat Olahraga untuk Korban Bencana

    GELORA.CO – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan pemberian bantuan berupa perangkat alat olahraga kepada korban bencana di Sumatera dilakukan pada tahap pasca bencana bukan saat masa tanggap darurat.

    Ia menepis anggapan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memberikan bantuan alat olahraga di tengah kondisi darurat. Potongan pernyataan Erick soal bantuan alat olahraga di saat darurat bencana jadi bulan-bulanan netizen di linimasa media sosial.

    “Kan saya sudah bilang, bahwa Kemenpora itu akan membantu korban pada saat pascabencana. Cuma kalau tiba-tiba ada yang edit-edit, jadi hoax dibilang saat ini, ya saya nggak bisa bicara apa-apa,” ujar Erick jelang pelepasan kontingen Sea Games Ke-33 Thailand di Halaman Istana Merdeka, Jumat, 5 Desember dilansir ANTARA.

    Erick mengatakan dalam pernyataan resminya yang juga dilengkapi dengan video, Kemenpora berkomitmen untuk membantu pemulihan melalui penyediaan perangkat olahraga.

    Menurutnya, bantuan tersebut dinilai relevan untuk mengembalikan aktivitas masyarakat dan meningkatkan kesehatan pasca bencana.

    Erick menyebut rencana ini telah dikoordinasikan bersama dengan beberapa kementerian terkait.

    “Saya waktu itu bicara sama Menko saya, kan nanti setelah pasca bencana baru kelihatan titik-titiknya yg perlu bantuan di mana saja. Di situ saya bilang juga kemarin ada Pak Tito (Menteri Dalam Negeri), kita juga akan berkoordinasi dengan Menteri PU (Dody Hanggodo). Jadi titik-titik yang tepat baru kita bisa bantu ya,” jelas Erick.

    Kemenpora akan menyalurkan bantuan sesuai tugas dan fungsi berupa alat-alat olahraga setelah pemulihan dampak bencana.

    Menpora tidak menyebutkan bantuan alat olahraga yang akan disalurkan namun dia memastikan alat-alat olahraga tersebut merupakan produk buatan Indonesia.

    Rencana bantuan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam pertemuan mereka untuk penandatanganan nota kesepahaman atau MoU terkait pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga pusat dan daerah.

  • Purbaya Pertimbangkan Tambah Anggaran Pemda di 2026, Ini Syaratnya

    Purbaya Pertimbangkan Tambah Anggaran Pemda di 2026, Ini Syaratnya

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan ada lagi kebijakan pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) ke depannya. Bahkan untuk tahun depan ia mempertimbangkan untuk memberikan tambahan ke daerah yang membutuhkan.

    “(TKD) nggak ada (efisiensi lagi), sesuai dengan yang sudah diumumkan di APBN kemarin, seperti itu,” ucap Purbaya di Bali, Jumat (5/12/2025).

    Sebagaimana diketahui, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 anggaran TKD dipatok sebesar Rp 649,99 triliun. Jumlah itu berkurang Rp 269 triliun jika dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun.

    Setelah Purbaya menjabat sebagai menteri keuangan per 8 September 2026, anggaran TKD 2026 diputuskan untuk sedikit ditambah menjadi sekitar Rp 693 triliun. Hal itu sesuai usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Purbaya menyebut banyak pemda protes karena adanya penurunan anggaran TKD. Ia pun sudah memberikan penjelasan kenapa anggaran TKD 2026 dipangkas.

    Anggaran TKD 2026 dipangkas atas perintah Presiden Prabowo Subianto yang selama ini melihat TKD tidak mampu dimanfaatkan secara cepat dan tepat sasaran oleh pemda. Selain itu, banyak anggaran TKD yang bocor alias dikorupsi.

    Oleh sebab itu, Purbaya menegaskan, jika pemda ingin dibantu berbicara ke Kepala Negara untuk ditingkatkan anggaran TKD-nya, kinerja pemanfaatan TKD harus diperbaiki mulai kuartal IV-2025 hingga kuartal I-2026.

    “Kita lihat apakah satu triwulan ini dan triwulan pertama ke depan mereka bisa menyerap anggaran dengan lebih baik, tepat sasaran, tepat waktu dan nggak bocor. Nanti kita pertimbangkan apakah bisa dibuat uang lebih untuk TKD tambahan, tapi nanti kita lihat keadaan anggaran, keadaan ekonomi dan keadaan bagaimana mereka bisa membelanjakan uangnya,” tegasnya.

    (aid/fdl)

  • Presiden Prabowo lantik 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka

    Presiden Prabowo lantik 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka

    Jumat, 7 November 2025 18:02 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) melantik anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik 10 anggota Komisi Perceptan Reformasi Polri yang diketuai Jimly Asshiddiqie merangkap anggota dengan anggota Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, Supratman Andi Agtas, Otto Hasibuan, Tito Karnavian, Idham Aziz, Badrodin Haiti, Ahmad Dofiri, dan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/tom.

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie (kedua kiri), mantan Menko Polhukam Mahfud MD (tengah), Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra (kiri), Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kanan), dan mantan Kapolri Idham Aziz (kanan) mengikuti pelantikan anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik 10 anggota Komisi Perceptan Reformasi Polri yang diketuai Jimly Asshiddiqie merangkap anggota dengan anggota Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, Supratman Andi Agtas, Otto Hasibuan, Tito Karnavian, Idham Aziz, Badrodin Haiti, Ahmad Dofiri, dan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/tom.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Tito Kukuhkan Pengurus ADPSI dan ASDEPSI Periode 2025–2030

    Mendagri Tito Kukuhkan Pengurus ADPSI dan ASDEPSI Periode 2025–2030

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi mengukuhkan Pengurus Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) Periode 2025–2030. Prosesi pengukuhan berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Dalam arahannya, Mendagri meminta jajaran DPRD untuk menjalankan fungsinya dengan baik sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi tersebut antara lain membentuk Peraturan Daerah (Perda)/legislasi, membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama kepala daerah, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD.

    Mendagri secara khusus meminta agar fungsi pengawasan dioptimalkan, terutama terhadap program-program yang telah ditetapkan dalam APBD. Program-program tersebut harus dipastikan benar-benar menyentuh lapisan masyarakat.

    “Jangan sampai ada program yang tidak berdampak, tapi kemudian disetujui. Ini DPRD menjadi penyeimbang,” ujar Mendagri.

    Terkait adanya kebijakan pengalihan dana Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026, Mendagri meminta jajaran DPRD memastikan agar Pemda melakukan efisiensi belanja, terutama terhadap belanja operasional yang tidak perlu. Komponen tersebut diminta untuk disederhanakan agar realisasinya lebih efektif dan efisien.

    Di sisi lain, mereka juga diminta mencari peluang pendapatan lainnya tanpa membebani rakyat. Misalnya dengan mengoptimalkan pendapatan pajak dari restoran dan hotel melalui inovasi teknologi digital. Cara tersebut, imbuh Mendagri, telah banyak digunakan sejumlah daerah seperti Kabupaten Banyuwangi, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Badung.

    “Sehingga mereka bisa mendapatkan pendapatan yang optimal tanpa membuat [kebijakan] yang baru,” tambahnya.

    Selain itu, Mendagri mengajak jajaran DPRD untuk mendorong pemerintah daerah (Pemda) menghidupkan sektor swasta di wilayah masing-masing melalui kemudahan perizinan bagi pelaku usaha. Cara tersebut telah dicontohkan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memiliki berbagai kebijakan pro-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini terbukti membantu perekonomian DIY tetap stabil pada masa Covid-19.

    Adapun terkait fungsi legislasi, Mendagri meminta agar DPRD tidak membuat Perda yang membatasi ruang gerak masyarakat maupun dunia usaha. Ia menyoroti banyak aturan daerah yang cenderung rumit dan membingungkan masyarakat, termasuk pelaku usaha, sehingga tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

    “Lebih dari itu saya membuka pintu kepada asosiasi untuk berdiskusi memberi masukan kepada kami. Kami juga bisa memberi masukan kepada asosiasi apa saja yang menyangkut persoalan-persoalan di daerah,” tandas Mendagri.

    Sebagai informasi, dalam pengukuhan tersebut, Buky Wibawa Karya Guna yang merupakan Ketua DPRD Jawa Barat ditetapkan sebagai Ketua Umum ADPSI.

    Turut hadir dalam acara tersebut Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh, Sekjen ADPSI periode 2025–2030 Fahmi Hakim, Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan Bey Triadi Machmudin, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni, serta pejabat terkait lainnya.

  • ADPSI siap kawal program strategis pemerintah pusat di daerah

    ADPSI siap kawal program strategis pemerintah pusat di daerah

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mempercepat program-program unggulan pemerintah pusat yang berada di daerah untuk memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

    “ADPSI mendorong dan ingin memperkuat program-program unggulan pemerintah pusat, Astacita dan juga program-program seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda. Kami memberikan dukungan penuh,” kata Ketua Umum ADPSI Buky Wibawa Karya Guna usai pengukuhan kepengurusan ADPSI periode 2024-2029 di Jakarta, Kamis.

    Buky mengatakan ADPSI juga telah menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) yang menghasilkan sejumlah rekomendasi yang selanjutnya akan diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavan.

    “Ada beberapa rekomendasi yang sudah kami sampaikan kepada Pak Mendagri. Intinya, dalam Rakernas tadi kami bertukar pikiran dengan Pak Mendagri,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus ADPSI periode 2024-2029 dan berharap ADPSI terus mengoptimalkan kerjanya dalam pembangunan.

    “Saya sudah menyampaikan bahwa saya berharap banyak kepada Asosiasi DPRD agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal, terutama fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. Terutama meliputi program-program yang sudah masuk dalam perencanaan dan APBD tahun depan,” kata Mendagri.

    Tito juga berpesan agar program-program yang sudah disusun dilaksanakan dengan tujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

    “Saya titip pesan agar program-program yang dilaksanakan betul-betul menyentuh masyarakat. Jangan sampai ada program yang tidak berdampak, tetapi justru disetujui. Di sinilah DPRD penting dalam melakukan pembahasan,” tuturnya.

    Berikut susunan pengurus Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) 2025-2030:

    a. Ketua Umum :
     Dr. H. Buky Wibawa Karya Guna., M.Si
     Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat

    b. Wakil Ketua I :
     Benhur George Watubun, ST
     Ketua DPRD Provinsi Maluku

    c. Wakil Ketua II :
     Hj. Andi Rachmatika Dewi
     Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

    d. Wakil Ketua III :
     Achmad Djufrie, SE., M.M
     Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara

    e. Wakil Ketua IV :
     Dewa Made Mahayadnya
     Ketua DPRD Provinsi Bali

    f. Wakil Ketua V :
     Andie Dinaldie, S.E., M.M.
     Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan

    g. Wakil Ketua VI :
     Drs. H. M. Iqbal Ruray
     Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara

    h. Sekretaris Jenderal :
     H. Fahmi Hakim., S.E.
     Ketua DPRD Provinsi Banten

    i. Wakil Sekretaris Jenderal :
     Ahmad Giri Akbar, S.E., M.BA.
     Ketua DPRD Provinsi Lampung

    j. Bendahara :
     Drs. H. Khoirudin, M.Si
     Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta

    k. Wakil Bendahara :
     Dr. Ir. H. Hasanuddin Mas’ud, S. Hut., M.E.
     Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Bicara Kaitan Prestasi Olahraga Indonesia dan Visi Jadi Negara Maju saat Pertemuan Lintas Kementerian

    Mendagri Bicara Kaitan Prestasi Olahraga Indonesia dan Visi Jadi Negara Maju saat Pertemuan Lintas Kementerian

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya prestasi olahraga Indonesia di kancah internasional. Mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto, Mendagri mengingatkan bahwa ukuran negara maju tidak semata ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan meraih prestasi di ajang olahraga dunia.

    Hal tersebut ia sampaikan di acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentang Sinergi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pusat dan Daerah, di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Karena itu, Mendagri menyayangkan masih minimnya alokasi anggaran daerah untuk urusan kepemudaan dan olahraga. Dari total APBD nasional tahun 2025 yang mencapai Rp1.399 triliun, anggaran untuk sektor pemuda dan olahraga di 552 daerah hanya sekitar Rp13 triliun atau 0,93 persen. Pada tingkat provinsi, anggaran gabungan tercatat Rp4,86 triliun, sementara kabupaten dan kota masing-masing mengalokasikan sekitar Rp6 triliun dan Rp2,1 triliun.

    Tito mencontohkan ketimpangan anggaran yang cukup besar antardaerah. Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menganggarkan sekitar Rp1,2 triliun karena memiliki kapasitas APBD yang besar. Namun, banyak daerah lain hanya mengalokasikan belasan hingga puluhan miliar rupiah, bahkan ada yang kurang dari Rp1 miliar.

    “DKI yang tertinggi yang menganggarkan untuk bidang pemuda dan olahraga ini. Bukan hanya olahraga saja ya, termasuk pemuda juga, termasuk kegiatan-kegiatan kepramukaan dan lain-lain,” ujar Mendagri.

    Ketimpangan serupa juga terjadi di tingkat kabupaten dan kota. Kabupaten Kutai Timur menjadi salah satu daerah dengan anggaran kepemudaan dan olahraga terbesar, yakni sekitar Rp286 miliar. Sebaliknya, sejumlah daerah hanya menganggarkan puluhan juta rupiah. “Ada yang cuma 150 juta, ada yang cuma 60 juta rupiah saja, ada, jadi kalau punya lapangan enggak akan terurus pasti,” jelasnya.

    Selain sektor olahraga, Mendagri turut menyoroti anggaran untuk pengembangan koperasi dan UMKM yang dinilai masih sangat terbatas. Dari total APBD nasional, alokasi untuk sektor tersebut hanya sekitar Rp5,19 triliun atau kurang dari 1 persen. Kondisi ini membuat banyak daerah sulit menggerakkan UMKM apabila hanya mengandalkan dukungan anggaran daerah.

    Perbesar

    Mendagri di acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenpora, Kemendagri, dan Kementerian UMKM di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/12/2025). (Humas: Kemendagri)… Selengkapnya

    Menghadapi tantangan tersebut, Mendagri mendorong pemerintah daerah (Pemda) memanfaatkan nota kesepahaman yang baru ditandatangani sebagai payung hukum untuk membuka kerja sama pengelolaan fasilitas olahraga secara profesional. Menurutnya, model kerja sama tersebut tidak hanya meringankan beban APBD, tetapi juga menghidupkan sarana olahraga agar lebih produktif dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

    “Stadion ini hidup dan menghilangkan beban APBD bahkan bisa menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah), tapi juga tanggung jawab moral untuk menyehatkan masyarakat, [serta] mengejar prestasi olahraga,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa ekosistem olahraga yang kompetitif dari tingkat desa hingga provinsi sangat penting untuk membangun fondasi pembinaan atlet nasional. Mendagri juga menekankan bahwa perkembangan olahraga berhubungan erat dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.

    Ketika fasilitas olahraga hidup dan dimanfaatkan secara optimal, tempat tersebut dapat berkembang menjadi ruang hiburan sekaligus pusat ekonomi yang menggerakkan UMKM. “Termasuk untuk kulineran, musik, seni dan tadi ada yang penting lagi yaitu sentra ekonomi dengan menghidupkan UMKM yang ada,” tandas Mendagri.

  • Tito Buka Suara soal isu 3 Kepala Daerah Nyerah Hadapi Banjir Sumatra

    Tito Buka Suara soal isu 3 Kepala Daerah Nyerah Hadapi Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka suara soal ada tiga kepala daerah terdampak bencana di Sumatra yang dikabarkan menyerah dalam menangani situasi darurat bencana akibat banjir dan longsor di Sumatra.

    Menurutnya, para kepala daerah tersebut terus bekerja, tetapi menghadapi keterbatasan yang membutuhkan intervensi pemerintah pusat. Menjawab pertanyaan mengenai anggapan bahwa para kepala daerah tersebut menyerah, Tito menekankan bahwa kondisi sebenarnya jauh dari itu.

    Hal itu disampaikan Tito saat memberikan keterangan pers mengenai perkembangan penanggulangan bencana Sumatra di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

    “Bukan menyerah total, bukan. Mereka tetap bekerja semampu mereka tapi ada yang mereka gak mampu,” ujar Tito.

    Lebih lanjut, dia mencontohkan kondisi kritis di Aceh Tengah yang terisolasi total akibat kerusakan parah pada infrastruktur.

    “Tolong bagi bapak dan ibu yang ikut ke lapangan, contoh misalnya Aceh Tengah, terkunci, jalan semua terkunci karena longsor jembatan putus. Dari utara dari Lhokseumawe putus, dari selatan juga putus. Mereka tetap bekerja, cuma dengan kemampuan yang ada,” jelasnya.

    Menurut Tito, beberapa kebutuhan mendesak memang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah karena keterbatasan logistik dan peralatan.

    “Tapi ada hal yang mereka gak mampu, yaitu harus ada tambahan makanan, BBM, dropping dari udara. Dia gak punya pesawat. Kemudian kedua, jalan-jalan yang putus tadi perlu ada longsor perlu alat berat, dia gak punya kemampuan. Nah di situ yang mereka minta itu,” katanya.

    Dia melanjutkan Pemerintah pusat saat ini mengerahkan berbagai sumber daya lintas kementerian, TNI, Polri, BNPB, serta instansi lain untuk memastikan bantuan logistik, evakuasi, dan perbaikan akses dapat dilakukan segera di daerah yang terisolasi.

    Tito memastikan bahwa pemerintah pusat sejak awal telah mengambil langkah cepat untuk memperkuat penanganan bencana di wilayah-wilayah terdampak tersebut.

    “Dan dari pemerintah pusat mau nyerah mau enggak, kita menilai sendiri kita akan dukung dari hari pertama sepenuhnya,” tegas Tito.

  • Kemarin, instruksi Prabowo hingga pemerintah sanggup atasi bencana

    Kemarin, instruksi Prabowo hingga pemerintah sanggup atasi bencana

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Rabu (3/12). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Presiden Prabowo instruksikan bencana di Sumatera ditangani nasional

    Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditangani secara nasional dan menjadi prioritas nasional.

    Selengkapnya di sini

    2. Pemerintah pasok BBM dan alat berat untuk pulihkan Aceh Tamiang

    Sekretariat Kabinet (Setkab) RI melaporkan pasokan BBM hingga alat berat dari instansi terkait telah dikerahkan dari Medan menuju Aceh Tamiang untuk memulihkan infrastruktur yang rusak dan memenuhi kebutuhan bahan bakar di wilayah terdampak banjir.

    Selengkapnya di sini

    3. Istana sebut pemerintah masih sanggup atasi bencana, stok pangan cukup

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga Juru Bicara Presiden RI menyatakan pemerintah masih sanggup mengatasi bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatera, termasuk stok pangan yang masih cukup untuk korban.

    Selengkapnya di sini

    4. Golkar kirim bantuan tahap kedua ke wilayah bencana di Sumatera Utara

    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengirimkan bantuan kemanusiaan tahap kedua untuk masyarakat terdampak banjir di berbagai wilayah Sumatera Utara.

    Selengkapnya di sini

    5. Mendagri: Kepala daerah bisa ambil jatah beras-minyak bencana di Bulog

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan kepala daerah yang wilayahnya terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bisa mengambil jatah beras dan minyak goreng untuk penanganan bencana di Bulog.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tito Instruksikan Pemda Lakukan Pemetaan Risiko Bencana Jelang Nataru

    Tito Instruksikan Pemda Lakukan Pemetaan Risiko Bencana Jelang Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memaparkan hasil koordinasi dengan kementerian/lembaga menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Dia mengatakan salah satu bahasan adalah potensi meningkatnya risiko bencana, tekanan transportasi, keamanan, hingga kebutuhan pangan.

    Hal itu disampaikan Tito dalam keterangan pers mengenai perkembangan penanganan bencana Sumatra di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

    “Kami antisipasi adalah satu bencana termasuk Nataru yang tidak lama lagi. Ada unsur di situ potensi bencana, transportasi, keamanan dan juga demand terhadap pangan tinggi selain masalah mobilitas untuk berlibur merayakan Nataru,” ujarnya.

    Dia pun meminta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) segera memperkuat koordinasi dan pemetaan risiko.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan kondisi cuaca terkini dan potensi risiko hidrometeorologi dalam Rapat Koordinasi Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang digelar untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional menjelang puncak mobilitas masyarakat.

    Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani menegaskan jenis bencana yang mendominasi yaitu hujan ekstrem, angin kencang, serta fenomena lain seperti petir merusak, puting beliung, hujan es, dan jarak pandang terbatas yang kerap mengganggu penerbangan maupun pelayaran.

    “Trennya terus naik. Jawa Barat memimpin frekuensi kejadian hujan ekstrem dan angin kencang, disusul Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” ujar Faisal dilansir dari laman resmi BMKG.

    Untuk periode minggu ke-2 Desember hingga awal Januari, BMKG memperkirakan:

    Monsoon Asia mulai aktif, meningkatkan curah hujan di Indonesia.
    Munculnya anomali atmosfer Madden Julian Oscillation, gelombang Kelvin, dan Rossby Equator yang memicu hujan ekstrem.
    Hadirnya seruak dingin Siberia yang turut memperkuat intensitas hujan.
    Bibit siklon tropis berpotensi tumbuh di wilayah selatan Indonesia.

    “Untuk itu kepada rekan-rekan Forkopimda, mohon segera lakukan konsolidasi. Kami sudah sampaikan kemarin lakukan rapat konsolidasi untuk memetakan persoalan bencana dan antisipasi di wilayah masing-masing,” tandas Tito.