Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Presiden Prabowo Hadiri Wisuda 521 Sarjana UKRI di Bandung

    Presiden Prabowo Hadiri Wisuda 521 Sarjana UKRI di Bandung

    BANDUNG – Presiden Prabowo Subianto menghadiri kegiatan sidang senat terbuka wisuda 521 sarjana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Trans Convention Centre, Kota Bandung, Jawa Barat.

    Presiden Prabowo tiba pukul 10.40 WIB dengan mengenakan jas berwarna abu dan celana hitam serta kopiah hitam. Kehadirannya disambut meriah oleh civitas akademika UKRI serta para undangan yang memenuhi ruang acara.

    Presiden didampingi sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.

    Selain itu, hadir Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.

    Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPR yang juga Rektor UKRI, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan dalam satu tahun terakhir UKRI berhasil meningkatkan akreditasi perguruan tinggi dari predikat “Baik” menjadi “Baik Sekali”.

    Pencapaian tersebut diraih pada 25 Maret 2025, melalui SK BAN-PT Nomor 2.102/BAN-PT/03.05/2025.

    “Pencapaian momentum ini bukanlah hasil yang datang begitu saja, melainkan buah dari sinergi kolektif yang melibatkan seluruh ekosistem universitas,” ujar Dasco dilansir ANTARA, Sabtu, 18 Oktober.

    Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pejabat struktural, dosen, staf pendukung, serta mitra eksternal yang telah berkontribusi dengan dedikasi tinggi dalam mendukung kemajuan universitas.

    Dasco menjelaskan peningkatan akreditasi tersebut didorong oleh berbagai faktor, salah satunya pertumbuhan signifikan jumlah mahasiswa.

    Dalam lima tahun terakhir, ia menyebut populasi mahasiswa UKRI meningkat dari 1.764 menjadi 4.232 mahasiswa atau naik sebesar 146 persen.

    “Tren ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan institusi, tetapi juga meningkatnya kepercayaan publik terhadap kampus kita,” kata dia.

  • Kepala Daerah yang Paling Banyak Gratiskan PBG untuk Warga Miskin Bakal Dapat Penghargaan Nasional 16 Oktober 2025

    Kepala Daerah yang Paling Banyak Gratiskan PBG untuk Warga Miskin Bakal Dapat Penghargaan Nasional 16 Oktober 2025

    Kepala Daerah yang Paling Banyak Gratiskan PBG untuk Warga Miskin Bakal Dapat Penghargaan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Dalam Negeri akan memberikan penghargaan bagi kepala daerah yang menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) paling banyak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
    Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menggenjot kebijakan program tiga juta rumah yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
    Tito mengatakan, Kemendagri bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) akan membangun sistem perizinan yang akan memudahkan masyarakat, khususnya MBR.
    Dari sistem tersebut, bisa terlihat daerah yang banyak mengeluarkan izin terkait PBG untuk MBR.
    “Nah, kami bisa monitor
    real-time
    . Nah, setiap minggu kita bacakan terus. Dan nanti kita akan buat
    award
    (salah satunya bagi Pemda yang paling banyak menerbitkan PBG bagi MBR) nantinya,” kata Tito, dalam keterangan pers, Kamis (16/10/2025).
    Tito mengatakan, Kemendagri bersama Kementerian PKP dan Kementerian Pekerjaan Umum telah menerbitkan surat keputusan bersama untuk pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
    Dia menyebut, kebijakan tiga menteri ini akan memberikan keuntungan kepada kepala daerah.
    Sebab, kebijakan tersebut jika direalisasikan dengan baik akan meningkatkan popularitas kepala daerah sekaligus dapat menjadi langkah yang mulia.
    “Karena ini membantu rakyat berpenghasilan rendah. Masa kita mau narik pajak, retribusi dari masyarakat yang enggak mampu? Kira-kira itu,” kata dia.
    Dia berharap, para kepala daerah bisa mendukung keputusan tersebut dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menyukseskan program tiga juta rumah.
    “Ini adalah program unggulan, dan beliau (Presiden) menginginkan agar program yang pro-rakyat, karena melihat kenyataan ada rakyat yang tidak memiliki rumah,” ujar Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BRI Perluas Akses Kredit Program Perumahan, Dukung Asta Cita melalui Program 3 Juta Rumah,

    BRI Perluas Akses Kredit Program Perumahan, Dukung Asta Cita melalui Program 3 Juta Rumah,

    FAJAR.CO.ID, MEDAN — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menegaskan komitmennya dalam mendukung Asta Cita Pemerintah, khususnya melalui penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP). Program ini menjadi bagian penting dalam menyukseskan target 3 juta rumah yang telah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Komitmen tersebut diwujudkan dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan bertema “Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat” yang digelar di Regale International Convention Centre, Medan, pada Kamis, 9 Oktober 2025. Acara ini dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, serta Group CEO BRI Hery Gunardi.

    Dalam sambutannya, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menjelaskan bahwa sektor perumahan memiliki dampak ekonomi yang luas. “Program rumah subsidi ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, menyejahterakan banyak keluarga sekaligus menggerakkan perekonomian. Melalui Kredit Program Perumahan (KPP) dan KPR FLPP, BRI berkomitmen memperluas akses pembiayaan yang layak dan terjangkau, serta menjadi bagian dari upaya besar mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi yang telah terjalin antara Pemerintah, Perbankan, dan masyarakat dalam mempercepat penyediaan hunian bagi rakyat.

    “Saya melihat BRI siap mendukung penuh pelaksanaan program perumahan rakyat. Pegawai BRI mampu menjawab langsung berbagai pertanyaan dan kebutuhan masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Ini membuktikan bahwa BRI hadir tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga menjadi mitra nyata masyarakat di lapangan. Program ini terbukti memberi manfaat besar dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ke depan, kami berharap sinergi ini terus diperkuat agar semakin banyak keluarga berpenghasilan rendah memiliki rumah yang layak dan terjangkau,” ungkap Maruarar.

  • Program 3 Juta Rumah Jadi Motor Ekonomi, BRI Perluas Akses Kredit – Page 3

    Program 3 Juta Rumah Jadi Motor Ekonomi, BRI Perluas Akses Kredit – Page 3

    Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian menambahkan bahwa sektor perumahan memberi kontribusi nyata terhadap ekonomi nasional. “Program Tiga Juta Rumah berkontribusi sekitar dua persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain memperkuat sektor properti, program ini juga menyerap tenaga kerja dari berbagai bidang,” jelas Tito.

    Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menggarisbawahi tingginya backlog perumahan di wilayahnya yang mencapai 938.217 rumah tangga. “Tambahan kuota program 3 Juta Rumah ini menjadi dorongan besar agar semakin banyak warga Sumut yang bisa menikmati hunian yang layak dan terjangkau,” ujarnya.

    KPP disalurkan melalui dua pendekatan. Dari sisi supply, BRI mendukung UMKM pengembang, kontraktor, dan penyedia bahan bangunan. Dari sisi demand, pembiayaan diberikan kepada individu untuk pembelian, pembangunan, atau renovasi rumah yang juga bisa difungsikan sebagai tempat usaha.

    Hery mengungkapkan, BRI mencatat penyaluran KPR Subsidi FLPP mencapai 25.080 unit rumah hingga 7 September 2025, atau 100% dari kuota. “Alokasi kuota FLPP BRI di tahun 2025 juga meningkat signifikan, dari 17.000 unit pada tahun 2024 menjadi 25.000 unit pada tahun 2025 atau tumbuh 47% YoY,” katanya.

    Ia menegaskan keberhasilan ini tak lepas dari semangat kolaborasi. “Hari ini, dari Medan, kita menyuarakan semangat kolaborasi nasional melalui partisipasi 3.000 peserta, terdiri dari developer, kontraktor, pedagang bahan bangunan, dan UMKM. Semangat gotong royong ini menjadi kunci agar backlog perumahan dapat kita kurangi bersama,” tutup Hery.

  • Ketua TP-PKK Pusat Lantik Ra'fatul Mulkiyah Mathius Fakhiri Jadi Ketua TP-PKK dan Posyandu Papua Nasional 14 Oktober 2025

    Ketua TP-PKK Pusat Lantik Ra'fatul Mulkiyah Mathius Fakhiri Jadi Ketua TP-PKK dan Posyandu Papua Nasional 14 Oktober 2025

    Ketua TP-PKK Pusat Lantik Rafatul Mulkiyah Mathius Fakhiri Jadi Ketua TP-PKK dan Posyandu Papua
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tri Suswati melantik Ra’fatul Mulkiyah Mathius Fakhiri sebagai Ketua TP-PKK Provinsi Papua periode 2025-2030. 
    Selain itu, Tri yang juga Ketua Umum Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) itu melantik Ra’fatul sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua untuk periode yang sama. 
    Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/10/2025).
    Dalam sambutannya, Tri menyampaikan selamat kepada Ra’fatul atas amanah baru yang diemban. 
    Ia percaya, dengan berbagai pengalaman dan sepak terjang yang dimiliki, Ra’fatul dapat memimpin TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua secara optimal.
    Dalam kesempatan tersebut, Tri menyampaikan terima kasih kepada Penjabat (Pj) Ketua TP-PKK Provinsi Papua periode 2025 Tyas A Fatoni atas dedikasi yang diberikan. 
    Istri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian itu juga mengapresiasi kiprah Tyas yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk kemajuan TP-PKK Provinsi Papua.
    Tri menjelaskan, keberadaan TP-PKK telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, serta dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017. 
    Kemudian, keberadaan posyandu telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.
    “PKK dan posyandu ini lembaga mitra pemerintah. Bedanya dengan organisasi masyarakat (ormas) lain, kita ada payung hukumnya, yang akhirnya kita bisa mendapatkan penganggaran dari pemerintah,” ujar Tri dalam siaran persnya, Selasa (14/10/2025). 
    Dengan adanya anggaran dari pemerintah, Tri mengatakan, program TP-PKK dan posyandu memiliki konsekuensi untuk dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar.
    Pada kesempatan itu, Tri berharap Ketua TP-PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua terpilih untuk memetakan program prioritas sesuai kebutuhan spesifik daerah. 
    Hal itu meliputi bidang ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat, serta penguatan posyandu berbasis pada enam bidang standar pelayanan minimal (SPM). 
    Tri juga mendorong penguatan kelembagaan dan kemitraan lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan program.
    “Selanjutnya, mohon tingkatkan kapasitas kader secara berkelanjutan melalui pelatihan pendampingan agar kader PKK dan posyandu semakin profesional, tangguh, dan adaptif terhadap dinamika sosial,” jelasnya.
    Selain itu, Tri juga meminta TP-PKK Provinsi Papua secara optimal bermitra dengan perangkat daerah yang terkait dengan enam bidang SPM. 
    Penguatan itu termasuk memperkuat kolaborasi dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, perencanaan dan pembangunan daerah, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah. 
    Menurut Tri, upaya tersebut penting untuk memastikan TP-PKK Provinsi Papua dapat mencapai tujuannya.
    “Saya percaya Papua akan menjadi contoh bagi wilayah timur dalam membangun keluarga tangguh, sehat, mandiri melalui gerakan PKK dan posyandu yang terstruktur dan berkelanjutan,” ujarnya.
    Turut hadir dalam kegiatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir. 
    Hadir pula Staf Ahli Bidang Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga TP-PKK Pusat Yane Bima Arya, Staf Ahli Bidang Ketahanan Ekonomi Keluarga TP-PKK Pusat Niken Tomsi Tohir, serta para pengurus TP-PKK Pusat dan daerah.
    Prosesi itu juga dihadiri para pejabat dari kementerian/lembaga mitra TP-PKK, di antaranya Deputi Pencegahan BNN RI M Zainul Muttaqien; Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan Kementerian PPPA Rohika Kurniadi Sari; Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional Tengku Syahdana; serta Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa.
    Di samping itu, hadir pula Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpusnas Adin Bondar; serta Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi; serta Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia Dwi Ria Latifa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Harga Cabai Naik, Warga Diimbau Tanam Sendiri di Rumah Nasional

    10 Harga Cabai Naik, Warga Diimbau Tanam Sendiri di Rumah Nasional

    Harga Cabai Naik, Warga Diimbau Tanam Sendiri di Rumah
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah untuk mengajak warga menanam sendiri cabai merah demi menekan harga cabai merah yang naik di sejumlah daerah.
    Ia menyebutkan, cabai merah merupakan tanaman mudah dibudidayakan dan cepat dipanen, bahkan bisa ditanam dalam polybag di lorong-lorong kampung atau pekarangan rumah.
    “Kalau masyarakat mau menanam cabai di komunitas masing-masing, hasilnya cepat dipanen dan bisa bantu menekan harga di pasar,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (13/10/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Tito melaporkan, harga cabai merah naik cukup signifikan di 514 kabupaten/kota se-Indonesia akibat distribusi hasil panen yang belum optimal di sejumlah daerah penghasil.
    “Masalahnya bukan di produksi, tetapi di distribusi. Misalnya di Sumatera Utara, inflasi naik karena harga cabai merah tinggi, padahal pusat produksinya di Brastagi. Jadi, perlu solusi agar distribusinya lebih lancar,” ujar dia.
    Selain cabai merah, kenaikan harga daging ayam ras juga memicu inflasi di sejumlah daerah.
    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 189 daerah yang mencatat kenaikan harga daging ayam ras.
    Menurut Tito, kenaikan harga ayam ras dipicu oleh kebijakan penyesuaian harga dari Kementerian Pertanian untuk melindungi peternak yang menghadapi peningkatan ongkos produksi.
    “Kementerian Pertanian menaikkan sedikit harga ayam ras untuk melindungi peternak, karena mereka mengalami kenaikan ongkos produksi,” kata Tito.
    Meski begitu, Tito menegaskan bahwa pemda tetap perlu mengawasi agar kenaikan harga tidak berlebihan. Kepala daerah diminta aktif memantau harga pasar dan menjaga kelancaran rantai pasok.
    “Harga ayam boleh naik untuk melindungi peternak, tapi tetap harus terkendali. Jangan sampai kenaikannya menekan daya beli masyarakat,” kata Tito.
    Sementara itu, harga dan stok nasional komoditas beras masih stabil, hanya 59 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras, sebagian besar wilayah justru turun.
    “Alhamdulillah, ketersediaan beras nasional cukup baik. Insya Allah sampai akhir tahun tidak perlu impor karena kita sedang menuju swasembada beras,” ungkapnya.
    Ia menegaskan, sumber inflasi utama saat ini masih berasal dari tiga komoditas, yakni cabai merah, daging ayam ras, dan emas, sehingga pemda bersama kementerian terkait mesti bertindak cepat dan kolaboratif untuk menjaga stabilitas harga.
    “Cabai bisa diatasi lewat gerakan menanam, ayam harus dijaga agar harganya stabil, dan untuk emas perlu kebijakan di tingkat pusat. Kalau tiga sektor ini kita kelola bersama, inflasi bisa tetap rendah,” kata Tito.
    Sementara itu, Tito menyebutkan bahwa kondisi inflasi secara umum masih berada dalam kategori terkendali.
    Namun, Tito juga meminta pemda untuk segera mengambil langkah antisipatif agar inflasi tetap terkendali hingga akhir tahun.
    “Inflasi masih dalam kategori terkendali, tapi perlu diwaspadai karena ada peningkatan di beberapa komoditas utama, terutama pangan,” ujar Tito.
    Tito menyampaikan, tingkat inflasi nasional pada September 2025 meningkat dibanding bulan sebelumnya, yakni dari 2,31 persen menjadi 2,65 persen secara tahunan (
    year-on-year
    ).
    Sementara itu, inflasi bulanan (
    month-to-month
    ) September 2025 terhadap Agustus 2025 tercatat naik menjadi 0,21 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Perintahkan Pengawasan Pembangunan Papua Tak Hanya di Atas Kertas Nasional 13 Oktober 2025

    Mendagri Perintahkan Pengawasan Pembangunan Papua Tak Hanya di Atas Kertas Nasional 13 Oktober 2025

    Mendagri Perintahkan Pengawasan Pembangunan Papua Tak Hanya di Atas Kertas
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mendorong percepatan pembangunan wilayah Papua dengan cara sinkronisasi yang baik dan pengawasan yang maksimal.
    “Pengawasan itu tidak sekadar hanya di atas kertas, laporan-laporan rapat saja, tidak di atas kertas. Betul-betul turun ke bawah melihat yang tadi sudah direncanakan ya,” kata Tito, sebagaimana disiaran dalam keterangan pers tertulis Kemendagri.
    Tito menyampaikan perintah tersebut saat audiensi Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/10/2025).
    Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai beserta jajaran anggota.
    Kemudian hadir pula Gubernur Papua Mathius D Fakhiri, Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dari enam provinsi, dan pejabat terkait lainnya.
    Pemerintah pusat terus berkomitmen mempercepat pembangunan di wilayah Papua. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengatasi kesenjangan pembangunan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia.
    Tito menyoroti masih lemahnya koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program pembangunan di Papua. Selama ini, banyak program kementerian/lembaga berjalan sendiri tanpa sinergi dengan pemerintah daerah (Pemda), sehingga hasilnya kurang maksimal.
    “Tapi masalahnya siapa yang mensinkronkan program-program ini? Karena program-program tingkat pusat ini bergerak masing-masing,” ungkapnya.
    Sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci penting dalam mewujudkan percepatan tersebut.
    Tito menjelaskan keberadaan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan BP3OKP menjadi instrumen penting untuk mengharmonisasikan program lintas kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota.
    “Tugas paling utama adalah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program yang selama ini tidak pernah dilaksanakan,” terang Mendagri.
    Ia menambahkan, badan tersebut dibentuk agar pembangunan di Papua tidak lagi berjalan terpisah dan dapat dilakukan secara terintegrasi.
    Salah satu cara menggenjot pembangunan daerah adalah pemekaran wilayah, sebagaimana sudah diterapkan di Papua.
    Wilayah Papua dari semula hanya dua provinsi, kini menjadi enam provinsi. Pemekaran ini salah satunya untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik, mengingat luasnya wilayah Papua.
    “Tujuannya percepatan pembangunan. Dan saat itu rapat kita di DPR dan pemerintah, DPR juga diwakili oleh perwakilan dari Papua, DPD juga Papua sama menyampaikan setuju,” jelas Tito.
    Ia mengungkapkan, lahirnya enam provinsi di Papua merupakan hasil aspirasi masyarakat yang disampaikan langsung kepada Presiden saat kunjungan ke berbagai wilayah Papua. Pemerintah dan DPR kemudian menyetujui pemekaran tersebut dengan pertimbangan wilayah geografis yang luas, serta rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) di Papua dibandingkan daerah lain.
    “Harapan kita dengan adanya pemekaran ini akan terjadi kecepatan pembangunan Papua. Terjadi [alur] birokrasi yang pendek (sehingga pelayanan publik semakin mudah diakses),” ujarnya.
    Mendagri mencontohkan berbagai daerah di Indonesia yang berkembang pesat setelah dilakukan pemekaran. Ia menyebut, model pemekaran seperti di Sumatera Selatan yang terbukti efektif meningkatkan pelayanan dan pertumbuhan daerah. Kemajuan ini juga diharapkan terjadi di wilayah Papua.
    “Kita tahu bahwa Papua Barat, misalnya, dengan dimekarkan Papua Barat, daerah-daerah Papua Barat kan jadi lebih fokus pembangunannya dan lebih mudah, lebih simpel jalur birokrasinya,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala Daerah yang Paling Banyak Gratiskan PBG untuk Warga Miskin Bakal Dapat Penghargaan Nasional 16 Oktober 2025

    Mendagri Dorong TP-PKK Provinsi Papua Optimalkan Kinerja dan Buat Perubahan Nasional 13 Oktober 2025

    Mendagri Dorong TP-PKK Provinsi Papua Optimalkan Kinerja dan Buat Perubahan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong jajaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Papua untuk mengoptimalkan kinerja dan membuat perubahan.
    Menurutnya, upaya tersebut penting dilakukan untuk memacu kesejahteraan masyarakat Papua.
    “Terutama yang berhubungan dengan PKK, kesejahteraan keluarga. Masih banyak masyarakat yang tertinggal di sana, yang sulit,” ujar Tito dalam keterangan resminya, Senin (13/10/2025).
    Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri Pelantikan Ketua TP-PKK dan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Provinsi Papua di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.
    Tito menekankan, masih banyak anak-anak di Papua yang membutuhkan akses kehidupan layak. Oleh karena itu, berbagai implementasi program kerja TP-PKK Provinsi Papua sangat dibutuhkan.
    Mendagri Tito secara khusus meminta Gubernur Papua Mathius Fakhiri untuk mendukung TP-PKK melalui program kerja yang melibatkan dinas terkait, seperti dinas pendidikan dan kesehatan.
    Dinas-dinas tersebut dapat berkolaborasi dengan TP-PKK untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.
    Selain itu, program kerja TP-PKK juga dapat menyasar pemenuhan pangan yang masih menjadi tantangan di daerah tersebut.
    “Kemudian, Posyandu kalau bisa mengerjakan ada enam (bidang standar pelayanan minimal), tapi kalau bisa mengerjakan satu saja, pendidikan (atau) kesehatan, sudah bagus,” kata Tito.
    Salah satu persoalan yang masih perlu diselesaikan di Papua adalah penanganan kasus tuberkulosis (TBC).
    Sejalan dengan itu, Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua diminta untuk berperan dalam menurunkan angka prevalensi TBC.
    Saat ini, vaksin TBC juga telah tersedia, sehingga peran para kader TP-PKK dan Posyandu di Papua menjadi semakin penting dan mendesak.
    Tito juga meminta kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, TP-PKK, dan Posyandu untuk dioptimalkan. Selain akan bermanfaat bagi masyarakat, kolaborasi ini dinilai sebagai langkah mulia.
    Pada kesempatan yang sama, Tito berpesan kepada Ketua TP-PKK Provinsi Papua untuk terus meningkatkan koordinasi dengan jajaran TP-PKK di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Papua agar program kerja dapat terlaksana dengan baik dan menyeluruh.
    Ia juga mengimbau Ketua TP-PKK Provinsi Papua agar tidak ragu untuk berkonsultasi dengan jajaran TP-PKK pusat guna memastikan berbagai persoalan terkait kesejahteraan keluarga dapat diatasi dengan baik.
    “Jadi, tolong sering-sering, rajin-rajin buat acara koordinasi dengan ketua tim penggerak PKK tingkat kabupaten/kota,” tegas Tito.
    Sebagai informasi, dalam acara tersebut, Ketua Umum TP-PKK Tri Tito Karnavian melantik Rafatul Mulkiyah Mathius sebagai Ketua TP-PKK Provinsi Papua periode 2025-2030.
    Tri selaku Ketua Umum Tim Pembina Posyandu juga melantik Rafatul sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua untuk periode yang sama.
    Pelantikan tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir beserta istri, Gubernur Papua Mathius D Fakhiri, dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen beserta istri.
    Hadir pula Penjabat (Pj.) Gubernur Papua periode 2025 Agus Fatoni, Pj. Ketua TP-PKK Provinsi Papua periode 2025 Anggar Widyaningtyas Fatoni, serta jajaran pejabat terkait di tingkat kementerian/lembaga dan Pemprov Papua.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri ingatkan pemda tetap waspada meski inflasi terkendali

    Mendagri ingatkan pemda tetap waspada meski inflasi terkendali

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk tetap waspada meski inflasi masih dalam kategori terkendali.

    Tito juga meminta pemda untuk segera mengambil langkah antisipatif agar inflasi tetap terkendali hingga akhir tahun.

    “Inflasi masih dalam kategori terkendali, tapi perlu diwaspadai karena ada peningkatan di beberapa komoditas utama, terutama pangan,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin.

    Tito menyampaikan tingkat inflasi nasional pada September 2025 meningkat dibanding bulan sebelumnya, yakni dari 2,31 persen menjadi 2,65 persen secara tahunan (year-on-year).

    Sementara itu, inflasi bulanan (month-to-month) September 2025 terhadap Agustus 2025 tercatat naik menjadi 0,21 persen.

    Kenaikan tersebut, kata Tito, terutama disebabkan oleh peningkatan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

    Tito mengungkapkan kenaikan harga cabai merah dan daging ayam ras sebagai pemicu peningkatan inflasi pangan di berbagai daerah.

    Menurutnya, 514 kabupaten/kota di Indonesia mengalami kenaikan harga cabai merah yang cukup signifikan. Ia menilai kenaikan harga cabai disebabkan oleh distribusi hasil panen yang belum optimal di sejumlah daerah penghasil.

    Hal tersebut membuat pasokan tidak merata dan harga melonjak di beberapa wilayah.

    “Masalahnya bukan di produksi, tetapi di distribusi. Misalnya di Sumatera Utara, inflasi naik karena harga cabai merah tinggi, padahal pusat produksinya di Brastagi. Jadi,.perlu solusi agar distribusinya lebih lancar,” ujarnya.

    Untuk mengantisipasi hal itu, Tito mendorong pemda menggerakkan masyarakat menanam cabai di komunitas dan rumah tangga. Cabai merah, kata Mendagri, merupakan tanaman mudah dibudidayakan dan cepat dipanen, bahkan bisa ditanam dalam polybag di lorong-lorong kampung atau pekarangan rumah.

    “Kalau masyarakat mau menanam cabai di komunitas masing-masing, hasilnya cepat dipanen dan bisa bantu menekan harga di pasar,” tuturnya.

    Selain cabai merah, Tito juga menyoroti kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam ras. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 189 daerah mencatat kenaikan harga daging ayam ras. Sementara, 192 daerah mengalami kenaikan harga telur ayam ras.

    Menurut Tito, kenaikan harga ayam ras dipicu oleh kebijakan penyesuaian harga dari Kementerian Pertanian untuk melindungi peternak yang menghadapi peningkatan ongkos produksi.

    “Kementerian Pertanian menaikkan sedikit harga ayam ras untuk melindungi peternak, karena mereka mengalami kenaikan ongkos produksi,” jelasnya.

    Meski begitu, Tito menegaskan bahwa pemda tetap perlu mengawasi agar kenaikan harga tidak berlebihan. Kepala daerah diminta aktif memantau harga pasar dan menjaga kelancaran rantai pasok.

    “Harga ayam boleh naik untuk melindungi peternak, tapi tetap harus terkendali. Jangan sampai kenaikannya menekan daya beli masyarakat,” kata Tito.

    Sementara itu, data Kantor Staf Presiden (KSP) menunjukkan tren harga daging ayam ras relatif mendatar, meskipun masih sedikit di atas harga acuan pemerintah. Kondisi tersebut dinilai masih perlu diwaspadai agar tidak menekan inflasi pangan.

    Untuk komoditas beras, Tito memastikan harga dan stok nasional stabil. Hanya 59 kabupaten/kota yang mencatat kenaikan harga beras, dan sebagian besar wilayah justru mengalami penurunan.

    “Alhamdulillah, ketersediaan beras nasional cukup baik. Insya Allah sampai akhir tahun tidak perlu impor karena kita sedang menuju swasembada beras,” ungkapnya.

    Tito juga mengingatkan kenaikan harga telur ayam ras perlu diantisipasi karena meningkatnya permintaan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sektor industri rumahan seperti pembuat kue.

    Ia menegaskan, sumber inflasi utama saat ini masih berasal dari tiga komoditas, yakni cabai merah, daging ayam ras, dan emas. Untuk itu, Tito meminta pemda bersama kementerian terkait bertindak cepat dan kolaboratif untuk menjaga stabilitas harga.

    “Cabai bisa diatasi lewat gerakan menanam, ayam harus dijaga agar harganya stabil, dan untuk emas perlu kebijakan di tingkat pusat. Kalau tiga sektor ini kita kelola bersama, inflasi bisa tetap rendah,” kata Tito.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XI DPR harap pemda sabar dana Transfer Ke Daerah dipangkas

    Komisi XI DPR harap pemda sabar dana Transfer Ke Daerah dipangkas

    “Kami minta kepala daerah untuk bersabar dulu, gubernur, bupati, wakil bupati. Janji Pak Menteri Keuangan kalau pendapatan negara kita maksimal, dia akan membantu kawan-kawan daerah, minimal TKD-nya tidak berkurang lah,”

    Jakarta (ANTARA) – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berharap pemerintah daerah (pemda) bersabar dengan adanya kebijakan pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi Rp693 triliun.

    Pasalnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mengatakan kondisi fiskal, terutama pendapatan negara, saat ini belum maksimal.

    “Kami minta kepala daerah untuk bersabar dulu, gubernur, bupati, wakil bupati. Janji Pak Menteri Keuangan kalau pendapatan negara kita maksimal, dia akan membantu kawan-kawan daerah, minimal TKD-nya tidak berkurang lah,” kata Fauzi saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

    Ia menjelaskan pemangkasan TKD dilakukan guna mendukung beberapa program unggulan pemerintah yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

    Program-program dimaksud, sambung dia, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memerlukan anggaran hampir Rp335 triliun serta Sekolah Rakyat.

    Selain itu, dia menambahkan daerah turut mendapatkan dana hampir Rp1.325 triliun dari anggaran APBN untuk kurang lebih 18 kegiatan, antara lain termasuk MBG, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih.

    “Daerah dapat asas manfaat ini untuk penciptaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan mendorong tingkat konsumsi masyarakat” tutur wakil ketua komisi DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan tersebut.

    Meski begitu dari banyaknya program prioritas tersebut, Fauzi menyampaikan kondisi fiskal saat ini belum membaik karena tidak mengalami kenaikan signifikan.

    Walaupun TKD dipangkas, dia mengatakan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak terganggu karena komponen tersebut krusial lantaran akan digunakan untuk gaji pegawai negeri sipil (PNS) hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    “Begitu pula dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan hak daerah sesuai Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD),” ucap Fauzi menambahkan.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat tidak akan tinggal diam jika ada pemda yang mengalami kesulitan akibat kebijakan pengalihan TKD pada 2026.

    Tito menyebut pemerintah siap turun tangan memberikan pendampingan dan solusi, asalkan daerah terlebih dahulu melakukan latihan penataan ulang anggaran secara mandiri.

    “Pak (Menteri Keuangan) Purbaya juga sudah menyampaikan hal yang sama, exercise dulu, baru nanti pusat bantu daerah yang kesulitan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/10).

    Tito juga menegaskan kebijakan pengalihan TKD bukan untuk melemahkan kinerja daerah, melainkan untuk mendorong tata kelola keuangan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

    Ia meminta kepala daerah tidak reaktif terhadap angka transfer TKD, tetapi melakukan simulasi efisiensi terlebih dahulu.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.