Tag: Tito Karnavian

Bupati Aceh Selatan Mirwan Minta Maaf Seusai Umrah Saat Bencana

Banda Aceh, Beritasatu.com – Bupati Aceh Selatan Mirwan MS akhirnya menyampaikan permintaan maaf setelah kepergiannya ke luar negeri untuk menjalankan ibadah umrah tanpa izin. Ia umrah saat wilayah Aceh Selatan masih berada dalam kondisi darurat banjir dan longsor. Ia mengakui tindakannya tersebut memicu kekecewaan serta keresahan masyarakat.

Permintaan maaf itu diunggah melalui akun Instagram resminya, @h.mirwan_ms_official.

“Saya menyampaikan permohonan maaf, terutama kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, serta seluruh masyarakat, khususnya warga Aceh Selatan,” tulisnya pada Selasa (9/12/2025).

Mirwan juga menyadari, keputusannya meninggalkan daerah untuk urusan pribadi saat bencana berlangsung telah mengganggu stabilitas dan penanganan darurat. Ia menegaskan tetap bertanggung jawab terhadap proses penanganan bencana di Aceh Selatan.

“Tetap kerja keras untuk pemulihan kepercayaan publik dan memastikan kejadian serupa tidak terulang pada masa mendatang,” ujarnya.

Diketahui, pada 2 Desember 2025, Mirwan berangkat umrah bersama istrinya. Kepergiannya menuai kritik karena wilayah Aceh Selatan masih berstatus tanggap darurat. Situasi memanas setelah Gubernur Aceh Muzakir Manaf pada 5 Desember 2025 menegaskan tidak pernah memberikan izin kepada Mirwan untuk berangkat umrah selama masa darurat bencana.

Selain itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra juga menjatuhkan sanksi dengan memberhentikan Mirwan MS dari jabatannya sebagai ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

09/12/2025 10:20
Umrah Saat Warganya Dirundung Bencana, Bupati Aceh Selatan Tiba-Tiba Muncul Minta Maaf

Liputan6.com, Jakarta – Bupati Aceh Selatan Mirwan Ms menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang dilakukan dirinya. Seperti diketahui, Bupati Aceh Selatan itu malah pergi umrah di saat warganya tengah kesulitan dirundung banjir bandang. Permintaan maaf itu disampaikan kepada semua yang merasa dikecewakan dirinya, terutama Presiden Prabowo selaku kepala negara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

“Saya haji mirwan selaku bupati Aceh Selatan dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanannya, keresahan, dan kekecewaaan banyak pihak, terutama kepada bapak presiden republik indonesia Prabowo Subianto dan bapak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan juga bapak Gubernur Aceh Muzakir Manaf serta seluruh lapisan masyarakat indonesia, masyarakat aceh, dan masyarakat kabupaten aceh selatan pada khususnya,” kata Mirwan yang dikutip, Selasa (9/12/2025).

Mirwan mengaku sadar, kegiatan umrahnya di tengah musibah menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional. Dia pun mengaku tidak akan mundur dan tetap bekerja untuk penanggulangan bencana.

“Kami berjanji akan terus bekerja bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pascabanjir tetap bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik dan yang paling penting memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang,” jelas Mirwan.

Kepada Tuhan, dia berdoa semoga semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada semua.

Sebagai informasi, Bupati Aceh Selatan Mirwan Ms melaksanakan ibadah umrah di tengah bencana banjir yang masih melanda wilayahnya. Hal itu diketahui, dari unggahan foto di akun biro travel perjalanan umrahnya Almisbah Travel yang menyebar luas di media sosial.

09/12/2025 09:58
Puan soal Bupati Aceh Selatan: Seharusnya Kepala Daerah Punya Empati! Nasional 8 Desember 2025

Puan soal Bupati Aceh Selatan: Seharusnya Kepala Daerah Punya Empati!
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mengomentari Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umrah di tengah kondisi bencana banjir Sumatera, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan seluruh kepala daerah agar memberikan empati terhadap warganya.
“Untuk bupati, harusnya semua kepala daerah punya empati. Namun Pak Dasco mau menambahkan,” ujar Puan saat ditemui di Gedung
DPR
RI, Senin (8/12/2025).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menambahkan bahwa partai telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Secara kelembagaan, kata Dasco, Gerindra mengusulkan agar Kemendagri tidak hanya memeriksa Mirwan, tetapi langsung menjatuhkan
sanksi pemberhentian
sementara.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Mendagri untuk penerapan UU 24 Tahun 2014 tidak hanya diperiksa, tapi kami kemudian mengusulkan agar yang bersangkutan diberhentikan sementara,” tegas Dasco.
Ketua Harian Partai Gerindra itu pun mendorong agar Kemendagri segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt)
Bupati Aceh Selatan
, menggantikan Mirwan.
“Dan ditunjuk PLT dalam menjalankan tugas-tugas agar lebih maksimal dalam penanggulangan bencana di daerah tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Mirwan sebelumnya menjadi polemik setelah tetap berangkat umrah ketika Aceh Selatan mengalami bencana yang berdampak pada ribuan warga.
Kepergiannya pun diketahui belum mengantongi izin dari Kementerian Dalam Negeri.
“Yang bersangkutan tidak ada izin (untuk pergi umrah),” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada
Kompas.com
, Jumat (5/12/2025).

Kemendagri telah mengirim tim Inspektorat Jenderal untuk memeriksa Mirwan setelah dia kembali ke Indonesia.
“Sanksi yang diberikan akan sangat ditentukan oleh fakta dan data dari hasil pemeriksaan Inspektorat,” ujar Bima Arya, Senin (8/12/2025).
Sebelumnya, Mirwan juga sempat menerbitkan surat pernyataan ketidaksanggupan menangani
bencana banjir
dan longsor di wilayah pada 27 November 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/12/2025 18:36
Mendagri Usulkan Bantuan untuk Daerah Bencana Rp 2 Miliar, Presiden Tingkatkan Jadi Rp 4 Miliar Nasional 8 Desember 2025

Mendagri Usulkan Bantuan untuk Daerah Bencana Rp 2 Miliar, Presiden Tingkatkan Jadi Rp 4 Miliar
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengusulkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) yang terdampak bencana diberi bantuan masing-masing Rp 2 miliar.
Tito melaporkan bahwa banyak daerah terdampak bencana telah kehabisan anggaran belanja tidak terduga (BTT) menjelang akhir tahun, sehingga tidak lagi memiliki kecukupan dana untuk membiayai pemulihan bencana.
Usulan itu disampaikan Tito dalam forum Arahan Presiden RI
Prabowo
Subianto terkait Penanganan dan Pemulihan Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar di Aceh, Minggu (7/12/2025).
“Ada 52 kabupaten dari tiga provinsi yang meminta bantuan,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (8/12/2025).
Selain kebutuhan anggaran, dia juga melaporkan perlunya dukungan pemerintah pusat untuk memperbaiki kantor pemerintahan dan fasilitas pelayanan publik yang rusak akibat bencana, mengingat banyak dokumen penting masyarakat tersimpan di dalamnya.
Tito turut meminta agar layanan administrasi seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang berada dalam kewenangan polisi serta sertifikat penting lainnya, dapat dipermudah bagi warga terdampak.
Menanggapi usulan tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan untuk melipatgandakan dukungan anggaran menjadi Rp 4 miliar per kabupaten/kota, serta menambah alokasi Rp 20 miliar untuk pemerintah provinsi.
“Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar? Saya kasih Rp 4 miliar. Untuk provinsi, saya kasih Rp 20 miliar,” ujar Prabowo.
Prabowo juga meminta
Mendagri Tito
memastikan seluruh kepala daerah tetap berada di wilayahnya dan tidak mengabaikan rakyat yang sedang menghadapi situasi darurat bencana.
“Tolong, Mendagri, bupati yang kabur saat bencana, kalau di tentara namanya desersi,” ucap Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/12/2025 16:01
Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana, Kemendagri Sudah Ingatkan Berkali-kali Nasional 8 Desember 2025

Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana, Kemendagri Sudah Ingatkan Berkali-kali
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, Kemendagri sudah mengingatkan berkali-kali agar kepala daerah tidak meninggalkan wilayahnya saat terjadi bencana.
Hal ini menanggapi peristiwa
Bupati Aceh Selatan
,
Mirwan
, yang justru pergi umrah ketika daerahnya masih berjibaku mengurus kebutuhan masyarakat pascabencana banjir bandang dan tanah longsor.
“Terus-menerus kami mengingatkan itu. Dan ya, semestinya kepala daerah itu menangkap (imbauan) ini semua, dan para pimpinan partai tentu juga melakukan pengawasan terhadap kader-kadernya,” kata Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025).
Bima mengatakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah mengingatkan agar kepala daerah tetap berada di lapangan dan tidak meninggalkan gelanggang dalam rapat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Pasalnya, BMKG saat itu telah menyampaikan prediksi cuaca berpotensi hujan lebat, sangat lebat, hingga ekstrem di bulan November hingga Desember 2025.
“Disampaikan oleh BMKG bahwa ini prediksi cuaca di bulan November, Desember akan tidak baik. Langsung Pak Mendagri menyampaikan itu kepada seluruh kepala daerah,” tutur Bima.
Tak berhenti di sana, Mendagri juga menerbitkan surat edaran (SE) untuk kepala daerah.
Adapun usai peristiwa terjadi, Mendagri kembali mengingatkan kepala daerah untuk tidak meninggalkan wilayahnya.
“Oh sudah (diingatkan kepala daerah lain), jadi ketika BMKG menyampaikan peringatan, Pak Mendagri sudah menyampaikan arahan. Kemudian ada lagi edaran. Dan kemudian ketika ada peristiwa Bupati Aceh ini, diingatkan lagi oleh Kemendagri,” ucap Bima.
Sementara itu, terkait Mirwan, Kemendagri telah mengirim Inspektorat Khusus (Itsus) ke Aceh Selatan untuk memeriksanya hari ini.
Saat ini, pemeriksaan tengah berlangsung usai Mirwan kembali dari Tanah Suci.
“Tentu kalau ada Kepala Daerah yang tidak ada di lokasi, itu perlu dilakukan investigasi. Dan hari ini informasinya Bupati Aceh Selatan sedang menjalani pemeriksaan oleh tim Inspektorat kami. Inspektor khusus langsung memeriksa Bupati Aceh Selatan,” kata Bima.
Diberitakan, Mirwan berada di Tanah Suci dalam rangka ibadah umrah meski daerah pemerintahannya tengah dilanda banjir.
Sebelumnya, Mirwan juga telah mengeluarkan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor yang menerjang wilayahnya.
Kabag Prokopim Pemkab Aceh Selatan Denny Herry Safputra menjelaskan, Mirwan berangkat umrah setelah situasi wilayah Aceh Selatan dinilai sudah stabil.
“Tentunya setelah melihat situasi dan kondisi wilayah Aceh Selatan umumnya yang sudah stabil, terutama debit air yang sudah surut di permukiman warga pada wilayah Bakongan Raya dan Trumon Raya,” kata Denny saat dikonfirmasi awak media, Jumat (5/12/2025).
“Narasi Bupati meninggalkan rakyatnya ketika bencana banjir melanda, kami sampaikan hal ini tidak tepat,” ujar dia.
Ia mengeklaim, Mirwa dan istri sudah menyambangi beberapa lokasi terdampak banjir di Aceh Selatan sebelum berangkat umrah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/12/2025 13:37
Bupati Aceh Selatan Umroh, Segini Harta Kekayaan Mirwan Ms

Sebelumnya, tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan sudah berada di Banda Aceh, guna melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Aceh Selatan, Mirwan.

Hal ini buntut dari foto Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS sedang menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci mendadak viral di media sosial, yang dianggap meninggalkan daerahnya saat warganya tengah berjibaku dengan banjir dan longsor yang menerjang 11 kecamatan.

Selain itu, Mirwan sendiri telah menandatangani Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam menangani bencana tersebut, yang artinya menyerahkan sepenuhnya penanganan ke pemerintah provinsi.

“Tim pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Kemendagri dari kemaren sudah berada di Banda Aceh dan sudah melakukan pemeriksaan awal (administratif) kepada jajaran Setda Kabupaten Aceh Selatan,” kata Benni saat dihubungi, Minggu (7/12/2025).

Adapun yang bersangkutan juga diminta oleh Mendagri Tito Karnavian untuk segera kembali ke tanah air.

“Bupati Aceh Selatan pun sudah diperintahkan pulang oleh Mendagri dan dikabarkan saat ini sedang transit di Kuala Lumpur,” ungkap Benni.

Ia memastikan, pemeriksaan terhadap Mirwan dilakukan setibanya di Indonesia.

“Pemeriksaan akan dilakukan setibanya Bupati di Banda Aceh sebelum kembali ke Aceh Selatan. Untuk jadwal pastinya masih menunggu kedatangan di Banda Aceh,” jelas Benni.

“Kalau tiba hari ini (7 Desember 2025) ya diperiksa hari ini,” pungkasnya.

08/12/2025 12:55
8 Kala Prabowo Enggan Tanya Bupati Aceh Selatan dari Partai Mana, Dijawab "Sudah Dipecat" Nasional

Kala Prabowo Enggan Tanya Bupati Aceh Selatan dari Partai Mana, Dijawab “Sudah Dipecat”
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan, dirinya enggan bertanya asal partai Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, yang berangkat umrah ke Arab Saudi di saat wilayahnya dilanda banjir dan longsor.
Namun, Menlu Sugiono, yang merupakan Sekjen Gerindra, tiba-tiba menekankan bahwa Mirwan sudah dipecat.
Momen itu terjadi saat Prabowo menggelar rapat terbatas dengan para menteri dan kepala daerah di Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.
Mulanya, Prabowo berterima kasih kepada para bupati yang daerahnya dilanda bencana di Sumatera.
Prabowo lantas menyindir Mirwan yang meninggalkan wilayahnya.
Dia pun memerintahkan Mendagri Tito Karnavian untuk mencopot Mirwan.
“Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau mau lari, lari saja, enggak apa-apa. Copot ntar tuh. Mendagri bisa ya diproses?” ujar Prabowo.
“Bisa, Pak,” jawab Tito.
“Bisa ya,” kata Prabowo.
Prabowo mengatakan, dalam istilah tentara, apa yang
Mirwan MS
lakukan adalah desersi.
Dia menekankan, Mirwan sama saja seperti meninggalkan anak buah dalam kondisi bahaya.
“Itu kalau tentara desersi itu. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah, waduh itu enggak bisa tuh. Tidak ada izin,” ujar Prabowo.
Setelahnya, Prabowo tiba-tiba menyampaikan enggan bertanya Mirwan dari partai mana.
Padahal, Mirwan MS sebenarnya merupakan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
Belakangan, Sekjen Gerindra Sugiono sudah mencopot Mirwan dari jabatannya.
“Saya enggak mau tanya partai mana itu,” ucap Prabowo.
“Sudah saya pecat,” timpal Sugiono.
“Heh? Sudah kau pecat,” imbuh Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/12/2025 12:53
Bupati Aceh Selatan Umrah, Komisi II DPR: Sudah Seharusnya Ditegur

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi menyayangkan tindakan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang melakukan perjalanan umrah saat wilayahnya masih dilanda banjir bandang dan longsor.

Dede menilai sudah seharusnya pemerintah memberi teguran keras terhadap Mirwan MS buntut tindakannya tersebut.

“Sudah sangat seharusnya ditegur dan sebagai pembina wilayah yang harus menegur adalah gubernur atau Kemendagri,” kata Dede saat dihubungi Senin (8/12/2025).

Politisi Demokrat tersebut kini menunggu langkah pemerintah terkait sanksi apa yang bakal diberikan terhadap Mirwan MS.

Dia lantas menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mencopot Mirwan MS.

“Apalagi kalau presiden sudah memerintahkan mendagri untuk mencopot jabatan bupati. Tinggal disesuaikan saja mekanisme hukum sesuai UU, sanksi apa yang harus didapat,” kata dia

Sebelumnya, Mirwan MS menyatakan tidak sanggup menangani situasi bencana di wilayahnya. Namun pada Selasa (2/12/2025), ia justru berangkat umrah bersama istri, dan menuai kritik luas lantaran daerahnya masih berada dalam masa darurat.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf pada Jumat (5/12/2025) menegaskan tidak pernah memberikan izin kepada Mirwan untuk berangkat umrah selama penanganan bencana. Menindaklanjuti polemik tersebut, DPP Partai Gerindra resmi mencopot Mirwan dari jabatan ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

08/12/2025 11:00
4 Prabowo Sindir Bupati Aceh Selatan: Lari Saja Enggak Apa-apa… Nasional

Prabowo Sindir Bupati Aceh Selatan: Lari Saja Enggak Apa-apa…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto menyindir kepala daerah yang tidak siap menghadapi situasi krisis di daerah. Menurut Prabowo, di dunia militer, tindakan meninggalkan tugas saat kondisi genting disebut desersi dan tidak bisa ditoleransi.
“Itu kalau tentara namanya
desersi
. Dalam keadaan bahaya, meninggalkan anak buah, waduh… itu enggak bisa. Saya enggak mau tanya partai mana. Sudah kau pecat?” ujar
Prabowo
saat memimpin rapat penanganan bencana di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).
Pernyataan Prabowo pun disambut senyum para kepala daerah yang mengikuti jalannya rapat tersebut.
Diketahui,
Bupati Aceh Selatan Mirwan
berangkat
umrah
tanpa izin saat warga yang tinggal di wilayah yang dipimpinnya tengah menghadapi bencana. Kepala Negara pun meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menindak bupati yang meninggalkan wilayahnya saat banjir bandang.
“Kalau ada yang mau lari, lari saja enggak apa-apa… hehe. Copot. Mendagri bisa ya diproses ini?” kata Prabowo.
“Bisa, Pak,” sahut Mendagri Tito Karnavian.
Sebagai informasi, Mirwan tidak mengantongi izin untuk bepergian ke luar negeri saat umrah. Pasalnya, wilayahnya tengah dilanda bencana ketika ia melaksanakan ibadahnya tersebut.
“Yang bersangkutan mengaku tidak ada izin gubernur maupun Mendagri untuk umrah dan akan pulang besok,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen)
Kemendagri
Benni Irwan, dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).
Sebagai informasi, setiap kepala daerah yang hendak bepergian keluar negeri harus mengantongi izin terlebih dulu sebelum berangkat.
Menurut Benni, selain dari Tito, Mirwan yang diketahui politikus Gerindra itu, juga belum memperoleh izin dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Benni menambahkan, Gubernur Aceh juga telah menolak permohonan izin perjalanan luar negeri yang diajukan Bupati Mirwan. Penolakan tersebut tertuang dalam Surat Nomor 100.1.4.2/18413 tertanggal 28 November 2025.
Permohonan itu ditolak karena Aceh sedang berada dalam status tanggap darurat bencana hidrometeorologi, termasuk Kabupaten Aceh Selatan yang telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana banjir dan tanah longsor berdasarkan keputusan Bupati Mirwan.
Benni menambahkan, Mendagri RI juga telah memerintahkan Mirwan untuk segera pulang ke Indonesia. Mendagri sudah menyampaikan ini langsung ke Mirwan saat menghubunginya via sambungan telepon.
“Bapak Mendagri sudah telepon langsung,” ucapnya.
Pada Minggu (7/12/2025) kemarin, Mirwan dikabarkan sudah dalam perjalanan pulang dan sedang transit di Kuala Lumpur.

Kemendagri menyampaikan keprihatinannya atas informasi perginya Mirwan ke luar negeri sementara warga Aceh Selatan sedang dilanda bencana.
Dalam situasi bencana yang masih menyisakan kerusakan dan berbagai keterbatasan, kehadiran kepala daerah sangat penting untuk memastikan penanganan darurat dan pemulihan berjalan cepat.
“Kehadiran dan keberadaan kepala daerah sangat dibutuhkan di tengah-tengah warga masyarakatnya,” tegas Benni.
Pihak Kemendagri pun mengerahkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk menuju Aceh dan melakukan pemeriksaan terhadap Mirwan setibanya di Tanah Air.
Tim sudah melakukan pemeriksaan adminstratif kepada pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
“Tim pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Kemendagri dari kemarin sudah berada di Banda Aceh dan sudah melakukan pemeriksaan awal (administratif) kepada jajaran Setda Kabupaten Aceh Selatan,” kata Benni.
Sementara pemeriksaan terhadap Mirwan akan digelar setibanya di Tanah Air.
“Untuk jadwal pastinya masih menunggu kedatangan di Banda Aceh. Bisa datang hari ini atau besok. Namun sudah diagendakan untuk diperiksa setibanya di Banda Aceh,” tegas dia.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono menyatakan, partainya telah mengambil tindakan tegas mencopot Mirwan dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
Menurutnya, Gerindra sangat menyayangkan sikap dan kepemimpinan Mirwan yang justru tetap keluar negeri meski wilayahnya tengah dilanda bencana.
“Tadi saya dilaporkan mengenai bupati Aceh Selatan yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” ujar Sekjen Gerindra Sugiono kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.
“Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” imbuhnya.
Sementara itu, Mirwan menyatakan bahwa keberangkatannya ke Tanah Suci dalam rangka memenuhi nazar pribadi. Ia juga menyatakan bahwa telah mengecek situasi Aceh Selatan sebelum berangkat.
“Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando. Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya untuk melaksanakan ibadah umrah,” ungkapnya dalam keterangan tertulis.
Terkait dengan surat Gubernur Aceh yang menolak izin keluar, Mirwan menyebutkan, surat tersebut baru diterima oleh Pemkab Aceh Selatan pada 2 Desember 2025, sementara ia sudah lebih dahulu berada di Mekkah.
“Surat dari Gubernur Aceh saya ketahui setelah saya berada di Tanah Suci. Informasi dari daerah juga terlambat diterima karena jaringan telekomunikasi dan listrik di Aceh Selatan sempat padam akibat gangguan listrik di Aceh. Inilah yang menyebabkan adanya miskomunikasi,” jelasnya.
Mirwan memastikan, penanganan banjir tetap berlangsung efektif di bawah komando posko dan OPD terkait.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/12/2025 09:29
Profil Bupati Mirwan MS yang Umrah Saat Aceh Selatan Dilanda Bencana

Jakarta, Beritasatu.com – Mirwan MS menjadi sorotan nasional setelah langkahnya melakukan perjalanan ibadah umrah di tengah kondisi Aceh Selatan yang masih dilanda bencana banjir bandang dan tanah longsor menuai kritik keras.

Peristiwa ini bukan sekadar memunculkan perdebatan publik mengenai sensitivitas kepemimpinan saat krisis, tetapi juga memancing perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto hingga partai politik yang menaunginya.

Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyoroti keputusan Mirwan MS yang meninggalkan wilayah tugasnya pada saat masa tanggap darurat masih berlangsung. Teguran tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana yang digelar di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025).

Pada awal pertemuan, presiden sebenarnya memberi apresiasi kepada para kepala daerah di Aceh yang hadir mengikuti rapat bersama pemerintah pusat. Ia menyampaikan terima kasih kepada para bupati yang terus berjuang mendampingi masyarakat, menegaskan bahwa kepala daerah memang dipilih untuk menghadapi masa-masa sulit.

Namun suasana berubah ketika Prabowo menyinggung keberangkatan Mirwan MS ke tanah suci. Dengan nada berseloroh yang disertai penegasan serius, Presiden menyatakan tindakan meninggalkan daerah dalam kondisi darurat merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan.

Ia bahkan meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memproses persoalan tersebut secara administratif, serta menyebut tindakan itu layaknya “desersi” dalam istilah militer—meninggalkan tanggung jawab di tengah keadaan berbahaya.

“Kalau yang mau lari, lari aja, enggak apa-apa. Copot langsung. Mendagri bisa ya diproses ini? Bisa ya?” kata Prabowo kepada Mendagri Tito Karnavian yang turut hadir.

Kronologi Singkat Keberangkatan Umrah Bupati Aceh Selatan

Sebelumnya, Mirwan MS sempat mengungkapkan kesulitan menangani dampak bencana yang melanda wilayahnya.

Namun pada 2 Desember 2025, publik dikejutkan oleh kabar keberangkatannya menunaikan ibadah umrah bersama sang istri, pada saat Aceh Selatan masih berada dalam status darurat bencana.

Langkah itu menuai kritik luas dari masyarakat dan berbagai kalangan karena dinilai tidak mencerminkan empati dan kepemimpinan pada masa krisis.

Polemik kian memanas setelah Gubernur Aceh Muzakir Manaf, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan izin maupun rekomendasi kepada Mirwan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri selama proses penanganan bencana masih berlangsung.

Sanksi dari Partai Gerindra

Menindaklanjuti peristiwa tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra akhirnya mengambil langkah disiplin dengan mencopot Mirwan MS dari jabatannya sebagai ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

Keputusan itu menjadi penegasan sikap partai terhadap tindakan yang dinilai bertentangan dengan nilai tanggung jawab pejabat publik. Meski demikian, pencopotan tersebut tidak berpengaruh terhadap status Mirwan sebagai bupati Aceh Selatan.

Profil Pribadi Mirwan MS

Mirwan MS lahir di Peulumat, Kecamatan Labuhanhaji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, pada 9 Maret 1975. Ia dikenal sebagai figur politik yang memiliki latar belakang dunia usaha sebelum memasuki ranah pemerintahan.

Pendidikan formalnya ditempuh sejak sekolah dasar di SDN 1 Peulumat pada periode 1983-1989, dilanjutkan ke SMP Labuhanhaji Timur pada 1989-1992, dan kemudian menempuh pendidikan menengah kejuruan di STMN 1 Banda Aceh tahun 1992-1995.

Setelah itu, ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari STIE ISM pada 2014, serta melanjutkan pendidikan magister ilmu politik di Universitas Nasional (Unnas) yang diselesaikannya pada 2021.

Sebelum terjun ke dunia politik, Mirwan MS meniti karier profesional di berbagai perusahaan sejak 1995 sampai 2021. Ia mengisi beragam posisi, mulai dari pelaksana lapangan, pengawas proyek, hingga menduduki jabatan penting di sejumlah perusahaan besar.

Selain itu, ia juga aktif memimpin serta membina berbagai organisasi sosial, yang kemudian menjadi modal jejaring politiknya di Aceh Selatan.

Memasuki dunia politik sebagai kader Partai Gerindra, Mirwan akhirnya maju dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 berpasangan dengan Baital Mukadis.

Pasangan ini berhasil memenangkan kontestasi dengan perolehan 36,32 persen suara sah. Pelantikan sebagai Bupati Aceh Selatan dilakukan pada 17 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025-2029.

Laporan Kekayaan Mirwan MS

Dalam dokumen LHKPN yang dilaporkannya saat mencalonkan diri sebagai bupati, total harta kekayaan Mirwan MS tercatat mencapai Rp 25,96 miliar. Aset tersebut terdiri atas kepemilikan tanah dan bangunan, kendaraan serta alat berat, hingga harta bergerak lainnya.

Rinciannya mencakup sejumlah bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta Timur serta Aceh Barat Daya. Pada sektor kendaraan, ia tercatat memiliki belasan unit, antara lain Toyota Fortuner, Mitsubishi Colt Diesel, serta alat berat berupa ekskavator. Di samping itu, terdapat kas serta aset lain dengan nilai yang melampaui Rp 1 miliar.

08/12/2025 09:17