Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Mendagri: Realisasi belanja daerah pacu pertumbuhan ekonomi

    Mendagri: Realisasi belanja daerah pacu pertumbuhan ekonomi

    dalam aspek pendapatan, beberapa kabupaten dan kota tercatat berprestasi. Kabupaten Sumbawa Barat, misalnya, angka pendapatannya mencapai 109,56 persen, dan Kabupaten Tanah Laut 96,61 persen. Kendati demikian, masih ada sejumlah daerah yang realisasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan kepada jajaran pemerintah daerah (pemda) bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bisa melompat kalau dua mesin bergerak, yaitu mesin swasta serta mesin pemerintahan. Mesin pemerintahan adalah realisasi belanja yang harus dioptimalkan,” kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin.

    Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Tito mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan terhadap realisasi APBD di seluruh daerah.

    Ia menambahkan, belanja pemerintah daerah (Pemda) tidak hanya meningkatkan peredaran uang di masyarakat, tetapi juga menstimulasi sektor swasta agar lebih hidup. Karena itu, Kemendagri selaku pembina dan pengawas jalannya pemerintahan daerah melakukan langkah pengawasan.

    “Kami lakukan monitoring terus-menerus setiap bulan, baik pendapatan maupun belanja,” ujarnya.

    Mendagri mengungkapkan, pada tahun 2024, realisasi pendapatan daerah secara nasional mencapai 97,29 persen, sementara realisasi belanja berada di angka 91,72 persen, sedangkan realisasi pendapatan hingga 30 September 2025 tercatat sebanyak 70,27 persen, dan realisasi belanjanya menyentuh angka 56,07 persen.

    Ia menyoroti adanya ketimpangan antara provinsi, kabupaten, dan kota dalam mengelola APBD hingga 17 Oktober 2025.

    Misalnya, dalam aspek pendapatan, beberapa kabupaten dan kota tercatat berprestasi. Kabupaten Sumbawa Barat, misalnya, angka pendapatannya mencapai 109,56 persen, dan Kabupaten Tanah Laut 96,61 persen. Kendati demikian, masih ada sejumlah daerah yang realisasi pendapatannya di bawah 50 persen. Begitu pula dalam hal realisasi belanja, capaian masing-masing daerah masih beragam.

    Mendagri menegaskan, percepatan realisasi belanja daerah menjadi kunci penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Rata-rata pertumbuhan ekonominya baik kalau pendapatan tinggi, belanjanya tinggi. Tapi kalau pendapatannya tinggi, belanjanya rendah, pertumbuhan ekonominya relatif juga kurang,” kata Tito.

    Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional merupakan hasil agregat dari kerja seluruh Pemda dan pemerintah pusat. Karena itu, ia meminta para kepala daerah menjaga agar pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing berada di atas rata-rata nasional.

    Di lain sisi, Mendagri juga memaparkan adanya uang yang tersimpan di rekening kas daerah. Ia menjelaskan, ada sejumlah faktor penyebab lambatnya realisasi belanja daerah, mulai dari proses lelang yang tertunda, sistem e-Katalog yang belum optimal, hingga pergantian kepala dinas yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan. Beberapa daerah juga menahan pembayaran hingga akhir tahun atau menunggu penyelesaian administrasi proyek.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Realisasi Pendapatan Daerah Rp 949,97 Triliun per September 2025 – Page 3

    Realisasi Pendapatan Daerah Rp 949,97 Triliun per September 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan realisasi pendapatan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, hingga 30 September 2025 telah mencapai 70,27 persen atau sebesar Rp 949,97 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mencapai 67 persen.

    “Jadi data untuk realisasi pendapatan Provinsi Kabupaten Kota per September, 30 September. Ini yang kami catat, karena Oktober belum kami catat. 30 September untuk pendapatan 70,27 persen, yaitu Rp 949,97 triliun, gabungan provinsi, kota, dan kabupaten. Ini lebih tinggi dibanding tahun 2024 periode yang sama, 67 persen,” ujar Tito Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 bersama Menteri Keuangan, Senin (20/10/2025).

    Ia menjelaskan, kinerja pendapatan daerah menunjukkan variasi antarwilayah. Untuk tingkat provinsi, capaian tahun ini tercatat sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, yaitu 73 persen pada 2024 menjadi lebih rendah di periode yang sama tahun ini. Namun, kinerja kabupaten dan kota justru menunjukkan perbaikan signifikan.

    “Gabungan kabupaten, 416 kabupaten kota, kalau kita lihat data, tahun 2025 warna merah, itu lebih tinggi 5 persen dibanding periode yang sama tahun 2024. Jadi kabupaten ini lebih berprestasi daripada provinsi,” jelas Tito.

    Dari sisi capaian pendapatan tertinggi, Maluku Utara menjadi provinsi dengan kinerja terbaik dengan realisasi mencapai 83 persen, disusul Kalimantan Selatan, Yogyakarta, NTB, dan Kalimantan Utara. Adapun provinsi dengan pendapatan terendah per akhir September 2025 adalah Papua Barat, dengan realisasi baru mencapai 48 persen, serta Maluku 54 persen dan Kalimantan Tengah di bawah 70 persen.

    Beberapa kabupaten bahkan mencatatkan realisasi pendapatan di atas 100 persen, antara lain Sumbawa Barat, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, dan Tabalong. Tito menyebut daerah-daerah tersebut akan menjadi perhatian khusus dan kemungkinan mendapat penghargaan atas capaian tersebut.

  • Survei RILIS Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Amran Sulaiman dan Purbaya Menteri Berkinerja Terbaik

    Survei RILIS Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Amran Sulaiman dan Purbaya Menteri Berkinerja Terbaik

    “Dari data di lembaga survei RILIS yang kami temukan, untuk sementara, Pak Andi Amran Sulaiman dan Pak Purbaya Sadewa masuk dalam divisi I yang memperoleh tingkat kepuasan tertinggi atas kinerjanya. Mereka adalah sebagai menteri pertanian dan menteri keuangan,” katanya.

    Sementara itu, kata Arman, para menteri yang masuk dalam kategori divisi II sebanyak 6 orang. Mereka adalah Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya 78,8%, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono 72,4%, Menteri Agama Nasarudin Umar 72,1%, Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsoedin 70,6%, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi 70,2% dan Agus Gumiwang Kartasasmita 70,1%.

    Direktur Riset Lingkaran Strategis (RILIS) Arman Salam

    Dibawahnya, ada divisi III. Yaitu para menteri yang memiliki tingkat kepuasan publik atas kinerjanya dibawah 70%. Mereka antara lain, Menlu Sugiono 69,5%, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono 68,1%, Menko Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra 63,4%, Menteri Pendidikan Tinggi dan IPTEK Brian Yuliarto 61,4%, Mendagri Tito Karnavian 61,3%, Menhub Dudy Purwagandhi 61,3%, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan 61,2%, Menpora Erick Thohir 61,2 dan Menkes Budi Gunadi Sadikin 60,2%.

    Selanjutnya, Arman menyebutkan sejumlah menteri yang masuk kategori divisi IV dengan tingkat kepuasan dibawah 60%. Mereka antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 57,8%, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq 57,4%, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choirul Fauzi dan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini masing-masing di angka 56,8%.

  • Sepekan, survei kinerja setahun Prabowo hingga pengalihan TKD

    Sepekan, survei kinerja setahun Prabowo hingga pengalihan TKD

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai kabar di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada sepekan terakhir, mulai dari hasil survei kinerja setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga kekompakan pemerintah mengawal kebijakan pengalihan transfer ke daerah (TKD).

    Berikut kilas balik berita politik sepekan untuk kembali Anda simak.

    1. Survei: 83,5 persen puas atas kinerja setahun Prabowo

    Hasil survei Index Politica mencatat sebanyak 83,5 persen masyarakat yang disurvei puas atas kinerja pemerintah Presiden RI Prabowo Subianto dalam setahun terakhir.

    “Data ini menunjukkan tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo dan eksposur positif di media massa yang sangat kuat dan positif,” kata Direktur Riset Index Politica Fadhly Alimin Hasyim dalam keterangan di Jakarta, Rabu (15/10).

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Prabowo panggil sejumlah menteri evaluasi PP soal devisa hasil ekspor

    Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam, memanggil sejumlah menteri untuk rapat terbatas membahas beberapa isu strategis, termasuk di antaranya evaluasi peraturan pemerintah (PP) mengenai devisa hasil ekspor (DHE).

    “Tadi ada beberapa hal yang dibahas secara khusus,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui di muka kediaman Presiden selepas rapat, didampingi oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Gus Falah sarankan Chairul Tanjung sowan ke PBNU soal tayangan Trans7

    Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Nasyirul Falah Amru alias Gus Falah menyarankan pendiri dan pemilik CT Corp Chairul Tanjung untuk mendatangi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan menemui Ketua Umum (Ketum) PBNU Kiai Haji Yahya Cholil Staquf.

    Dia menegaskan Chairul Tanjung harus meminta maaf kepada para ulama dan umat Islam atas penistaan pesantren yang dilakukan Trans7.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Prabowo dapat pujian khusus dari Trump di KTT Perdamaian: Kerja bagus

    Presiden RI Prabowo Subianto mendapat pujian khusus dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat sesi jumpa pers Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sharm el-Sheikh untuk Perdamaian di Gaza, Palestina, di Kota Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin (13/10).

    Dalam jumpa pers usai penandatanganan dokumen perjanjian damai (peace deal) di Gaza, Presiden Trump memberikan apresiasi kepada para presiden dan perdana menteri yang telah hadir memberikan dukungan secara langsung, termasuk kepada Presiden Prabowo Subianto dengan melontarkan pujian kerja yang bagus.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Mendagri-Menkeu tegaskan kekompakan kawal pengalihan TKD

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kekompakan pemerintah pusat dalam mengawal kebijakan pengalihan transfer ke daerah (TKD).

    Keduanya memastikan, langkah ini tidak menekan pemerintah daerah (pemda), melainkan mendorong tata kelola keuangan yang lebih sehat dan mandiri.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: MPP solusi efisiensi birokrasi dan gerakkan ekonomi lokal

    Mendagri: MPP solusi efisiensi birokrasi dan gerakkan ekonomi lokal

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan solusi inovatif untuk memangkas birokrasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

    Tito mengatakan dengan adanya MPP, masyarakat tidak perlu berpindah dari satu kantor ke kantor lain untuk mengurus berbagai dokumen, sehingga waktu dan tenaga bisa dihemat.

    “Di sini semua layanan, mulai dari paspor, Dukcapil (kependudukan dan catatan sipil), KK (kartu keluarga), hingga pengurusan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), terpadu dalam satu lokasi,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Tito menambahkan saat ini sudah terbentuk 289 MPP di seluruh Indonesia, sebanyak 35 di antaranya telah berdiri di kabupaten/kota di Jawa Timur.

    Kemendagri bersama kementerian/lembaga terkait akan terus mendorong sehingga semua kabupaten/kota di Indonesia masing-masing mempunyai MPP.

    “Dari total 514 kabupaten/kota, masih ada yang belum, dan kami terus mendorong percepatan. MPP membantu masyarakat mendapatkan layanan yang transparan, cepat, dan efisien, sekaligus mengurangi risiko korupsi,” ujarnya.

    Untuk meningkatkan kualitas layanan MPP di seluruh daerah, Tito menekankan pentingnya integrasi layanan publik melalui platform digital, menghubungkan pusat dan daerah, serta memastikan proses perizinan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), dan Online Single Submission (OSS) tidak parsial dan mudah diakses masyarakat.

    Menanggapi hal tersebut, dosen Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana Ricky Ekaputra Foeh, menilai MPP punya potensi menjadi lebih dari sekadar loket administrasi.

    Ia menilai MPP bisa menjadi pusat ekonomi lokal yang strategis, mengubah data izin usaha menjadi database potensi pendapatan dan jejaring ekonomi daerah.

    “MPP harus menjadi hub aktivasi ekonomi lokal, tempat data usaha dikonsolidasikan, potensi nilai ekonomi dipetakan, dan pelaku usaha diarahkan masuk ke ekosistem fiskal produktif. Dengan mindset ini, pemda bisa membangun skema pendapatan baru berbasis layanan dan keluar dari tekanan fiskal,” kata Ricky.

    Ricky menegaskan, MPP merupakan peluang pemda untuk keluar dari mode bertahan, tidak hanya bergantung pada pajak konvensional, tetapi juga memanfaatkan data dan pergerakan ekonomi untuk menciptakan nilai baru dan pertumbuhan lokal.

    Dengan demikian, MPP bukan sekadar terobosan efisiensi birokrasi, tetapi juga strategi inovatif untuk menggerakkan ekonomi lokal, menjadikannya pusat layanan publik terpadu sekaligus katalis pertumbuhan ekonomi daerah

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo Hadiri Wisuda 521 Sarjana UKRI di Bandung

    Presiden Prabowo Hadiri Wisuda 521 Sarjana UKRI di Bandung

    BANDUNG – Presiden Prabowo Subianto menghadiri kegiatan sidang senat terbuka wisuda 521 sarjana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Trans Convention Centre, Kota Bandung, Jawa Barat.

    Presiden Prabowo tiba pukul 10.40 WIB dengan mengenakan jas berwarna abu dan celana hitam serta kopiah hitam. Kehadirannya disambut meriah oleh civitas akademika UKRI serta para undangan yang memenuhi ruang acara.

    Presiden didampingi sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.

    Selain itu, hadir Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.

    Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPR yang juga Rektor UKRI, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan dalam satu tahun terakhir UKRI berhasil meningkatkan akreditasi perguruan tinggi dari predikat “Baik” menjadi “Baik Sekali”.

    Pencapaian tersebut diraih pada 25 Maret 2025, melalui SK BAN-PT Nomor 2.102/BAN-PT/03.05/2025.

    “Pencapaian momentum ini bukanlah hasil yang datang begitu saja, melainkan buah dari sinergi kolektif yang melibatkan seluruh ekosistem universitas,” ujar Dasco dilansir ANTARA, Sabtu, 18 Oktober.

    Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pejabat struktural, dosen, staf pendukung, serta mitra eksternal yang telah berkontribusi dengan dedikasi tinggi dalam mendukung kemajuan universitas.

    Dasco menjelaskan peningkatan akreditasi tersebut didorong oleh berbagai faktor, salah satunya pertumbuhan signifikan jumlah mahasiswa.

    Dalam lima tahun terakhir, ia menyebut populasi mahasiswa UKRI meningkat dari 1.764 menjadi 4.232 mahasiswa atau naik sebesar 146 persen.

    “Tren ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan institusi, tetapi juga meningkatnya kepercayaan publik terhadap kampus kita,” kata dia.

  • Kepala Daerah yang Paling Banyak Gratiskan PBG untuk Warga Miskin Bakal Dapat Penghargaan Nasional 16 Oktober 2025

    Kepala Daerah yang Paling Banyak Gratiskan PBG untuk Warga Miskin Bakal Dapat Penghargaan Nasional 16 Oktober 2025

    Kepala Daerah yang Paling Banyak Gratiskan PBG untuk Warga Miskin Bakal Dapat Penghargaan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Dalam Negeri akan memberikan penghargaan bagi kepala daerah yang menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) paling banyak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
    Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menggenjot kebijakan program tiga juta rumah yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
    Tito mengatakan, Kemendagri bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) akan membangun sistem perizinan yang akan memudahkan masyarakat, khususnya MBR.
    Dari sistem tersebut, bisa terlihat daerah yang banyak mengeluarkan izin terkait PBG untuk MBR.
    “Nah, kami bisa monitor
    real-time
    . Nah, setiap minggu kita bacakan terus. Dan nanti kita akan buat
    award
    (salah satunya bagi Pemda yang paling banyak menerbitkan PBG bagi MBR) nantinya,” kata Tito, dalam keterangan pers, Kamis (16/10/2025).
    Tito mengatakan, Kemendagri bersama Kementerian PKP dan Kementerian Pekerjaan Umum telah menerbitkan surat keputusan bersama untuk pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
    Dia menyebut, kebijakan tiga menteri ini akan memberikan keuntungan kepada kepala daerah.
    Sebab, kebijakan tersebut jika direalisasikan dengan baik akan meningkatkan popularitas kepala daerah sekaligus dapat menjadi langkah yang mulia.
    “Karena ini membantu rakyat berpenghasilan rendah. Masa kita mau narik pajak, retribusi dari masyarakat yang enggak mampu? Kira-kira itu,” kata dia.
    Dia berharap, para kepala daerah bisa mendukung keputusan tersebut dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menyukseskan program tiga juta rumah.
    “Ini adalah program unggulan, dan beliau (Presiden) menginginkan agar program yang pro-rakyat, karena melihat kenyataan ada rakyat yang tidak memiliki rumah,” ujar Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BRI Perluas Akses Kredit Program Perumahan, Dukung Asta Cita melalui Program 3 Juta Rumah,

    BRI Perluas Akses Kredit Program Perumahan, Dukung Asta Cita melalui Program 3 Juta Rumah,

    FAJAR.CO.ID, MEDAN — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menegaskan komitmennya dalam mendukung Asta Cita Pemerintah, khususnya melalui penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP). Program ini menjadi bagian penting dalam menyukseskan target 3 juta rumah yang telah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Komitmen tersebut diwujudkan dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan bertema “Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat” yang digelar di Regale International Convention Centre, Medan, pada Kamis, 9 Oktober 2025. Acara ini dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, serta Group CEO BRI Hery Gunardi.

    Dalam sambutannya, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menjelaskan bahwa sektor perumahan memiliki dampak ekonomi yang luas. “Program rumah subsidi ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, menyejahterakan banyak keluarga sekaligus menggerakkan perekonomian. Melalui Kredit Program Perumahan (KPP) dan KPR FLPP, BRI berkomitmen memperluas akses pembiayaan yang layak dan terjangkau, serta menjadi bagian dari upaya besar mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi yang telah terjalin antara Pemerintah, Perbankan, dan masyarakat dalam mempercepat penyediaan hunian bagi rakyat.

    “Saya melihat BRI siap mendukung penuh pelaksanaan program perumahan rakyat. Pegawai BRI mampu menjawab langsung berbagai pertanyaan dan kebutuhan masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Ini membuktikan bahwa BRI hadir tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga menjadi mitra nyata masyarakat di lapangan. Program ini terbukti memberi manfaat besar dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ke depan, kami berharap sinergi ini terus diperkuat agar semakin banyak keluarga berpenghasilan rendah memiliki rumah yang layak dan terjangkau,” ungkap Maruarar.

  • Program 3 Juta Rumah Jadi Motor Ekonomi, BRI Perluas Akses Kredit – Page 3

    Program 3 Juta Rumah Jadi Motor Ekonomi, BRI Perluas Akses Kredit – Page 3

    Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian menambahkan bahwa sektor perumahan memberi kontribusi nyata terhadap ekonomi nasional. “Program Tiga Juta Rumah berkontribusi sekitar dua persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain memperkuat sektor properti, program ini juga menyerap tenaga kerja dari berbagai bidang,” jelas Tito.

    Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menggarisbawahi tingginya backlog perumahan di wilayahnya yang mencapai 938.217 rumah tangga. “Tambahan kuota program 3 Juta Rumah ini menjadi dorongan besar agar semakin banyak warga Sumut yang bisa menikmati hunian yang layak dan terjangkau,” ujarnya.

    KPP disalurkan melalui dua pendekatan. Dari sisi supply, BRI mendukung UMKM pengembang, kontraktor, dan penyedia bahan bangunan. Dari sisi demand, pembiayaan diberikan kepada individu untuk pembelian, pembangunan, atau renovasi rumah yang juga bisa difungsikan sebagai tempat usaha.

    Hery mengungkapkan, BRI mencatat penyaluran KPR Subsidi FLPP mencapai 25.080 unit rumah hingga 7 September 2025, atau 100% dari kuota. “Alokasi kuota FLPP BRI di tahun 2025 juga meningkat signifikan, dari 17.000 unit pada tahun 2024 menjadi 25.000 unit pada tahun 2025 atau tumbuh 47% YoY,” katanya.

    Ia menegaskan keberhasilan ini tak lepas dari semangat kolaborasi. “Hari ini, dari Medan, kita menyuarakan semangat kolaborasi nasional melalui partisipasi 3.000 peserta, terdiri dari developer, kontraktor, pedagang bahan bangunan, dan UMKM. Semangat gotong royong ini menjadi kunci agar backlog perumahan dapat kita kurangi bersama,” tutup Hery.

  • Ketua TP-PKK Pusat Lantik Ra'fatul Mulkiyah Mathius Fakhiri Jadi Ketua TP-PKK dan Posyandu Papua Nasional 14 Oktober 2025

    Ketua TP-PKK Pusat Lantik Ra'fatul Mulkiyah Mathius Fakhiri Jadi Ketua TP-PKK dan Posyandu Papua Nasional 14 Oktober 2025

    Ketua TP-PKK Pusat Lantik Rafatul Mulkiyah Mathius Fakhiri Jadi Ketua TP-PKK dan Posyandu Papua
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tri Suswati melantik Ra’fatul Mulkiyah Mathius Fakhiri sebagai Ketua TP-PKK Provinsi Papua periode 2025-2030. 
    Selain itu, Tri yang juga Ketua Umum Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) itu melantik Ra’fatul sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua untuk periode yang sama. 
    Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/10/2025).
    Dalam sambutannya, Tri menyampaikan selamat kepada Ra’fatul atas amanah baru yang diemban. 
    Ia percaya, dengan berbagai pengalaman dan sepak terjang yang dimiliki, Ra’fatul dapat memimpin TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua secara optimal.
    Dalam kesempatan tersebut, Tri menyampaikan terima kasih kepada Penjabat (Pj) Ketua TP-PKK Provinsi Papua periode 2025 Tyas A Fatoni atas dedikasi yang diberikan. 
    Istri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian itu juga mengapresiasi kiprah Tyas yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk kemajuan TP-PKK Provinsi Papua.
    Tri menjelaskan, keberadaan TP-PKK telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, serta dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017. 
    Kemudian, keberadaan posyandu telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.
    “PKK dan posyandu ini lembaga mitra pemerintah. Bedanya dengan organisasi masyarakat (ormas) lain, kita ada payung hukumnya, yang akhirnya kita bisa mendapatkan penganggaran dari pemerintah,” ujar Tri dalam siaran persnya, Selasa (14/10/2025). 
    Dengan adanya anggaran dari pemerintah, Tri mengatakan, program TP-PKK dan posyandu memiliki konsekuensi untuk dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar.
    Pada kesempatan itu, Tri berharap Ketua TP-PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua terpilih untuk memetakan program prioritas sesuai kebutuhan spesifik daerah. 
    Hal itu meliputi bidang ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat, serta penguatan posyandu berbasis pada enam bidang standar pelayanan minimal (SPM). 
    Tri juga mendorong penguatan kelembagaan dan kemitraan lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan program.
    “Selanjutnya, mohon tingkatkan kapasitas kader secara berkelanjutan melalui pelatihan pendampingan agar kader PKK dan posyandu semakin profesional, tangguh, dan adaptif terhadap dinamika sosial,” jelasnya.
    Selain itu, Tri juga meminta TP-PKK Provinsi Papua secara optimal bermitra dengan perangkat daerah yang terkait dengan enam bidang SPM. 
    Penguatan itu termasuk memperkuat kolaborasi dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, perencanaan dan pembangunan daerah, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah. 
    Menurut Tri, upaya tersebut penting untuk memastikan TP-PKK Provinsi Papua dapat mencapai tujuannya.
    “Saya percaya Papua akan menjadi contoh bagi wilayah timur dalam membangun keluarga tangguh, sehat, mandiri melalui gerakan PKK dan posyandu yang terstruktur dan berkelanjutan,” ujarnya.
    Turut hadir dalam kegiatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir. 
    Hadir pula Staf Ahli Bidang Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga TP-PKK Pusat Yane Bima Arya, Staf Ahli Bidang Ketahanan Ekonomi Keluarga TP-PKK Pusat Niken Tomsi Tohir, serta para pengurus TP-PKK Pusat dan daerah.
    Prosesi itu juga dihadiri para pejabat dari kementerian/lembaga mitra TP-PKK, di antaranya Deputi Pencegahan BNN RI M Zainul Muttaqien; Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan Kementerian PPPA Rohika Kurniadi Sari; Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional Tengku Syahdana; serta Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa.
    Di samping itu, hadir pula Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpusnas Adin Bondar; serta Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi; serta Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia Dwi Ria Latifa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.