Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Rusun Pasar Rumput gratis bagi korban kebakaran Manggarai

    Rusun Pasar Rumput gratis bagi korban kebakaran Manggarai

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau Rumah Susun Pasar Rumput di Jakarta, Minggu (27/10/2024). (ANTARA/Aji Cakti)

    Menteri PKP: Rusun Pasar Rumput gratis bagi korban kebakaran Manggarai
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Minggu, 27 Oktober 2024 – 21:45 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar Rumah Susun atau Rusun Pasar Rumput gratis selama setahun untuk warga yang terdampak kebakaran di Manggarai dan warga yang nanti akan direlokasi karena penataan kawasan Sungai Ciliwung.

    “Yang gratis adalah untuk warga yang terdampak kebakaran di Manggarai pada 13 Agustus 2024,” ujar Maruarar Sirait di Rusun Pasar Rumput, Jakarta pada Minggu.

    Selain digratiskan untuk warga yang terdampak kebakaran, Maruarar Sirait juga meminta Rusun Pasar Rumput bagi warga yang nantinya akan direlokasi akibat penataan kawasan Sungai Ciliwung dalam rangka mengatasi banjir di Jakarta.

    “Kedua, nanti kita akan mau menata kawasan sungai Ciliwung untuk mengatasi banjir, pasti akan ada warga yang direlokasi. Mereka yang direlokasi tidak usah mencari tempat tinggal, kita sudah sediakan di Rusun Pasar Rumput dan gratis selama setahun,” katanya.

    Menurut Maruarar Sirait, pemerintah harus memikirkan tempat tinggal bagi warga yang terpaksa nantinya akan direlokasi akibat penataan kawasan Sungai Ciliwung. Dengan demikian, upaya untuk menggratiskan Rusun Pasar Rumput tersebut juga dapat membantu Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta.

    “Jadi kita jangan membangun tanpa memikirkan rakyat yang terdampak relokasi mau ke mana. Saya senang senior saya Bapak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tadi menyampaikan pemikiran yang sangat cerdas, terobosan dan berkeadilan. dan saya lebih senang lagi Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta-nya Teguh Setyabudi setuju. Jadi kita sudah alokasikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta tidak perlu lagi menganggarkan karena tempatnya sudah ada, bahkan dikasih gratis,” kata Maruarar Sirait.

    Dirinya menambahkan bahwa Rusun Pasar Rumput tersebut perlu digratiskan selama setahun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi warga yang terdampak kebakaran di Manggarai dan warga yang nantinya akan direlokasi akibat penataan Kawasan Sungai Ciliwung. ​

    Menurut Maruarar, hal ini adalah wujud komitmen dari pemerintahan Prabowo-Gibran terkait pembangunan berkeadilan bagi rakyat kecil.

    “Jadi menurut saya pembangunan berkeadilan seperti ini, memanusiakan manusia terutama rakyat kecil,” katanya.

    Sebagai informasi, telah terjadi Kebakaran di daerah Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa (13/8) sekitar pukul 02.30 WIB dini hari

    Kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di Jalan Remaja, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan berhasil dikendalikan setelah petugas pemadam kebakaran (damkar) menjebol pagar pembatas komplek pertokoan.

    Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan menduga penyebab kebakaran berasal dari korsleting saat pengisian daya ponsel salah satu rumah warga.

    Sumber : Antara

  • Kala Nama Tito Karnavian Disebut-sebut di Sidang PK Jessica Wongso Megapolitan 29 Oktober 2024

    Kala Nama Tito Karnavian Disebut-sebut di Sidang PK Jessica Wongso Megapolitan 29 Oktober 2024

    Kala Nama Tito Karnavian Disebut-sebut di Sidang PK Jessica Wongso
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sempat disebutkan dalam sidang peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Jessica Kumala Wongso untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin.
    Nama Tito muncul saat salah satu kuasa hukum Jessica, Sordame Purba membacakan percakapan antara ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin yang diwawancara oleh jurnalis senior Karni Ilyas pada salah satu stasiun televisi pada Oktober 2023 lalu.
    Saat itu, Edi dan Karni tengah membahas sebuah rekaman CCTV terkait peristiwa pembunuhan yang terjadi di Kafe Olivier, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Lebih tepatnya, ketika cairan yang diduga adalah sianida tengah dimasukkan ke dalam suatu wadah.
    “Ini lihat nih. Ini dia (Jessica) masukin sesuatu nih, sianida nih. Ini kita di Polda waktu itu ramai ramai, sama Pak Tito, Pak Krishna. Jadi kita potong dulu ini, lagi tunggu
    loading
    dulu,” ujar Sordame meniru ucapan Edi dalam persidangan di Ruang Kusuma Atmadja 4 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).
    Dalam rangkaian percakapan yang dibacakan Sordame, Karni Ilyas disebutkan mempertanyakan kehadiran Tito dalam momen pengecekannya rekaman CCTV saat itu.
    Seperti yang diketahui, Tito Karnavian menjabat sebagai kapolda Metro Jakarta dari Juni 2015 sampai Maret 2016. Sementara, Krishna Murti menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
    “Pak Tito melihat ini justru dia panas tuh, ‘Wah lu buka lah, bukalah sidangnya nih
    scientific
    , ramai nih’, dia bilang begitu,” lanjut Sordame masih meniru Tito.
    Saat itu, Edi disebutkan tidak membuka rekaman CCTV ini di persidangan karena dia ingin Jessica tidak dihukum mati. Edi meyakini, jika rekaman CCTV ini dibuka , Jessica dapat mendapatkan hukuman maksimal.
    “Ini kenapa kita enggak keluarkan dulu waktu sidang? Kita enggak mau dia dihukum mati. Biarin, dia kesiksa kalau bisa seumur hidup, maksud saya begitu. Saya menginginkan begitu, jangan dihukum mati, keenakan dia,” lanjut Sordame sebagai Edi.
    Mengetahui adanya rekaman CCTV yang tidak dibuka di persidangan, kuasa hukum meyakini hal ini menjadi salah satu landasan untuk pihaknya mengajukan permohonan peninjauan kembali lagi.
    Sebelumnya diberitakan, Jessica Kumala Wongso, kembali mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasus yang dikenal sebagai kasus kopi sianida itu.
    Jessica bersama kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (9/10/2024) untuk mendaftarkan PK.
    “Jadi begini saya datang ke tempat ini, datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini untuk mendaftarkan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung yang telah dijatuhkan kepada Jessica,” kata Otto saat ditemui wartawan di lokasi, Rabu.
    Otto mengatakan, PK merupakan upaya hukum yang menjadi hak setiap pihak berperkara ketika dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan.
    Berkas dengan nomor No.7/ Akta.Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2024 akan terlebih dahulu dilengkapi administrasinya dan diproses sesuai mekanisme hukum yang ada sebelum diteruskan ke Mahkamah Agung untuk diputus.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah gratiskan sewa rusun bagi korban kebakaran Manggarai 

    Pemerintah gratiskan sewa rusun bagi korban kebakaran Manggarai 

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menggratiskan biaya sewa di Ruman Susun (Rusun) Pasar Rumput selama satu tahun ke depan terhitung sejak Minggu bagi warga terdampak kebakaran di Manggarai, Jakarta Selatan.

    Hal ini menjadi kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Dalam Negeri serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

     

    “Warga terdampak kebakaran yang menjadi prioritas kami agar bisa menghuni rusun. Tercatat ada 450 korban kebakaran yang akan menghuni rusun secara gratis selama setahun ke depan,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta.

     

     

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebelumnya sudah menggratiskan biaya sewa Rusun Pasar Rumput selama tiga bulan sejak pascakebakaran.

     

    “Semoga mereka bisa mendapatkan kehidupan yang baik. Kembali bekerja dan hidup sejahtera di rusun ini,” kata dia.

     

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, pembebasan biaya sewa rusun Pasar Rumput selama setahun untuk korban kebakaran Manggarai untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal warga yang terdampak kebakaran.

     

    “Kami bersinergi memaksimalkan aset-aset yang ada. Kita fokus saja ke depan. Saya berterima kasih atas koordinasi dengan Pak Gubernur yang sangat luar biasa,” ungkap Maruarar.

    Baca juga: Tujuh orang terluka akibat kebakaran Manggarai
     

    Hal tersebut juga diamini oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurut dia, upaya pemerintah untuk menggratiskan biaya sewa merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto.

     

    Tito menyebutkan, kebijakan ini diprioritaskan untuk rakyat kelas bawah yang berpenghasilan rendah.

     

    “Arahan Presiden sudah sangat jelas, prioritas utama adalah kepada rakyat yang ‘low class’, yang mereka tidak punya rumah, itu nomor satu,” katanya.

    Misalnya, pada rusun ini, nanti yang tanggung jawab adalah Dirut Pasar Jaya dibantu wali kota untuk meyakinkan bahwa unit-unit ini diisi oleh warga dengan kriteria tersebut.

     

    Dia berharap kebijakan ini dapat tepat sasaran. Lalu, Pemprov DKI Jakarta, kata dia, akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut sehingga dapat mencegah potensi unit rusun gratis tersebut disewakan kembali kepada orang lain.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemendagri dorong pemda wajib gunakan SIPD RI dalam pengelolaan keuda

    Kemendagri dorong pemda wajib gunakan SIPD RI dalam pengelolaan keuda

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) menegaskan pentingnya implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Republik Indonesia (RI) dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah (Pemda).

    Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Horas Maurits Panjaitan berharap langkah ini dapat meningkatkan kinerja serta akuntabilitas pemerintah dalam mendukung tercapainya program nasional, mempercepat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia.

    Dia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. “Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan mengimplementasikan penggunaan SIPD RI,” kata Maurits dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Ia juga menegaskan Kemendagri memegang peran strategis dalam melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    Dalam hal ini, pemda diwajibkan menyediakan informasi pemerintahan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi.

    “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 391, pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah. (Kemudian pada) Pasal 395 pemerintah daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi pemerintahan daerah lainnya,” tambahnya.

    Maurits juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan daerah, mulai dari pendapatan, belanja, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan menggunakan SIPD RI.

    “SIPD RI memiliki banyak kelebihan, seperti terintegrasi berdasarkan alur proses yang datanya mengalir dan terjadwal. Kemudian menggunakan bagan akun standar terbaru dan mengikuti regulasi terbaru. Seluruh data tercatat secara lengkap dan terkini, serta diinformasikan kepada perangkat daerah secara transparan mulai dari penyusunan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, hingga pelaporan,” jelas Maurits.

    Baca juga: Kemendagri minta pemda patuhi putusan MA dalam pelaksanaan APBD 2024

    Baca juga: Tito Karnavian bersyukur punya dua wamen bantu urus Kemendagri

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Istana: Menteri dan wamen bertukar pesawat Hercules saat pulang

    Istana: Menteri dan wamen bertukar pesawat Hercules saat pulang

    Magelang, Jateng (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan bertukar pesawat saat pulang dari Magelang, Jawa Tengah, ke Jakarta, pada Minggu (27/10).

    Hasan yang dikonfirmasi di Magelang, Kamis, mengatakan pesawat C-130J Super Hercules A-1340 milik TNI Angkatan Udara yang saat pemberangkatan ke Magelang digunakan para menteri, akan ditukar dengan penumpang dari para wakil menteri saat kembali ke Jakarta.

    “Nanti ketika kembali, para wakil menteri yang akan punya pengalaman naik Hercules. Gantian,” katanya.

    Ia mengatakan para menteri dijadwalkan bertolak ke Jakarta menggunakan pesawat jenis Boeing A-7306 milik TNI AU dari Yogyakarta.

    Berdasarkan rekaman video yang diunggah melalui akun Instagram Menteri Keuangan @smindrawati yang terbit hari ini, tampak para menteri duduk di kursi warna gelap dan bersabuk pengaman pada posisi saling berhadapan di dalam kabin pesawat Hercules.

    Baca juga: Jajaran menteri naik Pesawat Super Hercules ke Magelang

    Sri Mulyani tampak duduk berhadapan dengan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, bersebelahan dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Terdapat empat lajur kursi yang difasilitasi TNI AU untuk mengangkut rombongan menteri Kabinet Merah Putih terbang selama 60 menit dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Bandara Internasional Adisucipto, Yogyakarta.

    Sri Mulyani juga mengunggah beberapa foto persiapannya di Lanud Halim Perdanakusuma bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Kebudayaan Fadly Zon.

    Menjelang keberangkatan, mereka kompak berpose di depan pesawat Hercules mengenakan kemeja putih dan celana hitam dengan topi berwarna biru navy.

    Baca juga: Naik Hercules, para menteri tegang hingga berdoa kencang

    Dikatakan Hasan, para anggota Kabinet Merah Putih lepas landas menuju Magelang dengan Pesawat Hercules seri C130 J sekitar pukul 13.40 WIB dari Halim Perdanakusuma.

    “Keakraban dan keguyuban para anggota kabinet tampak ketika memasuki pesawat milik TNI AU yang dibeli tahun 2023 ini. Berjejer di kursi panjang yang disusun berhadapan, para menteri tampak ceria, saling bercakap-cakap, dan berswafoto,” katanya.

    Ia mengatakan para anggota kabinet tampak bersemangat karena bagi sebagian mereka ini adalah kali pertama terbang menggunakan pesawat Hercules.

    “Sebuah pengalaman baru naik pesawat dengan duduk menyamping dan berjejer panjang,” katanya.

    Penerbangan dari Jakarta menuju Magelang memakan waktu sekitar 60 menit. Sesampainya di Bandara Adisucipto, Yogyakarta, para anggota kabinet akan menaiki beberapa bus menuju perkemahan di Borobudur Country Club, Magelang.

    Kegiatan pembekalan bertajuk “Retreat Kabinet Merah Putih” di Magelang diagendakan bergulir mulai Jumat (25/10) dan berakhir pada Minggu (27/10) pagi.

    Baca juga: Tiba di Yogyakarta, anggota kabinet menuju Akmil Magelang
    Baca juga: Wamen Kabinet Merah Putih tiba di Akmil Magelang
    Baca juga: Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Magelang

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendagri selama 100 hari kerja prioritaskan pilkada-digitalisasi

    Mendagri selama 100 hari kerja prioritaskan pilkada-digitalisasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan selama 100 hari kerja sejak menjabat akan memprioritaskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 hingga digitalisasi sesuai program Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    “Yang utama sekali itu pilkada. Itu yang paling utama karena lead dari pemerintah itu Kemendagri. Pilkada kami konsentrasi penuh di situ,” kata Tito usai penyambutan dua wakil menteri baru di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa.

    Kemudian melanjutkan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilakukan setiap pekan sejak September 2022.

    Tito menyampaikan program tersebut akan berhenti apabila Presiden Prabowo Subianto menghendakinya.

    Baca juga: Prabowo tunjuk Tito jadi Mendagri dan Bima-Ribka jadi Wamendagri

    Lalu, Kemendagri pun akan senantiasa melakukan pengecekan harga di lapangan secara rutin. Hal ini mengingat Tito memiliki dua orang wakil menteri yang dapat berbagi tugas untuk ke daerah.

    Selanjutnya, Kemendagri akan mendukung program hilirisasi, industrialisasi hingga ketahanan pangan.

    Mendagri tak menampik bebannya berada di Kemendagri. Meski begitu, masih sangat terkait pemda sebagai pembina, pengawas, dan koordinator.

    “Ini akan paralel dengan kementerian teknis, kementerian pangan dan sebagainya untuk mengurusi masalah pangan,” jelasnya.

    Baca juga: Mendagri minta Bima Arya bentuk “Desk Monitoring Pilkada”

    Presiden RI Prabowo Subianto melantik Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10). Pelantikan ini telah mengukuhkan Tito Karnavian sebagai Mendagri selama dua periode.

    Pelantikan para menteri negara berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029.

    Baca juga: Mendagri instruksikan Ribka Haluk pulang sebulan sekali tangani Papua
    Baca juga: Tito Karnavian, dari Jenderal Polisi hingga Mendagri dua periode

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendagri minta Bima Arya bentuk “Desk Monitoring Pilkada”

    Mendagri minta Bima Arya bentuk “Desk Monitoring Pilkada”

    Untuk jangka pendek saya meminta membuat Desk Monitoring Pilkada yang 27 November iniJakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya membentuk “Desk Monitoring Pilkada Serentak 2024”.

    “Untuk jangka pendek saya meminta membuat Desk Monitoring Pilkada yang 27 November ini,” kata Tito usai penyambutan dua wakil menteri baru di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, pembentukan desk ini agar pilkada dapat terselenggara dengan baik.

    Untuk itu, hal ini memerlukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) hingga TNI/Polri.

    “Ke depan baru kita berpikir tentang sistemnya termasuk keormasan, toleransi, karena salah satu tugas ‘Polpum’ (Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum) adalah menjaga, mengembangkan nilai-nilai kebinekaan, pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa,” jelasnya.

    Selain itu, mantan Wali Kota Bogor itu juga akan menangani electronic government atau e-government (e-govt) yang memerlukan infrastruktur IT.

    Tito juga sudah menyampaikan besaran anggaran untuk program tersebut, sehingga Bima dapat langsung mengeksekusi-nya.

    Baca juga: Tito Karnavian bersyukur punya dua wamen bantu urus Kemendagri

    Baca juga: Mendagri instruksikan Ribka Haluk pulang sebulan sekali tangani Papua

    Meski begitu, Bima perlu berkoordinasi dengan Kementerian PANRB, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital.

    “Perlu proaktif untuk memberikan dukungan maksimal kepada sistem yang diinginkan oleh Bapak Presiden Jokowi maupun Presiden Prabowo Subianto,” ujar Tito.

    Dia juga meminta Bima untuk mengoordinasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) terkait demokrasi, pemilu dan pilkada.

    Presiden Prabowo Subianto melantik Ribka Haluk bersama dengan Bima Arya sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10).

    Bima Arya ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri menggantikan Wakil Menteri Dalam Negeri sebelumnya, John Wempi Wetipo.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendagri instruksikan Ribka Haluk pulang sebulan sekali tangani Papua

    Mendagri instruksikan Ribka Haluk pulang sebulan sekali tangani Papua

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk untuk pulang sebulan sekali untuk menangani Papua.

    “Saya memberikan penugasan kepada beliau berdua untuk Ibu Ribka Haluk, saya minta untuk menangani masalah ke-Papua-an, paling tidak satu bulan sekali balik ke Papua dengan posisi wamen,” kata Tito usai penyambutan dua wakil menteri baru di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa.

    Baca juga: Tito Karnavian bersyukur punya dua wamen bantu urus Kemendagri

    Tito mengatakan awalnya Ribka hanya mengurus Papua Tengah, akan tetapi sekarang dia harus berkoordinasi dengan semua penjabat (Pj) gubernur yang ada di Papua.

    Papua saat ini memiliki enam provinsi, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.

    Empat provinsi terakhir dimekarkan dari Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2022. Pemekaran ini dilakukan untuk mengelola wilayah yang luas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

    “Yang tadi mengurus Papua Tengah sekarang harus koordinasi dengan enam gubernur Pj. di antaranya semuanya PJ, kemudian bupati dan wali kota saling mengawasi pilkada di sana,” jelasnya.

    Kemudian, juga mengurus Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) yang kosong sejak ditinggal Safrizal Zakaria Ali.

    Tito juga meminta Ribka mengawai Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemdaman kebakaran (Damkar).

    Presiden Prabowo Subianto melantik Ribka Haluk bersama dengan Bima Arya sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10).

    Ribka Haluk ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri menggantikan Wakil Menteri Dalam Negeri sebelumnya, John Wempi Wetipo.

    Baca juga: Prabowo tunjuk Tito jadi Mendagri dan Bima-Ribka jadi Wamendagri
    Baca juga: Profil Ribka Haluk, bakal calon menteri dalam kabinet Prabowo
    Baca juga: Ribka Haluk siapkan tujuh program pada 100 hari kerja

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo umumkan nama-nama menteri Kabinet Merah Putih

    Prabowo umumkan nama-nama menteri Kabinet Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinet pemerintahannya “Kabinet Merah Putih” di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam, sebagai berikut.

    Menteri Koordinator

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Muhaimin Iskandar
    Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkifli Hasan

    Menteri

    Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi
    Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
    Menteri Luar Negeri: Sugiono
    Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
    Menteri Agama: Nasaruddin Umar
    Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas
    Menteri HAM: Natalius Pigai
    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto
    Menteri Keuangan: Sri Mulyani
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Satrio Brodjonegoro
    Menteri Kebudayaan: Fadli Zon
    Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
    Menteri Sosial: Saifullah Yusuf
    Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli
    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
    Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
    Menteri Perdagangan: Budi Santoso
    Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia
    Menteri Pekerjaan Umum: Dodi Hanggodo
    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
    Menteri Pembangunan Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
    Menteri Transmigrasi: M. Iftitah S. Suryanagara
    Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi
    Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Hafid
    Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman
    Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni
    Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Nusron Wahid
    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional: Rahmat Pambudy
    Menteri PAN RB: Rini Widyantini
    Menteri BUMN: Erick Thohir
    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional: Wihaji
    Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq
    Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Rosan Roeslani
    Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
    Menteri UMKM: Maman Abdurrahman
    Menteri Pariwisata: Widiyanti Putri
    Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya
    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri fauzi
    Menteri Pemuda dan Olahraga: Ario Bimo Nandito Ariotedjo.​​​​​

    Lembaga/badan setingkat menteri

    Jaksa Agung: Sanitiar Burhanuddin
    Kepala Badan Intelijen Negara: Muhammad Herindra
    Kepala Staf Kepresidenan: A. M. Putranto
    Kepala Kantor Komunikasi Presiden: Hasan Nasbi
    Sekretaris Kabinet: Teddy Indra Wijaya

    Baca juga: Prabowo umumkan nama kabinetnya adalah Kabinet Merah Putih

    Baca juga: PP Muhammadiyah apresiasi pidato perdana Presiden Prabowo 

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Petugas keamanan siaga di rumah Prabowo Subianto di Kertanegara

    Petugas keamanan siaga di rumah Prabowo Subianto di Kertanegara

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah petugas keamanan dari unsur TNI dan Polri terlihat bersiaga di sekitar rumah calon presiden terpilih pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan menjelang pelantikan pada Minggu (20/10) pagi.

    Pantauan ANTARA di lokasi, belum terlihat ada aktivitas menonjol di dalam rumah bernomor K4 tersebut.

    Terdapat puluhan karangan bunga yang menghadap tepat ke depan rumah, yang berisikan ucapan selamat atas pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI periode 2024—2029.

    Awak media juga terlihat memadati area depan rumah untuk menunggu keberangkatan Prabowo menuju Senayan Jakarta guna menjalani prosesi pelantikan presiden ke-8 Republik Indonesia bersama calon wakil presiden terpilih pada Pemilu 2024 Gibran Rakabuming Raka.

     

    Suasana di depan rumah Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan menjelang Pelantikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu 2024 menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024—2029 pada Minggu (20/10/2024) pagi. ANTARA/Adimas Raditya

    Baca juga: Prabowo-Gibran akan dilantik jadi Presiden dan Wapres pada hari ini
    Baca juga: Lontong kikil dan jajanan pasar menu utama pisah sambut kepala negara

    Sebelumnya, pada pekan lalu Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh dan para menteri Kabinet Indonesia Maju ke kediamannya, Kertanegara, yang dikabarkan akan menjabat sebagai menteri pilihan Prabowo.

    Sebanyak 49 tokoh yang disebut sebagai calon menteri diundang untuk bertemu Prabowo Subianto di rumahnya, Senin (14/10).

    Hingga pukul 20.30 WIB, berikut nama-nama tokoh yang sudah hadir.

    1. Prasetio Hadi (Ketua DPP Partai Gerindra)
    2. Sugiono (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra)
    3. Widiyanti Putri Wardhana (Pengusaha)
    4. Natalius Pigai (Pegiat HAM)
    5. Yandri Susanto (Wakil Ketua Umum PAN)
    6. Fadli Zon (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra)
    7. Nusron Wahid (politikus Golkar)
    8. Saifullah Yusuf (Sekjen PBNU/Menteri Sosial)
    9. Maruarar Sirait (politikus Partai Gerindra)
    10. Abdul Kadir Karding (politikus PKB)
    11. Wihaji (Wakil Ketua Umum Golkar)
    12. Teuku Riefky Harsya (Sekjen Partai Demokrat)
    13. Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat/Menteri ATR BPN)
    14. Arifatul Choiri Fauzi (Muslimat NU)
    15. Tito Karnavian (Mantan Kapolri/Menteri Dalam Negeri)
    16. Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN/Menteri Perdagangan)
    17. Satryo Soemantri Brodjonegoro (Akademisi)
    18. Yassierli (Akademisi)
    19. Yusril Ihza Mahendra (Pakar Hukum Tata Negara/politikus PBB)
    20. Bahlil Lahadalia (Ketua Umum Partai Golkar/Menteri ESDM)
    21. Abdul Mu’ti (Sekretaris Umum PP Muhammadiyah)
    22. Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB)
    23. Raja Juli Antoni (Sekjen PSI/Wamen ATR)
    24. Agus Gumiwang (Menteri Perindustrian)
    25. Pratikno (Menteri Sekretaris Negara)
    26. Iftitah Sulaiman (Orang Kepercayaan SBY)
    27. Komjen Pol. Agus Andrianto (Wakapolri)
    28. Ribka Haluk (Pj. Gubernur Papua Tengah)
    29. Maman Abdurahman (politikus Partai Golkar)
    30. Rachmat Pambudy (Akademisi)
    31. Hanif Faisol Nurofiq (Dirjen KLHK)
    32. Erick Thohir (Menteri BUMN)
    33. Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian)
    34. Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal)
    35. Dito Ariotedjo (Menpora)
    36. Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan)
    37. Sultan Bachtiar Najamudin (Ketua DPD RI)
    38. Dody Hanggodo (profesional)
    39. Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan)
    40. Budi Santoso (Sekjen Kemendag)
    41. Dudy Purwagandhi (Dewan Komisaris PLN)
    42. Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian)
    43. Sri Mulyani (Menteri Keuangan)
    44. Veronica Tan
    45. Supratman Andi Agtas (Menkumham/politikus Gerindra)
    46. Donny Ermawan Taufanto (Plt. Sekjen Kemenhan)
    47. Rosan Perkasa Roeslani (Menteri Investasi)
    48. M. Herindra (Wamenhan)
    49. ⁠Meutya Hafid (Ketua Komisi I DPR/politikus Partai Golkar)

    Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024