Tag: Tito Karnavian

Perumnas Mau Bangun Apartemen di Lahan Mangkrak Pulogebang – Page 3

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara akan kembali memindahkan warga kolong jembatan ke rumah susun (rusun). Kali ini, targetnya adalah warga kolong jembatan di Bandung, Jawa Barat.

Rencana itu akan dilakukan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Pemindahan warga kolong jembatan di Bandung tersebut akan dilakukan pada Desember 2024, bulan depan.

“Tanggal 18 (Desember), Pak Tito, Wamensos, dan saya akan bergerak ke Bandung untuk supaya seperti ini (memindahkan warga dari kolong jembatan),” ujar Maruarar Sirait di Rusun Rawa Buaya, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).

Dia berharap tidak ada lagi warga Bandung yang tinggal di tempat yang kurang layak tersebut. Ini menjadi upaya penataan agar warga dapat menempati hunian yang layak.

“Mudah-mudahan di Bandung secara bertahap tidak ada lagi warga Bandung yang tinggal di bawah jembatan seperti di Jakarta ini. Mohon doa restunya dari semua,” kata Ara.

Seperti diketahui, Ara dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih (KMP) mulai memindahkan warga kolong jembatan dan kolong tol di Jalan Inspeksi Banjir Kanal Barat, Jelambar, Jakarta Barat. Sebanyak 44 keluarga dipindahkan ke Rusun Rawa Buaya.

Seluruh keluarga tersebut digratiskan dari biaya sewa dalam 6 bulan pertama. Pada saat yang sama, mereka diberikan pelatihan agar dapat meningkatkan kemampuan dan menunjang ekonomi keluarga mereka.

02/12/2024 09:30
Momen Sekda Jakarta Terus Dibisiki Maruarar Sirait soal Relokasi Warga Kolong Tol…

Momen Sekda Jakarta Terus Dibisiki Maruarar Sirait soal Relokasi Warga Kolong Tol…
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait membisiki Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali saat sesi wawancara cegat (
doorstop
) usai mereka merelokasi sejumlah warga kolong jembatan dan kolong tol ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
Pada momen ini, Marullah berdiri di antara Marullah dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hadir juga Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto.
Mulanya Marullah menjawab pertanyaan salah satu wartawan tentang bagaimana nasib warga yang direlokasi tidak sanggup membayar biaya sewa setelah enam bulan.
Marullah menjelaskan, biaya sewa rusunawa dengan tipe 36 senilai Rp 550.000 per bulan. Bagi warga yang baru direlokasi akan digratiskan selama enam bulan ke depan, kecuali listrik dan air.
“Kami yakin, ketika mereka berada di sini selama enam bulan, mereka sudah bisa menghasilkan sesuatu,” kata Marullah di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).
Selama kurun waktu enam bulan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan pelatihan keterampilan untuk bekal warga yang direlokasi mendapatkan pekerjaan.
“Enam bulan kemudian mereka Insya Allah akan mendapatkan pekerjaan, mereka menghasilkan sesuatu dan mereka bisa membayar…,” kata Marullah yang seketika kalimatnya terpenggal.
Maruarar yang berada di samping kirinya tiba-tiba membisiki Marullah. Tidak diketahui apa yang disampaikan Maruara. Tak berselang lama, Marullah kembali melanjutkan kalimatnya.
“Sebagian mereka memang sudah ini, sudah punya pekerjaan. Jadi, pekerjaan yang mereka geluti di tempat yang lama itu, masih menghasilkan,” ungkap Marullah setelah mendapatkan bisikan dari Maruarar.
“Enam bulan kemudian pun masih ada (penghasilan), dan Insya Allah mereka bisa membayar Rp 550.000 yang menjadi kewajiban mereka membayar di sini,” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, 139 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol atau kolong jembatan berbagai wilayah di Jakarta direlokasi ke rusunawa.
Sebanyak 44 KK terdiri dari 22 unit tipe 30 dengan biaya retribusi Rp 360.000 per bulan dan 22 unit tipe 36 dengan retribusi Rp 550.00 per bulan.
Kemudian sebanyak 95 KK direlokasi ke Rusunawa Daan Mogot Blok sebanyak 20 unit, Rusunawa Daan Mogot Tower sebanyak 4 unit, Rusunawa Tegal Alur sebanyak 26 unit, Rusunawa PIK I Pulogadung sebanyak 45 unit. Adapun 95 KK itu mendapatkan unit dengan tipe 36.
Di luar 139 KK itu, ada sebanyak 6 KK yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol jembatan Sungai Landak yang akan dipindahkan ke Rusunawa Nagrak. Terakhir, 1 KK yang sebelumnya bermukim di kolong tol Fly Over Basura direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek.
“Untuk warga kolong jembatan dan kolong tol wilayah lainnya, secara bertahap juga akan dilaksanakan perpindahan ke lokasi rusunawa yang masih tersedia sebanyak 874 unit,” ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kelik Indriyanto di Rusunawa Rawa Buaya, Sabtu.
“Di mana pada saat ini jajaran wali kota di wilayah lainnya sedang berproses juga untuk pendataan dan verifikasi kepada warga kolom jembatan dan kolom tol,” kata dia.
Pemprov DKI Jakarta juga akan membebaskan biaya retribusi selama enam bulan untuk warga kolong jembatan yang baru saja dipindahkan.
Namun untuk pembayaran listrik dan air, menjadi tanggung jawab warga untuk membayar sendiri sesuai dengan penggunaan dari masing-masing unit.
“Akan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan, pemberian bantuan natura, dan peralatan serta pemberian akses berusaha atau bekerja dari instansi terkait,” pungkas dia
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/12/2024 06:12
Bareng Tito dan Ara, AHY Relokasi 139 Warga Kolong Tol Angke ke Rusun

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyerahkan kunci rumah susun secara simbolis kepada warga penghuni kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) di Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024). Kegiatan ini merupakan tindakan konkret yang dilakukan pemerintah dalam koordinasi Kemenko Infra.

Pada kesempatan itu, AHY menyampaikan apresiasi kepada para pihak yang telah bekerja keras dalam kegiatan ini, yakni Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan pihak lainnya. Menurutnya, kegiatan ini sangat baik dan positif yang bisa dijadikan langkah awal untuk memberikan kesejahteraan dan memberikan tempat layak huni kepada masyarakat Indonesia.

“Bukan hanya di Jakarta tapi di berbagai kota dan daerah lainnya di Indonesia,” ungkapnya.

Dia menambahkan kegiatan yang dilakukan hari ini sejalan dengan komitmen Kemenko Infrastruktur yang dipimpinnya di bawah Pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kesejahteraan dalam konteks infrastruktur yang bisa menyentuh kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Kehadiran pemerintah sangat penting dan vital untuk mengentaskan kemiskinan agar masyarakat bisa semakin baik kehidupannya.

Foto: Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat menyerahkan kunci rumah susun secara simbolis kepada warga penghuni kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) di Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024). (Dok. Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah)
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat menyerahkan kunci rumah susun secara simbolis kepada warga penghuni kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) di Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024). (Dok. Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah)

“Alhamdulillah, hari ini kita bisa menjadi bagian dari itikad mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia, negara hadir,” imbuhnya.

Pemindahan warga dari kolong jalan tol ke rusun ini, lanjut AHY tidak hanya sebatas memindahkan tempat tidurnya namun lebih kepada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang nantinya lebih baik kedepannya. Termasuk soal penyediaan lapangan kerja dan pekerjaan yang lebih baik lagi.

Warga yang berhasil dipindahkan dari kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat, Jelambar Baru, Jakarta Barat ini, berjumlah 139 kepala keluarga (KK) yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah Khusus Jakarta. Di antaranya, 44 kepala keluarga yang direlokasi ke Rusun Rawa Buaya. Mereka secara sukarela mau pindah guna mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik dan lebih layak huni demi kehidupan lebih baik lagi.

Turut hadir Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, dan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marrullah Matali.

(wur)

30/11/2024 21:35
AHY, Maruarar, dan Tito Karnavian Ikut Serahkan Kunci Rusun untuk 139 KK Warga Kolong Jembatan

AHY, Maruarar, dan Tito Karnavian Ikut Serahkan Kunci Rusun untuk 139 KK Warga Kolong Jembatan
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com –
Sebanyak tiga menteri dan satu wakil menteri kabinet Merah Putih berkumpul untuk menyerahkan secara simbolis kunci rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk warga yang sebelumnya bermukim di kolong jembatan, Sabtu (30/11/2024).
Mereka yang menyerahkan adalah Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali.
Dalam kesempatan ini, hadir juga Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto.
Maruarar dalam sambutannya menceritakan, ia pada Jumat (29/11/2024) malam bersama Marullah sempat menyambangi warga yang bertempat tinggal di kolong jembatan. Beberapa ada yang mau direlokasi, ada juga yang tidak.
Di sana, ia juga berbincang dengan beberapa warga mengenai keluh kesahnya selama tinggal di kolong jembatan.
“Sampai sekitar pukul 01.30 WIB dini hari, masuk ke (kolong) jembatan. Di sana ada yang lahir di situ, punya anak, dan anaknya lahir di situ lagi,” kata Maruarar di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).
“Jadi, yang paling lama itu ada yang tinggal 40 tahun di bawah kolong jembatan,” tambah dia.
Dalam kesempatan yang sama, Kelik mengumumkan, sebanyak 139 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol atau kolong jembatan berbagai wilayah di Jakarta direlokasi ke rusunawa.
Sebanyak 44 KK terdiri dari 22 unit tipe 30 dengan biaya retribusi Rp 360.000 per bulan dan 22 unit tipe 36 dengan retribusi Rp 550.000 per bulan.
Kemudian sebanyak 95 KK direlokasi ke Rusunawa Daan Mogot Blok sebanyak 20 unit, Rusunawa Daan Mogot Tower sebanyak 4 unit, Rusunawa Tegal Alur sebanyak 26 unit, Rusunawa PIK I Pulogadung sebanyak 45 unit. Adapun 95 KK itu mendapatkan unit dengan tipe 36.
Di luar 139 KK itu, ada sebanyak 6 KK yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol jembatan Sungai Landak yang akan dipindahkan ke Rusunawa Nagrak. Terakhir, 1 KK yang sebelumnya bermukim di kolong tol Fly Over Basura direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek.
“Untuk warga kolong jembatan dan kolong tol wilayah lainnya, secara bertahap juga akan dilaksanakan perpindahan ke lokasi rusunawa yang masih tersedia sebanyak 874 unit,” ujar Kelik.
“Di mana pada saat ini jajaran wali kota di wilayah lainnya sedang berproses juga untuk pendataan dan verifikasi kepada warga kolom jembatan dan kolom tol,” kata dia.
Pemprov DKI Jakarta juga akan membebaskan biaya retribusi selama enam bulan untuk warga kolong jembatan yang baru saja dipindahkan.
Namun untuk pembayaran listrik dan air, menjadi tanggung jawab warga untuk membayar sendiri sesuai dengan penggunaan dari masing-masing unit.
“Akan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan, pemberian bantuan natura, dan peralatan serta pemberian akses berusaha atau bekerja dari instansi terkait,” pungkas dia.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/11/2024 18:32
Pemprov DKI Relokasi 139 KK Warga Kolong Tol ke Rusunawa

Pemprov DKI Relokasi 139 KK Warga Kolong Tol ke Rusunawa
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com –
Sebanyak 139 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol atau kolong jembatan berbagai wilayah di Jakarta direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
Hal tersebut diumumkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Kelik Indroyanto dalam acara penyerahan kunci kepada penghuni perpindahan kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) ke Rusunawa Rawa Buaya.
“Terdapat 139 KK yang ber-KTP DKI yang akan dipindahkan ke beberapa lokasi rusunawa yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta,” ujar Kelik di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).
Sebanyak 44 KK terdiri dari 22 unit tipe 30 dengan biaya retribusi Rp 360.000 per bulan dan 22 unit tipe 36 dengan retribusi Rp 550.00 per bulan.
Kemudian sebanyak 95 KK direlokasi ke Rusunawa Daan Mogot Blok sebanyak 20 unit, Rusunawa Daan Mogot Tower sebanyak 4 unit, Rusunawa Tegal Alur sebanyak 26 unit, Rusunawa PIK I Pulogadung sebanyak 45 unit. Adapun 95 KK itu mendapatkan unit dengan tipe 36.
Di luar 139 KK itu, ada sebanyak 6 KK yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol jembatan Sungai Landak yang akan dipindahkan ke Rusunawa Nagrak. Terakhir, 1 KK yang sebelumnya bermukim di kolong tol Fly Over Basura direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek.
“Untuk warga kolong jembatan dan kolong tol wilayah lainnya, secara bertahap juga akan dilaksanakan perpindahan ke lokasi rusunawa yang masih tersedia sebanyak 874 unit,” ujar Kelik.
“Di mana pada saat ini jajaran wali kota di wilayah lainnya sedang berproses juga untuk pendataan dan verifikasi kepada warga kolom jembatan dan kolom tol,” kata dia.
Pemprov DKI Jakarta juga akan membebaskan biaya retribusi selama enam bulan untuk warga kolong jembatan yang baru saja dipindahkan.
Namun untuk pembayaran listrik dan air, menjadi tanggung jawab warga untuk membayar sendiri sesuai dengan penggunaan dari masing-masing unit.
Pemprov DKI Jakarta berjanji akan meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pendapatan warga setelah mereka menempati unit.
“Akan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan, pemberian bantuan natura, dan peralatan serta pemberian akses berusaha atau bekerja dari instansi terkait,” pungkas dia.
Adapun penyerahan kunci secara simbolis dilakukan oleh Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait; Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali.
Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/11/2024 17:30
Menkeu jamin APBN digunakan untuk peningkatan kesejahteraan guru

Presiden Prabowo Subianto (ketiga kiri) bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu\’ti (tengah), Mendagri Tito Karnavian (ketiga kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri), Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kedua kanan), Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kanan) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kiri) bernyanyi pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome, Jakarta, Kamis (28/11/2024). Kegiatan yang mengusung tema Guru Hebat, Indonesia Kuat itu menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru sebagai ujung tombak pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym.

Menkeu jamin APBN digunakan untuk peningkatan kesejahteraan guru
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Jumat, 29 November 2024 – 13:31 WIB

Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjamin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) turut menyasar upaya peningkatan kesejahteraan guru. Hal itu sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto, bahwa guru adalah tonggak berdirinya sebuah negara. Negara yang berhasil adalah negara yang pendidikannya juga berhasil, di mana negara bisa makmur bila pendidikan negara itu berhasil.

“Maka, APBN #UangKita difokuskan juga untuk pendidikan. Salah satunya melalui peningkatan kesejahteraan guru,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram @smindrawati, dikutip di Jakarta, Jumat.

Dia merinci, total anggaran untuk kesejahteraan guru, baik aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN, pada 2025 naik sebesar Rp16,7 triliun menjadi Rp81,6 triliun. Selain itu, untuk meningkatkan layanan pendidikan yang lebih bermutu dan merata, dana sebesar Rp17,5 triliun dialokasikan untuk rehabilitasi, perbaikan, dan renovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta pada tahun depan.

“Upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas pendidik di Indonesia tidak akan berhenti di sini. Kami di Kementerian Keuangan akan terus mendukung segala niatan baik demi meningkatnya kualitas pendidikan di Indonesia,” tutur Menkeu.

Menkeu Sri Mulyani mendampingi Presiden Prabowo saat menghadiri Puncak Hari Guru Nasional 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Dalam kegiatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pendidikan adalah prioritas utama dalam alokasi APBN 2025 di Kabinet Merah Putih.

Kebijakan ini, menurut Presiden, merupakan langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong kebangkitan bangsa Indonesia.

“Karena kesadaran saya, bahwa pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa Indonesia dan bahwa bangsa Indonesia ini tidak ada pilihan, kita harus bangkit atau kita terus menjadi negara yang begitu-begitu saja, negara yang rakyatnya masih banyak yang miskin,” katanya di Velodrom, Jakarta Timur, Kamis (28/11) sore.

Presiden Prabowo membandingkan prioritas anggaran berbagai negara di dunia. Ia menyebut bahwa banyak negara besar, seperti Amerika Serikat dan India, menempatkan pertahanan sebagai prioritas utama dalam APBN mereka. Namun, Presiden menegaskan bahwa pemerintahan saat ini, yang berada di bawah Koalisi Merah Putih, mengambil langkah berbeda dengan menempatkan pendidikan sebagai prioritas nomor satu.

“Dan tidak tanggung-tanggung, saya kira pertama kali dalam sejarah Indonesia, alokasi pendidikan dalam APBN tahun 2025 adalah yang tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia,” ujarnya.

Dilansir dari laman Kementerian Keuangan RI, pemerintah telah menetapkan alokasi prioritas APBN 2025, di mana sektor pendidikan memperoleh porsi Rp724,3 triliun dari target pendapatan negara pada RAPBN 2025 Rp3.005,1 triliun. Dana pendidikan melampaui alokasi perlindungan sosial Rp504,7 triliun, infrastruktur Rp400,3 triliun, kesehatan Rp197,8 triliun, ketahanan pangan Rp139,4 triliun, serta hukum dan hankam Rp375,9 triliun.

Sumber : Antara

29/11/2024 22:11
10 Momen Prabowo Minta Menteri Nyanyi di Acara Hari Guru, Mayor Teddy Turut Bergabung Nasional

Momen Prabowo Minta Menteri Nyanyi di Acara Hari Guru, Mayor Teddy Turut Bergabung
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
kembali meminta jajarannya di
Kabinet Merah Putih
yang hadir dalam acara Puncak Peringatan
Hari Guru nasional
di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024) untuk bernyanyi.
“Sebagai penutup, saya ingin, karena di Indonesia gubernur, menteri, jenderal itu selalu dihormati, selalu dikasih pelayanan yang baik, sekali-kali menteri, jenderal, harus menghibur. Bagaimana? Setuju?” kata Prabowo saat menutup sambutannya, Kamis sore.
Prabowo lantas meminta jajarannya untuk naik ke atas panggung. Di sana, ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Menteri Ketenagakerjaan Yassierly, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Lalu, ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Agus Subiyanto, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya atau
Mayor Teddy
yang namanya berkali-kali diteriakkan oleh para guru juga diminta Prabowo untuk ikut bernyanyi bersama.
“Saya minta para menteri yang memiliki kemampuan menyanyi untuk naik di sini,” kata Prabowo lagi.
Kemudian, para menteri hingga pejabat tinggi turut naik ke atas panggung untuk bernyanyi. Tiga di antaranya adalah Teddy, Sri Mulyani, dan Listyo Sigit.
Lagu pertama yang dinyanyikan adalah Hymne Guru.
Tak beberapa lama, nama Teddy kembali diteriakkan oleh para guru yang membuat Prabowo bertanya-tanya.
“Kok kalian senang sekali sama Teddy, gimana, sih,” tanya Prabowo.
Selanjutnya, nyanyian terus berlanjut. Lagu-lagu dengan tema hari guru dinyanyikan silih berganti, yakni lagu berjudul “Pergi Belajar”, “Kasih Ibu”, dan “Indonesia Jaya”.
Acara lalu ditutup dengan penampilan band Wali yang membawakan sejumlah lagu andalannya.

Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/11/2024 17:48
3 Pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Usai Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan sejumlah pernyataan usai terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2024 pada Rabu 27 November 2024.

Salah satunya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, terdapat sejumlah wilayah yang rawan terjadinya gangguan pada saat proses perhitungan suara Pilkada 2024 atau setelahnya.

Hal tersebut disampaikan setelah melakukan monitoring pengamanan Pilkada 2024 bersama Menteri Koordinator Politik Dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

“Kemudian kita tetap waspada, pasca dari hasil penghitungan nanti, khususnya di wilayah-wilayah yang memang sudah menjadi pantauan kita terkait dengan yang kerawanannya tinggi di beberapa titik,” kata Sigit di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, Rabu 27 November 2024.

Menurut Listyo Sigit, Polri sudah melakukan pemetaan terhadap beberapa wilayah yang rawan akan terjadinya gangguan selama proses Pilkada berlangsung. Beberapa wilayah itu, kata dia, khususnya daerah yang hanya memiliki dua paslon saja.

“Beberapa titik yang sudah dikeluarkan oleh Baintelkam maupun dari Bawaslu dan beberapa tambahan yang ada dua paslon,” sebut Sigit.

Selain itu, dia pun memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di seluruh Indonesia berlangsung aman, damai, dan kondusif. Dia mengajak semua pihak untuk tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan.

“Dari hasil pemantauan bersama melalui posko pengamanan, situasi secara umum masih relatif aman dan terkendali,” papar Listyo Sigit.

Berikut sederet pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dihimpun Tim News Liputan6.com:

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. SE tersebut menjadi pedoman polisi dalam menangani kasus terkait UU ITE…

28/11/2024 17:45
Retribusi BPHTB-PBG Beli Rumah Baru Dihapus, Bos Properti Buka Suara

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah sudah menetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah. Kalangan pengembang meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti agar program ini bisa segera terwujud.

“Sesuai isi SKB, Himperra (Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat) berharap untuk segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah sehingga makin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki rumah,” kata ketua Umum DPP Himperra, Ari Tri Priyono kepada CNBC Indonesia, Kamis (28/11/2024).

Setelah keluarnya SKB 3 menteri ini, pengembang menghimbau agar ada kelanjutan SKB dengan berbagai kementerian lain yang terkait dengan sektor Perumahan Nasional dan Agenda Nasional percepatan program 3 juta Rumah.

Misalnya dengan kementerian ATR/BPN terkait LSD (Lahan Sawah Dilindungi), dan berbagai hal terkait Pensertipikatan. Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Pinjol, Kementerian Lingkungan Hidup terkait Amdal, UPL & UKL, Kementrian ESDM terkait pemanfaat Air tanah dan berbagai lembaga lain seperti PLN serta BPJS-TK.

Foto: Suasana perumahan subsidi pemerintah di Kawasan, Ciseeng Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, (19/2/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Suasana perumahan subsidi pemerintah di Kawasan, Ciseeng Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, (19/2/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

“Yang perlu juga dengan Polri. Beberapa oknum di Kepolisian mendatangi lokasi proyek perumahan, mengecek izinnya, kualitas bangunan, pemanfaatan air tanah atau sumur bor dan lain-lain. Nanti anggota kami di panggil ke Polres, disidik dan dituntut dengan sangkaan atas berbagai pelanggaran menurut mereka terjadi,” kata CEO Riscon Group itu.

Kerja sama dengan berbagai Lembaga itu lanjutnya bertujuan untuk mensukseskan program Pembangunan 3 juta Rumah. Munculnya SKB ini membuat Himperra bakal memberikan piagam dan penghargaan khusus untuk Menteri PKP Maruarar Sirait, Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PU Dody Hanggodo.

“Kami akan menjadi mitra utama pemerintah, bersama bergotong royong dalam penyediaan perumahan untuk rakyat,” ujar Ari.

Sebagai informasi, SKB yang ditanda tangani oleh tiga Menteri itu mengatur tiga hal yang akan membantu kelancaran Program Tiga Juta Rumah, yakni terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Adanya SKB ini membuat biaya pembangunan rumah menjadi lebih murah Selanjutnya. Hitungan Kemendagri, jika BPHTB untuk rumah tipe 36 dihapus, maka harganya bisa turun sekitar Rp 6,25 juta per unit. Kemudian untuk PBG dibebaskan Rp 4,32 juta. Sehingga masyarakat bisa hemat lebih kurang Rp 10,57 juta. Selanjutnya, SKB akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang paling lambat ditargetkan akan selesai pada Desember 2024.

(fys/wur)

28/11/2024 17:35
Tito Karnavian harap kepala daerah baru buat kebijakan yang pro rakyat

Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap kepala daerah yang baru hasil Pilkada Serentak 2024 dapat membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan tepat sasaran.

“Pilkada sedang penghitungan, sebentar lagi kita ada pemimpin baru. Februari ada pemimpin baru di daerah-daerah,” kata Tito saat dijumpai di acara penyerahan kunci di Rusunawa Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Kamis.

Dia sangat berharap kepada yang masih menjabat (penjabat/pj) dan kepala daerah baru agar membuat program yang pro rakyat. “Tolong buat program-program yang pro rakyat,” katanya.

Nisalnya, program rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dengan harga terjangkau seperti di Pasar Rumput di Jakarta Selatan. Sebelumnya, Rusunawa itu disewakan dengan harga Rp3.500.000 namun kini dibanderol seharga Rp1.100.000 dan Rp2.250.000.

Dia juga mengingatkan pada masyarakat terkait kebijakan yang pro rakyat. “Kalau Jakarta mampu masa daerah lain nggak? Kalau nggak mampu berarti pemimpin yang dipilih perlu dipertanyakan,” kata Tito.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pihaknya juga akan terus mengupayakan untuk mewujudkan program 3 juta rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Mohon doanya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan bekerjasama dengan PT Kereta Api dan Perumnas untuk mulai membangun di banyak tempat rumah-rumah buat rakyat di Indonesia,” katanya.

Pihaknya juga sudah bekerjasama dengan Jaksa Agung yang sudah menyerahkan tanah yang besar sekali di Banten dari koruptor.

Dia mengatakan, hal ini merupakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sesuai dengan sila kelima Pancasila. Dia pun berharap agar seluruh pihak juga dapat bahu membahu untuk terus menghadirkan rumah yang layak bagi warga yang membutuhkan.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

28/11/2024 15:02