Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Hotman-Inul Cs Wanti-wanti Warga Bali Ngamuk Pajak Hiburan Dinaikkan

    Hotman-Inul Cs Wanti-wanti Warga Bali Ngamuk Pajak Hiburan Dinaikkan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Hotman Paris, Inul Daratista, dan para pengusaha jasa hiburan lain mewanti-wanti pemerintah soal amukan warga Bali imbas kenaikan pajak hiburan menjadi 40 persen hingga 75 persen.

    Peringatan Hotman ini muncul usai ia dan Inul Cs mendatangi kantor Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Menurutnya, Luhut pun tak setuju dengan kenaikan pajak yang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) tersebut.

    “Ada oknum tertentu yang berambisi entah karena apa bisnis ini (agar) tutup. Padahal, masyarakat Bali akan mengamuk kalau sampai bisnis club di Bali ditutup,” tegas Hotman di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).

    “Karena ribuan turis di Bali itu memang kalau malam tidur? Ya kan pergi ke club. Atau nyatakan saja bisnis pariwisata tutup di Indonesia sekaligus, selesai,” sindirnya kepada pemerintah.

    Ia kemudian menuding ada oknum pejabat yang bermain dalam kenaikan pajak ini. Hotman menyebut pejabat tersebut adalah yang terlibat dalam penyusunan dan pengesahan UU HKPD bersama DPR RI.

    Sayang, Hotman tidak mau menyebut pejabat atau kementerian mana yang dimaksud. Ia hanya memberikan sederet kode, termasuk sosok yang disebutnya sudah berbeda haluan dengan Presiden Joko Widodo.

    “Karena Pak Jokowi, saya tahu juga marah adanya Pasal ini. Jadi, saya mohon ke Pak Jokowi agar pejabat terkait yang menyetujui dan tanpa menyosialisasikan ini (pajak hiburan) 40 persen-75 persen agar diperiksa, bila perlu segera diganti,” pintanya ke Jokowi.

    “Ya saya gak tahu (pejabat yang diduga bermain). Karena setiap uu kan pasti ada pejabat dari pemerintah. Anda sudah tahu lah kalau uu menyangkut ini (HKPD) siapa ya, sudahlah sudah tahu, dan kebetulan sekarang (pejabat tersebut) berbeda haluan,” tutupnya.

    Meski tak menegaskan menteri mana yang dimaksud, ucapan Hotman ini diduga mengarah ke Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani. Pasalnya, UU HKPD ini disusun dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu bersama DPR RI.

    Ia kemudian mendesak para pejabat pemerintah daerah tak perlu mematuhi UU HKPD soal tarif pajak hiburan kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Hotman meminta tarif yang diberlakukan tanpa batas bawah 40 persen.

    Hotman mengutip Pasal 101 UU HKPD yang memperkanankan pemberian insentif fiskal. Lalu, ia mempertegasnya dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

    Penyanyi sekaligus pemilik bisnis karaoke Inul Daratista mengamini pernyataan Hotman. Ia menyebut pertemuan dengan Luhut kali ini untuk mendapatkan pegangan bahwa kenaikan pajak hiburan tersebut tak tepat.

    “Karena dari Bapak Luhut, dan Mendagri (Tito Karnavian) itu sudah memberikan surat edaran yang membuat kita ini punya pegangan. Tapi pegangannya ini mungkin yang kita pikir masih belum kuat. Jadi, harapan saya nanti kepala daerah semuanya mohon memberikan kebijakan langsung,” ucap Inul.

    (skt/pta)

  • Hotman Paris Curiga Ada Pejabat Main di Naik Pajak Hiburan 40 Persen

    Hotman Paris Curiga Ada Pejabat Main di Naik Pajak Hiburan 40 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Hotman Paris Hutapea mengklaim ada oknum pejabat yang bermain dalam kenaikan pajak hiburan menjadi 40-75 persen.

    Pengacara kondang itu mengklaim punya sumber resmi dari Istana Negara. Hotman menegaskan Presiden Joko Widodo pun marah karena tak diberi tahu detail soal UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

    “Kemarin ketemu Pak Mendagri (Tito Karnavian), hari ini bertemu Pak Luhut (menko marves), dua-duanya sependapat bahwa memang angka 40 persen itu tidak masuk di akal. Sepertinya, waktu itu pembahasannya gak sampai ke level atas. Bahkan, menurut sumber yang saya tahu resmi dari Istana, Presiden (Jokowi) pun tidak tahu tentang itu. Berarti ada oknum bawahan yang tidak melaporkan secara detail,” jelas Hotman usai bertemu Luhut di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).

    Hotman memang tidak mau menyebut pejabat atau kementerian mana yang dimaksud. Namun, ia memberikan sederet kode, termasuk sosok yang disebutnya sudah berbeda haluan dengan Jokowi.

    Ia menegaskan masyarakat sudah tahu kementerian mana yang bertugas menyusun UU HKPD ini, bahkan mengesahkannya bersama DPR RI. Hotman lantas mendesak Presiden Jokowi mengevaluasi oknum pejabat yang diduga bermain tersebut.

    “Ada oknum tertentu yang menginginkan bisnis ini tutup di Indonesia dengan memakai itu (UU HKPD), bahkan di daerah sekarang ada yang sudah pakai 75 persen dari gross pendapatan. Coba, masuk di akal gak?” tuturnya.

    “Karena Pak Jokowi saya tahu juga marah adanya pasal ini. Jadi, saya mohon ke Pak Jokowi agar pejabat terkait yang menyetujui dan tanpa menyosialisasikan ini (pajak hiburan) 40 persen-75 persen agar diperiksa, bila perlu segera diganti,” tegas Hotman.

    Pengacara kondang itu mendesak para pejabat pemerintah daerah kembali menetapkan tarif pajak hiburan kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa mengacu tarif lama. Ia mengutip pasal 101 UU HKPD yang memperkenankan adanya insentif fiskal.

    Selain itu, Hotman mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

    (skt/agt)

  • Bahlil Kaget Pajak Hiburan Naik Hingga 75 Persen: Kurang Pas

    Bahlil Kaget Pajak Hiburan Naik Hingga 75 Persen: Kurang Pas

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ikut bersuara soal pajak hiburan yang naik menjadi 40 persen hingga 75 persen.

    Ia mengaku kaget dengan kenaikan pajak tersebut. Pasalnya, kebijakan itu bisa menghambat investasi di Tanah Air.

    “Saya juga kaget pajak hiburan ini. Memang ini akan mengganggu. Feeling saya akan berdampak yang kurang pas,” kata Bahlil dalam dalam konferensi pers Kinerja Investasi 2023, Rabu (24/1).

    Bahlil mengatakan ia memahami kenaikan pajak hiburan dilakukan demi mencapai target penerimaan negara. Namun, kenaikan pajak dinilai bisa membebani bisnis hiburan.

    Karenanya, pemerintah menunda penerapan kenaikan pajak hiburan seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.

    “Pak Luhut, Pak Menko, saya, sudah menyampaikan di-hold (ditunda) dulu, jangan dulu dilakukan, masih membutuhkan kajian,” imbuhnya.

    Kenaikan pajak hiburan diprotes oleh sejumlah pihak termasuk pengacara Hotman Paris. Ia mengklaim kebijakan itu membuat Presiden Jokowi marah.

    Pengacara kondang itu mengklaim Jokowi marah karena tak tahu detail soal kenaikan tarif pajak hiburan di UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

    Klaim ini disampaikan Hotman usai ‘menggeruduk’ kantor Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto untuk meminta solusi terkait kenaikan tarif pajak kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

    “Dari minggu lalu, Pak Jokowi, presiden, tidak dilaporkan detail dan beliau marah. Ini informasi saya dapat minggu lalu. Sejak itulah saya gencar bikin video-video (protes),” ucap Hotman di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/1).

    “Akhirnya Jumat (19/1) lalu rapat kabinet dipimpin Presiden (Jokowi) dan disepakati bahwa pemerintah daerah boleh kembali ke tarif pajak lama, bahkan mengurangi juga boleh,” sambungnya.

    Menurutnya, Presiden Jokowi lantas memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menerbitkan surat edaran (SE). Aturan yang dimaksud Hotman adalah SE Nomor 900.1.131.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU HKPD.

    “Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali pada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi undang-undang, jadi bukan perintah Jokowi ini ya,” klaim Hotman.

    Berdasarkan audiensi dengan Airlangga dan SE mendagri, Hotman mengimbau kepada para pemerintah daerah tak mengerek tarif pajak hiburan.

    “Presiden pun sangat marah atas tarif pajak yang sangat tinggi tersebut dan dengan SE mendagri tersebut intinya boleh kembali pada tarif pajak yang lama. Bahkan, mengurangi pun boleh. Tapi kami mengharapkan kembali ke yang lama sudah cukup,” jelas Hotman.

    Di lain sisi, Hotman menegaskan Presiden Jokowi tidak berani mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk menunda atau membatalkan aturan pajak hiburan 40 persen.

    “Karena saya berkali-kali usul Perppu, tapi Jokowi tidak berani mengeluarkan Perppu. Karena kalau dihitung semuanya bayar pajak 100 persen sama saja membunuh perusahaan,” tandasnya.

    (fby/pta)

  • Hotman Paris Ungkap Alasan Jokowi Murka soal Kenaikan Pajak Hiburan

    Hotman Paris Ungkap Alasan Jokowi Murka soal Kenaikan Pajak Hiburan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pengacara kondang Hotman Paris mengungkap alasan mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah soal kenaikan pajak hiburan 40-75 persen.

    Hotman mengklaim Jokowi marah karena tak tahu detail soal kenaikan tarif pajak hiburan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

    Klaim ini disampaikan Hotman usai menggeruduk kantor Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto untuk meminta solusi terkait kenaikan tarif pajak kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Dia ditemani Inul Daratista dan para pebisnis di sektor jasa hiburan lainnya yang keberatan dengan kenaikan pajak hiburan itu.

    “Dari minggu lalu, Pak Jokowi, presiden, tidak dilaporkan detail dan beliau marah. Ini informasi saya dapat minggu lalu. Sejak itulah saya gencar bikin video-video (protes),” ucap Hotman di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/1).

    “Akhirnya Jumat (19/1) lalu rapat kabinet dipimpin Presiden (Jokowi) dan disepakati bahwa pemerintah daerah boleh kembali ke tarif pajak lama, bahkan mengurangi juga boleh,” sambungnya.

    Hotman mengutip Pasal 101 UU HKPD. Kendati, beleid tersebut tak merinci pemda berhak tak patuh dengan aturan pajak 40-75 persen, namun bisa memberikan insentif fiskal.

    Menurutnya, Presiden Jokowi lantas memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menerbitkan surat edaran (SE). Aturan yang dimaksud Hotman adalah SE Nomor 900.1.131.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU HKPD.

    “Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali pada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi undang-undang, jadi bukan perintah Jokowi ini ya,” klaim Hotman.

    “Cuma ada masalah gubernur yang meminta selain SE mendagri, minta lagi SE menteri keuangan. Tadi saya tanyakan kepada Pak Menko Perekonomian (Airlangga), katanya sudah dibicarakan di Istana, pemda, gubernur, bupati, dan sebagainya tidak memerlukan SE dari menteri keuangan. Cukup surat edaran dari mendagri,” tambah dia.

    Berdasarkan audiensi dengan Airlangga dan SE mendagri, Hotman mengimbau kepada para pemerintah daerah tak mengerek tarif pajak hiburan.

    “Presiden pun sangat marah atas tarif pajak yang sangat tinggi tersebut dan dengan SE mendagri tersebut intinya boleh kembali pada tarif pajak yang lama. Bahkan, mengurangi pun boleh. Tapi kami mengharapkan kembali ke yang lama sudah cukup,” jelas Hotman.

    Hotman menyebut skema ini bukan menunda implementasi UU HKPD. Akan tetapi, ia menegaskan para pengusaha hiburan tetap mengacu pada tarif pajak lama, di mana pemda bisa tak mengikuti UU HKPD berdasarkan SE mendagri.

    Di lain sisi, Hotman menegaskan Presiden Jokowi tidak berani mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menunda atau membatalkan aturan pajak hiburan 40 persen.

    “Karena saya berkali-kali usul perppu, tapi Jokowi tidak berani mengeluarkan perppu. Karena kalau dihitung semuanya bayar pajak 100 persen sama saja membunuh perusahaan,” tandasnya.

    CNNIndonesia.com telah menghubungi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana untuk mengklarifikasi klaim Hotman. Namun, yang bersangkutan belum memberi tanggapan hingga berita ini tayang.

    (skt/del)

  • Hotman Paris Klaim Jokowi Marah soal Pajak Hiburan Naik 40-75 Persen

    Hotman Paris Klaim Jokowi Marah soal Pajak Hiburan Naik 40-75 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Hotman Paris mengklaim Presiden Joko Widodo marah karena tak diberi tahu rincian kenaikan pajak hiburan sebesar 40-75 persen.

    Klaim ini disampaikan Hotman usai menggeruduk kantor Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto. Pengacara kondang itu ditemani Inul Daratista dan para pebisnis di sektor jasa hiburan lainnya yang keberatan dengan kenaikan pajak hiburan Senin (22//1) menggeruduk Airlangga terkait kenaikan pajak itu.

    “Dari minggu lalu, Pak Jokowi, presiden, tidak dilaporkan detail dan beliau marah. Ini informasi saya dapat minggu lalu. Sejak itulah saya gencar bikin video-video (protes),” ucap Hotman usai bertemu Airlangga di Kemenko Perekonomian.

    “Akhirnya Jumat (19/1) lalu rapat kabinet dipimpin Presiden (Jokowi) dan disepakati bahwa pemerintah daerah boleh kembali ke tarif pajak lama, bahkan mengurangi juga boleh,” sambungnya.

    Hotman mengutip pasal 101 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Kendati, beleid tersebut tidak merinci pemda berhak tak patuh dengan aturan pajak 40 persen-75 persen, tetapi bisa memberikan insentif fiskal.

    Menurutnya, Presiden Jokowi lantas memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menerbitkan surat edaran (SE). Aturan yang dimaksud Hotman adalah SE Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

    “Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali kepada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi undang-undang, jadi bukan perintah Jokowi ini ya,” klaim Hotman.

    “Cuma ada masalah gubernur yang meminta selain SE mendagri, minta lagi SE menteri keuangan. Tadi saya tanyakan kepada Pak Menko Perekonomian (Airlangga), katanya sudah dibicarakan di Istana, pemda, gubernur, bupati, dan sebagainya tidak memerlukan SE dari menteri keuangan. Cukup surat edaran dari mendagri,” tambahnya.

    Berdasarkan audiensi dengan Airlangga dan SE mendagri, Hotman mengimbau kepada para pemerintah daerah tak mengerek tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

    “Presiden pun sangat marah atas tarif pajak yang sangat tinggi tersebut dan dengan SE mendagri tersebut intinya boleh kembali pada tarif pajak yang lama. Bahkan, mengurangi pun boleh. Tapi kami mengharapkan kembali ke yang lama sudah cukup,” jelas Hotman.

    Hotman menyebut skema ini bukan menunda implementasi UU HKPD. Akan tetapi, ia menegaskan para pengusaha hiburan tetap mengacu pada tarif pajak lama, di mana pemda bisa tak mengikuti UU HKPD berdasarkan SE mendagri.

    Di lain sisi, Hotman menegaskan Presiden Jokowi tidak berani mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menunda atau membatalkan aturan pajak hiburan 40 persen.

    “Karena saya berkali-kali usul perppu, tapi Jokowi tidak berani mengeluarkan perppu. Karena kalau dihitung semuanya bayar pajak 100 persen sama saja membunuh perusahaan,” tandasnya.

    CNNIndonesia.com telah menghubungi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana untuk mengklarifikasi klaim Hotman. Namun, yang bersangkutan belum memberi tanggapan hingga berita ini tayang.

    (skt/agt)

  • Deret Pejabat RI Kena ‘Colek’ Bjorka di Medsos: Plate Hingga Anies

    Deret Pejabat RI Kena ‘Colek’ Bjorka di Medsos: Plate Hingga Anies

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketika akunnya masih aktif, hacker pembocor banyak data publik Bjorka sempat menandai (tagging) sejumlah pejabat di Twitter sambil melontarkan sejumlah sindiran.

    Diketahui, Bjorka sempat berganti akun, dari mulanya @Bjorkanism menjadi @Bjorxanism. Keduanya kini sudah ditangguhkan (suspended) oleh Twitter. Belum diketahui alasan penangguhannya.

    Bjorka pun mempertanyakan apa alasan penangguhan tersebut kepada Twitter. Menurutnya, aktivitas peretasan ilegal hanya ia lakukan di Telegram, bukan di Twitter. Alhasil, tak ada ketentuan yang dilanggarnya di platform berlogo burung tersebut.

    “karena saya tidak pernah membagikan materi hacking ke twitter sama sekali. semua aktivitas berbahaya yang saya lakukan di telegram. lalu mengapa Anda menangguhkan akun saya sebelumnya? pedoman komunitas mana yang saya langgar? atau Anda hanya ingin bisnis Anda aman di Indonesia?” tulisnya di akun Twitter baru @bjorxanism pada Senin (12/9) siang.

    Kicauan ini sudah menghilang seiring penangguhan akunnya. Sebelum itu, Bjorka sempat ‘mencolek’ sejumlah pejabat dalam cuitannya. Siapa saja?

    Pertama, Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Bjorka saat itu mengaku bukan hendak mengalihkan isu dari kasus Ferdy Sambo yang menjadi tersangka pembunuhan Brigadir J. 

    “Jika ada yang mengira saya di sini untuk mengalihkan kasus Sambo, saya bahkan tidak tahu siapa dia. tapi saya akan membantu untuk membuat @ListyoSigitP dengarkan permintaan kalian,” katanya dalam cuitan tersebut.

    Kedua, Bjorka mencolek korban doxing pertamanya, yakni Menkominfo Johnny G. Plate dan mempertanyakan alasan penggantian nomor ponsel pasca-pembocoran data pribadi politikus Partai NasDem itu.

    “Kenapa Anda mengubah nomor telepon Anda menjadi nomor telepon kami pak? @PlateJohnny ? benarkah nomor indonesia sudah tidak aman lagi digunakan?” tulisnya.

    Ketiga, hacker yang mengklaim berbasis di Warasawa, Polandia, ini menandai Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang baru-baru ini diduga mengalami doxing juga tak luput dari colekan peretas yang tenar ini.

    “gm sir @luhut_binsar,” kicau dia.

    Keempat, Bjorka juga menanyakan kelanjutan kasus Irjen Ferdy sambo kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang merupakan mantan Kapolri.

    “Bagaimana kabarmu pak? @titokarnavian_ ? banyak orang bertanya kepada saya tentang kasus sambo. tapi karena sambo itu orangmu, saya harap kamu punya cukup waktu untuk menjawab pertanyaan dari warga negara Indonesia,” tuturnya.

    Kelima, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bjorka menandai Anies di Twitter sambil membocorkan data pribadinya di Telegram.

    “Sudahkah anda memecahkan masalah banjir dan kemacetan lalu lintas pak @aniesbaswedan ? karena jakarta bukan hanya sudirman dan thamrin,” katanya.

    Para pejabat maupun representasinya yang disebut Bjorka sejauh ini belum merespons permintaan konfirmasi.

    (arh/arh)

  • Darktracer Ungkap Cara Lacak Hacker Bjorka: Transaksi Kripto

    Darktracer Ungkap Cara Lacak Hacker Bjorka: Transaksi Kripto

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Intelijen darkweb Darktracer mengungkap salah satu cara melacak peretas Bjorka, yakni menggunakan mata uang kripto Bitcoin.

    “Ini adalah dompet cryptocurrency Bjorka. Ada transaksi di dompet bitcoin-nya. Ini bisa membantu melacaknya,” tulisnya di akun @darktracer_int, Senin (12/9).

    Dalam cuitan tersebut, Darktracer juga mengunggah link yang merujuk ke transaksi Bjorka serta tangkapan layar jalur transaksinya.

    [Gambas:Twitter]

    Link tersebut memperlihatkan penjelasan mengenai dua transaksi yang diduga dilakukan Bjorka.

    “Alamat ini telah bertransaksi 2 kali di blockchain Bitcoin. Ia telah menerima total 0,00263008 BTC ($58,52) dan telah mengirim total 0,00263008 BTC ($58,52). Nilai saat ini dari alamat ini adalah 0,000000000 BTC ($0,00),” tulis keterangan di situs tersebut.

    Pada laman tersebut juga terdapat keterangan tanggal transaksi terakhir, yaitu pada Jumat (2/9). Transaksi tersebut menghabiskan fee 0.00018984 BTC atau sekitar US$4,22 (Rp62 ribu).

    Meski demikian, Darktracer tidak menjelaskan dengan rinci bagaimana transaksi kripto tersebut dapat digunakan untuk melacak Bjorka yang saat ini sedang sangat populer di tanah air.

    Menanggapi kicauan itu, Bjorka, sebelum akun Twitter-nya dihapus, sempat berkomentar, “Semoga sukses”. Usai akunnya di-suspend, komentar Bjorka pun hilang.

    Bjorka sendiri menjadi sorotan sejak beberapa hari belakangan lewat aksi peretasan dan doxing yang dilakukannya.

    Salah satu yang membuat namanya mendapat sorotan adalah bocornya 1,3 miliar data registrasi SIM Card pada Rabu (31/8).

    Hacker yang mengaku berbasis di Warsawa, Polandia, itu kemudian melanjutkan aksinya dengan membocorkan data surat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Tak puas dengan aksinya, Bjorka kemudian melakukan doxing pada sejumlah pejabat, mulai dari Menkominfo Johnny G. Plate, Dirjen Aptika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Selain itu, Menteri BUMN Erick, pegiat media sosial Denny Siregar, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hingga Mendagri Tito Karnavian.

    (lom/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • Akun Twitter Bjorka Kembali Ditangguhkan, Bocor Data Berhenti?

    Akun Twitter Bjorka Kembali Ditangguhkan, Bocor Data Berhenti?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Akun Twitter baru milik peretas Bjorka @bjorxanism ditangguhkan pada Senin (12/9) sore. Ia menjadikannya ini sebagai waktu istirahat.

    “Ya Twitter saya ditangguhkan lagi. Saya akan istirahat dulu untuk saat ini. Sampai jumpa lagi dan saya cinta kalian semua,” tulisnya di grup telegram Bjorkanism.

    “Tenang saja ini tidak akan lama,” tambahnya.

    Sebelumnya, Bjorka menggunakan akun Twitter @bjorkanism, tetapi akun tersebut ditangguhkan oleh Twitter pada Minggu (11/9). Setelah penangguhan tersebut, Bjorka membuat akun @bjorxanism pada Senin (12/9) sekitar pukul 10 pagi.

    Meski hanya aktif selama beberapa jam, Bjorka terhitung melontarkan belasan cuitan. Salah satu cuitan berisi pertanyaannya soal mengapa akun pertamanya ditangguhkan.

    “Karena saya tidak pernah membagikan materi hacking ke twitter sama sekali. semua aktivitas berbahaya yang saya lakukan di telegram. lalu mengapa Anda menangguhkan akun saya sebelumnya? pedoman komunitas mana yang saya langgar? atau Anda hanya ingin bisnis Anda aman di Indonesia?” tulisnya.

    Sementara itu, beberapa cuitan lain berisi mention pada sejumlah pejabat, di antaranya Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Johnny G. Plate, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    Selain di-mention di Twitter, Tito dan Anies pun mengalami doxing atau pengungkapan identitas pribadi pada Senin (12/9).

    “Kalian dapat menanyakan soal sambo kepadanya. karena sambo adalah orangnya,” tulis Bjorka saat men-doxing Tito.

    “Sudahkah anda memecahkan masalah banjir dan kemacetan lalu lintas pak @aniesbaswedan? karena jakarta bukan hanya sudirman dan thamrin,” katanya dibarengi gambar doxing data-data Anies.

    Doxing dilakukan Bjorka di grup telegram Bjorkanism yang kini memiliki lebih dari 25 ribu pengikut.

    Bjorka juga sempat mengancam membocorkan data Pertamina. Apakah pernyataan Bjorkan terkait penangguhan akun Twitter itu berarti pembocoran datanya batal?

    (lom/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • Bjorka Singgung Sambo Sambil Bocorkan Data Mendagri Tito Karnavian

    Bjorka Singgung Sambo Sambil Bocorkan Data Mendagri Tito Karnavian

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diduga jadi korban doxing peretas Bjorka yang mengaitkannya dengan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.

    “Kalian dapat menanyakan soal sambo kepadanya. Karena sambo adalah orangnya,” tulis Bjorka di grup Telegram pada Senin (12/9).

    Sama seperti sebelumnya, bersama narasi tersebut Bjorka juga mengunggah gambar yang memuat data-data seperti nama, nomor telepon, NIK, nomor KK, alamat, golongan darah, hingga data vaksin.

    Doxing sendiri merupakan tindakan mengungkapkan informasi identitas tentang seseorang secara online, mulai dari nama asli, alamat rumah, tempat kerja, telepon, keuangan, hingga informasi pribadi lainnya. Informasi tersebut lantas diedarkan oleh pelaku ke publik tanpa seizin korban.

    Hingga saat ini total tujuh orang telah menjadi sasaran doxing peretas yang mulai populer karena kasus kebocoran 1,3 miliar data registrasi SIM Card ini.

    Korban doxing Bjorka di antaranya adalah Menkominfo Johnny G. Plate, Dirjen Aptika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri BUMN Erick, pegiat media sosial Denny Siregar, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    Belum diketahui dari mana Bjorka mendapatkan data-data pribadi tersebut.

    Namun salah satu alasan doxing diduga karena banyaknya permintaan dari anggota grup Bjorkanism, seperti doxing yang dilakukan pada Tito kali ini.

    CNNIndonesia.com sudah menghubungi Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan untuk mengonfirmasi kasus doxing ini, tetapi Benni masih belum memberikan respons.

    Bjorka lakukan doxing terhadap data pribadi Mendagri Tito Karnavian di grup Telegram. (Foto: Arsip Istimewa)

    Selain aktif di Telegram, Bjorka juga diketahui aktif di Twitter lewat akun barunya @bjorxanism. Sebelumnya, peretas ini menggunakan akun @bjorkanism, tetapi ditangguhkan oleh pihak Twitter.

    Dalam akun barunya, Bjorka menyebut misinya saat ini adalah menolong siapa saja yang membutuhkan, termasuk menghubungkan masyarakat Indonesia dengan pejabat.

    “Misi saya hanya untuk membantu siapa saja yang membutuhkan bantuan. termasuk membantu warga negara indonesia yang ingin menghubungi dan bertanya kepada pimpinannya. setidaknya mereka merasakan bagaimana rasanya menerima spam,” tulisnya.

    (lom/asa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Bjorka Jawab Tantangan Denny Siregar, Bocorkan Data Anies Baswedan

    Bjorka Jawab Tantangan Denny Siregar, Bocorkan Data Anies Baswedan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi tokoh berikutnya yang menjadi korban pembocoran data pribadi (doxing) hacker Bjorka.

    Lewat grup telegramnya, pengguna BreachForums itu membocorkan data pribadi Anies antara lain berupa nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat rumah, dan sejumlah nomor telepon.

    “Have you solved the problem of flooding and traffic jam sir? because Jakarta is not only sudirman and thamrin,” tulis Bjorka dalam keterangannya (sudahkah Anda menyelesaikan banjir dan macet, tuan? karena Jakarta bukan hanya sudirman dan thamrin).

    have you solved the problem of flooding and traffic jam sir @aniesbaswedan? because jakarta is not only sudirman and thamrin

    — Bjorka (@bjorxanism) September 12, 2022

    Aksi Bjorka terhadap Anies seolah menjawab tantangan aktivis politik media sosial Denny Siregar yang sebelumnya juga menjadi sasaran doxing Bjorka.

    “Hai @Dennysiregar7. Bagaimana rasanya hidup menggunakan uang pajak dari orang Indonesia tapi malah menggunakan internet untuk mempolarisasi orang?” demikian bunyi kicauan dalam bahasa Inggris itu.

    Denny pun menjawabnya sambil menantang Bjorka untuk membocorkan data-data Anies Baswedan, dengan asumsi bahwa Bjorka merupakan warga lokal barisan ‘kadrun’.

    “Coba suruh si Bjorka itu untuk spill datanya Anies Baswedan. Pasti enggak berani,” cuitnya diikuti dengan emoticon tertawa.

    Bjorka kini memiliki akun twitter baru bernama bjorxanism. Akun itu dibuat setelah akun pertama Bjorka tumbang.

    Pantauan CNNIndonesia.com, akun tersebut hanya mengikuti satu akun yakni penyanyi Bjork. Namun ia sudah memiliki 28,9 ribu pengikut meski baru dibuat.

    Tak hanya itu, Bjorka juga membuat situs bjork.ai untuk warganet yang ingin melihat aksinya. Di situs tersebut tertera alamat telegram milik Bjorka.

    “Misi saya adalah membantu siapa pun yang membutuhkan, termasuk warga Indonesia yang ingin mengontak dan menanyakan para pemimpinnya. Paling tidak, para pejabat itu merasakan ketika mereka menerima spam,” tulis Bjorka di akun Twitter.

    my mission is just to help anyone who needs help. including helping indonesian citizens who want to contact and ask their leaders. at least they feel how it feels when they receive spam

    — Bjorka (@bjorxanism) September 12, 2022

    Pihak Anies sendiri belum memberi respons soal doxing oleh hacker Bjorka ini.

    Masuknya Anies ke dalam serangan Bjorka menambah panjang daftar tokoh-tokoh yang menjadi korban serangan hacker itu.

    Sebelumnya, ada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate; Ketua DPR, Puan Maharani; Mendagri, Tito Karnavian; dan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang telah menjadi sasaran Bjorka.

    Bjorka membocorkan data pribadi Gubernur DKI Anies Baswedan di Telegram. (Foto: Arsip Istimewa) (lth/arh)

    [Gambas:Video CNN]