Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Golkar tawarkan konsep ala “konvensi” untuk pilkada lewat DPRD

    Golkar tawarkan konsep ala “konvensi” untuk pilkada lewat DPRD

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya menawarkan konsep pemilihan kepala daerah melalui DPRD dengan metode seperti menggelar konvensi.

    “Jadi semacam ada proses ya setengah konvensi lah, semacam begitu. Ini contoh ya, contoh,” kata Bahlil dalam pidato refleksi kinerja Partai Golkar 2024 di kantor DPP Partai Golkar, Selasa.

    Proses pemilihan ala konvensi itu, lanjut Bahlil, dapat dimulai dengan partai yang melalukan survei ke masyarakat untuk mencari tokoh-tokoh yang layak menjadi kepala daerah.

    Setelah survei, tokoh-tokoh pilihan masyarakat berdasarkan survei tersebut lalu disodorkan ke pihak DPRD untuk dipilih secara langsung.

    Dengan demikian, DPRD dapat berperan sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam memilih kepala daerah.

    Bahlil melanjutkan Golkar akan menjadi partai pertama yang siap untuk mengkaji dan berperan dalam pemberlakuan sistem tersebut jika akhirnya disetujui oleh legislatif dan eksekutif.

    “Golkar kan partai yang berpengalaman kalau disuruh buat konvensi dan dieksekusi hasilnya. Kalau partai yang lain belum tentu kan, kira-kira begitu,” jelas Bahlil.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyetujui rencana yang mengemuka terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat dilakukan dan diwakili melalui dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

    Menurut dia, belajar dari penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, ada biaya besar yang harus dikeluarkan dalam pesta demokrasi bersifat langsung tersebut dan sebenarnya bisa dilakukan melalui mekanisme demokrasi yang lain.

    “Saya sependapat tentunya, kita melihat sendirilah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada. Belum lagi ada beberapa daerah-daerah yang kita lihat terjadi kekerasan, dari dahulu saya mengatakan pilkada asimetris, salah satunya melalui DPRD ‘kan,” kata Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Meski menyetujui usulan pilkada lebih baik dilangsungkan di DPRD, dia mengatakan bahwa usulan tersebut memerlukan kajian, termasuk di bawah kementeriannya.

    Mendagri masih menantikan kajian-kajian lain dari berbagai pihak seperti dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI maupun dari kalangan akademikus.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • PDIP Geram, Minta Jokowi Tak Bawa Megawati soal Presiden 3 Periode

    PDIP Geram, Minta Jokowi Tak Bawa Megawati soal Presiden 3 Periode

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Juru Bicara PDIP, Guntur Romli mengingatkan Presiden RI Ketujuh, Joko Widodo alias Jokowi tak perlu menyebut nama Ketua Umum Megawati Soekarnoputri soal isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

    Menurut Guntur, Megawati sejak awal sudah tegas menolak wacana tersebut. Penolakan itu kata dia bahkan telah disampaikan pada tiga kesempatan yang berbeda.

    “Dalam bantahannya Jokowi juga tidak perlu membawa-bawa nama Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Prof Dr Hj Megawati Soekarnoputri yang sejak awal sudah menegaskan penolakan terhadap permintaan tiga periode dan perpanjangan masa jabatan karena bertentangan dengan konstitusi,” kata Guntur kepada CNNIndonesia.com, Selasa (31/12).

    Tiga kesempatan itu pertama, saat perayaan hari ulang tahun PDIP 10 Januari 2023. Kedua, saat Talkshow bersama Rosi di Kompas TV pada 8 Februari 2024. Dan ketiga, dalam acara penyerahan duplikat Bendera Pusaka di Balai Samudra, 5 Agustus 2024.

    Pernyataan itu disampaikan Guntur merespons bantahan Jokowi terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengaku tak pernah meminta perpanjangan jabatan Presiden kepada siapapun. Dia juga menantang agar hal itu ditanyakan langsung kepada Megawati.

    “Tanyakan saja ke Bu Mega, Mbak Puan, tanyakan saja ke partai. Kapan, di mana, siapa yang saya utus, enggak pernah ada,” kata Jokowi di Solo, Senin (30/12).

    Meski begitu, Guntur menganggap bantahan Jokowi yang tak pernah meminta perpanjangan masa jabatan presiden hanya lelucon. Dia menjelaskan tiga indikasi kuat Jokowi sempat punya keinginan memperpanjang masa jabatannya.

    Pertama, kata Guntur, wacana perpanjangan masa jabatan presiden sempat santer disuarakan oleh para menteri Jokowi kala itu. Mereka seperti Airlangga Hartarto (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Zulkifli Hasan (PAN), Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Tito Karnavian.

    “Jokowi sendiri tidak pernah memberikan teguran dan sanksi kepada mereka hingga akhir periode Jokowi,” kata Guntur.

    Jokowi, kata dia, juga diam saat isu tersebut kencang disampaikan dalam forum relawan, seperti Projo lewat acara “Musra”. Dalam acara itu, Guntur bilang, awalnya membawa tema mencari ‘penerus Jokowi’ tapi kemudian meneriakkan Jokowi 3 Periode.

    Lalu ada deklarasi Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) yang mendukung tiga periode dalam acara yang juga dihadiri Jokowi.

    Kedua, menurut Guntur, Jokowi tak pernah marah kepada orang-orang terdekatnya yang mendorong wacana itu. Padahal, kata dia, Jokowi sempat menyebut isu tiga periode telah menampar wajahnya.

    “Masa iya, kita tidak marah pada orang yang menampar dan menjerumuskan kita. Kecuali sudah direncanakan suatu skenario kepura-pura-an. Pura-pura mengingkari padahal dia sendiri yang menyuruh,” kata dia.

    Ketiga, wacana tiga presiden tiga periode juga sengaja diorkestrasi oleh Istana. Guntur menyebut upaya itu dilakukan dengan narasi kepuasan terhadap Jokowi yang direproduksi terus menerus bersamaan dengan perpanjang masa jabatan Presiden.

    “Publik juga terus dihujani hasil survei-survei kepuasan publik yang sangat tinggi yang diframing sebagai dukungan rakyat agar Jokowi memimpin kembali,” kata dia.

    Dengan alasan itu, Guntur menyebut Jokowi tak perlu mengelak. Menurut dia, keinginan Jokowi yang sempat ingin memperpanjang masa jabatannya sudah diketahui publik.

    “Berdasarkan alasan-alasan di atas maka bantahan Jokowi terkait permintaan dan wacana 3 periode hanya menjadi bahan tertawaan publik karena bertentangan dengan bukti-bukti yang ada selama ini,” katanya.

    (thr/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Bukan Cuma DKI, Banyak Daerah yang Serapan Anggaran Tak Maksimal

    Bukan Cuma DKI, Banyak Daerah yang Serapan Anggaran Tak Maksimal

    JAKARTA – Serapan anggaran di DKI — tersisa waktu tinggal dua bulan — masih jauh dari angka 90 persen. Bersyukurlah Jakarta, karena urusan kurang optimalnya penyerapan anggaran, jadi permasalahan banyak daerah.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bilang, masih banyak wilayah lain yang serapan anggarannya tidak sesuai target. Sayangnya, Tito tidak menyebut secara spesifik nama-nama daerahnya.

    “Saya lihat dari minggu lalu, laporan dari Dirjen Keuangan Daerah, ternyata banyak sekali daerah-daerah (tak mencapai target serapan anggaran). Saya enggak katakan Jakarta, ya, daerah-daerah yang daya serapnya baru 60-an persen. Padahal ini sudah dua bulan lagi,” ucap Tito di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (1/11/2019).

    Mantan Kapolri ini mengatakan, tiap anggaran yang digunakan harus dipastikan penggunaannya bisa dirasakan oleh masyarakat. Jangan sampai, kata dia, anggaran belanja modal yang terpakai itu hanya dinikmati oleh pejabat daerah saja.

    “Saya membayangkan kalau 60 persen itu belanja pegawai dan belanja barang saja, berarti yang menikmati ini pegawai. Nah, yang dinikmati masyarakat mana? Itu kuncinya di belanja modal,” jelas Tito.

    Untuk mencegah anggaran belanja modal itu tak bisa dinikmati masyarakat, Tito bilang, Kemendagri bakal meminta kepala daerah, DPRD, berbagai lembaga pengawas serta KPK, dan BPK untuk terus memeloti anggaran yang ada. Tujuannya, agar dana yang ada tersebut benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Apalagi Tito sudah mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo supaya setiap anggaran daerah benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat.

    “Daerah harus menyesuaikan, di mana harus ada program yang menyentuh untuk pembangunan SDM, khususnya bidang kesehatan dan pendidikan, stunting, misalnya,” tegasnya.

    Selain soal anggaran daerah yang harus diserap namun peruntukannya jelas bagi masyarakat, dia juga mengatakan, pemerintah daerah harus benar-benar membuka ruang bagi kemudahan investasi. “Jangan dipersulit. Nanti begitu swasta masuk belum apa-apa, ‘saya dapat apa?’. Lah kalau sudah kayak gitu, kita akan tegas,” ungkapnya.

    Bakal adakan pertemuan dengan kepala daerah

    Untuk menyamakan frekuensi soal pemanfaatan anggaran, pertengahan bulan ini, Kemendagri akan mengumpulkan kepala daerah bersama dengan penegak hukum. Nanti Jokowi akan kembali menyampaikan visi dan misi di periode kedua kepemimpinannya.

    “Nanti pak Presiden akan menyampaikan visi-misi, sehingga seluruh kepala daerah paham visi-misinya apa, sehingga bisa masuk dalam rancangan APBD, di samping kebutuhan khas daerahnya masing-masing,” kata Tito.

    “Kemudian para Menko dan Menteri terkait juga akan menjabarkan semua program, lalu ada panel dan tanya jawab, lalu kita juga akan undang pengawas, KPK, BPK, BPKP dan lain-lain untuk menyampaikan pokok-pokok pandangannya,” imbuhnya.

    Tito mengatakan, dari pertemuan itu diharap semua unsur pejabat pemerintah daerah mampu memahami secara menyeluruh terkait program prioritas nasional yang akan diimplementasikan dalam program di daerah masing-masing.

    “Sehingga begitu pulang ke daerah, semua paham visi-misi Pemerintah Pusat, setelah itu APBD nya direvisi sesuaikan dengan poin-poin itu, di samping kebutuhan daerah,” tutupnya.

  • Kilas balik perjalanan UU DKJ

    Kilas balik perjalanan UU DKJ

    Jakarta (ANTARA) – Kota Jakarta punya perjalanan cukup panjang menyoal penamaan dan statusnya, terhitung sejak abad ke-14, kala masih bernama Sunda Kelapa dan menjadi pusat pelabuhan Kerajaan Padjadjaran.

    Di antara nama-nama dan status yang pernah melekat pada kota ini, Daerah Khusus Ibukota (DKI) menjadi salah satu yang paling dikenal karena disandang cukup lama oleh Jakarta, tercatat sejak tahun 1961.

    Lalu, setelah lebih dari 40 tahun, Kota Jakarta pun bersiap diganti statusnya menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Penggantian tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang disahkan pada 15 Februari 2022.

    Wakil Presiden periode 2019-2024 Ma’ruf Amin dalam lawatannya ke Shanghai, Tiongkok pada 19 September 2023 menyinggung terkait penamaan DKJ ini, sekaligus membahas sekilas tentang pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) DKJ. RUU itu memuat konsep Daerah Khusus Jakarta menjadi kota global dan pusat ekonomi terbesar di Indonesia.

    Pembahasan RUU DKJ menjadi konsekuensi atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Sembari pembahasan RUU berjalan, tim khusus (timsus) penyusun dan penyempurnaan usulan untuk naskah akademik dan RUU DKJ pun dibentuk.

    Di sela pembahasan itu, nama Daerah Khusus Ekonomi Jakarta muncul. Ini dikatakan menjadi pilihan nama baru selain DKJ.

    Hampir tiga bulan berselang, yakni pada 4 Desember 2023, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui RUU DKJ untuk dibahas di tingkatan selanjutnya, dan sehari setelahnya DPR RI melalui rapat paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 menyatakan RUU DKJ sebagai usul inisiatif DPR.

    Berganti tahun, DPR RI pada 28 Maret 2024 mengesahkan RUU DKJ menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024.

    Semester pertama tahun 2024, atau tepatnya Kamis, 25 April 2024 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta ditandatangani oleh Presiden (saat itu Joko Widodo).

    Penandatanganan ini dengan pertimbangan bahwa perlunya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat khusus untuk menghormati kesejarahan, ciri khas, dan karakteristik kekhususan Jakarta.

    Mendagri Tito Karnavian (tengah) bersama jajarannya menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Baleg DPR menargetkan pembahasan RUU DKJ selesai disahkan pada 4 April 2024 pascapengiriman daftar inventarisir masalah (DIM) dari pemerintah resmi dibahas hari ini. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt.

    Pasal 1 ayat 1 dan 2 UU tersebut menyatakan bahwa Provinsi DKJ adalah provinsi dengan kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Kekhususan pemerintahan yang dimaksud yaitu terkait pelaksanaan fungsi sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global.

    UU tersebut juga mengatur kedudukan dan fungsi, batas dan pembagian wilayah, asas dan susunan pemerintahan, dewan kota/dewan kabupaten dan lembaga musyawarah kelurahan. Lalu, urusan pemerintahan dan kewenangan khusus, kerja sama dalam dan luar negeri, pendanaan, serta kawasan aglomerasi DKJ.

    Selain itu, Pasal 71 UU ini mengamanatkan bahwa peraturan pelaksanaan atas UU DKJ ditetapkan paling lama dua tahun terhitung sejak UU ini diundangkan.

    Sayangnya, UU tersebut belum dapat berlaku lantaran ada ketentuan dalam Pasal 73 yang menerangkan bahwa UU tersebut berlaku pada saat ditetapkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota.

    Dalam perjalanannya, bahkan belum berusia setahun, hadirnya UU Nomor 2 Tahun 2024 ternyata dianggap belum mengatur secara tegas perubahan nomenklatur (nama) jabatan dan status pemerintahan di Jakarta usai ibu kota pindah ke IKN. Atas alasan itu, Baleg DPR merancang perubahan atas undang-undang tersebut.

    Pada Selasa, 19 November 2024, DPR RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi Undang-Undang.

    Perubahan ini terdiri dari penyisipan empat pasal terkait pengaturan perubahan nomenklatur (nama) jabatan, yakni Pasal 70A, 70B, 70C, dan 70D, di antara Pasal 70 dan 71 UU DKJ.

    Ini diperlukan guna menjamin perubahan kedudukan Provinsi Jakarta diikuti dengan perubahan nomenklatur jabatan gubernur, wakil gubernur, anggota DPRD, anggota DPD dan anggota DPR daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jakarta hasil Pemilu 2024.

    Dengan begitu, jabatan gubernur dan wakil gubernur, anggota DPRD, serta anggota DPD dan anggota DPR daerah pemilihan Dapil Provinsi Jakarta hasil Pilkada 2024 nantinya dinyatakan sebagai gubernur dan wakil gubernur DKJ, anggota DPRD DKJ, dan anggota DPD dan DPR Dapil DKJ.

    Selain itu, terdapat pula perubahan dalam ketentuan mengingat angka 1 UU DKJ, yaitu dengan menambahkan ayat (2) pada ketentuan Pasal 22D UU DKJ.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan revisi UU DKJ dilakukan untuk memberikan kepastian transisi penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mengidentifikasi adanya celah hukum dalam proses transisi penyelenggaraan pemerintahan.

    Pada bulan yang sama atau tepatnya 30 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan nomenklatur jabatan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta hasil Pilkada 2024.

    Dalam UU tersebut, dinyatakan bahwa pemindahan resmi ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, masih menunggu keputusan Presiden.

    Lalu bagaimana dengan status Jakarta? Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara hingga Presiden Prabowo menandatangani Keppres tentang pemindahan ibu kota.

    Menurut Supratman, Presiden akan menandatangani keppres tersebut apabila infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah terbangun dengan baik.

    Jadi, setelah infrastruktur dibangun dan keppres sudah ditandatangani, barulah status ibu kota berpindah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Adapun pembangunan infrastruktur bisa memakan waktu beberapa tahun ke depan. Salah satu infrastruktur yang harus dikebut yakni di bidang pemerintahan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Merujuk data per 30 Oktober lalu, progres rata-rata pembangunan Ibu Kota Nusantara mencapai 87 persen.

    Hingga penghujung tahun ini, bahkan jabatan Penjabat (Pj.) Gubernur Jakarta pun masih menyandang DKI. Pun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan DPRD juga masih menyematkan DKI bukannya DKJ.

    Halaman selanjutnya: Kekhususan Jakarta

    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri Sebut Natal 2024 Istimewa, Ini Sebabnya

    Wamendagri Sebut Natal 2024 Istimewa, Ini Sebabnya

    Jakarta: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut natal tahun ini istimewa, sebab dirinya menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pengamanan hari raya itu. Salah satunya, dengan melakukan pelayanan publik secara langsung.

    Bima Arya memberikan pelayanan pencatatan sipil bagi bayi yang lahir pada 25 Desember 2024, di Kota Bandung. Bima didampingi oleh Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Bandung Tatang Muhtar.

    “Jadi ini hari istimewa, karena saya bersama Pak Kadis, Pak Tatang, ini mengunjungi Rumah Sakit Melinda yang telah bekerja sama dengan sangat baik, dengan Capil (Dinas Dukcapil), dengan pemerintah, untuk menerbitkan tiga dokumen kependudukan sekaligus,” kata Bima dalam keterangan yang dilansir, Rabu, 25 Desember 2024. 

    Hal tersebut diungkap Bima, ketika mengunjungi Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Melinda, Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar). Bima menyerahkan dokumen kependudukan lengkap berupa akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), dan Kartu Keluarga (KK) yang telah diperbarui.
     

    Kehadirannya di RSIA Melinda menjadi pesan yang kuat tentang pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah (Pemda), rumah sakit, dan masyarakat dalam memastikan hak kependudukan terpenuhi, bahkan di tengah momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Bima pun mengapresiasi rumah sakit di Kota Bandung yang telah menjalin kerja sama dengan Dinas Dukcapil setempat dalam menerbitkan akta kelahiran, KIA, dan KK bagi pasiennya. Dia berharap praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

    “Kerja sama dengan rumah sakit yang bisa menerbitkan three in one ini mudah-mudahan bisa ditiru oleh kota-kota lainnya di Indonesia,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Bima menekankan pentingnya layanan kependudukan tersebut bagi masyarakat. Ketika seorang bayi baru lahir, ia harus segera mendapatkan haknya sebagai warga negara, seperti pencatatan kelahiran, penerbitan akta kelahiran, serta akses terhadap identitas resmi.

    “Jadi saya apresiasi ini untuk Capil (Dinas Dukcapil) di Kota Bandung, juga dukungan dari provinsi, dan tentunya kerja sama dengan Rumah Sakit Melinda yang sangat bagus [bisa] jadi contoh kolaborasi antara pemerintahan dan rumah sakit di kota-kota lain,” tutupnya.

    Adapun kunjungan kerja Bima Arya ke Kota Bandung dalam rangka memastikan perayaan Natal tahun ini berjalan aman, damai, dan lancar. Selain itu, ia juga hendak memastikan proses pelayanan publik selama periode Nataru tetap berjalan optimal.

    Hal ini sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian agar jajaran Pemda terus memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik, terutama di tengah libur Nataru.

    Jakarta: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut natal tahun ini istimewa, sebab dirinya menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pengamanan hari raya itu. Salah satunya, dengan melakukan pelayanan publik secara langsung.
     
    Bima Arya memberikan pelayanan pencatatan sipil bagi bayi yang lahir pada 25 Desember 2024, di Kota Bandung. Bima didampingi oleh Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Bandung Tatang Muhtar.
     
    “Jadi ini hari istimewa, karena saya bersama Pak Kadis, Pak Tatang, ini mengunjungi Rumah Sakit Melinda yang telah bekerja sama dengan sangat baik, dengan Capil (Dinas Dukcapil), dengan pemerintah, untuk menerbitkan tiga dokumen kependudukan sekaligus,” kata Bima dalam keterangan yang dilansir, Rabu, 25 Desember 2024. 
    Hal tersebut diungkap Bima, ketika mengunjungi Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Melinda, Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar). Bima menyerahkan dokumen kependudukan lengkap berupa akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), dan Kartu Keluarga (KK) yang telah diperbarui.
     

    Kehadirannya di RSIA Melinda menjadi pesan yang kuat tentang pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah (Pemda), rumah sakit, dan masyarakat dalam memastikan hak kependudukan terpenuhi, bahkan di tengah momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
     
    Bima pun mengapresiasi rumah sakit di Kota Bandung yang telah menjalin kerja sama dengan Dinas Dukcapil setempat dalam menerbitkan akta kelahiran, KIA, dan KK bagi pasiennya. Dia berharap praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
     
    “Kerja sama dengan rumah sakit yang bisa menerbitkan three in one ini mudah-mudahan bisa ditiru oleh kota-kota lainnya di Indonesia,” ungkapnya.
     
    Lebih lanjut, Bima menekankan pentingnya layanan kependudukan tersebut bagi masyarakat. Ketika seorang bayi baru lahir, ia harus segera mendapatkan haknya sebagai warga negara, seperti pencatatan kelahiran, penerbitan akta kelahiran, serta akses terhadap identitas resmi.
     
    “Jadi saya apresiasi ini untuk Capil (Dinas Dukcapil) di Kota Bandung, juga dukungan dari provinsi, dan tentunya kerja sama dengan Rumah Sakit Melinda yang sangat bagus [bisa] jadi contoh kolaborasi antara pemerintahan dan rumah sakit di kota-kota lain,” tutupnya.
     
    Adapun kunjungan kerja Bima Arya ke Kota Bandung dalam rangka memastikan perayaan Natal tahun ini berjalan aman, damai, dan lancar. Selain itu, ia juga hendak memastikan proses pelayanan publik selama periode Nataru tetap berjalan optimal.
     
    Hal ini sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian agar jajaran Pemda terus memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik, terutama di tengah libur Nataru.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • HUT Ke-58, Dharma Jaya Berkomitmen Jaga Ketahanan Pangan di Jakarta

    HUT Ke-58, Dharma Jaya Berkomitmen Jaga Ketahanan Pangan di Jakarta

    loading…

    Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengapresiasi capaian Perumda Dharma Jaya yang berkomitmen dalam menjaga ketahanan pangan Jakarta. Foto: Ist

    JAKARTA – HUT ke-58 BUMD Dharma Jaya berkomitmen menjaga ketahanan pangan di Jakarta. Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman berharap dapat berkontribusi memenuhi protein hewani di Jakarta hingga memperluas bisnisnya ke skala nasional.

    “Perjalanan 58 tahun itu waktu yang tidak sebentar. Banyak yang sudah kita lalui, fase naik maupun turun, terutama saat Covid-19. Saya berpikir Dharma Jaya sudah harus mengembangkan diri lebih berperan di nasional,” ujar Raditya, Selasa (24/12/2024).

    Ke depan, pihaknya berfokus untuk mengembangkan dengan berbagai diversifikasi usaha agar bisa berperan di tingkat nasional. Dia akan meningkatkan performa bisnis dan mendukung program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami akan mencoba untuk mendiversifikasi usaha. Contohnya, tahun depan kami berencana membangun cold storage berkapasitas 5 ribu ton dan pengembangan sapi perah. Ini sesuai dengan program Presiden untuk meningkatkan produksi susu,” katanya.

    Pembangunan di lahan milik Perumda Dharma Jaya, Cakung, Jakarta Timur akan memperluas cold storage tersebut dengan tambahan kapasitas 5.000 ton lagi.

    Sehingga, cold storage mampu menjadi tempat penyimpanan cadangan atau stok protein hewani dengan total kapasitas sebesar 10 ribu ton.

    “Jakarta akan menjadi kota global dan salah satu syarat menjadi kota global adalah adanya ketahanan pangan,” ucapnya.

    Untuk pengembangan sapi perah, Raditya mengungkapkan tahun depan akan menjalin kemitraan dengan para peternak sapi perah. Kemudian, tahun 2026 dia berharap perusahaannya memiliki kandang peternakan sapi perah di dataran tinggi Jawa Timur atau Jawa Tengah.

    Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengapresiasi capaian Perumda Dharma Jaya yang berkomitmen dalam menjaga ketahanan pangan Jakarta.

    Dia berharap Perumda Dharma Jaya semakin meningkatkan kinerja, menguatkan kolaborasi dan sinergi agar bisa meningkatkan performa bisnis serta berkontribusi bagi Pemprov Jakarta dan kesejahteraan masyarakat.

    Selain itu, Pj Gubernur menyampaikan sambutan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat penyerahan penghargaan pengelolaan APBD bahwa banyak BUMD di berbagai daerah memiliki performa bisnis tidak sehat. Dia berharap Dharma Jaya mampu menjadi BUMD sehat dengan mengembangkan usahanya dengan melakukan diversifikasi di berbagai bidang.

    (jon)

  • Mendagri dukung sukseskan perayaan Natal Nasional 2024

    Mendagri dukung sukseskan perayaan Natal Nasional 2024

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan perayaan Natal Nasional 2024 yang akan berlangsung pada 28 Desember 2024 di Indonesia Arena Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

    Dukungan itu disampaikan Tito saat menerima audiensi Ketua Umum Panitia Natal Nasional 2024 Thomas AM Djiwandono di Ruang Rapat Mendagri Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (20/12).

    Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum Panitia didampingi beberapa anggota, yakni Irjen Pol (Purn) Heribertus Dahana sebagai Koordinator Bidang Pengerahan Massa, Brigjen Pol Aldrin Hutabarat sebagai Wakil Koordinator Bidang Keamanan, dan Yustinus Prastowo sebagai Wakil Sekretaris Umum.

    Adapun Mendagri didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir dan Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga yang juga anggota Bidang Sekretariat Panitia Natal Nasional 2024.

    Thomas melaporkan rencana perayaan Natal Nasional 2024. Selain menggelar puncak perayaan Natal di Indonesia Arena GBK, Panitia juga telah menggelar sejumlah rangkaian kegiatan.

    Hal ini seperti kegiatan bakti sosial yang berlangsung di berbagai daerah. Ini termasuk bakti sosial terhadap korban letusan Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur.

    Rencananya perayaan Natal juga akan digelar di Kota Manado, Sulawesi Utara, bersamaan dengan puncak perayaan Natal di GBK, Jakarta.

    Selain itu, Thomas meminta arahan dan dukungan Tito untuk menyukseskan gelaran tersebut.

    Menanggapi itu, Tito menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum dan Panitia Natal Nasional 2024. Dirinya juga akan mengarahkan penjabat (Pj.) kepala daerah di wilayah Jabodetabek agar memberikan dukungan bilamana diperlukan.

    Tito juga mengarahkan Plt. Sekjen Kemendagri dan Stafsus Mendagri Kastorius untuk berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyukseskan kegiatan tersebut.

    “Untuk memberikan dukungan penuh kepada panitia sesuai kebutuhan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Di lain sisi, berdasarkan pengalamannya menggelar kegiatan masif serupa, Tito menyarankan agar panitia benar-benar mengecek secara detail persiapan perayaan tersebut.

    Dia juga mengimbau pentingnya mengantisipasi hal-hal yang dapat menghambat kegiatan, termasuk kondisi cuaca.

    Kemudian, Tito juga mengusulkan agar perayaan Natal di GBK terhubung secara daring dengan beberapa daerah, seperti Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Daerah lain yang perlu dilibatkan secara daring, yakni ke enam provinsi di wilayah Papua, yaitu Prop Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Induk, Papua Barat, Papua Barat Daya dan Papua Selatan.

    Gelaran keikutsertaan masing-masing provinsi ini dapat dilakukan secara daring terkoneksi secara live ke GKB di masing-masing ibu kota provinsi tersebut.

    “Perayaan natal akan dapat membawa kesejukan dan merajut persatuan dan perdamaian pasca kontestasi Pilkada di Papua” ujar Tito yang juga pernah bertugas sebagai Kapolda Papua itu.

    Sebagai informasi, Natal tahun ini mengusung tema “Marilah Kita Bersama Pergi ke Betlehem”.

    Adapun puncak perayaan Natal Nasional Tahun 2024 akan berlangsung pada 28 Desember 2024, pukul 17.00-21.00 WIB di Indonesia Arena GBK.

    Perayaan ini akan dihadiri langsung oleh umat Kristiani se-Jabodetabek dan perwakilan dari daerah lain seluruh Indonesia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemendagri Beri Reward untuk Banyuwangi Rp 6,4 Miliar

    Kemendagri Beri Reward untuk Banyuwangi Rp 6,4 Miliar

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan APBD Award kepada Pemkab Banyuwangi kategori realisasi belanja tertinggi 2024. Penghargaan ini diberikan untuk mengapresiasi pemerintah daerah yang berhasil dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

    APBD Award ini diberikan kepada daerah yang dinilai sukses melakukan penyerapan belanja daerah sesuai timeline secara konsisten. Selain penghargaan, Banyuwangi juga mendapatkan apresiasi berupa reward sebesar Rp. 6,4 Miliar.

    “Terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan apresiasi pada Banyuwangi. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati Ipuk Sabtu (21/12/2024).

    Ipuk mengatakan APBD Banyuwangi selama ini digunakan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah baik yang wajib, unggulan, dan penunjang. Dimana program daerah tersebut juga disinkronkan dengan program pusat dan provinsi.

    “Sinkronisasi kami lakukan untuk memastikan harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan. Agar ada keberlanjutan antara program di pusat dan provinsi dengan daerah,” ujar Ipuk.

    Sedangkan, untuk dapat merealisasikan penyerapan belanja APBD tinggi, Banyuwangi menerapkan kebijakan tepat anggaran dan membangun kolaborasi serta kekompakan dengan berbagai pihak.

    “Mulai dari perencanaan anggaran yang tepat, penguatan kapasitas SDM, efisiensi pengelolaan belanja, penggunaan teknologi informasi, kolaborasi dengan sektor swasta, pemantauan dan evaluasi secara intensif, percepatan proyek infrastruktur hingga partisipasi masyarakat. Semuanya dilakukan agar program yang direncanakan bisa segera terealisasi” katanya.

    Penghargaan APBD ini diterima langsung Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi Guntur Priambodo pada Rapat Koordinasi Nasional (rakornas) Keuangan Daerah dan APBD Award 2024 di Jakarta, pada Rabu (18/12/2024). Acara tersebut dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito karnavian.

    Guntur mengatakan salah satu indikator penilaian penghargaan ini adalah pada kecepatan penyerapan belanja APBD. “Yang dinilai adalah apakah setelah APBD disahkan, langsung terjadi penyerapan belanja yang sesuai dengan anggaran kas,” kata Guntur.

    Guntur menerangkan pengesahan APBD di Banyuwangi selesai dilakukan di bulan Desember. Sehingga program kegiatan bisa mulai langsung dijalankan di awal tahun. “Belanjanya juga harus sesuai dengan anggaran kas, tidak kurang ataupun tidak lebih atau menjadi hutang, jadi tepat anggaran,” terangnya. (rin/kun)

  • Daftar 10 Menteri Terbaik Kabinet Merah Putih, Budi Gunawan Tempati Posisi Teratas

    Daftar 10 Menteri Terbaik Kabinet Merah Putih, Budi Gunawan Tempati Posisi Teratas

    Jakarta, Beritasatu.com – Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan bahwa Menko Polkam Budi Gunawan menjadi menteri terbaik Kabinet Merah Putih atau kabinet Prabowo-Gibran. 

    Berdasarkan hasil survei LPI tersebut menunjukkan mayoritas responden menilai kinerja Budi Gunawan terbaik di antara 10 menteri kabinet yang terjaring, meskipun selisih dengan menteri yang lain tidak terlalu berbeda jauh.

    “Survei kami menemukan bahwa Menko Polkam Budi Gunawan merupakan menteri terfavorit dan mampu membangun sentimen (citra) positif yang inheren dengan performa terbaiknya dan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap visi-misi serta orientasi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” ujar Wakil Direktur LPI Ali Ramadhan dalam acara peluncuran hasil survei bertajuk “Evaluasi Kabinet Merah Putih Akhir Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025” di Hotel Aryaduta, Semanggi, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

    Ali mengatakan, dari berbagai aspek yang diukur LPI, Budi Gunawan unggul dibandingkan menteri yang lainnya, yakni di aspek kinerja, dimensi progam kerja, dan kapasitasnya bekerja sesuai dengan visi-misi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Ali mengatakan sebanyak 92,36% responden menilai Budi Gunawan mempunyai kecakapan, well communicated terhadap awak media serta mempunyai kapasitas dan pengalaman yang lebih dari cukup untuk memimpin institusinya.

    “Kalau diakumulasi dari tiga aspek yang diukur LPI termasuk berbagai indikator di dalamnya, penilaian responden terhadap Pak Budi Gunawan berada di urutan pertama tertinggi di angka 90,31%,” ungkap Ali.

    Menurut Ali, penilaian ini tidak terlepas dari kinerja Budi Gunawan dalam memastikan situasi politik dan keamanan terkendali dan stabil. Terutama, kata Ali, memastikan Pilkada 2024 berjalan lancar, aman dan tidak ada konflik berarti di masyarakat.

    “Terobosan Pak Budi Gunawan yang lain adalah pembentukan tujuh desk untuk stabilitas politik dan keamanan. Dengan adanya tujuh desk tersebut, koordinasi dengan kementerian di bawah Kemenko Polkam bisa berjalan baik dan berdampak positif untuk kemajuan Indonesia,” jelas Ali.

    Ketujuh desk tersebut adalah pertama, Desk Pilkada dengan leading sector menteri dalam negeri. Kedua, Desk Pencegahan Penyelundupan dengan leading sector Kemenkopolkam. Ketiga Desk Pemberantasan Narkoba dengan leading sector Kapolri

    Lalu, keempat, Desk Penanganan Judi Online dengan leading sector Kapolri. Kelima, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara dengan leading sector Jaksa Agung.

    Keenam, Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola dengan leading sector Jaksa Agung. Terakhir, Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data dengan leading sector Menteri Komunikasi dan Digital serta Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN.

    Survei LPI tentang menteri terbaik digelar pada 12-19 Desember 2024 terhadap 700 responden dari 20 provinsi besar di Indonesia. Metode survei adalah face to face interview dan online interview dengan margin of error plus minus 3,69% pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden dalam survei ini adalah kelas menengah intelektual, yaitu kelompok masyarakat berpendidikan tinggi (S1, S2, S3) yang secara sadar dan aktif mengamati proses sosial dan politik dan memiliki pandangan mandiri terhadap situasi sosial-politik yang terjadi, setidaknya selama 2024.

    Menteri Terbaik Kabinet Merah Putih terbaik versi LPI
    1. Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan (90,31%)
    2. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (89,87%)
    3. Menteri BUMN Erick Thohir (89,85%)
    4. Menkeu Sri Mulyani (89,78%)
    5. Menlu Sugiono (89,65%)
    6. Mendagri Tito Karnavian (89,33%)
    7. Mendikti, Sains dan Teknologi, Satryo Soemantri Brojonegoro (89,27%)
    8. Menteri Agama, Nasaruddin Umar (89,18%)
    9. Mendikdasmen Abdul Mu’ti (88,83%)
    10. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (88,24%)

  • Pemprov Kaltim Didukung Mendagri Usai Tingkatkan PAD Tanpa Bebankan Masyarakat

    Pemprov Kaltim Didukung Mendagri Usai Tingkatkan PAD Tanpa Bebankan Masyarakat

    Jakarta: PJ Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim berupaya mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) maksimal namun tanpa membebani kehidupan masyarakat di provinsi lokasi Ibu Kota Negara (IKN).

    “Kemarin Pak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah telepon langsung saya dan mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim berkreasi meningkatkan PAD tanpa menambah beban masyarakat,” kata Akmal Malik usai menerima tiga penghargaan di Ajang APBD Award, Rabu, 18 Desember 2024.
     

    Kaltim meraih penghargaan Kategori Peningkatan PAD Tertinggi, Kategori Realisasi Pendapatan Tertinggi dan Kategori Realisasi Belanja Tertinggi. Menurut Akmal Mendagri Tito Karnavian menilai apa yang dilakukan Kaltim bagus karena berani mengambil kebijakan yang tidak biasa.

    “Saya bilang sama beliau, kami bersama-sama tim atau lebih pasnya saya sepakat untuk tidak membebani masyarakat tetapi jumlah pendapatan (PAD) kami tetap tercapai. Alhamdulillah kamki diganjar dengan 3 penghargaan dari 4 kategori ajang APBD Award 2024,” jelas Akmal.

    Akmal mengakui lazimnya Pemerintah Daerah apabila ingin meningkatkan PAD, mereka mencoba untuk menaikkan pajak ini dan itu.

    “Hal itu dilakukan mungkin karena mereka tidak punya diversifikasi penerimaan lain. Sedangkan kami mencoba mencari sumber-sumber lain pemasukan PAD. Misalnya seperti dari pajak pendapatan air bawah tanah,” jelasnya.

    Sementara Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati, mengatakan Kaltim mendapat penghargaan dalam kategora realisasi PAD tertinggi, dimana dari target PAD Tahun 2022 yang sebesar Rp9,2 triliun.

    Kaltim meraih realisasi Rp10,6 triliun atau sebesar 115,23%. Kemudian untuk Tahun 2023 pendapatan daerah Kaltim dari target Rp18,6 triliun, namun berhasil realisasi Rp17,7 triliun atau mencapai 94,93%.

    Jadi bila dibandingkan dengan provinsi seluruh Indonesia maka persentasenya Kaltim tergolong tinggi yakni, 94,93%. Kemudian untuk belanja daerah Kaltim realisasinya 91,11% dari target belanja 100%.

    “Itulah 3 kategori tadi yang kami terima dari Pak Mendagri yang langsung diterima oleh Bapak PJ Gubernur Kalimantan Timur. Ini adalah pengelolaan keuangan di tahun 2023. Insyaallah tahun 2024 Pak Gubernur optimistis  kami juga akan bisa meraih penghargaan pada 2025 nanti atas kinerja keuangan tahun 2024 ini,” ungkapnya. 

    Jakarta: PJ Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim berupaya mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) maksimal namun tanpa membebani kehidupan masyarakat di provinsi lokasi Ibu Kota Negara (IKN).
     
    “Kemarin Pak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah telepon langsung saya dan mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim berkreasi meningkatkan PAD tanpa menambah beban masyarakat,” kata Akmal Malik usai menerima tiga penghargaan di Ajang APBD Award, Rabu, 18 Desember 2024.
     

    Kaltim meraih penghargaan Kategori Peningkatan PAD Tertinggi, Kategori Realisasi Pendapatan Tertinggi dan Kategori Realisasi Belanja Tertinggi. Menurut Akmal Mendagri Tito Karnavian menilai apa yang dilakukan Kaltim bagus karena berani mengambil kebijakan yang tidak biasa.
     
    “Saya bilang sama beliau, kami bersama-sama tim atau lebih pasnya saya sepakat untuk tidak membebani masyarakat tetapi jumlah pendapatan (PAD) kami tetap tercapai. Alhamdulillah kamki diganjar dengan 3 penghargaan dari 4 kategori ajang APBD Award 2024,” jelas Akmal.
    Akmal mengakui lazimnya Pemerintah Daerah apabila ingin meningkatkan PAD, mereka mencoba untuk menaikkan pajak ini dan itu.
     
    “Hal itu dilakukan mungkin karena mereka tidak punya diversifikasi penerimaan lain. Sedangkan kami mencoba mencari sumber-sumber lain pemasukan PAD. Misalnya seperti dari pajak pendapatan air bawah tanah,” jelasnya.
     
    Sementara Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati, mengatakan Kaltim mendapat penghargaan dalam kategora realisasi PAD tertinggi, dimana dari target PAD Tahun 2022 yang sebesar Rp9,2 triliun.
     
    Kaltim meraih realisasi Rp10,6 triliun atau sebesar 115,23%. Kemudian untuk Tahun 2023 pendapatan daerah Kaltim dari target Rp18,6 triliun, namun berhasil realisasi Rp17,7 triliun atau mencapai 94,93%.
     
    Jadi bila dibandingkan dengan provinsi seluruh Indonesia maka persentasenya Kaltim tergolong tinggi yakni, 94,93%. Kemudian untuk belanja daerah Kaltim realisasinya 91,11% dari target belanja 100%.
     
    “Itulah 3 kategori tadi yang kami terima dari Pak Mendagri yang langsung diterima oleh Bapak PJ Gubernur Kalimantan Timur. Ini adalah pengelolaan keuangan di tahun 2023. Insyaallah tahun 2024 Pak Gubernur optimistis  kami juga akan bisa meraih penghargaan pada 2025 nanti atas kinerja keuangan tahun 2024 ini,” ungkapnya. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)