Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Daya beli masyarakat tetap terjaga meski terjadi inflasi

    Daya beli masyarakat tetap terjaga meski terjadi inflasi

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat meninjau harga komoditas pangan di Pasar Induk Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Banten, Jumat (4/1/2025). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)

    Mendagri: Daya beli masyarakat tetap terjaga meski terjadi inflasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 03 Januari 2025 – 20:46 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga meski terjadi kenaikan inflasi.

    Hal ini disampaikan Mendagri saat meninjau langsung harga komoditas pangan di Pasar Induk Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Banten, Jumat.

    “Faktanya terjadi inflasi, kenaikan, meskipun tidak terlalu tinggi. Artinya, menurut saya, daya beli masyarakat masih cukup terjangkau,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/1).

    Dia menjelaskan inflasi inti saat ini memang menunjukkan peningkatan, meski masih dalam batas yang terkendali. Menurutnya, indikator ini mencerminkan daya beli masyarakat untuk kebutuhan non-pokok masih dapat dipertahankan.

    “Nah kalau ingin melihat daya beli, kalau menurut saya, kita harus melihat inflasi core, inflasi inti, di luar makanan (dan) minuman,” tambahnya.

    Dalam kunjungannya, dirinya juga berdialog langsung dengan para pedagang untuk mendapatkan gambaran kondisi harga dan pasokan komoditas seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan minyak goreng.

    Ia pun membandingkan data yang dipaparkan Penjabat (Pj.) Wali Kota Tangerang dengan kondisi di lapangan.

    “Saya ingin mengecek apa yang disampaikan Pak Wali Kota tadi dalam paparan, di lapangan seperti apa, di pasar ini. Tadi saya ngecek di cabai rawit, justru mengalami penurunan harga,” jelas Tito.

    Selain itu, Tito menyoroti bahwa kenaikan harga selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) adalah pola musiman yang wajar, serupa dengan saat Lebaran.

    “Karena demand naik ya. Nah, tapi Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa kenaikan harga barang jasa meskipun ada naik, tapi relatif stabil,” ujarnya.

    Melalui peninjauan ini, dia berharap pemerintah daerah dapat terus memantau kondisi pasar, menjaga stabilitas harga, serta memastikan pasokan komoditas tetap tersedia guna mendukung daya beli masyarakat di tengah berbagai dinamika ekonomi.

    Sumber : Antara

  • Mendagri apresiasi Pemkot Tangerang layanan perizinan selesai 10 jam

    Mendagri apresiasi Pemkot Tangerang layanan perizinan selesai 10 jam

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (atas) saat melakukan kunjungan ke Tangerang Live Room (TLR), Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jumat (3/1/2024). ANTARA/HO-Pemkot Tangerang

    Mendagri apresiasi Pemkot Tangerang layanan perizinan selesai 10 jam
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 03 Januari 2025 – 21:55 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang yang telah berhasil memangkas layanan perizinan persetujuan bangunan gedung (PBG) dari 45 hari menjadi 10 jam selesai.

    “Pada Desember 2024, saya bersama Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PKP) membahas bagaimana mempercepat realisasi program 3 juta rumah Presiden. Salah satu kendala terbesar adalah lamanya proses perizinan,” ujar Mendagri saat melakukan kunjungan ke Tangerang Live Room (TLR), Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jumat (3/1).

    Namun, Kota Tangerang telah menunjukkan bahwa perizinan untuk rumah tinggal sederhana tidak hanya bisa selesai dalam 10 hari, tetapi bahkan dalam 10 jam. Tadi juga dibuktikan hanya dalam 4 jam. Langkah ini menjadi inovasi dan dapat diadopsi oleh 513 kabupaten/kota lainnya di Indonesia, katanya.

    Keberhasilan ini mendukung percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sejalan dengan program nasional.

    Mendagri berencana bersama Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman kembali ke Kota Tangerang pertengahan Januari 2025 untuk mengamati lebih lanjut penerapan sistem ini dalam simulasi langsung.

    “Saya akan kembali lagi nanti bersama Menteri PKP, kita akan melakukan uji coba langsung bersama masyarakat yang melakukan proses perizinan PBG,” katanya.

    Pj Wali Kota Tangerang Dr. Nurdin menjelaskan mekanisme layanan inovatif ini menghadirkan layanan PBG 10 jam selesai dengan memangkas berbagai langkah administrasi yang sebelumnya memberatkan masyarakat yaitu dengan menyediakan prototipe jenis rumah lengkap dengan desain arsitektur yang dapat langsung diakses melalui aplikasi.

    “Dengan begitu, masyarakat tidak perlu lagi menyusun gambar arsitektur atau mencari konsultan, cukup memilih desain yang telah kami siapkan. Semua ini adalah bagian dari upaya kami untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah,” katanya.

    Pj. Wali Kota Tangerang menambahkan bahwa inovasi ini dirancang untuk mendukung arahan Presiden dan Mendagri dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    “Dengan adanya sistem ini, masyarakat Kota Tangerang dapat mengakses layanan perizinan secara digital dan efisien tanpa kendala yang berarti,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Mendagri: Layanan Penerbitan PBG di Kota Tangerang Dapat Diproses Kurang dari 10 Jam

    Mendagri: Layanan Penerbitan PBG di Kota Tangerang Dapat Diproses Kurang dari 10 Jam

    Mendagri: Layanan Penerbitan PBG di Kota Tangerang Dapat Diproses Kurang dari 10 Jam
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Tangerang dapat diproses dalam waktu kurang dari 10 jam.
    Mendagri mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan untuk mendorong program Penyediaan Tiga Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini disampaikan Mendagri setelah melihat langsung simulasi pelayanan penerbitan PBG di Balai Kota Tangerang, Banten, Jumat (3/1/2025).
    “Bulan Desember lalu, saya dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Pak Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu kita membahas mengenai bagaimana mewujudkan program tiga juta rumah Bapak Presiden,” katanya di hadapan awak media, seperti dalam siaran persnya.
    Mendagri mengungkapkan, beberapa persoalan untuk mewujudkan tiga juta rumah tersebut di antaranya menyangkut beban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta beban PBG yang ditanggung oleh masyarakat dan pihak real estate. Mereka pun meminta adanya kebijakan
    pembebasan biaya BPHTB dan PBG
    .
    Sebelumnya, PBG dikenal dengan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Mendagri merinci ada dua masalah utama terkait hal ini.
     
    Pertama
    , beban biaya yang harus dibayar, termasuk untuk rumah rakyat miskin yang tidak mampu.
    Kedua
    , waktu proses yang menurut aturan seharusnya 45 hari, tetapi kenyataannya bisa memakan waktu hingga satu atau dua tahun.
    Pemerintah kemudian berusaha mempersingkat waktu tersebut dari 45 hari menjadi 10 hari bahkan 10 jam.
    Kebijakan ini diujicobakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang. Hasilnya, waktu mengurus PBG lebih pendek dari yang ditargetkan, tidak sampai 10 jam, melainkan 4 jam.
    “Penjabat (Pj). Wali Kota Tangerang Pak Nurdin itu memberi informasi kepada saya maupun kepada Pak Maruarar Sirait, ‘kami sudah siap dengan sistemnya, bukan hanya 10 hari, 10 jam’. Maka saya cek tadi laporannya, dan tadi ada riil, ada yang dicobakan, masyarakat yang tadi meminta izin PBG,” ujarnya.
    Oleh karena itu, kata dia, pemerintah berusaha melakukan perubahan mekanisme penerbitan PBG yang lebih singkat.
    Mendagri juga telah mengadakan pertemuan virtual dengan seluruh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Alhasil, mereka pun mendukung kebijakan tersebut. Ini termasuk Pemkot Tangerang yang menindaklanjuti kebijakan ini dengan cepat.
    “Disimulasikan tadi, bukan 10 jam, tapi 4 jam. Nah rencana kita, saya dan Pak Maruarar Sirait Insyaallah akan datang kembali ke sini pertengahan Januari untuk melihat langsung simulasi dengan beberapa orang applicant yang untuk mendapatkan izin,” terangnya.
    Mendagri berharap, sistem yang dikembangkan oleh Pj. Wali Kota Tangerang tersebut bisa memicu daerah lain di seluruh Indonesia untuk melakukan hal yang sama.
    Untuk itu, dia mendorong 513 kabupaten/kota lain di Indonesia untuk melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan oleh Kota Tangerang.
    “Kalau ini dilakukan semua, semua daerah melakukan hal yang sama seperti di Tangerang, empat jam ya bukan 10 hari, kita tadi minta 10 hari, saya terus terang hormat dan acungkan jempol,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Tito Akan Pelajari Lebih Lanjut Putusan MK yang Hapus Presidential Threshold

    Mendagri Tito Akan Pelajari Lebih Lanjut Putusan MK yang Hapus Presidential Threshold

    Tangerang, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan akan mempelajari lebih lanjut keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen.

    Kementerian Dalam Negeri akan mengadakan rapat internal sebelum pemerintah menentukan sikap resmi terkait keputusan MK.

    “Tentu kita akan baca dulu dengan rapat internal di Kementerian Dalam Negeri, setelah itu kita rapat dengan pemerintah untuk menentukan sikap,” ujar Tito Karnavian saat kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Tangerang, Banten, Jumat (3/1/2025).

    “Saya baru tahu dari media, nanti saya baca (terkait isi keputusan MK),” tambahnya.

    Tito mengungkapkan dirinya belum sempat membaca isi keputusan tersebut.

    “Itu juga kita akan baca dahulu keputusannya,” ungkapnya.

    Sebelumnya, MK memutuskan untuk menghapus presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

    Pasal 222 UU Pemilu sebelumnya mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden harus didukung oleh minimal 20 persen kursi partai politik atau gabungan partai politik di DPR RI, atau minimal 25 persen suara sah nasional partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan hasil Pemilu lima tahun sebelumnya.

  • Kota Tangerang Termasuk Daerah dengan Inflasi Terendah Hanya 1,8 Persen – Halaman all

    Kota Tangerang Termasuk Daerah dengan Inflasi Terendah Hanya 1,8 Persen – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Eko Sutriyanto 

    TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Tangerang yang mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengendalian inflasi akhir tahun 2024.

    Dalam kunjungan kerjanya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang didampingi Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin dan Pj Gubernur Banten Ucok Abdulrauf beserta jajaran Forkopimda Kota Tangerang, Jumat (3/1/2025), mengunjungi Pasar Induk  Tanah Tinggi, Kota Tangerang untuk memastikan harga tak memberatkan masyarakat.

    Tito menyatakan, di Kota Tangerang secara data BPS, laporan Pj Wali Kota Tangerang Nurdin dan data yang ditemukan di lapangan relatif sama.

    Kota Tangerang sebagai salah satu wilayah sampel, membuktikan secara benar inflasi yang rendah atau hampir sama dengan data nasional.

    “Stok komoditi di Kota Tangerang semuanya cukup. Yang terjadi di Kota Tangerang, asumsi saya kenapa stabil, karena warganya berlibur ke luar kota sehingga pembelinya relatif stabil, stoknya banyak dan aman, maka harga tergolong stabil atau cepat kembali normal di momen Nataru ini,” papar Tito.

    Dia pun menjelaskan, Kota Tangerang jadi sampel Kemendagri RI dalam urusan angka inflasi.

    “Pascamelihat paparan Pj Wali Kota di kantor tadi, angka di pasar dan data BPS semua hampir sama dan juga sama dengan nasional,” jelasnya.

    Dikatakannya, Kota Tangerang memiliki data yang baik terkait stok, kebutuhan dan angka cadangan komoditi yang terhitung surplus semua.

    “Data ini ternyata dari kalkulasi angka pasar, pabrik, agen hingga gudang-gudang se-Kota Tangerang. Kesimpulannya Kota Tangerang baik dan relatif stabil,” kata Tito.

    Pj Wali Kota Tangerang Nurdin menyatakan, Kota Tangerang berhasil membuktikan secara langsung ke Mendagri RI, bahwa data yang dirilis, dipresentasikan dan data di pasar itu sama.

    “Alhamdulillah, Kota Tangerang termasuk daerah dengan inflasi terendah dengan angka 1,8 persen dan masih dalam radius nasional,” tutur Nurdin.

    Nurdin mengungkapkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tangerang telah melakukan sederet langkah strategis, mulai dari memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, meningkatkan daya beli masyarakat, komunikasi yang efektif hingga keterjangkauan harga.

    “Kota Tangerang akan terus memastikan stok pangan di Kota Tangerang aman dan harga yang dijajaki terkendali untuk masyarakat. Kami ingin pastikan, inflasi di Kota Tangerang terus terkendali dengan adanya pasar induk dan sederet pasar tradisional di Kota Tangerang,” tuturnya.

    Pengendalian Inflasi yang Efektif tersebut, lanjut Nurdin, bahkan Mendagri 
    akan menyarankan hal ini bisa diadopsi oleh daerah lain di Indonesia.

    Direktur Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang, Hartono berupaya bisa selalu membantu Kota Tangerang dan Provinsi Banten untuk penyediaan barang sehingga bisa menjaga agar inflasi tetap terkendali.

  • Menteri Tito Sebut Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis Secara Bertahap

    Menteri Tito Sebut Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis Secara Bertahap

    Tangerang, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan mekanisme pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) akan dilaksanakan secara bertahap di beberapa daerah, pada Januari 2025.

    “Jadi, saya dengar akan dilakukan secara bertahap,” kata Tito Karnavian saat kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Tangerang, Banten, Jumat (3/1/2025).

    Menurut Tito, pelaksanaan makan bergizi gratis belum bisa dilakukan serentak untuk nasional, kecuali pelaksanaan yang mandiri.

    “Kalau mandiri saya kira enggak masalah. Untuk yang nasional nanti akan diturunkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN),” ujarnya.

    Ia menyatakan untuk mekanisme pelaksanaan makan bergizi gratis tahap nasional masih di matangkan semua pihak termasuk lembaga terkait. 

    “Saya akan koordinasi dengan kepala Badan Gizi Nasional dahulu,” jelas Tito menanggapi terkait petunjuk dan teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.

  • Mendagri: Layanan penerbitan PBG dapat diproses kurang dari 10 jam

    Mendagri: Layanan penerbitan PBG dapat diproses kurang dari 10 jam

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Tangerang dapat diproses dalam waktu kurang dari 10 jam.

    Dia mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk mendorong program penyediaan tiga juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    “Bulan Desember lalu, saya dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Pak Nusron Wahid, Menteri ATR/BPN itu kita membahas mengenai bagaimana mewujudkan program tiga juta rumah Bapak Presiden,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Tito mengungkapkan beberapa persoalan untuk mewujudkan tiga juta rumah tersebut di antaranya menyangkut beban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

    Selain itu juga beban PBG yang ditanggung oleh masyarakat dan pihak real estate. Mereka meminta adanya kebijakan pembebasan biaya BPHTB dan PBG.

    Sebelumnya, PBG dikenal dengan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tito merinci ada dua masalah utama terkait hal ini.

    Pertama, beban biaya yang harus dibayar, termasuk untuk rumah rakyat miskin yang tidak mampu. Kedua, waktu proses yang menurut aturan seharusnya 45 hari, tetapi kenyataannya bisa memakan waktu hingga satu atau dua tahun.

    Pemerintah kemudian berusaha mempersingkat waktu tersebut dari 45 hari menjadi 10 hari bahkan 10 jam.

    Kebijakan ini diujicobakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang. Hasilnya, waktu mengurus PBG lebih pendek dari yang ditargetkan, tidak sampai 10 jam, melainkan 4 jam.

    “Pj. Wali Kota Tangerang Pak Nurdin itu memberi informasi kepada saya maupun kepada Pak Maruarar Sirait, ‘kami sudah siap dengan sistemnya, bukan hanya 10 hari, 10 jam’. Maka saya cek tadi laporannya, dan tadi ada riil, ada yang dicobakan, masyarakat yang tadi meminta izin PBG,” ujarnya.

    Oleh karena itu, pemerintah berusaha melakukan perubahan mekanisme penerbitan PBG yang lebih singkat.

    Ia juga telah mengadakan pertemuan virtual dengan seluruh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Alhasil, mereka pun mendukung kebijakan tersebut. Ini termasuk Pemkot Tangerang yang menindaklanjuti kebijakan ini dengan cepat.

    “Disimulasikan tadi, bukan 10 jam, tapi 4 jam. Nah rencana kita, saya dan Pak Maruarar Sirait Insyaallah akan datang kembali ke sini pertengahan Januari untuk melihat langsung simulasi dengan beberapa orang applicant yang untuk mendapatkan izin,” jelas Tito.

    Dirinya berharap sistem yang dikembangkan oleh Pj. Wali Kota Tangerang tersebut bisa memicu daerah lain di seluruh Indonesia untuk melakukan hal yang sama.

    Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, 513 kabupaten/kota lainnya didorong untuk melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan oleh Kota Tangerang.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kolong Flyover Pasupati Bandung Akan Dijadikan 6 Zona: Taman Anak sampai Tempat Olahraga

    Kolong Flyover Pasupati Bandung Akan Dijadikan 6 Zona: Taman Anak sampai Tempat Olahraga

    Pada 18 Desember 2024 lalu, sejumlah menteri meninjau langsung kolong jalan layang tersebut, kunjungan itu dirangkaikan dengan peresmian lapangan, pengelolaan sampah terpadu, dan Penyerahan Mockup Kunci Rumah Deret Tamansari.

    Yang hadir antara lain Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara, hingga jajaran Forkopimda Kota Bandung.

    “Semoga dengan penataan yang lebih baik ini, masyarakat bisa hidup lebih baik, lebih sehat, lebih tertib, dan lingkungannya lebih baik lagi. Saya senang bisa hadir di kolong jembatan Pasupati ini,” kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, menyebut pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menata kawasan yang sebelumnya kumuh menjadi lebih layak.

    “Sudah tidak ada lagi sampah-sampahnya. Kemarin kan bau busuk, tapi sekarang sudah dibereskan. Kalau semua bersatu (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha) kita bisa beresin urusan permukiman kumuh ini,” katanya.

    Ia juga mengapresiasi upaya relokasi warga yang sebelumnya tinggal di bawah jembatan. Sebanyak 34 keluarga dari Kota Bandung telah direlokasi ke hunian yang lebih layak di Rancaekek dan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung.

  • Mendagri: Daya beli masyarakat tetap terjaga meski terjadi inflasi

    Mendagri: Daya beli masyarakat tetap terjaga meski terjadi inflasi

    “Faktanya terjadi inflasi, kenaikan, meskipun tidak terlalu tinggi. Artinya, menurut saya, daya beli masyarakat masih cukup terjangkau,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga meski terjadi kenaikan inflasi.

    Hal ini disampaikan Mendagri saat meninjau langsung harga komoditas pangan di Pasar Induk Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Banten, Jumat.

    “Faktanya terjadi inflasi, kenaikan, meskipun tidak terlalu tinggi. Artinya, menurut saya, daya beli masyarakat masih cukup terjangkau,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan inflasi inti saat ini memang menunjukkan peningkatan, meski masih dalam batas yang terkendali. Menurutnya, indikator ini mencerminkan daya beli masyarakat untuk kebutuhan non-pokok masih dapat dipertahankan.

    “Nah kalau ingin melihat daya beli, kalau menurut saya, kita harus melihat inflasi core, inflasi inti, di luar makanan (dan) minuman,” tambahnya.

    Dalam kunjungannya, dirinya juga berdialog langsung dengan para pedagang untuk mendapatkan gambaran kondisi harga dan pasokan komoditas seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan minyak goreng.

    Ia pun membandingkan data yang dipaparkan Penjabat (Pj.) Wali Kota Tangerang dengan kondisi di lapangan.

    “Saya ingin mengecek apa yang disampaikan Pak Wali Kota tadi dalam paparan, di lapangan seperti apa, di pasar ini. Tadi saya ngecek di cabai rawit, justru mengalami penurunan harga,” jelas Tito.

    Selain itu, Tito menyoroti bahwa kenaikan harga selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) adalah pola musiman yang wajar, serupa dengan saat Lebaran.

    “Karena demand naik ya. Nah, tapi Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa kenaikan harga barang jasa meskipun ada naik, tapi relatif stabil,” ujarnya.

    Melalui peninjauan ini, dia berharap pemerintah daerah dapat terus memantau kondisi pasar, menjaga stabilitas harga, serta memastikan pasokan komoditas tetap tersedia guna mendukung daya beli masyarakat di tengah berbagai dinamika ekonomi.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri Tito Cek Harga Sembako di Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang

    Mendagri Tito Cek Harga Sembako di Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengunjungi Kantor Wali Kota Tangerang. Tito juga meninjau harga sembako di Pasar Induk Tanah Tinggi.

    Pantauan detikcom di lokasi, Jumat (3/1/2025), Tito Karnavian tiba di Kantor Wali Kota Tangerang sekitar pukul 13.05 WIB WIB. Tito mengenakan kemeja putih.

    Sebelum melakukan peninjauan, Tito menggelar rapat bersama stakeholders terkait di Kantor Wali Kota Tangerang. Dia juga meninjau ruang Tangerang Live Room.

    Rapat dan peninjauan berlangsung tertutup. Tito mendengarkan paparan Pj Wali Kota Tangerang, Nurdin terkait kebijakan dan kondisi yang ada di Tangerang.

    Di antaranya terkait penanganan inflasi, progress fisik revitalisasi Pasar Anyer, serta prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis Desember 2024. Kemudian, transformasi pelayanan publik hingga pengurusan persetujuan pembangunan gedung (PBG).

    Tito mengatakan data nasional terkait kenaikan inflasi terhadap bahan pasar dengan data di Tangerang sama. Dia lalu meninggalkan Kantor Wali Kota Tangerang menuju Pasar Tanah Tinggi untuk mengecek langsung data harga pasar tersebut.

    “Jadi secara umum sebetulnya harga makanan, minuman, pangan di Kota Tangerang ini relatif stabil,” kata Tito usai peninjauan di Pasar Induk Tanah Tinggi.

    Tito mengatakan harga cabai rawit dan bawang merah mengalami penurunan pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru). Sementara harga minyak goreng, kata Tito, relatif stabil.

    Tito menyebut penurunan harga terjadi karena warga Tangerang berlibur pada momen Nataru. Dia mengatakan harga mulai kembali naik seiring kembalinya warga usai berlibur.

    “Yang terjadi di Tangerang, asumsi saya kenapa harganya turun justru di masa Nataru, komoditas-komoditas itu karena Tangerang salah satu mungkin warganya banyak yang liburan sehingga stok banyak, pembelinya yang kurang. Tapi seiring mulai pulang kembali, dari liburan, pembeli mulai banyak, harga mulai naik lagi, kembali ke normal,” ujarnya.

    (mib/whn)