Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Heru sebut PKK dan posyandu berperan tingkatkan kualitas kesehatan

    Heru sebut PKK dan posyandu berperan tingkatkan kualitas kesehatan

    Keduanya  bisa saling bersinergi menerapkan enam bidang standar pelayanan minimalJakarta (ANTARA) – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan pos pelayanan terpadu (posyandu) memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan di masyarakat.

    “Keduanya  bisa saling bersinergi menerapkan enam bidang standar pelayanan minimal (SPM) yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial sehingga bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” kata Heru di Jakarta, Sabtu, saat melepas kegiatan jalan santai (fun walk) kader PKK dan posyandu di Ancol.

    Baca juga: Jaksel terapkan enam standar pelayanan minimal di posyandu

    Acara jalan santai ini diikuti  14.000 peserta yang juga dihadiri  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian, dan Pj Ketua Tim Penggerak (TP) PKK DKI Jakarta Mirdiyanti.
     

    Menurut Heru, peningkatan fungsi dan kinerja posyandu tidak terlepas dari intervensi yang dilakukan oleh PKK.

     

    Fungsi dasar posyandu memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada ibu, bayi, dan balita, sedangkan TP PKK berperan penting dalam menyelenggarakan kegiatan posyandu di tiap desa atau kelurahan.

    Baca juga: Jakpus kembangkan peran Posyandu lewat enam SPM

     

    Karena itu, kader PKK dan posyandu harus dapat bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien.

     

    “Kader PKK dan posyandu sangat penting dalam membantu program pemerintah agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Heru.

     

    Heru menyampaikan terimakasih atas kinerja para kader yang tetap semangat dan tanpa pamrih dalam menjalankan tugasnya membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam melayani masyarakat.

     

     

    “Mudah-mudahan kerja sama ini akan terus berlangsung, tidak hanya dalam kegiatan seperti ini, tapi juga kegiatan-kegiatan yang lebih luas untuk masyarakat dan menyukseskan program-program pemerintah,” kata Tri.

     

    Meski tugas kepengurusan PKK periode 2019-2024 akan berakhir pada 20 Oktober mendatang, Tri berharap, seluruh program kegiatan PKK dan posyandu dapat terus berlanjut untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi.

     

    Tri mengungkapkan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, hasil program PKK dan posyandu sangat memuaskan. Masyarakat mendapatkan banyak manfaat dari para kader PKK dan posyandu yang terjun langsung menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat.

     

    “Kader posyandu dan PKK adalah mitra dari pemerintah dalam menjalankan semua tugas, termasuk sepuluh program pokok PKK dan posyandu dengan konsep yang baru, yaitu tidak hanya melayani satu bidang kesehatan, melainkan enam bidang SPM,” ucap Tri.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Posyandu di Jakarta mulai terapkan standar pelayanan minimal

    Posyandu di Jakarta mulai terapkan standar pelayanan minimal

    penerapan enam bidang SPM di posyandu wilayah Jakarta menjadi percontohan untuk tingkat nasionalJakarta (ANTARA) – Pos pelayanan terpadu (posyandu) di DKI Jakarta mulai menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) yang terdiri atas enam bidang guna meningkatkan kesejahteraan, ketahanan, dan kesehatan warga.

    Ketua Umum Pembina Posyandu Tri Tito Karnavian menyebutkan enam bidang SPM ini meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, sosial, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

    “Kami sudah melaksanakan kegiatan posyandu melayani enam bidang SPM di Kabupaten Lebak, Mudah-mudahan di Jakarta akan jauh lebih baik sehingga menjadi tolok ukur dari bagaimana enam bidang SPM itu diterapkan di posyandu,” ujar dia dalam peluncuran “Percontohan Posyandu dengan Enam Bidang SPM” di Jakarta, Kamis.

    Tri mengatakan posyandu sebagai pos pelayanan terpadu diharapkan tidak hanya melayani bidang kesehatan masyarakat, tetapi juga meliputi bidang lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

    Baca juga: Puskesmas Johar Baru luncurkan layanan pemeriksaan ibu hamil

    “Kami harapkan juga posyandu bisa melayani hal lainnya. Misalnya rumah yang tidak memiliki air bersih, fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) yang tidak memadai, dan lain-lain. Kami harapkan kehadiran posyandu ini menjadi tempat awal untuk pembangunan atau program pemerintah,” jelas dia.

    Tri menuturkan penerapan enam bidang SPM di posyandu wilayah Jakarta menjadi percontohan untuk tingkat nasional. Ini mengingat masyarakat di daerah relatif dapat secara mudah melihat implementasi proyek di Jakarta.

    DKI Jakarta tercatat memiliki sekitar 4.481 posyandu, yang artinya terdapat sekitar 17 posyandu di 267 kelurahan. Menurut Tri, kendati tidak semua masyarakat menggunakan pelayanan posyandu, namun setidaknya pemerintah bisa memantau masalah warga.

    Baca juga: Jakpus raih penghargaan posyandu dan kader terbaik tingkat provinsi

    “Mudah-mudahan dengan adanya posyandu yang memulai dari rumah tangga, kelurahan dan lingkup terkecil, kita bisa mengatasi masalah-masalah sosial yang ada,” ujar Tri.

    Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Penjabat Ketua Pembina Posyandu Provinsi DKI Jakarta Mirdiyanti mengatakan peluncuran percontohan posyandu dengan enam SPM di Jakarta dilaksanakan sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu.

    Ini bertujuan untuk membentuk posyandu sebagai wadah partisipasi masyarakat sekaligus mitra pemerintah kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kelurahan.

    Baca juga: Anak di Posyandu terintegrasi RPTRA Taman Sawo bebas stunting

    Selain itu, implementasi enam bidang SPM ini juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, ketahanan, dan kesehatan masyarakat.

    “Posyandu kini telah berkembang dengan pendekatan enam bidang SPM di seluruh kelurahan. Adanya dukungan aplikasi JAKI dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan mengoptimalkan layanan Posyandu sekaligus mempermudah masyarakat untuk mengajukan keluhan dan mengakses berbagai layanan enam bidang SPM,” jelas Mirdiyanti.

    Dia berharap, ke depannya, penguatan sinergisitas program dan interkonvergensi lintas sektor dapat terus diperkuat agar implementasi layanan enam bidang SPM dapat berjalan tepat sasaran dan menjadi model bagi posyandu di wilayah lainnya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sri Mulyani Kecam Pemda yang Manipulasi Data Inflasi Biar Dapat Insentif!

    Sri Mulyani Kecam Pemda yang Manipulasi Data Inflasi Biar Dapat Insentif!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengecam tindakan pemerintah daerah (Pemda) yang memanipulasi data inflasi menjadi bagus agar mendapatkan hadiah (reward) dari pemerintah pusat. Informasi itu sebelumnya diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    “Saya sudah cek sama Pak Tito, Pak Mendagri. Beliau menyampaikan ada beberapa, tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi,” kata Sri Mulyani kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

    Sri Mulyani menekankan bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel. Jangan sampai reward yang diberikan pemerintah pusat justru menciptakan tindakan penyimpangan.

    “Saya menekankan sekali lagi bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel. Pak Tito dalam hal ini karena kita memberikan reward, jangan sampai reward itu menciptakan suatu sikap atau tindakan yang justru mendistorsi angka inflasi itu,” tutur Sri Mulyani.

    “Jadi kami sepakat, Mendagri, saya dan kita semuanya, BPS jelas untuk menjaga agar angka inflasi harus akurat dan kredibel. Untuk reward harus betul-betul berasal dari achievement karena memang tingkat harga stabil dan baik,” tambahnya.

    Saat ditanya apakah ada sanksi bagi pemerintah daerah yang terbukti manipulasi data inflasi, pemerintah pusat mengaku akan mempertimbangkannya.

    “Kami pertimbangkan (penarikan insentif fiskal bagi Pemda yang manipulasi data inflasi),” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu.

    Sebelumnya, Tito mengungkapkan modus kepala daerah agar data inflasinya baik. Salah satunya dengan mendatangi kantor BPS.

    “Sekarang saya mendapatkan modus baru. Modus barunya rekan-rekan dan kepala daerah ini langsung datangi kantor BPS di kantor kabupaten kota masing-masing ‘tolong dong, bikin angkanya bagus kami’, begitu,” ungkap Tito dalam acara Anugerah Hari Statistik Nasional (HSN) 2024, Kamis (26/9).

    Jika tidak berhasil, kepala daerah tersebut menggelar pasar murah supaya harga di suatu wilayah turun.

    “Kalau nggak bisa diajak kerja sama supaya bagus, dia intipin BPS itu biasanya ambil sampelnya pasar mana aja, betul. Saya sudah tahu modus-modus kepala daerah itu. Biasanya di pasar ini dan pasar ini, dua kali seminggu. Begitu dia tahu BPS mau masuk, cepat-cepat dia membuat gerakan pasar murah di daerah itu supaya harganya turun,” terangnya.

    (aid/ara)

  • Eri Cahyadi Jadi Wali Kota Surabaya Pertama Terima Satyalancana

    Eri Cahyadi Jadi Wali Kota Surabaya Pertama Terima Satyalancana

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengukir sejarah baru dalam kepemimpinan Kota Surabaya. Ia menjadi Wali Kota Surabaya pertama yang menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

    Satyalancana Karya Bhakti Praja adalah lencana yang hanya diperuntukkan bagi kepala daerah dan hanya diberikan sekali dalam seumur hidup. Sedangkan Kota Eri Wali Kota Surabaya pertama yang menerima tanda kehormatan tersebut.

    Penganugerahan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha ini diberikan kepada Wali Kota Eri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/TK/Tahun 2024.

    Tanda kehormatan ini diberikan oleh Presiden sebagai penghargaan atas jasa besar dan prestasi kinerja yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD).

    Tanda kehormatan ini disematkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke XXVIII. Istimewanya, penghargaan ini diberikan di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024).

    Pasalnya, Kota Surabaya dipercaya menjadi tuan rumah dan menjadi tempat Upacara Peringatan Hari Otoda 2024. Tentu, ini sejarah baru bagi Balai Kota Surabaya yang baru pertama kali menjadi tempat upacara di tingkat nasional.

    Selain menerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, Wali Kota Eri juga menerima penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghargaan ini diraih berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

    Hasil penilaian tersebut menyatakan Kota Surabaya berhasil meraih skor 3,5866 dengan status Kinerja Tinggi. Skor ini menempatkan Surabaya di posisi tertinggi di tingkat kota.

    “Saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang telah menerima penghargaan Satyalancana langsung dari Bapak Presiden yang saya wakili pada kesempatan ini,” kata Mendagri Tito Karnavian.

    Menurutnya, berdasarkan prinsip reward and punishment, ia menegaskan bahwa penghargaan ini untuk menciptakan iklim kompetitif antar semua kepala daerah.

    “Saya harap pemberian penghargaan ini akan dapat betul-betul membangkitkan motivasi rekan-rekan untuk berkompetisi secara positif,” harapnya.

    Selain tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, di kesempatan yang sama, Mendagri juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama 28 pemerintah daerah (pemda) lain di Indonesia. Piagam penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2023.

    Ia juga menegaskan bahwa penerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dan penerima penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi patut berbangga.

    Sebab, penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian yang ketat oleh berbagai pihak yang profesional. Artinya tidak hanya dilakukan sendiri oleh Kemendagri melainkan dilakukan bersama semua unsur yang tergabung dalam tim panelis.

    “Termasuk dari Sekretaris Militer juga mengecek dan kemudian diikuti juga oleh pihak-pihak eksternal, baik akademisi dan lembaga-lembaga internasional yang ada di Indonesia yang kredibel, yang mereka tidak bisa untuk diintervensi. Jadi, rekan-rekan yang terpilih perlu bangga. Karena rekan-rekan yang terpilih bukan terpilih karena pesanan, tapi betul-betul karena penilaian objektif yang cukup panjang,” katanya.

    Seusai menerima dua penghargaan itu, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih banyak kepada ASN Pemkot Surabaya dan warga Kota Surabaya.

    Ia mengaku mendedikasikan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dan penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi kepada RT/RW, LPMK dan Kader Surabaya Hebat (KSH).

    Bagi dia, semua unsur tersebut telah berjuang bersama dengan Pemerintah Kota dalam membangun Surabaya menjadi lebih baik, termasuk dalam pembentukan Kampung Madani.

    “Karena tidak ada tujuan pemerintah hadir itu selain memberikan yang terbaik kepada warganya melalui kampung-kampung, melalui RT/RW tadi,” ujarnya.

    Ia menyadari bahwa kepala daerah dan pemerintah tidak akan mungkin bisa bekerja sendiri dalam membangun Kota Surabaya. Makanya, dibutuhkan dukungan dan peran serta semua pihak untuk bisa bergerak bersama.

    “Karenanya, saya selalu mengatakan kepada RT/RW, LPMK dan KSH, bahwa tujuan semua ini adalah bisa bergerak bersama, bukan hanya wali kotanya. Karena wali kota tidak mungkin bisa mendapatkan apa-apa, tanpa pergerakan dari warganya,” kata dia.

    Berkat kerja keras dari berbagai stakeholder itu, akhirnya di masa kepemimpinan Wali Kota Eri, penyelenggaraan pemerintah daerah selalu berkinerja tinggi.

    Bahkan, berdasarkan hasil EPPD 2023, Kota Surabaya berhasil meraih skor 3,5866 dengan status Kinerja Tinggi dan menempati posisi pertama secara nasional di tingkat kota, sehingga diraihlah kedua penghargaan ini.

    Penilaian yang berbuah penghargaan ini menjadi bukti bahwaberbagai program yang telah dijalankan oleh Wali Kota Eri berhasil. Selama 3 tahun lebih memimpin Surabaya, ia sudahberhasil menurunkan angka pengangguran.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 berada di angka menjadi 9,68 persen, dan pada tahun 2022 turun menjadi 7,62 persen, hingga akhirnya di tahun 2023 turun lagi menjadi 6,76 persen.

    “Alhamdulillah angka kemiskinan juga terus menurun. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Surabaya pada tahun2021 berada di angka 5,23 persen, kemudian di tahun 2022 turun menjadi 4,72 persen, dan di tahun 2023 turun lagi menjadi 4,65 persen,” tegasnya.

    Selain itu, salah satu fokus utama Wali Kota Eri bersama jajaran Pemkot Surabaya adalah menekan angka stunting. Pada tahun2022 angka stunting di Surabaya berada di angka 4,8 persen. Selanjutnya, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Kementerian Kesehatan di 2023 angka stunting di Surabaya tersisa 1,6 persen.

    Akhirnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS, IPM Surabaya tahun 2021 berada di angka 82,31 dan selanjutnya pada tahun 2022 mencapai 82,74. Kemudian di tahun 2023, IPM Surabaya sudah mencapai 83,99.

    “Saya yakin dengan kerja keras dan kerjasama dari berbagai stake holder serta cinta kasihnya warga Kota Surabaya, kita akan bisa membangun Surabaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Apalagi, kita akan membentuk Kampung Madani yang merupakan kampung peradaban, yang mana di dalamnya tidak ada pengangguran, tidak ada kemiskinan, tidak ada stunting, tidak ada yang putus sekolah dan sebagainya, sehingga Surabaya bisa menjadi kota yang baldatun toyyibatun warobbun ghafur,” pungkasnya. [ADV/beq]

  • Satu-satunya Gubernur yang Terima Satyalancana, Khofifah: Kerja Keras Semua Pihak

    Satu-satunya Gubernur yang Terima Satyalancana, Khofifah: Kerja Keras Semua Pihak

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa menerima penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI Joko Widodo.

    Diiringi hujan gerimis, tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha tersebut secara langsung diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian dalam upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 28 Tahun 2024 yang dilakukan di halaman Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024).

    Penyerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha tersebut diberikan pada Khofifah berdasarkan Kepres No 24/TK/tahun 2024 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

    Tanda kehormatan ini diberikan Presiden sebagai penghargaan atas jasa yang begitu besar dan juga prestasi kinerja yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD).

    Yang mana berdasarkan hasil EPPD Tahun 2022 terhadap LPPD Jatim tahun 2021 yang menempatkan Jatim sebagai provinsi berkinerja terbaik nasional.

    Sebagai informasi, dari 15 orang penerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha tahun 2024, Khofifah menjadi satu-satunya gubernur yang menerima penghargaan paling bergengsi di kalangan kepala daerah tersebut. Hal ini karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

    “Secara khusus, saya mengucapkan selamat pada rekan-rekan yang menerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha langsung dari Presiden, dimana hari ini saya yang mewakili untuk menyerahkan,” tegas Mendagri Tito.

    Sesuai prinsip reward and punishment, dikatakan Mendagri Tito, bahwa pemberian penghargaan ini merupakan upaya menciptakan iklim kompetitif di antara kepala daerah di Indonesia.

    “Saya berharap pemberian penghargaan ini bisa memberikan motivasi di antara teman-teman sekalian untuk semakin kompetitif dengan orientasi pembangunan daerah yang efektif dan efisien,” imbuhnya.

    Tidak hanya itu, Mendagri Tito juga menegaskan bahwa 15 orang para penerima penghargaan pagi ini patut berbangga karena penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian yang ketat oleh pihak-pihak yang kredibel.

    Dimana penilaian penghargaan tidak dilakukan oleh Kemendagri sendiri, melainkan oleh panel gabungan yang melibatkan juga setmilpres, dan kementerian/lembaga lainnya yang dilakukan pada bulan November Tahun 2023 yang lalu.

    “Mereka yang terpilih adalah memang yang layak berdasarkan penilaian yang ada. Jadi panjenengan semua patut berbangga karena penghargaan ini bukan pesanan melainkan murni karena penilaian yang objektif dan telah melalui proses panjang,” tukas Tito.

    Usai menerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha ini, Khofifah menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya pada seluruh warga masyarakat Jatim dan seluruh jajaran ASN Pemprov Jatim.

    Pasalnya, penghargaan ini merupakan bukti nyata bahwa implementasi semangat kerja Cepat, Efektif/Effisien, Transparan, Tanggap, Akuntabel dan Responsef atau CETTAR dalam mewujudkan program Nawa Bhakti Satya membuahkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbaik diantara pemda tingkat provinsi yang lain di Indonesia.

    “Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras semua pihak dan kolaborasi semua level bersama ASN Pemprov Jawa Timur yang kami dedikasikan untuk seluruh warga Jawa Timur, dan juga untuk seluruh ASN Pemprov Jatim yang telah berjuang bersama mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah Jatim melalui Nawa Bhakti Satya yang CETTAR,” kata Khofifah.

    “Bahwa semangat CETTAR yang kami inisiasi sejak awal menjabat di tahun 2019 bukan sekedar slogan, melainkan menjadi ruh yang selalu ada dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terwujud dalam program maupun layanan untuk masyarakat,” tegas Khofifah.

    Sebagaimana diketahui, skor kinerja LPPD tahun 2021 sebesar 3,61. Skor tersebut diperoleh berdasarkan capaian kinerja makro yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan yang terdiri dari 24 urusan wajib, delapan urusan pilihan, dan fungsi penunjang urusan yang menjadi kewenangan Provinsi Jatim.

    Dalam memimpin Jatim, Nawa Bhakti Satya yang diusung Khofifah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem sebesar 3,58 persen selama 3 tahun yakni rentang tahun 2020 – 2023. Penurunan ini bahkan melampaui rata-rata capaian nasional.

    Tidak hanya itu dari segi penurunan angka TPT , Khofifah juga berhasil menurunkan angka TPT sebesar 0,25 dari tahun 2021 sebesar 5,74 persen menjadi 5,49 persen di tahun 2022. Angka itu juga terus menurun per Agustus 2023 menjadi 4,88 persen, turun 0,61 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022.

    “Di dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur, alhamdulullah Jatim juga terus membaik . Hingga akhir 2023, tepatnya 1 Desember 2023, IPM Jawa Timur tercatat 74,65, meningkat 3,15 persen selama periode 2019 – 2023,” tegas Khofifah.

    Capaian IPM 2023 Jawa Timur tersebut melampaui rata-rata nasional yang tercatat 74,39. IPM Jawa Timur juga di atas capaian IPM provinsi besar lainnya di pulau Jawa, yaitu Jawa Barat (74,24) dan Jawa Tengah (73,39).

    “Dengan capaian IPM Jatim ini kita semakin optimis Jatim akan mampu mewujudkan Indonesia Emas 2045”, terang Khofifah.

    Pihaknya pun berkomitmen sekaligus menyatakan kesiapannya untuk kembali dan melanjutkan pembangunan mewujudkan Jawa Timur yang semakin maju dan sejahtera.

    “Semoga capaian kita sampai hari ini menumbuhkan optimisme bahwa Jawa Timur akan menjadi provinsi terbaik di Indonesia, berdaya saing dan kualitas hidup masyarakatnya terus meningkat. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh masyarakat Jatim, salam cinta kami untuk panjenengan semua,” pungkas Khofifah. [tok/aje]

  • Otoda, Pemkab Lamongan Terima Penghargaan dari Kemendagri

    Otoda, Pemkab Lamongan Terima Penghargaan dari Kemendagri

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan menerima penghargaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).

    Penghargaan dengan kategori kinerja tinggi (skor 3,5018) tersebut diterima langsung oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda), pada (25/4/2024) kemarin, di Grand City Surabaya.

    Menurut Bupati Yuhronur, penghargaan ini adalah wujud kinerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam merealisasikan pembangunan daerah.

    “Alhamdulillah, penghargaan ini wujud kerja keras seluruh insan yang ada di Pemerintah Kabupaten Lamongan. Namun penghargaan ini juga wujud keberhasilan dari pembangunan daerah atau berdampak kepada masyarakat,” tutur Yuhronur usai menerima penghargaan dari Mendagri, Tito Karnavian.

    Yuhronur menjelaskan, kategori kinerja tinggi merupakan hasil penilaian evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) tahun 2023, dari laporan cakupan indikator makro, di antaranya penurunan kemiskinan ekstrem, angka pengangguran terbuka dan lainnya.

    Sementara itu, Wakil Bupati Lamongan Abdul Rouf saat memimpin peringatan Hari Otoda ke XXVIII di Lamongan mengungkapkan bahwa momen peringatan ini sebagai kontribusi atas pembangunan daerah kepada pembangunan nasional. Dia berkata, tujuan utama dari otonomi daerah ada dua yakni kesejahteraan dan demokrasi.

    “Makna dari otonomi daerah ialah kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan setempat, guna mewujudkan dua tujuan,” ujar Rouf.

    “Dalam mewujudkan kesejahteraan tentu dapat dicapai melalui pelayanan yang berkualitas. Sedangkan dalam tujuan yang kedua yakni demokrasi dapat direalisasikan melalui kegiatan melibatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan daerah,” imbuhnya.

    Wabup Rouf juga menyebut salah satu program yang sudah diterapkan di Lamongan yakni program prioritas 100 persen pelayanan publik berkualitas, yang bertujuan mendekatkan dan memudahkan pelayanan bagi masyarakat. Tdak hanya secara teknis, melainkan pelayanan yang diberikan juga memiliki kualitas yang maksimal.

    Lebih lanjut, Wabup Rouf menambahkan bahwa kebijakan pembangunan daerah akan berkontribusi dalam menuntaskan program pembangunan nasional, di antaranya penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi.

    Lalu peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), percepatan proses pemulihan perekonomian daerah hingga nasional, serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat.

    “Pemkab Lamongan memiliki 11 program prioritas yang mana bertujuan menciptakan kejayaan Lamongan yang berkeadilan atau mengembangkan dan memaksimalkan potensi Lamongan. Capaian di daerah yang terus menunjukkan trend positif salah satunya angka kemiskinan di Lamongan yang terus menurun,” jelas Rouf.

    “Oleh sebab itu, mari terus memperkokoh komitmen, tanggung jawab, dan kesadaran dalam menjalankan amanah pembangunan berkelanjutan, agar menciptakan masa depan yang berkelanjutan pula bagi generasi mendatang,” pungkasnya. [riq/aje]

  • Kalahkan 514 Pemkab se-Indonesia, Bupati Banyuwangi Sabet Penghargaan dari Presiden Joko Widodo

    Kalahkan 514 Pemkab se-Indonesia, Bupati Banyuwangi Sabet Penghargaan dari Presiden Joko Widodo

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berhak menyandang penghargaan tertinggi dari Presiden Joko Widodo berkat prestasinya. Ipuk menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

    Penghargaan itu didapat berdasarkan hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2023. Bahkan, Banyuwangi mendapatkan nilai terbaik nasional dengan status kinerja Tertinggi dengan skor 3,8118 poin, mengalahkan 514 Pemkab se-Indonesia.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima penghargaan satu kali seumur hidup itu saat puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) XXVIII di Kota Surabaya. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Tak hanya Ipuk, Pemkab Banyuwangi juga meraih prestasi sebagai Kabupaten Berkinerja Terbaik se-Indonesia yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Selamat dan terima kasih kepada para penerima penghargaan yang telah bekerja dengan baik di berbagai bidang,” ungkap Tito Karnavian.

    Penilaian itu, kata Ipuk, tidak semata hanya dilakukan oleh Kemendagri. Tapi, juga melibatkan berbagai instansi terkait. Baik di kementerian atau lembaga negara lainnya. Bahkan, juga melibatkan pihak eksternal seperti halnya para akademisi maupun sejumlah organisasi non-pemerintah.

    “Kita harus bangga. Ini bukan pesanan atau karena diintervensi oleh pihak lain,” tegas Tito.

    Usai meraih penghargaan, Bupati Ipuk bersyukur. Bahkan, capaian itu menjadi titik balik dari pencapaian sebelumnya.

    “Kami bersyukur Banyuwangi bisa mempertahankan capaian ini. Bagi kami, ini bukan sekadar prestasi, namun menjadi penyemangat untuk berkinerja lebih baik lagi untuk kemajuan Banyuwangi,” ujar Ipuk. (rin/ian)

  • Pesan Sekda Kota Kediri saat Peringati Hari Otda ke-28

    Pesan Sekda Kota Kediri saat Peringati Hari Otda ke-28

    Kediri (beritajatim.com) – Tepat hari ini, 28 April 2024, Pemerintah tak terkecuali Pemerintah Kota Kediri tengah merayakan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-28. Dalam peringatan Hari Otda ke-28 ini Pemkot Kediri menggelar upacara bendera yang diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkot Kediri di halaman Balai Kota Kediri, Kamis (25/4/2024).

    Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit bertindak sebagai pemimpin upacara. Dalam sambutannya yang membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan bahwa peringatan hari Otda ke-28 Tahun 2024 mengusung tema ‘Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat’.

    Dijelaskan lebih lanjut oleh Bagus, bahwa tema ini dipilih untuk memperkokoh komitmen, tanggung jawab, dan kesadaran seluruh jajaran pemerintah daerah akan amanah serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam membangun sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat kota serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

    Peringati Hari Otda ke-28, Ini Pesan Sekda Kota Kediri

    “Peringatan Hari Otonomi Daerah yang sudah berlangsung selama seperempat abad ini juga menjadi momentum yang tepat bagi kita semua untuk memaknai kembali arti filosofi dan tujuan otonomi daerah,” katanya.

    Otonomi daerah menurut Bagus merupakan hak, wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dengan filosofi Otda yang dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam pasal 18 UUD 1945.

    “Dari prinsip dasar inilah, otonomi daerah dirancang untuk mencapai 2 (dua) tujuan utama, yaitu kesejahteraan dan demokrasi,”ujarnya.

    Lebih lanjut, Bagus menjelaskan dari segi tujuan kesejahteraan, Pemerintah Daerah diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis melalui berbagai inovasi kebijakan pemerintahan yang menekankan kepada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan (sustainable). Sedangkan dari segi tujuan demokrasi, kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat Iokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society.

    Disamping mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ekonomi hijau, Bagus mengatakan pemerintah daerah secara eksisting dihadapkan pada hambatan dan tantangan dalam pembangunan daerah. Seperti mendorong program pembangunan nasional meliputi penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan proses pemulihan perekonomian nasional maupun daerah serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat.

    Diakhir sambutan Menteri Dalam Negeri, Bagus mengatakan perjalanan otonomi daerah telah mencapai tahap kematangan untuk melahirkan berbagai terobosan kebijakan yang berpotensi dikembangkan secara terintegras.

    “Implementasi pengembangan wilayah perlu dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan implementasi regulasi Ekonomi Hijau, dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhitungkan aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan,”ujarnya diakhir sambutan. [nm/ian]

  • Surabaya Raih Penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Berkinerja Tinggi

    Surabaya Raih Penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Berkinerja Tinggi

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima dua penghargaan sekaligus pada saat puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke XXVIII yang digelar di Taman Surya, halaman Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024).

    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/TK/Tahun 2024.

     Setelah upacara, Wali Kota Eri Cahyadi kembali menerima penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Hal ini berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) secara nasional Tahun 2023berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, Kota Surabaya berhasil meraih skor 3,5866 dengan status Kinerja Tinggi. Skor ini menempatkan Surabaya di posisi tertinggi di tingkat kota.

    Di bawah Surabaya, ada Kota Surakarta, lalu Kota Makassar, Kota Tangerang, Kota Semarang, Kota Medan, Kota Palembang, Kota Samarinda, Kota Metro Lampung, dan Kota Denpasar.

    Selain pemerintah kota, penghargaan ini juga diberikan kepada 5 provinsi dan juga 14 kabupaten di Indonesia. Total ada 29 Pemerintah Daerah yang meraih penghargaan hasil EPPD kala itu.

    Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan hasil EPPD 2023 dan penerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

    Menurutnya, pemberian penghargaan itu berdasarkan prinsip reward and punishment dan menciptakan iklim kompetitif antar semua kepala daerah.

     “Saya harap pemberian penghargaan ini akan dapat betul-betul membangkitkan motivasi rekan-rekan untuk berkompetisi secara positif,” harapnya.

     Tito juga menjelaskan bahwa penilaian dalam pemberian penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha maupun penghaargaan hasil EPPD ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri. Melainkan itu dilakukan bersama semua unsur yang tergabung dalam tim panelis.

     “Termasuk dari sekretaris militer juga mengecek dan kemudian diikuti juga oleh pihak-pihak eksternal, baik akademisi dan lembaga-lembaga internasional yang ada di Indonesia yang kredibel, yang mereka tidak bisa untuk diintervensi,” jelasnya.

     Untuk itu, Mendagri Tito menyatakan bahwa pemda maupun kepala daerah yang menerima penghargaan itu harus berbangga. Sebab, penghargaan itu diberikan bukan hanya berdasarkan penilaian dari Kemendagri tetapi bersama tim panelis yang dilakukan secara objektif.

    “Jadi rekan-rekan yang terpilih, rekan-rekan perlu bangga. Karena rekan-rekan yang terpilih bukan terpilih karena pesanan, tapi betul-betul karena penilaian objektif yang cukup panjang, sesuai dengan variabel-variabel dan indikator yang sudah ditentukan, dan dilakukan wawancara satu-satu sehingga akhirnya terpilihlah penerima penghargaan ini,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Mendagri: Bupati Sidoarjo Tersangka Korupsi Harus Dinonaktifkan

    Mendagri: Bupati Sidoarjo Tersangka Korupsi Harus Dinonaktifkan

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat bicara terkait status Bupati Sidoarjo H. Achmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor yang menjadi tersangka korupsi kasus pemotongan insentif pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD). Secara tegas, Tito menyatakan Gus Muhdlor harus dinonaktifkan dari jabatannya. 

    “Semua kepala daerah yang ditetapkan tersangka maka dinonaktifkan, yang naik (digantikan) plt wakilnya,” tegas Mendagri Tito, usai upacara Hari Puncak Otonomi Daerah (Otonomi Daerah) di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024).

    Tito menjelaskan prosedur penonaktifan kepala daerah yang terlibat korupsi. “Kalau (status) saksi belum bisa nonaktifkan. Tapi kalau tersangka, nanti bakal dinonaktifkan,” terangnya.

    Jika status Gus Muhdlor berlanjut menjadi terdakwa, kata Tito, maka akan diberhentikan sementara. “Kalau terpidana baru pemberhentian permanen. Itu bicara prosedur, tidak soal kasusnya itu urusan KPK,” jelas Tito.

    Hingga saat ini, Gus Muhdlor belum ditahan oleh KPK. Ia juga beberapa kali berhalangan hadir saat dipanggil KPK dengan alasan sakit.

    Dalam puncak peringatan Hari Otoda di Balai Kota Surabaya, Gus Muhdlor tidak terlihat hadir bersama puluhan kepala daerah lainnya se-Indonesia. [asg/beq]