Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Anggota Komisi II Desak Mendagri Lantik Pemenang Pilkada Tak Berperkara sesuai Jadwal

    Anggota Komisi II Desak Mendagri Lantik Pemenang Pilkada Tak Berperkara sesuai Jadwal

    loading…

    Anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh menilai wacana penundaan pelantikan kepala daerah hingga Maret 2025 tidak memiliki dasar yang kuat. Foto/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh menilai wacana penundaan pelantikan kepala daerah hingga Maret 2025 tidak memiliki dasar yang kuat. Hal itu mengingat kepala daerah terpilih tanpa sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memiliki persoalan hukum.

    Ia pun mendesak Mendagri Tito Karnavian melantik kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di MK sesuai dengan jadwal ditetapkan. Rahmat Saleh menekankan pelantikan kepala daerah seharusnya tetap dilaksanakan pada Februari 2025 sebagaimana telah dijadwalkan.

    “Persoalan apa yang membuat harus diundur pelantikan kepala daerah terpilih tanpa sengketa di MK? Ini tentu menjadi pertanyaan kita. Patutnya (pelantikan) dilakukan sesuai ketentuan yang telah disepakati, kecuali memang ada putusan MK yang harus ditunggu untuk Pilkada yang bersengketa di MK,” kata Rahmat melalui pesan eletronik, Selasa (14/01/2025).

    “Kita desak dan minta Mendagri agar patuh terhadap ketentuan yang telah ada dan disepakati. Kalau mau menunda harus ada kejelasan yang jelas, terutama yang berkaitan dengan hukum, tapi ini tidak, kita melihat hanya untuk keseragaman, itu tentunya bukan alasan,” ujar politisi PKS dari dapil Sumatera Barat I ini.

    Seperti diketahui Pilkada 2024 digelar di 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. MK saat ini telah meregistrasi 309 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024.

    “Artinya lebih dari 200 kepala daerah terpilih yang tak terkait perkara PHP Kada 2024 menjadi korban karena harus menunggu seluruh proses sengketa Pilkada di MK tuntas. Bukan hanya itu, masyarakat juga menjadi korban karena ada tumpuan harapan dan janji yang segera ingin mereka rasakan dari kepala daerah terpilih,” tandasnya.

    Tak hanya itu, ia mewanti-wanti penundaan pelantikan juga menyebabkan terjadinya kekosongan kepala daerah pada sejumlah daerah. “Alhasil nanti juga Pj lagi yang akan menjabat, banyak tugas-tugas yang akhirnya terbengkalai, baik dari daerahnya maupun dari jabatan utama dari seorang Pj tersebut,” sambung pria yang pernah dua kali menjabat sebagai anggota DPRD Sumatera Barat ini.

    Di samping itu penundaan pelantikan dikhawatirkan tidak akan sejalan dengan proses pilkada yang bersengketa di MK. Penundaan akan menimbulkan persoalan baru saat MK memutuskan pemungutan suara ulang (PSU) di daerah yang berpekara,

    “Kalau ada daerah yang bersengketa, kemudian terdapat pemungutan suara ulang, tentunya ini akan menjadi alasan lagi untuk kembali menunda pelantikan. Jangan sampai terjadi hal tersebut,” tuturnya.

    Berdasarkan Perpres No 80/2024, pelantikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dijadwalkan pada 7 Februari 2025. Sementara pelantikan bupati dan wali kota dijadwalkan pada 10 Februari. Namun saat ini rencana penundaan membuat pelantikan diproyeksikan berlangsung setelah seluruh sengketa di MK selesai pada 13 Maret 2025.

  • Menteri PKP: Mal Pelayanan Publik wujudkan layanan cepat dan efesien

    Menteri PKP: Mal Pelayanan Publik wujudkan layanan cepat dan efesien

    Tangerang (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang Banten untuk mewujudkan layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien.

    “Saya mohon dibantu sosialisasinya, ini program sudah bagus ada PBG 10 Jam selesai. Pelayanannya sudah bagus, dan sangat pro rakyat. Jadi, sayang kalau masyarakat tidak tahu kalau layanan ini memberikan banyak manfaat dan kemudahan. Bagus juga tagline-nya “waktunya punya rumah,” ini kalau disosialisasikan,” kata Menteri Maruar disela peresmian MPP Kota Tangerang Selasa.

    Sementara itu Mendagri Tito Karnavian mengatakan saat ini MPP sudah hadir di 200 daerah se Indonesia dan berbagai pelayanan publik, perizinan, berada pada satu tempat agar memudahkan masyarakat sehingga tidak berpindah dari satu kantor ke kantor lainnya.

    “Sekarang, Kota Tangerang sudah kembali memilikinya setelah gedung ini sempat dilakukan renovasi guna memberikan pelayanan lebih baik lagi bagi masyarakat. Sebuah kehormatan buat saya bisa menandatangani prasasti ini,” ujar Mendagri.

    Penjabat Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin mengatakan peresmian ini menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien.

    MPP Kota Tangerang yang dirancang sebagai pusat layanan terpadu, menyediakan berbagai kebutuhan administrasi masyarakat dalam satu atap.

    Dengan keberadaan MPP ini, warga Kota Tangerang dapat mengurus berbagai dokumen dan perizinan, seperti KTP, SIM, paspor, BPJS, hingga izin usaha, tanpa harus berpindah tempat.

    “MPP ini adalah bentuk nyata dari upaya kami untuk memberikan layanan terbaik kepada warga. Kami ingin memastikan bahwa setiap penduduk Kota Tangerang bisa merasakan manfaat langsung dari fasilitas yang kami hadirkan,” katanya.

    Pewarta: Achmad Irfan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri nilai kapasitas Zudan Arif layak jadi Kepala BKN

    Mendagri nilai kapasitas Zudan Arif layak jadi Kepala BKN

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai Zudan Arif Fakrulloh memiliki kapasitas yang layak untuk mengemban jabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Mendagri mengaku telah lama mengenal Zudan, termasuk saat masih menjabat sebagai Kapolri. Sebagai seorang birokrat, Zudan dinilai punya pengalaman panjang dalam berbagai jabatan strategis.

    “Beliau juga dari segi keilmuan juga cukup tinggi, profesor, doktor. Begitu pula pengalaman lapangan sudah kenyang,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Adapun Zudan dilantik sebagai Kepala BKN oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini di Jakarta, Selasa (7/1).

    Sebelumnya, Zudan menjabat sebagai Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

    Tito yang juga menjabat sebagai Kepala BNPP menyebut Zudan sebagai sosok dengan tingkat intelektualitas di atas rata-rata. Hal ini membuat Mendagri sering berdiskusi dengan Zudan yang dinilai sefrekuensi dengan dirinya.

    Karena kapasitas dan pengalaman tersebut, Mendagri juga pernah menugasi Zudan sebagai penjabat (pj.) gubernur.

    “Malam ini kami rasanya bangga dan juga kami merasa bahagia bisa melepas (Zudan) dari institusi yang sebetulnya kami masih membutuhkan. Akan tetapi, negara membutuhkan yang lebih besar lagi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara,” ujarnya.

    Zudan yang juga menjabat Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dinilai memiliki bekal yang kuat untuk mendukung kinerjanya di BKN.

    Tito menyampaikan rasa syukur dan bangga atas terpilihnya Zudan dalam seleksi Kepala BKN serta kepercayaan yang diberikan Presiden RI Prabowo Subianto kepada Zudan.

    Mendagri juga berterima kasih atas dedikasi Zudan selama bertugas di Kemendagri dan BNPP.

    Ia mendoakan agar Zudan selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan amanah barunya.

    Di sisi lain, dia berpesan kepada jajaran BNPP agar tetap menjaga kekompakan dan soliditas dalam bekerja, terlepas dari siapa pun yang akan mengisi posisi Sekretaris BNPP menggantikan Zudan.

    “Soliditas ini penting untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BNPP,” kata Tito.

    Sementara itu, Zudan dalam kesempatan yang sama menyampaikan rasa terima kasih kepada Mendagri beserta pejabat dan jajaran yang hadir.

    Ia memohon diri untuk melanjutkan tugas sebagai Kepala BKN. Tak lupa dia juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama masa pengabdiannya di Kemendagri dan BNPP.

    “Kami mohon diri serta mohon doa untuk bisa melanjutkan penugasan di Badan Kepegawaian Negara,” pungkas Zudan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penghapusan BPHTB dan percepatan layanan PBG diterapkan di seluruh RI

    Penghapusan BPHTB dan percepatan layanan PBG diterapkan di seluruh RI

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di seluruh Indonesia.

    Tito menetapkan akhir Januari 2025 sebagai batas waktu bagi seluruh kabupaten dan kota untuk menerbitkan peraturan kepala daerah (perkada) terkait kebijakan ini.

    “Dalam Zoom saya sudah sampaikan, paling lambat akhir Januari, setiap daerah untuk sudah membuat, kabupaten/kota khususnya ya, untuk membuat peraturan kepala daerah yang membebaskan BPHTB, PBG, dan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, serta percepatan dari 45 hari menjadi 10 hari,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, kebijakan ini hanya berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi kriteria tertentu.

    Tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki hunian yang layak sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

    Tito menegaskan bahwa penghapusan BPHTB dan percepatan layanan PBG tidak akan berdampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

    Sebagai contoh, ia menyebut Kota Tangerang yang hanya mengalami pengurangan PAD sebesar Rp9,9 miliar dari total PAD Rp2,9 triliun.

    “Nggak seberapa. Di daerah lain, silakan melakukan exercise. Tapi ini sekali lagi, untuk rakyat yang kurang mampu,” ujarnya.

    Mendagri juga memberikan apresiasi kepada Kota Tangerang atas inovasinya memangkas waktu layanan PBG menjadi hanya 10 jam.

    Selain itu, Tito memuji langkah 89 daerah yang telah lebih dulu menerbitkan perkada terkait kebijakan ini.

    Ia berharap kebijakan ini dapat diterapkan secara merata di seluruh daerah sehingga tidak ada lagi masyarakat yang harus tinggal di bawah jembatan atau di pinggir kali.

    “Dengan kebijakan ini, rakyat dapat memiliki tempat tinggal layak dan kita berharap kualitas hidup mereka akan meningkat,” ujar Tito.

    Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Penjabat Gubernur Banten Ucok Abdul Rauf Damenta, Penjabat Wali Kota Tangerang Nurdin, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama dari berbagai kementerian/lembaga.

    Kemudian, para bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia juga hadir, baik secara langsung maupun virtual, bersama tamu undangan lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • 9 Mendagri Minta Penghapusan BPHTB dan Percepatan Layanan PBG Diterapkan di Seluruh Daerah Nasional

    9 Mendagri Minta Penghapusan BPHTB dan Percepatan Layanan PBG Diterapkan di Seluruh Daerah Nasional

    Mendagri Minta Penghapusan BPHTB dan Percepatan Layanan PBG Diterapkan di Seluruh Daerah
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (
    Mendagri
    ) Muhammad
    Tito Karnavian
    menegaskan komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (
    BPHTB
    ) serta percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (
    PBG
    ) di seluruh Indonesia.
    Ia menetapkan akhir Januari 2025 sebagai batas waktu bagi seluruh kabupaten dan kota untuk menerbitkan peraturan
    kepala daerah
    (
    perkada
    ) terkait kebijakan ini.
    “Pada pertemuan melalui Zoom, saya sudah meminta setiap daerah, khususnya kabupaten/kota, untuk membuat perkada untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta percepatan 45 hari menjadi 10 hari,” ujarnya lewat siaran pers, Selasa (14/1/2025).
    Hal tersebut disampaikan Tito dalam acara Peresmian Layanan PBG 10 Jam Selesai dan Penyerahan Sertifikat kepada Penerima Layanan PBG di Tangerang Live Room, Kota Tangerang, Banten, Selasa.
    Kebijakan ini, sebutnya, hanya berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi kriteria tertentu.
    Tujuannya, adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki hunian yang layak sekaligus mendukung pengentasan
    kemiskinan ekstrem
    di Indonesia.
    Mendagri menegaskan bahwa penghapusan BPHTB dan percepatan layanan PBG tidak akan berdampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (
    PAD
    ).
    Sebagai contoh, Kota Tangerang yang hanya mengalami pengurangan PAD sebesar Rp 9,9 miliar rupiah dari total PAD Rp 2,9 triliun rupiah.
    “Nggak seberapa. Di daerah lain, silakan melakukan
    exercise
    . Tapi ini sekali lagi, untuk rakyat yang kurang mampu,” imbuhnya.
    Dia juga memberikan apresiasi kepada Kota Tangerang atas inovasinya memangkas waktu layanan PBG menjadi hanya 10 jam.
    Tito bahkan memuji langkah 89 daerah yang telah lebih dulu menerbitkan perkada terkait kebijakan ini.
    Ia berharap, kebijakan tersebut dapat diterapkan secara merata di seluruh daerah, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang harus tinggal di bawah jembatan atau pinggiran kali.
    “Dengan kebijakan ini, rakyat dapat memiliki tempat tinggal layak, dan kita berharap kualitas hidup mereka akan meningkat,” ucapnya.
    Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Ucok Abdul Rauf Damenta, dan Pj Wali Kota Tangerang Nurdin.
    Ada pula sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama dari berbagai kementerian/lembaga serta para bupati/wali kota yang hadir secara langsung maupun virtual.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Khofifah sebut retreat kepala daerah bagian penting adaptasi/mitigasi

    Khofifah sebut retreat kepala daerah bagian penting adaptasi/mitigasi

    Retreat menurut saya menjadi bagian yang penting untuk saling meng-update bagaimana sebetulnya adaptasi dan mitigasi.

    Jakarta (ANTARA) – Calon Gubernur Jawa Timur dengan suara terbanyak Khofifah Indar Parawansa menilai gagasan retreat yang akan dijalani oleh kepala daerah setelah pelantikan merupakan bagian penting agar kepala daerah saling memperbarui program kerja sebagai langkah adaptasi dan mitigasi.

    “Retreat menurut saya menjadi bagian yang penting untuk saling meng-update bagaimana sebetulnya adaptasi dan mitigasi, ini menjadi penting,” kata Khofifah saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Menurut Khofifah, kepala daerah yang baru saja dilantik tentunya membutuhkan informasi baru dari dinamika yang terjadi di wilayah regional maupun global, mengingat kondisi yang terjadi di belahan negara lain, tentu bisa berdampak pada daerah tertentu.

    Khofifah pun bercerita saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada era Presiden RI Abdurahman Wahid (Gus Dur) periode 1999—2001.

    Saat itu, dia juga mengadakan retreat di lingkup BKKBN karena program kerja dilaksanakan secara vertikal dari tingkat pusat hingga kecamatan.

    Selain itu, retreat juga memberi kesempatan agar pemerintah pusat dan daerah dapat mendiskusikan program yang sering kali hanya diulang-ulang dan terkesan monoton.

    “Menurut saya retreat itu menjadi bagian penting supaya kita tidak stuck pada sesuatu yang monoton, yang dianggap program-program dahulu, seringkali copy paste. Saya pernah di DPR beberapa periode jadi program-program ini seperti copy paste,” kata Khofifah.

    Ia berpendapat bahwa inovasi dan kreativitas menjadi bagian penting dari gubernur/bupati hingga wali kota. Dengan adanya retreat, para kepala daerah bisa saling bergantian silaturahmi dan menyampaikan program yang menjadi prioritas dan unggulan di daerah masing-masing.

    Retreat menjadi salah satu cara dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk meningkatkan koordinasi dan kesatuan dari anggota Kabinet Merah Putih pada periode kepemimpinannya.

    Tak lama setelah KMP ditetapkan, pada tanggal 24—27 Oktober 2024 seluruh anggota kabinet melakukan retreat di kawasan Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Terkait dengan koordinasi dengan pemerintah daerah menggunakan metode serupa, pada saat menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar rapat rutin tahunan ini dapat dilangsungkan di lokasi Akademi Militer (Akmil).

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Paripurna DPRD DKI Tetapkan Pramono-Rano sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta

    Paripurna DPRD DKI Tetapkan Pramono-Rano sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta

    loading…

    DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna Pengumuman Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung-Rano Karno Foto/SindoNews

    JAKARTA – DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna Pengumuman Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung-Rano Karno di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat hari ini.

    Rapur dipimpin langsung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin didampingi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah; Basri Baco; dan Rany Maulani. Hadir pula Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi; Sekda DKI Jakarta, Marullah Matali; Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata dan pejabat lainnya

    “Pada hari ini Selasa (14/1/2025) melalui Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta secara resmi kami umumkan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 saudara Pramono Anung Wibowo-Rano Karno dengan perolehan suara sebanyak 2.183.239 atau 50,07% dari total suara sah sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2025-2030 dalam Pilkada Jakarta 2024,” kata Khoirudin, Selasa (14/1/2025)

    Namun, Pramono-Doel tidak hadir dalam rapat paripurna penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih tersebut. Dikabarkan Pramono sedang berada di luar kota dan Rano Karno sedang menunaikan ibadah umroh. “Pramono sedang di luar kota dan Rano Karno sedang umroh sudah konfirmasi. Tidak wajib hadir karena sifatnya hanya proses pengumuman saja,” ucapnya.

    Khoirudin mengatakan DPRD DKI akan bersurat ke Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

    “Selanjutnya DPRD DKI Jakarta akan bersurat ke Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian untuk melaporkan penetapan saudara Pramono Anung Wibowo-Rano Karno menjadi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2025-2030,” ungkapnya.

    (cip)

  • Pemerintah Kaji Opsi Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK Dilantik Lebih Dulu

    Pemerintah Kaji Opsi Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK Dilantik Lebih Dulu

    Pemerintah Kaji Opsi Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK Dilantik Lebih Dulu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah tengah mengkaji opsi
    kepala daerah
    terpilih yang tidak bersengketa di
    Mahkamah Konstitusi
    bisa dilantik terlebih dulu.
    Opsi ini dibahas antara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    Yusril
    Ihza Mahendra dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/1/2025) siang.
    “Pemerintah berkeinginan supaya mudah-mudahan
    smooth
    ya, sengketa ini jalan terus di
    MK
    , tetapi yang tidak ada sengketa ya bisa dipertimbangkan untuk di bagaimana, apakah dilantik lebih dulu,” kata Yusril usai bertemu Prasetyo, Jumat.
    Yusril menuturkan, opsi ini dikaji lantaran perlu ada koordinasi cepat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (pemda).
    Di sisi lain, penanganan
    sengketa Pilkada
    di MK baru saja dimulai. Setidaknya, kata dia, ada sekitar 300 perkara yang ditangani MK, sehingga porsi antara pihak yang bersengketa lebih banyak dibanding yang tidak bersengketa.
    “Artinya memang kita saling mendiskusikan karena ini kan terkait dengan
    pelantikan kepala daerah
    , karena ini kan putusan dari Mahkamah Konstitusi kan terkaitnya dengan Presiden juga, dan Mensesneg yang tangani,” ucap Yusril.
    “Tapi kan menyangkut aspek-aspek hukum kan saya juga harus memikirkan masalah ini,” imbuhnya.
    Yusril menyatakan, pihaknya bakal mendiskusikan masalah teknis ini dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Mahkamah Konstitusi (MK).
    Diskusi bakal dilakukan secepatnya, usai ia menemui Prasetyo Hadi.
    “Kalau dibahas ya segera saja. Jadi setelah pulang dari Mensesneg ini saya akan bicara dengan Pak Mendagri, juga dengan Mahkamah Konstitusi (MK), bagaimana mengatasi masalah teknis ini supaya bisa diselesaikan dengan baik,” jelas Yusril.
    Sebagai informasi, sidang sengketa Pilkada di MK baru saja dimulai beberapa hari terakhir.
    Mahkamah telah meregister 309 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
    “Jumlahnya itu 309 perkara,” ujar Kepala Biro Humas dan Protokol MK, Pan Mohamad Faiz saat dikonfirmasi, Sabtu (4/1/2024).
    Faiz menjelaskan, dari perkara yang diregister tersebut, 23 di antaranya merupakan perkara pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
    Kemudian 49 perkara pemilihan wali kota dan wakil wali kota, dan terbanyak 237 perkara adalah perselisihan pemilihan bupati dan wakil bupati.
    Perkara yang diregistrasi ini berbeda dengan jumlah permohonan yang diajukan sebanyak 314 permohonan. Perbedaan angka ini terjadi karena istilah permohonan berbeda dengan perkara yang telah melalui pemeriksaan berkas.
    “Maka pertanyaannya kenapa beda? Karena itulah fungsi kita melakukan pemeriksaan berkas. Sehingga ketika kita menemukan misalnya ada calon pemohon yang mengajukan permohonannya itu secara daring dan luring dua kali, maka kita tidak akan meregistrasi dua-duanya (menjadi satu),” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dirjen Bina Adwil apresiasi realisasi anggaran 2024 capai 98,41 persen

    Dirjen Bina Adwil apresiasi realisasi anggaran 2024 capai 98,41 persen

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA pada Kick-Off Meeting Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2025 di Banda Aceh, Kamis, mengapresiasi seluruh jajarannya atas capaian realisasi anggaran tahun 2024 yang mencapai 98,41 persen.

    Dia pun berharap angka tersebut dapat ditingkatkan dalam mencapai realisasi anggaran 2025.

    “Upgrading harus terus dilakukan, jadikan Ditjen Bina Adwil role model sentra layanan yang membanggakan. Kita harus bisa melakukan overlay tugas fungsi Ditjen Bina Adwil untuk ditransformasikan pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025 sejalan dengan Astacita presiden,” kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan tahun 2025 memiliki arti strategis sebagai awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Oleh karena itu, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahwa tahun 2025, Ditjen Bina Adwil akan memasuki target-target baru dengan arus utama pergantian kepemimpinan nasional.

    Hal ini membuat aspek posisi Kemendagri dengan daerah-daerah nasional dibutuhkan dukungan melalui pelaksanaan program yang akan dicapai sesuai dengan program yang dicanangkan pemerintah di era kepemimpinan Presiden Prabowo.

    “Silakan dianalisis rincian Astacita ke dalam program-program pokok kita dan memastikan tugas yang kita lakukan berbanding lurus dengan kebijakan nasional,” ujarnya.

    Pada gelaran tersebut turut dilakukan penandatanganan perjanjian kerja oleh seluruh direktur dan sekretaris serta turut pula dilakukan penyerahan simbolis cascading kinerja Ditjen Bina Adwil Tahun 2025-2029 oleh Dirjen Bina Adwil.

    “Sistem multilayer layanan Ditjen Bina Adwil diharapkan segera dilaksanakan sebagai bagian integral dari inovasi, ibarat fly by wire, tinggal klik semua dapat terlayani,” ujar Safrizal.

    Rapat ini merupakan langkah awal dalam merumuskan pola pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025.

    Acara ini dihadiri pimpinan Unit Kerja Eselon (UKE) II, para pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, pelaksana di lingkungan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan serta perwakilan Satker Dekonsentrasi pada Pemerintah Aceh.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri minta pemda manfaatkan seleksi PPPK Tahap II

    Mendagri minta pemda manfaatkan seleksi PPPK Tahap II

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memanfaatkan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II.

    Hal itu ditekankan Tito saat Rapat Koordinasi Penataan Tenaga Non ASN di Instansi Pemerintah Daerah secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu.

    Dia menegaskan upaya ini penting untuk menyelesaikan penataan pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah. Saat ini, seleksi tersebut diperpanjang hingga 15 Januari 2025 untuk mengoptimalkan jumlah pendaftar.

    “Rapat ini menjadi wake up call bagi teman-teman semua karena waktunya (masa akhir pendaftaran PPPK Tahap II) sampai tanggal 15 Januari 2025,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Tito menjelaskan perpanjangan waktu seleksi PPPK Tahap II merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada pegawai non-ASN untuk menjadi PPPK.

    Adapun penyelesaian non-ASN itu mengacu pada pegawai yang terdata dalam database BKN.

    “ASN kan ada dua macam, ada yang PNS ada yang tenaga kontrak (PPPK), ada pegawai tetap PNS dan yang kedua tenaga kontrak (PPPK), itu namanya ASN dua-duanya aparatur sipil negara,” jelasnya.

    Dengan demikian, sambung dia, pegawai non-ASN yang mengikuti seleksi PPPK akan mendapatkan status yang lebih jelas.

    “Karena juga tuntutan mereka juga, tuntutan mereka menjadi tenaga yang pegawai pemerintah yang kontrak, PPPK otomatis tidak bisa dilakukan begitu saja, tapi perlu dilakukan seleksi,” ujar Tito..

    Lebih lanjut, dirinya menekankan pentingnya Pemda segera menyelesaikan persoalan pegawai non-ASN agar tidak menimbulkan kegaduhan di kemudian hari.

    Apalagi, tak lama lagi bakal ada peralihan masa kepemimpinan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024.

    “Kalau kepala daerahnya ninggalin dan diganti yang baru, memberikan beban yang baru dan juga menjadi beban kepada pemerintah pusat, karena nanti mereka (pegawai non-ASN) ngadunya ke pusat,” tambahnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menekankan pentingnya kepala daerah mengumumkan secara luas terkait jadwal terbaru seleksi PPPK Tahap II.

    “Ini mengingat masih banyaknya pegawai non-ASN yang seharusnya bisa mengikuti seleksi PPPK Tahap I tapi belum mendaftar,” tutur Zudan.

    Selain itu, hingga saat ini masih banyak juga pegawai non-ASN yang belum mendaftar seleksi PPPK Tahap II.

    Di lain sisi, dia juga membeberkan penyebab pegawai non-ASN yang mendaftar seleksi PPPK Tahap I pada tahap seleksi administrasi tidak memenuhi syarat (TMS).

    Hal ini seperti surat pengalaman kerja tidak sesuai persyaratan, surat lamaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, hingga surat pengalaman kerja tidak terlampir atau terunggah.

    Oleh karena itu, berbagai penyebab TMS pada tahap seleksi administrasi tersebut perlu diperhatikan agar tidak terulang kembali di seleksi PPPK Tahap II.

    “Yang perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu semuanya, bahwa ini bisa jadi satu pendaftar alasan tidak memenuhi syaratnya lebih dari satu,” pungkasnya.

    Guna mengoptimalkan seleksi PPPK Tahap II, Kemendagri, Kementerian PANRB, dan BKN akan melakukan coaching clinic kepada pemda sebelum 15 Januari 2025.

    Hal ini terutama untuk membahas permasalahan atau kendala teknis terkait dengan pendaftaran.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini serta Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh hadir dalam kegiatan ini yang juga diikuti secara virtual oleh jajaran kepala daerah ataupun yang mewakili.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025