Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Dana Desa Hanya Stimulan, Kepala Desa Harus Lebih Kreatif

    Dana Desa Hanya Stimulan, Kepala Desa Harus Lebih Kreatif

    Sumedang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau kepala desa untuk memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara optimal guna mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

    Mendagri menjelaskan bahwa APBDes berperan sebagai stimulan bagi desa untuk mencapai kemandirian.

    “Uang yang dari APBN pusat itu hanya stimulan aja. Hanya untuk memancing supaya desanya bisa hidup, mandiri. Kemudian ekonomi daerah itu, desa itu bisa maju,” jelas Mendagri pada Musyawarah Desa Nasional (Musdesnas) dalam Rangka Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2025. 
     

    Kegiatan itu berlangsung di Lapangan Sepak Bola Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar), Rabu (15/1/2025).

    Acara Musyawarah Desa dalam rangka memperingati Hari Desa 2025 ini dihadiri Menteri Desa Yandri Susanto dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait.

    Acara tersebut dihadiri ribuan kepala desa dan perangkat desa dari seluruh Indonesia.

    Sebelumnya di hari yang sama, terkait peringatan Hari Desa Nasional 2025, Mendagri Tito Karnavian juga melaksanakan kegiatan kunjungan ke lokasi kebun demplot KWT Gemilang, pencanangan TANDAN DESA, Meninjau demplot, menanam jagung manis bersama, panen jagung, panen padi di ember dan panen anggur di Desa Cibereum, Sumedang.

    Selain itu Mendagri melakukan kunjungan ke kandang domba dan ayam (kelompok peternakan) dan menyaksikan Kepala Desa menyerahkan domba bergulir dari hasil usaha setahun sebanyak 8 ekor ditambah 12 ekor dari BAZNAZ.

    Lebih lanjut Mendagri mengingatkan kemampuan kewirausahaan penting dimiliki kepala desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). 

    Kemampuan ini dapat membantu kepala desa dalam mengidentifikasi potensi di wilayah masing-masing. Berbagai potensi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menambah PADes.

    Langkah mengoptimalkan potensi itu, misalnya berupa pemanfaatan lahan kosong, memperkuat sektor pangan, serta menghidupkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kepala desa juga dapat mengaktifkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

    “Itulah yang kita harapkan dari teman-teman di desa, sehingga tidak hanya berpikir bagaimana menghabiskan [anggaran] yang dari pusat itu,” ujarnya.

    Mendagri juga mengingatkan desa merupakan kontributor penting dalam mendukung swasembada pangan dan meningkatkan perekonomian. Karena itu, desa didorong untuk berkontribusi dengan memanfaatkan berbagai potensi.

    “Target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah hingga 8 persen bukanlah sesuatu yang tak mungkin dicapai. Terlebih bila seluruh desa berkontribusi secara optimal,” ungkap Mendagri. 

    Dia berharap, Peringatan Hari Desa 2025 menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai upaya yang telah dilakukan dalam membangun desa. Mendagri berharap, seluruh pihak terkait nantinya dapat bekerja lebih baik dalam memajukan desa.

    “Harapan bangsa Indonesia tidak hanya di tangan pemerintah pusat, tapi berada di tangan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kepala desa dengan dukungan para kepala daerah,” pungkasnya.

    Sumedang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau kepala desa untuk memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara optimal guna mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

    Mendagri menjelaskan bahwa APBDes berperan sebagai stimulan bagi desa untuk mencapai kemandirian.
     
    “Uang yang dari APBN pusat itu hanya stimulan aja. Hanya untuk memancing supaya desanya bisa hidup, mandiri. Kemudian ekonomi daerah itu, desa itu bisa maju,” jelas Mendagri pada Musyawarah Desa Nasional (Musdesnas) dalam Rangka Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2025. 
     

     
    Kegiatan itu berlangsung di Lapangan Sepak Bola Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar), Rabu (15/1/2025).

    Acara Musyawarah Desa dalam rangka memperingati Hari Desa 2025 ini dihadiri Menteri Desa Yandri Susanto dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait.
     
    Acara tersebut dihadiri ribuan kepala desa dan perangkat desa dari seluruh Indonesia.
     
    Sebelumnya di hari yang sama, terkait peringatan Hari Desa Nasional 2025, Mendagri Tito Karnavian juga melaksanakan kegiatan kunjungan ke lokasi kebun demplot KWT Gemilang, pencanangan TANDAN DESA, Meninjau demplot, menanam jagung manis bersama, panen jagung, panen padi di ember dan panen anggur di Desa Cibereum, Sumedang.
     
    Selain itu Mendagri melakukan kunjungan ke kandang domba dan ayam (kelompok peternakan) dan menyaksikan Kepala Desa menyerahkan domba bergulir dari hasil usaha setahun sebanyak 8 ekor ditambah 12 ekor dari BAZNAZ.
     
    Lebih lanjut Mendagri mengingatkan kemampuan kewirausahaan penting dimiliki kepala desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). 
     
    Kemampuan ini dapat membantu kepala desa dalam mengidentifikasi potensi di wilayah masing-masing. Berbagai potensi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menambah PADes.
     
    Langkah mengoptimalkan potensi itu, misalnya berupa pemanfaatan lahan kosong, memperkuat sektor pangan, serta menghidupkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kepala desa juga dapat mengaktifkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
     
    “Itulah yang kita harapkan dari teman-teman di desa, sehingga tidak hanya berpikir bagaimana menghabiskan [anggaran] yang dari pusat itu,” ujarnya.
     

    Mendagri juga mengingatkan desa merupakan kontributor penting dalam mendukung swasembada pangan dan meningkatkan perekonomian. Karena itu, desa didorong untuk berkontribusi dengan memanfaatkan berbagai potensi.
     
    “Target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah hingga 8 persen bukanlah sesuatu yang tak mungkin dicapai. Terlebih bila seluruh desa berkontribusi secara optimal,” ungkap Mendagri. 
     
    Dia berharap, Peringatan Hari Desa 2025 menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai upaya yang telah dilakukan dalam membangun desa. Mendagri berharap, seluruh pihak terkait nantinya dapat bekerja lebih baik dalam memajukan desa.
     
    “Harapan bangsa Indonesia tidak hanya di tangan pemerintah pusat, tapi berada di tangan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kepala desa dengan dukungan para kepala daerah,” pungkasnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Makan Bergizi Gratis Gunakan APBD, Kepala BGN: Sudah Koordinasi dengan Mendagri

    Makan Bergizi Gratis Gunakan APBD, Kepala BGN: Sudah Koordinasi dengan Mendagri

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait usulan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

    “Sudah kami koordinasikan dengan mendagri,” ujar Dadan, Rabu (15/1/2025).

    Dadan menegaskan dukungan APBD sangat penting untuk mempercepat implementasi program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Saat ini, program makan bergizi gratis telah dianggarkan sebesar Rp 71 triliun melalui APBN 2025, dengan target menjangkau 17,5 juta penerima manfaat dalam satu tahun.

    Menurut Dadan, setidaknya ada tiga langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan MBG. Pertama, menyiapkan infrastruktur makan bergizi gratis, seperti dapur dan fasilitas distribusi makanan.

    Kedua, membina masyarakat lokal untuk memasok bahan baku berbasis potensi sumber daya daerah. Ketiga, menyalurkan bantuan secara efektif, terutama kepada kelompok prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

    “Dukungan dari daerah sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program ini,” jelas Dadan.

    Dadan menjelaskan program makan bergizi gratis direncanakan untuk menjangkau penerima manfaat secara bertahap, yaitu pada Januari-April 2025 mencakup 3 juta penerima melalui 937 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Pada April-Agustus 2025 menjangkau 6 juta penerima melalui 2.000 SPPG dan pada Agustus-Desember 2025 menyasar 15 juta hingga 17,5 juta penerima melalui 5.000 SPPG.

    Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa turut mengusulkan penggunaan APBD untuk meningkatkan standar menu MBG. Menurut Khofifah, tambahan anggaran dari APBD dapat memperbaiki kualitas gizi makanan yang disediakan.

    “Misalnya, ditambah setengah telur dalam menu, proteinnya akan lebih bagus,” ujar Khofifah di Istana Kepresidenan, Selasa (14/1/2025).

    Khofifah juga menyatakan kepala daerah di wilayahnya mendukung penuh usulan tersebut. Dengan melibatkan APBD, diharapkan program makan bergizi gratis dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

    Penggunaan APBD untuk mendukung program makan bergizi dratis dinilai dapat mempercepat implementasi dan meningkatkan kualitas gizi. Dengan koordinasi antara Badan Gizi Nasional, Kemendagri, dan pemerintah daerah, program ini diharapkan mampu mencapai target penerima manfaat sekaligus memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

  • Mendagri Tito Akan Tegur Daerah yang Belum Bebaskan BPHTB dan Retribusi PBG bagi Masyarakat Kecil Nasional 15 Januari 2025

    Mendagri Tito Akan Tegur Daerah yang Belum Bebaskan BPHTB dan Retribusi PBG bagi Masyarakat Kecil Nasional 15 Januari 2025

    Mendagri Tito Akan Tegur Daerah yang Belum Bebaskan BPHTB dan Retribusi PBG bagi Masyarakat Kecil
    Tim Redaksi
    SUMEDANG, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
    Tito Karnavian
    bakal menegur daerah yang tidak menjalankan kebijakan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (
    BPHTB
    ) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (
    PBG
    ) bagi masyarakat kecil.
    Teguran ini akan diberikan kepada daerah yang belum menjalankan kebijakan ini melewati tenggat waktu yang ditentukan pemerintah, yaitu 31 Januari 2025.
    “Setelah nanti, 31 Januari, saya akan absen, daerah-daerah mana yang mengeluarkan peraturan kepala daerah (soal pembebasan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR), saya akan sampaikan ke publik daerah-daerah itu,” ujar Tito, saat melakukan peninjauan Mal Pelayanan Publik di Sumedang, Jawa Barat, Rabu (15/1/2025).
    Tito mengatakan, kebijakan pembebasan BPHTB dan retribusi PBG ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap
    masyarakat berpenghasilan rendah
    agar bisa segera memiliki hunian.
    Saat ini, sudah ada 185 daerah yang telah menjalankan kebijakan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG bagi masyarakat kecil.
    Selain memberikan peringatan kepada daerah-daerah yang belum melaksanakan kebijakan ini, dalam kunjungannya, Tito menyempatkan untuk mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang yang telah memberlakukan pembebasan BPHTB dan retribusi PBG.
    Dia juga mengapresiasi Pemkab Sumedang yang mampu mempercepat layanan PBG.
    Tito percaya, kebijakan ini dapat meringankan beban masyarakat kecil yang ingin memiliki tempat tinggal.
    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, kebijakan penghapusan tersebut merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk mempermurah bahkan menggratiskan hunian bagi MBR.
    Maruarar, atau kerap disapa Ara, mengatakan, pemerintah mendorong agar pelayanan publik seperti mengurus PBG semakin mudah.
    Dalam kesempatan yang sama, Ara juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Tito serta jajaran pemda yang telah membantu tugas Kementerian PKP dalam menyediakan tiga juta rumah bagi MBR.
    Menurut dia, semua program yang dicanangkan pemerintah dapat terwujud karena adanya kerja sama yang baik antara berbagai pihak.
    “Berkat bantuan Bapak Mendagri, ini sudah jelas, tiga yang gratis, satu PBG gratis, dua BPHTB gratis, dari Menteri Keuangan PPN gratis, dan yang mempermudah adalah PBG dari 45 hari, jadi 10 hari,” pungkas Menteri Ara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri: 185 pemda bebaskan BPHTB-retribusi PBG bagi rakyat kecil

    Mendagri: 185 pemda bebaskan BPHTB-retribusi PBG bagi rakyat kecil

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sebanyak 185 pemerintah daerah (pemda) telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat kecil.

    Daerah tersebut juga telah mempercepat pelayanan PBG. Kebijakan ini merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat segera memiliki hunian.

    “Harapan kami dengan kedatangan di Sumedang ini, ini tolong diberitakan, karena ini kepentingan publik, untuk kepentingan rakyat, utamanya yang kurang mampu, teman-teman media, tolong di-highlight betul, bahwa sudah ada 185 daerah [yang menerapkan],” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Dirinya memberikan tenggat hingga 31 Januari 2025 kepada daerah yang belum menerapkan kebijakan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG.

    Bahkan, sebagai wujud komitmen, dia berencana memberikan surat teguran kepada daerah yang belum menerapkan kebijakan dan mempublikasikannya kepada publik.

    “Setelah nanti, 31 Januari, saya akan absen, daerah-daerah mana yang mengeluarkan peraturan kepala daerah [soal pembebasan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR], saya akan sampaikan ke publik daerah-daerah itu,” ujarnya.

    Selain itu, Tito mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang yang telah memberlakukan pembebasan BPHTB dan retribusi PBG.

    Pemkab Sumedang juga mampu mempercepat layanan PBG. Ia percaya kebijakan ini dapat meringankan beban masyarakat kecil yang ingin memiliki tempat tinggal.

    “Kami berterima kasih banyak kepada Sumedang, kepada Sekda dan Penjabat (Pj.) Gubernur,” ucap Tito.

    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan kebijakan penghapusan tersebut merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk mempermurah bahkan menggratiskan hunian bagi MBR.

    Pemerintah juga mendorong agar pelayanan publik seperti mengurus PBG semakin mudah.

    Dirinya juga berterima kasih kepada Mendagri Tito dan jajaran Pemda karena telah membantu tugas Kementerian PKP dalam menyediakan tiga juta rumah bagi MBR.

    Menurutnya, semua program yang dicanangkan pemerintah dapat terwujud karena adanya kerja sama yang baik antara berbagai pihak.

    “Berkat bantuan Bapak Mendagri, ini sudah jelas, tiga yang gratis, satu PBG gratis, dua BPHTB gratis, dari Menteri Keuangan PPN gratis dan yang mempermudah adalah PBG dari 45 hari, jadi 10 hari,” pungkas Ara.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Badan Gizi Nasional Dukung Ide APBD Bantu Pendanaan Makan Bergizi Gratis

    Badan Gizi Nasional Dukung Ide APBD Bantu Pendanaan Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menilai usulan Gubernur terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait penggunaan APBD dalam membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah ide baik.

    Menurutnya, dengan adanya bantuan dari APBN, maka dana yang masuk bisa dilakukan untuk memperluas cakupan penerima manfaat.

    “Tentu saja bisa direalisasikan, dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program,” katanya kepada wartawan melalui pesan singkat, Rabu (15/1/2025).

    Lebih lanjut, Dadan menyebut terdapat 3 hal yang bisa dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan BGN dalam program andalan dari Presiden Prabowo Subianto itu.

    Dadan memerinci bahwa Pemda dapat menyiapkan infrastruktur, lalu melakukan pembinaan masyarakat untuk memasok bahan baku berbasis potensi sumber daya lokal. Terakhir, beberapa dinas dapat bersama menyalurkan bantuan terutama untuk ibu hamil/menyusui dan anak balita.

    Namun, dia melanjutkan bahwa terkait dengan usulan penggunaan keterlibatan APBD dalam program masih baru dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    “Sudah kami koordinasikan dengan pak Mendagri,” katanya.

    Di sisi lain, terkait dengan wacana penggunaan Zakat pun, Dadan melanjutkan bahwa instansinya akan fokus dalam menggunakan dana yang sudah tersedia dari APBN.

    “BGN fokus dana APBN Rp71 triliun dulu ya,” pungkas Dadan.

  • Mendagri ajak hidupkan desa dan tekan laju urbanisasi

    Mendagri ajak hidupkan desa dan tekan laju urbanisasi

    Sehingga anak mudanya jauh lebih banyak daripada yang orang tuanya. Itu yang kita sebut dengan bonus demografi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak seluruh pihak terkait menghidupkan desa dengan memperkuat sistem pemerintahan desa dan mengalokasikan anggaran khusus desa untuk menekan laju urbanisasi.

    Hal itu disampaikan Tito pada Musyawarah Desa Nasional (Musdesnas) dalam Rangka Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2025 di Lapangan Sepak Bola Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu.

    Menurut Tito dalam keterangannya di Jakarta, urbanisasi merupakan persoalan yang kerap dihadapi oleh sejumlah negara. Ini terutama negara yang pembangunannya berorientasi pada perkotaan.

    Dirinya mengambil contoh permasalahan urbanisasi yang dihadapi negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan.

    Masyarakat di kedua negara tersebut terutama yang berusia produktif banyak yang meninggalkan desa. Akibatnya, berbagai potensi yang dimiliki desa kurang dimanfaatkan.

    “Maka problem yang terbesar di sana adalah bagaimana mengembalikan mereka yang di kota untuk ke desa,” ujarnya.

    Selain itu, dia menilai kehidupan kota di kedua negara tersebut sangat kompetitif. Ini membuat masyarakat berlomba-lomba untuk mengenyam pendidikan sampai jenjang tertinggi.

    Tito berharap setelahnya mereka akan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kehidupan di kota.

    Hal ini kemudian berdampak terhadap rendahnya keinginan untuk menikah di kalangan penduduk usia produktif. Akibatnya populasi penduduk di negara tersebut menurun.

    “Nah akibatnya apa yang terjadi? Penduduk mereka usia muda makin lama makin berkurang. Itu disebut dengan populasi yang makin menciut,” ucapnya.

    Ia juga berharap Indonesia tidak mengalami kondisi seperti di dua negara tersebut. Dia menegaskan Indonesia belum terlambat untuk mencegah laju urbanisasi yang tak terkendali.

    Ini mengingat persentase jumlah masyarakat yang tinggal di kota dan desa terbilang merata, yakni 56 persen di kota dan 44 persen di desa. Angka kelahiran di Indonesia pun terbilang cukup tinggi.

    “Sehingga anak mudanya jauh lebih banyak daripada yang orang tuanya. Itu yang kita sebut dengan bonus demografi,” jelas Tito.

    Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya membangun desa agar lebih hidup dan mandiri. Hal ini seperti memperkuat sistem pemerintahan desa dan memastikan anggaran desa yang disalurkan kepada masyarakat tepat sasaran.

    Indonesia juga memiliki kementerian khusus yang mengurusi desa, yakni Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri minta kades manfaatkan APBDes untuk dukung PE

    Mendagri minta kades manfaatkan APBDes untuk dukung PE

    Itulah yang kita harapkan dari teman-teman di desa, sehingga tidak hanya berpikir bagaimana menghabiskan (anggaran) yang dari pusat itu

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala desa (kades) agar dapat memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PE).

    Hal itu disampaikan Tito pada Musyawarah Desa Nasional (Musdesnas) dalam Rangka Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2025 di Lapangan Sepak Bola Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu.

    Menurutnya, APBDes hanyalah stimulan bagi desa untuk lebih mandiri. “Uang yang dari APBN pusat itu hanya stimulan aja. Hanya untuk memancing supaya desanya bisa hidup, mandiri. Kemudian ekonomi daerah itu, desa itu bisa maju,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, Tito mengingatkan kemampuan kewirausahaan penting dimiliki kepala desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

    Kemampuan ini dapat membantu kepala desa dalam mengidentifikasi potensi di wilayah masing-masing. Berbagai potensi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menambah PADes.

    Langkah mengoptimalkan potensi itu, misalnya, berupa pemanfaatan lahan kosong, memperkuat sektor pangan, serta menghidupkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kepala desa juga dapat mengaktifkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

    “Itulah yang kita harapkan dari teman-teman di desa, sehingga tidak hanya berpikir bagaimana menghabiskan (anggaran) yang dari pusat itu,” ujarnya.

    Mendagri juga mengingatkan desa merupakan kontributor penting dalam mendukung swasembada pangan dan meningkatkan perekonomian. Karena itu, desa didorong untuk berkontribusi dengan memanfaatkan berbagai potensi.

    “Target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah hingga 8 persen bukanlah sesuatu yang tak mungkin dicapai. Terlebih bila seluruh desa berkontribusi secara optimal,” ucap Tito.

    Dia berharap Peringatan Hari Desa 2025 menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai upaya yang telah dilakukan dalam membangun desa.

    Selain itu, Tito berharap seluruh pihak terkait nantinya dapat bekerja lebih baik dalam memajukan desa.

    “Harapan bangsa Indonesia tidak hanya di tangan pemerintah pusat, tapi berada di tangan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kepala desa dengan dukungan para kepala daerah,” pungkas dia.

    Adapun acara Musyawarah Desa dalam rangka memperingati Hari Desa 2025 ini dihadiri Menteri Desa Yandri Susanto dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait.

    Acara ini juga dihadiri ribuan kepala desa dan perangkat desa dari seluruh Indonesia.

    Sebelumnya di hari yang sama, terkait peringatan Hari Desa Nasional 2025, Tito melaksanakan kegiatan kunjungan ke lokasi kebun demplot KWT Gemilang, pencanangan TANDAN DESA, menanam jagung manis bersama, panen jagung, panen padi di ember dan panen anggur di Desa Cibereum, Sumedang.

    Selain itu, Tito melakukan kunjungan ke kandang domba dan ayam (kelompok peternakan) dan menyaksikan Kepala Desa menyerahkan domba bergulir dari hasil usaha setahun sebanyak 8 ekor ditambah 12 ekor dari Baznaz.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri: Desa kontributor penting dukung swasembada pangan

    Mendagri: Desa kontributor penting dukung swasembada pangan

    Uang yang dari APBN itu hanya stimulan saja, hanya untuk merangsang, mancing supaya desanya bisa hidup, mandiri, kemudian desa itu bisa maju.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa desa merupakan kontributor penting dalam mendukung swasembada pangan dan meningkatkan perekonomian.

    “Desa didorong untuk berkontribusi dengan memanfaatkan berbagai potensi,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Disebutkan bahwa target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah hingga 8 persen bukanlah sesuatu yang tak mungkin dicapai, terlebih bila seluruh desa berkontribusi secara optimal.

    Mendagri menekankan agar kepala desa dapat memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

    “Uang yang dari APBN itu hanya stimulan saja, hanya untuk merangsang, mancing supaya desanya bisa hidup, mandiri, kemudian desa itu bisa maju,” jelasnya.

    Oleh karena itu, Tito mengemukakan bahwa kemampuan kewirausahaan penting dimiliki kepala desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes).

    Kemampuan ini, lanjut dia, dapat membantu kepala desa dalam mengidentifikasi potensi di wilayah masing-masing. Berbagai potensi tersebut untuk menambah PADes.

    Tito mencontohkan langkah mengoptimalkan potensi itu, misalnya pemanfaatan lahan kosong, memperkuat sektor pangan, serta menghidupkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di samping itu, kepala desa juga dapat mengaktifkan badan usaha milik desa (BUMDes).

    “Itulah yang kami harapkan dari teman-teman di desa sehingga tidak hanya berpikir bagaimana menghabiskan anggaran yang dari pusat itu,” ujar Tito.

    Ia berharap Peringatan Hari Desa 2025 menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai upaya dalam membangun desa.

    Selain itu, Tito berharap seluruh pihak terkait nantinya dapat bekerja lebih baik dalam memajukan desa.

    “Harapan bangsa Indonesia tidak hanya di tangan pemerintah pusat, tetapi berada di tangan kepala desa dengan dukungan kepala daerah,” pungkas Mendagri.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri Tegaskan Desa Kontributor Penting Dukung Swasembada Pangan dan Tingkatkan Perekonomian Nasional 15 Januari 2025

    Mendagri Tegaskan Desa Kontributor Penting Dukung Swasembada Pangan dan Tingkatkan Perekonomian Nasional 15 Januari 2025

    Mendagri Tegaskan Desa Kontributor Penting Dukung Swasembada Pangan dan Tingkatkan Perekonomian
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, desa merupakan kontributor penting dalam mendukung swasembada pangan dan meningkatkan perekonomian. Karena itu, desa didorong untuk berkontribusi dengan memanfaatkan berbagai potensi.
    Mendagri menjelaskan, target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah hingga 8 persen bukanlah sesuatu yang tak mungkin dicapai. Terlebih bila seluruh desa berkontribusi secara optimal.
    Dirinya menekankan agar
    kepala desa
    dapat memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, APBDes hanyalah stimulan bagi desa untuk lebih mandiri.
    “Uang yang dari APBN pusat itu hanya stimulan aja. Hanya untuk merangsang mancing, supaya desanya bisa hidup, mandiri. Kemudian ekonomi daerah itu, desa itu bisa maju,” jelasnya dalam siaran persnya.
    Hal tersebut disampaikan
    Mendagri Tito
    pada Musyawarah Desa Nasional (Musdesnas) dalam Rangka Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2025. Kegiatan itu berlangsung di Lapangan Sepak Bola Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar), Rabu (15/1/2025).
    Oleh karena itu, lanjut Mendagri, kemampuan kewirausahaan penting dimiliki kepala desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Kemampuan ini dapat membantu kepala desa dalam mengidentifikasi potensi di wilayah masing-masing. Berbagai potensi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menambah PADes.
    Langkah mengoptimalkan potensi itu, misalnya berupa pemanfaatan lahan kosong, memperkuat sektor pangan, serta menghidupkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
    Kepala desa
    juga dapat mengaktifkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
    “Itulah yang kami harapkan dari teman-teman di desa, sehingga tidak hanya berpikir bagaimana menghabiskan [anggaran] yang dari pusat itu,” ujarnya.
    Dirinya berharap, Peringatan Hari Desa 2025 menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai upaya yang telah dilakukan dalam membangun desa.
    Tak cuma itu, Mendagri juga berharap, seluruh pihak terkait nantinya dapat bekerja lebih baik dalam memajukan desa.
    “Harapan bangsa Indonesia tidak hanya di tangan pemerintah pusat, tapi berada di tangan Bapak-bapak dan Ibu-ibu kepala desa dengan dukungan para kepala daerah,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Top 3 News: Mayat Pria dengan KTA BIN Ditemukan Mengambang di Laut Marunda – Page 3

    Top 3 News: Mayat Pria dengan KTA BIN Ditemukan Mengambang di Laut Marunda – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Mayat seorang pria ditemukan mengambang di perairan Marunda, Jakarta Utara. Saat dievakuasi, ditemukan pelbagai kartu identitas, antara lain kartu tanda anggota BIN atas nama Brigadir Jenderal (Purn) inisial HO (76) yang diterbitkan pada 20 Maret 2015. Itulah top 3 news hari ini.

    Temuan jasad korban dibenarkan oleh Kapolsek Cilincing Kompol Fernando Saharta Saragi. Dia belum bicara lebih gamblang terkait kasus ini. Dia mengatakan, penanganan telah diserahkan ke Subdit Gakkum Polair Polda Metro Jaya.

    Informasi yang dihimpun, jasad korban ditemukan pada Jumat 10 Januari 2025 sekira pukul 15.15 WIB. Ketika itu, ada nelayan datang dari laut dan memberikan informasi melihat ada sesosok jasad terapung, di sekitar sero sero nelayan sebelah timur Marunda Center.

    Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digial atau Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan pemerintah akan mengeluarkan aturan batas usia mengakses media sosial. Aturan ini bersifat sementara sembari menunggu Undang-Undang (UU) mengenai batas usia bermain media sosial.

    Dia menyampaikan, aturan ini untuk melindungi anak-anak di ranah digital. Meutya menuturkan pemerintah akan membahas dan mempelajari UU tersebut bersama DPR RI.

    Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian khusus terhadap perlindungan anak-anak Indonesia. Meutya menyebut Prabowo mendukung aturan mengenai batas usia akses media sosial.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong agar 500 lebih pemerintah daerah (Pemda) tingkat kota dan kabupaten di seluruh Indonesia segera memberikan pelayanan menggratiskan Persetujuan Bangun Gedung (PBG) di wilayahnya masing-masing.

    Bila tidak dilakukan hingga batas akhir 31 Januari 2025 mendatang, Mendagri akan memberikan sanksi kepada kepala daerah tersebut.

    Sebab, hal ini sebenarnya sudah disampaikan kepada masing-masing kepala daerah pada saat penandatanganan SKB tiga menteri, yakni Mendagri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan Menteri Pekerjaan Umum (PU).

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Selasa 14 Januari 2025:

    Usai dilakukan otopsi di rumah sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur, jasad Sandhy Permana langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum dekat rumahnya.