Tag: Tito Karnavian

Mendagri: Rumah layak huni bukti perhatian presiden untuk rakyat kecil

Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa program rumah layak huni merupakan bentuk nyata perhatian Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat kecil.

Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri acara peluncuran program rumah layak huni di Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (20/1).

“Dan ini program Bapak Presiden ini luar biasa, perhatiannya kepada rakyat bawah,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Selain itu, Mendagri juga mengenang masa tugasnya pada masa silam sebagai anggota kepolisian di wilayah Sentiong, yang berada tak jauh dari kawasan Johar Baru.

“Saya nostalgia sebetulnya. Masuk gang, lihat kamar, satu kamar itu ada bisa delapan keluarga, enam keluarga,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah perlu mengubah citra kawasan tersebut menjadi permukiman yang sehat dan layak huni.

Oleh karena itu, Tito mengapresiasi langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang turun langsung ke lapangan untuk memahami permasalahan serta mencari solusi yang tepat.

“Jujur saja, perasaan saya baru kali ini saya ketemu Menteri Perumahan yang mau turun, masuk memahami persoalan betul dan mau mencari solusi,” ujar Tito.

Program rumah layak huni merupakan hasil kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta.

Meski sebagian masyarakat setempat lebih memilih opsi bedah rumah, Tito tetap menekankan tentang pentingnya pembangunan rumah vertikal sebagai solusi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan layak huni.

“Tapi, ketika masyarakat juga di sini tidak mau (rumah vertikal), maunya hanya bedah, ya mau diapain? Tidak apa-apa. Tapi ingat, dibedah itu hanya sifatnya temporer, sebentar aja, karena strukturnya enggak berubah,” imbuhnya.

Ia pun berharap program ini dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki kondisi hunian masyarakat kecil agar lebih layak.

Mendagri juga menargetkan program serupa bisa diterapkan di daerah kumuh lainnya. “Ini bukan penggusuran, bukan. Ini adalah betul-betul murni membantu (agar) ada perubahan nasib. Itu saja,” jelas Tito.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

21/01/2025 10:34
Politik, rakyat puas kinerja Prabowo, Mendagri minta pemda dukung PKG

Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik pada hari Senin (20/1) yang menjadi sorotan, mulai dari hasil survei Litbang Kompas yang menyatakan masyarakat Indonesia puas terhadap kinerja Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hingga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk mendukung program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG).

Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.

1. Anggota Komisi II: Revisi paket UU politik tantangan 100 hari Prabowo

Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha menilai 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan perbaikan sistem politik di tanah air, salah satunya dengan merevisi paket undang-undang (UU) politik.

“Perbaikan sistem politik itu bisa dilakukan dengan revisi paket UU politik melalui sistem omnibus law, yang akan menggabungkan banyak UU, seperti UU Pemilu, Pilkada, Partai Politik, dan UU lainnya,” kata Toha dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

2. Anggota DPR: Pembongkaran pagar laut oleh TNI AL konkret atasi masalah

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengatakan upaya pembongkaran pagar laut oleh TNI AL di sepanjang perairan pesisir pantai utara, Kabupaten Tangerang, Banten, merupakan langkah konkret untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Menurut dia, TNI AL bergerak membongkar pagar laut yang terbuat dari bambu itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan begitu, persoalan itu bisa terselesaikan demi kepentingan masyarakat secara luas.

“Kita perlu memahami bahwa semua pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan persoalan ini demi kepentingan masyarakat,” kata Amelia di Jakarta, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

3. Survei Litbang Kompas: Tingkat kepuasan Prabowo-Gibran 80,9 persen

Hasil survei terbaru Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas yang disiarkan di Jakarta, Senin, mengungkap tingkat kepuasan para responden terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen.

Survei Litbang Kompas, yang melibatkan 1.000 responden di 38 provinsi, digelar pada 4–10 Januari 2025 yaitu dalam periode 100 hari pertama masa kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dalam hasil survei itu, yang juga dibagikan oleh Tim Media Prabowo di Jakarta, Senin, responden yang mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran juga mencakup mereka yang bukan pemilih pasangan tersebut saat Pilpres 2024.

Selengkapnya klik di sini.

4. Mendagri minta pemda dukung program pemeriksaan kesehatan gratis

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) mendukung program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) bagi masyarakat yang berulang tahun.

Hal itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dirangkaikan dengan Sosialisasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Hari Ulang Tahun di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin.

Menurutnya, program ini merupakan upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat sekaligus mengoptimalkan bonus demografi.

Selengkapnya klik di sini.

5. Presiden minta maaf belum semua anak bisa nikmati Makan Bergizi Gratis

Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf kepada para orang tua dan anak-anak yang belum menerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima (MBG),” ujar Prabowo di Sumedang, Jawa Barat, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

21/01/2025 08:41
Mendagri minta pemda dukung program pemeriksaan kesehatan gratis

“Surat edaran itu biasanya menjadi dasar bagi daerah untuk melakukan kegiatan, program, dan anggarannya,”

Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) mendukung program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) bagi masyarakat yang berulang tahun.

Hal itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dirangkaikan dengan Sosialisasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Hari Ulang Tahun di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin.

Menurutnya, program ini merupakan upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat sekaligus mengoptimalkan bonus demografi.

Terlebih, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian dari program Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo.

Dia mengatakan program PKG tidak dapat berjalan optimal jika hanya mengandalkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemda perlu turut bergerak untuk mendukung program tersebut.

Pihaknya pun telah menerbitkan surat edaran yang berisi dukungan apa saja yang perlu dilakukan kepala daerah.

“Surat edaran itu biasanya menjadi dasar bagi daerah untuk melakukan kegiatan, program, dan anggarannya,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Selain kepala daerah, Tito menjelaskan peran penting organisasi perangkat daerah terkait dalam mendukung program tersebut secara teknis.

Misalnya, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Dirinya meminta kepala daerah segera menggelar rapat khusus untuk menindaklanjuti program tersebut.

Program ini, sambung dia, akan membuat masyarakat lebih memahami kondisi kesehatan. Selain itu, pemeriksaan yang dilakukan juga dapat menghasilkan peta kondisi kesehatan masyarakat.

“Sehingga bisa membuat kebijakan baik pusat maupun daerah, sesuai dengan peta itu,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan program PKG bagi masyarakat yang berulang tahun tergolong besar lantaran menyentuh seluruh masyarakat Indonesia.

Ia menilai harapan masyarakat terhadap jalannya program ini sangatlah tinggi sehingga perlu dukungan semua pihak.

Dia menjelaskan program ini dapat mendeteksi penyakit lebih dini ataupun mencegahnya. Dengan demikian, upaya pengobatan atau penanganan dapat segera dilakukan.

“Nanti kalau hasil] skrining kelihatan jelek [kondisi kesehatannya], tidak usah takut. Ya diubah gaya hidup, makan jangan banyak-banyak, olahraganya lebih banyak. Atau kalau enggak bisa, ya minum obat tiap hari, gratis kok di Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat),” ujar Budi.

Sebab, program ini akan menambah layanan kesehatan gratis yang telah ada. Secara teknis, PKG bakal difasilitasi di Puskesmas dan klinik bagi yang berusia 5 tahun ke bawah dan 18 tahun ke atas.

Khusus untuk anak sekolah usia 6 hingga 18 tahun, pemeriksaan akan dilakukan oleh petugas kesehatan di sekolah masing-masing. Program ini rencananya bakal diluncurkan pada Februari 2025 mendatang.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

20/01/2025 20:28
Wamendagri Blak-blakan soal Pemda Wajib Sumbang Rp5 Triliun untuk MBG

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa pemerintah daerah (Pemda) tidak wajib menyumbang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat meminta Pemda menyumbang APBD sebesar Rp5 triliun untuk program MBG. Bima kemudian menjelaskan, bahwa hal tersebut tak wajib dan kontribusi tersebut bergantung pada kapasitas fiskal masing-masing daerah.

“Iya. Tidak wajib [sumbang untuk MBG], tapi sangat sesuai sangat tergantung kepada kapasitas fiskal di daerah. Itu Poin utamanya,” ujarnya ketika ditemui di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Senin (20/1/2024).

Lanjutnya, Bima mengatakan bahwa Daerah dengan kapasitas fiskal yang lemah tidak diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran untuk program tersebut.

“Tapi bagi yang kapasitas fiskalnya kuat seperti Kabupaten Badung di Bali dan beberapa tempat lainnya, yang memungkinkan mengalokasikan itu, maka silakan. Silakan dialokasikan, karena ada beberapa model kemitraan dengan Badan Gizi Nasional,” ujarnya.

Terkait angka sebesar Rp5 Triliun, Bima mengatakan bahwa angka tersebut sudah menghidung mana daerah yang mampu dan mana yang tidak.

Kala ditanya apakah anggaran tersebut telah menjadi standar minimal, ia mengaku bahwa angka tersebut masih dalam tahap proses sinkronisasi kembali.

“Namanya anggaran ada pergeseran dan lain-lain. Ini dalam proses semua lah,” pungkasnya.

20/01/2025 15:45
Video: BPHTB 0%, Pemda Disebut Bisa Oleng

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di seluruh Indonesia. Lantas apa kata pelaku usaha di sektor properti?

Direktur PT Metropolitan Land Tbk Olivia Surodjo menuturkan tidak mudah untuk membuat BPHTB dikurangi atau bahkan 0%. Pasalnya, hal ini akan mempengaruhi APBD yang sudah disusun sebelumnya.

Selengkapnya saksikan dialog Safrina Nasution bersama Direktur PT Metropolitan Land Tbk Olivia Surodjo di Program Property Point CNBC Indonesia, Rabu (15/01/2025).

19/01/2025 17:17
Terpopuler, TNI bongkar pagar laut hingga kebijakan poligami ASN DKI

DKI Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan akhir pekan untuk disimak, TNI AL bongkar pagar laut sesuai dengan perintah Presiden Prabowo hingga Mendagri bakal tanyakan kebijakan poligami ke Pj Gubernur DKI. Berikut berita-berita tersebut:

1.⁠ ⁠TNI AL bongkar pagar laut sesuai dengan perintah Presiden Prabowo

Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto mengatakan pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto.

Pagar tersebut harus dibongkar karena mengganggu aktivitas nelayan dalam mencari nafkah. Selain itu, pagar laut tersebut dianggap ilegal karena dibangun tanpa izin yang jelas. Baca selengkapnya di sini

2.⁠ ⁠Palestina siap jadi pemerintah di Jalur Gaza pasca gencatan senjata

Pemerintah Palestina menegaskan kesiapan memerintah Jalur Gaza usai tercapainya kesepakatan gencatan senjata tiga tahap antara Hamas dengan Israel yang akan segera berlaku pada Minggu (19/1). Baca selengkapnya di sini

3.⁠ ⁠CEO TikTok berterima kasih kepada Trump

CEO TikTok Shou Zi Chew berterima kasih kepada presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump atas komitmennya membantu menemukan solusi agar aplikasinya bisa tetap tersedia di Amerika Serikat. Baca selengkapnya di sini

4.⁠ ⁠Bahlil Lahadalia jadi Ketua Dewan Kehormatan DPP Ormas MKGR

Ketua Umum DPP Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Adies Kadir mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia disepakati menjadi Ketua Dewan Kehormatan DPP ormas MKGR. Baca selengkapnya di sini

5.⁠ ⁠Mendagri bakal tanyakan kebijakan poligami ke Pj Gubernur DKI

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut dia bakal menanyakan kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi yang memperbolehkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi untuk berpoligami.

Sebelumnya, Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi pada Senin (6/1) menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian. Dalam peraturan gubernur itu, ada ketentuan yang mengatur mengenai tata cara ASN di lingkungan pemerintah provinsi yang hendak memiliki istri lebih dari satu alias berpoligami. Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

19/01/2025 08:57
Simak Dukungan Pemerintah dalam Penyediaan 3 Juta Rumah untuk MBR

Jakarta: Pemerintah mendukung penuh penyediaan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan diwujudkan melalui pembebasan terhadap Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), kemudian retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.

“Termasuk regulasi-regulasinya juga kita terus bahas supaya bisa memberikan impact kepada rakyat kita bagaimana menyiapkan rumah tanpa pajak,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, dalam keterangan yang dilansir Sabtu, 18 Januari 2025.

Menurut dia, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempermudah MBR memiliki rumah. Kebijakan ini juga tidak terlepas salah satunya dari peran Kemendagri, termasuk Mendagri.

Ribka menegaskan Kemendagri sangat mendukung upaya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dalam menyediakan tiga juta rumah. Dukungan ini juga telah ditunjukkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam berbagai kesempatan. Dirinya juga sempat mengikuti pembahasan terkait dukungan Kemendagri terhadap program tersebut.

“Kami membahas bersama-sama sampai larut malam bagaimana program ini diwujudkan,” jelasnya.

Menurut Ribka, Maruarar Sirait sebagai berkat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak. Pasalnya, Maruarar tengah berupaya menyediakan tiga juta rumah bagi MBR, yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar, kata da, memiliki keimanan yang kuat untuk menyediakan tiga juta rumah. Meskipun ada saja pihak yang mungkin tidak percaya terhadap apa yang dilakukan Maruarar. Namun, hal itu tidak menyurutkan keyakinan Maruarar. Terlebih berdasarkan pemahaman agama bahwa tidak ada yang mustahil ketika Tuhan sudah berkehendak.

“Itu iman yang dimiliki oleh seorang Menteri kita dari Perumahan [dan Kawasan Permukiman] yang bisa mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Jakarta: Pemerintah mendukung penuh penyediaan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan diwujudkan melalui pembebasan terhadap Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), kemudian retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.

“Termasuk regulasi-regulasinya juga kita terus bahas supaya bisa memberikan impact kepada rakyat kita bagaimana menyiapkan rumah tanpa pajak,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, dalam keterangan yang dilansir Sabtu, 18 Januari 2025.

Menurut dia, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempermudah MBR memiliki rumah. Kebijakan ini juga tidak terlepas salah satunya dari peran Kemendagri, termasuk Mendagri.

Ribka menegaskan Kemendagri sangat mendukung upaya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dalam menyediakan tiga juta rumah. Dukungan ini juga telah ditunjukkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam berbagai kesempatan. Dirinya juga sempat mengikuti pembahasan terkait dukungan Kemendagri terhadap program tersebut.

“Kami membahas bersama-sama sampai larut malam bagaimana program ini diwujudkan,” jelasnya.

Menurut Ribka, Maruarar Sirait sebagai berkat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak. Pasalnya, Maruarar tengah berupaya menyediakan tiga juta rumah bagi MBR, yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar, kata da, memiliki keimanan yang kuat untuk menyediakan tiga juta rumah. Meskipun ada saja pihak yang mungkin tidak percaya terhadap apa yang dilakukan Maruarar. Namun, hal itu tidak menyurutkan keyakinan Maruarar. Terlebih berdasarkan pemahaman agama bahwa tidak ada yang mustahil ketika Tuhan sudah berkehendak.

“Itu iman yang dimiliki oleh seorang Menteri kita dari Perumahan [dan Kawasan Permukiman] yang bisa mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

18/01/2025 21:35
Wamendagri: Menteri PKP sebagai berkat bagi MBR untuk miliki rumah

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menilai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sebagai berkat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak.

Hal itu disampaikan Ribka saat menghadiri Ibadah dan perayaan Natal pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Jumat (17/1). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait.

Pasalnya, kata dia, Maruarar tengah berupaya menyediakan tiga juta rumah bagi MBR, yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, Maruarar memiliki keimanan yang kuat untuk menyediakan tiga juta rumah. Meskipun ada saja pihak yang mungkin tidak percaya terhadap apa yang dilakukan Maruarar.

Namun, hal itu tidak menyurutkan keyakinan Maruarar. Terlebih berdasarkan pemahaman agama bahwa tidak ada yang mustahil ketika Tuhan sudah berkehendak.

“Itu iman yang dimiliki oleh seorang menteri kita dari Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bisa mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dirinya mengapresiasi kinerja Maruarar yang dinilai sebagai salah satu menteri yang energik dalam menjalankan tugas.

Ribka mengaku mengikuti berbagai langkah yang dilakukan Maruarar dalam menyediakan tiga juta rumah bagi MBR.

Dia menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sangat mendukung upaya Menteri PKP Maruarar dalam mewujudkan program menyediakan tiga juta rumah.

Dukungan ini juga telah ditunjukkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam berbagai kesempatan.

Ia juga sempat mengikuti pembahasan terkait dukungan Kemendagri terhadap program tersebut.

“Kami membahas bersama-sama sampai larut malam bagaimana program ini diwujudkan,” jelasnya.

Pemerintah juga menerapkan pembebasan terhadap bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi MBR.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempermudah MBR memiliki rumah. Kebijakan ini juga tidak terlepas salah satunya dari peran Kemendagri, termasuk Mendagri.

“Termasuk regulasinya juga kita terus bahas supaya bisa memberikan impact kepada rakyat kita bagaimana menyiapkan rumah tanpa pajak,” pungkas Ribka.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

18/01/2025 14:48
Mendagri bakal tanyakan kebijakan poligami ke Pj Gubernur DKI

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan terkait beberapa isu saat dia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

Mendagri bakal tanyakan kebijakan poligami ke Pj Gubernur DKI
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Sabtu, 18 Januari 2025 – 10:16 WIB

Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut dia bakal menanyakan kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi yang memperbolehkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi untuk berpoligami.

“Senin nanti (20/1), saya akan berkunjung ke DKI. Hari Senin, saya akan berkunjung ke DKI jam 3 atau setengah 4 (sore) ya dalam rangka mengecek persetujuan bangunan gedung. Di situ, nanti saya akan tanyakan juga,” kata Tito kepada wartawan saat dia ditemui pada sela-sela kegiatannya di Jakarta, Jumat (17/1).

Oleh karena itu, Tito belum ingin memberikan tanggapan lebih jauh mengenai kebijakan poligami tersebut.

“Saya belum bisa menjawab sesuatu yang belum saya baca. Saya akan baca dulu, dan saya akan tanya,” sambung dia.

Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi pada Senin (6/1) menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian.

Dalam peraturan gubernur itu, ada ketentuan yang mengatur mengenai tata cara ASN di lingkungan pemerintah provinsi yang hendak memiliki istri lebih dari satu alias berpoligami.

Ketentuan itu diatur dalam Bab III Pergub, di antaranya pada Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 4 ayat (1) peraturan gubernur itu mengatur ASN pria yang hendak berpoligami wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebelum melangsungkan perkawinan.

Ketentuan selanjutnya, jika izin itu tidak didapatkan, tetapi ada ASN yang berpoligami maka dia dapat dikenakan hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai sanksi diatur dalam Pasal 5 ayat (3) yang mengatur hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran.

Dalam kesempatan terpisah, Teguh menyebut kebijakannya itu untuk melindungi keluarga ASN.

Dia menjelaskan peraturan gubernur itu telah dibahas sejak 2023 sebelum akhirnya disahkan pekan lalu. Dalam prosesnya, seluruh perangkat daerah termasuk koordinasi dengan kementerian juga telah dilakukan.

“Kami ingin agar perkawinan, perceraian yang dilakukan oleh ASN di DKI Jakarta itu bisa benar-benar terlaporkan, sehingga itu nanti juga untuk kebaikan,” kata Teguh dalam sela-sela kegiatannya di Jakarta, Jumat.

Dia juga menyesalkan kesan yang muncul kemudian terkait peraturan tersebut.

“Yang diviralkan adalah seakan-akan kami itu mengizinkan poligami, itu sama sekali tidak ada dalam semangat kami,” kata Teguh.

Sumber : Antara

18/01/2025 11:47
Mendagri Tegaskan Anggaran Daerah untuk Makan Bergizi Gratis Tidak Wajib

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan antusiasme pemerintah daerah (pemda) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat tinggi.

Dari 415 kabupaten dan 93 kota, mayoritas telah menyatakan partisipasinya, bahkan mulai mengalokasikan anggaran melalui APBD.

“Untuk 2025, kontribusi daerah dari APBD kabupaten/kota mencapai Rp 2,3 triliun. Jika ditambah kontribusi dari APBD provinsi yang memiliki PAD kuat, totalnya mencapai Rp 5 triliun. Dengan dana ini, kita dapat membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah,” jelas Tito soal program Makan Bergizi Gratis.

Namun menurutnya, partisipasi ini tidak bersifat wajib. Selain itu, Tito juga menyebut bahwa pembangunan infrastruktur seperti dapur atau satuan pelayanan berukuran 150 meter persegi di sekolah akan menjadi salah satu prioritas.

“Nantinya, sekolah akan mengelola anggaran ini dengan pengawasan dari puskesmas dan inspektorat kabupaten/kota untuk memastikan higienis dan keberlanjutan program,” tambahnya.

Lebih lanjut, Tito menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis akan memprioritaskan daerah-daerah dengan angka stunting dan kemiskinan tinggi, terutama di wilayah Indonesia Timur.

“Daerah seperti Kabupaten Badung, dengan PAD besar dan kemampuan anggaran tinggi, mampu mennutup semua kebutuhan SD. Namun, untuk daerah dengan PAD rendah, seperti di Indonesia Timur, fokusnya mungkin hanya mencakup 500 anak, sementara sisanya akan dibiayai oleh Badan Gizi Nasional,” ujar Tito.

18/01/2025 09:01