Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • 57 pemda dapat Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah dari Kemendagri

    57 pemda dapat Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah dari Kemendagri

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 57 pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota mendapatkan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024 dari Kementerian Dalam Negeri karena dinilai mampu mencapai berbagai indikator pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat, mengatakan gagasan apresiasi tersebut bertolak dari kegiatan Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah yang berlangsung pada September 2024.

    Saat itu, Inspektorat Jenderal Kemendagri bekerja sama dengan Tempo Media Group melakukan penilaian atas kinerja para penjabat kepala daerah.

    “Apresiasi saat itu merupakan penghargaan kepada penjabat-penjabat kepala daerah yang bertujuan memotivasi mereka,” kata Tito saat menjadi pembicara kunci pada malam Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024 di Jakarta, Kamis (12/12) malam.

    Saat itu, Tito menyampaikan gagasan bagaimana jika penilaian dan apresiasi itu diberikan kepada kepala daerah definitif dan penjabat kepala daerah sekaligus.

    Menurut dia, saat ini adalah momentum yang tepat untuk mengetahui mana yang lebih bagus, kepemimpinan kepala daerah definitif atau kepemimpinan penjabat kepala daerah.

    “Jadi, kalau mau menilai kinerja keduanya, inilah waktu yang tepat. Menilai mana yang baik, apakah penjabat kepala daerah yang ditugaskan atau kepala daerah hasil pilkada,” kata Tito.

    Mendagri menjelaskan saat ini terdapat 275 penjabat kepala daerah yang memimpin. Dengan demikian, ada lebih dari separuh penjabat kepala daerah yang menjadi pucuk pimpinan di tingkat daerah.

    Ia juga menyampaikan apresiasi itu sengaja dilakukan setelah Pilkada Serentak 27 November 2024 untuk menghindari kampanye dan politisasi.

    Setelah memberikan penghargaan kepada pemerintahan daerah yang dianggap berprestasi, ia mengatakan pemerintah daerah tersebut layak menerima apresiasi tersebut.

    “Dan ternyata benar, peraih apresiasi ini adalah orang-orang yang layak mendapatkannya,” ujar Tito seraya memastikan proses seleksi berjalan objektif dan transparan.

    Sementara itu, Direktur Utama Tempo Media Group Arif Zulkifli mengatakan gagasan atas pelaksanaan seleksi dan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah tersebut sangat penting dan berarti di tengah tantangan bangsa.

    “Di satu pihak, pilkada menghasilkan pemimpin yang baik dan mendapat dukungan masyarakat, tetapi di lain pihak, ada pemimpin yang tidak punya beban elektoral dan sama-sama bertujuan membangun daerah yang dipimpin,” kata Arif.

    “Saya tidak akan mengucapkan mana yang lebih baik (apakah kepala daerah definitif atau penjabat kepala daerah). Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri dan selamat kepada pemerintahan daerah terpilih,” lanjutnya.

    Sedangkan Direktur Tempo Data Science Philipus Parera menjelaskan proses seleksi Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024. Pertama, tim Kemendagri dan Tempo mengumpulkan data sekunder tentang kinerja pemerintah daerah.

    Data yang digunakan adalah Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (LPPD) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, data Indeks Inovasi Daerah Kemendagri, data Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Indeks Daya Saing Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

    Data-data tersebut menjadi tahap kurasi pertama yang kemudian diramu dalam tiga aspek penilaian utama, yakni kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Penyaringan ini memiliki bobot 40 persen.

    Seleksi tahap kedua dilakukan melalui survei persepsi publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Survei itu melibatkan T-Survei ke 81 daerah yang unggul dalam penilaian tahap pertama tadi. Survei dilakukan secara diam-diam terhadap 5.560 responden. Adapun, nilai dari hasil survei tersebut berbobot 30 persen.

    Tak hanya menggunakan penilaian dari data sekunder tersebut, tim Kemendagri dan Tempo beserta dewan juri juga mempertimbangkan kapasitas fiskal suatu daerah, baik fiskal tinggi, fiskal sedang, dan fiskal rendah.

    Ada pula pertimbangan geografis daerah, yakni Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian barat serta kondisi daerah 3T, yakni terluar, terpencil, dan tertinggal.

    Seleksi berikutnya adalah penjurian dengan metode kualitatif. Perwakilan perwakilan pemerintah daerah yang menjadi finalis diundang ke Jakarta untuk mengikuti tahap penjurian terakhir, yakni presentasi dan menjalani proses tanya jawab dengan juri.

    Pada tahap akhir itu, para finalis secara bergiliran menyampaikan kinerja mereka pada 2–4 Desember 2024 di Jakarta.

    Dewan juri yang menilai, yaitu Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Ahmad Husin Tambunan, Direktur Utama Tempo Media Group Arif Zulkifli, Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus, Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal Kemendagri Rustam Mansur.

    Berikutnya, Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal Kemendagri Elfin Elyas Nainggolan, Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kemendagri, Imelda, dan Direktur Pusat Data dan Analisis Tempo (PDAT) Philipus Parera.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tri Tito Karnavian Tekankan Peran DWP Kemendagri Wujudkan Indonesia Emas 2045

    Tri Tito Karnavian Tekankan Peran DWP Kemendagri Wujudkan Indonesia Emas 2045

    loading…

    Peringatan HUT ke-25 DWP yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Ibu ke-96 di Gedung F Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/12/2024). FOTO/IST

    JAKARTA – Peran Anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Dalam Negari (Kemendagri) sebagai istri Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai penting mewujudkan Indonesia Emas 2045. Anggota DWP merupakan seorang ibu yang berperan dalam membentuk anak-anaknya.

    Hal ini disampaikan Penasihat DWP Kemendagri Tri Tito Karnavian dalam arahannya pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 DWP yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Ibu ke-96 di Gedung F Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    “Ibu-Ibu pasti adalah seorang ibu yang juga mempunyai keluarga dan punya peran penting terhadap anak-anak ke depan. Saya yakin anak-anak ibu adalah yang menjadi generasi Indonesia Emas 2045,” ujar Tri.

    Tri menjelaskan, mewujudkan Indonesia Emas memerlukan persiapan matang, terutama dalam mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing di usia produktif. Peran keluarga, khususnya dalam pendidikan dan pengembangan keahlian, menjadi kunci.

    Menurut Tri, Indonesia memiliki keunggulan bonus demografi yang tidak dimiliki negara lain seperti Korea dan Jepang, yang justru menghadapi penurunan jumlah penduduk produktif. Karena itu, ia mendorong anggota DWP Kemendagri untuk memanfaatkan peluang ini dengan mempersiapkan anak-anak mereka sebaik mungkin.

    “Pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat baik. Kita harus betul-betul memperhatikan hal tersebut agar dapat mempersiapkan generasi yang unggul, sehingga nantinya kita bisa menghadapi Indonesia Emas 2045 ini,” tegasnya.

    Tri juga mengingatkan pentingnya anggota DWP untuk terus belajar dan menambah pengetahuan agar dapat mendidik anak-anak dengan lebih baik. Ia menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berasal dari jalur formal, tetapi juga informal.

    “Jadi jangan berpikir kalau jadi ibu rumah tangga sudah stop, tidak lagi mau menambah ilmu pengetahuan. (Jangan seperti itu!),” katanya.

    Hadir dalam acara tersebut Niken Tomsi Tohir selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Antar Waktu DWP Kemendagri yang juga memberikan sambutan. DWP selalu berupaya mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan program yang relevan dan memperkuat peran DWP dalam berbagai aspek kehidupan sosial.

    Acara ini juga dihadiri oleh pengurus DWP Pusat, Ketua DWP unit kerja lingkup Kemendagri, pengurus Pusat TP PKK dan Posyandu Pusat, pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini.

    (abd)

  • BPTHB dan PBG Dihapus, Menteri Ara Sebut untuk Ringankan Masyarakat

    BPTHB dan PBG Dihapus, Menteri Ara Sebut untuk Ringankan Masyarakat

    Serang, Beritasatu.com – Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) resmi dihapus pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, penghapusan BPHTB dan PBG untuk memberikan keringanan bagi masyarakat, terutama dalam program 3 juta rumah per tahun Presiden Prabowo Subianto.

    Penghapusan biaya pembangunan rumah ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “BPHTB sudah nol, PBG sudah nol, itu kan sebelumnya tidak terjadi. Jadi artinya pembeli jadi lebih murah. Nah, langkah-langkah ya berkat arahan Pak Menko, Pak Presiden. Jadi kita bekerja bagaimana mempermudah rakyat dan developer,” ujar Ara sapaan akrabnya di Serang, Banten, Kamis (12/12/2024).

    Saat ditanya bagaimana nasib harga rumah subsidi seusai BPHTB dan PBG dihapus, Ara menegaskan pemerintah sejatinya memberikan kebijakan prorakyat. Masyarakat bisa mendapatkan rumah subsidi yang murah, tetapi berkualitas.

    “Itu kan kalau BPHTB yang bayarkan konsumen, jadi konsumennya lebih ringan kan. Kan kita diminta sama Pak Presiden Prabowo dan Pak AHY untuk mengusahakan kebijakan yang prorakyat,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri di Jakarta, Senin (25/11/2024).

    SKB 3 Menteri tersebut ditandatangani terkait pembebasan BPHTB, pembebasan retribusi PBG, dan percepatan penerbitan PBG untuk MBR dalam rangka percepatan program 3 juta rumah per tahun.

    SKB terkait BPHTB dan PBG dihapus itu nantinya ditindaklanjuti dengan peraturan kepala daerah (perkada) oleh masing-masing kepala daerah. SKB tersebut, diharapkan dapat dilaksanakan dan disosialisasikan pada akhir tahun ini.

  • Jenderal Pol. Hor. Purn. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H. – Halaman all

    Jenderal Pol. Hor. Purn. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jenderal Polisi (Kehormatan) (Purnawirawan) atau Jenderal Pol. (Hor.) (Purn.) Drs. Agus Andrianto, SH., M.H. adalah pensiunan perwira tinggi (Pati) Polri yang menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Jenderal Agus Andrianto resmi dilantik oleh Prabowo Subianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 21 Oktober 2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat.

    Ia menjadi salah satu dari 5 purnawirawan jenderal Polri yang ditugaskan Prabowo untuk mengemban jabatan sebagai Menteri, seperti Jenderal Tito Karnavian, Jenderal Budi Gunawan, Komjen Purwadi Arianto, dan Komjen Suntana.

    Jabatan terakhir Agus Andrianto di Polri sendiri yakni sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Wakapolri.

    Agus tercatat aktif menjabat sebagai Wakapolri selama 1 tahun pada 2023 hingga 2024.

    Pada Oktober 2024, Agus kemudian mundur sebagai Pati Polri karena mendapat amanah dari Prabowo untuk menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang pertama di Indonesia.

    Semasa dinasnya di Polri, Agus Andrianto juga pernah menduduki posisi jabatan sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim.

    Karier yang cemerlang dan berdedikasi tinggi dalam bertugas di Polri membuat Agus Andrianto mendapat kenaikan pangkat Jenderal Polisi Kehormatan dari Presiden Prabowo Subianto.

    Kenaikan pangkat itu menjadikan Agus berhasil naik pangkat dari Komisaris Jenderal atau Komjen atau jenderal bintang 3 menjadi jenderal bintang 4.

    Nama Agus Andrianto sendiri sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat tanah air.

    Pelbagai kasus besar yang menyita perhatian publik pernah ditanganinya, salah satunya yakni kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J yang dilakukan oleh mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo pada 2022.

    Saat itu, Agus mengumumkan langsung penetapan tersangka terhadap Putri Candrawathi, hingga menjelaskan peran Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan itu.

    Menteri Agus Andrianto dalam Apel Besar Pengukuhan Petugas Imigrasi Pembina Desa, Jakarta, Senin, (4/11/2024). (HandOut/IST)

    Kehidupan pribadi dan pendidikan

    Agus Andrianto lahir di Mlangsen, Blora, Blora, Jawa Tengah, pada 16 Februari 1967.

    Istri Agus yakni bernama Evi Celiyanti dan menganut agama Islam.

    Agus Andrianto dan Eva memiliki 3 orang anak, satu laki-laki dan dua perempuan.

    Anak pertama Agus Andrianto bernama Andre Azhar yang mengikuti jejaknya sebagai anggota polisi.

    Anak keduanya bernama Starrisya Andhita.

    Sementara anak ketiga yaitu bernama Flowrenia Andhyta.

    Agus Andrianto sendiri merupakan anak ke-11 dari 12 bersaudara.

    Ayahnya bernama Sukarsono, seorang PNS di Blora dengan jabatan terakhir camat di Kecamatan Banjarejo, Bloradan, sedangkan ibunya bernama Sri Sudaryati.

    Agus Andrianto adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989.

    Di Akpol, ia satu angkatan dengan Wakapolri Komjen Pol. Drs. H. Ahmad Dofiri, M.Si.

    Sederet pendidikan umum yang pernah ditempuh Agus di antaranya adalah SD Negeri 1 Tempelan, SMP Negeri 1 Blora, SMA Negeri 1 Blora, dan S2 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

    Sementara sederet pendidikan di kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah PTIK (1995), SESPIM, dan SESPIMTI (2012).

    Nama lengkap berikut dengan gelarnya adalah Jenderal Pol. (Hor.) (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.

    Perjalanan karier

    Jenderal Agus Andrianto telah malang melintang berkarier di dalam kepolisian tanah air.

    Beragam jabatan strategis di Korps Bhayangkara sudah pernah diembannya.

    Agus tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kapolres Tangerang (2007), Kapolres Metro Tangerang (2008), Dirreskrim Polda Sumut (2009), dan Kabagresmob Robinops Bareskrim Polri (2011).

    Jenderal asal Blora ini juga sempat menduduki posisi sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pidkor Bareskrim Polri (Dalam rangka Dik Sespimti), Kabagbinlatops Robinops Sops Polri (2013), dan Dir Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan BNN (2015).

    Karier Agus makin cemerlang setelah didapuk menjadi Dirtipidum Bareskrim Polri pada tahun 2016.

    Pada 2017, Agus diamanahkan untuk menjabat sebagai Wakapolda Sumatra Utara (Sumut).

    Setelah itu, ia diangkat menjadi Kapolda Sumut pada 2018.

    Pada tahun 2019, Agus Andrianto naik pangkat menjadi polisi jenderal bintang tiga dan ditunjuk untuk menjabat sebagai Kabaharkam Polri.

    Setelah itu, ia dimutasi menjadi Kabareskrim Polri pada tahun 2021.

    Kala itu, ia menggantikan posisi Listyo Sigit Prabowo.

    Pada tahun 2023, Komjen Agus Andrianto kemudian diangkat menjadi Wakapolri.

    Kasus Agus Andrianto

    Agus Andrianto pernah diisukan terlibat dalam kasus tambang ilegal Ismail Bolong di Kalimantan Timur.

    Saat itu, Ismail Bolong memberikan pernyataan bahwa ada setoran Rp6 miliar yang mengalir kepada Kabareskrim Polri.

    Isu itu mencuat pasca Ferdy Sambo menjadi tersangka pembunuhan berencana.

    Namun, Agus Andrianto membantah tuduhan keterlibatannya dirinya dalam kasus tambang batu bara ilegal Ismail Bolong itu.

    Dalam kasus tersebut, Ismail Bolong juga telah memberikan klarifikasinya.

    Ismail Bolong mengklarifikasi bahwa tidak ada keterlibatan Agus Andrianto dengan tambang ilegal tersebut.

    Selain itu, Agus juga sempat menjadi sorotan karena tingkah laku istrinya yang kerap pamer harta di media sosial.

    Harta kekayaan

    Agus Andrianto tercatat memiliki harta kekayaan dengan total mencapai Rp24,1 miliar.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang dilaporkannya pada 20 November 2024.

    Harta terbanyak Agus berasal dari tanah dan bangunan yang ia miliki di wilayah Jakarta Selatan, Bandung, hingga Tangerang yang mencapai Rp21,6 miliar.

    Berikut daftar lengkap rincian harta kekayaan milik Agus Andrianto.

    I. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 21.689.684.446

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/306 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 1015 m2/280 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 805 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000.000

    4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/150 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000

    5. Tanah Seluas 20 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

    6. Tanah Seluas 588 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN, HASIL SENDIRI Rp. 88.200.000

    7. Tanah Seluas 32 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

    8. Tanah Seluas 39 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 628.000.000

    9. Bangunan Seluas 142 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.747.134.446

    10. Tanah Seluas 3560 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 712.000.000

    11. Tanah Seluas 1674 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 418.500.000

    12. Tanah Seluas 128 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 44.800.000

    13. Tanah Seluas 7660 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 957.500.000

    14. Tanah Seluas 225 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 78.750.000

    15. Tanah Seluas 1591 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 556.850.000

    16. Tanah Seluas 729 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 255.150.000

    17. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000

    18. Tanah Seluas 888 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 310.800.000

    19. Tanah Seluas 420 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 147.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 650.000.000

    1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD 2.5 G AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

    2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA G AT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 685.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. 900.000.000

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 193.754.152

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 24.118.438.598

    II. HUTANG Rp. —-

    III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-III) Rp. 24.118.438.598

    (Tribunnews.com/Rakli Almughni)

  • Mencari Cara Memekarkan Wilayah Papua Tanpa Kecemburuan

    Mencari Cara Memekarkan Wilayah Papua Tanpa Kecemburuan

    JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah akan mencari cara supaya pemekaran wilayah di Papua tak timbulkan kecemburuan di wilayah lain.

    “Pemekaran akan dilakukan tapi tentu dicari jalan-jalan proseduralnya agar tidak terjadi apa yang disebut kecemburuan dan sebagainya. Kalau Papua itu kan memang tampaknya alternatifnya dimekarkan,” kata Mahfud di kantornya usai rapat paripuna menteri di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (31/10/2019).

    Dia mengatakan, moratorium pemekaran wilayah memang tengah diberlakukan saat ini. Tapi, lain cerita untuk pemekaran wilayah Papua. Sebab, pemekaran ini secara politis, ekonomis, dan administratif memang diperlukan oleh Papua.

    “Secara umum ada moratorium. Tapi untuk Papua itu, baik secara politis, secara ekonomis, administratif memang diperlukan pemekaran,” ungkapnya.

    Sebagai menteri koordinator, Mahfud mengatakan dirinya telah berbicara dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait pemekaran tersebut. Sebab, nantinya, pihak Kemendagri yang mengurusi pemekaran wilayah Papua tersebut.

    “Ya itu kan penjurunya di Mendagri. Mendagri melakukan itu, kita enggak boleh intervensi,” tegasnya.

    Mahfud MD ditemui wartawan di Kemenkopolhukam (Tsa Tsia/VOI)

    Sebelumnya, dalam kunjungannya ke Kabupaten Kaimana untuk meresmikan jalan antara Pegunungan Arfak dan Manokwari, Presiden Jokowi menjanjikan pemekaran untuk wilayah Pegunungan Tengah, Papua.

    Dia mengatakan ada 183 usulan pemekaran daerah di atas mejanya. Tak hanya itu, tokoh adat Papua juga pernah meminta Jokowi memberikan izin pemekaran wilayah Papua saat berkunjung ke Istana Kepresidenan.

    “Sebetulnya saya ngomong apa adanya. Sudah saya sampaikan sejak awal kita telah moratorium. Tidak ada pemekaran di seluruh Indonesia,” kata Jokowi saat itu di Papua, Senin (28/10/2019).

    “Begitu dibuka satu yang lain pasti ngantre di depan kantor setiap hari. Tapi khusus untuk Pegunungan Tengah… jangan tepuk tangan dulu… akan saya tindaklanjuti,” imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

    Setelah Jokowi bilang akan melakukan pemekaran di wilayah Papua, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan nantinya bakal ada dua provinsi baru di Papua. Hanya saja, pemerintah tengah memetakan masyarakat di wilayah tersebut agar asimilasi berjalan baik.

    “Mungkin dibuka provinsi baru di sana. Mungkin ditambah dua gitu ya, tapi nanti lah harus dianalisis dulu dilihat petanya,” jelas Mahfud di Jakarta, Selasa (29/10).

    Selain itu, pemerintah juga akan mencari cara agar masyarakat yang tinggal di gunung dengan masyarakat yang tinggal di pantai dapat berasimilasi. (Wardhany Tsa Tsia/VOI)

  • Mendagri apresiasi peran Polri sukseskan Pemilu dan Pilkada 2024

    Mendagri apresiasi peran Polri sukseskan Pemilu dan Pilkada 2024

    tolong wajibkan seluruh operatornya untuk menyiapkan life vest, pelampung penyelamat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang telah membantu pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 hingga berjalan sukses dan lancar.

    “Inilah orkestra dari berbagai pihak, tapi jujur, saya melihat adalah salah satu kontributor terbesarnya adalah Polri. Terima kasih banyak kepada Polri,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan Tito pada Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri Tahun 2024 di Auditorium Cendrawasih, Graha Cendekia, Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Rabu.

    Tito mengatakan pelaksanaan pengamanan dan kegiatan yang dilakukan Polri sebelum, selama, dan setelah Pemilu 2024 lebih baik dibandingkan pemilu tahun 2014 dan 2019.

    Bahkan, tahun ini hampir tidak ada konflik yang signifikan. Pilkada Serentak pada 27 November 2024 juga berjalan dengan baik.

    “Saya juga kemarin waktu di DPD, kemarin diundang Komite I, mereka semua menyampaikan apresiasi, apresiasi kepada Mendagri. Saya bilang, enggak, ini bukan Mendagri, ini kerja semua bersama, termasuk rekan-rekan Polri dan TNI yang bergerak untuk mengamankan semuanya,” tambahnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendagri tekankan pentingnya Polri bangun hubungan baik dengan pemda

    Mendagri tekankan pentingnya Polri bangun hubungan baik dengan pemda

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah untuk menyukseskan berbagai agenda nasional demi mewujudkan misi Astacita dan visi Indonesia Emas 2045.

    “Saya mohon dengan segala hormat, rekan-rekan kepala wilayah (kapolda dan kapolres) betul-betul membangun hubungan baik dengan kepala daerah. Kalau ada kepala daerah yang kurang kooperatif dengan rekan-rekan, tolong kami diberitahu,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Selain itu, hubungan baik tersebut penting untuk menjaga stabilitas politik melalui berbagai kegiatan.

    Salah satunya, Tito mendorong pemda dengan dukungan Polri untuk mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang berperan penting dalam menjaga kerukunan dan toleransi. Ketika FKUB tidak aktif, hal ini dapat meningkatkan potensi terjadinya konflik.

    “FKUB supaya mereka proaktif menegakkan atau mendorong toleransi kerukunan umat beragama,” tambahnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendagri ajak Polri dan pemda sukseskan agenda nasional

    Mendagri ajak Polri dan pemda sukseskan agenda nasional

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan pemerintah daerah (pemda) untuk berkolaborasi dalam menyukseskan agenda nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

    Seruan tersebut disampaikan Mendagri saat menjadi narasumber di Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri Tahun 2024 di Auditorium Cendrawasih, Graha Cendekia, Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah, Rabu.

    Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

    Dalam kesempatan itu, Mendagri memaparkan materi bertajuk “Kebijakan dan Strategi Kemendagri dalam Mendukung Agenda Nasional Tahun 2024 Guna Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri”.

    “Kemendagri adalah pembina dan pengawas pemda, (bekerja sama) dengan Polri untuk mendukung agenda nasional. Kita tahu bahwa Bapak Presiden selalu nomor satu diulang-ulang, tadi juga sama diulang lagi beliau, swasembada pangan nomor satu,” kata Tito.

    Kedua adalah swasembada energi, termasuk energi terbarukan. Ketiga, hilirisasi.

    Keempat, program makan bergizi gratis. Kelima, perubahan bagi masyarakat yang kurang mampu.

    Dalam mendukung hal tersebut, dia mengingatkan Polri, Pemda, dan pihak terkait untuk menjaga stabilitas politik. Sebab, tanpa adanya stabilitas politik, agenda-agenda tersebut jelas akan terganggu.

    “Nomor satu adalah stabilitas politik dan keamanan. Tanpa ada stabilitas politik, maka pasti tidak akan aman. Sekarang kita lihat kasus yang ada di Korea, kasus di Syria. Itulah stabilitas politik. Terjadi pertarungan politik yang berimbas kepada masalah keamanan. Kalau sudah enggak aman, ya otomatis pembangunan enggak jalan, investor enggak datang,” jelasnya.

    Adapun tema Apel Kasatwil 2024, “Peran Polri yang Presisi dalam Mendukung Agenda Nasional Tahun 2024 Guna Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri,” sejalan dengan pesan Mendagri tersebut.

    Sementara itu, Kepala Polri (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi sarana evaluasi tahunan Polri sepanjang 2024.

    “Guna menghadapi dinamika tantangan yang semakin kompleks, Polri terus meningkatkan kapasitas sebagai organisasi modern yang responsif dan adaptif, agar mampu memberikan pelindungan, pengayoman dan pelayanan, serta penegakan hukum yang berkeadilan sesuai harapan masyarakat,” tambah Listyo.

    Apel yang berlangsung pada 11–12 Desember 2024 ini diikuti oleh 571 peserta, termasuk 27 Perwira Tinggi Pejabat Utama Mabes Polri, 36 Kapolda, dan 508 Kapolres.

    Dirinya menegaskan komitmen Polri untuk menjaga stabilitas nasional serta mendukung misi Astacita guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

    Adapun aksi nyata Polri meliputi pengamanan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru, pemberantasan narkoba, serta mendukung program swasembada pangan dengan memanfaatkan lahan produktif.

    “Kami laporkan bahwa Polri juga telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pengendalian inflasi serta penertiban dan penindakan pelaku illegal mining yang menyebabkan kebocoran negara,” pungkasnya.

    Acara ini turut dihadiri Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Agus Subiyanto, Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, serta sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo: Saat Seleksi Kabinet, Saya Lihat Hati Merah Putih, Bukan Latar Belakang

    Prabowo: Saat Seleksi Kabinet, Saya Lihat Hati Merah Putih, Bukan Latar Belakang

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melakukan seleksi yang cermat dalam merumuskan jajaran pejabat yang membersamainnya di Kabinet Merah Putih (KMP).

    Dia mengatakan ada banyak lulusan-lulusan terbaik dari Akademi Kepolisian (Akpol) berada di kabinetnya. Hal ini disampaikannya saat mengabsen jajaran kabinetnya di pembukaan Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri Tahun 2024 di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu (11/12/2024).

    “Yang saya hormati dan yang saya banggakan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan. Ini Saya sapa para alumni akademi kepolisian yang kebetulan ada di kabinet yang saya pimpin. Ternyata banyak juga alumni kepolisian,” tuturnya.

    Dia pun memerinci sejumlah pembantunya di kabinet yang berasal dari Akpol. Mulai dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, hingga Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Purwadi Ariyanto.  

    Bahkan, kata Prabowo, tak hanya Akpol ada sejumlah personil lulusan Akademi Militer (Akmil) juga berada di kabinetnya. Termasuk yang tengah membersamainya dalam agenda tersebut yaitu Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono.

    “Tapi dalam saya menyeleksi anggota kabinet yang saya pimpin itu, yang saya lihat hati merah putihnya, bukan latar belakangnya,” ucapnya.

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun melanjutkan bahwa dirinya memang memilih orang-orang terbaik di sekelilingnya untuk membantu dirinya dalam mengemban amanah sebagai Presiden.

    “Jadi ilmu pemimpin itu pilihlah orang-orang terbaik di sekeliling mu dan kamu akan sukses,” imbuhnya.

    Prabowo pun tak lupa mengabsen salah satu orang yang selalu berdiri di sampingnya, yakni Teddy Indra Wijaya. Menurutnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) itu juga termasuk orang-orang terbaik di lingkup pemerintahannya.

    “Sekretaris Kabinet Saudara Teddy Indra Wijaya. Kamu nggak Adhi Makayasa ya? Tapi 10 besar kan? Lima besar sorry-sorry. Oh ya ya,” kata Prabowo.

  • Prabowo: Ternyata Banyak Alumni Akpol di Kabinet Merah Putih – Page 3

    Prabowo: Ternyata Banyak Alumni Akpol di Kabinet Merah Putih – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa banyak alumni Akademi Kepolisian (Akpol) menjadi menteri di kabinet Merah Putih yang dipimpinnya. Salah satunya, Jenderal (Purn) Budi Gunawan yang menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

    “Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan,” kata Prabowo saat menghadiri pembukaan Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri Tahun 2024 di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (11/12/2024).

    “Ini saya sapa para alumni Akademi Kepolisian yang kebetulan ada di kabinet yang saya pimpin. Ternyata banyak juga alumni kepolisian,” sambungnya.

    Kendati begitu, dia mengaku tak memilih anggota kabinetnya berdasarkan latar belakang. Dalam proses seleksi, Prabowo melihat apakah hati para anggota kabinet ‘merah putih’.

    “Tapi dalam saya menyeleksi anggota kabinet yang saya pimpin itu, yang saya lihat hati merah putihnya, bukan latar belakangnya,” ujarnya.

    Selain Budi Gunawan, Prabowo menyapa para jajaran anggota kabinet yang lulusan Akpol. Mulai dari, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Adrianto, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, dan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Purwadi Ariyanto.