Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Presiden Prabowo pimpin rapat persiapan Nataru

    Presiden Prabowo pimpin rapat persiapan Nataru

    Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat memimpin Rlagenda rapat terbatas terkait Natal dan Tahun Baru 2025 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/12/2024). (ANTARA/Andi Firdaus)

    Presiden Prabowo pimpin rapat persiapan Nataru
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 16 Desember 2024 – 18:35 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin sore, membahas persiapan menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menciptakan suasana yang aman dan nyaman agar masyarakat dapat merayakan momen tersebut dengan penuh kebaikan dan sukacita.

    “Saya ingin dapat laporan terkini dari pihak keamanan juga sektor transportasi, kemudian laporan tentang pasokan bahan bakar, ketersediaan bahan pangan, dan bahan pokok lainnya, serta tenaga kerja, dan sektor pariwisata,” ujar Presiden Prabowo saat membuka ratas.
     

    Dikatakan Presiden, persiapan Nataru kali ini sudah dibahas dalam beberapa kali rapat dan Kepala Negara yakin seluruh menteri terkait sudah melakukan koordinasi dengan baik dan benar. Dalam rapat tersebut, Presiden menegaskan bahwa aspek-aspek tersebut harus dikelola dengan baik untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan masyarakat dalam menjalani hari-hari penting ini.

    Hadir dalam rapat yang digelar sekitar pukul 15.30 WIB itu, antara lain Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
     

    Selain itu juga hadir Menteri Agama Nasarudin Umar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dody Hanggodo,  Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi Bahlil Lahadalia, serta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra.

    Selain para menteri, turut hadir Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.

    Sumber : Antara

  • Mendagri setujui rencana pilkada bisa diwakili oleh DPRD

    Mendagri setujui rencana pilkada bisa diwakili oleh DPRD

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyetujui rencana yang mengemuka terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat dilakukan dan diwakili melalui dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

    Menurut dia, belajar dari penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, ada biaya besar yang harus dikeluarkan dalam pesta demokrasi bersifat langsung tersebut dan sebenarnya bisa dilakukan melalui mekanisme demokrasi yang lain.

    “Saya sependapat tentunya, kita melihat sendirilah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada. Belum lagi ada beberapa daerah-daerah yang kita lihat terjadi kekerasan, dari dahulu saya mengatakan pilkada asimetris, salah satunya melalui DPRD ‘kan,” kata Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Meski menyetujui usulan pilkada lebih baik dilangsungkan di DPRD, dia mengatakan bahwa usulan tersebut memerlukan kajian, termasuk di bawah kementeriannya.

    Mendagri masih menantikan kajian-kajian lain dari berbagai pihak seperti dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI maupun dari kalangan akademikus.

    Lebih lanjut Tito menjanjikan bahwa usulan pilkada di DPRD ini akan dibahas secara serius di bawah kementeriannya mengingat aturan mengenai pemilu kepala daerah ini sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.

    “Pasti akan bahas. ‘Kan salah satunya sudah ada di Prolegnas. Di Prolegnas kalau saya tidak salah, termasuk UU Pemilu dan UU Pilkada,” katanya.

    Pewarta: Livia Kristianti
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendagri lantik Ucok Abdulrauf sebagai Pj Gubernur Banten

    Mendagri lantik Ucok Abdulrauf sebagai Pj Gubernur Banten

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Ucok Abdulrauf Damenta sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur Banten menggantikan Al Muktabar yang telah menjabat sebagai Pj. Gubernur Banten sejak 2022.

    Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 159/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur. Penjabat yang dilantik itu disumpah menurut agama dan kepercayaannya.

    “Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melakukan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” kata Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin.

    Selain Ucok, Mendagri juga melantik kembali Muhammad Musa’ad sebagai Pj. Gubernur Papua Barat Daya. Adapun Musa’ad diperpanjang jabatannya setelah menjadi Pj. Gubernur Papua Barat Daya sejak 2022.

    Mendagri mengatakan bahwa Ucok merupakan sosok yang berpengalaman dalam mengemban tugas sebagai penjabat kepala daerah setelah sempat menjadi Pj. Wali Kota Palembang.

    Menurut dia, Ucok merupakan birokrat dari Kemendagri yang sukses ketika di Palembang.

    “Pak Ucok punya pengalaman panjang, cukup sukses di Palembang, naik kelas dikit jadi penjabat gubernur, kami belum tahu berapa lamanya. Nanti kalau sudah ada pelantikan gubernur definitif, otomatis akan selesai menjabat sebagai pj.,” kata mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) itu.

    Di sisi lain, dia mengatakan bahwa Musa’ad saat ini masuk pada tahun ketiga menjabat sebagai Pj. Gubernur Papua Barat Daya. Musa’ad tetap dilantik demi mengisi kekosongan jabatan gubernur.

    “Karena sempat terjadi ada beberapa hari kekosongan, lebih baik dilantik lagi, jadi bukan orang baru, sudah paham betul tentang Papua Barat Daya,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendagri Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD: Biaya untuk Pilkada Besar

    Mendagri Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD: Biaya untuk Pilkada Besar

    Mendagri Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD: Biaya untuk Pilkada Besar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (
    Mendagri
    ) Jenderal (Purn)
    Tito Karnavian
    mengatakan dirinya sependapat dengan Presiden Prabowo Subianto terkait kepala daerah lebih baik dipilih DPRD saja agar efisien.
    Tito mengatakan, biaya pelaksanaan untuk pilkada sangatlah besar.
    “Ya, saya sependapat tentunya, kita melihat sendiri lah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada,” ujar Tito saat ditemui di Istana, Jakarta, Senin (16/12/2024).
    Tito menjelaskan, pilkada juga bisa memicu kekerasan di sejumlah daerah.
    Menurutnya, dengan
    kepala daerah dipilih DPRD
    , maka demokrasi yang diterapkan bisa diterjemahkan sebagai demokrasi perwakilan.
    “Dari dulu saya mengatakan pilkada asimetris salah satunya melalui DPRD kan. Demokrasi juga bisa diterjemahkan demokrasi langsung dan demokrasi dengan perwakilan. Kalau DPRD demokrasi juga, tapi demokrasi perwakilan,” jelasnya.
    “Tapi ya kita lihat bagaimana teman-teman di DPR nanti, parpol, akademisi, Kemendagri melakukan kajian,” sambung Tito.
    Sementara itu, Tito menyebut pemerintah akan membahas mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
    “Kan salah satunya sudah ada di prolegnas. Di prolegnas kalau saya tidak salah, termasuk UU Pemilu dan UU Pilkada. Nanti gongnya akan dicari tapi sebelum itu kita akan adakan rapat,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara seperti Malaysia, Singapura, dan India jauh lebih efisien pemilihannya.
    Menurutnya, negara tetangga hanya melaksanakan pemilihan sebanyak satu kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD lah yang memilih bupati hingga gubernur.
    Prabowo lantas membandingkan dengan sistem pemilihan di Indonesia yang bisa menghabiskan anggaran triliunan rupiah dalam 1-2 hari saja.
    Hal tersebut Prabowo sampaikan saat menghadiri HUT Golkar di Sentul, Kamis (12/12/2024) malam.
    “Ketum Partai Golkar salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDI-P, kawan-kawan partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh politik masing-masing,” ujar Prabowo.
    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itu lah yang milih gubernur, yang milih bupati,” sambungnya.
    Prabowo mengatakan, sistem seperti di negara tetangga itu jauh lebih hemat ketimbang pemilihan di Indonesia.
    Padahal, uang yang dikeluarkan untuk pemilihan bisa dimanfaatkan untuk makanan anak-anak, perbaikan sekolah, hingga perbaikan irigasi.
    “Ini sebetulnya begitu banyak ketum partai di sini sebenarnya bisa kita putuskan malam hari ini juga, gimana?” tanya Prabowo disambut tawa.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sah! Muhidin Dilantik Prabowo Jadi Gubernur Kalimantan Selatan Gantikan Paman Birin

    Sah! Muhidin Dilantik Prabowo Jadi Gubernur Kalimantan Selatan Gantikan Paman Birin

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto melantik Muhidin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2024). Foto/YouTube Setpres

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik Muhidin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2024). Muhidin menggantikan Sahbirin Noor alias Paman Birin yang mengundurkan diri.

    Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 160 P tahun 2024 pengesahan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubenur Kalimantan Selatan masa jabatan 2021-2024 dan pengesahan pengangkatan Gubernur Kalimantan Selatan sisa masa jabatan 2021-2024

    “Mengesahkan pengangkatan saudara Muhidin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan sisa masa jabatan tahun 2021-2024 terhitung sejak pelantikan sampai dengan dilantiknya Gubernur Kalimantan Selatan hasil pemilihan serentak secara nasional tahun 2024. Dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok serta tunjangan jabatan kepala daerah sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan,” kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg Nanik Purwanti.

    Muhidin pun membacakan sumpah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” kata Prabowo diiikuti oleh Muhidin.

    Turut hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko Polkam Budi Gunawan, Mendagri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala BIN Muhammad Herindra, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    (rca)

  • Pemda diingatkan gunakan teknologi digital untuk pengelolaan uang

    Pemda diingatkan gunakan teknologi digital untuk pengelolaan uang

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyerahkan penghargaan apresiasi kinerja pemerintahan 2024 kepada Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik. (Diskominfo Kaltim)

    Pemda diingatkan gunakan teknologi digital untuk pengelolaan uang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 14 Desember 2024 – 14:15 WIB

    Elshinta.com – Jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk menggunakan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu upaya pemanfaatan teknologi digital yakni dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada bagian penatausahaan pendapatan.

    Pelaksana Harian Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Hendriwan dalam siaran pers yang diterima ANTARA mengatakan banyak manfaat yang didapatkan jika menggunakan SIPD.

    “Pertama, data real-time sampai dengan rincian objek, walaupun belum dilakukan rekonsiliasi. Kedua, standardisasi proses bisnis seluruh Pemda dalam pengelolaan pendapatan. Ketiga, pemerintah daerah tidak perlu melakukan input manual,” kata Hendriwan, Sabtu.

    Selain itu, penggunaan SIPD juga bagian dari rencana kerja penguatan tata kelola keuangan daerah yang menjadi target pada Tahun Anggaran (TA) 2024 hingga 2025. Kondisi itu membuat seluruh pemerintah daerah harus menggunakan aplikasi SIPD demi meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.

    Oleh karena itu, dirinya mengimbau pemerintah daerah agar segera mempercepat dan mengambil langkah strategis dalam menerapkan SIPD. Langkah ini penting untuk meningkatkan kinerja maupun akuntabilitas pemerintah dalam mendukung tercapainya program nasional, mempercepat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan terwujudnya Satu Data Indonesia.

    “Ditjen Bina Keuangan Daerah menginstruksikan kepada Pemda harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah digunakan dalam SIPD, pada masing-masing sistem Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang sudah terbangun pada Pemda,” tandas Hendriwan.

    Sumber : Antara

  • Minta Pj Teguh Tak Rombak Jabatan Sebelum Pelantikan, Timses Pram-Rano: Demi Soliditas

    Minta Pj Teguh Tak Rombak Jabatan Sebelum Pelantikan, Timses Pram-Rano: Demi Soliditas

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, MENTENG – Ketua Harian Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno Prasetyo Edi Marsudi dalam waktu dekat ini berencana sowan ke Balai Kota Jakarta untuk menemui Penjabat (Pj) Gubernur DKI Teguh Setyabudi.

    “Dalam waktu dekat saya akan menyambangi Pj Gubernur DKI untuk bersilaturahmi dan menyampaikan sesuatu hal yang penting,” ucapnya, Jumat (13/12/2024).

    Pras menyebut, ada bebrrapa poin yang akan disampaikan Pras kepada Pj Gubernur Teguh Setyabudi.

    Pertama, Pras ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang dinilai telah membantu menyukseskan Pilkada 2024.

    Kemudian, politikus senior PDIP ini minta Pj Teguh untuk tidak melakukan mutasi jabatan di lingkungan Pemprov DKI sampai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih  dilantik pada Februari 2025 mendatang.

    “Hal ini untuk menjaga soliditas di antara pejabat dan ASN di lingkungan DKI Jakarta, kami berharap untuk menjaga stabilitas di lingkungan pemerintahan tetap kondusif dan terjaga,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Pras juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk tidak memberikan persetujuan tertulis apabila Pj Teguh mengusulkan mutasi di lingkungan Pemprov DKI.

    “Tujuannya untuk menjaga kondisifitas penyelenggaraan Pemerintahan di DKI Jakarta pasca-Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta,” sambungnya.

    Ketua DPRD DKI periode 2014-2019 dan 2019-2024 ini pun berharap agar seluruh ASN di lingkungan Pemprov DKI dapat bekerja keras dan solid, khususnya dalam menghadapi situasi akhir-akhir ini di Jakarta, baik itu terkait cuaca ekstrem, masa libur Natal dan tahun baru.

    lihat foto
    KLIK SELENGKAPNYA: Kubu Ridwan Kamil-Suswono Membeberkan Kecurangan di Pilkada Jakarta 2024. Tim Pramono Anung-Rano Karno Percaya Diri Menang di MK.

    Serta menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga di masing-masing daerah.

    Hal ini disampaikan Pras lantaran mendengar adanya isu mutasi besar-besaran akan dilakukan Pj Teguh yang membuat gelisah para ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pemprov Jateng Terima Penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2024

    Pemprov Jateng Terima Penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2024

    loading…

    Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil mendapatkan penghargaan dalam acara Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2024 di Ballroom Hotel JW Marriot, Jakarta, Kamis, (12/12/2024). (Foto: istimewa)

    JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil mendapatkan penghargaan dalam acara Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2024 untuk kategori pelayanan publik dengan fiskal tinggi. Penghargaan tersebut diterima oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dalam acara Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2024 di Ballroom Hotel JW Marriot, Jakarta, Kamis, (12/12/2024).

    Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini melalui berbagai tahapan panjang. Sebelum acara penghargaan diberikan, penyelenggara melakukan penilaian dan penjurian terhadap kinerja pemerintah daerah. Penjurian itu dilakukan setelah melewati berbagai tahap penyeleksian dari data-data Kemendagri dan Bappenas, serta survei kepuasan masyarakat ke beberapa daerah.

    “Alhamdulillah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan kategori Pelayanan Publik dengan Fiskal Tinggi,” kata Nana usai acara.

    Penghargaan tersebut diberikan karena Provinsi Jawa Tengah memiliki kemandirian fiskal tinggi pada 2024, sehingga mampu membiayai berbagi kebutuhan, termasuk kebutuhan pelayanan publik. Sebab, dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), persentase pendapatan asli daerahnya lebih tinggi dibandingkan dana transfer yang bersumber dari APBN.

    “Penghargaan ini tentunya akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan pelayanan baik, kesejahteraan masyarakat diharapkan akan mampu lebih baik,” ujar Nana.

    Terkait pelayanan publik, Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki 879 Unit Pelayanan Publik (UPP). Sebanyak 97 persen dari jumlah itu atau 854 UPP sudah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP). Sementara Mall Pelayanan Punlik sudah mencapai 35 unit yang tersebar di 35 kabupaten/kota.

    (Foto: istimewa)

    Komitmen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang dinamis juga terus dilakukan. Peningkatan pelayanan publik juga didukung dengan digitalisasi atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

    “Sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik, efektif, dan efisien. Juga memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan serta mudah dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

    Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, penilaian dalam penghargaan ini menggunakan metodologi kuantitatif dan kualitatif, serta berdasarkan data sekunder dan survei lapangan.

  • Beban Idham Azis soal Polisi yang Kerap Langgar Hak Minoritas

    Beban Idham Azis soal Polisi yang Kerap Langgar Hak Minoritas

    JAKARTA – Kepolisian tercatat sebagai salah satu institusi yang paling banyak melakukan pelanggaran terhadap hak-hak minoritas. Tugas berat menanti kepala polisi yang baru, Idham Azis.

    Laporan riset tentang kebebasan beragama yang dilakukan Setara Institute menempatkan kepolisian sebagai aktor dari negara yang paling menonjol dalam keterlibatan terkait diskriminasi kebebasan beragama. Setidaknya, ada 480 pelanggaran yang dilakukan kepolisian dalam 12 tahun terakhir.

    Jadi ironis. Sebab, sebagai penyelenggara negara, polisi harusnya jadi pelindung hak warga negara atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Namun, hal ini tidak berbanding lurus dengan adanya fakta jika polisi jadi salah satu aktor pelanggar aktual yang menonjol selain pemerintah daerah.

    “Pertanyaannya, apakah kepolisian selalu optimal dalam melindungi hak konstitusional setiap warga negara, terutama untuk kelompok minoritas? Saya kira tidak. Sehingga kita berikan kritik serius terhadap kepolisian karena tidak melakukan fungsi optimal mereka,” kata Direktur Riset Setara Institute Halili dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).

    Berkaca dari fakta ini, tugas berat kini dibebankan kepada Idham Azis sebagai kepala kepolisian yang baru. Melindungi hak-hak golongan minoritas untuk beragama sepenuhnya jadi tugas utama Idham Azis. Menurut Halili, tugas ini bukan hal mudah. Berkaca pada kepemimpinan terdahulu, misalnya. Tito Karnavian bahkan dinilai gagal mewujudkan hal ini.

    “Persoalan yang paling bisa kita tagihkan ke Kapolri baru mestinya menunjukkan kepimpinan yang menonjolkan kebhinekaan … Kita harus tetap kritisi kalau fakta di lapangan, begitu banyak minoritas yang menjadi korban kebebasan beragama dan berkeyakinan,” katanya.

    Pembenahan internal kepolisian

    Berkaitan perlindungan terhadap masyarakat minoritas, Setara mendorong Idham Azis membenahi sektor internal Polri. Sebab, beberapa anggota kepolisian telah terpapar pemikiran radikalisme dan hal ini dibuktikan dengan adanya penangkapan terhadap anggota mereka.

    “Mulai dari Brigadir K di Jambi pada tahun 2018 hingga Bripda NOS yang dua kali ditangkap pada 2019. Maka mendesak bagi Kapolri melakukan audit tematik dalam jabatan atas petinggi serta screening ideologi dalam rekrutmen di lingkungan internal,” kata Halili.

    Tak sampai di situ, berdasarkan survei yang mereka lakukan di tahun 2017 yang lalu, ada potensi ancaman yang nyata terhadap Pancasila. Potensi ini terendus dengan adanya upaya mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar atau ideologi lain.

    Tercatat, dari 171 sekolah yang mereka survei ada 0,3 persen siswa terpapar ideologi teror; 2,4 persen intoleran aktif; 35,7 persen intoleran pasif dan 61,6 berperilaku toleran. Sedangkan di tahun 2019, dengan mengambil sampel dari sepuluh perguruan tinggi negeri tercatat 8,1 persen mahasiswa ingin berjihad untuk menjadikan keyakinannya sebagai regulasi formal negara.

    “Untuk ASN, kami punya studi kebijakan tahun 2018 yang mengonfirmasi bahwa ASN itu terpapar radikalisme, dalam konteks ini anggota kepolisian juga,” jelasnya.

    Sehingga, berdasar angka tersebut, Halili mengatakan pihak kepolisian harus mengambil peran yang tepat terutama terkait penegakan hukum dan pencegahan ancaman terhadap dasar negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tentunya, penegakan dan pencegahan ini harus dilakukan secara demokratis dan tidak menggunakan cara kekerasan.

    “Pendekatan demokratis dan non-kekerasan harus dikedepankan dalam menangani ancaman tersebut, sebagaimana pendekatan yang sama juga harus dipilih sebagai prioritas dalam penanganan aksi-aksi damai,” tutupnya.

  • DWP Kemendagri Disebut Turut Berperan Wujudkan Indonesia Emas 2045

    DWP Kemendagri Disebut Turut Berperan Wujudkan Indonesia Emas 2045

    Jakarta: Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tri Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran anggota DWP Kemendagri sebagai istri ASN dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Pernyataan ini disampaikan Tri dalam arahannya pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 DWP yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Ibu ke-96.

    “Ibu-Ibu pasti adalah seorang ibu yang juga mempunyai keluarga dan punya peran penting terhadap anak-anak ke depan. Saya yakin anak-anak ibu adalah yang menjadi generasi Indonesia Emas 2045,” kata Tri di Gedung F Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024.
     

    Tri menjelaskan persiapan matang haru ditempuh demi mewujudkan Indonesia Emas, terutama dalam mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing. Peran keluarga khususnya dalam pendidikan dan pengembangan keahlian, menjadi kunci.

    Menurut Tri, Indonesia memiliki keunggulan bonus demografi yang tidak dimiliki negara lain seperti Korea dan Jepang, yang justru menghadapi penurunan jumlah penduduk produktif. Karena itu ia mendorong anggota DWP Kemendagri untuk memanfaatkan peluang ini dengan mempersiapkan anak-anak mereka sebaik mungkin.

    “Pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat baik. Kita harus betul-betul memperhatikan hal tersebut agar dapat mempersiapkan generasi yang unggul, sehingga nantinya kita bisa menghadapi Indonesia Emas 2045 ini,” jelasnya.

    Tri juga mengingatkan pentingnya anggota DWP untuk terus belajar dan menambah pengetahuan agar dapat mendidik anak-anak dengan lebih baik. Ia menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berasal dari jalur formal, tetapi juga informal.

    “Jadi jangan berpikir kalau jadi ibu rumah tangga sudah stop, tidak lagi mau menambah ilmu pengetahuan. (Jangan seperti itu),” ungkapnya.

     

    Jakarta: Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tri Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran anggota DWP Kemendagri sebagai istri ASN dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
     
    Pernyataan ini disampaikan Tri dalam arahannya pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 DWP yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Ibu ke-96.
     
    “Ibu-Ibu pasti adalah seorang ibu yang juga mempunyai keluarga dan punya peran penting terhadap anak-anak ke depan. Saya yakin anak-anak ibu adalah yang menjadi generasi Indonesia Emas 2045,” kata Tri di Gedung F Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024.
     

    Tri menjelaskan persiapan matang haru ditempuh demi mewujudkan Indonesia Emas, terutama dalam mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing. Peran keluarga khususnya dalam pendidikan dan pengembangan keahlian, menjadi kunci.
    Menurut Tri, Indonesia memiliki keunggulan bonus demografi yang tidak dimiliki negara lain seperti Korea dan Jepang, yang justru menghadapi penurunan jumlah penduduk produktif. Karena itu ia mendorong anggota DWP Kemendagri untuk memanfaatkan peluang ini dengan mempersiapkan anak-anak mereka sebaik mungkin.
     
    “Pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat baik. Kita harus betul-betul memperhatikan hal tersebut agar dapat mempersiapkan generasi yang unggul, sehingga nantinya kita bisa menghadapi Indonesia Emas 2045 ini,” jelasnya.
     
    Tri juga mengingatkan pentingnya anggota DWP untuk terus belajar dan menambah pengetahuan agar dapat mendidik anak-anak dengan lebih baik. Ia menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berasal dari jalur formal, tetapi juga informal.
     
    “Jadi jangan berpikir kalau jadi ibu rumah tangga sudah stop, tidak lagi mau menambah ilmu pengetahuan. (Jangan seperti itu),” ungkapnya.
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)