Rekap Pilkada 2024, Mendagri: 249 Daerah Gugat Ke MK, Lebih Banyak yang Tak Menggugat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merangkum data gugatan
Pilkada 2024
. Sebanyak 249 daerah mengajukan gugatan hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK), sementara 296 daerah lainnya tidak mengajukan gugatan.
“Yang ada gugatan di MK, jumlahnya ada 249, sebagaimana data. Artinya yang tidak ada gugatan dominan lebih banyak daripada yang ada gugatan di MK,” ungkap Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu (22/1/2025) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Kemendagri mencatat, dari 296 daerah tanpa gugatan, terdapat:
Sedangkan dari 249 daerah yang menggugat ke MK, rinciannya:
Dalam kesempatan tersebut, Tito menyinggung soal
pelantikan kepala daerah
serentak yang tidak mungkin dilakukan di 545 daerah karena masih ada daerah yang menggugat terkait hasil Pilkada ke MK.
“Yang jelas tidak akan mungkin terjadi pelantikan serentak semuanya 545 daerah,” imbuhnya.
Namun, di sisi lain, Tito menyebutkan bahwa
pelantikan kepala daerah
serentak adalah konsekuensi dari terselenggaranya Pilkada serentak.
Terlebih, ia mengungkapkan filosofi Pilkada serentak adalah keinginan untuk menghadirkan pemerintahan yang paralel.
“Pilkada serentak dilakukan itu dalam rangka untuk membuat paralel pemerintahan termasuk DPRD, agar paralel waktunya bersamaan 5 tahunan dengan kepala daerahnya, antara Presiden, Gubernur, Bupati. Antara Gubernur, para Bupati dengan DPRD. Gubernur, DPRD yang DPRD-nya mengikuti rezim Undang-undang Pemilu bersama Pilpres, karena dilantiknya bulan Oktober,” ujarnya.
“Sehingga lebih cepat, lebih cepat mendekat kepada pelantikan DPRD, pelantikan Presiden, itu akan lebih baik pendapat kami. Filosofi keserentakan itu kenapa sampai di tahun yang sama menurut kami adalah itu,” sambung dia.
Untuk diketahui, proses persidangan sengketa Pilkada 2024 digelar di MK sejak 8 Januari 2025.
Persidangan sengketa ini lah yang kemudian berimplikasi pada tidak serentaknya pelantikan kepala daerah yang sudah terpilih.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Tito Karnavian
-
/data/photo/2025/01/17/678a5fb745427.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Rekap Pilkada 2024, Mendagri: 249 Daerah Gugat Ke MK, Lebih Banyak yang Tak Menggugat
Nasional
22 Januari 2025")
Rekap Pilkada 2024, Mendagri: 249 Daerah Gugat Ke MK, Lebih Banyak yang Tak Menggugat Nasional 22 Januari 2025
-
Mendagri apresiasi Desa Wantilan kelola sampah berbasis BUMDes
Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi terobosan pengelolaan sampah di Desa Wantilan, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang mengelola sampah dengan berbasis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan melibatkan masyarakat.
Desa tersebut melakukan upaya pengolahan sampah dengan memprosesnya menjadi berbagai produk. Misalnya, dalam pengolahan sampah organik, pihak desa memanfaatkannya untuk budidaya maggot.
“Dan itu (maggot) bisa dijual, bisa dipakai juga sendiri, karena BUMDes ini juga mengelola tanaman, ya, jagung, kemudian juga mengelola peternakan ayam, peternakan kambing,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Maggot ini kemudian diolah menjadi pakan ternak dan pupuk, sedangkan sampah non-organik diolah menjadi berbagai produk seperti kerajinan tangan.
Selain itu, perekonomian masyarakat juga turut meningkat karena dilibatkan dalam proses pengolahan sampah. Strategi ini tentu bakal membentuk karakter budaya menjaga kebersihan, sehingga tak ada penumpukan sampah.
“Karena [sampah] sudah ditangani dari awal, dari hulu. Bukan ditaruh semua di hilir,” jelasnya.
Tito mengapresiasi Kepala Desa Wantilan Komarudin yang berupaya menghidupkan BUMDes dengan memanfaatkan potensi pengelolaan sampah.
Ia mengaku baru pertama kali melihat penanganan sampah dikelola oleh BUMDes. Langkah tersebut diyakini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), sehingga memiliki kapasitas fiskal yang kuat.
Dirinya menekankan pentingnya membangun desa mandiri secara keuangan. Menurutnya, Dana Desa yang selama ini diberikan pemerintah pusat hanyalah stimulus untuk menggerakkan desa dalam meningkatkan ekonomi melalui berbagai terobosan.
“Buatlah ide, [Dana Desa] bukan untuk dihabisin saja. Kalau gitu nanti menengadahkan tangan terus kepada pusat,” ujar Tito.
Kapasitas fiskal yang memadai bakal mendukung pelaksanaan berbagai program kerja yang dicanangkan pemerintah desa. Hal itu mencakup program di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
Oleh karena itu, Tito menekankan perlunya desa berupaya meningkatkan pendapatan agar lebih tinggi dibanding belanja.
Lebih lanjut, dia mengatakan pentingnya menjadikan desa sebagai sentra ekonomi bagi masyarakat setempat. Langkah ini diyakini akan membuat masyarakat tetap memilih desa sebagai tempat tinggal.
Dengan demikian, masyarakat desa tidak lagi menjadikan kota sebagai tujuan untuk mencari nafkah.
Ia tak menampik saat ini urbanisasi menjadi tantangan yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk negara maju.
Terbukti penduduk desa berbondong-bondong pindah ke kota untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Akibatnya, berbagai potensi yang sebenarnya dimiliki desa tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dan justru terabaikan.
“Jadi kalau bahasa kita, bahasa saya, di desa itu harus dibuat masyarakatnya punya rezeki kota, tapi tinggal di desa. Rezekinya rezeki kota, gajinya gaji kota, supaya enggak berbondong-bondong lari ke kota,” pungkasnya.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025 -
Mendagri Sebut Program Rumah Layak Huni Luar Biasa, Ini Alasannya
Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, menyebut program layak huni luar biasa. Menurut Tito, program itu luar biasa karena menjadi gambaran dari prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Dan ini program Bapak Presiden ini luar biasa, perhatiannya kepada rakyat bawah,” ujar Mendagri dalam keterangan yang dilansir Selasa, 21 Januari 2025.
Hal tersebut diungkap Tito, saat peluncuran rumah layak huni di Johar Baru, Jakarta Pusat, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Dalam penilaiannya itu, Tito mengenang saat masa tugas.
Tito bercerita pernah bertugas di Sentiong, Jakarta Pusat, tak jauh dari Johar Baru. Menurut dia, kawasan tersebut merupakan daerah yang padat penduduk.
“Saya nostalgia sebetulnya. Masuk gang, lihat kamar, satu kamar itu ada bisa 8 keluarga, 6 keluarga,” kenangnya.
Dia mengatakan saat ini pemerintah berupaya mengubah citra kawasan itu. Menjadi, kawasan yang layak huni dan sehat.
Mendagri mengapresiasi langkah Kementerian PKP yang turun langsung ke lapangan untuk memahami permasalahan serta mencari solusi yang tepat. “Jujur saja, perasaan saya baru kali ini saya ketemu Menteri Perumahan yang mau turun, masuk memahami persoalan betul dan mau mencari solusi,” ungkapnya.
Program ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Meski sebagian masyarakat setempat lebih memilih opsi bedah rumah, Mendagri tetap menekankan tentang pentingnya pembangunan rumah vertikal sebagai solusi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan layak huni.
“Tapi ketika masyarakat juga di sini tidak mau [rumah vertikal], maunya hanya bedah, ya mau diapain? Enggak apa-apa. Tapi ingat, dibedah itu hanya sifatnya temporer, sebentar aja, karena strukturnya enggak berubah,” kata Mendagri.
Mendagri pun berharap program ini dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki kondisi hunian masyarakat kecil agar lebih layak. Ia juga menargetkan program serupa bisa diterapkan di daerah kumuh lainnya.
“Ini bukan penggusuran. Bukan. Ini adalah betul-betul murni membantu [agar] ada perubahan nasib. Itu aja,” kata Tito.
Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, menyebut program layak huni luar biasa. Menurut Tito, program itu luar biasa karena menjadi gambaran dari prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Dan ini program Bapak Presiden ini luar biasa, perhatiannya kepada rakyat bawah,” ujar Mendagri dalam keterangan yang dilansir Selasa, 21 Januari 2025.
Hal tersebut diungkap Tito, saat peluncuran rumah layak huni di Johar Baru, Jakarta Pusat, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Dalam penilaiannya itu, Tito mengenang saat masa tugas.Tito bercerita pernah bertugas di Sentiong, Jakarta Pusat, tak jauh dari Johar Baru. Menurut dia, kawasan tersebut merupakan daerah yang padat penduduk.
“Saya nostalgia sebetulnya. Masuk gang, lihat kamar, satu kamar itu ada bisa 8 keluarga, 6 keluarga,” kenangnya.
Dia mengatakan saat ini pemerintah berupaya mengubah citra kawasan itu. Menjadi, kawasan yang layak huni dan sehat.
Mendagri mengapresiasi langkah Kementerian PKP yang turun langsung ke lapangan untuk memahami permasalahan serta mencari solusi yang tepat. “Jujur saja, perasaan saya baru kali ini saya ketemu Menteri Perumahan yang mau turun, masuk memahami persoalan betul dan mau mencari solusi,” ungkapnya.
Program ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Meski sebagian masyarakat setempat lebih memilih opsi bedah rumah, Mendagri tetap menekankan tentang pentingnya pembangunan rumah vertikal sebagai solusi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan layak huni.
“Tapi ketika masyarakat juga di sini tidak mau [rumah vertikal], maunya hanya bedah, ya mau diapain? Enggak apa-apa. Tapi ingat, dibedah itu hanya sifatnya temporer, sebentar aja, karena strukturnya enggak berubah,” kata Mendagri.
Mendagri pun berharap program ini dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki kondisi hunian masyarakat kecil agar lebih layak. Ia juga menargetkan program serupa bisa diterapkan di daerah kumuh lainnya.
“Ini bukan penggusuran. Bukan. Ini adalah betul-betul murni membantu [agar] ada perubahan nasib. Itu aja,” kata Tito.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(ADN)
-
Pemkot Tangsel bebaskan BPHTB dan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Sumber foto: Cecep Supriatna/elshinta.com.
Pemkot Tangsel bebaskan BPHTB dan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 21 Januari 2025 – 16:06 WIBElshinta.com – Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) akan membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie Benyamin mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyusun peraturan wali kota (perwal) soal kebijakan tersebut. Ia menargetkan, beleid mengenai pembebasan BPHTB dan percepatan pelayanan PBG di Kota Tangsel itu akan rampung pada pekan terakhir di bulan Januari 2025 ini.
“Sedang kita susun dan mudah-mudahan akhir bulan ini bisa kita terapkan di Kota Tangerang Selatan seperti itu,” ujar Benyamin seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Cecep Supriatna, Selasa (21/1).
Benyamin menuturkan, masyarakat berpenghasilan rendah yang dimaksud merupakan pekerja yang memiliki besaran gaji di bawah Rp7 juta per bulannya.
Mengenai PBG, kata Benyamin, bukan hanya percepatan pelayanan, melainkan akan membebaskan juga untuk biaya retribusinya.
“Jadi bagi masyarakat yang berpenghasilan 7 juta maksimal Dia ingin bikin rumah sendiri, itu nanti BPHTB-nya dan retribusi PBG-nya nol rupiah seperti itu,” tutur Benyamin.
Lebih lanjut Benyamin menjelaskan bahwa kebijakan pemebebasan BPHTB dan percepatan pelayanan PBG ini merupakan wujud implementasi Keputusan Menteri Bersama yang meliputi Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan Menteri PU.
Diketahui Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Pada Selasa (14/1/2025).menetapkan akhir Januari 2025 sebagai batas waktu bagi seluruh kabupaten dan kota untuk menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Saya sudah sampaikan, paling lambat akhir Januari, kabupaten dan kota harus menerbitkan Perkada yang membebaskan BPHTB dan mempercepat layanan PBG, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Waktu pelayanan juga dipercepat dari 45 hari menjadi 10 hari,” kata Mendagri.
Sumber : Radio Elshinta
-
PBG, BPHTB, dan PPN Gratis untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Menteri Ara resmi mengumumkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) digratiskan dari biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN).
Ara mengatakan, kebijakan ini akan menyasar masyarakat dengan kriteria penghasilannya di bawah Rp 8 juta. Hal ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk membuat kebijakan pro rakyat, khususnya kepada rakyat kecil.
“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kami Kementerian PKP diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkret, yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil,” kata Ara dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Pertama, pemerintah telah menghapuskan retribusi sebesar 0 persen untuk izin mendirikan bangunan (IMB) atau yang kini disebut persetujuan bangunan gedung (PBG) yang ditujukan khusus masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, BPHTB dan PPN juga gratis untuk MBR.
Berkenaan dengan PBG 0 persen, Ara mengatakan kebijakan ini sudah ditetapkan sebagaimana Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yakni Menteri PKP Ara, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken pada 25 November 2024.
“Sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat perkada (peraturan kepala daerah) untuk PBG itu 0%, 0 rupiah, bagi MBR,” ungkap Ara.
Kedua, penghapusan BPHTB sebesar 0 persen untuk rumah-rumah yang dibeli oleh MBR. Sebelumnya, kata Ara, BPHTB dikenakan sebesar 5%.
“Bagaimana BPHTB, itu biaya atas tanah dan bangunan, biasanya itu 5%. Atas arahan Presiden, menjadi 0%. Jadi tidak bayar, gratis dan itu buat rakyat kecil,” paparnya.
Ketiga, penghapusan PPN sebesar 0% atau gratis untuk rumah-rumah yang nilainya di bawah Rp 2 miliar. Ara juga menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memudahkan masyarakat, khususnya MBR untuk memiliki rumah melalui reformasi birokrasi yang dilakukan.
“PPN itu 2 miliar kebawah, 0. Jadi gratis. Jadi, tadi sampaikan, ini waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dahulu enggak ada kebijakan ini. Dahulu enggak ada kebijakan yang BPHTB-nya 0, kemudian PBG-nya 0 dan waktunya dari 45 hari, jadi 10 hari secara rata-rata, tapi beberapa daerah bisa 17 menit,” pungkasnya dalam menanggapi PBG, BPHTB, dan PPN Gratis untuk MBR.
-
Menteri PKP: Penerbitan PBG kian cepat bentuk reformasi birokrasi
… menurut saya reformasi birokrasi yang luar biasa. Membuat yang lambat jadi cepat
Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan penerbitan sertifikat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang semakin cepat merupakan bentuk reformasi birokrasi pelayanan publik.
“Jadi ini luar biasa. Kita bisa menjalankan itu, menurut saya reformasi birokrasi yang luar biasa. Membuat yang lambat jadi cepat,” ujar Maruarar di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Maruarar menyatakan bahwa pengurusan PBG yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 45 hari kini dipangkas menjadi hanya 10 hari.
Percepatan ini, kata dia, telah diuji di sejumlah daerah, seperti Jakarta, Tangerang, dan Sumedang. Di Jakarta, proses penerbitan PBG dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 17 menit, sementara di Tangerang dan Sumedang membutuhkan waktu sekitar 1 jam.
Dia menilai percepatan ini merupakan bukti nyata reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Yang biasanya kadang-kadang bisa 2-3 bulan, 4 bulan, ternyata bisa menjadi 17 menit di Jakarta. Di Tangerang bisa sekitar 59 menit, di Sumedang juga sekitar 1 jam. Jadi, ini membuktikan bahwa kita ada perubahan mindset, tapi bukan hanya mindset, tapi tindakan nyata dalam lane publik,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, Maruarar turut mengumumkan biaya PBG, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) digratiskan oleh pemerintah untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dia menjelaskan kebijakan itu merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan jajarannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang prorakyat.
“Kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkret, yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil,” kata Maruarar.
Dalam pelaksanaannya, Maruarar melanjutkan pengenaan PBG nol persen itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken ketiganya pada 25 November 2024. PBG semula dikenal dengan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
“SKB tiga menteri sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat perkada (peraturan kepala daerah, red.) untuk PBG itu nol persen, nol rupiah bagi MBR,” tutur Maruarar.
Kemudian, dia menyebutkan BPHTB semula dikenakan 5 persen, tetapi saat ini menjadi nol persen untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
“Biasanya itu 5 persen. Atas arahan Presiden menjadi nol persen. Jadi tidak bayar, gratis, dan itu buat rakyat kecil,” sambung Ara, panggilan populer Maruarar.
Terakhir, dia melanjutkan PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan nol persen alias gratis.
“Ini waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan ini. Dulu, nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya nol persen, kemudian PBG-nya nol persen,” ujar Ara.
Terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Perumahan menyebut salah satunya berpenghasilan Rp8 juta ke bawah.
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025 -
Prabowo Bakal Gratiskan Biaya PBG, BPHTB dan PPN untuk Masyarakat Miskin
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan pemerintah bakal menggratiskan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN).
Dia menjelaskan penghapusan biaya itu bakal ditujukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Nantinya, pengenaan PBG 0% itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).
“SKB tiga menteri sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat perkada (peraturan kepala daerah) untuk PBG itu 0%, 0 rupiah bagi MBR,” ujarnya kepada wartawan.
Lebih lanjut, dia menyebutkan BPHTB semula dikenakan 5%, tetapi saat ini menjadi 0% untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
“Biasanya itu 5%. Atas arahan Presiden menjadi 0%. Jadi tidak bayar, gratis, dan itu buat rakyat kecil,” katanya
Lalu, Ara melanjutkan PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan 0% alias gratis.
Terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Perumahan menyebut salah satunya berpenghasilan Rp8 juta ke bawah.
“Ini waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan ini. Dulu, nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya 0%, kemudian PBG-nya 0%. Jadi, ini jelas kebijakan yang prorakyat, terutama rakyat kecil,” pungkas Ara.
-
Kemendagri perkuat pengawasan pinjol dan lindungi data pribadi warga
Kemendagri akan menjadi bagian dari tim evaluasi regulasi
Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam memperkuat pengawasan terhadap pinjaman daring atau online (pinjol) ilegal serta melindungi data pribadi masyarakat.
Hal ini disampaikan Tito usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Pinjaman Daring Ilegal di Aula Utama Gedung Ex Sentra Mulia, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Jakarta, Selasa.
“Kemendagri akan menjadi bagian dari tim evaluasi regulasi, karena memang sudah ada sebetulnya tim satgas ya yang dipimpin oleh OJK saat itu dan ada 16 lembaga yang masuk, di lembaga pemerintah yang masuk di antaranya Kemendagri,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut, dia menjelaskan Kemendagri akan berperan dalam penyusunan dan evaluasi regulasi terkait pinjol dengan fokus utama pada upaya sosialisasi dan pencegahan di tingkat pemerintah daerah (pemda) hingga desa.
“[Kami akan] melibatkan pemda-pemda [dan] desa-desa supaya masyarakat bisa memilih pinjaman online yang sah dan yang tidak,” tegasnya.
Selain itu, dirinya juga menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi sebagai aspek krusial dalam penyusunan regulasi.
Ia menjelaskan sistem pinjol memanfaatkan data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah terintegrasi dengan data biometrik, seperti sidik jari, retina mata, dan pengenalan wajah.
“Kami sudah melakukan kerja sama dengan lebih kurang 6.000 lembaga, baik pemerintah [maupun] non-pemerintah, termasuk lembaga keuangan, fintech,” jelas Tito.
Dia menegaskan setiap lembaga mitra Kemendagri wajib mematuhi standar keamanan data ISO 27000. Jika terjadi kebocoran data, maka pihak yang bertanggung jawab akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Tito menyebut sanksinya akan diberikan kepada seluruh pihak yang membocorkan data pribadi, termasuk penyelenggara pinjol yang menyalahgunakan data klien untuk kepentingan lain.
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah mengambil langkah hukum dan upaya preventif untuk menangani pinjol ilegal.
Salah satunya, dengan memblokir situs web milik perusahaan pinjol yang tidak memiliki izin resmi.
“Jadi yang masyarakat harus mengetahui nanti list-nya ada di OJK hanya ada 97 [pinjol] yang sudah mendapatkan izin untuk beroperasi secara legal, yang lain adalah ilegal,” tambah Yusril.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, jika menjadi korban atau mendapatkan ancaman akibat pinjaman online ilegal.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025 -
Menteri Perumahan umumkan PBG, BPHTB, dan PPN gratis untuk MBR
Kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkret, yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil
Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan Maruarar Sirait mengumumkan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) digratiskan oleh pemerintah untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Maruarar saat jumpa pers selepas rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, menjelaskan kebijakan itu merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan jajarannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang prorakyat.
“Kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkret, yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil,” kata Maruarar.
Dalam pelaksanaannya, Maruarar melanjutkan pengenaan PBG 0 persen itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken ketiganya pada 25 November 2024. PBG semula dikenal dengan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
“SKB tiga menteri sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat perkada (peraturan kepala daerah, red.) untuk PBG itu 0 persen, 0 rupiah bagi MBR,” tutur Maruarar.
Kemudian, dia menyebutkan BPHTB semula dikenakan 5 persen, tetapi saat ini menjadi 0 persen untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
“Biasanya itu 5 persen. Atas arahan Presiden menjadi 0 persen. Jadi tidak bayar, gratis, dan itu buat rakyat kecil,” sambung Ara, panggilan populer Maruarar.
Terakhir, dia melanjutkan PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan 0 persen alias gratis.
“”ni waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan ini. Dulu, nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya 0 persen, kemudian PBG-nya 0 persen,” ujar Ara.
Terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Perumahan menyebut salah satunya berpenghasilan Rp8 juta ke bawah.
“Jadi, ini jelas kebijakan yang prorakyat, terutama rakyat kecil,” ucap dia.
Dalam kesempatan terpisah, Mendagri Tito Karnavian menyatakan pemerintah daerah diminta segera memberlakukan kebijakan PBG 0 persen. Batas waktunya, Tito menyebut sampai akhir Januari 2025.
Tito menjelaskan kebijakan itu, yang perlu ditindaklanjuti dengan perkada, bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk memiliki hunian yang layak sekaligus mendukung upaya menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Dia juga melanjutkan kebijakan itu tak akan berpengaruh kepada pendapatan asli daerah (PAD).
Dia mencontohkan Kota Tangerang mengalami pengurangan PAD sebesar Rp9,9 miliar dari total PAD Rp2,9 triliun.
“Nggak seberapa. Di daerah lain, silakan melakukan exercise. Tapi ini sekali lagi, untuk rakyat yang kurang mampu,” kata Mendagri minggu lalu (14/1).
Terkait itu, Menteri Perumahan juga angkat bicara.
Maruarar menilai pemerintah daerah punya kewajiban untuk menyejahterakan rakyat, dan memudahkan kehidupan mereka terutama yang berpenghasilan rendah.
“Masa PAD ngambil-nya dari masyarakat berpenghasilan rendah. Justru (mereka) harusnya dibantu,” kata Maruarar saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan hari ini.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025 -
Dedi Mulyadi Ingin Perbanyak MPP di Subang, Reynaldi Siap Wujudkan
JABAR EKSPRES – Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian meresmikan layanan cepat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Subang, Selasa (21/1).
Dalam momen tersebut, Mal Pelayanan Publik (MPP) Subang mencatatkan Rekor Muri karena dapat menerbitkan PBG dengan waktu 16 menit 33 detik.
Melihat hal itu, Gubernur Jawa Barat Terpilih, Dedi Mulyadi yang hadir pada kesempatan itu berpendapat meskipun pelayanan penerbitan PBG di Subang gratis dan menjadi yang tercepat, akan tetapi di Subang hanya ada satu MPP di area kota, sehingga masyarakat di daerah lain tetap harus mengeluarkan biaya untuk ongkos.
Baca juga : Dedi Mulyadi Tanyakan ke ESDM Jabar dan Satpol PP Kenapa Tambang Ilegal Sulit Ditutup? Begini Jawabannya!
Oleh sebab itu, dirinya menginginkan MPP di Subang ditambah agar masyarakat Subang mendapatkan pelayanan lebih mudah.
“Jumlah pusat pelayanan ini harus bisa disebar, karena biaya di sini gratis tapi kalau ongkosnya terlalu jauh itu juga akan mengeluarkan biaya yang lebih,” ucapnya.
Selain itu, ia juga menambahkan untuk lebih mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan lainnya, dirinya juga menginginkan beberapa layanan yang bisa diperoleh secara daring.
“Nanti suatu saat, untuk beberapa layanan tidak mesti datang. Cukup menggunakan handphone lewat aplikasi bisa mengajukan persyaratan-persyaratan,” ucapnya.
Berangkat dari sana, ia pun menitipkan gagasan tersebut kepada Bupati Subang Terpilih, Reynaldi Putra Andita yang juga hadir pada kesempatan tersebut.
Baca juga : Sepakat dengan Analisis Dedi Mulyadi Soal ABPD Jabar, Legislator Sebut Banyak Program Copy Paste
“Nanti tugas Bupati Subang terpilih, karena di wilayah utara itu kan penduduknya banyak, akses ke pusatnya jauh harus di tambah satu, di selatan satu, di agak barat satu. Jadi satu kabupaten ada empat MPP,” ucapnya.
Bupati Subang Terpilih, Reynaldi Putra Andita pun langsung mengiyakan gagasan tersebut dihadapan Mendagri, Tito Karnavian.
“Insya Allah di tahun kedua kita, itu akan kita lakukan. Karena memang untuk di Pantura lahannya ada tinggal kita siapkan SDMnya,” ucapnya. (*)