Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Kota Tangerang Termasuk Daerah dengan Inflasi Terendah Hanya 1,8 Persen – Halaman all

    Kota Tangerang Termasuk Daerah dengan Inflasi Terendah Hanya 1,8 Persen – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Eko Sutriyanto 

    TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Tangerang yang mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengendalian inflasi akhir tahun 2024.

    Dalam kunjungan kerjanya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang didampingi Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin dan Pj Gubernur Banten Ucok Abdulrauf beserta jajaran Forkopimda Kota Tangerang, Jumat (3/1/2025), mengunjungi Pasar Induk  Tanah Tinggi, Kota Tangerang untuk memastikan harga tak memberatkan masyarakat.

    Tito menyatakan, di Kota Tangerang secara data BPS, laporan Pj Wali Kota Tangerang Nurdin dan data yang ditemukan di lapangan relatif sama.

    Kota Tangerang sebagai salah satu wilayah sampel, membuktikan secara benar inflasi yang rendah atau hampir sama dengan data nasional.

    “Stok komoditi di Kota Tangerang semuanya cukup. Yang terjadi di Kota Tangerang, asumsi saya kenapa stabil, karena warganya berlibur ke luar kota sehingga pembelinya relatif stabil, stoknya banyak dan aman, maka harga tergolong stabil atau cepat kembali normal di momen Nataru ini,” papar Tito.

    Dia pun menjelaskan, Kota Tangerang jadi sampel Kemendagri RI dalam urusan angka inflasi.

    “Pascamelihat paparan Pj Wali Kota di kantor tadi, angka di pasar dan data BPS semua hampir sama dan juga sama dengan nasional,” jelasnya.

    Dikatakannya, Kota Tangerang memiliki data yang baik terkait stok, kebutuhan dan angka cadangan komoditi yang terhitung surplus semua.

    “Data ini ternyata dari kalkulasi angka pasar, pabrik, agen hingga gudang-gudang se-Kota Tangerang. Kesimpulannya Kota Tangerang baik dan relatif stabil,” kata Tito.

    Pj Wali Kota Tangerang Nurdin menyatakan, Kota Tangerang berhasil membuktikan secara langsung ke Mendagri RI, bahwa data yang dirilis, dipresentasikan dan data di pasar itu sama.

    “Alhamdulillah, Kota Tangerang termasuk daerah dengan inflasi terendah dengan angka 1,8 persen dan masih dalam radius nasional,” tutur Nurdin.

    Nurdin mengungkapkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tangerang telah melakukan sederet langkah strategis, mulai dari memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, meningkatkan daya beli masyarakat, komunikasi yang efektif hingga keterjangkauan harga.

    “Kota Tangerang akan terus memastikan stok pangan di Kota Tangerang aman dan harga yang dijajaki terkendali untuk masyarakat. Kami ingin pastikan, inflasi di Kota Tangerang terus terkendali dengan adanya pasar induk dan sederet pasar tradisional di Kota Tangerang,” tuturnya.

    Pengendalian Inflasi yang Efektif tersebut, lanjut Nurdin, bahkan Mendagri 
    akan menyarankan hal ini bisa diadopsi oleh daerah lain di Indonesia.

    Direktur Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang, Hartono berupaya bisa selalu membantu Kota Tangerang dan Provinsi Banten untuk penyediaan barang sehingga bisa menjaga agar inflasi tetap terkendali.

  • Menteri Tito Sebut Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis Secara Bertahap

    Menteri Tito Sebut Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis Secara Bertahap

    Tangerang, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan mekanisme pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) akan dilaksanakan secara bertahap di beberapa daerah, pada Januari 2025.

    “Jadi, saya dengar akan dilakukan secara bertahap,” kata Tito Karnavian saat kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Tangerang, Banten, Jumat (3/1/2025).

    Menurut Tito, pelaksanaan makan bergizi gratis belum bisa dilakukan serentak untuk nasional, kecuali pelaksanaan yang mandiri.

    “Kalau mandiri saya kira enggak masalah. Untuk yang nasional nanti akan diturunkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN),” ujarnya.

    Ia menyatakan untuk mekanisme pelaksanaan makan bergizi gratis tahap nasional masih di matangkan semua pihak termasuk lembaga terkait. 

    “Saya akan koordinasi dengan kepala Badan Gizi Nasional dahulu,” jelas Tito menanggapi terkait petunjuk dan teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.

  • Mendagri: Layanan penerbitan PBG dapat diproses kurang dari 10 jam

    Mendagri: Layanan penerbitan PBG dapat diproses kurang dari 10 jam

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Tangerang dapat diproses dalam waktu kurang dari 10 jam.

    Dia mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk mendorong program penyediaan tiga juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    “Bulan Desember lalu, saya dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Pak Nusron Wahid, Menteri ATR/BPN itu kita membahas mengenai bagaimana mewujudkan program tiga juta rumah Bapak Presiden,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Tito mengungkapkan beberapa persoalan untuk mewujudkan tiga juta rumah tersebut di antaranya menyangkut beban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

    Selain itu juga beban PBG yang ditanggung oleh masyarakat dan pihak real estate. Mereka meminta adanya kebijakan pembebasan biaya BPHTB dan PBG.

    Sebelumnya, PBG dikenal dengan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tito merinci ada dua masalah utama terkait hal ini.

    Pertama, beban biaya yang harus dibayar, termasuk untuk rumah rakyat miskin yang tidak mampu. Kedua, waktu proses yang menurut aturan seharusnya 45 hari, tetapi kenyataannya bisa memakan waktu hingga satu atau dua tahun.

    Pemerintah kemudian berusaha mempersingkat waktu tersebut dari 45 hari menjadi 10 hari bahkan 10 jam.

    Kebijakan ini diujicobakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang. Hasilnya, waktu mengurus PBG lebih pendek dari yang ditargetkan, tidak sampai 10 jam, melainkan 4 jam.

    “Pj. Wali Kota Tangerang Pak Nurdin itu memberi informasi kepada saya maupun kepada Pak Maruarar Sirait, ‘kami sudah siap dengan sistemnya, bukan hanya 10 hari, 10 jam’. Maka saya cek tadi laporannya, dan tadi ada riil, ada yang dicobakan, masyarakat yang tadi meminta izin PBG,” ujarnya.

    Oleh karena itu, pemerintah berusaha melakukan perubahan mekanisme penerbitan PBG yang lebih singkat.

    Ia juga telah mengadakan pertemuan virtual dengan seluruh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Alhasil, mereka pun mendukung kebijakan tersebut. Ini termasuk Pemkot Tangerang yang menindaklanjuti kebijakan ini dengan cepat.

    “Disimulasikan tadi, bukan 10 jam, tapi 4 jam. Nah rencana kita, saya dan Pak Maruarar Sirait Insyaallah akan datang kembali ke sini pertengahan Januari untuk melihat langsung simulasi dengan beberapa orang applicant yang untuk mendapatkan izin,” jelas Tito.

    Dirinya berharap sistem yang dikembangkan oleh Pj. Wali Kota Tangerang tersebut bisa memicu daerah lain di seluruh Indonesia untuk melakukan hal yang sama.

    Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, 513 kabupaten/kota lainnya didorong untuk melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan oleh Kota Tangerang.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kolong Flyover Pasupati Bandung Akan Dijadikan 6 Zona: Taman Anak sampai Tempat Olahraga

    Kolong Flyover Pasupati Bandung Akan Dijadikan 6 Zona: Taman Anak sampai Tempat Olahraga

    Pada 18 Desember 2024 lalu, sejumlah menteri meninjau langsung kolong jalan layang tersebut, kunjungan itu dirangkaikan dengan peresmian lapangan, pengelolaan sampah terpadu, dan Penyerahan Mockup Kunci Rumah Deret Tamansari.

    Yang hadir antara lain Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara, hingga jajaran Forkopimda Kota Bandung.

    “Semoga dengan penataan yang lebih baik ini, masyarakat bisa hidup lebih baik, lebih sehat, lebih tertib, dan lingkungannya lebih baik lagi. Saya senang bisa hadir di kolong jembatan Pasupati ini,” kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, menyebut pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menata kawasan yang sebelumnya kumuh menjadi lebih layak.

    “Sudah tidak ada lagi sampah-sampahnya. Kemarin kan bau busuk, tapi sekarang sudah dibereskan. Kalau semua bersatu (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha) kita bisa beresin urusan permukiman kumuh ini,” katanya.

    Ia juga mengapresiasi upaya relokasi warga yang sebelumnya tinggal di bawah jembatan. Sebanyak 34 keluarga dari Kota Bandung telah direlokasi ke hunian yang lebih layak di Rancaekek dan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung.

  • Mendagri: Daya beli masyarakat tetap terjaga meski terjadi inflasi

    Mendagri: Daya beli masyarakat tetap terjaga meski terjadi inflasi

    “Faktanya terjadi inflasi, kenaikan, meskipun tidak terlalu tinggi. Artinya, menurut saya, daya beli masyarakat masih cukup terjangkau,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga meski terjadi kenaikan inflasi.

    Hal ini disampaikan Mendagri saat meninjau langsung harga komoditas pangan di Pasar Induk Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Banten, Jumat.

    “Faktanya terjadi inflasi, kenaikan, meskipun tidak terlalu tinggi. Artinya, menurut saya, daya beli masyarakat masih cukup terjangkau,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan inflasi inti saat ini memang menunjukkan peningkatan, meski masih dalam batas yang terkendali. Menurutnya, indikator ini mencerminkan daya beli masyarakat untuk kebutuhan non-pokok masih dapat dipertahankan.

    “Nah kalau ingin melihat daya beli, kalau menurut saya, kita harus melihat inflasi core, inflasi inti, di luar makanan (dan) minuman,” tambahnya.

    Dalam kunjungannya, dirinya juga berdialog langsung dengan para pedagang untuk mendapatkan gambaran kondisi harga dan pasokan komoditas seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan minyak goreng.

    Ia pun membandingkan data yang dipaparkan Penjabat (Pj.) Wali Kota Tangerang dengan kondisi di lapangan.

    “Saya ingin mengecek apa yang disampaikan Pak Wali Kota tadi dalam paparan, di lapangan seperti apa, di pasar ini. Tadi saya ngecek di cabai rawit, justru mengalami penurunan harga,” jelas Tito.

    Selain itu, Tito menyoroti bahwa kenaikan harga selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) adalah pola musiman yang wajar, serupa dengan saat Lebaran.

    “Karena demand naik ya. Nah, tapi Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa kenaikan harga barang jasa meskipun ada naik, tapi relatif stabil,” ujarnya.

    Melalui peninjauan ini, dia berharap pemerintah daerah dapat terus memantau kondisi pasar, menjaga stabilitas harga, serta memastikan pasokan komoditas tetap tersedia guna mendukung daya beli masyarakat di tengah berbagai dinamika ekonomi.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri Tito Cek Harga Sembako di Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang

    Mendagri Tito Cek Harga Sembako di Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengunjungi Kantor Wali Kota Tangerang. Tito juga meninjau harga sembako di Pasar Induk Tanah Tinggi.

    Pantauan detikcom di lokasi, Jumat (3/1/2025), Tito Karnavian tiba di Kantor Wali Kota Tangerang sekitar pukul 13.05 WIB WIB. Tito mengenakan kemeja putih.

    Sebelum melakukan peninjauan, Tito menggelar rapat bersama stakeholders terkait di Kantor Wali Kota Tangerang. Dia juga meninjau ruang Tangerang Live Room.

    Rapat dan peninjauan berlangsung tertutup. Tito mendengarkan paparan Pj Wali Kota Tangerang, Nurdin terkait kebijakan dan kondisi yang ada di Tangerang.

    Di antaranya terkait penanganan inflasi, progress fisik revitalisasi Pasar Anyer, serta prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis Desember 2024. Kemudian, transformasi pelayanan publik hingga pengurusan persetujuan pembangunan gedung (PBG).

    Tito mengatakan data nasional terkait kenaikan inflasi terhadap bahan pasar dengan data di Tangerang sama. Dia lalu meninggalkan Kantor Wali Kota Tangerang menuju Pasar Tanah Tinggi untuk mengecek langsung data harga pasar tersebut.

    “Jadi secara umum sebetulnya harga makanan, minuman, pangan di Kota Tangerang ini relatif stabil,” kata Tito usai peninjauan di Pasar Induk Tanah Tinggi.

    Tito mengatakan harga cabai rawit dan bawang merah mengalami penurunan pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru). Sementara harga minyak goreng, kata Tito, relatif stabil.

    Tito menyebut penurunan harga terjadi karena warga Tangerang berlibur pada momen Nataru. Dia mengatakan harga mulai kembali naik seiring kembalinya warga usai berlibur.

    “Yang terjadi di Tangerang, asumsi saya kenapa harganya turun justru di masa Nataru, komoditas-komoditas itu karena Tangerang salah satu mungkin warganya banyak yang liburan sehingga stok banyak, pembelinya yang kurang. Tapi seiring mulai pulang kembali, dari liburan, pembeli mulai banyak, harga mulai naik lagi, kembali ke normal,” ujarnya.

    (mib/whn)

  • Bahlil Bela Jokowi Soal Isu Presiden Tiga Periode, PDIP: Bahan Tertawaan Publik

    Bahlil Bela Jokowi Soal Isu Presiden Tiga Periode, PDIP: Bahan Tertawaan Publik

    Bisnis.com, JAKARTA – Juru Bicara atau Jubir PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli menanggapi penegasan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, bahwa Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tak pernah memberikan arahan kepada para menterinya terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden jadi tiga periode.

    Menurut Guntur, baik itu pembelaan Bahlil ataupun bantahan dari Jokowi sekalipun sama-sama dinilainya tidak masuk akal dan itu hanyalah menjadi bahan tertawaan publik.

    Setidaknya, ada dua alasan yang mendasarinya berpandangan demikian. Pertama, Guntur menilai yang mewacanakan tiga periode itu bukan hanya Bahlil saja, banyak tokoh-tokoh lain yang turut ikut serta, baik itu Ketua Umum Partai maupun menteri.

    Dia mengatakan, para Ketua Umum Partainya adalah Airlangga Hartarto (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Zulkifli Hasan (PAN). Kemudian, para menterinya ada Luhut Binsar Pandjaitan (Menkomarves) dan Tito Karnavian (Mendagri).

    “Dan juga Ketua MPR, Pak Bamsoet. Apa iya Bahlil bisa menggerakkan mereka semua? Apa kapasitas Bahlil saat itu? Dia belum Ketum Golkar, masih menteri investasi,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan singkat, pada Rabu (1/1/2025).

    Kedua, ujar Guntur, jika Bahlil termasuk orang yang disebut Jokowi “menampar dan menjerumuskan” karena mewacanakan tiga periode, dirinya heran mengapa sampai sejauh ini Bahlil tidak pernah dimarahi dan disanksi oleh Jokowi.

    “Masa iya, orang tidak marah kalau ada yang menampar dan menjerumuskannya? Bahlil malah semakin moncer di dekat Jokowi, jadi menteri ESDM dan kemudian merebut [kursi] Ketua Umum Golkar,” tuturnya.

    Dengan demikian, Jubir PDIP ini merlihat bahwa Bahlil terlihat seperti orang yang sangat loyal, setia, dan mengikuti semua keinginan Jokowi.

    “Yang disebut Bahlil sebagai ‘Raja Jawa’. Pembelaan Bahlil yang tidak masuk akal ini, seperti halnya bantahan Jokowi yang tidak masuk akal, hanya jadi bahan tertawaan publik,” pungkasnya.

    Senada, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan wacana tiga periode hanya muncul di era pemerintahan Jokowi saja, bahkan dia mengklaim sampai sejauh ini Jokowi tidak pernah mengeluarkan pernyataan atau menghentikan soal wacana tersebut.

    Artinya, lanjut dia, Jokowi mendiamkan wacana tersebut dan kalau mendiamkan ada dua konteks yang dimaknai Pangi yakni Jokowi memang mau dan memiliki niat untuk tiga periode.

    “Kalau saya presiden kan tinggal, saya bilang, saya tidak nyaman dengan statement itu. Tolong hentikan menteri-menteri yang mewacanakan saya tiga periode. Itu baru keren. Kalau enggak ya berarti ada niat, ada keinginan, tapi enggak kesampaian, itu aja,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (1/1/2025).

    Bahlil bela soal isu presiden tiga periode

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah memberikan arahan kepada para menterinya terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden jadi tiga periode. 

    Bahlil menegaskan bahwa ide terkait wacana tersebut pertama kali muncul dari dirinya sendiri, yakni sebelum ia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar atau menjabat sebagai Menteri Investasi. 

    “Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya. Dan saya sudah ngomong berkali-kali. Itu ide itu tidak pernah dari Presiden,” ujar Bahlil di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).  

    Bahlil menjelaskan ide tersebut muncul karena mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Tanah Air. 

    Menurutnya, jika pandemi terus berlanjut, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpuruk, sehingga perlu dipertimbangkan beberapa skema, termasuk kemungkinan penundaan pilpres. 

  • Jubir PDIP Senggol Nama Bahlil hingga Luhut soal Isu Jokowi Minta 3 Periode – Halaman all

    Jubir PDIP Senggol Nama Bahlil hingga Luhut soal Isu Jokowi Minta 3 Periode – Halaman all

    TRBUNNEWS.COM – Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli mengatakan, wacana perpanjangan masa jabatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sering disuarakan orang-orang di lingkaran Jokowi sendiri. 

    Guntur membeberkan sejumlah nama, mulai dari Ketua Umum Partai PAN, Zulkifili Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia hingga Mantan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. 

    “Disuarakan oleh ketua-ketua umum parpol saat itu seperti Airlangga Hartarto (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Zulkifli Hasan (PAN) dan dari PSI.”

    “Juga oleh menteri-menteri Jokowi seperti Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Pandjaitan dan Tito Karnavian,” kata Guntur, Selasa (31/12/2024). 

    “Ditambah dukungan Ketua MPR waktu itu Bambang Soesatyo terhadap wacana 3 periode bahkan menyinggung soal amandemen UUD 1945 pada Desember 2022,” sambungnya.

    Dari sejumlah nama itu, menurut Guntur Romli, tak ada satu pun yang ditegur Jokowi. 

    Padahal, keinginan itu, menurutnya, sangat bertentangan dengan konstitusi. 

    Guntur Romli menduga, Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden justru nyaman dengan kemunculan wacana 3 periode jabatannya. 

    “Tidak adanya teguran dan sanksi Jokowi kepada mereka menunjukkan Jokowi merasa nyaman-nyaman saja dengan pernyataan mereka.”

    “Masa iya, kita tidak marah pada orang yang menampar dan menjerumuskan kita,” kata Guntur.

    Guntur menegaskan bahwa PDIP dari awal sudah menolak usulan itu.

    Oleh karena itu, ia pun meminta Jokowi tak membawa-bawa nama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

    “Jokowi tidak perlu membawa-bawa nama Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri yang sejak awal sudah menegaskan penolakan terhadap permintaan 3 periode dan perpanjangan masa jabatan karena bertentangan dengan konstitusi,” ujar Guntur. 

    Respons Bahlil soal Isu 3 Periode

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, telah menanggapi isu yang kembali digulirkan PDIP ini. 

    Bahlil menceritakan, wacana 3 periode ini bermula dari pernyataannya untuk menunda pelaksanaan Pilpres.

    Usulan itu disampaikan Bahlil saat masih menjadi Menteri Investasi kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Jokowi. 

    “Saya ingin mengatakan begini ya, sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk Pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya.”

    “Itu ide itu tidak pernah Presiden, waktu itu Presiden Pak Jokowi dulu tak memerintahkan kepada siapa pun. Jadi rasanya agak sok tahu juga kelihatannya ya,” kata Bahlil saat konferensi pers, di Jakarta, Selasa (31/12/2024). 

    Bahlil menjelaskan alasan dirinya mengusulkan Pilpres kala itu ditunda. 

    Hal ini lantaran kondisi negara tengah sulit diterpa pandemi Covid-19.

    “Itu yang ngomong itu pertama saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Pak Burhanudin Mutadi.” 

    “Di situ dikatakan bahwa kalau Covid ini belum berakhir, maka ekonomi kita itu akan semakin dalam pertumbuhannya,” ucapnya. 

    Sebagai Menteri Investasi saat itu, Bahlil berpandangan bahwa ekonomi Indonesia bisa semakin tertekan dengan adanya Pilpres.

    Oleh sebab itu, ia pun mengusulkan agar Pilpres di Indonesia ditunda sampai kondisi perekonomian membaik pasca Covid-19.

    “Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda,” katanya. 

    Ia menegaskan Jokowi tidak pernah meminta untuk perpanjangan jabatan sampai tiga periode. 

    “Nggak ada yang minta tiga periode itu omongan saya, coba dah dibuka file lama itu.”

    “Jadi jangan diputar kaset kotor dong, kaset rusak itu loh,” ujarnya. 

    Isu ini kembali mencuat setelah disinggung Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat menanggapi status tersangka dirinya. 

    Ia menyebut sosok yang punya ambisi kekuasaan hingga meminta perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode.  

    “Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan tiga periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu,” kata Hasto dalam videonya, Kamis (26/12/2024).

    Isu itu semakin memanas Guntur Romli, mengatakan Hasto menyimpan video-video yang menjadi bukti skandal elite politik, termasuk mengenai isu tiga periode itu. 

    Guntur mengatakan, itu sebagai bentuk perlawanan terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto dalam  kasus Harun Masiku.

    Guntur mengklaim  video-video tersebut menunjukkan tindakan para elite politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum.

    Dalam video itu ada dugaan upaya mengkriminalisasi eks calon presiden, Anies Baswedan, melalui kasus korupsi.

    Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya.

    Selain itu, ada pula video mengenai isu tiga periode Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    (Tribunnews.com/Milani) (Kompas.com) 

  • Golkar tawarkan konsep ala “konvensi” untuk pilkada lewat DPRD

    Golkar tawarkan konsep ala “konvensi” untuk pilkada lewat DPRD

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya menawarkan konsep pemilihan kepala daerah melalui DPRD dengan metode seperti menggelar konvensi.

    “Jadi semacam ada proses ya setengah konvensi lah, semacam begitu. Ini contoh ya, contoh,” kata Bahlil dalam pidato refleksi kinerja Partai Golkar 2024 di kantor DPP Partai Golkar, Selasa.

    Proses pemilihan ala konvensi itu, lanjut Bahlil, dapat dimulai dengan partai yang melalukan survei ke masyarakat untuk mencari tokoh-tokoh yang layak menjadi kepala daerah.

    Setelah survei, tokoh-tokoh pilihan masyarakat berdasarkan survei tersebut lalu disodorkan ke pihak DPRD untuk dipilih secara langsung.

    Dengan demikian, DPRD dapat berperan sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam memilih kepala daerah.

    Bahlil melanjutkan Golkar akan menjadi partai pertama yang siap untuk mengkaji dan berperan dalam pemberlakuan sistem tersebut jika akhirnya disetujui oleh legislatif dan eksekutif.

    “Golkar kan partai yang berpengalaman kalau disuruh buat konvensi dan dieksekusi hasilnya. Kalau partai yang lain belum tentu kan, kira-kira begitu,” jelas Bahlil.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyetujui rencana yang mengemuka terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat dilakukan dan diwakili melalui dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

    Menurut dia, belajar dari penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, ada biaya besar yang harus dikeluarkan dalam pesta demokrasi bersifat langsung tersebut dan sebenarnya bisa dilakukan melalui mekanisme demokrasi yang lain.

    “Saya sependapat tentunya, kita melihat sendirilah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada. Belum lagi ada beberapa daerah-daerah yang kita lihat terjadi kekerasan, dari dahulu saya mengatakan pilkada asimetris, salah satunya melalui DPRD ‘kan,” kata Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Meski menyetujui usulan pilkada lebih baik dilangsungkan di DPRD, dia mengatakan bahwa usulan tersebut memerlukan kajian, termasuk di bawah kementeriannya.

    Mendagri masih menantikan kajian-kajian lain dari berbagai pihak seperti dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI maupun dari kalangan akademikus.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • PDIP Geram, Minta Jokowi Tak Bawa Megawati soal Presiden 3 Periode

    PDIP Geram, Minta Jokowi Tak Bawa Megawati soal Presiden 3 Periode

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Juru Bicara PDIP, Guntur Romli mengingatkan Presiden RI Ketujuh, Joko Widodo alias Jokowi tak perlu menyebut nama Ketua Umum Megawati Soekarnoputri soal isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

    Menurut Guntur, Megawati sejak awal sudah tegas menolak wacana tersebut. Penolakan itu kata dia bahkan telah disampaikan pada tiga kesempatan yang berbeda.

    “Dalam bantahannya Jokowi juga tidak perlu membawa-bawa nama Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Prof Dr Hj Megawati Soekarnoputri yang sejak awal sudah menegaskan penolakan terhadap permintaan tiga periode dan perpanjangan masa jabatan karena bertentangan dengan konstitusi,” kata Guntur kepada CNNIndonesia.com, Selasa (31/12).

    Tiga kesempatan itu pertama, saat perayaan hari ulang tahun PDIP 10 Januari 2023. Kedua, saat Talkshow bersama Rosi di Kompas TV pada 8 Februari 2024. Dan ketiga, dalam acara penyerahan duplikat Bendera Pusaka di Balai Samudra, 5 Agustus 2024.

    Pernyataan itu disampaikan Guntur merespons bantahan Jokowi terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengaku tak pernah meminta perpanjangan jabatan Presiden kepada siapapun. Dia juga menantang agar hal itu ditanyakan langsung kepada Megawati.

    “Tanyakan saja ke Bu Mega, Mbak Puan, tanyakan saja ke partai. Kapan, di mana, siapa yang saya utus, enggak pernah ada,” kata Jokowi di Solo, Senin (30/12).

    Meski begitu, Guntur menganggap bantahan Jokowi yang tak pernah meminta perpanjangan masa jabatan presiden hanya lelucon. Dia menjelaskan tiga indikasi kuat Jokowi sempat punya keinginan memperpanjang masa jabatannya.

    Pertama, kata Guntur, wacana perpanjangan masa jabatan presiden sempat santer disuarakan oleh para menteri Jokowi kala itu. Mereka seperti Airlangga Hartarto (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Zulkifli Hasan (PAN), Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Tito Karnavian.

    “Jokowi sendiri tidak pernah memberikan teguran dan sanksi kepada mereka hingga akhir periode Jokowi,” kata Guntur.

    Jokowi, kata dia, juga diam saat isu tersebut kencang disampaikan dalam forum relawan, seperti Projo lewat acara “Musra”. Dalam acara itu, Guntur bilang, awalnya membawa tema mencari ‘penerus Jokowi’ tapi kemudian meneriakkan Jokowi 3 Periode.

    Lalu ada deklarasi Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) yang mendukung tiga periode dalam acara yang juga dihadiri Jokowi.

    Kedua, menurut Guntur, Jokowi tak pernah marah kepada orang-orang terdekatnya yang mendorong wacana itu. Padahal, kata dia, Jokowi sempat menyebut isu tiga periode telah menampar wajahnya.

    “Masa iya, kita tidak marah pada orang yang menampar dan menjerumuskan kita. Kecuali sudah direncanakan suatu skenario kepura-pura-an. Pura-pura mengingkari padahal dia sendiri yang menyuruh,” kata dia.

    Ketiga, wacana tiga presiden tiga periode juga sengaja diorkestrasi oleh Istana. Guntur menyebut upaya itu dilakukan dengan narasi kepuasan terhadap Jokowi yang direproduksi terus menerus bersamaan dengan perpanjang masa jabatan Presiden.

    “Publik juga terus dihujani hasil survei-survei kepuasan publik yang sangat tinggi yang diframing sebagai dukungan rakyat agar Jokowi memimpin kembali,” kata dia.

    Dengan alasan itu, Guntur menyebut Jokowi tak perlu mengelak. Menurut dia, keinginan Jokowi yang sempat ingin memperpanjang masa jabatannya sudah diketahui publik.

    “Berdasarkan alasan-alasan di atas maka bantahan Jokowi terkait permintaan dan wacana 3 periode hanya menjadi bahan tertawaan publik karena bertentangan dengan bukti-bukti yang ada selama ini,” katanya.

    (thr/DAL)

    [Gambas:Video CNN]