Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Prabowo perintahkan tanah sitaan korupsi untuk bangun perumahan MBR

    Prabowo perintahkan tanah sitaan korupsi untuk bangun perumahan MBR

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Prabowo perintahkan tanah sitaan korupsi untuk bangun perumahan MBR
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 07 Januari 2025 – 23:55 WIB

    Elshinta.com – 

     

    Presiden Prabowo Subianto memerintahkan melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk mengoptimalkan aset negara, seperti tanah sitaan kasus korupsi, untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Hal itu diungkapkan Menteri PKP Maruarar Sirait setelah rapat terbatas dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan. Terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan Rp8 juta ke bawah,” kata Maruarar saat memberikan keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Maruarar menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan yang sangat jelas tentang optimalisasi lahan, yakni lahan hasil sitaan kasus korupsi, hingga lahan dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang untuk membangun perumahan MBR.

    Menurut Maruarar, lahan-lahan tersebut akan dilegalisasi menjadi aset negara melalui Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Bank Tanah, sehingga dapat digunakan untuk program percepatan pembangunan 3.000.000 rumah MBR.

    Menteri PKP selanjutnya akan berkoordinasi dengan Menteri ATR, agar masyarakat dapat memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) pada lahan tersebut.

    “Presiden sudah menyampaikan arahan bagaimana tanah-tanah itu tetap milik negara ya, tapi nanti bangunannya itu bisa dimiliki oleh konsumen, oleh rakyat,” kata Maruarar.

    Pemerintah pun sudah menyiapkan skema pembiayaan untuk MBR dengan penghasilan di bawah Rp8 juta.

    Skema pembiayaan itu ditujukan kepada masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang bakso, hingga penjual sayur yang tidak memiliki gaji tetap, namun memiliki usaha dan penghasilan.

    “Kita membuat skema, cara sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya,” kata Maruarar.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Bakal Sebar Banyak Insentif Perumahan, dari Hapus BPHTB hingga PPN

    Prabowo Bakal Sebar Banyak Insentif Perumahan, dari Hapus BPHTB hingga PPN

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bakal melepaskan banyak insentif untuk pengurusan properti masyarakat, salah satunya pemerintah akan membuat pajak untuk pembelian rumah menjadi 0%.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan dengan menetapkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang bakal menjadi 0% untuk mendorong pembelian properti oleh masyarakat. Mengingat, BPHTB dibayarkan sebesar 5% dari nilai objek pajak.

    Maruarar menekankan bahwa saat ini telah ada surat keputusan bersama (SKB) antara 3 Menteri yang dibuat untuk melandasi kebijakan tersebut, yakni bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

    “Kami sudah membuat SKB, Mendagri, Menteri PU dan kami (Menteri PKP), itu bagaimana BPHTB itu bisa 0%, yang harusnya bayar 5% dan itu sangat membantu rakyat,” tuturnya

    Tak hanya itu, kata Maruarar pemerintah juga memberikan insentif untuk pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pembelian rumah dengan maksimal harga Rp2 miliar sehingga pajak yang diterapkan menjadi 0%.

    Belum lagi, kata Maruarar  insentif untuk pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Nantinya, dia melanjutkan bahwa untuk PBG, kepengurusannya akan dipercepat menjadi hanya 10 hari dari awalnya 45 hari. Bahkan, khusus untuk Kota Tangerang pengurusan bisa dilakukan hanya 4 jam.

    “PBG untuk bangunan gedung, ya itu juga 0%. Dulu namanya IMB, sekarang PBG. Tadinya 45 hari, kita sudah buat SKB itu menjadi 10 hari,” pungkas Maruarar.

  • Zudan Arif Dilantik Jadi Kepala BKN, MenPAN-RB: Transformasi ASN

    Zudan Arif Dilantik Jadi Kepala BKN, MenPAN-RB: Transformasi ASN

    Jakarta –

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (MenPAN-RB) Rini Widyantini resmi melantik Zudan Arif Fakrulloh sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), di Jakarta.

    Sejumlah pekerjaan rumah atau PR besar menanti Zudan dengan tanggung jawabnya yang baru, dalam memperbaiki serta transformasi manajemen aparatur sipil negara (ASN).

    “UU ASN telah mengamanatkan arah transformasi manajemen ASN ke depan. Saya mengharapkan agar sinergi, kolaborasi dan kerja bersama yang selama ini telah terbangun dengan sangat baik, agar terus ditingkatkan,” ungkap Rini, dalam keterangan tertulis, Selasa (7/1/2025).

    Kolaborasi yang baik bersama instansi paguyuban PAN-RB, yakni BKN, LAN, dan ANRI, menjadi poin yang ditekankan Rini. Menurutnya, outcome tidak bisa tercapai tanpa kolaborasi yang kuat.

    PR pertama yang dijelaskan Rini kepada Zudan adalah memperkuat sistem merit. BKN harus bisa pastikan rekrutmen, penempatan, dan promosi ASN dilakukan secara transparan dan akuntabel.

    Kedua, yakni pembinaan manajemen ASN. Ia menegaskan agar Zudan bisa melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan penyempurnaan sistem manajemen ASN.

    Pesan terakhir adalah, BKN diharapkan menciptakan budaya pelayanan publik yang prima. BKN sebaiknya mampu meningkatkan pelayanannya kepada ASN dengan penerapan teknologi.

    “Pastikan bahwa pelayanan kepegawaian kepada ASN dilakukan secara profesional, efisien, dan berbasis teknologi serta data yang semakin baik dan akurat,” ujar Rini.

    Ia juga menjadi Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan sejak 15 Maret 2023. Mendagri Muhammad Tito Karnavian juga pernah mempercayakan Zudan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo dan Pj Gubernur Sulawesi Selatan.

    Kini, Zudan menggantikan posisi Haryomo Dwi Putranto yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Kepala BKN. Menurut Rini, pergantian kepemimpinan ini bukan sekadar seremonial, tetapi juga momen penting untuk melanjutkan transformasi di KemenPAN-RB.

    (hnu/ega)

  • Tito Karnavian jadi Lantik Fadjry Djufry jadi Pj. Gubernur Sulsel

    Tito Karnavian jadi Lantik Fadjry Djufry jadi Pj. Gubernur Sulsel

    Bisnis.com, JAKARTA – Fadjry Djufry resmi ditetapkan menjadi Pejabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) usai dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

    Berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (7/1/2025). Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 170/P Tahun 2024.

    Adapun Fadjry merupakan Pejabat Tinggi Madya yang menjabat sebagai Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian (Kementan).

    Fadjry menggantikan Zudan Arif Fakrulloh yang memperoleh promosi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.

    Dalam sambutannya, Tito berpesan agar Fadjry mampu menjalin komunikasi yang baik dengan jajarannya. Selain itu, perlu juga berkoordinasi dengan pihak terkait seperti pimpinan DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hingga tokoh masyarakat setempat. Mendagri percaya, sebagai putra daerah Sulsel, Fadjry akan mampu melaksanakan penugasan tersebut dengan baik.

    “Kepada hadirin semua dan semua masyarakat Sulawesi Selatan, tolong diterima kehadiran pemimpin baru. Meskipun masa transisi singkat menuju pelantikan [gubernur] definitif nanti, sambil menjembatani untuk mulusnya pelantikan gubernur terpilih,” ujarnya dalam rilisnya, Selasa (7/1/2025). 

    Menurutnya, Fadjry merupakan sosok yang memiliki pengalaman panjang di bidang pangan. Pengalaman tersebut diharapkan mampu diimplementasikan di Provinsi Sulsel. Apalagi, provinsi tersebut diketahui menjadi salah satu daerah lumbung pangan di Indonesia.

     

    Dirinya melanjutkan, kebijakan itu juga perlu ditunjang dengan implementasi program pemerintah pusat, seperti penanganan stunting, pemenuhan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil, program makanan bergizi gratis, serta program hilirisasi.

     

    Tito menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi yang besar terhadap program-program tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Mendagri menyampaikan terima kasih kepada Zudan Arif Fakrulloh.

     

    Menurutnya, Zudan merupakan figur yang memiliki rekam jejak panjang di dunia pemerintahan. Zudan diketahui pernah menjabat sebagai Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

     

    Sedangkan di Provinsi Sulsel, Zudan juga dinilai telah berkontribusi terhadap upaya penanganan banjir bersama Forkopimda. Upaya tersebut, imbuh Mendagri, perlu juga dilaksanakan oleh Fadjry.

     

    “Saya merasa bangga atas kepercayaan dan amanah yang Bapak (Zudan Arif Fakrulloh) emban, dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Kerja sama selama ini, lima tahun saya sebagai Mendagri di periode kabinet lalu [hingga sekarang], kita bersama-sama, dan saling mengisi. Jadi saya juga melepasnya dengan jujur dengan rasa gembira,” pungkasnya.

     

    Hadir pada prosesi pelantikan ini Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, perwakilan Forkopimda Sulsel, dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemendagri.

  • Fadjry Djufry Resmi Dilantik Menjadi Pj Gubernur Sulsel

    Fadjry Djufry Resmi Dilantik Menjadi Pj Gubernur Sulsel

    loading…

    Mendagri Muhammad Tito Karnavian melantik Fadjry Djufry sebagai Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (7/1/2025). FOTO/KEMENDAGRI

    JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Fadjry Djufry sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel). Pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Pelantikan Fadjry Djufry sebagai Pj Gubernur Sulsel berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 170/P Tahun 2024. Sebelumnya Fadjry merupakan Pejabat Tinggi Madya yang menjabat sebagai Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian (Kementan). Fadjry menggantikan Zudan Arif Fakrulloh yang memperoleh promosi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Dalam sambutannya, Tito berpesan agar Fadjry mampu menjalin komunikasi yang baik dengan jajarannya. Selain itu, perlu juga berkoordinasi dengan pihak terkait seperti pimpinan DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hingga tokoh masyarakat setempat. Mendagri percaya, sebagai putra daerah Sulsel, Fadjry akan mampu melaksanakan penugasan tersebut dengan baik.

    “Kepada hadirin semua dan semua masyarakat Sulawesi Selatan, tolong diterima kehadiran pemimpin baru. Meskipun masa transisi singkat menuju pelantikan (gubernur) definitif nanti, sambil menjembatani untuk mulusnya pelantikan gubernur terpilih,” kata Tito.

    Menurut Tito, Fadjry merupakan sosok yang memiliki pengalaman panjang di bidang pangan. Pengalaman tersebut diharapkan mampu diimplementasikan di Provinsi Sulsel. Apalagi, provinsi tersebut diketahui menjadi salah satu daerah lumbung pangan di Indonesia.

    Mantan Kapolri itu mengatakan, kebijakan itu juga perlu ditunjang dengan implementasi program pemerintah pusat, seperti penanganan stunting, pemenuhan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil, program makanan bergizi gratis, serta program hilirisasi. Mendagri menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi yang besar terhadap program-program tersebut.

    Tito pun menyampaikan terima kasih kepada Zudan Arif Fakrulloh. Menurutnya, Zudan merupakan figur yang memiliki rekam jejak panjang di dunia pemerintahan. Zudan diketahui pernah menjabat sebagai Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

    Sedangkan di Provinsi Sulsel, Zudan juga dinilai telah berkontribusi terhadap upaya penanganan banjir bersama Forkopimda. Upaya tersebut, imbuh Mendagri, perlu juga dilaksanakan oleh Fadjry.

    “Saya merasa bangga atas kepercayaan dan amanah yang Bapak (Zudan Arif Fakrulloh) emban, dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Kerja sama selama ini, lima tahun saya sebagai Mendagri di periode kabinet lalu (hingga sekarang), kita bersama-sama, dan saling mengisi. Jadi saya juga melepasnya dengan jujur dengan rasa gembira,” ungkapnya.

    (abd)

  • Mendagri Tito Resmi Lantik Pj Gubernur Sulsel Fadjry Djufry

    Mendagri Tito Resmi Lantik Pj Gubernur Sulsel Fadjry Djufry

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik anak buah Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Kementerian Pertanian, Fadjry Djufry sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel).

    Pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (7/1). Fadjry dilantik.berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 170/P Tahun 2024.

    Fadjry merupakan Pejabat Tinggi Madya yang menjabat sebagai Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian (Kementan).

    Fadjry menggantikan posisi Zudan Arif Fakrulloh yang memperoleh promosi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.

    Tito berpesan Fadjry mampu menjalin komunikasi yang baik dengan jajarannya di Pemprov Sulsel. Selain itu, perlu juga berkoordinasi dengan pihak terkait seperti pimpinan DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hingga tokoh masyarakat setempat.

    “Kepada hadirin semua dan semua masyarakat Sulawesi Selatan, tolong diterima kehadiran pemimpin baru. Meskipun masa transisi singkat menuju pelantikan [gubernur] definitif nanti, sambil menjembatani untuk mulusnya pelantikan gubernur terpilih,” ujar Tito dalam keterangannya, Selasa.

    Tito menilai Fadjry merupakan sosok yang memiliki pengalaman panjang di bidang pangan sehingga diharap mampu diimplementasikan di Provinsi Sulsel. Apalagi, provinsi tersebut diketahui menjadi salah satu daerah lumbung pangan di Indonesia.

    Tito mengatakan kebijakan itu juga perlu ditunjang dengan implementasi program pemerintah pusat seperti penanganan stunting, pemenuhan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil, program makanan bergizi gratis, serta program hilirisasi.

    “Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi yang besar terhadap program-program tersebut,” kata dia.

    Dalam kesempatan yang sama, Tito menyampaikan terima kasih kepada Zudan. Menurutnya, Zudan merupakan figur yang memiliki rekam jejak panjang di dunia pemerintahan.

    “Saya merasa bangga atas kepercayaan dan amanah yang Bapak (Zudan Arif Fakrulloh) emban, dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Kerja sama selama ini, lima tahun saya sebagai Mendagri di periode kabinet lalu [hingga sekarang], kita bersama-sama, dan saling mengisi. Jadi saya juga melepasnya dengan jujur dengan rasa gembira,” kata dia.

    (rzr/gil)

    [Gambas:Video CNN]

  • Daya beli masyarakat tetap terjaga meski terjadi inflasi

    Daya beli masyarakat tetap terjaga meski terjadi inflasi

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat meninjau harga komoditas pangan di Pasar Induk Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Banten, Jumat (4/1/2025). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)

    Mendagri: Daya beli masyarakat tetap terjaga meski terjadi inflasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 03 Januari 2025 – 20:46 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga meski terjadi kenaikan inflasi.

    Hal ini disampaikan Mendagri saat meninjau langsung harga komoditas pangan di Pasar Induk Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Banten, Jumat.

    “Faktanya terjadi inflasi, kenaikan, meskipun tidak terlalu tinggi. Artinya, menurut saya, daya beli masyarakat masih cukup terjangkau,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/1).

    Dia menjelaskan inflasi inti saat ini memang menunjukkan peningkatan, meski masih dalam batas yang terkendali. Menurutnya, indikator ini mencerminkan daya beli masyarakat untuk kebutuhan non-pokok masih dapat dipertahankan.

    “Nah kalau ingin melihat daya beli, kalau menurut saya, kita harus melihat inflasi core, inflasi inti, di luar makanan (dan) minuman,” tambahnya.

    Dalam kunjungannya, dirinya juga berdialog langsung dengan para pedagang untuk mendapatkan gambaran kondisi harga dan pasokan komoditas seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan minyak goreng.

    Ia pun membandingkan data yang dipaparkan Penjabat (Pj.) Wali Kota Tangerang dengan kondisi di lapangan.

    “Saya ingin mengecek apa yang disampaikan Pak Wali Kota tadi dalam paparan, di lapangan seperti apa, di pasar ini. Tadi saya ngecek di cabai rawit, justru mengalami penurunan harga,” jelas Tito.

    Selain itu, Tito menyoroti bahwa kenaikan harga selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) adalah pola musiman yang wajar, serupa dengan saat Lebaran.

    “Karena demand naik ya. Nah, tapi Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa kenaikan harga barang jasa meskipun ada naik, tapi relatif stabil,” ujarnya.

    Melalui peninjauan ini, dia berharap pemerintah daerah dapat terus memantau kondisi pasar, menjaga stabilitas harga, serta memastikan pasokan komoditas tetap tersedia guna mendukung daya beli masyarakat di tengah berbagai dinamika ekonomi.

    Sumber : Antara

  • Mendagri apresiasi Pemkot Tangerang layanan perizinan selesai 10 jam

    Mendagri apresiasi Pemkot Tangerang layanan perizinan selesai 10 jam

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (atas) saat melakukan kunjungan ke Tangerang Live Room (TLR), Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jumat (3/1/2024). ANTARA/HO-Pemkot Tangerang

    Mendagri apresiasi Pemkot Tangerang layanan perizinan selesai 10 jam
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 03 Januari 2025 – 21:55 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang yang telah berhasil memangkas layanan perizinan persetujuan bangunan gedung (PBG) dari 45 hari menjadi 10 jam selesai.

    “Pada Desember 2024, saya bersama Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PKP) membahas bagaimana mempercepat realisasi program 3 juta rumah Presiden. Salah satu kendala terbesar adalah lamanya proses perizinan,” ujar Mendagri saat melakukan kunjungan ke Tangerang Live Room (TLR), Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jumat (3/1).

    Namun, Kota Tangerang telah menunjukkan bahwa perizinan untuk rumah tinggal sederhana tidak hanya bisa selesai dalam 10 hari, tetapi bahkan dalam 10 jam. Tadi juga dibuktikan hanya dalam 4 jam. Langkah ini menjadi inovasi dan dapat diadopsi oleh 513 kabupaten/kota lainnya di Indonesia, katanya.

    Keberhasilan ini mendukung percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sejalan dengan program nasional.

    Mendagri berencana bersama Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman kembali ke Kota Tangerang pertengahan Januari 2025 untuk mengamati lebih lanjut penerapan sistem ini dalam simulasi langsung.

    “Saya akan kembali lagi nanti bersama Menteri PKP, kita akan melakukan uji coba langsung bersama masyarakat yang melakukan proses perizinan PBG,” katanya.

    Pj Wali Kota Tangerang Dr. Nurdin menjelaskan mekanisme layanan inovatif ini menghadirkan layanan PBG 10 jam selesai dengan memangkas berbagai langkah administrasi yang sebelumnya memberatkan masyarakat yaitu dengan menyediakan prototipe jenis rumah lengkap dengan desain arsitektur yang dapat langsung diakses melalui aplikasi.

    “Dengan begitu, masyarakat tidak perlu lagi menyusun gambar arsitektur atau mencari konsultan, cukup memilih desain yang telah kami siapkan. Semua ini adalah bagian dari upaya kami untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah,” katanya.

    Pj. Wali Kota Tangerang menambahkan bahwa inovasi ini dirancang untuk mendukung arahan Presiden dan Mendagri dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    “Dengan adanya sistem ini, masyarakat Kota Tangerang dapat mengakses layanan perizinan secara digital dan efisien tanpa kendala yang berarti,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Mendagri: Layanan Penerbitan PBG di Kota Tangerang Dapat Diproses Kurang dari 10 Jam

    Mendagri: Layanan Penerbitan PBG di Kota Tangerang Dapat Diproses Kurang dari 10 Jam

    Mendagri: Layanan Penerbitan PBG di Kota Tangerang Dapat Diproses Kurang dari 10 Jam
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Tangerang dapat diproses dalam waktu kurang dari 10 jam.
    Mendagri mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan untuk mendorong program Penyediaan Tiga Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini disampaikan Mendagri setelah melihat langsung simulasi pelayanan penerbitan PBG di Balai Kota Tangerang, Banten, Jumat (3/1/2025).
    “Bulan Desember lalu, saya dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Pak Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu kita membahas mengenai bagaimana mewujudkan program tiga juta rumah Bapak Presiden,” katanya di hadapan awak media, seperti dalam siaran persnya.
    Mendagri mengungkapkan, beberapa persoalan untuk mewujudkan tiga juta rumah tersebut di antaranya menyangkut beban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta beban PBG yang ditanggung oleh masyarakat dan pihak real estate. Mereka pun meminta adanya kebijakan
    pembebasan biaya BPHTB dan PBG
    .
    Sebelumnya, PBG dikenal dengan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Mendagri merinci ada dua masalah utama terkait hal ini.
     
    Pertama
    , beban biaya yang harus dibayar, termasuk untuk rumah rakyat miskin yang tidak mampu.
    Kedua
    , waktu proses yang menurut aturan seharusnya 45 hari, tetapi kenyataannya bisa memakan waktu hingga satu atau dua tahun.
    Pemerintah kemudian berusaha mempersingkat waktu tersebut dari 45 hari menjadi 10 hari bahkan 10 jam.
    Kebijakan ini diujicobakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang. Hasilnya, waktu mengurus PBG lebih pendek dari yang ditargetkan, tidak sampai 10 jam, melainkan 4 jam.
    “Penjabat (Pj). Wali Kota Tangerang Pak Nurdin itu memberi informasi kepada saya maupun kepada Pak Maruarar Sirait, ‘kami sudah siap dengan sistemnya, bukan hanya 10 hari, 10 jam’. Maka saya cek tadi laporannya, dan tadi ada riil, ada yang dicobakan, masyarakat yang tadi meminta izin PBG,” ujarnya.
    Oleh karena itu, kata dia, pemerintah berusaha melakukan perubahan mekanisme penerbitan PBG yang lebih singkat.
    Mendagri juga telah mengadakan pertemuan virtual dengan seluruh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Alhasil, mereka pun mendukung kebijakan tersebut. Ini termasuk Pemkot Tangerang yang menindaklanjuti kebijakan ini dengan cepat.
    “Disimulasikan tadi, bukan 10 jam, tapi 4 jam. Nah rencana kita, saya dan Pak Maruarar Sirait Insyaallah akan datang kembali ke sini pertengahan Januari untuk melihat langsung simulasi dengan beberapa orang applicant yang untuk mendapatkan izin,” terangnya.
    Mendagri berharap, sistem yang dikembangkan oleh Pj. Wali Kota Tangerang tersebut bisa memicu daerah lain di seluruh Indonesia untuk melakukan hal yang sama.
    Untuk itu, dia mendorong 513 kabupaten/kota lain di Indonesia untuk melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan oleh Kota Tangerang.
    “Kalau ini dilakukan semua, semua daerah melakukan hal yang sama seperti di Tangerang, empat jam ya bukan 10 hari, kita tadi minta 10 hari, saya terus terang hormat dan acungkan jempol,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Tito Akan Pelajari Lebih Lanjut Putusan MK yang Hapus Presidential Threshold

    Mendagri Tito Akan Pelajari Lebih Lanjut Putusan MK yang Hapus Presidential Threshold

    Tangerang, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan akan mempelajari lebih lanjut keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen.

    Kementerian Dalam Negeri akan mengadakan rapat internal sebelum pemerintah menentukan sikap resmi terkait keputusan MK.

    “Tentu kita akan baca dulu dengan rapat internal di Kementerian Dalam Negeri, setelah itu kita rapat dengan pemerintah untuk menentukan sikap,” ujar Tito Karnavian saat kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Tangerang, Banten, Jumat (3/1/2025).

    “Saya baru tahu dari media, nanti saya baca (terkait isi keputusan MK),” tambahnya.

    Tito mengungkapkan dirinya belum sempat membaca isi keputusan tersebut.

    “Itu juga kita akan baca dahulu keputusannya,” ungkapnya.

    Sebelumnya, MK memutuskan untuk menghapus presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

    Pasal 222 UU Pemilu sebelumnya mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden harus didukung oleh minimal 20 persen kursi partai politik atau gabungan partai politik di DPR RI, atau minimal 25 persen suara sah nasional partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan hasil Pemilu lima tahun sebelumnya.