Mendagri Minta Penghapusan BPHTB dan Percepatan Layanan PBG Diterapkan di Seluruh Daerah
Penulis
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (
Mendagri
) Muhammad
Tito Karnavian
menegaskan komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (
BPHTB
) serta percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (
PBG
) di seluruh Indonesia.
Ia menetapkan akhir Januari 2025 sebagai batas waktu bagi seluruh kabupaten dan kota untuk menerbitkan peraturan
kepala daerah
(
perkada
) terkait kebijakan ini.
“Pada pertemuan melalui Zoom, saya sudah meminta setiap daerah, khususnya kabupaten/kota, untuk membuat perkada untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta percepatan 45 hari menjadi 10 hari,” ujarnya lewat siaran pers, Selasa (14/1/2025).
Hal tersebut disampaikan Tito dalam acara Peresmian Layanan PBG 10 Jam Selesai dan Penyerahan Sertifikat kepada Penerima Layanan PBG di Tangerang Live Room, Kota Tangerang, Banten, Selasa.
Kebijakan ini, sebutnya, hanya berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi kriteria tertentu.
Tujuannya, adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki hunian yang layak sekaligus mendukung pengentasan
kemiskinan ekstrem
di Indonesia.
Mendagri menegaskan bahwa penghapusan BPHTB dan percepatan layanan PBG tidak akan berdampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (
PAD
).
Sebagai contoh, Kota Tangerang yang hanya mengalami pengurangan PAD sebesar Rp 9,9 miliar rupiah dari total PAD Rp 2,9 triliun rupiah.
“Nggak seberapa. Di daerah lain, silakan melakukan
exercise
. Tapi ini sekali lagi, untuk rakyat yang kurang mampu,” imbuhnya.
Dia juga memberikan apresiasi kepada Kota Tangerang atas inovasinya memangkas waktu layanan PBG menjadi hanya 10 jam.
Tito bahkan memuji langkah 89 daerah yang telah lebih dulu menerbitkan perkada terkait kebijakan ini.
Ia berharap, kebijakan tersebut dapat diterapkan secara merata di seluruh daerah, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang harus tinggal di bawah jembatan atau pinggiran kali.
“Dengan kebijakan ini, rakyat dapat memiliki tempat tinggal layak, dan kita berharap kualitas hidup mereka akan meningkat,” ucapnya.
Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Ucok Abdul Rauf Damenta, dan Pj Wali Kota Tangerang Nurdin.
Ada pula sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama dari berbagai kementerian/lembaga serta para bupati/wali kota yang hadir secara langsung maupun virtual.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Tito Karnavian
-
/data/photo/2025/01/14/67863e544c3d9.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "9
Mendagri Minta Penghapusan BPHTB dan Percepatan Layanan PBG Diterapkan di Seluruh Daerah
Nasional")
9 Mendagri Minta Penghapusan BPHTB dan Percepatan Layanan PBG Diterapkan di Seluruh Daerah Nasional
-
Khofifah sebut retreat kepala daerah bagian penting adaptasi/mitigasi
Retreat menurut saya menjadi bagian yang penting untuk saling meng-update bagaimana sebetulnya adaptasi dan mitigasi.
Jakarta (ANTARA) – Calon Gubernur Jawa Timur dengan suara terbanyak Khofifah Indar Parawansa menilai gagasan retreat yang akan dijalani oleh kepala daerah setelah pelantikan merupakan bagian penting agar kepala daerah saling memperbarui program kerja sebagai langkah adaptasi dan mitigasi.
“Retreat menurut saya menjadi bagian yang penting untuk saling meng-update bagaimana sebetulnya adaptasi dan mitigasi, ini menjadi penting,” kata Khofifah saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Menurut Khofifah, kepala daerah yang baru saja dilantik tentunya membutuhkan informasi baru dari dinamika yang terjadi di wilayah regional maupun global, mengingat kondisi yang terjadi di belahan negara lain, tentu bisa berdampak pada daerah tertentu.
Khofifah pun bercerita saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada era Presiden RI Abdurahman Wahid (Gus Dur) periode 1999—2001.
Saat itu, dia juga mengadakan retreat di lingkup BKKBN karena program kerja dilaksanakan secara vertikal dari tingkat pusat hingga kecamatan.
Selain itu, retreat juga memberi kesempatan agar pemerintah pusat dan daerah dapat mendiskusikan program yang sering kali hanya diulang-ulang dan terkesan monoton.
“Menurut saya retreat itu menjadi bagian penting supaya kita tidak stuck pada sesuatu yang monoton, yang dianggap program-program dahulu, seringkali copy paste. Saya pernah di DPR beberapa periode jadi program-program ini seperti copy paste,” kata Khofifah.
Ia berpendapat bahwa inovasi dan kreativitas menjadi bagian penting dari gubernur/bupati hingga wali kota. Dengan adanya retreat, para kepala daerah bisa saling bergantian silaturahmi dan menyampaikan program yang menjadi prioritas dan unggulan di daerah masing-masing.
Retreat menjadi salah satu cara dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk meningkatkan koordinasi dan kesatuan dari anggota Kabinet Merah Putih pada periode kepemimpinannya.
Tak lama setelah KMP ditetapkan, pada tanggal 24—27 Oktober 2024 seluruh anggota kabinet melakukan retreat di kawasan Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Terkait dengan koordinasi dengan pemerintah daerah menggunakan metode serupa, pada saat menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar rapat rutin tahunan ini dapat dilangsungkan di lokasi Akademi Militer (Akmil).
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025 -
Paripurna DPRD DKI Tetapkan Pramono-Rano sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta
loading…
DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna Pengumuman Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung-Rano Karno Foto/SindoNews
JAKARTA – DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna Pengumuman Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung-Rano Karno di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat hari ini.
Rapur dipimpin langsung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin didampingi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah; Basri Baco; dan Rany Maulani. Hadir pula Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi; Sekda DKI Jakarta, Marullah Matali; Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata dan pejabat lainnya
“Pada hari ini Selasa (14/1/2025) melalui Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta secara resmi kami umumkan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 saudara Pramono Anung Wibowo-Rano Karno dengan perolehan suara sebanyak 2.183.239 atau 50,07% dari total suara sah sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2025-2030 dalam Pilkada Jakarta 2024,” kata Khoirudin, Selasa (14/1/2025)
Namun, Pramono-Doel tidak hadir dalam rapat paripurna penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih tersebut. Dikabarkan Pramono sedang berada di luar kota dan Rano Karno sedang menunaikan ibadah umroh. “Pramono sedang di luar kota dan Rano Karno sedang umroh sudah konfirmasi. Tidak wajib hadir karena sifatnya hanya proses pengumuman saja,” ucapnya.
Khoirudin mengatakan DPRD DKI akan bersurat ke Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
“Selanjutnya DPRD DKI Jakarta akan bersurat ke Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian untuk melaporkan penetapan saudara Pramono Anung Wibowo-Rano Karno menjadi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2025-2030,” ungkapnya.
(cip)
-
/data/photo/2025/01/10/6780daaf78656.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Pemerintah Kaji Opsi Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK Dilantik Lebih Dulu")
Pemerintah Kaji Opsi Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK Dilantik Lebih Dulu
Pemerintah Kaji Opsi Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK Dilantik Lebih Dulu
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah tengah mengkaji opsi
kepala daerah
terpilih yang tidak bersengketa di
Mahkamah Konstitusi
bisa dilantik terlebih dulu.
Opsi ini dibahas antara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Yusril
Ihza Mahendra dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/1/2025) siang.
“Pemerintah berkeinginan supaya mudah-mudahan
smooth
ya, sengketa ini jalan terus di
MK
, tetapi yang tidak ada sengketa ya bisa dipertimbangkan untuk di bagaimana, apakah dilantik lebih dulu,” kata Yusril usai bertemu Prasetyo, Jumat.
Yusril menuturkan, opsi ini dikaji lantaran perlu ada koordinasi cepat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (pemda).
Di sisi lain, penanganan
sengketa Pilkada
di MK baru saja dimulai. Setidaknya, kata dia, ada sekitar 300 perkara yang ditangani MK, sehingga porsi antara pihak yang bersengketa lebih banyak dibanding yang tidak bersengketa.
“Artinya memang kita saling mendiskusikan karena ini kan terkait dengan
pelantikan kepala daerah
, karena ini kan putusan dari Mahkamah Konstitusi kan terkaitnya dengan Presiden juga, dan Mensesneg yang tangani,” ucap Yusril.
“Tapi kan menyangkut aspek-aspek hukum kan saya juga harus memikirkan masalah ini,” imbuhnya.
Yusril menyatakan, pihaknya bakal mendiskusikan masalah teknis ini dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Diskusi bakal dilakukan secepatnya, usai ia menemui Prasetyo Hadi.
“Kalau dibahas ya segera saja. Jadi setelah pulang dari Mensesneg ini saya akan bicara dengan Pak Mendagri, juga dengan Mahkamah Konstitusi (MK), bagaimana mengatasi masalah teknis ini supaya bisa diselesaikan dengan baik,” jelas Yusril.
Sebagai informasi, sidang sengketa Pilkada di MK baru saja dimulai beberapa hari terakhir.
Mahkamah telah meregister 309 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
“Jumlahnya itu 309 perkara,” ujar Kepala Biro Humas dan Protokol MK, Pan Mohamad Faiz saat dikonfirmasi, Sabtu (4/1/2024).
Faiz menjelaskan, dari perkara yang diregister tersebut, 23 di antaranya merupakan perkara pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
Kemudian 49 perkara pemilihan wali kota dan wakil wali kota, dan terbanyak 237 perkara adalah perselisihan pemilihan bupati dan wakil bupati.
Perkara yang diregistrasi ini berbeda dengan jumlah permohonan yang diajukan sebanyak 314 permohonan. Perbedaan angka ini terjadi karena istilah permohonan berbeda dengan perkara yang telah melalui pemeriksaan berkas.
“Maka pertanyaannya kenapa beda? Karena itulah fungsi kita melakukan pemeriksaan berkas. Sehingga ketika kita menemukan misalnya ada calon pemohon yang mengajukan permohonannya itu secara daring dan luring dua kali, maka kita tidak akan meregistrasi dua-duanya (menjadi satu),” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Dirjen Bina Adwil apresiasi realisasi anggaran 2024 capai 98,41 persen
Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA pada Kick-Off Meeting Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2025 di Banda Aceh, Kamis, mengapresiasi seluruh jajarannya atas capaian realisasi anggaran tahun 2024 yang mencapai 98,41 persen.
Dia pun berharap angka tersebut dapat ditingkatkan dalam mencapai realisasi anggaran 2025.
“Upgrading harus terus dilakukan, jadikan Ditjen Bina Adwil role model sentra layanan yang membanggakan. Kita harus bisa melakukan overlay tugas fungsi Ditjen Bina Adwil untuk ditransformasikan pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025 sejalan dengan Astacita presiden,” kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan tahun 2025 memiliki arti strategis sebagai awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Oleh karena itu, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahwa tahun 2025, Ditjen Bina Adwil akan memasuki target-target baru dengan arus utama pergantian kepemimpinan nasional.
Hal ini membuat aspek posisi Kemendagri dengan daerah-daerah nasional dibutuhkan dukungan melalui pelaksanaan program yang akan dicapai sesuai dengan program yang dicanangkan pemerintah di era kepemimpinan Presiden Prabowo.
“Silakan dianalisis rincian Astacita ke dalam program-program pokok kita dan memastikan tugas yang kita lakukan berbanding lurus dengan kebijakan nasional,” ujarnya.
Pada gelaran tersebut turut dilakukan penandatanganan perjanjian kerja oleh seluruh direktur dan sekretaris serta turut pula dilakukan penyerahan simbolis cascading kinerja Ditjen Bina Adwil Tahun 2025-2029 oleh Dirjen Bina Adwil.
“Sistem multilayer layanan Ditjen Bina Adwil diharapkan segera dilaksanakan sebagai bagian integral dari inovasi, ibarat fly by wire, tinggal klik semua dapat terlayani,” ujar Safrizal.
Rapat ini merupakan langkah awal dalam merumuskan pola pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025.
Acara ini dihadiri pimpinan Unit Kerja Eselon (UKE) II, para pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, pelaksana di lingkungan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan serta perwakilan Satker Dekonsentrasi pada Pemerintah Aceh.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025 -
Mendagri minta pemda manfaatkan seleksi PPPK Tahap II
Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memanfaatkan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II.
Hal itu ditekankan Tito saat Rapat Koordinasi Penataan Tenaga Non ASN di Instansi Pemerintah Daerah secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu.
Dia menegaskan upaya ini penting untuk menyelesaikan penataan pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah. Saat ini, seleksi tersebut diperpanjang hingga 15 Januari 2025 untuk mengoptimalkan jumlah pendaftar.
“Rapat ini menjadi wake up call bagi teman-teman semua karena waktunya (masa akhir pendaftaran PPPK Tahap II) sampai tanggal 15 Januari 2025,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Tito menjelaskan perpanjangan waktu seleksi PPPK Tahap II merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada pegawai non-ASN untuk menjadi PPPK.
Adapun penyelesaian non-ASN itu mengacu pada pegawai yang terdata dalam database BKN.
“ASN kan ada dua macam, ada yang PNS ada yang tenaga kontrak (PPPK), ada pegawai tetap PNS dan yang kedua tenaga kontrak (PPPK), itu namanya ASN dua-duanya aparatur sipil negara,” jelasnya.
Dengan demikian, sambung dia, pegawai non-ASN yang mengikuti seleksi PPPK akan mendapatkan status yang lebih jelas.
“Karena juga tuntutan mereka juga, tuntutan mereka menjadi tenaga yang pegawai pemerintah yang kontrak, PPPK otomatis tidak bisa dilakukan begitu saja, tapi perlu dilakukan seleksi,” ujar Tito..
Lebih lanjut, dirinya menekankan pentingnya Pemda segera menyelesaikan persoalan pegawai non-ASN agar tidak menimbulkan kegaduhan di kemudian hari.
Apalagi, tak lama lagi bakal ada peralihan masa kepemimpinan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024.
“Kalau kepala daerahnya ninggalin dan diganti yang baru, memberikan beban yang baru dan juga menjadi beban kepada pemerintah pusat, karena nanti mereka (pegawai non-ASN) ngadunya ke pusat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menekankan pentingnya kepala daerah mengumumkan secara luas terkait jadwal terbaru seleksi PPPK Tahap II.
“Ini mengingat masih banyaknya pegawai non-ASN yang seharusnya bisa mengikuti seleksi PPPK Tahap I tapi belum mendaftar,” tutur Zudan.
Selain itu, hingga saat ini masih banyak juga pegawai non-ASN yang belum mendaftar seleksi PPPK Tahap II.
Di lain sisi, dia juga membeberkan penyebab pegawai non-ASN yang mendaftar seleksi PPPK Tahap I pada tahap seleksi administrasi tidak memenuhi syarat (TMS).
Hal ini seperti surat pengalaman kerja tidak sesuai persyaratan, surat lamaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, hingga surat pengalaman kerja tidak terlampir atau terunggah.
Oleh karena itu, berbagai penyebab TMS pada tahap seleksi administrasi tersebut perlu diperhatikan agar tidak terulang kembali di seleksi PPPK Tahap II.
“Yang perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu semuanya, bahwa ini bisa jadi satu pendaftar alasan tidak memenuhi syaratnya lebih dari satu,” pungkasnya.
Guna mengoptimalkan seleksi PPPK Tahap II, Kemendagri, Kementerian PANRB, dan BKN akan melakukan coaching clinic kepada pemda sebelum 15 Januari 2025.
Hal ini terutama untuk membahas permasalahan atau kendala teknis terkait dengan pendaftaran.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini serta Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh hadir dalam kegiatan ini yang juga diikuti secara virtual oleh jajaran kepala daerah ataupun yang mewakili.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025 -
Sri Mulyani Kucurkan Trilunan Rupiah Buat Dukung Warga RI Punya Rumah
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah mengucurkan dana triliunan rupiah untuk mendukung program kepemilikan rumah bagi rakyat.
Hal ini dipaparkan dalam laman Instagram @smindrawati. Dia membagikan momen dirinya menghadiri rapat di Istana Negara yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, Selasa (8/1/2025).
“Rapat terbatas dipimpin Presiden @prabowo bersama Menteri Perumahan Ara Sirait, Mendagri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Menteri Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPKP Ateh , Wamenkeu @suahasil Dirut BTN Nixon Napitupulu mengenai Sektor Perumahan untuk mencapai target 3 juta rumah,” kata Sri Mulyani, dikutip Rabu (8/1/2025).
Adapun, Sri Mulyani menjabarkan dukungan APBN untuk sektor perumahan tahun 2025 meliputi :
• Alokasi Anggaran Kementerian PKP Rp 5,27 triliun
• Pembiayaan perumahaan dengan total Rp 35 triliun dengan
rincian:
a. FLPP ( Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit
b. SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka) Rp 0,98 triliun untuk 240.000 unit
c. SSB (Susidi Selisih Bunga) Rp 4,52 triliun untuk 743.940 unit
d. Tapera Rp 1,8 triliun untuk 14.200 unit
Rapat terbatas ini membahas percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta kebijakan pro rakyat di sektor perumahan dan permukiman.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa sejak 20 Oktober 2024, pemerintah telah membangun sekitar 40 ribu unit rumah. Pencapaian tersebut akan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan negara, termasuk tanah hasil sitaan dari korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.
“Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu yang berpenghasilan 8 juta ke bawah. Jadi kita akan membuat skema itu,” ujar Maruarar
Maruarar menambahkan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada skema pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, penjual bakso, dan pedagang sayur, yang umumnya tidak memiliki penghasilan tetap. Skema tersebut dibuat pemerintah agar mereka bisa tetap memiliki rumah.
“Keadilan itu harus dijalankan bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal itu menjadi perhatian beliau,” kata Maruarar.
(arj/haa)
-
Pemerintah Hapus Pungutan BPHTB, PBG dan PPN Rumah
Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah akan menghapus sejumlah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang akan membeli rumah.
Pungutan pertama, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan untuk menghapus pungutan BPHTB ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dan dirinya sudah membuat surat keputusan bersama.
“BPHTB itu harusnya 5 persen (dari harga jual dikurangi Nilai Perolehan Objek Tidak Kena Pajak), itu bisa 0 persen. Itu sangat membantu rakyat (membeli rumah),” katanya di Komplek Istana Kepresidenan Selasa (7/1) kemarin.
Pungutan kedua, Persetujuan Bangun Gedung (PBG). PBG sendiri adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, memperluas, mengurangi, dan merawat bangunan gedung sesuai teknis bangunan gedung.
PBG untuk membangun rumah bisa bervariasi, tergantung sejumlah faktor seperti luas bangunan, biaya administrasi, pengukuran dan pemetaan, konsultasi hingga retribusi daerah yang berkisar Rp5 juta-Rp12 juta.
“PBG untuk bangunan gedung, ya itu juga 0 persen,” katanya.
Ketiga, Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ia mengatakan 6 bulan ke depan PPN untuk pembelian rumah yang di bawah Rp2 miliar akan digratiskan.
“Ini adalah sesuatu yang tadinya bayar, sekarang menjadi gratis buat rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat kecil yang berpenghasilan tadi MBR, berpenghasilan rendah,” katanya.
Ia mengatakan kebijakan tersebut dilakukan demi membantu masyarakat memiliki rumah. Tak hanya penghapusan BPHTB, PBG dan PPN, untuk mewujudkan cita-cita pemerintah agar masyarakat bisa gampang mendirikan dan memiliki rumah, pemerintah juga mempercepat proses penerbitan PBG dari tadinya 45 menjadi 10 hari.
(rzr/agt)
-
4 Kebijakan Perumahan Pro Rakyat, dari Hapus BPHTB hingga Bebaskan PPN Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Jakarta, Beritasatu.com – Dalam 90 hari sejak Kabinet Merah Putih terbentuk, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan mengimplementasikan empat kebijakan perumahan yang pro rakyat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyampaikan, kebijakan ini merupakan hasil kerja sama lintas kementerian, termasuk Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).
“Kebijakan ini mendukung percepatan pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai arahan Presiden Prabowo,” ujar Maruarar Sirait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Kebijakan perumahan pro rakyat yang pertama adalah penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Pemerintah menetapkan BPHTB sebesar 0%, yang sebelumnya dikenakan tarif 5%. Kebijakan ini disahkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Kebijakan kedua adalah penghapusan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB), yang kini dikenal sebagai persetujuan bangunan gedung (PBG). Ketiga, penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah di bawah Rp 2 miliar. PPN sebesar 0% berlaku selama 6 bulan.
“Ini adalah sesuatu yang tadinya bayar, sekarang menjadi gratis buat rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat kecil yang berpenghasilan rendah. Seperti arahan beliau (presiden), kebijakan harus pro rakyat, dan kami jalankan,” ucap Ara.
Kebijakan keempat adalah percepatan proses perizinan PBG. Proses perizinan PBG yang sebelumnya memakan waktu hingga 45 hari kini dipersingkat menjadi hanya 10 hari. Bahkan, di Kota Tangerang, proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 4 jam.
Menteri Ara berharap langkah ini dapat diikuti oleh kota-kota dan kabupaten lainnya.
“Semoga pemerintah daerah berlomba-lomba meningkatkan kebijakan dan SDM mereka untuk mempermudah rakyat dalam mengurus kebutuhan perumahan,” kata Ara seraya menegaskan pentingnya kebijakan perumahan yang pro rakyat.
-
40.000 Rumah Dibangun sejak Oktober 2024 untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan sebanyak 40.000 unit rumah telah dibangun sejak Oktober 2024. Hal ini disampaikan Maruarar seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Dalam rapat tersebut, hadir sejumlah pejabat penting, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
“Per 20 Oktober 2024, sudah ada sekitar 40.000 rumah yang kami bangun,” ujar Maruarar.
Pembangunan rumah ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang menjadi inisiatif Presiden Prabowo. Maruarar memastikan jumlah rumah yang dibangun akan terus bertambah.
Sebagai langkah inovatif, Maruarar menyebutkan pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan sitaan negara secara legal. Lahan tersebut berasal dari aset yang disita akibat tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Selain itu, lahan yang masuk dalam program 3 juta rumah, yaitu hasil sitaan dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.
“Lahan-lahan ini akan masuk ke Ditjen Kekayaan Negara Kementerian keuangan. Kemudian ke Bank Tanah, dan akan diproses dengan skema legal, memiliki kepastian hukum, serta berkeadilan,” jelas Maruarar.
Rumah yang dibangun dari lahan sitaan negara akan diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan pendapatan di bawah Rp 8 juta per bulan.
Pemerintah juga telah menyiapkan skema pembiayaan yang memungkinkan masyarakat tanpa penghasilan tetap, seperti tukang bakso dan pedagang sayur, untuk memiliki rumah.
“Presiden Prabowo sangat memperhatikan keadilan, tidak hanya untuk mereka yang memiliki gaji tetap, tetapi juga untuk pekerja sektor informal,” tambah Maruarar.
Dengan program 3 juta rumah, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berharap dapat memberikan solusi perumahan yang adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.