Tag: Tito Karnavian

Badan Gizi Nasional Dukung Ide APBD Bantu Pendanaan Makan Bergizi Gratis

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menilai usulan Gubernur terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait penggunaan APBD dalam membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah ide baik.

Menurutnya, dengan adanya bantuan dari APBN, maka dana yang masuk bisa dilakukan untuk memperluas cakupan penerima manfaat.

“Tentu saja bisa direalisasikan, dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program,” katanya kepada wartawan melalui pesan singkat, Rabu (15/1/2025).

Lebih lanjut, Dadan menyebut terdapat 3 hal yang bisa dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan BGN dalam program andalan dari Presiden Prabowo Subianto itu.

Dadan memerinci bahwa Pemda dapat menyiapkan infrastruktur, lalu melakukan pembinaan masyarakat untuk memasok bahan baku berbasis potensi sumber daya lokal. Terakhir, beberapa dinas dapat bersama menyalurkan bantuan terutama untuk ibu hamil/menyusui dan anak balita.

Namun, dia melanjutkan bahwa terkait dengan usulan penggunaan keterlibatan APBD dalam program masih baru dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Sudah kami koordinasikan dengan pak Mendagri,” katanya.

Di sisi lain, terkait dengan wacana penggunaan Zakat pun, Dadan melanjutkan bahwa instansinya akan fokus dalam menggunakan dana yang sudah tersedia dari APBN.

“BGN fokus dana APBN Rp71 triliun dulu ya,” pungkas Dadan.

15/01/2025 20:48
Mendagri ajak hidupkan desa dan tekan laju urbanisasi

Sehingga anak mudanya jauh lebih banyak daripada yang orang tuanya. Itu yang kita sebut dengan bonus demografi

Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak seluruh pihak terkait menghidupkan desa dengan memperkuat sistem pemerintahan desa dan mengalokasikan anggaran khusus desa untuk menekan laju urbanisasi.

Hal itu disampaikan Tito pada Musyawarah Desa Nasional (Musdesnas) dalam Rangka Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2025 di Lapangan Sepak Bola Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu.

Menurut Tito dalam keterangannya di Jakarta, urbanisasi merupakan persoalan yang kerap dihadapi oleh sejumlah negara. Ini terutama negara yang pembangunannya berorientasi pada perkotaan.

Dirinya mengambil contoh permasalahan urbanisasi yang dihadapi negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan.

Masyarakat di kedua negara tersebut terutama yang berusia produktif banyak yang meninggalkan desa. Akibatnya, berbagai potensi yang dimiliki desa kurang dimanfaatkan.

“Maka problem yang terbesar di sana adalah bagaimana mengembalikan mereka yang di kota untuk ke desa,” ujarnya.

Selain itu, dia menilai kehidupan kota di kedua negara tersebut sangat kompetitif. Ini membuat masyarakat berlomba-lomba untuk mengenyam pendidikan sampai jenjang tertinggi.

Tito berharap setelahnya mereka akan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kehidupan di kota.

Hal ini kemudian berdampak terhadap rendahnya keinginan untuk menikah di kalangan penduduk usia produktif. Akibatnya populasi penduduk di negara tersebut menurun.

“Nah akibatnya apa yang terjadi? Penduduk mereka usia muda makin lama makin berkurang. Itu disebut dengan populasi yang makin menciut,” ucapnya.

Ia juga berharap Indonesia tidak mengalami kondisi seperti di dua negara tersebut. Dia menegaskan Indonesia belum terlambat untuk mencegah laju urbanisasi yang tak terkendali.

Ini mengingat persentase jumlah masyarakat yang tinggal di kota dan desa terbilang merata, yakni 56 persen di kota dan 44 persen di desa. Angka kelahiran di Indonesia pun terbilang cukup tinggi.

“Sehingga anak mudanya jauh lebih banyak daripada yang orang tuanya. Itu yang kita sebut dengan bonus demografi,” jelas Tito.

Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya membangun desa agar lebih hidup dan mandiri. Hal ini seperti memperkuat sistem pemerintahan desa dan memastikan anggaran desa yang disalurkan kepada masyarakat tepat sasaran.

Indonesia juga memiliki kementerian khusus yang mengurusi desa, yakni Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

15/01/2025 19:16
Mendagri minta kades manfaatkan APBDes untuk dukung PE

Itulah yang kita harapkan dari teman-teman di desa, sehingga tidak hanya berpikir bagaimana menghabiskan (anggaran) yang dari pusat itu

Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala desa (kades) agar dapat memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PE).

Hal itu disampaikan Tito pada Musyawarah Desa Nasional (Musdesnas) dalam Rangka Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2025 di Lapangan Sepak Bola Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu.

Menurutnya, APBDes hanyalah stimulan bagi desa untuk lebih mandiri. “Uang yang dari APBN pusat itu hanya stimulan aja. Hanya untuk memancing supaya desanya bisa hidup, mandiri. Kemudian ekonomi daerah itu, desa itu bisa maju,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Tito mengingatkan kemampuan kewirausahaan penting dimiliki kepala desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Kemampuan ini dapat membantu kepala desa dalam mengidentifikasi potensi di wilayah masing-masing. Berbagai potensi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menambah PADes.

Langkah mengoptimalkan potensi itu, misalnya, berupa pemanfaatan lahan kosong, memperkuat sektor pangan, serta menghidupkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kepala desa juga dapat mengaktifkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Itulah yang kita harapkan dari teman-teman di desa, sehingga tidak hanya berpikir bagaimana menghabiskan (anggaran) yang dari pusat itu,” ujarnya.

Mendagri juga mengingatkan desa merupakan kontributor penting dalam mendukung swasembada pangan dan meningkatkan perekonomian. Karena itu, desa didorong untuk berkontribusi dengan memanfaatkan berbagai potensi.

“Target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah hingga 8 persen bukanlah sesuatu yang tak mungkin dicapai. Terlebih bila seluruh desa berkontribusi secara optimal,” ucap Tito.

Dia berharap Peringatan Hari Desa 2025 menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai upaya yang telah dilakukan dalam membangun desa.

Selain itu, Tito berharap seluruh pihak terkait nantinya dapat bekerja lebih baik dalam memajukan desa.

“Harapan bangsa Indonesia tidak hanya di tangan pemerintah pusat, tapi berada di tangan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kepala desa dengan dukungan para kepala daerah,” pungkas dia.

Adapun acara Musyawarah Desa dalam rangka memperingati Hari Desa 2025 ini dihadiri Menteri Desa Yandri Susanto dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait.

Acara ini juga dihadiri ribuan kepala desa dan perangkat desa dari seluruh Indonesia.

Sebelumnya di hari yang sama, terkait peringatan Hari Desa Nasional 2025, Tito melaksanakan kegiatan kunjungan ke lokasi kebun demplot KWT Gemilang, pencanangan TANDAN DESA, menanam jagung manis bersama, panen jagung, panen padi di ember dan panen anggur di Desa Cibereum, Sumedang.

Selain itu, Tito melakukan kunjungan ke kandang domba dan ayam (kelompok peternakan) dan menyaksikan Kepala Desa menyerahkan domba bergulir dari hasil usaha setahun sebanyak 8 ekor ditambah 12 ekor dari Baznaz.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

15/01/2025 17:04
Mendagri: Desa kontributor penting dukung swasembada pangan

Uang yang dari APBN itu hanya stimulan saja, hanya untuk merangsang, mancing supaya desanya bisa hidup, mandiri, kemudian desa itu bisa maju.

Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa desa merupakan kontributor penting dalam mendukung swasembada pangan dan meningkatkan perekonomian.

“Desa didorong untuk berkontribusi dengan memanfaatkan berbagai potensi,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Disebutkan bahwa target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah hingga 8 persen bukanlah sesuatu yang tak mungkin dicapai, terlebih bila seluruh desa berkontribusi secara optimal.

Mendagri menekankan agar kepala desa dapat memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Uang yang dari APBN itu hanya stimulan saja, hanya untuk merangsang, mancing supaya desanya bisa hidup, mandiri, kemudian desa itu bisa maju,” jelasnya.

Oleh karena itu, Tito mengemukakan bahwa kemampuan kewirausahaan penting dimiliki kepala desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes).

Kemampuan ini, lanjut dia, dapat membantu kepala desa dalam mengidentifikasi potensi di wilayah masing-masing. Berbagai potensi tersebut untuk menambah PADes.

Tito mencontohkan langkah mengoptimalkan potensi itu, misalnya pemanfaatan lahan kosong, memperkuat sektor pangan, serta menghidupkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di samping itu, kepala desa juga dapat mengaktifkan badan usaha milik desa (BUMDes).

“Itulah yang kami harapkan dari teman-teman di desa sehingga tidak hanya berpikir bagaimana menghabiskan anggaran yang dari pusat itu,” ujar Tito.

Ia berharap Peringatan Hari Desa 2025 menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai upaya dalam membangun desa.

Selain itu, Tito berharap seluruh pihak terkait nantinya dapat bekerja lebih baik dalam memajukan desa.

“Harapan bangsa Indonesia tidak hanya di tangan pemerintah pusat, tetapi berada di tangan kepala desa dengan dukungan kepala daerah,” pungkas Mendagri.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

15/01/2025 16:59
Mendagri Tegaskan Desa Kontributor Penting Dukung Swasembada Pangan dan Tingkatkan Perekonomian Nasional 15 Januari 2025

Mendagri Tegaskan Desa Kontributor Penting Dukung Swasembada Pangan dan Tingkatkan Perekonomian
Penulis
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, desa merupakan kontributor penting dalam mendukung swasembada pangan dan meningkatkan perekonomian. Karena itu, desa didorong untuk berkontribusi dengan memanfaatkan berbagai potensi.
Mendagri menjelaskan, target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah hingga 8 persen bukanlah sesuatu yang tak mungkin dicapai. Terlebih bila seluruh desa berkontribusi secara optimal.
Dirinya menekankan agar
kepala desa
dapat memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, APBDes hanyalah stimulan bagi desa untuk lebih mandiri.
“Uang yang dari APBN pusat itu hanya stimulan aja. Hanya untuk merangsang mancing, supaya desanya bisa hidup, mandiri. Kemudian ekonomi daerah itu, desa itu bisa maju,” jelasnya dalam siaran persnya.
Hal tersebut disampaikan
Mendagri Tito
pada Musyawarah Desa Nasional (Musdesnas) dalam Rangka Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2025. Kegiatan itu berlangsung di Lapangan Sepak Bola Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar), Rabu (15/1/2025).
Oleh karena itu, lanjut Mendagri, kemampuan kewirausahaan penting dimiliki kepala desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Kemampuan ini dapat membantu kepala desa dalam mengidentifikasi potensi di wilayah masing-masing. Berbagai potensi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menambah PADes.
Langkah mengoptimalkan potensi itu, misalnya berupa pemanfaatan lahan kosong, memperkuat sektor pangan, serta menghidupkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kepala desa
juga dapat mengaktifkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Itulah yang kami harapkan dari teman-teman di desa, sehingga tidak hanya berpikir bagaimana menghabiskan [anggaran] yang dari pusat itu,” ujarnya.
Dirinya berharap, Peringatan Hari Desa 2025 menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai upaya yang telah dilakukan dalam membangun desa.
Tak cuma itu, Mendagri juga berharap, seluruh pihak terkait nantinya dapat bekerja lebih baik dalam memajukan desa.
“Harapan bangsa Indonesia tidak hanya di tangan pemerintah pusat, tapi berada di tangan Bapak-bapak dan Ibu-ibu kepala desa dengan dukungan para kepala daerah,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/01/2025 13:57
Top 3 News: Mayat Pria dengan KTA BIN Ditemukan Mengambang di Laut Marunda – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Mayat seorang pria ditemukan mengambang di perairan Marunda, Jakarta Utara. Saat dievakuasi, ditemukan pelbagai kartu identitas, antara lain kartu tanda anggota BIN atas nama Brigadir Jenderal (Purn) inisial HO (76) yang diterbitkan pada 20 Maret 2015. Itulah top 3 news hari ini.

Temuan jasad korban dibenarkan oleh Kapolsek Cilincing Kompol Fernando Saharta Saragi. Dia belum bicara lebih gamblang terkait kasus ini. Dia mengatakan, penanganan telah diserahkan ke Subdit Gakkum Polair Polda Metro Jaya.

Informasi yang dihimpun, jasad korban ditemukan pada Jumat 10 Januari 2025 sekira pukul 15.15 WIB. Ketika itu, ada nelayan datang dari laut dan memberikan informasi melihat ada sesosok jasad terapung, di sekitar sero sero nelayan sebelah timur Marunda Center.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digial atau Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan pemerintah akan mengeluarkan aturan batas usia mengakses media sosial. Aturan ini bersifat sementara sembari menunggu Undang-Undang (UU) mengenai batas usia bermain media sosial.

Dia menyampaikan, aturan ini untuk melindungi anak-anak di ranah digital. Meutya menuturkan pemerintah akan membahas dan mempelajari UU tersebut bersama DPR RI.

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian khusus terhadap perlindungan anak-anak Indonesia. Meutya menyebut Prabowo mendukung aturan mengenai batas usia akses media sosial.

Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong agar 500 lebih pemerintah daerah (Pemda) tingkat kota dan kabupaten di seluruh Indonesia segera memberikan pelayanan menggratiskan Persetujuan Bangun Gedung (PBG) di wilayahnya masing-masing.

Bila tidak dilakukan hingga batas akhir 31 Januari 2025 mendatang, Mendagri akan memberikan sanksi kepada kepala daerah tersebut.

Sebab, hal ini sebenarnya sudah disampaikan kepada masing-masing kepala daerah pada saat penandatanganan SKB tiga menteri, yakni Mendagri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan Menteri Pekerjaan Umum (PU).

Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Selasa 14 Januari 2025:

Usai dilakukan otopsi di rumah sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur, jasad Sandhy Permana langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum dekat rumahnya.

15/01/2025 08:30
Anggota Komisi II Desak Mendagri Lantik Pemenang Pilkada Tak Berperkara sesuai Jadwal

loading…

Anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh menilai wacana penundaan pelantikan kepala daerah hingga Maret 2025 tidak memiliki dasar yang kuat. Foto/Dok. SINDOnews

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh menilai wacana penundaan pelantikan kepala daerah hingga Maret 2025 tidak memiliki dasar yang kuat. Hal itu mengingat kepala daerah terpilih tanpa sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memiliki persoalan hukum.

Ia pun mendesak Mendagri Tito Karnavian melantik kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di MK sesuai dengan jadwal ditetapkan. Rahmat Saleh menekankan pelantikan kepala daerah seharusnya tetap dilaksanakan pada Februari 2025 sebagaimana telah dijadwalkan.

“Persoalan apa yang membuat harus diundur pelantikan kepala daerah terpilih tanpa sengketa di MK? Ini tentu menjadi pertanyaan kita. Patutnya (pelantikan) dilakukan sesuai ketentuan yang telah disepakati, kecuali memang ada putusan MK yang harus ditunggu untuk Pilkada yang bersengketa di MK,” kata Rahmat melalui pesan eletronik, Selasa (14/01/2025).

“Kita desak dan minta Mendagri agar patuh terhadap ketentuan yang telah ada dan disepakati. Kalau mau menunda harus ada kejelasan yang jelas, terutama yang berkaitan dengan hukum, tapi ini tidak, kita melihat hanya untuk keseragaman, itu tentunya bukan alasan,” ujar politisi PKS dari dapil Sumatera Barat I ini.

Seperti diketahui Pilkada 2024 digelar di 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. MK saat ini telah meregistrasi 309 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024.

“Artinya lebih dari 200 kepala daerah terpilih yang tak terkait perkara PHP Kada 2024 menjadi korban karena harus menunggu seluruh proses sengketa Pilkada di MK tuntas. Bukan hanya itu, masyarakat juga menjadi korban karena ada tumpuan harapan dan janji yang segera ingin mereka rasakan dari kepala daerah terpilih,” tandasnya.

Tak hanya itu, ia mewanti-wanti penundaan pelantikan juga menyebabkan terjadinya kekosongan kepala daerah pada sejumlah daerah. “Alhasil nanti juga Pj lagi yang akan menjabat, banyak tugas-tugas yang akhirnya terbengkalai, baik dari daerahnya maupun dari jabatan utama dari seorang Pj tersebut,” sambung pria yang pernah dua kali menjabat sebagai anggota DPRD Sumatera Barat ini.

Di samping itu penundaan pelantikan dikhawatirkan tidak akan sejalan dengan proses pilkada yang bersengketa di MK. Penundaan akan menimbulkan persoalan baru saat MK memutuskan pemungutan suara ulang (PSU) di daerah yang berpekara,

“Kalau ada daerah yang bersengketa, kemudian terdapat pemungutan suara ulang, tentunya ini akan menjadi alasan lagi untuk kembali menunda pelantikan. Jangan sampai terjadi hal tersebut,” tuturnya.

Berdasarkan Perpres No 80/2024, pelantikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dijadwalkan pada 7 Februari 2025. Sementara pelantikan bupati dan wali kota dijadwalkan pada 10 Februari. Namun saat ini rencana penundaan membuat pelantikan diproyeksikan berlangsung setelah seluruh sengketa di MK selesai pada 13 Maret 2025.

15/01/2025 08:13
Menteri PKP: Mal Pelayanan Publik wujudkan layanan cepat dan efesien

Tangerang (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang Banten untuk mewujudkan layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien.

“Saya mohon dibantu sosialisasinya, ini program sudah bagus ada PBG 10 Jam selesai. Pelayanannya sudah bagus, dan sangat pro rakyat. Jadi, sayang kalau masyarakat tidak tahu kalau layanan ini memberikan banyak manfaat dan kemudahan. Bagus juga tagline-nya “waktunya punya rumah,” ini kalau disosialisasikan,” kata Menteri Maruar disela peresmian MPP Kota Tangerang Selasa.

Sementara itu Mendagri Tito Karnavian mengatakan saat ini MPP sudah hadir di 200 daerah se Indonesia dan berbagai pelayanan publik, perizinan, berada pada satu tempat agar memudahkan masyarakat sehingga tidak berpindah dari satu kantor ke kantor lainnya.

“Sekarang, Kota Tangerang sudah kembali memilikinya setelah gedung ini sempat dilakukan renovasi guna memberikan pelayanan lebih baik lagi bagi masyarakat. Sebuah kehormatan buat saya bisa menandatangani prasasti ini,” ujar Mendagri.

Penjabat Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin mengatakan peresmian ini menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien.

MPP Kota Tangerang yang dirancang sebagai pusat layanan terpadu, menyediakan berbagai kebutuhan administrasi masyarakat dalam satu atap.

Dengan keberadaan MPP ini, warga Kota Tangerang dapat mengurus berbagai dokumen dan perizinan, seperti KTP, SIM, paspor, BPJS, hingga izin usaha, tanpa harus berpindah tempat.

“MPP ini adalah bentuk nyata dari upaya kami untuk memberikan layanan terbaik kepada warga. Kami ingin memastikan bahwa setiap penduduk Kota Tangerang bisa merasakan manfaat langsung dari fasilitas yang kami hadirkan,” katanya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

14/01/2025 22:23
Mendagri nilai kapasitas Zudan Arif layak jadi Kepala BKN

Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai Zudan Arif Fakrulloh memiliki kapasitas yang layak untuk mengemban jabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Mendagri mengaku telah lama mengenal Zudan, termasuk saat masih menjabat sebagai Kapolri. Sebagai seorang birokrat, Zudan dinilai punya pengalaman panjang dalam berbagai jabatan strategis.

“Beliau juga dari segi keilmuan juga cukup tinggi, profesor, doktor. Begitu pula pengalaman lapangan sudah kenyang,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Adapun Zudan dilantik sebagai Kepala BKN oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini di Jakarta, Selasa (7/1).

Sebelumnya, Zudan menjabat sebagai Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Tito yang juga menjabat sebagai Kepala BNPP menyebut Zudan sebagai sosok dengan tingkat intelektualitas di atas rata-rata. Hal ini membuat Mendagri sering berdiskusi dengan Zudan yang dinilai sefrekuensi dengan dirinya.

Karena kapasitas dan pengalaman tersebut, Mendagri juga pernah menugasi Zudan sebagai penjabat (pj.) gubernur.

“Malam ini kami rasanya bangga dan juga kami merasa bahagia bisa melepas (Zudan) dari institusi yang sebetulnya kami masih membutuhkan. Akan tetapi, negara membutuhkan yang lebih besar lagi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara,” ujarnya.

Zudan yang juga menjabat Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dinilai memiliki bekal yang kuat untuk mendukung kinerjanya di BKN.

Tito menyampaikan rasa syukur dan bangga atas terpilihnya Zudan dalam seleksi Kepala BKN serta kepercayaan yang diberikan Presiden RI Prabowo Subianto kepada Zudan.

Mendagri juga berterima kasih atas dedikasi Zudan selama bertugas di Kemendagri dan BNPP.

Ia mendoakan agar Zudan selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan amanah barunya.

Di sisi lain, dia berpesan kepada jajaran BNPP agar tetap menjaga kekompakan dan soliditas dalam bekerja, terlepas dari siapa pun yang akan mengisi posisi Sekretaris BNPP menggantikan Zudan.

“Soliditas ini penting untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BNPP,” kata Tito.

Sementara itu, Zudan dalam kesempatan yang sama menyampaikan rasa terima kasih kepada Mendagri beserta pejabat dan jajaran yang hadir.

Ia memohon diri untuk melanjutkan tugas sebagai Kepala BKN. Tak lupa dia juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama masa pengabdiannya di Kemendagri dan BNPP.

“Kami mohon diri serta mohon doa untuk bisa melanjutkan penugasan di Badan Kepegawaian Negara,” pungkas Zudan.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

14/01/2025 19:25
Penghapusan BPHTB dan percepatan layanan PBG diterapkan di seluruh RI

Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di seluruh Indonesia.

Tito menetapkan akhir Januari 2025 sebagai batas waktu bagi seluruh kabupaten dan kota untuk menerbitkan peraturan kepala daerah (perkada) terkait kebijakan ini.

“Dalam Zoom saya sudah sampaikan, paling lambat akhir Januari, setiap daerah untuk sudah membuat, kabupaten/kota khususnya ya, untuk membuat peraturan kepala daerah yang membebaskan BPHTB, PBG, dan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, serta percepatan dari 45 hari menjadi 10 hari,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, kebijakan ini hanya berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi kriteria tertentu.

Tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki hunian yang layak sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Tito menegaskan bahwa penghapusan BPHTB dan percepatan layanan PBG tidak akan berdampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Sebagai contoh, ia menyebut Kota Tangerang yang hanya mengalami pengurangan PAD sebesar Rp9,9 miliar dari total PAD Rp2,9 triliun.

“Nggak seberapa. Di daerah lain, silakan melakukan exercise. Tapi ini sekali lagi, untuk rakyat yang kurang mampu,” ujarnya.

Mendagri juga memberikan apresiasi kepada Kota Tangerang atas inovasinya memangkas waktu layanan PBG menjadi hanya 10 jam.

Selain itu, Tito memuji langkah 89 daerah yang telah lebih dulu menerbitkan perkada terkait kebijakan ini.

Ia berharap kebijakan ini dapat diterapkan secara merata di seluruh daerah sehingga tidak ada lagi masyarakat yang harus tinggal di bawah jembatan atau di pinggir kali.

“Dengan kebijakan ini, rakyat dapat memiliki tempat tinggal layak dan kita berharap kualitas hidup mereka akan meningkat,” ujar Tito.

Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Penjabat Gubernur Banten Ucok Abdul Rauf Damenta, Penjabat Wali Kota Tangerang Nurdin, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama dari berbagai kementerian/lembaga.

Kemudian, para bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia juga hadir, baik secara langsung maupun virtual, bersama tamu undangan lainnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

14/01/2025 18:37