Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • PDIP tetap ingin kepala daerah langsung dipilih rakyat

    PDIP tetap ingin kepala daerah langsung dipilih rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara DPP PDIP, Guntur Romli, mengatakan, partainya memilih bersikap pada mekanisme kepala daerah dipilih langsung rakyat bukan melalui sejumlah anggota DPRD.

    “Tapi untuk sikap sekarang, PDI Perjuangan tetap ingin pemilihan langsung,” ujarnya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, sikap tersebut merupakan dorongan untuk memastikan publik terlibat. Hal itu juga karena mekanisme dipilih langsung oleh DPRD, kata Guntur, akan ditolak publik karena secara partisipasi masyarakat tidak terlibat, berkaca dari sistem pada era Orde Baru yang tertutup pada mekanisme pemilihan umum.

    “Makanya saya lihat, pemilihan kepala daerah melalui anggota DPRD itu tetap akan ditolak oleh publik, kenapa? Karena ini seperti kembali kepada Orde Baru. Terus yang kedua, juga soal legitimasi, masyarakat tidak akan merasa mereka yang memilih dari kepala daerah tersebut,” katanya.

    Walaupun pemilihan langsung oleh DPRD sedang dikaji oleh PDIP, imbuh Guntur, mekanisme itu tidak menyalahi UUD 1945 sesuai ucapan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Kamis (11/12). Ia juga menjelaskan bahwa sila Ke-4 Pancasila memberikan ruang untuk mufakat pada mekanisme pemilihan kepala daerah secara tertutup.

    “Memang apa yang disampaikan oleh Pak Tito, ya memang ada benarnya, misalnya sila Ke-4, mufakat, diartikan bahwa tidak semua yang namanya pemilihan itu harus langsung, ya, tetapi kan semua kembali kepada aturan yang disepakati bersama,” ucapnya.

    Guntur juga melihat bahwa pemerintahan saat ini, yang sekarang diampu oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, memerlukan partisipasi rakyat dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan kedaulatan negara, yakni keaktifan masyarakat menentukan pemimpin yang terbaik dari pilihannya tersebut.

    “Ini kan negara antara pemerintah dan juga ada rakyat, kan. Kalau bicara soal demokrasi itu kan kedaulatan rakyat. Maka pemilihan langsung itu lebih kepada soal bagaimana masyarakat ikut terlibat memilih pemimpin mereka,” ungkapnya.

    Ia menyampaikan, usulan tersebut tidak boleh menjadi agenda untuk menutup keran demokrasi melalui Undang-Undang yang akan direvisi pada masa yang akan datang, yaitu menghilangkan partisipasi publik secara langsung.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakar tanggapi masih ada kepala daerah korupsi meski sudah ikut retret

    Pakar tanggapi masih ada kepala daerah korupsi meski sudah ikut retret

    Jakarta (ANTARA) – Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad) Dede Sri Kartini menanggapi masih adanya kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi, meskipun sudah mengikuti retret kepala daerah pada 21-28 Februari 2025.

    “Bagi saya, retret itu enggak ada kaitan dengan korupsi. Kenapa? Korupsi itu sebenarnya masalah etika dan moral,” ujar Dede saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu.

    Menurut Dede, korupsi merupakan permasalahan etika dan moral ketika seorang individu seperti kepala daerah tidak bisa mematuhi regulasi yang ada.

    “Saya yakin para kepala daerah itu tahu kok UU Tipikor (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, red.), tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan, misalkan menerima suap, atau apa pun kasusnya,” katanya.

    Sebelumnya, pada 11 Desember 2025, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyayangkan masih adanya kepala daerah yang ditangkap oleh aparat penegak hukum karena kasus korupsi, terutama dalam operasi tangkap tangan (OTT), meskipun sudah mendapatkan pembekalan pada retret kepala daerah.

    “Saya perhatikan baru satu tahun, sudah berapa yang kena OTT? termasuk ada yang gubernur. Padahal, sudah pernah retret, dan ditanamkan wawasan kebangsaan,” ujar Mendagri.

    Diketahui, sejumlah kepala daerah ditangkap dalam rangkaian OTT oleh aparat penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Misalnya, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis pada Agustus 2025, Gubernur Riau Abdul Wahid dan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko pada November 2025, serta yang terbaru adalah Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya pada 10 Desember 2025.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo ke pengungsi: Saya pantau tiap hari, kalian tidak akan sendiri

    Prabowo ke pengungsi: Saya pantau tiap hari, kalian tidak akan sendiri

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan memantau kondisi pengungsi dan wilayah terdampak bencana di Langkat, Sumatera Utara setiap hari serta memastikan para korban tidak dibiarkan menghadapi musibah tersebut sendirian.

    Hal itu disampaikan Presiden saat meninjau posko pengungsian korban bencana banjir dan longsor, di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Langkat, Sumatera Utara, Sabtu.

    “Saya akan terus memantau dari hari ke hari, minggu ke minggu. Mudah-mudahan kita akan membantu semua, warga yang mengalami musibah akan kita bantu karena saudara-saudara adalah bagian dari kami semua,” kata Prabowo dikutip dari tayangan langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu.

    Presiden menyampaikan bahwa kondisi Sumatera Utara telah menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan kunjungan yang dirinya lakukan sebelumnya pada Senin (1/12).

    Pemerintah, kata Presiden, akan memberikan bantuan kepada seluruh warga yang terdampak bencana karena masyarakat terdampak merupakan bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia.

    “Kita adalah keluargamu, kalian adalah keluarga kami, kami tidak akan tinggalkan kalian sendiri,” ucap Kepala Negara.

    Presiden juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas dan relawan yang telah bekerja selama belasan hari di lokasi pengungsian dalam menangani dampak bencana.

    “Semua petugas, semua relawan terima kasih yang sudah belasan hari bekerja di sini. Terima kasih semuanya,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan itu, Presiden juga telah menerima laporan dari Gubernur Sumatra Utara bahwa di wilayah Langkat saat ini kekurangan air bersih dan air minum.

    Selain persoalan air bersih, masalah tanggul yang rusak juga menjadi perhatian untuk segera dilakukan perbaikan.

    Kepala Negara menyatakan penanganan perbaikan tanggul akan melibatkan sumber daya dari lintas sektor, termasuk TNI, Polri, dan kementerian terkait guna mempercepat pemulihan kondisi di daerah terdampak.

    “Perbaikan tanggul segera kita lakukan. Panglima TNI akan kerahkan, PU akan kerahkan, Angkatan Darat, Kepolisian akan kerahkan semua kekuatan kita,” ucap Presiden.

    Dalam tayangan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo nampak berkeliling meninjau posko pengungsian yang berada di MAN 1 Langkat.

    Presiden terlihat menyalami dan menyapa para pengungsi. Prabowo juga berinteraksi dengan anak-anak yang berada di pengungsian tersebut. Dirinya sesekali menggendong dan berfoto dengan anak-anak itu.

    Presiden Prabowo juga terlihat meninjau posko layanan kesehatan yang berada di pengungsian.

    Turut mendampingi Presiden dalam kunjungannya tersebut yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo terima laporan Gubernur Bobby di Langkat kekurangan air bersih

    Prabowo terima laporan Gubernur Bobby di Langkat kekurangan air bersih

    Kita akan membantu semua warga yang mengalami musibah, akan kita bantu karena saudara-saudara adalah bagian dari kami semua. Kita adalah keluargamu, kalian adalah keluarga kami, kami tidak akan tinggalkan kalian sendiri

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menerima laporan dari Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengenai kekurangan air bersih dan air minum di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

    Hal itu disampaikan Presiden saat meninjau posko pengungsian korban bencana banjir dan longsor, di MAN 1 Langkat, Sumatera Utara, Sabtu.

    “Saya datang melihat keadaan. Nanti kekurangan-kekurangan sudah dilaporkan kepada saya, segera kita atasi. Tadi dilaporkan oleh Gubernur kekurangan air bersih, air minum,” kata Prabowo sebagaimana dipantau dari tayangan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

    Dalam peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa sejumlah kekurangan di wilayah terdampak bencana telah dilaporkan dan akan segera ditangani.

    Selain persoalan air bersih, masalah tanggul yang rusak juga menjadi perhatian untuk segera dilakukan perbaikan.

    Kepala Negara menyatakan penanganan perbaikan tanggul akan melibatkan sumber daya dari lintas sektor, termasuk TNI, Polri, dan kementerian terkait, guna mempercepat pemulihan kondisi di daerah terdampak.

    “Perbaikan tanggul segera kita lakukan. Panglima TNI akan kerahkan, PU akan kerahkan, Angkatan Darat, Kepolisian akan kerahkan semua kekuatan kita,” ucap Presiden.

    Prabowo mengatakan kondisi Sumatera Utara telah lebih baik dibanding saat pertama kali dirinya berkunjung ke wilayah tersebut pada Senin (1/12).

    Prabowo mengatakan Pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi dari hari ke hari dan dari minggu ke minggu.

    Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk membantu seluruh warga yang terdampak bencana serta menyampaikan apresiasi kepada para petugas dan relawan yang telah bekerja di lokasi selama beberapa hari terakhir.

    “Kita akan membantu semua warga yang mengalami musibah, akan kita bantu karena saudara-saudara adalah bagian dari kami semua. Kita adalah keluargamu, kalian adalah keluarga kami, kami tidak akan tinggalkan kalian sendiri,” ucap Presiden.

    Dalam tayangan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo nampak berkeliling meninjau posko pengungsian yang berada di MAN 1 Langkat.

    Presiden terlihat menyalami dan menyapa para pengungsi. Prabowo juga berinteraksi dengan anak-anak yang berada di pengungsian tersebut. Dirinya sesekali menggendong dan berfoto dengan anak-anak itu.

    Presiden Prabowo juga terlihat meninjau posko layanan kesehatan yang berada di pengungsian.

    Turut mendampingi Presiden dalam kunjungannya tersebut yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirjen Dukcapil kirim tim layanan dokumen ke daerah terdampak bencana

    Dirjen Dukcapil kirim tim layanan dokumen ke daerah terdampak bencana

    Tim langsung memberikan layanan administrasi kependudukan berupa KTP-elektronik, Kartu Keluarga (KK), dan lain-lain kepada masyarakat setempat hingga petang/malam hari

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengirimkan tim ke sejumlah wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), untuk memastikan layanan administrasi kependudukan (adminduk) tetap berjalan.

    “Tim langsung memberikan layanan administrasi kependudukan berupa KTP-elektronik, Kartu Keluarga (KK), dan lain-lain kepada masyarakat setempat hingga petang/malam hari,” kata Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Muhammad Nuh Al-Azhar dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Pengerahan tim lapangan tersebut dilaksanakan sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Tim tersebut dipimpin langsung oleh Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi untuk berangkat menuju kabupaten/kota yang terdampak bencana.

    Untuk wilayah Sumut, personel Ditjen Dukcapil dibagi ke dalam tiga tim yang ditempatkan di tiga daerah terdampak, yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga.

    Setibanya di lokasi, tim langsung membuka layanan adminduk bagi masyarakat yang kehilangan atau membutuhkan dokumen kependudukan akibat bencana.

    Selain memberikan layanan penerbitan dokumen adminduk, Ditjen Dukcapil juga membantu pemulihan konektivitas internet di lapangan dengan memberikan dukungan berupa perangkat Starlink, panel surya, serta power station kepada Dinas Dukcapil di ketiga daerah tersebut. Bantuan ini diberikan untuk memastikan layanan Dukcapil tetap berjalan meskipun infrastruktur komunikasi setempat terdampak bencana.

    Melalui kehadiran tim di lapangan serta dukungan fasilitas yang memadai, Ditjen Dukcapil berharap kebutuhan layanan adminduk masyarakat dapat segera terpenuhi. Dengan demikian, percepatan proses pemulihan sosial dan ekonomi warga di wilayah terdampak bencana juga dapat terlaksana.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakar: Pilkada tertutup tak jamin menghasilkan kepala daerah yang baik

    Pakar: Pilkada tertutup tak jamin menghasilkan kepala daerah yang baik

    Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Bidang Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand) Prof. Asrinaldi memandang pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tertutup atau melalui DPRD tidak menjamin dapat menghasilkan kepala daerah yang baik.

    “Apakah pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan menghasilkan kepala daerah yang lebih baik? Tentu ini juga tidak ada jaminan karena bagaimanapun yang memutuskan pencalonan ini adalah partai politik. Jadi, sangat ditentukan oleh partai politik,” ujar Prof. Asrinaldi saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu.

    Selain itu, dia mengatakan pilkada tertutup berpotensi membuat masyarakat akan merasa jauh dengan kepala daerah yang tidak mereka pilih secara langsung.

    “Tidak ada jaminan bahwa pilihan anggota DPRD akan sama dengan keinginan masyarakat, sehingga keterwakilan yang diperankan anggota DPRD akan melemah,” katanya.

    Walaupun demikian, dia memandang pilkada tertutup tetap memiliki kelebihan, seperti pengurangan signifikan anggaran pelaksanaan pilkada hingga politik uang yang dapat dibatasi

    Adapun dia menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang menilai sistem pilkada secara langsung tidak otomatis menghasilkan kepala daerah yang baik sesuai dengan yang diharapkan publik.

    Sementara itu, Prof. Asrinaldi memandang pernyataan Mendagri tersebut yang merupakan evaluasi sementara Kementerian Dalam Negeri perlu dikaji secara mendalam.

    “Barangkali perlu ada pelaksanaan pilkada asimetris dengan membuat sejumlah kriteria, sehingga tidak perlu diseragamkan pelaksanaan pilkada ini,” katanya.

    Sebelumnya, pada 11 Desember 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya sebagai salah satu dari lima tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa, serta penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025.

    KPK menduga Ardito Wijaya menerima Rp5,75 miliar terkait kasus tersebut, dan memakai Rp5,25 miliar guna melunasi pinjaman bank untuk kebutuhan kampanye selama Pilkada 2024.

    Pada tanggal yang sama, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menanggapi kasus yang melibatkan Ardito Wijaya, dan mengatakan pilkada langsung atau dipilih masyarakat tidak secara otomatis menghasilkan kepala daerah yang baik.

    Mendagri juga mengatakan kasus tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi sistem pilkada langsung yang sudah berjalan hingga saat ini.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Terbitkan SE Pergeseran Anggaran Daerah Bencana di Sumatera

    Mendagri Terbitkan SE Pergeseran Anggaran Daerah Bencana di Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan surat edaran (SE) tentang penggunaan bantuan pemerintah pusat, bantuan keuangan pemda serta pergeseran anggaran dalam APBD daerah bencana yang ditujukan kepada kepala daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    SE Nomor 900.1.1/9772/SJ yang diteken oleh mendagri pada Kamis (11/12/2025) itu memberikan pedoman kepada pemda terdampak bencana dalam menggunakan bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan pemda lainnya. 

    Selain itu, surat tersebut juga mengatur mekanisme pergeseran anggaran dalam APBD untuk percepatan penanganan bencana. SE ini diterbitkan untuk memastikan dukungan anggaran dapat segera digunakan secara tepat, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

    Dalam surat tersebut, mendagri menekankan agar bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun pemda dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga sarana dan prasarana dasar. Surat ini juga memerinci berbagai kebutuhan yang mencakup tiga komponen tersebut.

    “Penampungan dan hunian sementara, seperti tenda, terpal, matras, tali tambang,” tulis mendagri mengenai salah satu sarana dan prasarana dasar yang perlu diperhatikan daerah terdampak bencana dikutip dari keterangan Puspen Kemendagri, Jumat (12/12/2025).

    Lebih lanjut, bagi pemda yang masih menetapkan kondisi tanggap darurat, penggunaan bantuan dapat dianggarkan pada belanja tidak terduga (BTT) melalui pembebanan langsung dengan sejumlah tahapan yang diatur dalam surat.

    Apabila kondisi tanggap darurat telah berakhir, penggunaan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemda lainnya dianggarkan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, sesuai dengan kewenangannya pada program, kegiatan, dan subkegiatan, serta kode rekening belanja berkenaan dengan tahapan yang diatur dalam surat.

  • Mendagri Tito: Karier Politik Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Selesai

    Mendagri Tito: Karier Politik Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Selesai

    Tangerang, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan karier politik Bupati Aceh Selatan Mirwan MS terancam selesai setelah menerima sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan. Sanksi dijatuhkan karena Mirwan bepergian ke luar negeri tanpa izin saat daerahnya diterjang bencana.

    “Selesai. Bagi seorang politisi, kena sanksi seperti itu, karier politiknya pun akan berpengaruh,” kata Tito di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Jumat (12/12/2025).

    Sanksi kepada Mirwan diberikan setelah Inspektorat Jenderal Kemendagri melakukan pemeriksaan dan menemukan pelanggaran berat dilakukan oleh politisi Partai Gerindra itu. 

    Mirwan dianggap melanggar Pasal 76 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur larangan bepergian ke luar negeri tanpa izin tertulis dari mendagri.

    “Mirwan terbukti melakukan pelanggaran karena pergi umrah ketika daerahnya tengah mengalami bencana. Diatur secara spesifik, ancaman sanksinya adalah pemberhentian sementara selama 3 bulan,” jelasnya.

    Keberangkatan Mirwan pada 2 Desember 2025 memicu protes karena dilakukan saat Aceh Selatan menghadapi banjir bandang dan longsor. Mirwan sebelumnya juga mengaku tidak sanggup menangani bencana tersebut. 

    Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem pada 5 Desember 2025 menegaskan tidak pernah memberi izin kepada Mirwan untuk berangkat umrah karena daerahnya sedang dalam status darurat bencana.

    Tito menekankan proses penjatuhan sanksi berlangsung profesional tanpa terpengaruh afiliasi politik. Meski Mirwan berasal dari Partai Gerindra yang sama dengan Presiden Prabowo Subianto, keputusan tetap murni berdasarkan hasil pemeriksaan.

    “Saya tidak peduli partainya, partainya Gerindra juga. Perintah Pak Presiden tidak masalah. Pak Presiden bilang tindak dan laksanakan, ya sudah kita laksanakan,” ujar Tito.

    Surat Keputusan pemberhentian sementara diterbitkan pada 9 Desember 2025. Langkah ini menjadi preseden penting dalam penegakan disiplin kepala daerah saat menghadapi situasi krisis.

    Dengan keluarnya sanksi ini, jabatan Mirwan dinonaktifkan sementara dan menjadi sorotan terkait akuntabilitas pejabat publik dalam menangani kondisi darurat.

  • Mendagri: Damkar dikenal karena integritas dan bekerja tanpa pamrih

    Mendagri: Damkar dikenal karena integritas dan bekerja tanpa pamrih

    Untuk itu, saya minta teman-teman kepala daerah, pimpinan Damkar memberikan perhatian kepada jajaran Damkar, baik personelnya dan kuantitas jumlahnya maupun kualitasnya [untuk] terus ditingkatkan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada para petugas pemadam kebakaran (Damkar) yang mengharumkan nama institusi dengan menjalankan tugas dengan integritas tinggi dan dedikasi tanpa pamrih, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap mereka kian meningkat.

    “Damkar juga dikenal karena bekerja tanpa pamrih, … tidak minta uang gitulah. Nah, itu membuat masyarakat suka,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Menurut Mendagri, capaian tersebut semakin memperteguh citra Damkar sebagai garda terdepan pelayanan publik yang sigap dan responsif.

    Ia menyebut, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Damkar di berbagai daerah rata-rata mencapai 90 persen. Mendagri menjelaskan bahwa tren penilaian positif terhadap Damkar konsisten terjadi di hampir seluruh wilayah. Bahkan beberapa provinsi mencatat tingkat kepuasan hingga 97 persen.

    “Kita lihat indeks rata-rata adalah 90 persen. Artinya 90 persen responden itu suka dengan Damkar. Ini jarang saya mendapatkan survei seperti ini,” ujarnya.

    Mendagri menilai tingginya apresiasi publik tersebut tidak terlepas dari kecepatan dan kesigapan petugas dalam merespons berbagai situasi darurat. Ia menjelaskan bahwa tugas Damkar kini semakin luas, tidak hanya memadamkan kebakaran, tetapi juga melakukan berbagai operasi penyelamatan.

    “Di sini [terlihat] jumlah kasus kebakaran sendiri seperti tahun 2024 itu 20.427, kemudian yang penyelamatan sendiri jauh lebih banyak, 56.423. Jadi, kegiatan penyelamatan jauh lebih banyak,” ungkapnya.

    Sebagai pembina Damkar dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Mendagri menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

    Ia meminta pemerintah daerah (Pemda) memastikan ketersediaan personel yang memadai, meningkatkan kapasitas melalui pelatihan kesigapan, serta memperkuat dukungan terhadap organisasi Damkar agar tetap mampu memberikan layanan yang cepat dan profesional.

    Lagi pula, kata Mendagri, reputasi baik Damkar juga mencerminkan kualitas kinerja Pemda. Karena itu, ia meminta para kepala daerah memberikan perhatian serius terhadap pengembangan kapasitas Damkar, baik dalam hal jumlah personel maupun kualitasnya.

    “Untuk itu, saya minta teman-teman kepala daerah, pimpinan Damkar memberikan perhatian kepada jajaran Damkar, baik personelnya dan kuantitas jumlahnya maupun kualitasnya [untuk] terus ditingkatkan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri percepat pemulihan layanan adminduk di daerah bencana

    Kemendagri percepat pemulihan layanan adminduk di daerah bencana

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan percepatan pemulihan layanan administrasi kependudukan atau adminduk di daerah bencana agar masyarakat terdampak tetap memperoleh kepastian identitas penduduk.

    Dalam keterangan resmi yang diperoleh di Jakarta, Jumat, disebutkan kebijakan tersebut diterbitkan menyusul bencana banjir dan tanah longsor yang mengakibatkan terhentinya sebagian layanan serta rusaknya sarana dan dokumen kependudukan warga.

    Mendagri kemudian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.8.1.7/9761/SJ tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Dokumen Lainnya pada Daerah Terdampak Bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Surat edaran yang bersifat segera tersebut ditujukan kepada gubernur serta bupati/wali kota di seluruh Indonesia.

    “Serta perlindungan administrasi negara bagi penduduk yang terdampak,” kata Mendagri dalam surat edaran tersebut.

    Mendagri meminta Gubernur Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk segera mengarahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) provinsi agar melakukan pemetaan kondisi layanan adminduk di kabupaten/kota terdampak, mendata sarana dan prasarana yang rusak, serta mengajukan kebutuhan sarana pendukung, seperti blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), guna mengganti dokumen kependudukan yang hilang atau rusak.

    Gubernur juga diminta melaporkan perkembangan pelayanan darurat secara berkala kepada Mendagri melalui Direktur Jenderal Dukcapil.

    Sementara itu, bupati/wali kota di daerah terdampak diminta memastikan Dinas Dukcapil bergerak cepat menerbitkan dokumen kependudukan prioritas, antara lain Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan secara menyeluruh tanpa permohonan dan diserahkan melalui RT/desa/lurah, KTP-el yang diterbitkan berdasarkan permohonan, serta Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang diterbitkan sesuai permohonan dengan persyaratan yang berlaku.

    “Pelayanan penerbitan kembali dokumen kependudukan dilaksanakan dengan prosedur sederhana, cepat, dan tanpa pungutan biaya dalam bentuk apa pun, serta tidak mensyaratkan dokumen pendukung yang hilang, rusak, atau tidak dapat disertakan akibat bencana,” kata Mendagri.

    Di samping itu, Mendagri menginstruksikan gubernur serta bupati/wali kota se-Indonesia untuk menggerakkan Dinas Dukcapil di daerah yang tidak terdampak agar membantu daerah terdampak melalui dukungan tenaga, fasilitas, dan pendampingan teknis.

    Para kepala daerah juga diminta berkoordinasi dengan instansi terkait guna mempercepat pengurusan dokumen masyarakat lainnya yang hilang atau rusak, seperti surat kelengkapan kendaraan bermotor, sertifikat tanah, hingga ijazah sekolah atau perguruan tinggi, sehingga seluruh proses dapat diselesaikan secara cepat, mudah, dan tanpa biaya.

    Mendagri menegaskan bahwa tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun dalam layanan adminduk, apalagi dalam kondisi darurat bencana. Langkah ini penting sebagai bentuk pelindungan negara kepada warga yang tengah menghadapi masa sulit.

    Adapun SE tersebut ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.