Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • BPS Mau Bikin Indikator Situasi Ekonomi per Bulan, Beda dengan Data PDB

    BPS Mau Bikin Indikator Situasi Ekonomi per Bulan, Beda dengan Data PDB

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) sedang mengembangkan indikator proxy untuk melihat situasi dan kondisi perekonomian secara komprehensif dalam periode setiap satu bulan sekali. 

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyansanti menjelaskan bahwa indikator proxy yang sedang dikembangkan lembaganya itu disusun dari berbagai indikator perekonomian yang telah diperoleh sebelumnya seperti di antaranya inflasi, neraca dagang, hingga jumlah wisatawan nusantara maupun mancanegara. 

    Amalia juga menyebut pihaknya juga akan menambahkan sejumlah data indikator yang akan menggambarkan perekonomian setiap bulannya, tetapi enggan diperinci lebih lanjut. 

    “Jadi, BPS mengembangkan indikator proxy, yang berbasis kepada indikator bulanan yang diperoleh oleh BPS. Itu kayak kami mengeluarkan indeks perkembangan harga saja, karena kan inflasi setiap bulan, setiap minggunya kami mengeluarkan indeks perkembangan harga,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (3/11/2025). 

    Namun demikian, Amalia memastikan bahwa indikator proxy yang nantinya menggambarkan kinerja perekonomian setiap bulannya itu, bukan terkait dengan data PDB atau pertumbuhan ekonomi. 

    Dia menyebut pertumbuhan ekonomi akan tetap dirilis setiap tiga bulan sekali atau secara kuartalan.

    “Ini bukan [data] pertumbuhan ekonomi. Saya tidak akan rilis pertumbuhan ekonomi tiap bulan, enggak bisa itu,” ujar perempuan yang pernah menjabat Deputi Kementerian PPN/Bappenas itu.

    Indikator proxy itu, lanjut Amalia, juga akan menyertakan data-data dari pemerintah. Misalnya, data penerimaan maupun belanja pemerintah pusat (APBN) atau daerah (APBD).

    Saat ditanya apabila indikator proxy yang dimaksud olehnya itu akan dirilis ke publik, Amalia menyebut pihaknya belum memiliki keputusan. Proses penyusunan indikator-indikator itu juga masih berlangsung. 

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sempat menyinggung telah meminta BPS mencari rumus untuk menghitung pertumbuhan ekonomi setiap bulannya. Tito menyebut telah berkomunikasi dengan Amalia.

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah meminta BPS mencarikan rumus penghitungan kondisi inflasi setiap pekan. Data itu kini sudah dibahas oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setiap minggunya. 

    “Nah, ini pertumbuhan ekonomi per triwulan, saya minta ada indikator yang silakan Ibu [Kepala BPS] cari rumusnya, bisa paham sebulan sekali. Jadi kami sudah keluar sekarang rumusnya per sebulan sekali, kami akan bisa petakan,” terang Tito pada acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia X Indonesia Fintech Summit Indonesia (FEKDI X IFSE) 2025, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

    Dengan adanya data tersebut, mantan Kapolri itu menyebut kini capaian pertumbuhan ekonomi bisa disampaikan ke setiap daerah. Dia mendorong agar seluruh pemerintah daerah (pemda) diajak untuk membahas data tersebut.

    “Jadi, kami bisa tahu pertumbuhan daerah yang tinggi, yang minus. Yang minus kami genjot,” terang Tito yang menjabat Mendagri sejak 2019 itu.

  • Mendagri Raih Penghargaan CNN Indonesia Awards 2025

    Mendagri Raih Penghargaan CNN Indonesia Awards 2025

    Mendagri Raih Penghargaan CNN Indonesia Awards 2025
    Penulis
    KOMPAS.com
    — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meraih penghargaan Outstanding in Governance and Regional Equity dalam ajang bergengsi CNN Indonesia Awards 2025 yang digelar di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pendiri CT Corp, Chairul Tanjung, sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan Tito dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
    Sebagai Mendagri, Tito dinilai berhasil memastikan kebijakan nasional dan daerah berjalan selaras, transparan, serta berdampak nyata bagi masyarakat.
    Melalui penguatan kapasitas aparatur, peningkatan kualitas layanan publik, dan dorongan terhadap inovasi daerah, Tito Karnavian menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berkeadilan.
    Kiprahnya sejalan dengan visi Asta Cita pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan hingga ke pelosok negeri.
    Ajang CNN Indonesia Awards merupakan bentuk apresiasi bagi individu, institusi, dan pemimpin yang memberi kontribusi besar dalam memajukan Indonesia, serta menjadi inspirasi bagi pihak lain.
    Acara tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
    Kapasitas Tito Karnavian dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah telah mendapat pengakuan dari berbagai pemerintah daerah.
    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng Gede Suyasa menyebut, Mendagri sangat intens dalam membina dan memberikan arahan kepada daerah.
    Ia mencontohkan, koordinasi rutin setiap Senin terkait pengendalian inflasi, yang menjadi bukti nyata perhatian Mendagri terhadap daerah.
    Hal senada disampaikan Sekda Kabupaten Banggai Ramli Tongko yang menilai Mendagri aktif menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga pusat.
    “Melalui rapat koordinasi nasional yang menghadirkan Sekretariat Kabinet dan Kepala Bappeda se-Indonesia, daerah dapat langsung berdialog dan berbagi pengalaman dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan,” kata dia dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (1/11/2025).
    Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Kota Sabang Harun Kurniawan turut mengungkapkan apresiasinya atas perhatian Mendagri terhadap daerah, khususnya dalam menghadapi dampak pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).
    Menurutnya, Kemendagri di bawah kepemimpinan Tito Karnavian kerap memberikan solusi dan terobosan untuk membantu daerah tetap stabil dan produktif.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perjalanan Dinas-Rapat Kebanyakan, Anggaran Dipangkas!

    Perjalanan Dinas-Rapat Kebanyakan, Anggaran Dipangkas!

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan para pemimpin daerah untuk lebih efisien dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Imbauan ini disampaikan seiring adanya pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD).

    Untuk diketahui, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, alokasi belanja pemerintah pusat untuk TKD tercatat hanya Rp 650 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan hingga 29,34% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 919,9 triliun.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan dengan adanya pemangkasan TKD ini, setiap pemerintah daerah harus lebih efisien dalam mengelola APBD. Sebab, pada akhirnya transfer dana dari pemerintah pusat hanya bagian dari anggaran dana masing-masing pemerintah daerah (Pemda).

    “Saya sampaikan daerah-daerah jangan melihat angka, misalnya selama ini dapat 100 terus menjadi 60 langsung bilang kurang. Jangan melihat template yang lama dengan keadaan baru, menggunakan template yang lama pasti dianggap kurang,” kata Tito dalam acara Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) dan IFSE 2025, di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat kemarin.

    Alih-alih melihat besaran dana yang mereka terima berkurang, Tito menyarankan kepada semua Pemda untuk melihat bagaimana agar mereka bisa menggunakan dana yang tersedia dengan maksimal. Salah satunya dengan mengurangi belanja birokrasi yang menurutnya sering kali terlalu besar atau berlebihan.

    “Yang harus dilakukan adalah melakukan exercise, yaitu efisiensi belanja. Kan komponennya APBD, belanjanya harus di efisiensikan terutama yang di belanja untuk pegawai. Kalau gaji tidak, tapi belanja untuk birokrasinya itu harus disederhanakan,” ucapnya.

    Lebih lanjut, ia juga menyarankan seluruh kepala daerah untuk fokus menggunakan anggaran pada program ke masyarakat masing-masing. Daripada dana itu habis hanya untuk rapat atau perjalanan dinas yang tidak efektif, mendesak atau penting.

    “Ini saja untuk menyisir belanja, pasti banyak yang bilang kurang, kurang, kurang, kurang. Tapi begitu kita pelototin, ternyata perjalanan dinasnya terlalu banyak, rapatnya terlalu banyak, pemeliharaan-perawatan terlalu banyak. Nah ini teman-teman daerah tolong jangan berpikir yang lama digunakan situasi baru,” jelas Tito.

    Dengan langkah-langkah ini, Tito percaya anggaran Pemda cukup untuk menggenjot pembangunan di masing-masing daerah, meski transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan. Apalagi mengingat ini bukan pertama kalinya bagi pemerintah pusat mengurangi TKD.

    “Untuk perencanaan tahun 2026, selain efisiensi belanja jangan gunakan template lama. Ada daerah-daerah yang sukses melakukan itu, Kabupaten Lahat misalnya. Dia bisa menghemat Rp 425 miliar dari belanja birokrasi dan ternyata bisa,” tegas Tito.

    “Kita juga pernah ngalamin dua kali paling tidak, pada waktu jaman COVID semua daerah semua pendapatan negara berkurang. Semua dirasionalisasi bahasa kerennya, bahasa lapangannya dipotong. Tapi kita bisa survive,” pungkasnya.

    (igo/fdl)

  • Mendagri: BPS Punya Rumus Baru, Ekonomi Daerah Siap Rilis Bulanan

    Mendagri: BPS Punya Rumus Baru, Ekonomi Daerah Siap Rilis Bulanan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut Badan Pusat Statistik (BPS) telah menemukan rumus untuk menghitung pertumbuhan ekonomi daerah setiap sebulan sekali. 

    Sebagaimana diketahui, BPS merilis data pertumbuhan ekonomi setiap tiga bulan atau kuartalan secara nasional. Data itu diumumkan dua bulan setelah akhir masing-masing kuartal, yang di antaranya meliputi data PDB per daerah. 

    Tito menyebut telah berkomunikasi dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah meminta BPS mencarikan rumus penghitungan kondisi inflasi setiap minggu. Data itu kini sudah dibahas oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setiap minggunya. 

    “Nah ini pertumbuhan ekonomi per triwulan, saya minta ada indikator yang silakan Ibu [Kepala BPS] cari rumusnya, bisa paham sebulan sekali. Jadi kami sudah keluar sekarang rumusnya per sebulan sekali, kami akan bisa petakan,” terang Tito pada acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia X Indonesia Fintech Summit Indonesia (FEKDI X IFSE) 2025, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

    Dengan adanya data tersebut, mantan Kapolri itu menyebut kini capaian pertumbuhan ekonomi bisa disampaikan ke setiap daerah. Dia mendorong agar seluruh pemerintah daerah (pemda) diajak untuk membahas data tersebut. 

    “Jadi kami bisa tahu pertumbuhan daerah yang tinggi, yang minus. Yang minus kami genjot,” terang Tito yang menjabat Mendagri sejak 2019 itu.

    Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihimpun Kemendagri, daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada kuartal II/2025 adalah Maluku Utara yakni mencapai 32% (yoy). Hanya Maluku Utara yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi dua digit.

    Kemudian, daerah-daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi selanjutnya meliputi Sulawesi Tengah (7,95%), Kepulauan Riau (7,14%), Bali (5,95%), Sulawesi Tenggara (5,89%), Sulawesi Utara (5,64%), Kalimantan Barat (5,59%), DI Yogyakarta (5,49%) dan NTT (5,44%). 

  • Sukses Selaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah, Tito Karnavian Raih Penghargaan Governance and Regional Equity 2025

    Sukses Selaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah, Tito Karnavian Raih Penghargaan Governance and Regional Equity 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meraih penghargaan Outstanding in Governance and Regional Equity dalam ajang bergengsi CNN Indonesia Awards 2025 yang digelar di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10).

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pendiri CT Corp, Chairul Tanjung, sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan Tito dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Sebagai Menteri Dalam Negeri, Tito dinilai berhasil memastikan kebijakan nasional dan daerah berjalan selaras, transparan, serta berdampak nyata bagi masyarakat.

    Melalui penguatan kapasitas aparatur, peningkatan kualitas layanan publik, dan dorongan terhadap inovasi daerah, Tito Karnavian menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berkeadilan.

    Kiprahnya sejalan dengan visi Asta Cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan hingga ke pelosok negeri.

    Ajang CNN Indonesia Awards merupakan bentuk apresiasi bagi individu, institusi, dan pemimpin yang memberi kontribusi besar dalam memajukan Indonesia, serta menjadi inspirasi bagi pihak lain.

    Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Kapasitas Tito Karnavian dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah telah mendapat pengakuan dari berbagai pemerintah daerah.

  • Beda KDM-Purbaya Soal Dana Pemda Ngendap, Tito Ungkap Akar Masalahnya

    Beda KDM-Purbaya Soal Dana Pemda Ngendap, Tito Ungkap Akar Masalahnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Polemik data dana mengendap pemerintah daerah atau pemda yang tercatat di Bank Indonesia (BI) dengan yang tersimpan di kas masing-masing daerah akhirnya menemukan titik terang, setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan sumber masalahnya.

    Masalah yang sempat membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi BI hingga BPK itu ternyata bermuara dari salahnya Bank Pemerintah Daerah (BPD) dalam melakukan input data kas hingga masalah selisih waktu pencatatan.

    “Bank daerahnya meng-inputnya salah,” kata Tito di Jakarta International Convention Center, Jumat (31/10/2025).

    Khusus untuk perbedaan waktu pencatatan, Tito mengatakan, itu memang sebagaimana yang terjadi di kas mengendap Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Saat dicatat oleh perbankan, periode waktunya untuk tahun berjalan hingga terekam senilai Rp 4,1 triliun akhir September 2025 sebagaimana catatan di BI, plus adanya data BLUD.

    Namun, kata Tito, saat dilakukan pengecekan langsung ke kas per akhir kuartal III-2025, dananya sudah berkurang sesuai catatan Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa KDM itu yang senilai Rp 2,38 triliun.

    “Jadi otomatis beda karena waktunya berbeda, uangnya sudah terbelanjakan sebagian. Sama dengan dari Bapak Menkeu menyampaikan Rp 2,3 triliun dari informasi dari BI, bank sentral. Itu timingnya Agustus, September. Sementara yang di data yang di Kemendagri Rp 2,15 triliun karena Rp 18 triliun sudah terpakai oleh daerah-daerah ini,” ucap Tito.

    Adapun untuk data BPD yang salah input, Tito katakan terjadi untuk daerah Pemkot Banjarbaru oleh Bank Kalsel. BPD itu ia sebut memasukkan data kas Pemkot Banjarbaru Rp 5,16 triliun. Padahal, kapasitas fiskalnya hanya sekitar Rp 1,6 triliun.

    “Rupanya peng-inputnya yaitu BPD Bank Kalsel, meng-input Rp 5,1 triliun itu simpanannya provinsi, dimasukkan sebagai simpanannya, dilaporkan sebagai simpanannya Kota Banjarbaru. Otomatis di BI tercatat punya Kota Banjarbaru,” paparnya.

    Kasus serupa terjadi untuk Pemkab Kepulauan Talaud yang tercatat memiliki dana menganggur di perbankan senilai Rp 2,6 triliun. Setelah ia cek, kapasitas APBD nya hanya senilai Rp 800 miliar sehingga ada selisih besar dengan yang tercatat di bank.

    Dari hasil pengecekan ini, ternyata pihak BPD Bank Kalteng kata dia salah memasukkan kode daerah Pemkab Kepulauan Talaud dengan Pemkab Barito Utara ke sistem Bank Indonesia (BI).

    “Ini salah input, jadi yang punya uang Rp 2,6 triliun itulah Kabupaten Barito Utara. Itu daerah yang kaya dengan batu bara dan lain-lain. Nah dimasukkan datanya, kodenya, rekeningnya Talaud. Sehingga terbaca punya Talaud, Selawusi Utara, Rp 2,6 triliun,” ucap Tito.

    Tito mengaku juga sudah mengonfirmasi hal ini ke Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Kata dia, saldo kas pemkab itu malah hanya tersisa Rp 62 miliar.

    “Waktu saya ke Manado, lucu juga bupatinya. Ketika saya tanya Pak Bupati, itu betul punya Rp 2,6 triliun? meskipun saya tahu, kami sudah ngecek duluan, sisanya Rp 62 miliar, dia bukan menyalahkan, malah bilang tolonglah bapak, kalau bisa Rp 2,6 triliun itu bisa masuk ke kami, bisa jadi kami punya uang kami beneran, jadi salah input,” tegas Tito.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79 telah menegaskan pentingnya akurasi data dalam pengelolaan uang. Ia mengakui, permasalahan data memang telah membuat banyak pemda protes ketika ditunjukkan data tentang dana mengendap.

    “Data adalah hal yang paling penting. Ketika saya atau Kementerian Keuangan bicara tentang dana di daerah banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kementerian Keuangan dengan data yang tidak akurat,” tegasnya.

    “Tapi, kita selalu berpegang kepada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali. Pak Askolani (Dirjen Perimbangan Keuangan) ini yang menjalankan hal itu sehingga kredibilitas kita bisa dijaga,” papar Purbaya.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mendagri Yakin Kopdeskel Merah Putih Bisa Basmi Tengkulak dan Kurangi Pengangguran

    Mendagri Yakin Kopdeskel Merah Putih Bisa Basmi Tengkulak dan Kurangi Pengangguran

    Mendagri Yakin Kopdeskel Merah Putih Bisa Basmi Tengkulak dan Kurangi Pengangguran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian meyakini program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih bisa membasmi tengkulak dan mengurangi angka pengangguran.
    Dalam rapat pendataan aset pemerintah daerah untuk mendukung program Kopdeskel Merah Putih, Tito menyinggung tugas kepala daerah salah satunya adalah menurunkan kemiskinan.
    “Adanya Koperasi Merah Putih yang berbasis desa, langsung atau tidak langsung pasti akan mengurangi kemiskinan,” kata Tito dalam rapat yang digelar secara hybrid, Jumat (31/10/2025).
    Tito meyakini, indeks pembangunan manusia daerah yang memiliki Kopdeskel Merah Putih akan membaik, karena ekonomi bergerak di tiap-tiap desa.
    “Mengurangi juga angka pengangguran karena koperasi ini pasti akan menarik pekerja,” ucapnya.
    Program ini juga dipercaya Tito akan menurunkan gini ratio terkait dengan masyarakat kaya dan miskin juga semakin kecil dan mempersempit jarak di antara mereka.
    “Inflasi juga akan bisa tertangani karena intervensi pemerintah bisa masuk ke, selain bisa menyerap dari para petani produsen, nelayan juga bisa (mendapatkan) intervensi dari Badan Pangan, Bulog langsung bisa tersalurkan ke koperasi yang ada di desa-desa sehingga inflasi juga akan bisa dikendalikan,” imbuhnya.
    Tito juga mengatakan, selain hal positif di atas, program Koperasi Merah Putih ini juga dinilai bisa memberikan dampak positif terkait dengan tengkulak dan rentenir.
    “Saya kira masih banyak hal-hal lain yang positif termasuk mengurangi, menekan tengkulak rentenir ketahanan pangan di daerah-daerah karena desanya masih-masih sudah kuat semua sembadanya,” tuturnya.
    Sebab itu, dia meminta agar seluruh kepala daerah di Indonesia mendukung program yang langsung dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Minta Pemda Percepat Pendataan Aset Lahan Pemerintah

    Mendagri Minta Pemda Percepat Pendataan Aset Lahan Pemerintah

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mendukung percepatan pendataan aset lahan milik pemerintah. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, seperti gerai dan pergudangan.

    Ia menegaskan Kopdeskel merupakan program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, sehingga harus didukung oleh pemerintah pusat maupun daerah.

    “Itu sudah masuk visi-misi Beliau (Presiden) dan termasuk salah satu program strategis Quick Win Beliau,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (31/10/2025).

    Hal tersebut dikatakannya saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pendataan Lahan untuk Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Kopdeskel Merah Putih yang berlangsung secara virtual dari Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri, Jumat (31/10) hari ini.

    Untuk mempercepat proses tersebut, Tito menekankan pentingnya dukungan dan langkah konkret dari para kepala daerah. Ia meminta para gubernur, bupati, dan wali kota menjadikan pendataan lahan ini sebagai prioritas daerah.

    “Tolong diberikan arahan, baik rekan-rekan gubernur, terutama bupati dan wali kota, karena bupati dan wali kota adalah pejabat pembina kepegawaian kepala desa dan perangkatnya,” ujarnya.

    Tito juga menekankan agar Pemda memperhatikan empat kriteria utama lahan yang layak digunakan untuk pembangunan Kopdeskel Merah Putih. Kriteria tersebut mencakup status hukum lahan yang jelas; luas minimal 1.000 meter persegi; lokasi strategis dan mudah diakses masyarakat; serta kondisi tanah siap dibangun dan tidak berada di wilayah rawan bencana.

    “Nanti kita akan melakukan evaluasi seminggu sekali. Seminggu sekali, khusus kita membacakan nanti daerah-daerah mana saja yang sudah ada progres, mana yang tidak,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Tito optimistis sinergi antara pemerintah pusat, TNI, Pemda, termasuk pemerintah desa akan mempercepat pendataan lahan pemerintah untuk Kopdeskel Merah Putih. Ia menekankan pentingnya keberadaan Kopdeskel Merah Putih bagi penguatan pembangunan daerah, termasuk pertumbuhan ekonomi.

    “Mohon dengan segala hormat, rekan-rekan kepala daerah, kita bergerak. Tapi ya enggak semua datang dengan seketika, semua harus melalui proses,” jelasnya.

    Sebagai informasi, rapat tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kasan; Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi; Wakil Panglima TNI Jenderal TNI, Tandyo Budi; Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Mota; serta pejabat terkait lainnya. Turut bergabung secara virtual para kepala daerah, perangkat daerah, camat, dan jajaran pemerintah daerah lainnya.

    (akd/ega)

  • Pacu Penyiapan Lahan dan Bangunan Kopdeskel Merah Putih, Mendagri Bentuk Satgas Khusus

    Pacu Penyiapan Lahan dan Bangunan Kopdeskel Merah Putih, Mendagri Bentuk Satgas Khusus

    Pacu Penyiapan Lahan dan Bangunan Kopdeskel Merah Putih, Mendagri Bentuk Satgas Khusus
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terus memacu pemerintah daerah (pemda) untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.
    Ia meminta pemda memastikan percepatan penyiapan lahan dan bangunan sebagai bagian dari langkah teknis dalam menyukseskan program strategis tersebut.
    Pernyataan itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Internal Percepatan Penyiapan Lahan dan Bangunan Kopdeskel Merah Putih di Ruang Rapat Mendagri, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (30/10/2025).
    Rapat tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, serta sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kemendagri.
    Tito menjelaskan bahwa pihaknya akan membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk memastikan percepatan pembangunan Kopdeskel Merah Putih, termasuk memonitor kesiapan lahan dan bangunan.
    Satgas tersebut akan dipimpin oleh Bima Arya bersama Wiyagus, serta didukung pejabat tinggi Kemendagri yang akan memantau progres operasional Kopdeskel di seluruh daerah.
    “Bahwa ini (Kopdeskel Merah Putih) adalah perintah Bapak Presiden (Prabowo Subianto), program strategis nasional (yang harus didukung oleh pemda),” ujar Tito dalam keterangan resminya, Kamis.
    Ia menyampaikan bahwa pada tahap awal, Kemendagri akan menggelar rapat teknis bersama pemda untuk memastikan perkembangan di setiap wilayah.
    Selain itu, Tito juga menugaskan Satgas untuk melaporkan capaian daerah kepadanya secara rutin.
    Dengan adanya Satgas, setiap capaian, hambatan, dan tantangan di daerah akan terpantau lebih tepat dan komprehensif.
    Data tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan solusi untuk mempercepat operasionalisasi Kopdeskel Merah Putih.
    “(Kita) melihat progresnya saja. Progresnya sudah sampai belum, kabupaten/kota yang kira-kira progresnya lamban (dapat) didatangi (ditinjau oleh Satgas),” ucap Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Respons Mulai Dedi Mulyadi hingga DPR soal Dana Daerah Mengendap Rp 234 T di Bank

    4 Respons Mulai Dedi Mulyadi hingga DPR soal Dana Daerah Mengendap Rp 234 T di Bank

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi Kantor Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia guna mengonfirmasi sumber data terkait dana Rp4,1 triliun APBD Pemprov Jabar yang dinyatakan mengendap sebagai deposito.

    Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya harus menelusuri kebenaran data yang dimiliki kementerian dan bank sentral karena data tersebut menjadi polemik.

    “Hari ini saya (memang) sudah jadwalkan ke Kemendagri, setelah dari sana ke Bank Indonesia,” kata Dedi dikutip dari Antara, Rabu 22 Oktober 2025.

    Secara internal, kata Dedi, pihaknya sudah memastikan kejelasan sumber data tersebut dengan memanggil seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terkait pengelolaan keuangan.

    “Para pejabat sudah saya panggil. Saya kumpulkan untuk bertanya sekali lagi, mereka itu berkata jujur, data, dan fakta, atau berbohong,” katanya.

    Menurutnya, dari data yang diterima pada periode 15 Oktober 2025, tidak ada simpanan Pemprov Jabar mencapai Rp4,1 triliun seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    “Itu tidak ada,” katanya.

    Karena itu, Dedi Mulyadi akan mendatangi Kemendagri untuk mencocokkan data yang dimiliki Pemprov Jabar. Langkah selanjutnya, ia akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menelusuri data yang menandai polemik tersebut.

    “Hari ini saya juga akan bertemu dengan pimpinan Bank Indonesia untuk menanyakan sumber data tersebut,” ujarnya.

    Dedi menegaskan seluruh rangkaian verifikasi data tersebut akan dilakukan secara transparan sehingga publik dapat mengetahui informasi yang sesuai fakta.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi menampik pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait 15 daerah yang menyimpan dana (bukan) di bank (pembangunan daerahnya), termasuk Jawa Barat, dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian, Senin 20 Oktober 2025.

    Pemprov Jawa Barat disebut Purbaya menyimpan deposito sebesar Rp4,17 triliun. Selain Jawa Barat, Purbaya juga menyebut Pemerintah Provinsi Jakarta menyimpan deposito Rp14,68 triliun dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rp6,8 triliun.

    Purbaya menjelaskan data tersebut dari Bank Indonesia yang mengungkap dana yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp 233 triliun, meliputi simpanan pemerintah kabupaten sebesar Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi Rp60,2 triliun, dan simpanan pemerintah kota Rp 39,5 triliun.