Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Bulog Gandeng Tentara Serap Gabah, Kodim Bakal Dilibatkan

    Bulog Gandeng Tentara Serap Gabah, Kodim Bakal Dilibatkan

    Jakarta –

    Perum Bulog ditargetkan menyerap gabah hingga 2 juta ton sepanjang musim panen pada Februari, Maret, hingga April. Pemerintah juga menekankan Bulog agar menyerap gabah sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14 Tahun 2025, sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg).

    Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah untuk mengoptimalkan penyerapan gabah petani. Ia juga mengaku telah menjalin dengan sejumlah pihak di wilayah, termasuk juga TNI.

    “Dalam penyerapan ini kan kita sudah ada Pimwil (Bulog), Pimpinan di Wilayah itu. Kemudian kita sekarang juga bekerja sama dengan di wilayah. Ada di Kodim. Kemudian dengan Distan, dengan Penyuluh,” kata Novi kepada wartawan di Gedung Graha Mandiri, Kamis (13/2/2025).

    Novi juga mengatakan, pihaknya telah menyiapkan gudang-gudang di wilayah untuk menyimpan gabah petani. Bahkan, tak menutup kemungkinan menjadikan Kodim sebagai gudang cadangan untuk menyimpan gabah.

    “Gudang yang ada kita siapkan. Ada di wilayah, ada di, kita sudah inventaris. Sewa. Ya kan? Ada yang dari Kodim. Ya kan? Jadi bisa kita gunakan. Itu cadangan beras negara kok,” ungkapnya.

    Novi menjelaskan TNI juga berperan dalam penyerapan gabah petani, dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) akan ikut mengawasi kegiatan panen, pasca-panen, hingga melakukan sosialisasi.

    Ia menambahkan, Babinsa di daerah-daerah juga bertugas untuk mengamankan harga gabah petani tetap di harga Rp 6.500.

    “Itu kan TNI itu sampai ke bawah itu ada Babinsa, desa-desa itu. Itu mengamankan. Mulai dari pasca panen, kemudian sosialisasi. Ya gitu ya. Itu kan memang ada tugasnya Babinsa. Babinsa kan, Bintara Pembina Desa. Gitu ya. Yang ada dari situ kan juga kan ada peran untuk memudahkan apa namanya, pendataan,” terang Novi.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas)mengatakan pengawasan akan dilakukan hingga ke tingkat daerah. Dalam hal ini, ia mengatakan pengawasan serapan gabah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Zulhas juga meminta Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk turut mengawasi penyerapan seminggu sekali.

    “Jadi selama tiga bulan ini bupati akan minta rapat dengan camat dan kades setiap minggu, seperti Pak Mendagri (Tito Karnavian) rapat mengenai inflasi setiap minggu, selama dua setengah tahun, gak ada yang kuat cuma beli yang kuat,” ungkapnya usai rakortas realisasi dan peningkatan penyerapan gabah dan beras di kantornya, Graha Mandiri, Kamis (13/2/2025).

    “Ini ditularkan ilmunya kepada bupati agar bupati rapat dengan camat dan kades, memonitor panen raya sampai April ini, setiap minggu rapat memandori apa yang akan dikerjakan atau ada masalah apapun termasuk harga gabah dan sebagainya,” tutupnya.

    Ia juga melibatkan aparat kepolisian dalam memastikan penyerapan gabah petani sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ia mengaku sempat mendengar kabar adanya pihak penggilingan yang melakukan penyerapan di bawah Rp 6.500 di Sulawesi Selatan (Sumsel).

    Ia pun mengingatkan, pihak yang menyerap di bawah HPP akan dipanggil dan diperiksa oleh pihak Kepolisian Resor (Polres) setempat. “Saya dengar di Sumsel masih di bawah itu, ya saya minta jangan main-main, ya kalau enggak, nanti bisa dipanggil sama Polres tuh,” tutupnya.

    (hns/hns)

  • Gubernur Aceh Minta Sistem Barcode Beli Pertalite Dihapus: Tidak Bermanfaat! – Page 3

    Gubernur Aceh Minta Sistem Barcode Beli Pertalite Dihapus: Tidak Bermanfaat! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, berencana menghapus sistem barcode (QR code) dalam pengisian BBM subsidi seperti Pertalite di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Aceh.

    Kebijakan ini menjadi salah satu agenda utama pemerintahannya.

    “Tugas kita hari ini adalah memastikan bahwa tidak ada lagi sistem barcode di setiap SPBU di Aceh,” ujar Mualem dikutip dari Antara, Kamis (13/2/2025).

    Pernyataan ini disampaikan dalam pidato pertamanya usai resmi dilantik sebagai Gubernur Aceh oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam sidang paripurna istimewa DPR Aceh di Banda Aceh.

    Aceh Sebagai Daerah Penerapan Barcode BBM

    Sebagai informasi, Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang telah menerapkan kebijakan barcode untuk pengisian BBM bersubsidi sejak 2022, sesuai dengan kebijakan dari Pertamina. Sistem ini bertujuan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran.

    Namun, Mualem menilai kebijakan ini tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai gubernur, prioritas utama adalah meningkatkan kesejahteraan serta kenyamanan warga Aceh.

    Bakal Hapus Sistem Barcode

    Sebagai langkah awal, ia berencana menghapus sistem barcode agar masyarakat dapat membeli BBM secara langsung tanpa harus melalui proses pemindaian QR code.

    “Saya tegaskan, siapa pun yang ingin mengisi BBM bisa langsung melakukannya tanpa hambatan barcode. Masyarakat tidak perlu khawatir lagi soal aturan ini,” kata Mualem.

    Menurutnya, penerapan barcode dalam pengisian BBM justru memicu ketidakpuasan masyarakat Aceh dan menimbulkan potensi konflik di lapangan. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk segera menghapus regulasi tersebut.

    “Saya sudah melihat langsung di lapangan dan menilai bahwa kebijakan barcode ini tidak memiliki manfaat nyata. Bahkan, ada warga yang kesal sampai berniat membakar SPBU karena merasa kesulitan dengan sistem ini,” ungkapnya.

     

  • Politik kemarin, Prabowo sambut Erdogan sampai rapat efisiensi

    Politik kemarin, Prabowo sambut Erdogan sampai rapat efisiensi

    “Perkenankan pimpinan menyampaikan agenda rapat; yang pertama, penjelasan mitra kerja terkait langkah-langkah efisiensi anggaran kementerian/lembaga tahun anggaran 2025 sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia; lalu ada pendalaman,”

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa peristiwa politik kemarin (12/2) menjadi sorotan, di antaranya pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Bogor, Jawa Barat, sampai dengan rangkaian rapat di DPR RI membahas efisiensi anggaran.

    Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

    1. Prabowo terima kunjungan kenegaraan Presiden Turki di Istana Bogor

    Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan RI, Bogor, Jawa Barat, Rabu.

    Presiden Erdogan dan rombongan tiba di Istana Bogor sekitar pukul 11.25 WIB.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Komisi III rapat dengan seluruh mitra kerja bahas efisiensi anggaran

    Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan seluruh mitra kerja terkait dalam rangka meminta penjelasan terkait efisiensi anggaran oleh kementerian/lembaga tahun anggaran 2025, sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    “Perkenankan pimpinan menyampaikan agenda rapat; yang pertama, penjelasan mitra kerja terkait langkah-langkah efisiensi anggaran kementerian/lembaga tahun anggaran 2025 sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia; lalu ada pendalaman,” kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Mendagri resmi lantik Muzakir Manaf – Fadhlullah

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik Muzakir Manaf – Fadhlullah (Mualem-Dek Fadh) menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030.

    Prosesi pelantikan berlangsung di dalam sidang paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan disaksikan oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh, di Banda Aceh, Rabu.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. KemenPANRB targetkan PP gaji ke-13 dan ke-14 terbit sebelum Ramadhan

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menargetkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur gaji ke-13 dan ke-14 aparatur sipil negara (ASN) dapat terbit sebelum Ramadhan atau bulan puasa.

    “Ya mudah-mudahan nanti sebelum bulan puasa sudah keluar PP-nya,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini saat ditemui para jurnalis usai menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Istana: Tidak benar anggaran BMKG dipangkas 50 persen

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah bahwa anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tahun ini terkena efisiensi 50 persen sebagaimana informasi yang beredar hingga dikhawatirkan menurunkan akurasi alat info cuaca dan deteksi gempa.

    Pernyataan Hasan tersebut merespons soal dampak efisiensi anggaran pada BMKG sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bukti pusat hargai kekhusususan Aceh

    Bukti pusat hargai kekhusususan Aceh

    Sumber foto: Hamdani/elshinta.com.

    Pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur lebih cepat, Haji Uma: Bukti pusat hargai kekhusususan Aceh
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 17:07 WIB

    Elshinta.com – Pasangan Muzakir Manaf dan Fadhlullah akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025 – 2030 oleh Mendagri Tito Karnavian pada Rabu, 12 Februari 2025.

    Pelantikan akan berlangsung di hadapan Ketua Mahkamah Syariah Aceh dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Hal ini sesuai ketentuan Pasal 69 huruf c UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. 

    Sementara itu, 505 kepala daerah lainnya di Indonesia termasuk gubernur, bupati, dan wali kota hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilantik secara serentak 20 Februari 2025 di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Menyikapi hal tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapil Aceh, H. Sudirman, S.Sos mengapresiasi keputusan Pemerintah pusat atas proses pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang lebih cepat dari daerah lain. 

    Menurut senator yang akrab disapa Haji Uma, hal itu menunjukan jika pemerintah pusat menghargai kekhususan Aceh yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. 

    “Keputusan tersebut merupakan indikasi dan menunjukkan jika pemerintah pusat menghargai kekhususan Aceh sesuai yang diatur dalam Pasal 69 huruf c UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yang berlaku lex specialist”, ujar Haji Uma. 

    Haji Uma melanjutkan, permohonan dari Mendagri yang disetujui Presiden terhadap proses pelantikan Mualem – Dek Fadh yang lebih cepat dan sesuai UU Pemerintah Aceh juga dapat menjadi modal positif bagi relasi Aceh – Jakarta kedepan dalam konteks pembangunan dan realisasi kekhususan Aceh kedepan di era Presiden Prabowo Subianto. 

    “Tentunya ini modal positif hubungan Aceh dengan Pemerintah Pusat di masa jabatan Mualem – Dek Fadh dalam konteks realisasi pembangunan dan kekhususan Aceh kedepannya”, pungkas Haji Uma seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamdani, Rabu (12/2). 

    Diakhir penyampaiannya Haji Uma juga menyampaikan jika keputusan Presiden dalam hal ini juga tidak terlepas dari upaya pendekatan yang dilakukan Mualem dan Dek Fadh dengan Pemerintah Pusat dalam upaya menjaga kekhususan Aceh.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Alasan Gubernur-Wakil Gubernur Aceh Lebih Awal Dilantik Dibanding Kepala Daerah Pilkada 2024 Terpilih Lainnya

    Alasan Gubernur-Wakil Gubernur Aceh Lebih Awal Dilantik Dibanding Kepala Daerah Pilkada 2024 Terpilih Lainnya

    PIKIRAN RAKYAT – Muzakir Manaf dan Fadhlullah resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030. Pelantikan pasangan terpilih Pilgub Aceh 2024 ini dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Rabu, 12 Februari 2025.

    Pelantikan yang berlangsung dalam rapat paripurna DPR Aceh ini berdasarkan keputusan Presiden Nomor 13 P Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pemberhentian Pj Gubernur dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh masa jabatan 2025-2030.

    Diketahui, Muzakir-Fadhlullah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih pada Pilkada Aceh 27 November 2024. Pasangan yang diusung koalisi partai lokal dan nasional ini meraup 1.492.846 suara atau 53,27 persen.

    Alasan Lebih Dulu Dilantik

    Dalam kesempatan yang sama, Tito menyebut bahwa pelantikan pasangan terpilih Pilkada Aceh 2024 ini lebih dulu dibandingkan yang lainnya lantaran aturan dalam UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang bersifat lex specialis.

    Di mana, dalam Pasal 69 huruf C UUPA disebutkan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Gubernur/Wakil Gubernur dilakukan oleh Mendagri atas nama Presiden RI, di hadapan Ketua Mahkamah Syari’ah Aceh dalam rapat paripurna DPR Aceh.

    Berdasarkan aturan tersebut maka pasangan terpilih Pilkada Aceh 2024 tersebut dapat lebih dulu dilantik dibandingkan kepala daerah lain yang mana ditetapkan pemerintah pusat akan digelar serentak pada Kamis, 20 Februari 2025 mendatang. Pelantikan ini khusus untuk para kepala daerah terpilih yang tak bersengketa di MK.

    Kebijakan Awal Muzakir Setelah Dilantik

    Muzakir Manaf (tengah), Gubernur Aceh terbaru, mewacanakan hapus penerapan sistem barcode (QR Code) saat pengisian BBM di SPBU.

    Pada sambutan awalnya seusai dilantik, Muzakir menyatakan wacananya terkait dengan kebijakan yang selama ini diberlakukan di Aceh. “PR hari ini adalah semua SPBU yanga da di Aceh tidak istilah lagi ada barcode (saat isi BBM),” ucapnya.

    Ia beranggapan bahwa pengisian BBM dengan sistem barcode tidak bermanfaat. Maka, dirinya menyimpulkan bahwa wacananya tersebut menjadi kebijakan awal pemerintahannya.

    “Mohon digarisbawahi semua, siapa saja yang isi minyak tetap terus, karena tidak jadi masalah lagi kepada masyaakat (tanpa harus barcode),” ucapnya, sebagaimana mengutip Antara.

    Selain itu, penerapan sistem barcode saat membeli BBM ini tidak sesuai dengan sumpah jabatan yang dibacakan, di mana mereka ingin mensejahterakan dan menyenangkan rakyat Aceh.

    “Tapi saya pikir-pikir, saya lihat di lapangan tidak ada makna sekalipun,” katanya menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mendagri Tito Lantik Dua Jenderal Polisi Jadi Sekjen dan Irjen

    Mendagri Tito Lantik Dua Jenderal Polisi Jadi Sekjen dan Irjen

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

    Mendagri Tito melantik Tomsi Tohir menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) definitif, dan Sang Made Mahendra Jaya sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri menggantikan Tomsi. Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32/TPA Tahun 2025.

    Sebelumnya, Tomsi yang menjabat Irjen Kemendagri dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekjen Kemendagri. Sementara Sang Made sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa.

    Dalam arahannya, Tito menilai pengalaman Tomsi yang hampir setahun sebagai Plt. Sekjen, membuatnya yakin untuk melantiknya menjadi Sekjen definitif.

    “Saya tahu Pak Tomsi sudah hampir setahun, kita tahulah. Makanya saya merasa PD (percaya diri) karena Pak Tomsi sudah setahun sebagai Plt. dan saya kira berjalan cukup lancar,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Lebih lanjut, dia mengatakan jabatan sekjen dan sejenisnya memiliki peran sentral bagi sebuah organisasi. Bahkan, pejabat tersebut dinilai sebagai orang kepercayaan pimpinan kementerian/lembaga.

    Peran ini semakin krusial, mengingat Kemendagri memiliki tugas sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan daerah. Sekjen juga merupakan koordinator bagi sekretaris daerah (sekda) di seluruh pemerintah daerah (pemda).

    Tak hanya itu, berbagai kebijakan yang dikeluarkan Kemendagri juga kerap menjadi pedoman bagi Pemda dalam bekerja. Karenanya, kinerja Kemendagri sangat dipengaruhi oleh kualitas sekjen.

    Menurutnya, semakin cepat dan tepat kebijakan yang diambil sekjen bakal berpengaruh terhadap kondisi seluruh pemda. “Berpengaruh kepada kondisi pembangunan masyarakat seluruh Indonesia,” jelasnya.

    Di sisi lain, Tito menjelaskan irjen juga merupakan jabatan yang krusial seperti halnya sekjen. Sebab, dengan peran yang diemban Kemendagri, irjen bertugas menjadi koordinator bagi inspektur di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. 

    Dirinya meminta Sang Made sebagai Irjen baru Kemendagri selain mengawasi internal Kemendagri, juga dapat mengawasi pemda seluruh Indonesia. 

    Dia juga berpesan agar Sang Made melanjutkan berbagai upaya memperkuat komunikasi dengan inspektur seluruh daerah yang telah dibangun oleh Tomsi. 

    “Pak Tomsi sudah pernah kumpulkan semua inspektur provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Tito.

    Melansir laman resmi Polri, Tomsi Tohir adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 1 Mei 2020 mengemban amanat sebagai Staf Ahli Sosial Politik Kapolri.

    Tomsi lulusan Akpol 1990 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.

    Sementara itu, Sang Made Mahendra Jaya merupakan lulusan Akpol tahun 1989. Dia sempat menjalankan tugas sebagai Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan, Hukum, dan Pengawasan pada 2019.

    Pada 2020, Mahendra Jaya dipercaya menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I di Sespim Lemdiklat Polri. Kemudian, pada 2022 dia mengemban jabatan sebagai sebagai Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum. Selanjutnya, pada 2023 Sang Made Mahendra Jaya mendapat amanah untuk menjadi Pj Gubernur Bali.

  • Jadwal Libur Sekolah saat Ramadhan dan Lebaran 2025 Berdasar Surat Edaran 3 Menteri

    Jadwal Libur Sekolah saat Ramadhan dan Lebaran 2025 Berdasar Surat Edaran 3 Menteri

    TRIBUNJATENG.COM – Berikut ini jadwal libur sekolah dalam masa Ramadhan dan Idul Fitri 2025 yang akan segera datang.

    Jadwal libur sekolah ini berdasar dari surat edaran tiga menteri yang terbit pada 20 Januari 2025 lalu

    Libur sekolah Ramadhan 2025 diatur dalam Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (20/1/2025).

     Meski kegiatan di sekolah ditiadakan, pemerintah tetap meminta siswa belajar dan memperdalam agama secara mandiri di rumah dengan pendampingan orangtua atau wali.

    Lalu, libur sekolah Ramadhan 2025 mulai tanggal berapa?

    Surat edaran libur sekolah bulan puasa berlaku bagi sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan, baik untuk siswa beragama Islam maupun kepercayaan lain.

    Siswa, orangtua, dan wali yang ingin mengetahui jadwal libur sekolah bulan Ramadhan 2025 bisa melihat informasi selengkapnya di bawah ini:

    Tanggal 27 dan 28 Februari serta 3, 4, dan 5 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah, madrasah, satuan pendidikan keagamaan (libur awal puasa 2025)

    Tanggal 6-25 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah, madrasah, satuan pendidikan keagamaan

    Selain kegiatan pembelajaran, selama bulan Ramadhan diharapkan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama, antara lain:

    Bagi pelajar yang beragama Islam dianjurkan melaksanakan kegiatan tadarus Alquran, pesantren kilat, kajian keislaman, dan kegiatan lainnya yang meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia

    Bagi pelajar yang beragama selain Islam, dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

    Tanggal 26, 27, dan 28 Maret serta tanggal 2,3,4,7, dan 8 April 2025 merupakan libur bersama Idul Fitri bagi sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan (libur sekolah Ramadhan 2025):

    Selama libur Idul Fitri, pelajar diharapkan melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan.

    Kegiatan pembelajaran di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan dilaksanakan kembali pada tanggal 9 April 2025.

    Surat edaran libur sekolah juga mengatur kewajiban bagi pemerintah daerah dan orangtua/wali selama siswa belajar secara mandiri menyambut 1 Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H.

    Peran pemerintah daerah dan orangtua atau wali selama libur sekolah bulan Ramadhan adalah:

    Peran pemerintah daerah:

    Menyiapkan perencanaan kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadhan untuk dipedomani oleh sekolah

    Menyelaraskan waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah selama bulan Ramadhan.

    Peran kantor wilayah Kementerian Agama provinsi/kantor Kementerian Agama kabupaten/ kota:

    Menyiapkan perencanaan kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadhan untuk dipedomani madrasah/ satuan pendidikan keagamaan

    Menyelaraskan waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di madrasah/ satuan pendidikan keagamaan selama bulan Ramadhan.

    Peran orangtua/wali:

    Orangtua/wali membimbing dan mendampingi pelajar dalam melaksanakan ibadah Memantau pelajar pada saat melaksanakan kegiatan belajar mandiri.

    Dengan surat edaran libur Ramadhan 2025, pelajar akan mendapatkan jatah libur selama 13 hari. (*)

  • Baru Dilantik, Gubernur Aceh Mualem Langsung Hapus Barcode BBM Pertamina

    Baru Dilantik, Gubernur Aceh Mualem Langsung Hapus Barcode BBM Pertamina

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem akan menghapus penggunaan barcode Pertamina saat pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU di Aceh, karena kebijakan itu dianggap menyulitkan masyarakat. 

    Hal itu diungkapkan Mualem dalam sambutan perdananya seusai dilantik dan diambil sumpah sebagai gubernur Aceh periode 2025-2030 oleh Mendagri Tito Karnavian dalam Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPR Aceh di Banda Aceh, Rabu (12/2/2025).

    Mualem mengatakan dirinya berkomitmen untuk menyejahterakan masyarakat Aceh. Salah satu hal yang menjadi perhatiannya, yakni penggunakan barcode MyPertamina untuk membeli BBM bersubsidi yang sudah berlaku sejak 2022. 

    “Semua SPBU di Aceh tidak usah lagi ada barcode. Mohon digarisbawahi, siapa pun yang mau isi minyak (BBM) tetap terus. Karena bukan merupakan satu masalah lagi di Aceh,” kata mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini. 

    Di depan Mendagri Tito Karnavian, Mualem mengatakan penggunakan barcode Pertamina saat mengisi BBM bersubsidi di Aceh tidak ada maknanya, bahkan cenderung menyulitkan masyarakat.

    Mualem bercerita ada masyarakat yang ingin membakar SPBU di Aceh,  karena kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi akibat adanya kebijakan sistem barcode Pertamina. 

    “Maka saya ambil kesimpulan untuk menghapus barcode yang ada di SPBU, khususnya Aceh,” kata Mualem.

    Muzakir Manaf dan Fadhlullah alias Dek Fad dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2025-2030 oleh Mendagri Tito Karnavian. Pelantikan keduanya mendahului kepala daerah lain di Indonesia. Hal ini karena berdasarkan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Pemerintah Aceh. 

    Sidang Paripurna Istimewa pelantikan Mualem dan Fadhullah dipimpin langsung oleh Ketua DPR Aceh Zulfadli. Seusai pengambilan sumpah, keduanya menjalani pemasangan tanda pangkat dan prosesi adat peusijuk atau tepung tawa oleh Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar.

    Dalam Sidang Paripurna pelantikan gubernur Aceh, hadir sejumlah tokoh, seperti Jusuf Kalla, Hamid Awaluddin, Oesman Sapta Odang, hingga duta besar Finlandia. 

  • MA Blak-blakan Soal Dampak Efisiensi Anggaran dan Nasib Hakim

    MA Blak-blakan Soal Dampak Efisiensi Anggaran dan Nasib Hakim

    Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) blak-blakan soal dampak efisiensi anggaran yang telah diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Sekretaris MA Sugiyanto mengatakan, efisiensi anggaran di lembaganya turut menyasar ke sejumlah fasilitas yang diberikan ke para hakim atau pejabat MA. Salah satunya berkaitan dengan transportasi. 

    Dampak penghematan anggaran juga berpengaruh pada sidang keliling, yang disebut bakal hanya bisa dilakukan sebagian oleh MA. 

    “Termasuk sidang keliling itu hanya bisa kita laksanakan sebagian, tidak sesuai dengan program yang sudah kita tentukan,” ujar Sugiyanto kepada wartawan di Gedung DPR usai melaksanakan rapat dengan Komisi III, Rabu (12/2/2025). 

    Sugiyanto lalu menjelaskan, dampak konkret yang dirasakan publik terhadap efisiensi anggaran yakni pelayanan di berbagai daerah. Dia menyebut efisiensi membuat pelayanan tidak bisa maksimal. 

    “Karena dengan anggaran yang istilahnya dikurangi atau diblokir, atau namanya efisensi tadi,” tuturnya.

    Sementara itu, dia memastikan bahwa gaji dan tunjangan para hakim tidak akan terpengaruh oleh penghematan anggaran. Sebab, gaji dan tunjangan masuk ke belanja pegawai. 

    “Karena gaji dan tunjangan itu sebenarnya masuk di belanja pegawai, gaji tunjangan masuk belanja pegawai sehingga tidak berdampak, tidak berpengaruh, ya,” ujar Sugiyanto. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo resmi mengeluarkan Instruksi Presiden alias Inpres pertamanya. Payung hukum ini menginstruksikan penghematan belanja pemerintah pusat dan daerah hingga Rp306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025.

    Dalam Inpres No. 1/2025 itu, dijelaskan dua alokasi anggaran yang dipangkas yaitu belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.

    Oleh sebab itu, Prabowo memerintahkan para pimpinan K/L dan kepala daerah untuk menghemat sejumlah anggaran belanjanya. Dia juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menetapkan efisiensi anggaran belanja K/L dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memantau efisiensi belanja oleh kepala daerah.

  • Tiga tokoh perdamaian Aceh hadiri pelantikan Gubernur Aceh

    Tiga tokoh perdamaian Aceh hadiri pelantikan Gubernur Aceh

    Sebagai informasi, Jusuf Kalla, Hamid Awaluddin dan Juha Christensen merupakan sosok penting dalam terwujudnya penandatanganan perjanjian damai antara GAM dan RI di Helsinki, Finlandia 2005

    Banda Aceh (ANTARA) – Tiga tokoh perdamaian Aceh ikut menghadiri pelantikan Muzakir Manaf dan Fadhlullah (Mualem-Dek Fadh) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030, di Banda Aceh, Rabu.

    Ketiga tokoh perdamaian Aceh yang hadir tersebut yakni Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla, mantan Menteri Hukum dan HAM kabinet Indonesia bersatu Hamid Awaluddin, serta fasilitator damai asal Finlandia Juha Christensen.

    Seperti diketahui, Mendagri Tito Karnavian telah secara resmi melantik Muzakir Manaf – Fadhlullah (Mualem-Dek Fadh) menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030.

    Prosesi pelantikan berlangsung di dalam sidang paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan disaksikan oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh.

    Selain tokoh perdamaian Aceh, pelantikan eks Panglima GAM tersebut juga dihadiri Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Kepala BIN Letjen (Purn) M Herindra, mantan Wakil Ketua DPD RI, mantan Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang, semua anggota DPR dan DPD RI asal Aceh.

    Tak hanya tokoh dalam negeri, prosesi pelantikan Mualem-Dek Fadh juga turut dihadiri oleh Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Pekka Kaihilahti, serta para pengusaha nasional seperti Indra Bakrie dari Bakrie Group.

    Dalam sambutan setelah dilantik menjadi Gubernur Aceh, Mualem berharap kepada Jusuf Kalla untuk terus memberikan arahan dan bimbingan selama memimpin Aceh hingga lima tahun kedepan.

    “Yang kita hormati bapak Jusuf Kalla Wakil Presiden ke 10 dan 12, semoga selalu sehat walafiat untuk membina kita semua. Mohon bimbingannya,” kata Mualem.

    Sebagai informasi, Jusuf Kalla, Hamid Awaluddin dan Juha Christensen merupakan sosok penting dalam terwujudnya penandatanganan perjanjian damai antara GAM dan RI di Helsinki, Finlandia 2005.

    Untuk perdamaian Aceh, Jusuf Kalla merupakan mediator untuk kedua belah pihak yang berseberangan pada konflik Aceh hingga akhirnya berujung pada perundingan damai di Helsinki, Finlandia.

    Sementara, Hamid Awaluddin yang saat itu menjabat Menteri Hukum dan HAM menjadi ketua juru runding damai mewakili Pemerintah Indonesia.

    Sedangkan, Juha Christensen adalah seorang pengusaha, dermawan, negosiator serta aktivis perdamaian asal Finlandia. Dia menjadi fasilitator perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah RI di Helsinki pada 2005 silam.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025