Mendagri Tito Keluarkan SE Efisiensi APBD Hari Ini
Tim Redaksi
MAGELANG, KOMPAS.com –
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian akan mengeluarkan surat edaran hari ini perihal anggaran item-item yang mesti dipotong sebagai tindak lanjut atas
efisiensi anggaran
.
“Hari ini saya akan mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah item apa saja yang dilakukan efisiensi dan caranya bagaimana,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (22/2/2025).
Tito menyatakan, pihaknya akan mengawasi hasil efisiensi anggaran dari setiap pemerintah daerah melalui sistem. Dia tidak merinci sistem yang dimaksud.
“Pengelolaan APBD, di mata saya, masih banyak yang tidak efisien, yang dipikir hanya belanja aja. Perjalanan dinas yang nggak perlu yang sebenarnya bisa dilakukan dengan Zoom,” bebernya.
Kendati ada pemangkasan anggaran, Tito menyatakan, pemerintah daerah tetap harus melaksanakan program kerja yang sudah dicanangkan serta mencapai target-target kerjanya.
“Ada daerah yang Silpa-nya (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Rp 5 triliun. Artinya nggak digunakan untuk kepentingan rakyat,” tuturnya.
Mantan Kepala Polri itu juga meminta pemerintah daerah agar mempermudah pihak swasta untuk mendirikan bisnis agar bisa menambah jumlah pendapatan asli daerah (PAD).
Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mewajibkan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran.
Dalam instruksi tersebut, pemerintah pusat menetapkan pemotongan belanja negara sebesar Rp 306,6 triliun, yang mencakup pengurangan anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,5 triliun.
Menindaklanjuti keputusan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran di tingkat daerah dengan menyasar enam pos TKD.
Enam pos TKD yang terdampak pemangkasan meliputi kurang bayar dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus fisik (DAK fisik), dana otonomi khusus (dana otsus), dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dana desa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Tito Karnavian
-
/data/photo/2025/02/22/67b95cc95b133.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "5
Mendagri Tito Keluarkan SE Efisiensi APBD Hari Ini
Regional")
5 Mendagri Tito Keluarkan SE Efisiensi APBD Hari Ini Regional
-
Kepala daerah antusias ikuti senam pagi retret pembekalan di Magelang
Magelang (ANTARA) – Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai pagi hari kedua retret kepala daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu.
Para peserta yang terdiri atas gubernur, bupati, dan wali kota dari berbagai daerah tersebut terlihat antusias mengikuti sesi senam pagi yang digelar di area terbuka dengan latar pemandangan alam Lembah Tidar.
Pada pagi ini melakukan dua kegiatan, yang pertama senam SKJ (Senam Kesegaran Jasmani) 88 dan senam Tamang Pung Cerita.
Sebelum pukul 06.00 WIB, para kepala daerah sudah berkumpul di lapangan Lembah Tidar dengan mengenakan pakaian olahraga.
Dipandu oleh instruktur profesional, mereka mengikuti gerakan senam dengan penuh energi dan keceriaan. Tidak hanya menjadi sarana untuk menjaga kebugaran, senam pagi ini juga mempererat kebersamaan di antara para peserta.
“Maumere, Maumere, Maumere,” ujar kepala daerah kompak meminta lagu Maumere turut diputar agar senam pagi semakin semangat.
Antusiasme para peserta dalam mengikuti senam pagi mencerminkan semangat mereka dalam menjalani seluruh rangkaian kegiatan retret. Dengan tubuh yang lebih bugar dan semangat, para kepala daerah diharapkan dapat menyerap ilmu dan pengalaman dari retret pembekalan ini dengan optimal.
Suasana senam semakin semarak, karena Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto ikut bergabung dalam barisan peserta. Bersama kepala daerah, keduanya juga turut mengikuti semua gerakan senam. Bahkan, Mendagri sudah tiba di lokasi senam pada pukul 05.30 WIB.
Tidak hanya berolahraga, Mendagri juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdialog santai dengan para kepala daerah. Percakapan yang berlangsung di sela-sela kegiatan fisik ini menambah keakraban sekaligus meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025 -
Pembukaan Retret, Mendagri Senam Bareng Kepala Daerah di Akmil Magelang
Magelang –
Senam bersama menjadi kegiatan pertama yang dilakukan dalam kegiatan retret para kepala daerah. Senam bersama turut diikuti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Wamendagri Bima Arya Sugiarto.
“Senam merupakan agenda awal bagi para kepala daerah sebelum mengikuti pemaparan berbagai materi retret,” kata Bima Arya, dilansir detikJateng, Sabtu (22/2/2025).
Tito dan Bima sudah berada di lokasi sejak pukul 05.30 WIB. Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga menunjukkan kedisiplinan dan semangat kebersamaan.
“Retreat kepala daerah di Magelang merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain diskusi dan pemaparan kebijakan, kegiatan ini juga diisi dengan berbagai aktivitas yang mendorong kebersamaan para peserta,” sambungnya.
Tidak hanya berolahraga, Mendagri juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdialog santai dengan para kepala daerah. Percakapan yang berlangsung di sela-sela kegiatan fisik ini menambah keakraban sekaligus meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Sebelum senam dimulai, kepala daerah juga meneriakkan yel-yel. Mereka juga kompak mengikuti gerakan senam dari instruktur dan meminta memutar sejumlah lagu untuk menambah semangat.
Simak berita selengkapnya di sini.
(jbr/dhn)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
-
Isu Politik Terkini: Retret Kepala Daerah dan Larangan Megawati
Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu terkini menjadi perhatian pembaca Beritasatu.com, dari Jumat (21/2/2025) hingga Sabtu (22/2/2025) pagi ini.
Isu politik dan hukum terkini yang menjadi perhatian beragam, tetapi terfokus pada persoalan retret kepala daerah yang baru dilantik di Akmil Magelang dan larangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada kadernya yang jadi kepala daerah untuk ikut retret.
Kemudian ada juga mengenai kasus Hasto Kristiyanto dan kontroversi lagu band Sukatani yang dinilai menyerang institusi Polri.
Berikut sejumlah isu politik terkini Beritasatu.com:
1. Mendagri Tito Karnavian Sambut Kepala Daerah di Retret Akmil Magelang
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyambut kedatangan para kepala daerah yang akan mengikuti retret pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025).
Tito bersama para kepala daerah tampak kompak mengenakan seragam komponen cadangan (komcad). Retret ini dijadwalkan berlangsung 21 Februari 2025 hingga 28 Februari 2025 di Akmil Magelang.
2. Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret di Magelang, FX Rudy: Bukan Mbalelo Perintah Prabowo
Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menegaskan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, agar kepala daerah dari partainya tidak mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah, bukan bentuk pembangkangan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Bukan mbalelo, karena Ibu Ketum Megawati Soekarnoputri memiliki alasan dan dasar yang jelas dalam mengeluarkan instruksi tersebut,” ujar Rudy di sela Rapat Paripurna Pidato Sambutan Wali Kota Solo Hasil Pilkada Serentak 2025, di gedung DPRD Kota Solo, Jumat (21/2/2025).
Menurut Rudy, salah satu alasan Megawati mengeluarkan instruksi itu adalah dampak psikologis bagi kepala daerah PDIP yang mengikuti retret di tengah kasus yang menimpa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
3. Kepala Daerah Kader PDIP Tidak Ikut Retret, Wamendagri Sebut Ada Sanksi
Isu politi dan hukum terkini selanjutnya mengenai sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan menunda ikut retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, karena ada instruksi langsung dari ketua umum Megawati Soekarnoputri. Adakah sanksi dari pemerintah?
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan retret kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tetang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Bima mengatakan tidak ada konsekuensi hukum bagi kepala daerah tidak ikut retret yang diatur dalam undang-undang tersebut. Namun, Kemendagri kemungkinan akan memberikan sanksi.
4. Kasus Hasto Kristiyanto Dinilai Murni Kasus Hukum Tanpa Politisasi
Wakil Sekretaris Jenderal Pasukan Bawah Tanah (Pasbata), Jose meyakini kasus hukum yang menimpa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto bukan merupakan bentuk politisasi.
Oleh karena itu, Jose meminta semua pihak termasuk elite PDIP untuk tidak mengadu domba rakyat dan tidak mencampuradukkan isu ini dengan berbagai program Presiden Prabowo Subianto.
“Politikus PDIP seharusnya tidak mengadu domba rakyat. Program-program Presiden Prabowo harus didukung penuh karena semuanya untuk kepentingan rakyat. Banyak manfaat yang sudah dirasakan masyarakat, seperti makan bergizi gratis (MBG), diskon tarif listrik, dan fokus pemerintah pada pendidikan,” ujar Jose kepada wartawan pada Jumat (21/2/2025).
5. Kontroversi Band Sukatani, Fadli Zon: Pemerintah Dukung Kebebasan Ekspresi
Isu politik dan hukum terkini paling akhir mengenai Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menegaskan, pemerintah mendukung penuh kebebasan berekspresi masyarakat. Hal ini sebagai respons atas isu band Sukatani yang diintimidasi polisi akibat menciptakan lagu “Bayar Bayar Bayar”.
“Saya belum lihat ya, nanti coba saya pelajari, tapi kan kami selalu mendukung kebebasan berekspresi,” ujar Fadli di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Menurut Fadli Zon, setiap masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan kritik, asalkan tidak menganggu hak individu, dan kebebasan yang lain. Dia mentontohkan suku, agama, ras, antargolongan (SARA) menjadi salah satu batasan yang telah diatur dalam undang-undang.
“Misalnya jangan sampai menyinggung suku, agama, ras, antargolongan, ya bahkan juga institusi-institusi yang bisa dirugikan,” ucapnya.
-
Politik, 456 kepala daerah ikut retret hingga eksistensi PDIP
Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik pada Jumat (21/2) menjadi sorotan, seperti 456 kepala daerah mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Kemudian, sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan agar kader yang menjadi kepala daerah tak ikut retret menunjukkan eksistensi partai.
Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca pagi ini.
1. Seribuan mahasiswa unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jatim
Sekitar seribuan orang dari mahasiswa, alumni, dan warga sipil mengadakan unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, Jumat.
Aksi yang mengusung tema “Indonesia Gelap” ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa sebelumnya menuntut pembatalan sejumlah undang-undang yang dianggap merugikan rakyat, diantaranya UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, UU Tanah Adat, UU Perampasan Aset, UU Minerba, dan sebagainya.
“Kami menuntut pembatalan undang-undang yang tata kelolanya tidak transparan dan akuntabel,” ujar koordinator aksi, Thanthowy, di sela aksi.
Selengkapnya klik di sini.
2. Dasco: Larangan PDIP ikut retret kepala daerah urusan Mendagri
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons soal adanya instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah yang diusung PDIP tidak mengikuti acara retret di Magelang, Jawa Tengah, dengan menyerahkan urusan itu kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
“Itu biar urusan Pak Mendagri lah. Ya, kan Pak Mendagri yang bikin acara,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Selengkapnya klik di sini.
3. Pakar: Sikap Megawati soal retret tunjukkan PDIP ingin diperhitungkan
Pakar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Caroline Paskarina menilai sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait retret kepala daerah, menunjukkan bahwa PDIP masih ingin diperhitungkan dalam konstelasi kekuasaan saat ini.
Demikian disampaikan Caroline menanggapi langkah Megawati memerintahkan kepala daerah yang berasal dari partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan yakni tanggal 21-28 Februari 2025.
“Sikap ini jelas menunjukkan bahwa PDIP masih ingin diperhitungkan dalam konstelasi kekuasaan saat ini,” kata Caroline saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.
Selengkapnya klik di sini.
4. Maruarar tanggapi Hasto yang ingin KPK periksa keluarga Jokowi
Politikus Partai Gerindra yang juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menuntut aparat penegak hukum memeriksa keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo.
Menurut Maruarar, Indonesia merupakan negara hukum sehingga seluruh aparat penegak hukum seperti Polri, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengerti tugas mereka masing-masing dalam mengusut dugaan tindak pidana, termasuk korupsi.
“Silakan saja. Saya rasa negara ini adalah negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Saya pikir teman-teman di kepolisian, di kejaksaan, di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing,” kata Ara, panggilan populer Maruarar, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, merespons tuntutan Hasto.
Selengkapnya klik di sini.
5. Sebanyak 456 kepala daerah ikuti retret di Akmil Magelang
Sebanyak 456 kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jumat, menyampaikan total kepala daerah yang harus mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang kepala daerah, namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah. Artinya sebanyak 47 orang lain belum hadir.
“Tadi beberapa datang telat. Kemudian dari yang datang tersebut, 19 orang kami berikan dengan tanda gelang merah artinya kodisi fisiknya memerlukan atensi, seperti pascaoperasi penyakit serius dan sebagainya, tetapi mereka bersemangat untuk hadir tentu kita izinkan,” kata Bima Arya.
Selengkapnya klik di sini.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025 -
Mantan Wakapolri Syafruddin dimakamkan di TMP Kalibata
Upacara pemakaman mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) sekaligus mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Komjen Pol. (Purn.) Syafruddin Kambo di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, JUmat (21/2/2025). (ANTARA/Fath Putra Mulya)
Mantan Wakapolri Syafruddin dimakamkan di TMP Kalibata
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Jumat, 21 Februari 2025 – 18:51 WIBElshinta.com – Mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) sekaligus mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Komjen Pol. (Purn.) Syafruddin Kambo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Jumat sore.
Syafruddin dimakamkan sekitar pukul 13.40 WIB di bawah bentangan bendera merah putih dalam upacara pemakaman kebesaran Polri yang dipimpin oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol. Wahyu Widada.
“Atas nama negara, bangsa, dan kepolisian negara Republik Indonesia dengan ini mempersembahkan ke persada ibu pertiwi, jiwa, raga, dan jasa-jasa almarhum Komjen Pol. (Purn.) Syafruddin,” kata Wahyu selaku inspektur upacara.
Upacara pemakaman dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Jenderal (Purn.) Bambang Hendarso Danuri, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Usai dimakamkan, keluarga Syafruddin menghampiri liang lahat untuk menabur bunga. Kepergian Syafruddin meninggalkan seorang istri bernama Mulyani Soedjono, tiga orang anak lali-laki, satu orang anak perempuan, serta cucu.
Dalam sambutannya, Wahyu mengatakan almarhum merupakan putra bangsa yang telah memberikan pengabdian mulia kepada Polri dan Indonesia. Syafruddin dikenal sebagai sosok yang berdedikasi, berintegritas tinggi, dan berkomitmen kuat dalam setiap tanggung jawab yang diembannya.
“Kita semua kehilangan seorang pemimpin yang teladan, seorang senior, seorang mentor dan seorang sahabat yang setia serta menjadi panutan bagi generasi penerus Polri,” ujar Wahyu.
Sementara itu, menantu Syafruddin, AKBP Ardila Amry, selaku perwakilan keluarga mengatakan almarhum merupakan sosok yang tidak akan tergantikan sebagai pemimpin, teladan, dan pembimbing keluarga.
“Beliau adalah sosok yang paling kita cintai dan kami semua sayangi pada keluarga kami,” kata Ardila menahan tangis.
Komjen Pol. (Purn.) Syafruddin Kambo meninggal dunia karena sakit pada usia 63 tahun, Kamis (20/2) petang. Almarhum mengembuskan napas terakhir pada pukul 18.15 WIB di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan. Syafruddin merupakan merupakan lulusan Akademi Kepolisian angkatan tahun 1985. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Polda Sumut pada tahun 2009 dan Kepala Divisi Propam Polri pada tahun 2012.
Pada tahun 2016, Syafruddin diangkat menjadi Wakapolri mendampingi mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Tito Karnavian. Jabatan itu dia emban hingga tahun 2018. Selepas menjabat sebagai Wakapolri, pada tahun 2018 sampai dengan 2019, Syafruddin dipercaya menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di bawah pemerintahan Presiden Ke-7 Joko Widodo.
Sumber : Antara
-
Mendagri Tito Karnavian Sambut Kepala Daerah di Retret Akmil Magelang
Magelang, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyambut kedatangan para kepala daerah yang akan mengikuti retret pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025).
Tito bersama para kepala daerah tampak kompak mengenakan seragam komponen cadangan (komcad). Retret ini dijadwalkan berlangsung 21 Februari 2025 hingga 28 Februari 2025 di Akmil Magelang.
Kedatangan para kepala daerah disambut secara simbolis dengan pengalungan bunga kepada perwakilan gubernur, bupati, dan wali kota. Selain itu, mereka juga diterima langsung oleh Gubernur Akmil, Mayor Jenderal TNI Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw. Turut mendampingi Mendagri Tito, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto beserta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Para kepala daerah peserta retret tiba di Akmil Magelang menggunakan bus dari Rindam IV/Diponegoro. Sebelum memasuki kawasan akademi, mereka terlebih dahulu transit di Wisma Sumbing, yang berlokasi tepat di depan akmil.
Di Wisma Sumbing, mereka dikelompokkan berdasarkan peleton masing-masing, kemudian membentuk barisan dan meneriakkan yel-yel penyemangat sebelum akhirnya berjalan menuju gerbang akmil.
Dalam sambutannya, Tito menekankan pentingnya kesehatan selama mengikuti retret. Ia mengingatkan agar para kepala daerah tidak memaksakan diri jika merasa tidak mampu mengikuti kegiatan fisik yang berat.
“Silakan istirahat saja di tenda kalau memang merasa kurang sehat. Kami sudah menyiapkan dokter, ambulans, dan tenaga medis untuk berjaga,” jelasnya.
Selain itu, Tito juga menegaskan retret ini bukan hanya ajang pembekalan, tetapi juga kesempatan bagi para kepala daerah untuk saling mengenal dan membangun sinergisitas.
“Saya berharap kegiatan ini berjalan lancar hingga selesai. Semoga para kepala daerah dapat kembali ke wilayah masing-masing dengan semangat baru,” tutup Tito dalam sambutannya pada retret kepala daerah.
-
Megawati Larang Kepala Daerah dari PDIP Ikut Retret, Dasco Beri Tanggapan
PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad merespons instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri ke Kepala Daerah yang diusung tidak mengikuti acara retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.
Dasco mengatakan, urusan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
“Itu biar urusan pak Mendagri lah. Ya kan pak Mendagri yang bikin acara,” ujar Dasco di DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025.
Dasco pun tidak banyak berkomentar saat ditanyakan lebih lanjut terkait respons dan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait surat tersebut.
Sebagaimana diketahui, dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani langsung oleh Megawati, ia memberikan instruksi kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP.
Dia meminta seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP untuk tidak mengikuti retret di Magelang yang rencananya akan berlangsung selama delapan hari.
Megawati juga meminta agar para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP untuk berkomunikasi aktif dan tunduk atas instruksinya.
Surat Instruksi Megawati
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri melayangkan instruksi kepada seluruh kepala daerah yang didukung partai berlambang banteng tersebut untuk tak mengikuti retret kepala daerah. Berikut ini isi instruksinya.
Merdeka!!!
Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah menjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi RI. Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. selanjutnya DIINSTRUKSIKAN kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP Perjuangan, sebagai berikut:
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.
Diketahui pembekalan atau retret kepala daerah bakal digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
Mendagri: Potensi jaringan luas PKK bisa bantu program pemerintah
PKK memiliki potensi bisa digerakkan untuk hal yang positif, diantaranya membantu program pemerintah, baik pusat maupun daerah
Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan potensi jaringan organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang luas hingga tingkat rumah tangga bisa dimanfaatkan untuk membantu menjalankan berbagai program pemerintah.
“PKK memiliki potensi bisa digerakkan untuk hal yang positif, diantaranya membantu program pemerintah, baik pusat maupun daerah,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Dia menegaskan upaya menggerakkan PKK sangat bergantung pada peran kepemimpinan organisasi tersebut, termasuk di tingkat daerah. Menurutnya, kemauan untuk menggerakkan menjadi hal penting yang harus dimiliki oleh Ketua TP PKK.
Selain itu, Ketua TP PKK juga harus memiliki kemampuan untuk menjalankan berbagai program. Kendati demikian, sambung Tito, yang terpenting dari kedua aspek tersebut adalah kemauan dari Ketua TP PPK untuk menggerakkan organisasi.
Tanpa kemauan dari pemimpin, bakal berdampak terhadap tidak bergeraknya struktur organisasi di bawahnya. “Pemimpin yang enggak bergerak karena enggak ada will, ya yang di bawah susah bergerak karena tidak ada yang berani bergerak takut mendahului,” jelasnya.
Sementara soal kemampuan, Ketua TP PKK dapat membentuk tim yang memiliki pemahaman terhadap tugas dan fungsi organisasi. Tim tersebut dapat berperan merumuskan berbagai ide program, meski keputusan akhirnya tetap berada di tangan Ketua TP PKK.
Di lain sisi, dia juga mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar dapat mendukung berbagai program pokok PKK yang mencakup 10 aspek.
Dukungan ini terutama menyangkut anggaran agar program yang disusun berjalan dengan baik. Tanpa dukungan anggaran, PKK bakal sulit untuk bergerak menjalankan program.
“Kalau sudah ada program, yang terpenting sekali bahwa darahnya semua organisasi adalah anggaran. Tanpa ada darah (anggaran) itu organisasi enggak akan hidup, karena enggak ada darahnya, enggak mengalir,” ujar Tito.
Oleh karena itu, untuk mendukung pemenuhan anggaran, posisi Ketua TP PKK dijabat oleh pendamping kepala daerah. Selain itu, posisi tersebut juga dapat diisi oleh pihak yang ditunjuk kepala daerah.
Hal ini penting mengingat kepala daerah memiliki otoritas sekaligus sumber daya untuk mendukung TP PKK di daerah. Ia pun menjelaskan dukungan anggaran tersebut dapat bersumber dari dana hibah Pemda.
Selain itu, kepala daerah dapat menyesuaikan program PKK dengan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga dapat saling berkolaborasi. Pemenuhan anggaran juga dapat memanfaatkan dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan yang ada di daerah.
“Ini organisasi terbesar, kalau ini bergerak, ini hebat sekali sangat bisa bantu pemerintah dalam semua bidangnya, 10 bidang terutama [yang mencakup program pokok PKK],” pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam kesempatan itu, sebanyak 34 Ketua TP PKK Provinsi dilantik oleh Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian. Selain sebagai Ketua TP PKK Provinsi, mereka juga dilantik menjadi Ketua Tim Pembina Posyandu di daerahnya masing-masing.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025 -
Masinton Pasaribu Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden saat Pelantikan, Prabowo Tanya Hal Ini
PIKIRAN RAKYAT – Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengungkap isi pembicaraannya dengan Presiden Prabowo Subianto saat pelantikan kepala daerah 2025 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis, 21 Februari 2025.
Masinton Pasaribu mengatakan, Presiden Prabowo menyapa dan melontarkan pujian saat berjalan menyusuri barisan kepala daerah untuk menjabat tangan satu per satu dan memberi ucapan langsung.
“Presiden tadi menyapa ‘Masinton kamu hebat sekali’. Siap Presiden. ‘Di Kabupaten mana?’ Saya katakan di Tapanuli Tengah,” ucap Masinton menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui usai pelantikan seperti dikutip dari Antara.
Pembicaraan dengan Wakil Presiden Gibran
Bupati Tapanuli Tengah terpilih periode 2025–2030 tersebut juga mengungkapkan isi pembicaraan dengan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Wapres mengucapkan selamat dan membalas dengan ucapan terima kasih ketika ditanya isi pembicaraannya dengan Gibran dalam acara jabat tangan.
“Beliau menyampaikan ucapan selamat, dan saya juga menyampaikan terima kasih. Ya saling sapa, saling salam,” lanjut Masinton Pasaribu.
Presiden melantik 961 kepala daerah terdiri atas 33 gubernur, 33 wagub, 363 bupati dan 362 wakilnya, 85 wali kota serta 85 wakil wali kota di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025 pagi.
Pidato Presiden Prabowo Subianto
Prabowo mengatakan, pelantikan 961 kepala daerah/wakil kepala daerah serentak di Istana adalah peristiwa bersejarah.
“Saudara-saudara, ini saya kira adalah momen bersejarah, pertama kali di negara kita, melantik 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota, dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah, dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara,” ucap Presiden.
Menurutnya, pelantikan serentak tersebut menunjukkan betapa besar bangsa Indonesia yang saat ini menjadi negara ke-4 dengan jumlah penduduk terbesar dunia.
“Kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis,” lanjut Prabowo.
Pihaknya mengingatkan kepala daerah/wakil kepala daerah bahwa mereka merupakan pelayan rakyat.
“Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat. Kita, saudara, harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita. Itu adalah tugas kita,” lanjutnya.
Prabowo menyalami satu per satu 961 kepala daerah yang baru dilantik dan mengucapkan selamat secara langsung usai upacara pengambilan sumpah.
Aksi itu diikuti Wapres Gibran, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pimpinan lembaga, menteri-menteri Kabinet Merah Putih serta pejabat negara lain.***Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News