Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • 47 Kepala Daerah Bolos Retret di Magelang, Mendagri: Mungkin Masalah Kebijakan Partai

    47 Kepala Daerah Bolos Retret di Magelang, Mendagri: Mungkin Masalah Kebijakan Partai

    loading…

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan keterangan kepada awak media, Sabtu (22/2/2025). FOTO/BINTI MUFARIDA

    MAGELANG – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tito Karnavian menanggapi ada sebanyak 47 kepala daerah yang bolos atau tidak hadir tanpa keterangan dalam retret di Akademi Militer (Akmil) Kota Magelang, Jawa Tengah. Mendagri mengatakan penyebabnya kemungkinan terkait dengan kebijakan partai politik.

    “Yang belum hadir ini, belum ada keterangan. Ya mungkin bisa masalah gangguan perjalanan. Mungkin masalah kebijakan partainya,” kata Tito kepada awak media, Sabtu (22/2/2025).

    Tito menegaskan bahwa retreat yang diselenggarakan untuk kepala daerah ini adalah bukan untuk kepentingan pemerintah pusat. Namun, untuk bekal memimpin daerah masing-masing ketika kembali dari Lembah Tidar.

    “Saya menganggap bahwa kegiatan orientasi ini bukan kepentingan pusat, tapi kepentingan daerah itu sendiri. Supaya rekan-rekan kepala daerah ini memiliki bekal yang cukup untuk melangkah,” kata Tito.

    Mendagri menceritakan kegiatan yang dilakukan para kepala daerah selama dua hari ini. “Mereka punya waktu untuk bertemu kepala daerah daerah lainnya. Ini baru satu setengah hari. Sudah cair, mereka saling mengenal, satu kamar, tapi daerah,” tambahnya.

    Dia kembali menegaskan pentingnya retreat kepala daerah ini. “Bukan posisi partainya, tapi posisi kepala daerahnya. Ini yang kita harapkan, karena kepala daerah digaji oleh rakyat dan dia harus bertanggung jawab kepada rakyat kembali,” katanya.

    “Partai hanya kendaraan mereka. Ketika dia terpilih, dia tanggung jawab nomor satu bukan kepada partainya, tapi nomor satu tanggung jawabnya kepada rakyat,” katanya.

    Untuk diketahui, tercatat ada 47 kepala daerah yang tidak hadir tanpa keterangan. Disinyalir para kepala daerah yang tidak hadir ini merupakan kader PDIP menyusul keluarnya instruksi dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang meminta seluruh kepala daerah dari PDIP menunda ikut retret di Akmil Magelang.

    (abd)

  • Mendagri Tito: Retret Kepala Daerah Bukan Belajar Militeristik, tetapi Melatih Kedisiplinan

    Mendagri Tito: Retret Kepala Daerah Bukan Belajar Militeristik, tetapi Melatih Kedisiplinan

    Magelang, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah bukan belajar militeristik. Namun, untuk melatih kedisiplinan.

    “Nah, kita belajar dari Akmil bukan soal militeristiknya, tetapi ada nilai-nilai penting yang juga berlaku di dalam dunia kehidupan swasta, soal disiplin, tepat waktu,” kata Tito saat ditemui seusai membuka retret pembekalan kepala daerah di Lembah Tidar Akmil, Sabtu (22/2/2025).

    Dikatakan Tito, melalui retret diharapkan kepala daerah akan terbiasa tepat waktu. Pasalnya, ia pernah menghadiri acara di daerah yang jam pelaksanannya molor karena kurang disiplinnya pejabat.

    “Kita coba mengubah kegiatan ini selama seminggu di sini, di tempat kerja masing ketika, misalnya jam 09.00 WIB ya betul jam 09.00 WIB mulai, jangan mundur-mundur lagi. Di daerah saya pernah undangan jam 09.00 WIB, mulai jam 12.00 WIB, ini kan tidak bagus,” ucapnya.

    Menurutnya kedisiplinan dibutuhkan dalam dunia kerja baik di instansi swaswa maupun birokrasi pemerintahan.

    “Itu di dunia swasta pun, materi tentang kedisiplinan, on time pada waktu kegiatan, kebersihan, itu semua jadi materi pelajaran penting di dunia swasta, apalagi di birokrasi seperti ini,” ujar Tito.

    Tito menyinggung banyak kepala daerah yang tidak memprioritaskan kebersihan lungkungan di daerahnya. Untuk itu selama retret, hal itu akan didisiplinkan.

    “Ada juga yang daerah itu autopiloting, pemimpinnya enggak peduli kepada kebersihan sampah dan yang lain, dan akibatnya merusak lingkungan,” ucapnya.

    Tito menekankan kebersihan dan kedisiplinan harus menjadi program penting yang harus diwujudkan oleh kepala daerah.

    “Nah, ini juga saya minta dijadikan program penting. Ditambah dengan, spesifik bahwa Presiden menyampaikan untuk perbaikan kebersihan toilet-toilet di ruang-ruang publik bandara, dermaga, terminal, di mal, di mana pun di ruang publik itu. Sekolah, kantor harus bersih. Standarnya kering dan tidak berbau. Itu standarnya,” tambahnya.

    Selain itu, Tito bilang kegiatan retret kepala daerah sangat penting lantaran menjadi momentum bagi kepala daerah untuk saling mengenal. 

    Dengan demikian koordinasi lintas wilayah bisa terjalin dan diharapkan kepala daerah dapat mengimplementasikan program kerja secara efisien.

    “Kepala daerah enggak bisa bekerja sendiri. Gubernur enggak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan bupati, wali kota. Bupati, wali kota enggak bisa bekerja tanpa dukungan dari gubernur. Antarbupati juga enggak bisa bekerja sendiri,” pungkas Tito saat membuka retret kepala daerah.

  • Mendagri imbau kepala daerah prioritaskan efisiensi anggaran

    Mendagri imbau kepala daerah prioritaskan efisiensi anggaran

    ANTARA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk menerapkan efisiensi anggaran pada tahun 2025. Instruksi ini disampaikan dalam kegiatan Retret Pembekalan Kepala Daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu (22/2), dengan fokus pada pengurangan anggaran perjalanan dinas, rapat, dan belanja operasional lainnya. (Firman Eko Handy/Sandy Arizona/Nabila Anisya Charisty)

  • Demi Efisiensi, Mendagri Minta Kepala Daerah Pelototin Betul Belanjanya

    Demi Efisiensi, Mendagri Minta Kepala Daerah Pelototin Betul Belanjanya

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta agar para Kepala Daerah memperhatikan lebih lanjut belanja daerah. 

    Pasalnya Mendagri meminta agar Kepala Daerah mulai menerapkan efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 2025. 

    Lewat instruksi tersebut, sejumlah komponen seperti belanja ATK, pernalanan dinas dan biaya perawatan perlu untuk dilakukan eifisensi. 

    “Rekan-rekan silakan nanti melakukan efisiensi kembali. Dipelototin betul belanjanya,” jelasnya saat membuka Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Barat, yang dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (22/2/2025). 

    Disamping itu, Tito juga mendorong kepala daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam meningkatkan PAD. Ia mengatakan, bahwa peningkatan PAD dapat bermanfaat untuk menambah kekuatan fiskal APBD. 

    Terlebih, menurut catatan yang dihimpun Kemendagri, terdapat beberapa daerah yang memiliki nilai PAD yang kecil dari realisasi belanja. 

    Disebut, bahwa daerah-daerah tersebut banyak menggantingkan sumber anggarannya dari Transfer Pemerintah Pusat. Sebab itu ia menghimbau agar kepala daerah memiliki sudut pandang untuk meningkatkan PAD.

    “Okeh karena itulah saya mau minta rekan-rekan [kepala daerah] untuk betul-betul pola pikirnya dibalik, bagaimana untuk mencari, menambah pendapatan [PAD],” ucapnya.

  • Mendagri Tito: Retret di Magelang Penting untuk Masa Depan Daerah

    Mendagri Tito: Retret di Magelang Penting untuk Masa Depan Daerah

    Magelang, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, pelaksanaan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang bukan hanya untuk kepentingan pemerintah pusat, tetapi juga demi kemajuan daerah masing-masing. 

    Tito menyampaikan, kegiatan ini akan memberikan wawasan yang cukup bagi kepala daerah sebelum menjalani masa jabatan selama lima tahun ke depan.

    “Ini bukan untuk kepentingan pusat, tetapi untuk daerah itu sendiri. Agar kepala daerah memiliki bekal yang cukup sebelum lima tahun ke depan melangkah,” kata Tito saat ditemui seusai membuka pembekalan kepala daerah di lokasi retret, Sabtu (22/2/2025).

    Tito juga menyoroti pentingnya interaksi antarkepala daerah dalam retret yang berlangsung selama tujuh hari. Menurutnya, forum ini menjadi momentum bagi para kepala daerah untuk saling mengenal dan membangun hubungan yang lebih cair.

    “Baru satu setengah hari saja mereka sudah saling kenal. Satu kamar ternyata tidak satu daerah. Tadi saya datang ke salah satu tenda, ada yang dari Jawa, ada yang dari timur, gabung dalam satu tenda. Itu yang kita harapkan. Rakyat yang memilih dia, sekarang silakan rakyat yang menilai,” ujarnya.

    Tito juga menanggapi ketidakhadiran sejumlah kepala daerah dalam retret di Magelang. Menurutnya, beberapa kepala daerah belum bisa hadir karena kendala perjalanan atau kebijakan dari partai masing-masing. Namun, ia berharap mereka tetap datang atau setidaknya mengirimkan perwakilan.

    “Yang belum ada keterangan bisa masalah gangguan perjalanan atau mungkin kebijakan partainya. Saya menganggap kegiatan retret di Magelang ini sangat-sangat penting,” kata Tito.

  • Mendagri: Kepala Daerah Harus Efisien Kelola APBD dan Tingkatkan PAD

    Mendagri: Kepala Daerah Harus Efisien Kelola APBD dan Tingkatkan PAD

    Magelang, Beritasatu.com – Efisiensi anggaran, terutama pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dinilai masih kurang efisien menjadi perhatian dalam pembukaan retret kepala daerah, Sabtu (22/2/2025).

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan banyak daerah yang hanya fokus pada belanja tanpa perencanaan yang matang sehingga anggaran tidak digunakan secara optimal.

    Hal itu disampaikan Tito dalam sambutannya saat membuka secara resmi retret kepala daerah 2025 di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah (Jateng).

    “Pengelolaan APBD masih banyak yang tidak efisien. Banyak yang hanya memikirkan bagaimana menghabiskan anggaran tanpa strategi yang jelas,” ungkapnya.

    Akibatnya, menurut Tito, program-program pemerintah daerah sering kali tidak efektif, dengan anggaran yang lebih banyak terserap untuk perjalanan dinas dan rapat-rapat yang tidak perlu, yang sebenarnya bisa dilakukan secara daring.

    Untuk mengatasi permasalahan ini, Tito akan segera mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pemerintah daerah. Surat tersebut akan memuat item-item terkait efisiensi anggaran dalam pengelolaan APBD serta panduan pelaksanaannya.

    “Hari ini saya akan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh daerah. Kami akan memantau implementasinya melalui sistem yang sudah kami siapkan,” jelasnya.

    Meski demikian, Tito menegaskan efisiensi anggaran harus dilakukan dengan tetap memastikan pencapaian target program prioritas daerah.

    Selain efisiensi APBD, Tito juga menekankan pentingnya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah mempermudah perizinan bagi sektor swasta, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Jika sektor swasta berkembang, mereka akan membayar pajak dan retribusi kepada daerah. Dengan PAD yang tinggi, daerah bisa menjalankan program pembangunan yang lebih baik,” ujarnya.

    Tito juga mengingatkan daerah dengan PAD rendah akan bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, yang sebagian besar habis untuk belanja pegawai sehingga sulit untuk berkembang.

    “Ada Rp 1.300 triliun anggaran daerah, dan harus dikelola dengan tepat. Kami akan terus mengawasi implementasinya,” tegas Tito terkait efisiensi anggaran dalam pengelolaan APBD.

  • Mendagri: Kepala daerah perlu belajar soal Akmil bukan militerisme

    Mendagri: Kepala daerah perlu belajar soal Akmil bukan militerisme

    Magelang (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan kepala daerah perlu belajar soal Akademi Militer tetapi bukan militerismenya.

    “Saya sudah menyampaikan ini kan hanya pinjam tempat saja, kita belajar soal Akmil, bukan militeristiknya. Ada nilai-nilai penting yg juga berlaku di dunia swasta,” katanya, di Magelang, Sabtu.

    Di sini bisa belajar soal disiplin, tadi dites waktu olahraga, bedanya kalau teman Militer dan Polri biasanya jam 5.30 WIB bisa tepat waktu, tadi saat musik baru lama-lama juga mulai ramai.

    “Kita coba mengubah kegiatan ini selama seminggu di sini, di tempat kerja masing ketika, misalnya jam 0900 ya betul jam 09.00 mulai, jangan mundur-mundur lagi. Di daerah saya pernah undangan jam 09.00 mulai jam 12.00, ini kan tidak bagus,” katanya.

    Kemudian kebersihan di lingkungan Akmil ini salah satunya selalu bersih.Di kamar masing-masing, selesai meninggalkan kamar harus dirapikan kembali.

    “Saya juga menyampaikan pentingnya retret ini , di antaranya adalah untuk kepala daerah untuk saling kenal,” katanya.

    Ia menyampaikan, ada kepala daerah di Sultra dia kumpulkan para bupati dan wali kota, sambil santai di lapangan rumput, ngobrol-ngobrol.

    “Di sini ada lima ruangan untuk diskusi kelompok, silakan pakai bergantian, gubernur untuk dikumpulkan wali kota dan bupati,” katanya.

    Ia menuturkan, selama lima tahun menjadi Mendagri pernah datang ke beberapa wilayah yg setahun sampai dua tahun tidak pernah ada rapat, bupati dan wali kota yang dipimpin oleh gubernur.

    “Tidak pernah ada rapat, jadi datang rapat waktu saya datang saja, saya tidak bisa membayangkan bagaimana koordinasinya , jalan sendiri-sendiri,” katanya

    Menurut dia, harusnya rapat tingkat provinsi ini paling tidak 3 sampai 4 bulan sekali. Evaluasi apa yang sudah dikerjakan, apa yang kurang saling membantu.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kepala Daerah Nggak Bisa Bekerja Sendiri

    Kepala Daerah Nggak Bisa Bekerja Sendiri

    loading…

    Mendagri Tito Karnavian resmi membuka Retreat Pembekalan Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025). Foto: SINDOnews/Raka Dwi Novianto

    MAGELANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi membuka Retreat Pembekalan Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).

    Forum tersebut dihadiri para kepala daerah meliputi gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia yang mengenakan seragam Satpol PP.

    Dalam sambutannya, Tito menekankan kegiatan retreat kepala daerah sangat penting lantaran menjadi momentum kepala daerah untuk saling mengenal. Dengan koordinasi tersebut, kepala daerah dapat mengimplementasikan program kerja secara sinkron dan sinergis.

    “Kepala daerah nggak bisa bekerja sendiri. Gubernur nggak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan bupati, wali kota. Bupati, wali kota nggak bisa bekerja tanpa dukungan dari gubernur. Antarbupati juga nggak bisa bekerja sendiri,” ujar Tito.

    Dia memuji sejumlah daerah yang telah memanfaatkan forum tersebut untuk melakukan pendekatan informal antarkepala daerah. Dia berharap kebersamaan yang terjalin dapat membantu kepala daerah untuk mengurangi sekat-sekat yang selama ini kerap terjadi.

    Pada retreat yang berlangsung hari ini akan ada sejumlah pemateri yang dihadirkan yakni Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily hingga Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Menurut dia, berbagai materi yang diberikan akan membantu daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    “Menurut pengamatan kami, ini akan bermanfaat bagi rekan-rekan untuk menapakkan langkah menuju kepemimpinan di tempat daerah masing-masing,” kata Tito.

    Dia menilai forum tersebut juga menjadi momentum kepala daerah untuk mengenal lebih dekat jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Pasalnya, menteri dijadwalkan akan memberikan materi terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing.

  • Mendagri Sebut Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret Bakal Rugi Sendiri

    Mendagri Sebut Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret Bakal Rugi Sendiri

    Mendagri Sebut Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret Bakal Rugi Sendiri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan bahwa kepala daerah yang tidak mengikuti kegiatan orientasi atau retreat akan mengalami kerugian sendiri.
    Menurut dia, retreat yang digelar pada 21-28 Februari 2025 di
    Magelang
    , Jawa Tengah, adalah untuk kepentingan daerah yang akan dipimpin selama periode lima tahun.
    “Nah ini kepentingan daerah lebih penting, dan inilah kepentingan bangsa, kepentingan untuk rakyat masing-masing. Jadi kalau yang tidak mengambil bagian, ya rugi sendiri,” ucap Tito saat konferensi pers di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).
    Tito menjelaskan, dalam retreat ini, para kepala daerah bisa mendapatkan relasi antar daerah dengan cara yang lebih baik.
    Selain itu, kepala daerah juga akan mengenal para menteri yang akan mengisi materi sehingga bisa secara langsung menanyakan kesulitan mereka di daerah.
    Sebab itu, kata Tito, kepala daerah yang tidak hadir akan kehilangan momentum berharga yang ada dalam kegiatan retret.
    “Mereka harus cari sendiri jalur mungkin untuk kenal, atau mungkin kita carikan alternatif lain dengan membuat momentum dengan cara
    zoom meeting
    . Tapi
    zoom meeting
    itu tidak keluar
    chemistry
    -nya,” imbuh dia.
    Adapun kepala daerah yang tidak hadir dalam retret berjumlah 53.
    Dari jumlah tersebut, enam di antaranya mengirimkan alasan, sedangkan 47 lainnya tanpa kejelasan.
    Ditengarai, 47 kepala daerah ini berasal dari kader
    PDI-P
    yang tidak hadir karena instruksi yang dikeluarkan oleh DPP PDI-P, seperti misalnya Bupati Tapanuli Utara Masinton Pasaribu dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
    Kader PDI-P menjadi sorotan setelah Megawati Soekarnoputri meminta agar anggota partai yang terpilih menjadi kepala daerah tidak ikut retret.
    Surat instruksi bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Mendagri Sebut Kepala Daerah Bertanggungjawab ke Rakyat, Bukan Partai Nasional

    10 Mendagri Sebut Kepala Daerah Bertanggungjawab ke Rakyat, Bukan Partai Nasional

    Mendagri Sebut Kepala Daerah Bertanggungjawab ke Rakyat, Bukan Partai
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri
    Tito Karnavian
    mengatakan,
    kepala daerah
    harus bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya, bukan pada partai politik pengusung di pemilihan kepala daerah.
    Hal itu disampaikan Tito saat menekankan pentingnya acara orientasi kepala daerah (retreat) yang dilaksanakan pada 21-28 Februari 2025.
    Dia mengatakan, semua partai sudah diberikan pemahaman bahwa orientasi yang digelar ini untuk kepentingan daerah masing-masing dan untuk kepentingan masyarakat secara luas.
    “Karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat, dan dia harus pertanggungjawabkan kepada rakyat kembali,” kata Tito saat konferensi pers di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).
    “Partai kan hanya kendaraan mereka untuk bisa ikut dalam pemilihan. Ketika dia terpilih, dia tanggung jawabnya lagi nomor satu bukan kepada partainya, tapi nomor satu dia tanggung jawabnya kepada rakyat yang memilih dia,” ujarnya lagi.
    Tito mengatakan, saat ini masih ada kepala daerah yang tidak hadir dalam acara
    retret
    dengan beragam alasan, salah satunya adalah masalah kebijakan partai.
    Padahal, kata Tito, retret yang digelar bukan bagian dari kepentingan pemerintah pusat, tetapi kepentingan pemerintah daerah.
    Dengan retret, para kepala daerah bisa bertemu dan mengenal satu sama lain sehingga garis koordinasi bisa menjadi lebih baik.
    “Itu yang kita harapkan. Mereka saling kenal, saling bantu, saling kerja sama. Nah ini kepentingan daerah lebih penting, dan inilah kepentingan bangsa, kepentingan untuk rakyat masing-masing,” tuturnya.
    Eks Kapolri ini juga menjelaskan, jika ada kepala daerah yang tidak ikut retret, akan ada banyak kerugian yang dirasakan.
    Karena kepala daerah yang tidak ikut nantinya kesulitan membuat jejaring antar kepala daerah dan harus melakukan dengan susah payah.
    “Nanti mereka kehilangan momentum untuk bisa mendapatkan teman baru, mengenal para menteri, dan juga kenal dengan gubernur, misalnya,” tandasnya.
    Adapun kepala daerah yang tak hadir dalam retret berjumlah 53.
    Dari jumlah tersebut, enam di antaranya mengirimkan alasan, sedangkan 47 lainnya tanpa kejelasan.
    Ditengarai 47 kepala daerah ini adalah kader
    PDI-P
    yang tak hadir karena instruksi yang dikeluarkan oleh DPP PDI-P.
    Kader PDI-P menjadi sorotan setelah Megawati Soekarnoputri meminta agar anggota partai yang terpilih menjadi kepala daerah tidak ikut retret.
    Surat instruksi bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh
    Kepala Daerah
    dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.