Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Sri Mulyani Bungkam soal Pemangkasan Anggaran Kementerian

    Sri Mulyani Bungkam soal Pemangkasan Anggaran Kementerian

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memilih bungkam saat ditanya mengenai pemangkasan anggaran dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Angaran 2025.

    Saat ditemui dalam acara peluncuran buku Biografi Mar’ie Muhammad di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025), Sri Mulyani hanya tersenyum dan melambaikan tangan tanpa memberikan pernyataan kepada awak media. Ia kemudian langsung meninggalkan lokasi menggunakan lift.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang mulai berlaku Rabu (22/2/2025), yang menginstruksikan pemangkasan anggaran APBN dan APBD 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditunjuk untuk memimpin penerapan efisien anggaran.

    Perinciannya, efisiensi anggaran kementerian dan lembaga mencapai Rp 256,1 triliun, sedangkan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun.

    Pemerintah menyatakan efisiensi anggaran ini bertujuan untuk mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo, seperti makan bergizi gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, serta perbaikan sektor kesehatan.

    “Melakukan reviu anggaran K/L dengan memblokir anggaran dan dicantumkan pada catatan halaman IV A daftar isian pelaksanaan anggaran. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan inpres,” dikutip dari dokumen yang diterima pada Kamis (23/1/2025) terkait peran Sri Mulyani dalam pemangkasan anggara dalam Inpres 1/2025.

    Sri Mulyani diberi tanggung jawab untuk menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga (K/L) dan melakukan penyesuaian alokasi transfer ke daerah, termasuk dana bagi hasil Rp 13,9 triliun.

    Selain itu, dana alokasi umum untuk pekerjaan umum Rp 15,6 triliun, dana alokasi khusus fisik Rp 18,3 triliun, dana otonomi khusus Rp 509,4 triliun, dana keistimewaan DIY Rp 200 miliar, dan dana desa Rp 2 triliun.

    Sri Mulyani juga diinstruksikan untuk memblokir anggaran K/L tertentu yang akan dicantumkan dalam catatan pelaksanaan anggaran.

    Sementara itu, Tito Karnavian bertugas memantau efisiensi belanja yang dilakukan oleh gubernur, bupati, dan wali kota dalam pelaksanaan APBD 2025. Tito juga diminta untuk mengambil langkah strategis guna memastikan pengelolaan APBD sesuai arahan inpres.

    Kendati demikian, pemangkasan anggaran ini menuai perhatian publik, termasuk respons dari berbagai pihak yang menantikan pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan, terutama Sri Mulyani terkait dampak kebijakan tersebut, yang tertuang dalam Inpres 1/2025.

  • Anggaran Kementerian PU Terpangkas Rp 81,38 Triliun, Tersisa Rp 29,57 T Saja – Halaman all

    Anggaran Kementerian PU Terpangkas Rp 81,38 Triliun, Tersisa Rp 29,57 T Saja – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkena efisiensi anggaran sebesar Rp 81,38 triliun dari pagu dipa TA 2025 sebesar Rp 110,95 triliun.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan telah melakukan beberapa pembatalan kegiatan fisik, pembangunan infrastruktur, dan pelaksanaan kegiatan tidak prioritas, sehingga anggaran tersisa sebesar Rp 29,57 triliun.

    Berdasarkan bahan paparan Dody saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2025), ada 10 perubahan pola kerja Kementerian PU akibat efisiensi ini.

    “Satu, pembatalan kegiatan fisik single year contract baru dan mutual year contract baru yang bersumber dari rupiah murni,” kata Dody.

    Kedua, pembatalan pembelian alat berat. Dody mengatakan Kementerian PU sekarang hanya mengoptimalisasi arat berat yang ada.

    Ketiga, penggunaan dana tanggap darurat yang lebih selektif dan efisien. Keempat, pembatasan perjalanan dinas dalam dan luar negeri akan sangat selektif.

    Kelima, mengurangi secara signifikan belanja alat tulis kantor secara signifikan. Dody menyebut ini menjadi salah satu upaya pihaknuya menuju paperless office.

     

    Keenam, meniadakan semua kegiatan seremonial di antaranya Hari Bakti Kementerian PU, Hari Air, Hari Jalan, dan Hari Habitat Dunia.

    Ketujuh, meniadakan rapat atau seminar secara luring. Pelaksanaan rapat kerja, rapat koordinasi, diseminasi, seminar, sosialisasi, dan sejenisnya akan dilakukan secara daring.

    Kedelapan, meniadakan belanja kehumasan yang kurang atau tidak prioritas seperti percetakan banner, spanduk, dan seminar kit.

    Kesembilan, efisiensi belanja operasional, baik layanan perkantoran, pemeliharaan, dan perawatan, serta kendaraan.

    Ke-10, efisiensi belanja non operasional seperti honor output kegiatan, jasa konsultan, serta kajian analisis dan seterusnya.

    “Pagu DIPA PU yang semula Rp 110 triliun, diefesiensikan sebesar Rp 81 triliun, sehingga total pagu sisa adalah Rp 29,57 triliun,” ujar Maruarar.

    Rp 29,57 triliun terdiri dari non rupiah murni sebesar Rp 16,31 triliun dan rupiah murni sebesar Rp 13,26 triliun.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

    Arahan Prabowo itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

    Pada poin kedua, Prabowo Subianto menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran negara yang sebesar Rp 306 triliun.

    Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

    Lalu pada poin ketiga, Prabowo meminta menteri dan pimpinan lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi yang meliputi belanja operasional dan non-operasional yang terdiri belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, hingga pengadaan alat dan mesin.

    Batasi Belanja untuk Kegiatan Seremonial

    Arahan Prabowo kepada kepala daerah adalah membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, hingga seminar FGD.

    Pemerintah Daerah juga diminta mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen, termasuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran gaji.

    Adapun di poin kelima, Prabowo secara khusus meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga.

    Prabowo juga menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memantau efisiensi belanja kepala daerah.

     

  • Menimbang Urgensi Retreat Kepala Daerah di Tengah Pemangkasan Anggaran Pemerintah

    Menimbang Urgensi Retreat Kepala Daerah di Tengah Pemangkasan Anggaran Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Rencana retreat kepala daerah menimbulkan pertanyaan di tengah kebijakan pemangkasan anggaran 2025 yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Pasalnya, rencana tersebut bertolak belakang dengan niat pemerintah pusat yang tengah beres-beres dari kegiatan yang berpotensi membebani keuangan negara, sehingga bertentangan dengan langkah efisiensi besar-besaran yang sedang dijalankan.

    Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Wahyu Iskandar pun melihat bahwa pemangkasan anggaran dilakukan sebagai upaya meningkatkan efektivitas belanja negara dengan mengutamakan program prioritas nasional. 

    Namun, kata Wahyu, retreat kepala daerah yang selama ini menjadi wadah koordinasi malah dinilai tidak efisien dalam penggunaan anggaran. Besarnya biaya operasional, akomodasi, serta fasilitas yang diperlukan membuat banyak pihak mempertanyakan urgensi kegiatan ini.

    “Retreat semacam ini cenderung bersifat seremonial dan lebih menampilkan kesan simbolis daripada memberikan dampak nyata terhadap efektivitas pemerintahan. Seharusnya, Prabowo lebih fokus pada evaluasi internal secara berkala daripada melakukan evaluasi melalui kegiatan seperti ini,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (6/2/2025). 

    Selain itu, dia melanjutkan bahwa saat ini masih banyak tugas dan fungsi antar kementerian serta lembaga yang bertabrakan, ditambah dengan transisi sumber daya manusia di internal kementerian yang belum sepenuhnya selesai.

    Menurutnya, hal tersebut yang seharusnya menjadi prioritas utama Prabowo, karena jika koordinasi internal tidak berjalan optimal, maka efektivitas pemerintahan juga akan terganggu.

    Di sisi anggaran, Wahyu menyebut jika retreat ini menggunakan dana dari APBN, ini bertentangan dengan prinsip efisiensi yang selama ini digaungkan oleh Prabowo. 

    Penyebabnya, kata Wahyu, dalam kondisi saat ini, masih banyak permasalahan birokrasi yang perlu dibereskan, penggunaan anggaran untuk acara seremonial seperti ini berpotensi menjadi pemborosan yang tidak memberikan manfaat konkret.

    “Retreat ini terkesan lebih sebagai gimmick politik untuk menunjukkan soliditas kepala daerah di hadapan publik, ketimbang sebagai langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan,” pungkas Wahyu.

    Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet pun menyampaikan bahwa jika memperhatikan maksud pembekalan yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo menjadi tidak lumrah.

    Yusuf meyakini bahwa tanpa adanya retreat pemerintah daerah masih bisa didorong untuk melakukan konsolidasi dengan pemerintah pusat melalui beberapa aturan yang sebenarnya sudah ada seperti misalnya melalui undang-undang harmonisasi keuangan pusat dan daerah.

    Aturan ini, kata Yusuf, yang seharusnya cukup untuk menjadi acuan pemerintah daerah untuk melakukan konsolidasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan-kebijakan yang akan muncul kedepannya. 

    Apalagi jika ternyata proses ini menggunakan anggaran negara yang seharusnya dalam proses efisiensi anggaran ini menjadi kurang tepat.

    “Saya kira dalam konteks politik anggaran kegiatan ini menambah list in konsistensi apa yang disampaikan oleh presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran,” ujar Yusuf. 

    Dia menilai bahwa pemerintah sebelumnya di awal transisi melakukan perombakan kabinet dan lembaga dan pemerintah baru juga ikut melakukan penambahan jumlah Kementerian/Lembaga yang juga merupakan bentuk tak selaras dengan niat efisiensi.

    “Hal ini, tentu tidak selaras dengan semangat untuk melakukan efisiensi dan saat ini pun pemerintah juga melakukan upaya penghematan dan upaya penghematan ini juga kemudian tidak selaras dengan rencana pemerintah untuk melakukan pembekalan untuk kepala daerah,” pungkas Yusuf.

    Untuk Jaga Loyalitas ke Prabowo

    Sementara itu, Pengamat politik sekaligus Direktur Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo pun menilai bahwa retreat memang merupakan program paradox yang berbanding terbalik dengan niat efisiensi.

    Berbeda dengan pelaksanaan Retreat Kabinet yang menggunakan dana pribadi Prabowo, tetapi kali ini agenda tersebut akan menelan biaya dari APBN yang justru bersifat pemborosan.

    “Akan ada pengeluaran anggaran negara yang besar untuk kepala daerah, padahal efisiensi itu perlu untuk yang sifat produktif dan kebutuhan yang lebih fundamental,” ujarnya kepada Bisnis baru-baru ini.

    Karyono pun tak memungkiri ada peluang udang di balik batu yang ingin dicapai pemerintah dengan melakukan agenda retreat tersebut. Bukan sekadar ingin memperkuat sinergitas pusat dan daerah tetapi loyalitas dari kepala daerah kepada orang nomor satu di Indonesia itu.

    “Salah satu yang ingin dicapai oleh Prabowo, hampir sama dengan retreat kabinet agar kepala daerah loyal kepada presiden sebagai kepala pemerintahan ada harapan. Padahal loyalitas sebenarnya harus kepada negara dan konstitusi,” imbuh Karyono.

    Memang, kata Karyono di sisi lain perlu ada sinergitas antara pusat dan daerah. Mengingat, tidak mudah untuk membangun sinergi. Harapannya agar ada pemaknaan otonomi daerah yang tak kebablasan apabila tujuannya kenegaraan yang senada.

    Oleh sebab itu, dia melanjutkan jika pemerintah memang mengincar sinergitas adalah arah yang poisitif, tetapi jika hanya ingin membangun loyalitas kepala daerah untuk pribadi bukan kepada institusi untuk elektoral ke depan amat sangat tidak tepat.

    Padahal, menurut Karyono ada banyak forum lain, seperti domain Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimpda) untuk memberikan anggaran .

    “Sekelas Kepala Daerah cukup dengan arahan, tidak perlu diospek. Dan aturan yang bisa menekankan sinergitas. Misalnya, Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang menjadi pedoman sehingga pembangunan yang dilaksanakan bisa sejalan dengan program pemerintah. Kalau tidak ada PPHN ini retreat 1.000 kalipun tidak akan ada gunanya,” pungkas Karyono.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana untuk menggelar pembekalan atau retreat Kepala Daerah terpilih sebelum Ramadan 2025. Ide tersebut menimbulkan pro-kontra di tengah sikap pemerintah untuk memangkas anggaran kementerian/lembaga pada tahun ini.

    Apalagi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan biaya untuk pelaksanaan pembekalan atau retreat Kepala Daerah tidak menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto, melainkan akan menggunakan dana APBN.  

    Kendati demikian, dia berujar hingga sejauh ini belum ada kepastian besaran pengalokasian anggaran untuk kegiatan retreat tersebut. Namun, Prasetyo menyebut hal ini akan diurus oleh pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan memastikan ada dananya.

    “Enggak [dana dari Presiden Prabowo] dong, dari Pemerintah. Belum [besaran anggaran], Pak Mendagri [Tito Karnavian yang urus],” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

    Lebih lanjut, politikus Gerindra ini mengatakan pihaknya merasa retreat Kepala Daerah ini sangat penting untuk menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga agenda ini perlu dilakukan.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun lewat Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang terbit pada 22 Januari 2024.

    “Efisiensi bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan, enggak begitu juga. Kita merasa bahwa retreat menjadi sangat penting, ini Pilkada serentak,” pungkasnya. 

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto masih mengkaji wacana pembekalan atau retreat Kepala Daerah. Rencananya program tersebut akan dilaksanakan dengan dua gelombang.

    Dia mengatakan bahwa sejauh ini rencana retreat bagi Kepala Daerah hasil Pilkada 2024 akan dilaksanakan sebelum Ramadan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah dengan konsep satu gelombang.

    “Masih kami akan rapatkan. Bisa sekaligus atau bisa dua gelombang. Ya, kalau jumlahnya tidak sampai 500 [pejabat], ya bisa saja satu gelombang seperti [Retreat Kabinet] kemarin. Namun kalau disatukan, ya mungkin bisa dua gelombang,” tuturnya kepada Bisnis di Gedung Krida Bhakti Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (31/1/2025) malam.

    Bima pun melanjutkan terkait dengan jumlah hari pelaksanaan, instansinya pun masih mengkaji terkait dengan waktu yang akan ditentukan.

    Harapannya, kata Bima, Kepala Daerah tak terlalu lama meninggalkan tugasnya di wilayahnya masing-masing.

    “Masih dirumuskan. Masih dirumuskanj lamanya berapa. Karena kita ingin substansinya dapat, efektif,” pungkas Bima.

  • Sinyal Reshuffle dari Prabowo, Presiden: yang Tak Mau Kerja untuk Rakyat Saya akan Singkirkan

    Sinyal Reshuffle dari Prabowo, Presiden: yang Tak Mau Kerja untuk Rakyat Saya akan Singkirkan

    TRIBUNJATIM.COM – Sinyal reshuffle kabinet Merah Putih kini dikemukakan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Rencana itu dilakukan untuk menteri yang menurutnya tak mau bekerja untuk rakyat.

    Jawaban itu disampaikan saat menanggapi soal peluang reshuffle kabinet usai 100 hari masa kerja pemerintahannya.

    Diketahui, masa 100 hari masa kerja pemerintahan Prabowo sudah terlewati setelah tanggal 28 Januari 2025 lalu.

    “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo saat ditemui di Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.

    “Mau lebih jelas lagi? Hahaha,” ujar Prabowo sambil tertawa.

    Menurut Prabowo, pada dasarnya rakyat menuntut pemerintahan yang bersih.

    Prabowo menyatakan akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat.

    “Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain,” ujarnya seperti dikutip Kontan

    Sebelumnya dalam sambutan di puncak peringatan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam, Prabowo kembali mengingatkan seluruh aparat dan institusi negara agar benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat demi bangsa dan negara.

    HARLAH NU – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan kata sambutan pada acara puncak acara Hari Lahir Nahdlatul Ulama (NU) ke-102 di Istora Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025). Pada sambutannya Prabowo mengatakan turut merasa nyaman bisa berada di tengah-tengah kaum NU. (Tribunnews/Jeprima)

    Jika tidak, Prabowo menegaskan akan menindak langsung mereka yang merugikan dan menyengsaraan rakyat atau tidak mau bekerja untuk rakyat.

    “Kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan  ke depan yang bersih dan bebas dari penyelewengan dan korupsi. Itu tekad kami,” kata Prabowo.

    Menurut Prabowo dirinya pahan akan ada perlawanan atas apa yang dilakukannya.

    Namun ia yakin semuanya teratasi karena apa dirinya perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia.

    “Kami tidak ragu bertndak. Seratus hari pertama istilahnya saya sudah beri peringatan berkali kali,” ujarnya.

    “Sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh saya akan tindak,” kata Prabowo disambut riuh hadirin.

    Prabowo mengaku tahu ada pihak-pihak yang mengatakan dirinya bajingan tolol.

    “Dan saudara saudara jangan kira kami kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Gak apa-apa.”

    “Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol. Saya gak sebut namanya kalian sudah tahu loh. Gak apa-apa, tapi kami paham dan kami mengerti,” ujar Prabowo.

    Menurut Prabowo dalam 100 hari pertama pemerintahannya dirinya masih bersikap baik dan berharap ada kesadaran sejumlah pihak yang dianggapnya belum bersih.

    “Jadi saudara-saudara, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran,” kata Prabowo.

    “Saya pernah menyampakan seluruh apaat seluruh institusi, bersihkan dirimu, sebelum kau dibersihkan.”

    “Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa dan negara dan rakyat Indonesia,” katanya disambut tepuk tangan sorakan hadirin.

    “Kalau kau tidak setia kepada rakyat inidonesia kalau, kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indoesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo.

    Ia juga meminta para menteri dan lembaga negara yang membantunya tidak ragu-ragu dalam membuat keputusan selama untuk kepentingan rakyat.

    “Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga tidak ragu-ragu. Kita hanya bekerja untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Terimakasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang Nahdlatul Ulama,’ katanya.

    Seperti diketahui Presiden Prabowo RI Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri puncak peringatan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam. 

    Tak hanya Prabowo dan Gibran, nampak hadir juga sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih turut hadir dalam acara tersebut.

    Saat tiba, Prabowo terlihat mengenakan batik lengan panjang bernuansa hijau sementara, Gibran mengenakan kemeja panjang putih.

    Kemudian Keduanya kompak mengenakan peci hitam. 

    Selanjutnya, Prabowo  dan Gibran langsung menyapa para hadirin yang berada dilokasi, Prabowo lantas menyapa dengan melambaikan tangan keatas menghadap hadirin. 

    Prabowo saat tiba didampingi Rais Aam Miftachul Akhyar, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU sekaligus Mensos Saefullah Yusuf. 

    Di sisi lain, Wakil Presiden RI ke-13 Ma’aruf Amin juga turut hadir dalam acara tersebut, ia nampak mengenakan baju putih. 

    Selanjutnya, Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir diantaranya seperti Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri ATR Nusron Wahid, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait, Mendagri tito karnavian, Panglima TNI Agus Subiyanto, hingga Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

    ELPIJI KEMBALI DIECER – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Bahlil agar pengecer bisa kembali menjual elpiji 3 Kg, Selasa (4/2/2025) (Tangkapan layar Instagram @prabowo)

    Menteri-menteri Prabowo yang Layak Reshuffle Versi CELIOS 

    Lembaga penelitian independen, Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis survei bertajuk ‘Rapor 100 Hari Kabinet Prabowo-Gibran: Kinerja, Tantangan, dan Harapan’ pada Selasa (21/1/2025).

    Dalam survei tersebut, Celios menetapkan lima menteri yang perlu dipertimbangkan untuk di-reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Celios menetapkan para menteri yang perlu di-reshuffle berdasarkan bidang kementerian yang dipimpin.

    Untuk bidang ekonomi, sosok yang perlu di-reshuffle adalah Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie Setiadi dengan 48 poin.

    Tak cuma itu, Budi Arie juga masuk sebagai menteri dengan kinerja terburuk karena memiliki poin sebanyak -41.

    Di sisi lain, Budi Arie juga dianggap sebagai menteri yang tidak terlihat bekerja oleh 30 persen responden yang ditanya.

    “30 responden menilai Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi) tidak terlihat bekerja selama 100 hari pertama pemerintahan.”

    “Keterlibatan koperasi dalam program makan bergizi gratis (MBG) juga bukan karena kebijakan dari menteri koperasi.”

    “Tetapi, memang sudah ada dalam rancangan awal Badan Gizi Nasional untuk melibatkan koperasi dalam program MBG,” demikian keterangan yang tertulis dikutip pada Rabu (22/1/2025).

    Budi Arie juga dianggap tidak memiliki terobosan sebagai Menkop terkait pengelolaan koperasi.

    Hal ini membuatnya memiliki skor terendah yaitu -39 dalam kategori ‘Kinerja Menteri/Kepala Badan di Bidang Ekonomi selama 100 Hari Pertama’.

    Menteri Layak di-Reshuffle Bidang Energi dan Lingkungan

    Sementara, di bidang energi dan lingkungan, Celios menempatkan dua menteri sekaligus yang perlu di-reshuffle yakni Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

    Raja Juli menjadi menteri yang menempati poin tertinggi sebagai sosok yang layak di-reshuffle yaitu 56 poin.

    Capaian poin Raja Juli disusul Bahlil di peringkat kedua yaitu 46 poin.

    Raja Juli juga dianggap menjadi salah satu menteri yang dinilai tidak memiliki kontribusi berarti.

    Dia bersanding dengan empat menteri lain yaitu Bahlil, Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LHK), Hanif Faisol Nurofiq; Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Nusron Wahid; dan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Roslan Roeslani.

    “Terhitung 100 hari pemerintahan berjalan, kelima menteri tersebut dinilai tidak memiliki kontribusi berarti dalam mengatasi masalah krisis iklim yang semakin mendesak di Indonesia,” tulis Celios.

    Selain itu, Raja Juli juga dianggap sebagai menteri yang memiliki skor terendah yaitu -45 terkait kinerjanya di bidang energi dan lingkungan dalam 100 hari pertama Kabinet Prabowo-Gibran.

    “Skor ini menampilkan kemunduran dalam pengelolaan konservasi hutan terutama wacana untuk program ketahanan pangan dan transisi energi yang berisiko tinggi meningkatkan deforestasi,” tulis Celios.

    Sementara, Bahlil dianggap layak di-reshuffle terkait kinerjanya yang buruk dalam efektivitas pengelolaan sumber daya energi, pengelolaan hilirisasi mineral, dan transisi energi bersih.

    Menteri Layak di-Reshuffle Bidang Sosial dan Politik

    Lalu, di bidang sosial dan politik, survei Celios menobatkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Sutanto menjadi menteri yang layak di-reshuffle.

    Dia memperoleh poin -29 sebagai menteri dengan kinerja terburuk dalam bidang sosial dan politik.

    Yandri disusul oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon dan Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono.

    Politisi PAN tersebut layak di-reshuffle karena diduga adanya konflik kepentingan sejak dirinya menjabat.

    Selain itu, kebijakan desa yang diterbitkannya dianggap kontroversial.

    “Posisi ini tak lepas dari kontroversi kebijakan desa yang memicu kritik tajam, ditambah dugaan konflik kepentingan yang mencuat sejak awal masa jabatannya,” tulis Celios.

    Menteri Layak di-Reshuffle Bidang Hukum dan HAM

    Di bidang hukum dan HAM, ada nama Menteri HAM, Natalius Pigai yang layak untuk di-reshuffle versi survei Celios.

    Pigai dianggap tidak terlihat bekerja oleh 40 persen responden lantaran tak ada kebijakan yang berarti dibuat olehnya terkait penegakan HAM.

    “Tidak ada kebijakan ataupun rancangan program berarti untuk mengatasi kasus pelanggaran dan kejahatan HAM,” tulis Celios.

    Dalam 100 hari pertama, Pigai juga dianggap tidak memiliki kinerja yang baik dan memperoleh poin -35.

    Penilaian itu berdasarkan kinerja Pigai yang tak lepas dari kontroversi yang memicu respons negatif publik.

    Selain itu, kebijakan HAM yang dibuat Pigai dianggap kurang terarah.

    “Kritik terhadap kinerjanya tak terlepas dari kontroversi yang memicu respons negatif publik, serta kebijakan HAM yang dinilai kurang terarah dan sering kali berbenturan dengan kewenangan lembaga lain,” tulisnya.

    Sistem Penilaian

    Studi yang dilakukan Celios ini menggunakan survei berbasis expert judgment dengan panelisnya merupakan praktisi jurnalis.

    “Panelis terdiri dari 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel yang memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah,” ungkap Celios.

    Dalam penilaiannya, ada lima indikator untuk memberikan peringkat terkait kinerja para menteri dalam 100 hari pertama.

    Adapun kelima indikator tersebut yaitu:

    – Pencapaian Program

    – Kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik

    – Kualitas kepemimpinan dan koordinasi

    – Tata kelola anggaran

    – Komunikasi kebijakan

    Sementara, para jurnalis yang dipilih dianggap memiliki akses langsung dan kemampuan untuk mengamati kinerja pejabat publik secara rutin, serta menganalisis hasil dari kebijakan dan program pemerintah. 

    Para jurnalis itu berasal dari berbagai fokus kanal atau bidang, seperti ekonomi, sosial dan politik, hukum dan HAM, serta energi dan lingkungan.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

     

  • Ini Manfaat Pengetahuan Pengelolaan Sampah Sedari Dini untuk Anak

    Ini Manfaat Pengetahuan Pengelolaan Sampah Sedari Dini untuk Anak

    ?Jakarta: Ketua Umum (Ketum) Solidaritas Perempuan untuk Indonesia (Seruni) Kabinet Merah Putih Tri Tito Karnavian, mendorong pengetahuan terkait pengelolaan sampah diberikan sedari dini. Sehingga, anak-anak dengan kesadaran penuh ikut memelihara lingkungan.

    “Karena sampah adalah tanggung jawab diri pribadi. Karena yang membuat sampah itu kita, sehingga kita bertanggung jawab. Sampah harus kita sendiri yang bertanggung jawab,” kata Tri dalam keterangan yang dilansir Rabu, 5 Februari 2025. 

    Hal tersebut diungkap Istri Tito Karnavian itu dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025 dan Aksi Seruni untuk Bersih Negeri. Agenda bertajuk “Sembako Tukar Sampah” di Alun-Alun Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten.

    Tri dalam kegiatan itu berinteraksi langsung dengan masyarakat, di antaranya anak-anak yang duduk di tingkat Sekolah Dasar (SD). Dia menanyakan pada mereka tanggung jawab terkait sampah.

    Seorang siswa menjawab bahwa sampah tersebut harus dibuang dan dibersihkan. Siswa itu juga menyebut jika di rumahnya ada dua tempat sampah yang diletakkan di dapur dan ruang tamu.
     

    “Luar biasa sudah menyediakan tempat sampah di rumah masing-masing. Itu adalah basic ya, dasar kita untuk peduli sampah,” katanya. 

    Tri juga menguji pemahaman para siswa terkait berbagai macam bentuk sampah, dari sampah makanan, botol, hingga sampah yang bisa didaur ulang. Para siswa itu pun bisa membedakan jenis-jenis sampah yang ada di sekitar. Ia menekankan pentingnya memilah dan mengelola sampah dengan baik agar dapat diolah kembali. 

    “Ini salah satu [bukti] bahwa anak-anak kita sudah mengerti tentang sampah. Apalagi orang tuanya ya, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak sekalian. Kalau anak-anak kita sudah dididik dari awal mengerti tentang sampah, semoga tanggung jawab sampah seluruh dunia ini [adalah] tanggung jawab bersama,” ujarnya.

    Hal tersebut menjadi sorotan Tri karena masih ada anggapan dalam masyarakat Indonesia bahwa pengelolaan sampah sepenuhnya menjadi tugas petugas kebersihan. Padahal, di negara maju seperti Jepang, tidak tersedia tempat sampah di banyak tempat karena masyarakat di negara itu sudah terbiasa bertanggung jawab atas sampah masing-masing.

    “Mudah-mudahan budaya ini semakin besar dari Ibu-Ibu sekalian. Sehingga kita tidak melihat lagi sampah ada di mana-mana,” ucapnya.

    Sebagai bagian dari aksi nyata dalam kegiatan tersebut, Tri meminta peserta untuk memastikan tidak ada sampah yang tertinggal di bawah kursi masing-masing, termasuk bekas kotak makan dan minuman. Ia menegaskan, kebiasaan meninggalkan sampah sering kali muncul karena masih ada anggapan bahwa urusan sampah adalah tanggung jawab orang lain, khususnya petugas kebersihan. 

    “Mulai hari ini mari kita bersama-sama mempunyai komitmen, sampah adalah tanggung jawab kita, diri sendiri, bukan tanggung jawab orang lain. Terima kasih, semoga usaha-usaha kita berhasil,” pungkasnya.

    ?Jakarta: Ketua Umum (Ketum) Solidaritas Perempuan untuk Indonesia (Seruni) Kabinet Merah Putih Tri Tito Karnavian, mendorong pengetahuan terkait pengelolaan sampah diberikan sedari dini. Sehingga, anak-anak dengan kesadaran penuh ikut memelihara lingkungan.
     
    “Karena sampah adalah tanggung jawab diri pribadi. Karena yang membuat sampah itu kita, sehingga kita bertanggung jawab. Sampah harus kita sendiri yang bertanggung jawab,” kata Tri dalam keterangan yang dilansir Rabu, 5 Februari 2025. 
     
    Hal tersebut diungkap Istri Tito Karnavian itu dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025 dan Aksi Seruni untuk Bersih Negeri. Agenda bertajuk “Sembako Tukar Sampah” di Alun-Alun Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten.

    Tri dalam kegiatan itu berinteraksi langsung dengan masyarakat, di antaranya anak-anak yang duduk di tingkat Sekolah Dasar (SD). Dia menanyakan pada mereka tanggung jawab terkait sampah.
     
    Seorang siswa menjawab bahwa sampah tersebut harus dibuang dan dibersihkan. Siswa itu juga menyebut jika di rumahnya ada dua tempat sampah yang diletakkan di dapur dan ruang tamu.
     

    “Luar biasa sudah menyediakan tempat sampah di rumah masing-masing. Itu adalah basic ya, dasar kita untuk peduli sampah,” katanya. 
     
    Tri juga menguji pemahaman para siswa terkait berbagai macam bentuk sampah, dari sampah makanan, botol, hingga sampah yang bisa didaur ulang. Para siswa itu pun bisa membedakan jenis-jenis sampah yang ada di sekitar. Ia menekankan pentingnya memilah dan mengelola sampah dengan baik agar dapat diolah kembali. 
     
    “Ini salah satu [bukti] bahwa anak-anak kita sudah mengerti tentang sampah. Apalagi orang tuanya ya, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak sekalian. Kalau anak-anak kita sudah dididik dari awal mengerti tentang sampah, semoga tanggung jawab sampah seluruh dunia ini [adalah] tanggung jawab bersama,” ujarnya.
     
    Hal tersebut menjadi sorotan Tri karena masih ada anggapan dalam masyarakat Indonesia bahwa pengelolaan sampah sepenuhnya menjadi tugas petugas kebersihan. Padahal, di negara maju seperti Jepang, tidak tersedia tempat sampah di banyak tempat karena masyarakat di negara itu sudah terbiasa bertanggung jawab atas sampah masing-masing.
     
    “Mudah-mudahan budaya ini semakin besar dari Ibu-Ibu sekalian. Sehingga kita tidak melihat lagi sampah ada di mana-mana,” ucapnya.
     
    Sebagai bagian dari aksi nyata dalam kegiatan tersebut, Tri meminta peserta untuk memastikan tidak ada sampah yang tertinggal di bawah kursi masing-masing, termasuk bekas kotak makan dan minuman. Ia menegaskan, kebiasaan meninggalkan sampah sering kali muncul karena masih ada anggapan bahwa urusan sampah adalah tanggung jawab orang lain, khususnya petugas kebersihan. 
     
    “Mulai hari ini mari kita bersama-sama mempunyai komitmen, sampah adalah tanggung jawab kita, diri sendiri, bukan tanggung jawab orang lain. Terima kasih, semoga usaha-usaha kita berhasil,” pungkasnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Harlah NU ke-102 Meriah! Ada Prabowo, Gibran, hingga Komeng

    Harlah NU ke-102 Meriah! Ada Prabowo, Gibran, hingga Komeng

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menghadiri acara Puncak Harlah Nahdlatul Ulama (NU) ke-102 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025). 

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Prabowo dan Gibran tiba di lokasi pada pukul 19.01 WIB. Prabowo tampak mengenakan batik berwarna hijau dan Gibran mengenakan kemeja warna putih. Kedatangan keduanya disambut dengan tepuk tangan. 

    Di samping itu, hadir juga Mantan Wakil Presiden  Ma’ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), hingga Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Alfiansyah Bustami alias Komeng 

    Mereka tampak datang satu per satu ke dalam lokasi. Beberapa dari mereka kompak mengenakan baju berwarna putih dan peci berwarna hitam. 

    Sebelumnya, NU menggelar acara pembukaan Munas dan Konbes di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025). Dalam sambutannya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (NU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menuturkan bahwa agenda ini dihelat untuk memperkuat kerangka konsolidasi. 

    “Sehingga kedepan InsyaAllah tidak akan ada lagi yang patut menghalangi langkah kita menggapai cita-cita bersama,” tutur Gus Yahya dalam sambutannya. 

    Adapun, agenda yang dihelat saat ini disebut sebagai fase keempat dari keseluruhan agenda konsolidasi. Ia menyebut semua agenda telah dilakukan dengan baik.

    “Maka saat ini kita masuk fase keempat yaitu fase gaspol untuk melaksanakan agenda-agenda Nahdlatul Ulama,” ujarnya. 

    Gus Yahya juga meminta seluruh jajaran pengurus, aktivis, kader-kader Nahdlatul Ulama untuk menyiapkan diri dan bekerja tanpa henti untuk mewujudkan cita-cita NU. 

  • Ma’ruf Amin Hingga Komeng Hadiri Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan Jakarta – Halaman all

    Ma’ruf Amin Hingga Komeng Hadiri Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Sejumlah tokoh dan menteri Kabinet Merah Putih tampak menghadiri acara yang dihadiri ribuan warga Nahdliyin ini.

    Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, para menteri dan sejumlah tokoh datang secara berurutan sejak pukul 18.30 WIB.

    Tampak Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Mendikdasmen Abdul Muti, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Lalu Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Mensos Saifullah Yusuf, Mendagri Tito Karnavian, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Pratikno.

    Kemudian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri PPPA Arifah Fauzi.

    Selain itu, Anggota DPD RI Alfiansyah Bustami atau Komeng, Wakil Presiden ke-13 Maruf Amin, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, dan sejumlah pejabat lainnya hadir.

    Kehadiran para tokoh ini disambut sorakan dan tepuk tangan para warga Nahdliyin.

    Ribuan warga Nahdliyin tersebut berasal dari Muslimat NU, Fatayat NU, IPNU, IPPNU, dan GP Ansor.

    Selain Harlah NU, PBNU juga menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2025 di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta.

    Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadir

    Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri Puncak Peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora, Senayan, Jakarta, Rabu malam ini.

    Hal itu disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana.

    “Malam ini bapak presiden direncanakan akan menghadiri Resepsi Harlah ke-102 NU di Istora, Senayan, Jakarta,” kata Yusuf.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (3/2/2025).

    Mereka di antaranya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, Rais Aam Miftachul Akhyar , dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf.

    Gus Yahya mengatakan kedatangan pengurus PBNU ke Istana dalam rangka menyampaikan undangan Puncak Peringatan Hari Lahir NU yang ke-102 kepada Prabowo.

    “Kami menyampaikan undangan kepada bapak presiden Untuk menghadiri resepsi Puncak Peringatan Hari Lahir NU yang ke-102 Insyaallah nanti pada hari Rabu, tanggal 5 Februari di Istora dimulai pukul 19sore,” katanya

    Atas undangan tersebut, Prabowo kata Gus Yahya berencana hadir dalam Harlah tersebut.

    “Alhamdulillah bapak presiden menyambut baik dan berkenan insyaAllah nanti akan hadir di dalam resepsi Puncak Peringatan Harlah NU tersebut,” ujarnya.

  • Prabowo-Gibran Hadiri Puncak Harlah NU di Istora Nasional 5 Februari 2025

    Prabowo-Gibran Hadiri Puncak Harlah NU di Istora Nasional 5 Februari 2025

    Prabowo-Gibran Hadiri Puncak Harlah NU di Istora
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    disambut meriah saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) yang mengusung tema “Bekerja Bersama Umat” di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
     ke dalam area Istora Senayan bersama Wakil Presiden RI
    Gibran Rakabuming Raka
    , didampingi oleh Rais Aam NU Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU
    Yahya Cholil Staquf
    .
    Prabowo mengenakan kemeja batik lengan panjang dan peci hitam, sedangkan Gibran mengenakan kemeja putih lengan panjang dan peci hitam.
    Ketibaan Prabowo disambut meriah oleh hadirin yang telah memenuhi Istora.
    Para hadirin bersorak ketika Prabowo masuk ke lokasi acara, tidak sedikit pula yang merekam momen kedatangan Prabowo.
    Prabowo membalas sambutan itu dengan melambaikan tangan serta menempelkan kedua tangan di depan dadanya.
    Ia kemudian menyalami satu per satu kiai NU dan tokoh-tokoh yang duduk di barisan depan, salah satunya Wakil  Presiden ke-13 RI, Ma’ruf Amin, yang mengenakan kemeja koko putih dengan sorban putih dan peci hitam.
    Selain Ma’ruf Amin, hadir pula Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan.
    Kemudian, ada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Anggota DPD RI Alfiansyah Komeng, dan Gubernur Jawa Timur Terpilih, Khofifah Indar Parawansa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Optimalkan Perizinan Daerah Sekaligus Tutup Celah Korupsi, Begini Cara Mendagri

    Optimalkan Perizinan Daerah Sekaligus Tutup Celah Korupsi, Begini Cara Mendagri

    Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimplementasikan arahan Presiden Prabowo Subianto, terkait kemudahan izin di daerah. Tito menginisiasi kerja sama dengan Kejaksaan Agung, KPK, hingga Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK), terkait pengawasan perizinan di daerah.

    “Kita harapkan kerja sama ini [membuat] pengawasan akan lebih baik dalam rangka untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam perizinan,” ujar Mendagri di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025.
     

    Nota kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan perizinan di daerah. Selain itu, untuk mengatasi hambatan birokrasi, membangun koordinasi antarpihak dalam pencegahan tindak pidana, serta memastikan standar biaya dan waktu perizinan sesuai ketentuan.

    Dalam arahannya, Mendagri berharap penandatanganan kerja sama ini membuat pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah menjadi lebih baik. Langkah tersebut juga untuk mempermudah dunia usaha dalam mengurus perizinan. Terlebih, perizinan yang mudah merupakan salah satu perhatian utama Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak agar penyelenggaraan perizinan berjalan lebih baik.

    “Memang salah satu atensi Bapak Presiden adalah mempermudah perizinan berusaha untuk mendorong ekonomi,” jelas Mendagri.

    Mendagri menyadari, meski telah ada Mal Pelayanan Publik (MPP), sistem Online Single Submission (OSS), serta layanan terpadu satu pintu di daerah, tapi tak sedikit pelayanan perizinan yang masih dilakukan secara manual. Kondisi ini meningkatkan risiko pungutan liar, gratifikasi, dan suap sehingga perlu diawasi.

    Karena itu, selain memperkuat sistem perizinan, Mendagri menekankan pentingnya pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta pengawasan eksternal oleh Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan BPPIK. “Kemudian untuk itulah pada pagi hari ini akan melaksanakan MoU (nota kesepahaman), yang nanti mungkin bisa dibacakan [isinya],” tandas Mendagri.

    Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut penandatanganan nota kesepahaman ini sebagai bentuk komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam memperbaiki sistem perizinan di daerah serta mempermudah investasi.

    “Harapannya bahwa sistem atau investasi, kemudian usaha, industri, dan sebagainya akan lebih mudah,” ucap Setyo.

    Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimplementasikan arahan Presiden Prabowo Subianto, terkait kemudahan izin di daerah. Tito menginisiasi kerja sama dengan Kejaksaan Agung, KPK, hingga Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK), terkait pengawasan perizinan di daerah.
     
    “Kita harapkan kerja sama ini [membuat] pengawasan akan lebih baik dalam rangka untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam perizinan,” ujar Mendagri di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025.
     

    Nota kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan perizinan di daerah. Selain itu, untuk mengatasi hambatan birokrasi, membangun koordinasi antarpihak dalam pencegahan tindak pidana, serta memastikan standar biaya dan waktu perizinan sesuai ketentuan.
     
    Dalam arahannya, Mendagri berharap penandatanganan kerja sama ini membuat pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah menjadi lebih baik. Langkah tersebut juga untuk mempermudah dunia usaha dalam mengurus perizinan. Terlebih, perizinan yang mudah merupakan salah satu perhatian utama Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak agar penyelenggaraan perizinan berjalan lebih baik.

    “Memang salah satu atensi Bapak Presiden adalah mempermudah perizinan berusaha untuk mendorong ekonomi,” jelas Mendagri.
     
    Mendagri menyadari, meski telah ada Mal Pelayanan Publik (MPP), sistem Online Single Submission (OSS), serta layanan terpadu satu pintu di daerah, tapi tak sedikit pelayanan perizinan yang masih dilakukan secara manual. Kondisi ini meningkatkan risiko pungutan liar, gratifikasi, dan suap sehingga perlu diawasi.
     
    Karena itu, selain memperkuat sistem perizinan, Mendagri menekankan pentingnya pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta pengawasan eksternal oleh Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan BPPIK. “Kemudian untuk itulah pada pagi hari ini akan melaksanakan MoU (nota kesepahaman), yang nanti mungkin bisa dibacakan [isinya],” tandas Mendagri.
     
    Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut penandatanganan nota kesepahaman ini sebagai bentuk komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam memperbaiki sistem perizinan di daerah serta mempermudah investasi.
     
    “Harapannya bahwa sistem atau investasi, kemudian usaha, industri, dan sebagainya akan lebih mudah,” ucap Setyo.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Resmi! Mendagri Putuskan Tanggal Pelantikan Kepala Daerah

    Resmi! Mendagri Putuskan Tanggal Pelantikan Kepala Daerah

    PIKIRAN RAKYAT – Dua bulan lalu, tepatnya 27 November 2024, warga Indonesia serentak menuju TPU terdekat untuk menentukan kepala daerah mereka selanjutnya di Pilkada 2024. Tidak terasa, kini, tahapan pelantikan dan peresmian kepala daerah di seluruh Indonesia sudah semakin dekat.

    Senin, 3 Februari 2025, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersamaan dengan Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah (Sekda) se-Indonesia melakukan rapat koordinasi (rakor) secara daring.

    Dalam pertemuan ini Mendagri menyampaikan tanggal resmi pelantikan kepala daerah yang jatuh pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025. Pemilihan ini berdasarkan usulan langsung dari Presiden Republik Indonesia (RI) ke-8 Prabowo Subianto.

    “Kita mengancer kira-kira tanggal 18, 19, 20 dan saya melapor kepada Pak Presiden dan presiden menyampaikan beliau memilih tanggal 20 (Februari), hari Kamis.” Ujar Tito saat ditanyai keterangannya dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta.

    Penentuan tanggal ini rupanya disesuaikan dengan putusan dismissal untuk 310 sengketa kepala daerah lainnya yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK), di hari ini, 4 Februari 202 dan besok Rabu, 5 Februari 2025.

    “Tanggal 4-5 Februari MK akan menyampaikan putusan dismissal, 6-8 Februari KPU prov/kab/kota akan menetapkan calon terpilih. 9-11 KPU akan menyampaikan calon terpilih ke DPRD. 3 hari kemudian, DPRD akan menyampaikan pengesahan calon terpilih bupati/wabup/walikota/wakil walikota ke gubernur untuk diteruskan ke Mendagri. Dan ke Presiden untuk gubernur/wakil gubernur untuk pengesahan pengangkatan calon terpilih (dismissal MK). Dan calon terpilih akan dilantik Presiden di Istana Negara, 20 Februari 2025.” Jelas Tito dalam zoom meeting.

    Dalam rapat ini, Tito juga menyampaikan rencana lokasi pelantikan kepala daerah yang akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Adapun terkecuali Aceh, yang mana pelantikan akan dilakukan oleh Mendagri atas nama Presiden dan disaksikan oleh Mahkamah Syariah.

    Usulan ini rupanya mendapatkan dukungan dari Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. Menurutnya, pemilihan tanggal tersebut merupakan solusi terbaik untuk memastikan kejelasan dan pelayanan hukum kepada masyarakat telah terpenuhi.

    Eddy menghargai upaya Presiden RI Prabowo Subianto yang menghormati MK dan pengadilan untuk menyelesaikan persoalan sengketa pilkada terlebih dahulu, “Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa when politics ends, administration begins. Pilkada sudah selesai, dan apa pun latar belakang partai dari kepala daerah, sekarang waktunya seiring sejalan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.” tuturnya.

    Saat ini, pemerintah-pemerintah provinsi, kota, dan daerah di seluruh Indonesia hanya bisa menunggu putusan dismissal MK mengenai siapa yang dapat dilantik untuk akhirnya bisa melakukan acara penyambutan. Mengingat, berdasarkan rekapitulasi Pilkada 2024, terdapat 296 daerah tanpa gugatan dan 249 daerah lainnya memiliki gugatan.***(Talitha Azalia Nakhwah_UNPAD)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News