Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Alasan Gubernur-Wakil Gubernur Aceh Lebih Awal Dilantik Dibanding Kepala Daerah Pilkada 2024 Terpilih Lainnya

    Alasan Gubernur-Wakil Gubernur Aceh Lebih Awal Dilantik Dibanding Kepala Daerah Pilkada 2024 Terpilih Lainnya

    PIKIRAN RAKYAT – Muzakir Manaf dan Fadhlullah resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030. Pelantikan pasangan terpilih Pilgub Aceh 2024 ini dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Rabu, 12 Februari 2025.

    Pelantikan yang berlangsung dalam rapat paripurna DPR Aceh ini berdasarkan keputusan Presiden Nomor 13 P Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pemberhentian Pj Gubernur dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh masa jabatan 2025-2030.

    Diketahui, Muzakir-Fadhlullah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih pada Pilkada Aceh 27 November 2024. Pasangan yang diusung koalisi partai lokal dan nasional ini meraup 1.492.846 suara atau 53,27 persen.

    Alasan Lebih Dulu Dilantik

    Dalam kesempatan yang sama, Tito menyebut bahwa pelantikan pasangan terpilih Pilkada Aceh 2024 ini lebih dulu dibandingkan yang lainnya lantaran aturan dalam UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang bersifat lex specialis.

    Di mana, dalam Pasal 69 huruf C UUPA disebutkan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Gubernur/Wakil Gubernur dilakukan oleh Mendagri atas nama Presiden RI, di hadapan Ketua Mahkamah Syari’ah Aceh dalam rapat paripurna DPR Aceh.

    Berdasarkan aturan tersebut maka pasangan terpilih Pilkada Aceh 2024 tersebut dapat lebih dulu dilantik dibandingkan kepala daerah lain yang mana ditetapkan pemerintah pusat akan digelar serentak pada Kamis, 20 Februari 2025 mendatang. Pelantikan ini khusus untuk para kepala daerah terpilih yang tak bersengketa di MK.

    Kebijakan Awal Muzakir Setelah Dilantik

    Muzakir Manaf (tengah), Gubernur Aceh terbaru, mewacanakan hapus penerapan sistem barcode (QR Code) saat pengisian BBM di SPBU.

    Pada sambutan awalnya seusai dilantik, Muzakir menyatakan wacananya terkait dengan kebijakan yang selama ini diberlakukan di Aceh. “PR hari ini adalah semua SPBU yanga da di Aceh tidak istilah lagi ada barcode (saat isi BBM),” ucapnya.

    Ia beranggapan bahwa pengisian BBM dengan sistem barcode tidak bermanfaat. Maka, dirinya menyimpulkan bahwa wacananya tersebut menjadi kebijakan awal pemerintahannya.

    “Mohon digarisbawahi semua, siapa saja yang isi minyak tetap terus, karena tidak jadi masalah lagi kepada masyaakat (tanpa harus barcode),” ucapnya, sebagaimana mengutip Antara.

    Selain itu, penerapan sistem barcode saat membeli BBM ini tidak sesuai dengan sumpah jabatan yang dibacakan, di mana mereka ingin mensejahterakan dan menyenangkan rakyat Aceh.

    “Tapi saya pikir-pikir, saya lihat di lapangan tidak ada makna sekalipun,” katanya menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mendagri Tito Lantik Dua Jenderal Polisi Jadi Sekjen dan Irjen

    Mendagri Tito Lantik Dua Jenderal Polisi Jadi Sekjen dan Irjen

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

    Mendagri Tito melantik Tomsi Tohir menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) definitif, dan Sang Made Mahendra Jaya sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri menggantikan Tomsi. Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32/TPA Tahun 2025.

    Sebelumnya, Tomsi yang menjabat Irjen Kemendagri dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekjen Kemendagri. Sementara Sang Made sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa.

    Dalam arahannya, Tito menilai pengalaman Tomsi yang hampir setahun sebagai Plt. Sekjen, membuatnya yakin untuk melantiknya menjadi Sekjen definitif.

    “Saya tahu Pak Tomsi sudah hampir setahun, kita tahulah. Makanya saya merasa PD (percaya diri) karena Pak Tomsi sudah setahun sebagai Plt. dan saya kira berjalan cukup lancar,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Lebih lanjut, dia mengatakan jabatan sekjen dan sejenisnya memiliki peran sentral bagi sebuah organisasi. Bahkan, pejabat tersebut dinilai sebagai orang kepercayaan pimpinan kementerian/lembaga.

    Peran ini semakin krusial, mengingat Kemendagri memiliki tugas sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan daerah. Sekjen juga merupakan koordinator bagi sekretaris daerah (sekda) di seluruh pemerintah daerah (pemda).

    Tak hanya itu, berbagai kebijakan yang dikeluarkan Kemendagri juga kerap menjadi pedoman bagi Pemda dalam bekerja. Karenanya, kinerja Kemendagri sangat dipengaruhi oleh kualitas sekjen.

    Menurutnya, semakin cepat dan tepat kebijakan yang diambil sekjen bakal berpengaruh terhadap kondisi seluruh pemda. “Berpengaruh kepada kondisi pembangunan masyarakat seluruh Indonesia,” jelasnya.

    Di sisi lain, Tito menjelaskan irjen juga merupakan jabatan yang krusial seperti halnya sekjen. Sebab, dengan peran yang diemban Kemendagri, irjen bertugas menjadi koordinator bagi inspektur di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. 

    Dirinya meminta Sang Made sebagai Irjen baru Kemendagri selain mengawasi internal Kemendagri, juga dapat mengawasi pemda seluruh Indonesia. 

    Dia juga berpesan agar Sang Made melanjutkan berbagai upaya memperkuat komunikasi dengan inspektur seluruh daerah yang telah dibangun oleh Tomsi. 

    “Pak Tomsi sudah pernah kumpulkan semua inspektur provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Tito.

    Melansir laman resmi Polri, Tomsi Tohir adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 1 Mei 2020 mengemban amanat sebagai Staf Ahli Sosial Politik Kapolri.

    Tomsi lulusan Akpol 1990 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.

    Sementara itu, Sang Made Mahendra Jaya merupakan lulusan Akpol tahun 1989. Dia sempat menjalankan tugas sebagai Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan, Hukum, dan Pengawasan pada 2019.

    Pada 2020, Mahendra Jaya dipercaya menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I di Sespim Lemdiklat Polri. Kemudian, pada 2022 dia mengemban jabatan sebagai sebagai Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum. Selanjutnya, pada 2023 Sang Made Mahendra Jaya mendapat amanah untuk menjadi Pj Gubernur Bali.

  • Jadwal Libur Sekolah saat Ramadhan dan Lebaran 2025 Berdasar Surat Edaran 3 Menteri

    Jadwal Libur Sekolah saat Ramadhan dan Lebaran 2025 Berdasar Surat Edaran 3 Menteri

    TRIBUNJATENG.COM – Berikut ini jadwal libur sekolah dalam masa Ramadhan dan Idul Fitri 2025 yang akan segera datang.

    Jadwal libur sekolah ini berdasar dari surat edaran tiga menteri yang terbit pada 20 Januari 2025 lalu

    Libur sekolah Ramadhan 2025 diatur dalam Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (20/1/2025).

     Meski kegiatan di sekolah ditiadakan, pemerintah tetap meminta siswa belajar dan memperdalam agama secara mandiri di rumah dengan pendampingan orangtua atau wali.

    Lalu, libur sekolah Ramadhan 2025 mulai tanggal berapa?

    Surat edaran libur sekolah bulan puasa berlaku bagi sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan, baik untuk siswa beragama Islam maupun kepercayaan lain.

    Siswa, orangtua, dan wali yang ingin mengetahui jadwal libur sekolah bulan Ramadhan 2025 bisa melihat informasi selengkapnya di bawah ini:

    Tanggal 27 dan 28 Februari serta 3, 4, dan 5 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah, madrasah, satuan pendidikan keagamaan (libur awal puasa 2025)

    Tanggal 6-25 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah, madrasah, satuan pendidikan keagamaan

    Selain kegiatan pembelajaran, selama bulan Ramadhan diharapkan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama, antara lain:

    Bagi pelajar yang beragama Islam dianjurkan melaksanakan kegiatan tadarus Alquran, pesantren kilat, kajian keislaman, dan kegiatan lainnya yang meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia

    Bagi pelajar yang beragama selain Islam, dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

    Tanggal 26, 27, dan 28 Maret serta tanggal 2,3,4,7, dan 8 April 2025 merupakan libur bersama Idul Fitri bagi sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan (libur sekolah Ramadhan 2025):

    Selama libur Idul Fitri, pelajar diharapkan melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan.

    Kegiatan pembelajaran di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan dilaksanakan kembali pada tanggal 9 April 2025.

    Surat edaran libur sekolah juga mengatur kewajiban bagi pemerintah daerah dan orangtua/wali selama siswa belajar secara mandiri menyambut 1 Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H.

    Peran pemerintah daerah dan orangtua atau wali selama libur sekolah bulan Ramadhan adalah:

    Peran pemerintah daerah:

    Menyiapkan perencanaan kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadhan untuk dipedomani oleh sekolah

    Menyelaraskan waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah selama bulan Ramadhan.

    Peran kantor wilayah Kementerian Agama provinsi/kantor Kementerian Agama kabupaten/ kota:

    Menyiapkan perencanaan kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadhan untuk dipedomani madrasah/ satuan pendidikan keagamaan

    Menyelaraskan waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di madrasah/ satuan pendidikan keagamaan selama bulan Ramadhan.

    Peran orangtua/wali:

    Orangtua/wali membimbing dan mendampingi pelajar dalam melaksanakan ibadah Memantau pelajar pada saat melaksanakan kegiatan belajar mandiri.

    Dengan surat edaran libur Ramadhan 2025, pelajar akan mendapatkan jatah libur selama 13 hari. (*)

  • Baru Dilantik, Gubernur Aceh Mualem Langsung Hapus Barcode BBM Pertamina

    Baru Dilantik, Gubernur Aceh Mualem Langsung Hapus Barcode BBM Pertamina

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem akan menghapus penggunaan barcode Pertamina saat pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU di Aceh, karena kebijakan itu dianggap menyulitkan masyarakat. 

    Hal itu diungkapkan Mualem dalam sambutan perdananya seusai dilantik dan diambil sumpah sebagai gubernur Aceh periode 2025-2030 oleh Mendagri Tito Karnavian dalam Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPR Aceh di Banda Aceh, Rabu (12/2/2025).

    Mualem mengatakan dirinya berkomitmen untuk menyejahterakan masyarakat Aceh. Salah satu hal yang menjadi perhatiannya, yakni penggunakan barcode MyPertamina untuk membeli BBM bersubsidi yang sudah berlaku sejak 2022. 

    “Semua SPBU di Aceh tidak usah lagi ada barcode. Mohon digarisbawahi, siapa pun yang mau isi minyak (BBM) tetap terus. Karena bukan merupakan satu masalah lagi di Aceh,” kata mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini. 

    Di depan Mendagri Tito Karnavian, Mualem mengatakan penggunakan barcode Pertamina saat mengisi BBM bersubsidi di Aceh tidak ada maknanya, bahkan cenderung menyulitkan masyarakat.

    Mualem bercerita ada masyarakat yang ingin membakar SPBU di Aceh,  karena kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi akibat adanya kebijakan sistem barcode Pertamina. 

    “Maka saya ambil kesimpulan untuk menghapus barcode yang ada di SPBU, khususnya Aceh,” kata Mualem.

    Muzakir Manaf dan Fadhlullah alias Dek Fad dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2025-2030 oleh Mendagri Tito Karnavian. Pelantikan keduanya mendahului kepala daerah lain di Indonesia. Hal ini karena berdasarkan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Pemerintah Aceh. 

    Sidang Paripurna Istimewa pelantikan Mualem dan Fadhullah dipimpin langsung oleh Ketua DPR Aceh Zulfadli. Seusai pengambilan sumpah, keduanya menjalani pemasangan tanda pangkat dan prosesi adat peusijuk atau tepung tawa oleh Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar.

    Dalam Sidang Paripurna pelantikan gubernur Aceh, hadir sejumlah tokoh, seperti Jusuf Kalla, Hamid Awaluddin, Oesman Sapta Odang, hingga duta besar Finlandia. 

  • MA Blak-blakan Soal Dampak Efisiensi Anggaran dan Nasib Hakim

    MA Blak-blakan Soal Dampak Efisiensi Anggaran dan Nasib Hakim

    Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) blak-blakan soal dampak efisiensi anggaran yang telah diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Sekretaris MA Sugiyanto mengatakan, efisiensi anggaran di lembaganya turut menyasar ke sejumlah fasilitas yang diberikan ke para hakim atau pejabat MA. Salah satunya berkaitan dengan transportasi. 

    Dampak penghematan anggaran juga berpengaruh pada sidang keliling, yang disebut bakal hanya bisa dilakukan sebagian oleh MA. 

    “Termasuk sidang keliling itu hanya bisa kita laksanakan sebagian, tidak sesuai dengan program yang sudah kita tentukan,” ujar Sugiyanto kepada wartawan di Gedung DPR usai melaksanakan rapat dengan Komisi III, Rabu (12/2/2025). 

    Sugiyanto lalu menjelaskan, dampak konkret yang dirasakan publik terhadap efisiensi anggaran yakni pelayanan di berbagai daerah. Dia menyebut efisiensi membuat pelayanan tidak bisa maksimal. 

    “Karena dengan anggaran yang istilahnya dikurangi atau diblokir, atau namanya efisensi tadi,” tuturnya.

    Sementara itu, dia memastikan bahwa gaji dan tunjangan para hakim tidak akan terpengaruh oleh penghematan anggaran. Sebab, gaji dan tunjangan masuk ke belanja pegawai. 

    “Karena gaji dan tunjangan itu sebenarnya masuk di belanja pegawai, gaji tunjangan masuk belanja pegawai sehingga tidak berdampak, tidak berpengaruh, ya,” ujar Sugiyanto. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo resmi mengeluarkan Instruksi Presiden alias Inpres pertamanya. Payung hukum ini menginstruksikan penghematan belanja pemerintah pusat dan daerah hingga Rp306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025.

    Dalam Inpres No. 1/2025 itu, dijelaskan dua alokasi anggaran yang dipangkas yaitu belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.

    Oleh sebab itu, Prabowo memerintahkan para pimpinan K/L dan kepala daerah untuk menghemat sejumlah anggaran belanjanya. Dia juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menetapkan efisiensi anggaran belanja K/L dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memantau efisiensi belanja oleh kepala daerah.

  • Tiga tokoh perdamaian Aceh hadiri pelantikan Gubernur Aceh

    Tiga tokoh perdamaian Aceh hadiri pelantikan Gubernur Aceh

    Sebagai informasi, Jusuf Kalla, Hamid Awaluddin dan Juha Christensen merupakan sosok penting dalam terwujudnya penandatanganan perjanjian damai antara GAM dan RI di Helsinki, Finlandia 2005

    Banda Aceh (ANTARA) – Tiga tokoh perdamaian Aceh ikut menghadiri pelantikan Muzakir Manaf dan Fadhlullah (Mualem-Dek Fadh) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030, di Banda Aceh, Rabu.

    Ketiga tokoh perdamaian Aceh yang hadir tersebut yakni Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla, mantan Menteri Hukum dan HAM kabinet Indonesia bersatu Hamid Awaluddin, serta fasilitator damai asal Finlandia Juha Christensen.

    Seperti diketahui, Mendagri Tito Karnavian telah secara resmi melantik Muzakir Manaf – Fadhlullah (Mualem-Dek Fadh) menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030.

    Prosesi pelantikan berlangsung di dalam sidang paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan disaksikan oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh.

    Selain tokoh perdamaian Aceh, pelantikan eks Panglima GAM tersebut juga dihadiri Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Kepala BIN Letjen (Purn) M Herindra, mantan Wakil Ketua DPD RI, mantan Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang, semua anggota DPR dan DPD RI asal Aceh.

    Tak hanya tokoh dalam negeri, prosesi pelantikan Mualem-Dek Fadh juga turut dihadiri oleh Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Pekka Kaihilahti, serta para pengusaha nasional seperti Indra Bakrie dari Bakrie Group.

    Dalam sambutan setelah dilantik menjadi Gubernur Aceh, Mualem berharap kepada Jusuf Kalla untuk terus memberikan arahan dan bimbingan selama memimpin Aceh hingga lima tahun kedepan.

    “Yang kita hormati bapak Jusuf Kalla Wakil Presiden ke 10 dan 12, semoga selalu sehat walafiat untuk membina kita semua. Mohon bimbingannya,” kata Mualem.

    Sebagai informasi, Jusuf Kalla, Hamid Awaluddin dan Juha Christensen merupakan sosok penting dalam terwujudnya penandatanganan perjanjian damai antara GAM dan RI di Helsinki, Finlandia 2005.

    Untuk perdamaian Aceh, Jusuf Kalla merupakan mediator untuk kedua belah pihak yang berseberangan pada konflik Aceh hingga akhirnya berujung pada perundingan damai di Helsinki, Finlandia.

    Sementara, Hamid Awaluddin yang saat itu menjabat Menteri Hukum dan HAM menjadi ketua juru runding damai mewakili Pemerintah Indonesia.

    Sedangkan, Juha Christensen adalah seorang pengusaha, dermawan, negosiator serta aktivis perdamaian asal Finlandia. Dia menjadi fasilitator perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah RI di Helsinki pada 2005 silam.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tito Lantik Dua Jenderal Polisi Jadi Sekjen dan Irjen Kemendagri

    Tito Lantik Dua Jenderal Polisi Jadi Sekjen dan Irjen Kemendagri

    Tito Lantik Dua Jenderal Polisi Jadi Sekjen dan Irjen Kemendagri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
    Tito Karnavian
    melantik dua perwira tinggi polisi menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) dan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri.
    Dua perwira tinggi polisi tersebut adalah Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi
    Tomsi Tohir
    sebagai Sekjen Kemendagri, dan Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Sang Made Mahendra Jaya sebagai Irjen Kemendagri.
    Pelantikan kedua pejabat tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32/TPA Tahun 2025.
    Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (11/2/2025).
    Sebelumnya, Tomsi yang menjabat Irjen Kemendagri dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekjen Kemendagri.
    Sementara Sang Made sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa dan kini menjadi Sekjen Kemendagri.
    Tito mengatakan, pengalaman Tomsi selama setahun sebagai Plt Sekjen memberikan keyakinan untuk melantik sebagai pejabat definitif.
    “Saya tahu Pak Tomsi sudah hampir setahun, kita tahulah. Makanya saya merasa PD (percaya diri) karena Pak Tomsi sudah setahun sebagai Plt. dan saya kira berjalan cukup lancar,” ujarnya dalam keterangan pers, Selasa (11/2/2025).
    Tito mengatakan, jabatan sekjen dan sejenisnya memiliki peran sentral bagi sebuah organisasi.
    Bahkan, pejabat tersebut dinilai sebagai orang kepercayaan pimpinan kementerian/lembaga.
    Peran ini semakin krusial, mengingat Kemendagri memiliki tugas sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan daerah.
    Sekjen, kata Tito, juga merupakan koordinator bagi sekretaris daerah (sekda) di seluruh pemerintah daerah (Pemda).
    Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Kemendagri akan menjadi pedoman bagi Pemda dalam bekerja sehingga kinerja Kemendagri sangat dipengaruhi oleh kualitas sekjen.
    “(Juga) berpengaruh kepada kondisi pembangunan masyarakat seluruh Indonesia,” jelasnya.
    Begitu juga dengan Inspektur Jenderal yang kini dipegang oleh perwira tinggi polisi Sang Made.
    Tito berpesan agar melanjutkan berbagai upaya memperkuat komunikasi dengan inspektur seluruh daerah yang telah dibangun oleh Tomsi.
    “Pak Tomsi sudah pernah kumpulkan semua inspektur provinsi dan kabupaten/kota,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo menekankan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi itu diikuti oleh kebijakan sejumlah lembaga yang juga melakukan hal yang sama atas dasar instruksi di atas.

    Sebelum mengeluarkan instruksi tersebut, Prabowo ternyata melantik 48 menteri, jauh lebih banyak dari jumlah menteri era Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Jumlah menteri terbanyak ada di era Soekarno yaitu 132 orang, itu pun pernah sang presiden pertama memiliki anggota kabinet berjumlah hanya 10 orang.

    Selain punya 48 menteri dan 56 wakil menteri, kabinet gemuk atau gemoy Prabowo juga terdiria tas Menteri yang melantik Staf Khusus yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Tak tanggung-tanggung, Menhan bahkan punya 6 stafsus yang dilantik hari ini, Selasa 11 Februari 2025, yang salah satunya adalah Deddy Corbuzier.

    Daftar Staf Khusus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

    Deddy Corbuzier menjadi Stafsus Menhan. Instagram @dc.menhan

    Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier, Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indra Irawan, Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin, Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security Daftar Staf Khusus Menkomdigi Meutya Hafid Aida Azhar, Staf Khusus Bidang Hub Antarlembaga Raline Shah, Staf Khusus Bidang Kemitraan Global Digital Rudi Sutarto, Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi Daftar 48 Menteri Prabowo

    Foto presiden, wapres, dan menteri serta pasangannya di depan Istana Negara. Facebook Sri Mulyani Indrawati

    Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI Sugiono, Menteri Luar Negeri Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan Nasaruddin Umar, Menteri Agama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Budi Santoso, Menteri Perdagangan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

    Prabowo: Ada yang Mau Memisahkan Saya dengan Pak Jokowi, Mereka Tidak Suka Sama Indonesia

    Sektor Pariwisata Mulai Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia

    Daftar 56 Wakil Menteri Prabowo Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Suntana, Wakil Menteri Perhubungan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Daftar Utusan Khusus Presiden Prabowo

    Raffi Ahmad dan Zita Anjani jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo. Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin dan Instagram @zitaanjani

    Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ⁠Setiawan Ichlas, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan ⁠Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan (sudah mundur pada Jumat 6 Desember 2024) ⁠Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ⁠Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital ⁠Mari Elka Pangestu, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral ⁠Zita Anjani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata. Daftar Staf Khusus Presiden Prabowo Yovie Widianto, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Daftar Penasihat Khusus Presiden Prabowo

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo melantik 53 menteri dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym. ANTARA FOTO

    Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. Daftar Pejabat non Kementerian yang dilantik Prabowo Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

    Demikian daftar 48 Menteri Prabowo, 56 wakil menteri, staf khusus, utusan khusus, dan staf khusus kementerian. Ada lebih dari 100 orang dalam kabinet gemuk sang presiden.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Profil Komjen Pol Tomsi Tohir, Alumni Akpol 1990, Kini Resmi Jabat Sekjen Kemendagri – Halaman all

    Profil Komjen Pol Tomsi Tohir, Alumni Akpol 1990, Kini Resmi Jabat Sekjen Kemendagri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Komisaris Jenderal Polisi Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si seorang perwira tinggi Polri yang baru saja dilantik menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

    Komjen. Pol. Tomsi Tohir resmi dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi Sekjen Kemendagri pada Selasa (11/2/2025).

    Sebelum menjabat Sekjen Kemendagri, ia juga pernah menduduki sejumlah posisi strategis di kepolisian.

    Berikut rekam jejak Komjen. Pol. Tomsi Tohir.

    Profil Tomsi Tohir

    Dikutip dari Wikipedia, Komjen. Pol. Tomsi Tohir lahir di Bandar Lampung pada 30 Januari 1969.

    Saat ini, ia telah berusia 56 tahun.

    Komjen. Pol. Tomsi Tohir merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1990. 

    Ia berpengalaman di bidang reserse.

    Perjalanan karier Komjen. Pol. Tomsi Tohir terbilang cukup panjang.

    Ia mengawali karier dengan menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Mobile Polda Metro Jaya pada tahun 2004.

    Tak berselang lama, ia didapuk sebagai Kasatkamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    Pada tahun 2006, ia pun dipercaya menjabat Kasat III/Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

    Setahun kemudian, Komjen. Pol. Tomsi Tohir mengemban tugas sebagai Kapolres Pamekasan, Madura.

    Lalu, ditunjuk sebagai Kapolres Jombang Polda Jawa Timur pada 2009.

    Komjen. Pol. Tomsi Tohir dipilih sebagai Wakapolrestabes Surabaya Polda Jatim tahun 2010.

    Setelah itu ditugaskan sebagai Kabid Propam Polda Jawa Timur.

    Pada periode 2014 hingga 2016, ia pernah menjabat sebagai Anjak Bidang Jemen Ops Itwasum Polri, Dirreskrimsus Polda Sumsel, dan Sesropaminal Divpropam Polri.

    Pria kelahiran Lampung itu, lalu dipercaya menjadi Karowassidik Bareskrim Polri tahun 2017.

    Kariernya semakin melejit usai ditunjuk untuk menjabat Kapolda Banten 2018 dan Kapolda Nusa Tenggara Barat pada 2019.

    Tahun 2020, Komjen. Pol. Tomsi Tohir ditugaskan sebagai Sahlisospol Kapolri.

    Dua tahun kemudian, ia dipercaya menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, hingga menjabat Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri.

    Terhitung sejak 11 Februari 2025, Jenderal Bintang Tiga itu resmi didapuk sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

    Berikut riwayat perjalanan karier Komjen. Pol. Tomsi Tohir:

    Kasatresmob Polda Metro Jaya (2004)
    Kasatkamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya (2005)
    Kasat III/Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya (2006)
    Kapolres Pamekasan (2007)
    Kapolres Jombang (2009)
    Wakapolrestabes Surabaya (2010)
    Kabid Propam Polda Jawa Timur (2011)
    Anjak Bidang Jemen Ops Itwasum Polri (2014)
    Dirreskrimsus Polda Sumsel (2016)
    Sesropaminal Divpropam Polri (2016)
    Karowassidik Bareskrim Polri (2017)
    Kapolda Banten (2018)
    Kapolda Nusa Tenggara Barat (2019)
    Sahlisospol Kapolri (2020)
    Irjen Kemendagri (2022)
    Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri (2024)
    Sekretaris Jenderal Kemendagri (11 Februari 2025).

    (Tribunnews.com/David Adi)

  • Catat! Pemerintah Bakal Denda Rakyat yang Tak Urus Izin Bangun Rumah

    Catat! Pemerintah Bakal Denda Rakyat yang Tak Urus Izin Bangun Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap rencana pemerintah bakal mengenakan denda bagi masyarakat yang tak mengurus izin membangun rumah secara pribadi atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

    Ara menyebut hal itu dilakukan guna menyelaraskan data kepemilikan rumah masyarakat yang bakal termuat dalam sistem Kementerian PKP.

    “Ada banyak yang melakukan pembangunan rumah swadaya, di kampung kita ada yang bangun sendiri tanpan izin, jadi perlu diurus izinnya karena kalau tidak nanti akan saya denda,” kata Maruarar saat dijumpai pada acara Mandiri Investment Forum (IMF) di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Ara menambahkan, penertiban itu dilakukan seiring dengan makin mudah dan cepatnya pengurusan izin PBG. Di samping itu, pengurusan itu juga tidak dikenakan biaya sama sekali.

    Saat dikonfirmasi, kapan tepatnya pengenaan denda itu bakal dilakukan, Ara masih belum merinci. Dia menyebut, saat ini pihaknya masih akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu pada masyarakat.

    “Ya tentu negara ini kan harus memberikan reward dan punishment bagi masyarakat sesuai aturan,” tambahnya.

    Di samping itu, Ara menegaskan bahwa dengan masyarakat mengurus PBG, nilai rumah tersebut dipastikan akan jauh lebih tinggi.

    Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah telah resmi menetapkan percepatan pengurusan PBG bagi masyarakat sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    “SKB tiga menteri sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat perkada (peraturan kepala daerah) untuk PBG itu 0%, Rp0 rupiah bagi MBR,” jelas Ara beberapa waktu lalu.

    Dalam keputusan 3 Menteri itu, juga dihapus pengenaan biaya BPHTB yang semula sebesar 5% untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

    Lalu, Ara melanjutkan PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan 0% alias gratis. 

    Terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Perumahan menyebut salah satunya berpenghasilan Rp8 juta ke bawah. 

    “Ini waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan ini. Dulu, nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya 0%, kemudian PBG-nya 0%. Jadi, ini jelas kebijakan yang prorakyat, terutama rakyat kecil,” pungkas Ara.