Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Mendagri: Kepala daerah perlu belajar soal Akmil bukan militerisme

    Mendagri: Kepala daerah perlu belajar soal Akmil bukan militerisme

    Magelang (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan kepala daerah perlu belajar soal Akademi Militer tetapi bukan militerismenya.

    “Saya sudah menyampaikan ini kan hanya pinjam tempat saja, kita belajar soal Akmil, bukan militeristiknya. Ada nilai-nilai penting yg juga berlaku di dunia swasta,” katanya, di Magelang, Sabtu.

    Di sini bisa belajar soal disiplin, tadi dites waktu olahraga, bedanya kalau teman Militer dan Polri biasanya jam 5.30 WIB bisa tepat waktu, tadi saat musik baru lama-lama juga mulai ramai.

    “Kita coba mengubah kegiatan ini selama seminggu di sini, di tempat kerja masing ketika, misalnya jam 0900 ya betul jam 09.00 mulai, jangan mundur-mundur lagi. Di daerah saya pernah undangan jam 09.00 mulai jam 12.00, ini kan tidak bagus,” katanya.

    Kemudian kebersihan di lingkungan Akmil ini salah satunya selalu bersih.Di kamar masing-masing, selesai meninggalkan kamar harus dirapikan kembali.

    “Saya juga menyampaikan pentingnya retret ini , di antaranya adalah untuk kepala daerah untuk saling kenal,” katanya.

    Ia menyampaikan, ada kepala daerah di Sultra dia kumpulkan para bupati dan wali kota, sambil santai di lapangan rumput, ngobrol-ngobrol.

    “Di sini ada lima ruangan untuk diskusi kelompok, silakan pakai bergantian, gubernur untuk dikumpulkan wali kota dan bupati,” katanya.

    Ia menuturkan, selama lima tahun menjadi Mendagri pernah datang ke beberapa wilayah yg setahun sampai dua tahun tidak pernah ada rapat, bupati dan wali kota yang dipimpin oleh gubernur.

    “Tidak pernah ada rapat, jadi datang rapat waktu saya datang saja, saya tidak bisa membayangkan bagaimana koordinasinya , jalan sendiri-sendiri,” katanya

    Menurut dia, harusnya rapat tingkat provinsi ini paling tidak 3 sampai 4 bulan sekali. Evaluasi apa yang sudah dikerjakan, apa yang kurang saling membantu.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kepala Daerah Nggak Bisa Bekerja Sendiri

    Kepala Daerah Nggak Bisa Bekerja Sendiri

    loading…

    Mendagri Tito Karnavian resmi membuka Retreat Pembekalan Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025). Foto: SINDOnews/Raka Dwi Novianto

    MAGELANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi membuka Retreat Pembekalan Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).

    Forum tersebut dihadiri para kepala daerah meliputi gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia yang mengenakan seragam Satpol PP.

    Dalam sambutannya, Tito menekankan kegiatan retreat kepala daerah sangat penting lantaran menjadi momentum kepala daerah untuk saling mengenal. Dengan koordinasi tersebut, kepala daerah dapat mengimplementasikan program kerja secara sinkron dan sinergis.

    “Kepala daerah nggak bisa bekerja sendiri. Gubernur nggak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan bupati, wali kota. Bupati, wali kota nggak bisa bekerja tanpa dukungan dari gubernur. Antarbupati juga nggak bisa bekerja sendiri,” ujar Tito.

    Dia memuji sejumlah daerah yang telah memanfaatkan forum tersebut untuk melakukan pendekatan informal antarkepala daerah. Dia berharap kebersamaan yang terjalin dapat membantu kepala daerah untuk mengurangi sekat-sekat yang selama ini kerap terjadi.

    Pada retreat yang berlangsung hari ini akan ada sejumlah pemateri yang dihadirkan yakni Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily hingga Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Menurut dia, berbagai materi yang diberikan akan membantu daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    “Menurut pengamatan kami, ini akan bermanfaat bagi rekan-rekan untuk menapakkan langkah menuju kepemimpinan di tempat daerah masing-masing,” kata Tito.

    Dia menilai forum tersebut juga menjadi momentum kepala daerah untuk mengenal lebih dekat jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Pasalnya, menteri dijadwalkan akan memberikan materi terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing.

  • Mendagri Sebut Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret Bakal Rugi Sendiri

    Mendagri Sebut Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret Bakal Rugi Sendiri

    Mendagri Sebut Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret Bakal Rugi Sendiri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan bahwa kepala daerah yang tidak mengikuti kegiatan orientasi atau retreat akan mengalami kerugian sendiri.
    Menurut dia, retreat yang digelar pada 21-28 Februari 2025 di
    Magelang
    , Jawa Tengah, adalah untuk kepentingan daerah yang akan dipimpin selama periode lima tahun.
    “Nah ini kepentingan daerah lebih penting, dan inilah kepentingan bangsa, kepentingan untuk rakyat masing-masing. Jadi kalau yang tidak mengambil bagian, ya rugi sendiri,” ucap Tito saat konferensi pers di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).
    Tito menjelaskan, dalam retreat ini, para kepala daerah bisa mendapatkan relasi antar daerah dengan cara yang lebih baik.
    Selain itu, kepala daerah juga akan mengenal para menteri yang akan mengisi materi sehingga bisa secara langsung menanyakan kesulitan mereka di daerah.
    Sebab itu, kata Tito, kepala daerah yang tidak hadir akan kehilangan momentum berharga yang ada dalam kegiatan retret.
    “Mereka harus cari sendiri jalur mungkin untuk kenal, atau mungkin kita carikan alternatif lain dengan membuat momentum dengan cara
    zoom meeting
    . Tapi
    zoom meeting
    itu tidak keluar
    chemistry
    -nya,” imbuh dia.
    Adapun kepala daerah yang tidak hadir dalam retret berjumlah 53.
    Dari jumlah tersebut, enam di antaranya mengirimkan alasan, sedangkan 47 lainnya tanpa kejelasan.
    Ditengarai, 47 kepala daerah ini berasal dari kader
    PDI-P
    yang tidak hadir karena instruksi yang dikeluarkan oleh DPP PDI-P, seperti misalnya Bupati Tapanuli Utara Masinton Pasaribu dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
    Kader PDI-P menjadi sorotan setelah Megawati Soekarnoputri meminta agar anggota partai yang terpilih menjadi kepala daerah tidak ikut retret.
    Surat instruksi bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Mendagri Sebut Kepala Daerah Bertanggungjawab ke Rakyat, Bukan Partai Nasional

    10 Mendagri Sebut Kepala Daerah Bertanggungjawab ke Rakyat, Bukan Partai Nasional

    Mendagri Sebut Kepala Daerah Bertanggungjawab ke Rakyat, Bukan Partai
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri
    Tito Karnavian
    mengatakan,
    kepala daerah
    harus bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya, bukan pada partai politik pengusung di pemilihan kepala daerah.
    Hal itu disampaikan Tito saat menekankan pentingnya acara orientasi kepala daerah (retreat) yang dilaksanakan pada 21-28 Februari 2025.
    Dia mengatakan, semua partai sudah diberikan pemahaman bahwa orientasi yang digelar ini untuk kepentingan daerah masing-masing dan untuk kepentingan masyarakat secara luas.
    “Karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat, dan dia harus pertanggungjawabkan kepada rakyat kembali,” kata Tito saat konferensi pers di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).
    “Partai kan hanya kendaraan mereka untuk bisa ikut dalam pemilihan. Ketika dia terpilih, dia tanggung jawabnya lagi nomor satu bukan kepada partainya, tapi nomor satu dia tanggung jawabnya kepada rakyat yang memilih dia,” ujarnya lagi.
    Tito mengatakan, saat ini masih ada kepala daerah yang tidak hadir dalam acara
    retret
    dengan beragam alasan, salah satunya adalah masalah kebijakan partai.
    Padahal, kata Tito, retret yang digelar bukan bagian dari kepentingan pemerintah pusat, tetapi kepentingan pemerintah daerah.
    Dengan retret, para kepala daerah bisa bertemu dan mengenal satu sama lain sehingga garis koordinasi bisa menjadi lebih baik.
    “Itu yang kita harapkan. Mereka saling kenal, saling bantu, saling kerja sama. Nah ini kepentingan daerah lebih penting, dan inilah kepentingan bangsa, kepentingan untuk rakyat masing-masing,” tuturnya.
    Eks Kapolri ini juga menjelaskan, jika ada kepala daerah yang tidak ikut retret, akan ada banyak kerugian yang dirasakan.
    Karena kepala daerah yang tidak ikut nantinya kesulitan membuat jejaring antar kepala daerah dan harus melakukan dengan susah payah.
    “Nanti mereka kehilangan momentum untuk bisa mendapatkan teman baru, mengenal para menteri, dan juga kenal dengan gubernur, misalnya,” tandasnya.
    Adapun kepala daerah yang tak hadir dalam retret berjumlah 53.
    Dari jumlah tersebut, enam di antaranya mengirimkan alasan, sedangkan 47 lainnya tanpa kejelasan.
    Ditengarai 47 kepala daerah ini adalah kader
    PDI-P
    yang tak hadir karena instruksi yang dikeluarkan oleh DPP PDI-P.
    Kader PDI-P menjadi sorotan setelah Megawati Soekarnoputri meminta agar anggota partai yang terpilih menjadi kepala daerah tidak ikut retret.
    Surat instruksi bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh
    Kepala Daerah
    dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Mendagri Sebut Kepala Daerah Bertanggungjawab ke Rakyat, Bukan Partai Nasional

    5 Mendagri Tito Keluarkan SE Efisiensi APBD Hari Ini Regional

    Mendagri Tito Keluarkan SE Efisiensi APBD Hari Ini
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com –
    Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian akan mengeluarkan surat edaran hari ini perihal anggaran item-item yang mesti dipotong sebagai tindak lanjut atas
    efisiensi anggaran
    .
    “Hari ini saya akan mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah item apa saja yang dilakukan efisiensi dan caranya bagaimana,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (22/2/2025).
    Tito menyatakan, pihaknya akan mengawasi hasil efisiensi anggaran dari setiap pemerintah daerah melalui sistem. Dia tidak merinci sistem yang dimaksud.
    “Pengelolaan APBD, di mata saya, masih banyak yang tidak efisien, yang dipikir hanya belanja aja. Perjalanan dinas yang nggak perlu yang sebenarnya bisa dilakukan dengan Zoom,” bebernya.
    Kendati ada pemangkasan anggaran, Tito menyatakan, pemerintah daerah tetap harus melaksanakan program kerja yang sudah dicanangkan serta mencapai target-target kerjanya.
    “Ada daerah yang Silpa-nya (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Rp 5 triliun. Artinya nggak digunakan untuk kepentingan rakyat,” tuturnya.
    Mantan Kepala Polri itu juga meminta pemerintah daerah agar mempermudah pihak swasta untuk mendirikan bisnis agar bisa menambah jumlah pendapatan asli daerah (PAD).
    Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mewajibkan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran.
    Dalam instruksi tersebut, pemerintah pusat menetapkan pemotongan belanja negara sebesar Rp 306,6 triliun, yang mencakup pengurangan anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,5 triliun.
    Menindaklanjuti keputusan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran di tingkat daerah dengan menyasar enam pos TKD.
    Enam pos TKD yang terdampak pemangkasan meliputi kurang bayar dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus fisik (DAK fisik), dana otonomi khusus (dana otsus), dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dana desa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala daerah antusias ikuti senam pagi retret pembekalan di Magelang

    Kepala daerah antusias ikuti senam pagi retret pembekalan di Magelang

    Magelang (ANTARA) – Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai pagi hari kedua retret kepala daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu.

    Para peserta yang terdiri atas gubernur, bupati, dan wali kota dari berbagai daerah tersebut terlihat antusias mengikuti sesi senam pagi yang digelar di area terbuka dengan latar pemandangan alam Lembah Tidar.

    Pada pagi ini melakukan dua kegiatan, yang pertama senam SKJ (Senam Kesegaran Jasmani) 88 dan senam Tamang Pung Cerita.

    Sebelum pukul 06.00 WIB, para kepala daerah sudah berkumpul di lapangan Lembah Tidar dengan mengenakan pakaian olahraga.

    Dipandu oleh instruktur profesional, mereka mengikuti gerakan senam dengan penuh energi dan keceriaan. Tidak hanya menjadi sarana untuk menjaga kebugaran, senam pagi ini juga mempererat kebersamaan di antara para peserta.

    “Maumere, Maumere, Maumere,” ujar kepala daerah kompak meminta lagu Maumere turut diputar agar senam pagi semakin semangat.

    Antusiasme para peserta dalam mengikuti senam pagi mencerminkan semangat mereka dalam menjalani seluruh rangkaian kegiatan retret. Dengan tubuh yang lebih bugar dan semangat, para kepala daerah diharapkan dapat menyerap ilmu dan pengalaman dari retret pembekalan ini dengan optimal.

    Suasana senam semakin semarak, karena Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto ikut bergabung dalam barisan peserta. Bersama kepala daerah, keduanya juga turut mengikuti semua gerakan senam. Bahkan, Mendagri sudah tiba di lokasi senam pada pukul 05.30 WIB.

    Tidak hanya berolahraga, Mendagri juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdialog santai dengan para kepala daerah. Percakapan yang berlangsung di sela-sela kegiatan fisik ini menambah keakraban sekaligus meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pembukaan Retret, Mendagri Senam Bareng Kepala Daerah di Akmil Magelang

    Pembukaan Retret, Mendagri Senam Bareng Kepala Daerah di Akmil Magelang

    Magelang –

    Senam bersama menjadi kegiatan pertama yang dilakukan dalam kegiatan retret para kepala daerah. Senam bersama turut diikuti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Wamendagri Bima Arya Sugiarto.

    “Senam merupakan agenda awal bagi para kepala daerah sebelum mengikuti pemaparan berbagai materi retret,” kata Bima Arya, dilansir detikJateng, Sabtu (22/2/2025).

    Tito dan Bima sudah berada di lokasi sejak pukul 05.30 WIB. Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga menunjukkan kedisiplinan dan semangat kebersamaan.

    “Retreat kepala daerah di Magelang merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain diskusi dan pemaparan kebijakan, kegiatan ini juga diisi dengan berbagai aktivitas yang mendorong kebersamaan para peserta,” sambungnya.

    Tidak hanya berolahraga, Mendagri juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdialog santai dengan para kepala daerah. Percakapan yang berlangsung di sela-sela kegiatan fisik ini menambah keakraban sekaligus meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Sebelum senam dimulai, kepala daerah juga meneriakkan yel-yel. Mereka juga kompak mengikuti gerakan senam dari instruktur dan meminta memutar sejumlah lagu untuk menambah semangat.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    (jbr/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Isu Politik Terkini: Retret Kepala Daerah dan Larangan Megawati

    Isu Politik Terkini: Retret Kepala Daerah dan Larangan Megawati

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu terkini menjadi perhatian pembaca Beritasatu.com, dari Jumat (21/2/2025) hingga Sabtu (22/2/2025) pagi ini. 

    Isu politik dan hukum terkini yang menjadi perhatian beragam, tetapi terfokus pada persoalan retret kepala daerah yang baru dilantik di Akmil Magelang dan larangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada kadernya yang jadi kepala daerah untuk ikut retret.

    Kemudian ada juga mengenai kasus Hasto Kristiyanto dan kontroversi lagu band Sukatani yang dinilai menyerang institusi Polri.

    Berikut sejumlah isu politik terkini Beritasatu.com:

    1. Mendagri Tito Karnavian Sambut Kepala Daerah di Retret Akmil Magelang

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyambut kedatangan para kepala daerah yang akan mengikuti retret pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025).

    Tito bersama para kepala daerah tampak kompak mengenakan seragam komponen cadangan (komcad). Retret ini dijadwalkan berlangsung 21 Februari 2025 hingga 28 Februari 2025 di Akmil Magelang.

    2. Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret di Magelang, FX Rudy: Bukan Mbalelo Perintah Prabowo

    Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menegaskan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, agar kepala daerah dari partainya tidak mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah, bukan bentuk pembangkangan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

    “Bukan mbalelo, karena Ibu Ketum Megawati Soekarnoputri memiliki alasan dan dasar yang jelas dalam mengeluarkan instruksi tersebut,” ujar Rudy di sela Rapat Paripurna Pidato Sambutan Wali Kota Solo Hasil Pilkada Serentak 2025, di gedung DPRD Kota Solo, Jumat (21/2/2025).

    Menurut Rudy, salah satu alasan Megawati mengeluarkan instruksi itu adalah dampak psikologis bagi kepala daerah PDIP yang mengikuti retret di tengah kasus yang menimpa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

    3. Kepala Daerah Kader PDIP Tidak Ikut Retret, Wamendagri Sebut Ada Sanksi

    Isu politi dan hukum terkini selanjutnya mengenai sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan menunda ikut retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, karena ada instruksi langsung dari ketua umum Megawati Soekarnoputri. Adakah sanksi dari pemerintah?

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan retret kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tetang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

    Bima mengatakan tidak ada konsekuensi hukum bagi kepala daerah tidak ikut retret yang diatur dalam undang-undang tersebut. Namun, Kemendagri kemungkinan akan memberikan sanksi.

    4. Kasus Hasto Kristiyanto Dinilai Murni Kasus Hukum Tanpa Politisasi

    Wakil Sekretaris Jenderal Pasukan Bawah Tanah (Pasbata), Jose meyakini kasus hukum yang menimpa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto bukan merupakan bentuk politisasi. 

    Oleh karena itu, Jose meminta semua pihak termasuk elite PDIP untuk tidak mengadu domba rakyat dan tidak mencampuradukkan isu ini dengan berbagai program Presiden Prabowo Subianto.

    “Politikus PDIP seharusnya tidak mengadu domba rakyat. Program-program Presiden Prabowo harus didukung penuh karena semuanya untuk kepentingan rakyat. Banyak manfaat yang sudah dirasakan masyarakat, seperti makan bergizi gratis (MBG), diskon tarif listrik, dan fokus pemerintah pada pendidikan,” ujar Jose kepada wartawan pada Jumat (21/2/2025).

    5. Kontroversi Band Sukatani, Fadli Zon: Pemerintah Dukung Kebebasan Ekspresi

    Isu politik dan hukum terkini paling akhir mengenai Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menegaskan, pemerintah mendukung penuh kebebasan berekspresi masyarakat. Hal ini sebagai respons atas isu band Sukatani yang diintimidasi polisi akibat menciptakan lagu “Bayar Bayar Bayar”.

    “Saya belum lihat ya, nanti coba saya pelajari, tapi kan kami selalu mendukung kebebasan berekspresi,” ujar Fadli di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Menurut Fadli Zon, setiap masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan kritik, asalkan tidak menganggu hak individu, dan kebebasan yang lain. Dia mentontohkan suku, agama, ras, antargolongan (SARA) menjadi salah satu batasan yang telah diatur dalam undang-undang.

    “Misalnya jangan sampai menyinggung suku, agama, ras, antargolongan, ya bahkan juga institusi-institusi yang bisa dirugikan,” ucapnya.

  • Politik, 456 kepala daerah ikut retret hingga eksistensi PDIP

    Politik, 456 kepala daerah ikut retret hingga eksistensi PDIP

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik pada Jumat (21/2) menjadi sorotan, seperti 456 kepala daerah mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Kemudian, sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan agar kader yang menjadi kepala daerah tak ikut retret menunjukkan eksistensi partai.

    Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca pagi ini.

    1. Seribuan mahasiswa unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jatim

    Sekitar seribuan orang dari mahasiswa, alumni, dan warga sipil mengadakan unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, Jumat.

    Aksi yang mengusung tema “Indonesia Gelap” ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa sebelumnya menuntut pembatalan sejumlah undang-undang yang dianggap merugikan rakyat, diantaranya UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, UU Tanah Adat, UU Perampasan Aset, UU Minerba, dan sebagainya.

    “Kami menuntut pembatalan undang-undang yang tata kelolanya tidak transparan dan akuntabel,” ujar koordinator aksi, Thanthowy, di sela aksi.

    Selengkapnya klik di sini.

    2. Dasco: Larangan PDIP ikut retret kepala daerah urusan Mendagri

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons soal adanya instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah yang diusung PDIP tidak mengikuti acara retret di Magelang, Jawa Tengah, dengan menyerahkan urusan itu kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    “Itu biar urusan Pak Mendagri lah. Ya, kan Pak Mendagri yang bikin acara,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    3. Pakar: Sikap Megawati soal retret tunjukkan PDIP ingin diperhitungkan

    Pakar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Caroline Paskarina menilai sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait retret kepala daerah, menunjukkan bahwa PDIP masih ingin diperhitungkan dalam konstelasi kekuasaan saat ini.

    Demikian disampaikan Caroline menanggapi langkah Megawati memerintahkan kepala daerah yang berasal dari partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan yakni tanggal 21-28 Februari 2025.

    “Sikap ini jelas menunjukkan bahwa PDIP masih ingin diperhitungkan dalam konstelasi kekuasaan saat ini,” kata Caroline saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. Maruarar tanggapi Hasto yang ingin KPK periksa keluarga Jokowi

    Politikus Partai Gerindra yang juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menuntut aparat penegak hukum memeriksa keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Menurut Maruarar, Indonesia merupakan negara hukum sehingga seluruh aparat penegak hukum seperti Polri, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengerti tugas mereka masing-masing dalam mengusut dugaan tindak pidana, termasuk korupsi.

    “Silakan saja. Saya rasa negara ini adalah negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Saya pikir teman-teman di kepolisian, di kejaksaan, di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing,” kata Ara, panggilan populer Maruarar, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, merespons tuntutan Hasto.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. Sebanyak 456 kepala daerah ikuti retret di Akmil Magelang

    Sebanyak 456 kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jumat, menyampaikan total kepala daerah yang harus mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang kepala daerah, namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah. Artinya sebanyak 47 orang lain belum hadir.

    “Tadi beberapa datang telat. Kemudian dari yang datang tersebut, 19 orang kami berikan dengan tanda gelang merah artinya kodisi fisiknya memerlukan atensi, seperti pascaoperasi penyakit serius dan sebagainya, tetapi mereka bersemangat untuk hadir tentu kita izinkan,” kata Bima Arya.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mantan Wakapolri Syafruddin dimakamkan di TMP Kalibata

    Mantan Wakapolri Syafruddin dimakamkan di TMP Kalibata

    Upacara pemakaman mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) sekaligus mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Komjen Pol. (Purn.) Syafruddin Kambo di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, JUmat (21/2/2025). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

    Mantan Wakapolri Syafruddin dimakamkan di TMP Kalibata
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 21 Februari 2025 – 18:51 WIB

    Elshinta.com – Mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) sekaligus mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Komjen Pol. (Purn.) Syafruddin Kambo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Jumat sore.

    Syafruddin dimakamkan sekitar pukul 13.40 WIB di bawah bentangan bendera merah putih dalam upacara pemakaman kebesaran Polri yang dipimpin oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol. Wahyu Widada.

    “Atas nama negara, bangsa, dan kepolisian negara Republik Indonesia dengan ini mempersembahkan ke persada ibu pertiwi, jiwa, raga, dan jasa-jasa almarhum Komjen Pol. (Purn.) Syafruddin,” kata Wahyu selaku inspektur upacara.

    Upacara pemakaman dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Jenderal (Purn.) Bambang Hendarso Danuri, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Usai dimakamkan, keluarga Syafruddin menghampiri liang lahat untuk menabur bunga. Kepergian Syafruddin meninggalkan seorang istri bernama Mulyani Soedjono, tiga orang anak lali-laki, satu orang anak perempuan, serta cucu.

    Dalam sambutannya, Wahyu mengatakan almarhum merupakan putra bangsa yang telah memberikan pengabdian mulia kepada Polri dan Indonesia. Syafruddin dikenal sebagai sosok yang berdedikasi, berintegritas tinggi, dan berkomitmen kuat dalam setiap tanggung jawab yang diembannya.

    “Kita semua kehilangan seorang pemimpin yang teladan, seorang senior, seorang mentor dan seorang sahabat yang setia serta menjadi panutan bagi generasi penerus Polri,” ujar Wahyu.

    Sementara itu, menantu Syafruddin, AKBP Ardila Amry, selaku perwakilan keluarga mengatakan almarhum merupakan sosok yang tidak akan tergantikan sebagai pemimpin, teladan, dan pembimbing keluarga.

    “Beliau adalah sosok yang paling kita cintai dan kami semua sayangi pada keluarga kami,” kata Ardila menahan tangis.

    Komjen Pol. (Purn.) Syafruddin Kambo meninggal dunia karena sakit pada usia 63 tahun, Kamis (20/2) petang. Almarhum mengembuskan napas terakhir pada pukul 18.15 WIB di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan. Syafruddin merupakan merupakan lulusan Akademi Kepolisian angkatan tahun 1985. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Polda Sumut pada tahun 2009 dan Kepala Divisi Propam Polri pada tahun 2012.

    Pada tahun 2016, Syafruddin diangkat menjadi Wakapolri mendampingi mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Tito Karnavian. Jabatan itu dia emban hingga tahun 2018. Selepas menjabat sebagai Wakapolri, pada tahun 2018 sampai dengan 2019, Syafruddin dipercaya menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di bawah pemerintahan Presiden Ke-7 Joko Widodo.

    Sumber : Antara