Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Wapres minta kepala daerah waspadai kelangkaan jelang Ramadhan

    Wapres minta kepala daerah waspadai kelangkaan jelang Ramadhan

    Jangan sampai ada kelangkaan bahan bakar. Jangan sampai ada penumpukan di ‘exit toll’, misalnya, hati-hati sekali

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta seluruh kepala daerah untuk mewaspadai kelangkaan dan lonjakan harga barang-barang pokok menjelang Ramadhan yang diperkirakan jatuh pada 1 Maret 2025.

    Dalam acara pembekalan saat retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, Gibran menekankan perlu ada koordinasi dan langkah-langkah mencegah kelangkaan serta menjaga harga barang agar tetap terjangkau.

    Kemudian, Gibran lanjut menyoroti pentingnya mempersiapkan kelancaran lalu lintas dan sarana prasarana pendukung selama arus mudik dan arus balik lebaran. Oleh karena itu, Gibran berpesan kepada para kepala daerah untuk berkoordinasi erat dengan seluruh pemangku kepentingan demi memastikan kelancaran, keamanan, serta kenyamanan masyarakat dalam menjalankan tradisi mudik ke kampung halaman.

    “Jangan sampai ada kelangkaan bahan bakar. Jangan sampai ada penumpukan di exit toll, misalnya, hati-hati sekali,” kata Wapres Gibran kepada seluruh kepala daerah peserta retret.

    Retret kepala daerah di Akmil Magelang berlangsung pada 21–28 Februari 2025, dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hari ke-6 retret, Rabu, Gibran menjadi pembicara utama sesi pembekalan untuk kepala daerah.

    Dalam sesi itu, Wapres berbicara mengenai pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah, kemudian Gibran juga menyoroti beberapa program prioritas pemerintah termasuk MBG dan penghapusan stunting. Beberapa isu lain juga diangkat oleh Gibran dalam sesi pembekalan, di antaranya peran aktif kepala daerah menjaga dan merawat toleransi di daerah masing-masing, dan tata kelola daerah yang efektif dengan memanfaatkan teknologi seperti e-katalog untuk pengadaan.

    “Ini perlu saya garis bawahi Bapak, Ibu. Berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 42 Tahun 2024 (pada) Oktober tahun 2026 nanti, (pengadaan) barang dan jasa dengan ketentuan tertentu itu wajib memiliki sertifikasi halal,” ujar Gibran.

    Oleh karena itu, dia meminta para kepala daerah terutama di wilayah-wilayah yang mayoritas warganya muslim untuk menyusun strategi mempercepat sertifikasi halal di daerah masing-masing.

    “Jadi nanti, mohon Bapak, Ibu memberikan penegasan-penegasan, dan juga saya mohon kerja sama Bapak, Ibu kepala daerah untuk bersinergi dengan Pak Kepala Badan,” sambung Gibran.

    Kepala badan yang disebut Gibran itu merujuk kepada pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan sertifikat halal.

    Sesi pembekalan oleh Wapres berlangsung selama kurang lebih 30 menit, kemudian Gibran lanjut memandu sesi diskusi dan mengajak masing-masing kepala daerah berbagi praktik-praktik baik yang pernah mereka lakukan di bidang profesi mereka masing-masing.

    Di Akademi Militer Magelang, kepala-kepala daerah menjalani serangkaian kegiatan, mulai dari sesi apel pagi dan olahraga bersama, kemudian sesi pembekalan dari beberapa menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wapres minta kepala daerah bantu pastikan stok pangan dukung MBG

    Wapres minta kepala daerah bantu pastikan stok pangan dukung MBG

    Indeks kota toleran nomor satu, Kota Singkawang, Bekasi, Salatiga, Manado, Semarang, Magelang, Kediri, Sukabumi, Kupang, dan Surakarta

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat memberikan pembekalan dalam acara retret di Akademi Militer, Magelang, meminta seluruh kepala daerah membantu memastikan ketersediaan stok pangan untuk mendukung suksesnya program makan bergizi gratis (MBG).

    Gibran menekankan keberhasilan program-program prioritas pemerintah pusat, termasuk makan bergizi gratis, salah satunya bergantung dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

    “Ketersediaan bahan pangan, ini di beberapa tempat masih sulit dan mahal. Untuk itu, sekali lagi Bapak, Ibu, kepala daerah saya mohon infrastruktur supply chain (rantai pasok, red.) dan distribusi MBG-nya mohon dimonitor dan dibantu,” kata Wapres Gibran kepada seluruh kepala daerah yang mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu.

    Retret kepala daerah di Akmil Magelang berlangsung pada 21–28 Februari 2025, dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hari ke-6 retret, Gibran menjadi pembicara utama sesi pembekalan untuk kepala daerah.

    Dalam sesi itu, Wapres berbicara mengenai pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah, kemudian Gibran juga menyoroti beberapa program prioritas pemerintah termasuk MBG dan penghapusan stunting.

    “Program prioritas seperti makan bergizi gratis, hilirisasi, swasembada energi, swasembada pangan, penciptaan lapangan kerja ini harus kita dukung. Harus kita keroyok bersama-sama. Harus kita monitor bersama-sama implementasinya,” kata Wapres.

    Wapres kemudian menyinggung target penghapusan stunting pemerintah, yang dapat dilakukan dengan memberikan makanan tambahan untuk ibu-ibu hamil dan balita.

    Dalam sesi pembekalan yang sama, Gibran juga mengajak seluruh kepala daerah untuk senantiasa menjaga dan merawat toleransi di daerahnya masing-masing. Gibran mencontohkan Kota Singkawang di Kalimantan Barat, sebagai salah satu teladan.

    “Indeks kota toleran nomor satu, Kota Singkawang, Bekasi, Salatiga, Manado, Semarang, Magelang, Kediri, Sukabumi, Kupang, dan Surakarta,” tutur Wapres Gibran.

    Gibran menilai prestasi itu tercapai salah satunya karena keberhasilan forum kerukunan umat beragama (FKUB) di masing-masing daerah.

    “Ini kalau toleransinya tinggi, itu artinya FKUB-nya jalan. Penting sekali FKUB,” ujar Gibran.

    Sesi pembekalan oleh Wapres berlangsung selama kurang lebih 30 menit, kemudian Gibran lanjut memandu sesi diskusi dan mengajak masing-masing kepala daerah berbagi praktik-praktik baik yang pernah mereka lakukan di bidang profesi mereka masing-masing.

    Di Akademi Militer Magelang, kepala-kepala daerah menjalani serangkaian kegiatan, mulai dari sesi apel pagi dan olahraga bersama, kemudian sesi pembekalan dari beberapa menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah tekankan tertib produk halal bantu tingkatkan ekonomi

    Pemerintah tekankan tertib produk halal bantu tingkatkan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menekankan langkah menertibkan produk halal guna meningkatkan perekonomian lantaran Indonesia saat ini tengah menggalakkan para pelaku usaha agar mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal.

    Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menegaskan halal tidak menyangkut agama tertentu. Saat ini, halal merupakan bagian dari gaya hidup dan peradaban modern.

    “Halal telah menjadi tren di negara-negara yang mayoritas masyarakatnya bukan beragama Islam,” kata Ahmad dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Namun sayangnya, Indonesia masih belum menjadi pemain utama dalam memproduksi produk halal. Menurutnya, kondisi ini bukan karena sedikitnya produk halal, tapi disebabkan rendahnya minat pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal.

    Padahal, Indonesia merupakan negara yang memiliki pasar yang besar bagi produk halal. Berdasarkan hasil pendataannya, para pelaku masih enggan mengurus sertifikasi halal karena menganggap prosesnya ribet dan membutuhkan biaya tinggi.

    Dirinya menampik anggapan itu karena saat ini pemerintah telah memudahkan pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi tersebut sekaligus menerapkan biaya yang terjangkau. Bahkan, bagi pelaku usaha mikro, pemerintah membebaskan biaya sertifikasi.

    “Jadi enggak ada alasan untuk mahal lagi, kalau ada yang mahal laporkan Pak, saya berkali-kali laporkan itu oknum nakal yang berlagak bertingkah sebagai konsultan halal,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menegaskan pemerintah daerah (pemda) berperan penting dalam mendukung langkah percepatan sertifikasi halal. Pemda, kata dia, dapat memfasilitasi sertifikasi halal melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Kepala daerah juga dapat menggerakkan jajarannya untuk menjadi pendamping produk halal. Adapun bagi produk non-halal, dirinya juga mengarahkan agar tetap diberi label sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

    Menurutnya, memberikan jaminan produk halal bukan untuk mendiskriminasi, tapi untuk melindungi dan memberikan kepastian kepada masyarakat selaku konsumen.

    Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan sertifikasi halal bukanlah misi dari agama tertentu. Namun, langkah ini untuk memperkuat posisi Indonesia agar tidak dibanjiri produk dari luar negeri yang mencantumkan label halal.

    Pasalnya, banyak negara yang gencar mendistribusikan produk-produknya ke negara-negara dengan pasar produk halal yang besar. Dirinya menegaskan pemberian sertifikat halal tidak akan membuat para pedagang kehilangan pembeli.

    Masyarakat justru dapat memilih produk mana yang hendak dikonsumsi. Selain itu, sertifikat halal juga menjadi bagian dari isu kesehatan.

    “Jadi kita sebenarnya dibanjiri oleh produk-produk dari luar negeri yang mereka tahu marketnya itu adalah Indonesia 87 persen masyarakatnya ingin produknya halal,” pungkas Tito.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri Sebut Kepala Daerah PDI-P yang Tak Hadir Retreat Bisa Ikut Gelombang Kedua

    Mendagri Sebut Kepala Daerah PDI-P yang Tak Hadir Retreat Bisa Ikut Gelombang Kedua

    Mendagri Sebut Kepala Daerah PDI-P yang Tak Hadir Retreat Bisa Ikut Gelombang Kedua
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan bahwa para
    kepala daerah
    dari kader
    PDI-Perjuangan
    yang tidak hadir dalam kegiatan retreat dapat mengikuti
    orientasi gelombang kedua
    .
    Tito mengatakan, kepala daerah yang absen dalam retreat akan bergabung dengan rekan-rekan mereka yang perkaranya telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
    “Ya kalau enggak mau nanti kita akan ikut sertakan dalam gelombang yang kedua nanti yang setelah,” ujar Tito, saat ditemui di Magelang, pada Selasa (25/2/2025) malam.
    Tito menginformasikan bahwa MK telah memutuskan untuk menolak sembilan perkara dan tidak menerima lima perkara terkait Pilkada Serentak 2024.
    Kepala daerah
    terpilih dari 14 daerah yang perkaranya ditolak tersebut akan segera dilantik dan menjalani orientasi.
    “Selesai dilantik mereka juga orientasi,” kata Tito.
    Namun, Tito menegaskan bahwa orientasi untuk kepala daerah gelombang kedua tidak akan sama dengan retreat yang berlangsung di Magelang.
    Kegiatan orientasi tersebut akan dilaksanakan di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri di Kalibata, Jakarta Selatan.
    “Orientasinya tapi bukan di sini, orientasi nanti di Diklatnya Kemendagri namanya Badan SDM di Kalibata. Mungkin yang 10 (tidak hadir) nanti akan kita ikut sertakan di situ aja,” ucap dia.
    Sebagai informasi, jumlah kepala daerah yang mengikuti retreat di Akademi Militer Magelang mencapai 493 orang.
    Angka ini berbeda dari jumlah registrasi kepala daerah yang dilantik sebelumnya, yaitu 503 kepala daerah.
    Dari jumlah tersebut, diketahui bahwa 10 kepala daerah yang tidak hadir merupakan kader PDI-P, termasuk Gubernur Bali, Wayan Koster.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gibran Bakal Beri Materi saat Retret, PDIP Minta Kepala Daerah Tunggu Arahan Megawati – Halaman all

    Gibran Bakal Beri Materi saat Retret, PDIP Minta Kepala Daerah Tunggu Arahan Megawati – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan memberikan pemaparan materi dalam retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Rabu (26/2/2025).

    Juru Bicara DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah menugasi Gubernur Jakarta Pramono Anung sebagai koordinator para kepala-kepala daerah PDIP di dalam retret.

    Kata Basarah, Pramono Anung akan diberi kewenangan untuk membaca dinamika yang terjadi di lapangan.

    Hal itu disampaikan Basarah saat ditanya wartawan soal Wapres Gibran yang akan membawakan materi saat retret kepala daerah besok.

    “Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri telah menugaskan secara khusus Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung sebagai Koordinator para kepala-kepala daerah dalam mengikuti kegiatan retret. Pramono Anung telah diberikan kewenangan untuk membaca dinamika yang terjadi di lapangan,”’kata Basarah saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (25/2/2025) malam.

    “Sehingga oleh karena itu penyesuaian-penyesuaian itu akan dilakukan oleh Mas Pramono Anung dalam pelaksanaan tugas sebagai Koordinator,” sambung dia.

    Ketua DPP PDIP ini pun berharap kepada seluruh kepala dan wakil kepala daerah untuk mengikuti arahan yang akan diberikan oleh Pramono Anung.

    “Dalam memberikan arahan kepada kepala-kepala daerah PDIP, Dr. Pramono Anung selalu berkoordinasi dengan Ibu Ketua Umum PDI Pejuangan dan juga berkoordinasi dengan kami selaku DPP PDI Pejuangan,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam keterangannya pada Selasa (25/2/2025) mengungkapkan bahwa Gibran dijadwalkan akan memberikan pemaparan materi dalam retret kepala daerah.

    “Besok (agenda Gibran). Jam 10.00 WIB,” ungkap Tito Karnavian seperti dilansir Kompas.com.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa Gibran akan menjelaskan mengenai Asta Cita, program pemerintahannya bersama Presiden Prabowo Subianto.

    Asta Cita merupakan delapan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming yang mengusung visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2025”.

    “(Materi soal) turunan dari Asta Cita, memperkuat program-program dari Prabowo-Gibran. Tapi, dimensi mananya kita lihat saja nanti,” ujarnya.

  • Retret mampu bangun ikatan emosional antar kepala daerah

    Retret mampu bangun ikatan emosional antar kepala daerah

    Foto: Kurniawati/Radio Elshinta

    Retret mampu bangun ikatan emosional antar kepala daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 19:12 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjgatakan, pelaksanaan Retret di Magelang telah mampu membangun ikatan emosional (chemistry) antar kepala daerah. 

    Pasalnya, dalam suatu sesi, kepala daerah berkumpul dalam kelompok untuk menerima materi sekaligus saling mengenal satu sama lain.

    Hal ini pula yang terjadi pada sesi diskusi antar kepala daerah di Wilayah Papua dan Maluku. Dalam sesi yang dihadiri Mendagri tersebut, para kepala daerah tampak menyimak dan sesekali berdialog informal dengan Mendagri. Suasana di dalam forum tersebut tampak cair dan mampu merekatkan kebersamaan di antara mereka.

    “Mereka memang terima kasih sekali pada forum ini karena enggak saling kenal itu mereka bisa saling tukar-tukar handphone, bisa saling tahu orangnya, ngerti chemistry, sudah mulai tahu [kepala daerah] yang ini yang lucu, yang ini sering suka joke, yang ini pendiam,” ujar Mendagri di hadapan awak media usai menghadiri diskusi tersebut di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Kurniawati.

    Ia menuturkan, kebersamaan itulah yang sulit digantikan dengan forum yang lain. Karena itu, Mendagri mengajak kepala daerah untuk memanfaatkan momentum tersebut dengan baik. 

    Adapun untuk sejumlah kepala daerah yang baru bergabung pada retret kali ini, Mendagri mendorong figur-figur tersebut agar dapat segera menyesuaikan diri dan berkenalan dengan kepala daerah lainnya.

    Selanjutnya, mereka juga didorong untuk dapat membangun jaringan bersama para menteri dan kepala daerah lainnya. 

    Mendagri menyebutkan, dalam sesi diskusi, para kepala daerah sengaja dibagi berdasarkan wilayahnya masing-masing. Dengan pembagian kelompok kecil itu, diharapkan mereka mampu berdiskusi dan menjalin dialog yang lebih cair serta interaktif.

    “Ini kan kita ingin membentuk sebenarnya kekompakan, team work, solidaritas antara mereka, gotong royong. Itu yang paling utama,” tandasnya.

    Sebagaimana diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Retret Pembekalan Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akmil Magelang.

    Adapun retret ini berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025 mendatang.

    Gelaran ini juga menghadirkan sejumlah narasumber, meliputi jajaran menteri hingga kepala lembaga di Kabinet Merah Putih. Diharapkan acara ini mampu mendorong sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Wamendagri dorong pemda fasilitasi kesehatan gratis bagi ASN

    Wamendagri dorong pemda fasilitasi kesehatan gratis bagi ASN

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk menyediakan fasilitas kesehatan gratis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemda.

    Hal ini disampaikannya saat meninjau kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Pelaksanaan Medical Check Up (MCU) di Gedung F Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa.

    Ribka mengungkapkan pemeriksaan kesehatan gratis di lingkungan Kemendagri telah berlangsung secara rutin sejak 2015 dan mendapat antusiasme tinggi dari pegawai. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran pegawai terhadap pentingnya menjaga kesehatan.

    “Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan juga Wamen dan Sekjen, (karena) terus konsisten bagaimana menjaga kesehatan dari pegawai kita. Dan ini sudah berjalan sepuluh tahun untuk pemeriksaan kesehatan rutin,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Lebih lanjut, kegiatan ini merupakan bagian dari program Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) yang dikelola oleh Poliklinik Kemendagri. Program ini bertujuan untuk memantau kondisi kesehatan pegawai, khususnya terkait penyakit tidak menular.

    Pemeriksaan yang dilakukan mencakup pengecekan paru-paru, tekanan darah, berat badan, serta pemeriksaan darah untuk mengetahui kadar gula dan kolesterol.

    Dia mengapresiasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang terus berkomitmen dalam memfasilitasi pemeriksaan kesehatan gratis bagi pegawai. Ia berharap kegiatan serupa dapat diterapkan di seluruh pemda, mengingat pentingnya pemeriksaan kesehatan bagi pegawai yang telah berusia lanjut.

    “Kebanyakan dari sisi kesehatannya juga kurang baik, jadi sudah tidak produktif lagi. Masih umur 60 tahun sudah tidak bisa produktif lagi, karena kebanyakan duduk, kerja, kemudian juga banyak melakukan aktivitas non-fisik,” jelasnya.

    Untuk itu, dirinya pun menekankan pentingnya menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat agar pegawai tidak mudah terserang penyakit seperti stroke dan gangguan kesehatan lainnya.

    “Ini harus diikuti oleh semua pemerintah daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Supaya Aparatur Sipil Negara kita betul-betul produktif, sehat, dan bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab negara lebih baik ke depan,” ujar Ribka.

    Selain pemeriksaan kesehatan, dalam kesempatan yang sama juga dilakukan pemeriksaan narkoba sebagai bagian dari program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Pemeriksaan ini telah dilaksanakan secara rutin sejak 2021 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden terkait P4GN.

    “Saya pikir ini terobosan yang baik sekali yang dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri untuk ASN kami, dan tadi ASN secara sukarela berkesadaran dan penuh tanggung jawab sudah memeriksakan urinnya, kemudian melalui beberapa meja pemeriksaan,” ungkapnya.

    Menurutnya, program pemeriksaan kesehatan ini sangat baik dan perlu ditingkatkan serta diteruskan. Karena itu, pemda diharapkan dapat mengadopsi program serupa agar ASN dapat berkontribusi maksimal dalam mendukung kebijakan pemerintah.

    “Kami akan juga monitoring dalam pelaksanaannya seperti apa untuk pemerintah daerah. Kita harus mulai dari aparatur pemerintah negara memberikan contoh dan dimulai juga dari para pemimpin,” pungkas dia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendagri Akan Awasi PSU Pilkada Serang Usai Terungkapnya Cawe-cawe Mendes ke Kepala Desa

    Kemendagri Akan Awasi PSU Pilkada Serang Usai Terungkapnya Cawe-cawe Mendes ke Kepala Desa

    Kemendagri Akan Awasi PSU Pilkada Serang Usai Terungkapnya Cawe-cawe Mendes ke Kepala Desa
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri
    Tito Karnavian
    akan memberikan pengawasan terkait pemilihan suara ulang (PSU) yang akan digelar untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Serang, Banten.
    Hal ini berkaitan dengan dibuktikannya keterlibatan kepala desa yang dikerahkan oleh Menteri Desa,
    Yandri Susanto
    , untuk memenangkan istrinya,
    Ratu Rachmatu Zakiyah
    , dalam Pilkada Serang.
    “Nanti Menteri Dalam Negeri akan memberikan pengawasan,” kata Tito saat ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025).
    Dia juga menjelaskan, pemungutan suara ulang nantinya adalah domain dari Badan Pengawas Pemilu dan penyelenggara pemilu lainnya, termasuk sanksi keterlibatan kepada desa yang telah dibuktikan dalam putusan MK, Senin (24/2/2025) kemarin.
    “Nah, urusan dari Bawaslu ini otomatis nanti akan ada yang memberikan sanksi kepada kepala desa, itu adalah para bupati/walikota. Tingkatnya di sana,” tandasnya.
    Pemberitaan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang, Banten, untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh tempat pemungutan suara (TPS).
    Putusan ini dijatuhkan setelah MK menemukan adanya campur tangan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, yang diduga ikut terlibat memenangkan sang istri, Ratu Rachmatu Zakiyah, di Pilkada Serang 2024.
    Adapun bukti keterlibatan Yandri diungkap dalam putusan bahwa ia telah mengerahkan kepala desa untuk mendukung istrinya.
    Hakim MK, Enny Nurbaningsih, menyatakan, posisi kepala desa secara struktural berada di bawah koordinasi Kementerian Desa.
    Dengan Yandri menjabat sebagai menteri, sulit menghindari adanya pengaruh langsung terhadap para kepala desa.
    “Oleh karena itu, tidak dapat dihindari adanya pertautan erat kepentingan antara para kepala desa dan aparat pemerintahan desa dengan kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,” jelas Enny.
    Yandri dan Ratu juga terbukti menghadiri Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Serang yang digelar di Hotel Marbella Anyer pada 3 Oktober 2024, sekitar satu bulan sebelum hari pemungutan suara.
    Dalam persidangan, Kepala Desa Bojong sekaligus Sekretaris DPC Apdesi Serang, Hulman, memberikan kesaksian bahwa dukungan kepala desa terhadap paslon Ratu-Najib Hamas menguat setelah pertemuan tersebut.
    Ia mengungkapkan, Yandri aktif berkoordinasi dengan tim pemenangan Ratu-Najib Hamas usai Rakercab digelar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lonceng Dibunyikan Mendagri, Kepala Daerah di Retreat Mulai Makan Siang

    Lonceng Dibunyikan Mendagri, Kepala Daerah di Retreat Mulai Makan Siang

    loading…

    Suasana disiplin ala tentara menyelimuti retreat kepala daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Suasana disiplin ala tentara menyelimuti retreat kepala daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Salah satunya terlihat pada saat para kepala daerah menjalani sesi makan yang dimulai dengan bunyi lonceng.

    Prosesi makan siang di hari kelima retreat kali ini, Selasa (25/2/2025), dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dari video yang diterima SindoNews, terdengar dua kali bunyi lonceng pertama sebagai penada berdoa sebelum makan.

    Kemudian, bunyi lonceng kedua sebagai penanda makan dimulai. “Selamat makan,” kata Tito setelah membunyikan lonceng pertanda makan dimulai yang diikuti oleh para kepala daerah.

    Menurut jadwal agenda makan siang para kepala daerah itu sekitar pukul 12.30 WIB. Tempat untuk para kepala daerah makan kali ini berada di Ruang AH Nasution.

    Para kepala daerah juga tampak duduk dengan tertib dan makan bersama dalam suasana yang sangat terorganisir. Setelah makan siang, para kepala daerah diberi waktu singkat untuk beristirahat sebelum melanjutkan sesi paparan berikutnya.

    Pola disiplin ala militer ini menjadi salah satu ciri khas retreat, yang diharapkan dapat mengajarkan pentingnya manajemen waktu dan ketertiban dalam menjalankan tugas sehari-hari, yang sangat dibutuhkan dalam mengelola pemerintahan.

    (rca)

  • Isu Politik Terkini: Kepala Daerah PDIP Gabung Retret hingga AHY Kembali Pimpin Partai Demokrat

    Isu Politik Terkini: Kepala Daerah PDIP Gabung Retret hingga AHY Kembali Pimpin Partai Demokrat

    Jakarta, Beritasatu.com – Isu politik terkini Beritasatu.com sepanjang Senin (25/2/2025) diisi dengan berita bergabungnya kepala daerah PDIP mengikuti retret di Akmil Magelang hingga terpilihnya kembali Agus Harmurti Yudhoyono (AHY) untuk memimpin Partai Demokrat.

    Berita lain yang juga mendapat perhatian adalah soal keputusan PDIP yang menunjuk Ahmad Basarah dan Ronny Talampessy sebagai juru bicara. Tidak ketinggalan soal keputusan MK yang menginstruksikan digelarnya pemungutan suara ulang di 11 daerah.

    Berikut 5 isu politik terkini Beritasatu.com:

    1. 39 Kepala Daerah PDIP Gabung Retret, Mendagri: Silakan Menyesuaikan Diri
    Sebanyak 39 kepala daerah dari PDIP telah bergabung retret di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2/2025). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta mereka segera menyesuaikan diri.

    Mendagri menceritakan hingga pelaksanaan orientasi hingga hari keempat ini sudah banyak perubahan yang dirasakan para peserta. Mereka sudah saling akrab satu sama lain, sehingga suasana makin pembekalan makin hangat. 

    2. Mendagri Instruksikan Efisiensi APBD, Anggaran Seremonial Dibatasi
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

    Beleid yang terbit pada 23 Februari 2025 itu merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD 2025. Sebelumnya, Tito menegaskan efisiensi anggaran bertujuan untuk mendukung program prorakyat.