Tag: Tito Karnavian

  • Mendagri minta pemda antisipasi harga telur dan ayam naik karena MBG

    Mendagri minta pemda antisipasi harga telur dan ayam naik karena MBG

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian meminta kepada kepala daerah untuk mengantisipasi naiknya harga telur ayam ras dan daging ayam, karena meningkatnya permintaan komoditas pangan tersebut untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Harga telur, daging ayam sudah mulai sedikit naik, itu salah satunya dikarenakan permintaan dari MBG yang cukup banyak,” ucap Tito ketika dijumpai di sela-sela acara Indonesia Kita Awards 2025 yang digelar di Jakarta, Senin.

    Selain berkoordinasi dengan kepala daerah, Tito juga berkomunikasi dengan Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mendorong para peternak ayam untuk memperbanyak produksi dan suplai mereka.

    “Saya sudah berkomunikasi dengan Menteri Pangan, kemudian dengan Menteri Pertanian untuk mendorong para peternak ayam untuk bisa memperbanyak produksi dan suplai mereka,” kata Tito.

    Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), pada 6 Desember 2024, tepatnya sebulan sebelum program MBG dilaksanakan, harga telur ayam ras per kg berada di angka Rp28.660 per kg.

    Kemudian, pada 7 Januari 2025, sehari setelah program MBG dilaksanakan, sekaligus sepekan setelah perayaan tahun baru, harga telur ayam ras melonjak hingga Rp32.790 per kg, sebelum berangsur-angsur turun hingga di kisaran Rp28–29 ribu per kg.

    Dalam tiga bulan terakhir, harga telur ayam ras mengalami tren peningkatan, yakni dari Rp29.378 per kg pada 10 September 2025, naik menjadi Rp30.255 per kg pada 10 Oktober 2025, lalu kini menyentuh harga Rp30.300 per kg pada 10 November 2025.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tim Reformasi Polri Buatan Prabowo Bakal Tambah Anggota Perempuan

    Tim Reformasi Polri Buatan Prabowo Bakal Tambah Anggota Perempuan

    Bisnis.com, JAKARTA — Tim Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto bakal menambah satu anggota baru dengan gender perempuan.

    Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Assiddiqie mengatakan penambahan anggota itu bakal dilakukan pada pekan depan.

    “Nah, kami rapat bersepuluh dan insyaallah mungkin minggu depan atau apa akan ada tambahan satu orang ya, ibu-ibu,” ujar Jimly di Mabes Polri, Senin (10/11/2025).

    Hanya saja, Jimly enggan mengemukakan sosok perempuan yang akan bergabung menjadi tim reformasi Polri ini.

    Di samping itu, Jimly mengemukakan bahwa penambahan itu dilakukan agar memenuhi keterwakilan dari pihak perempuan.

    “Nah, belum saya sebut namanya. Ini untuk melengkapi sesuai dengan harapan Presiden supaya ada keterwakilan perempuan. Maka nanti jumlahnya tim ini 11 orang,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Prabowo resmi melantik Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Pembentukan komisi ini dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian.

    Dalam keputusan tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie ditunjuk sebagai Ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian.

    Adapun, komisi ini dibentuk untuk mempercepat proses reformasi kelembagaan, profesionalisme, dan tata kelola di tubuh Polri. Nah, berikut ini struktur keanggotaan tim reformasi Polri:

    Ketua Percepatan Reformasi Kepolisian: 

    Jimly Asshiddiqie

    Anggota:

    1. Eks Menkopolhukam, Mahfud MD

    2. Menko Hukum, HAM, dan Imipas, Yusril Ihza Mahendra

    3. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas

    4. Wamenko Hukum, Ham dan Imipas Otto Hasibuan

    5. Mendagri sekaligus mantan Kapolri Tito Karnavian

    6. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

    7. Eks Kapolri Idham Azis

    8. Eks Kapolri Badrodin Haiti

    9. Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Polri, Ahmad Dofiri

  • Tito Karnavian: Kebijakan Pemda Harus Berdasarkan Data dan Teori yang Teruji

    Tito Karnavian: Kebijakan Pemda Harus Berdasarkan Data dan Teori yang Teruji

    Tito Karnavian: Kebijakan Pemda Harus Berdasarkan Data dan Teori yang Teruji
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, setiap kebijakan publik yang akan diambil kepala daerah harus dibuat berdasarkan teori yang teruji dan data saintifik yang kuat. 
    Tanpa fondasi ilmiah yang jelas, kata dia, kebijakan hanya akan menjadi langkah coba-coba yang berisiko gagal.
    “Teori yang tidak diterjemahkan ke dalam kebijakan hanya akan menjadi diskusi akademik yang indah, tetapi tidak bisa direalisasikan,” ujar Tito dalam siaran pers, Senin (10/11/2025). 
    Oleh karena itu, ia meminta gubernur dan bupati untuk membuat kebijakan berdasarkan teori yang sudah teruji dan data yang kuat. 
    Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sriwijaya itu juga menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan dan penyeimbang pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan publik. 
    Tito berharap, kampus tidak hanya menjadi tempat pendidikan, tetapi juga aktif memberikan masukan berbasis ilmiah kepada pemerintah.
    “Perguruan tinggi terdiri dari orang-orang dengan kapasitas intelektual tinggi yang bisa mengubah budaya masyarakat,” sebutnya. 
    Oleh karenanya, kata Tito, universitas harus sering memberi masukan berdasarkan referensi dan data ilmiah yang akurat. 
    Dia menegaskan, perguruan tinggi juga harus menjadi penyeimbang (
    counterbalance
    ) dalam kebijakan publik—bukan oposisi, tetapi mitra strategis yang menyampaikan pandangan objektif dan berbasis riset.
    Tito menilai, untuk membuat fungsi itu berjalan optimal, dibutuhkan kekompakan seluruh elemen kampus, mulai dari rektor dan jajaran pimpinan, mahasiswa, hingga senat akademik.
    “Rektor dan jajarannya harus kompak, begitu juga senat akademik. Hanya dengan soliditas internal, perguruan tinggi bisa menjalankan peran strategisnya dalam mendukung pembangunan nasional,” katanya.
    Selain itu, Tito juga menekankan pentingnya aparatur pemerintahan yang profesional dan efisien untuk menjalankan administrasi pemerintahan dengan baik.
    “Kita perlu aparatur pemerintahan yang mampu menjalankan administrasi secara efektif dan efisien. Tanpa itu, kebijakan yang baik sekalipun tidak bisa berjalan optimal,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tancap Gas, Komisi Percepatan Reformasi Polri Langsung Rapat Perdana Siang Ini

    Tancap Gas, Komisi Percepatan Reformasi Polri Langsung Rapat Perdana Siang Ini

    Komisi Reformasi Polri berisi tokoh hukum, sejumlah menteri kabinet, dan mantan Kapolri.

    Berikut ini 10 anggota Komisi Reformasi Polri yang dilantik:

     

    1. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie, Ketua merangkap Anggota

    Anggota:

    2. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra

    3. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan

    4. Menteri Dalam Negeri sekaligus mantan Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian

    5. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas

    6. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan periode 2019-2024 Mahfud MD

    7. Kapolri periode 2019-2021 Jenderal (Purn) Idham Aziz

    8. Kapolri periode 2015-2016 Jenderal (Purn) Badrodin Haiti

    9. Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri

    10. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

     

     

     

  • Komisi Percepatan Reformasi Polri Besutan Prabowo Rapat Perdana di Mabes Hari Ini

    Komisi Percepatan Reformasi Polri Besutan Prabowo Rapat Perdana di Mabes Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri besutan Presiden Prabowo Subianto bakal menggelar rapat perdana di Mabes Polri hari ini, Senin (10/11/2025).

    Informasi agenda tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie.

    “Iya rapat perdana jam 13,” ujar Jimly saat dikonfirmasi, Senin (10/11/2025).

    Hanya saja, Jimly tidak menjelaskan lebih detail terkait agenda itu, termasuk soal rencana pembahasan yang akan dibawa dalam rapat perdana reformasi Polri ini.

    Sebelumnya, Prabowo resmi melantik Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Pembentukan komisi ini dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian.

    Dalam keputusan tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie ditunjuk sebagai Ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian. Adapun, komisi ini dibentuk untuk mempercepat proses reformasi kelembagaan, profesionalisme, dan tata kelola di tubuh Polri.

    Nah, berikut ini struktur keanggotaan tim reformasi Polri:

    Ketua Percepatan Reformasi Kepolisian: 

    Jimly Asshiddiqie

    Anggota:

    1. Eks Menkopolhukam, Mahfud MD

    2. Menko Hukum, HAM, dan Imipas, Yusril Ihza Mahendra

    3. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas

    4. Wamenko Hukum, Ham dan Imipas Otto Hasibuan

    5. Mendagri sekaligus mantan Kapolri Tito Karnavian

    6. Eks Kapolri Idham Aziz

    7. Eks Kapolri Badrodin Haiti

    8. Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Polri, Ahmad Dofiri

    9. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

  • ​Tito Ungkap Bidang Ekonomi Jadi Kekuatan Global

    ​Tito Ungkap Bidang Ekonomi Jadi Kekuatan Global

    Palembang: Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sriwijaya, Jenderal (Purn) Muhammad Tito Karnavian, mengungkap pandangan strategis arah tatanan dunia baru dalam orasi ilmiah bertajuk ‘Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Indonesia Emas 2045’ pada Dies Natalis ke-65 Universitas Sriwijaya (Unsri) di Palembang, beberapa waktu lalu.

    Tito menjelaskan tatanan global kini tengah mengalami pergeseran paradigma besar. Dunia telah melewati setidaknya lima fase perubahan 

    Namun Tito menegaskan berpijak pada paradigma konstruktivisme yakni pandangan bahwa kekuatan global kini tidak lagi ditentukan oleh militer semata, melainkan oleh kekuatan ekonomi, budaya, dan pengetahuan.

    “Saya berada dalam posisi paradigma konstruktivisme. Artinya, banyak hal kini diselesaikan bukan dengan kekuatan militer, tapi melalui ekonomi, perdagangan, sosial, dan budaya. Pertarungan yang paling menentukan saat ini adalah pertarungan ekonomi,” kata Tito dalam keterangan pers dikutip, Minggu, 9 November 2025.

    Tito menjelaskan dalam tatanan dunia baru, pertarungan ekonomi akan menentukan siapa yang menjadi kekuatan dominan. Negara yang mampu memproduksi barang dan jasa secara masif, membanjiri pasar dunia, dan menguasai rantai pasok global akan memegang kendali terhadap ekonomi dunia.

    Mengutip pemikiran Sait Yilmaz dalam buku ‘State, Power, and Hegemony’, Tito menjelaskan kapasitas produksi masif suatu negara ditentukan oleh empat faktor utama: pertama angkatan kerja yang besar, sebagai mesin produksi utama. Kedua, sumber daya alam yang melimpah, untuk menopang bahan baku produksi. Ketiga, bentangan wilayah luas, sebagai ruang penyimpanan dan distribusi hasil produksi. Serta letak geografis strategis, yang berperan sebagai choke point dalam perdagangan internasional.
     

    “Saya menambahkan faktor keempat, yaitu letak geografis strategis. Indonesia berada di jalur vital dunia. Jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik, posisi ini dapat memengaruhi ekonomi negara lain,” jelas Tito.

    Dengan empat modal besar itu, Tito menilai hanya segelintir negara yang memenuhi syarat menjadi kekuatan dominan dunia yaitu China, India, Amerika Serikat, Rusia, dan Indonesia.

    Tito sendiri optimistis Indonesia memiliki peluang besar menjadi kekuatan ekonomi dunia keempat pada 2045, setelah China, India, dan Amerika Serikat. Namun ia mengingatkan bahwa keunggulan sumber daya alam (SDA) saja tidak cukup. Kunci utama untuk melompat menjadi negara maju adalah kualitas sumber daya manusia (SDM).

    “Negara itu maju bukan karena SDA, tapi karena SDM-nya. Bonus demografi Indonesia sebesar 68,95% dari total populasi harus diarahkan melalui pendidikan agar menjadi kekuatan produktif,” ujar Tito.

    Sementara Dosen Hukum Internasional Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Triyana Yohanes, menilai pandangan Tito relevan dengan kondisi global saat ini. Ia menyebut, Tito berhasil menghadirkan narasi strategis berbasis paradigma konstruktivisme yang sejalan dengan tantangan politik internasional modern.

    Pandangan Tito layak dijadikan pijakan kebijakan luar negeri Indonesia. Dunia memang masih dalam paradigma konstruktivisme, meski sering terhambat oleh kekuatan militer negara adidaya,” ujar Triyana.

    Triyana menilai Tito telah menghadirkan kerangka konstruktivisme modern yang berpijak pada data, riset, dan pengalaman empiris.

    Ia juga menilai orasi itu bisa menjadi landasan konseptual bagi Indonesia untuk memperkuat posisi di kancah internasional melalui peningkatan kualitas SDM, penguasaan teknologi, serta pemerintahan yang bersih dan pro-rakyat.

    “Saya melihat Tito mendorong Indonesia membangun hegemoni berbasis pengetahuan dan produktivitas ekonomi. Ini jauh lebih berkelanjutan daripada sekadar kekuatan militer,” ungkap Triyana.

    Palembang: Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sriwijaya, Jenderal (Purn) Muhammad Tito Karnavian, mengungkap pandangan strategis arah tatanan dunia baru dalam orasi ilmiah bertajuk ‘Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Indonesia Emas 2045’ pada Dies Natalis ke-65 Universitas Sriwijaya (Unsri) di Palembang, beberapa waktu lalu.
     
    Tito menjelaskan tatanan global kini tengah mengalami pergeseran paradigma besar. Dunia telah melewati setidaknya lima fase perubahan 
     
    Namun Tito menegaskan berpijak pada paradigma konstruktivisme yakni pandangan bahwa kekuatan global kini tidak lagi ditentukan oleh militer semata, melainkan oleh kekuatan ekonomi, budaya, dan pengetahuan.

    “Saya berada dalam posisi paradigma konstruktivisme. Artinya, banyak hal kini diselesaikan bukan dengan kekuatan militer, tapi melalui ekonomi, perdagangan, sosial, dan budaya. Pertarungan yang paling menentukan saat ini adalah pertarungan ekonomi,” kata Tito dalam keterangan pers dikutip, Minggu, 9 November 2025.
     
    Tito menjelaskan dalam tatanan dunia baru, pertarungan ekonomi akan menentukan siapa yang menjadi kekuatan dominan. Negara yang mampu memproduksi barang dan jasa secara masif, membanjiri pasar dunia, dan menguasai rantai pasok global akan memegang kendali terhadap ekonomi dunia.
     
    Mengutip pemikiran Sait Yilmaz dalam buku ‘State, Power, and Hegemony’, Tito menjelaskan kapasitas produksi masif suatu negara ditentukan oleh empat faktor utama: pertama angkatan kerja yang besar, sebagai mesin produksi utama. Kedua, sumber daya alam yang melimpah, untuk menopang bahan baku produksi. Ketiga, bentangan wilayah luas, sebagai ruang penyimpanan dan distribusi hasil produksi. Serta letak geografis strategis, yang berperan sebagai choke point dalam perdagangan internasional.
     

     
    “Saya menambahkan faktor keempat, yaitu letak geografis strategis. Indonesia berada di jalur vital dunia. Jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik, posisi ini dapat memengaruhi ekonomi negara lain,” jelas Tito.
     
    Dengan empat modal besar itu, Tito menilai hanya segelintir negara yang memenuhi syarat menjadi kekuatan dominan dunia yaitu China, India, Amerika Serikat, Rusia, dan Indonesia.
     
    Tito sendiri optimistis Indonesia memiliki peluang besar menjadi kekuatan ekonomi dunia keempat pada 2045, setelah China, India, dan Amerika Serikat. Namun ia mengingatkan bahwa keunggulan sumber daya alam (SDA) saja tidak cukup. Kunci utama untuk melompat menjadi negara maju adalah kualitas sumber daya manusia (SDM).
     
    “Negara itu maju bukan karena SDA, tapi karena SDM-nya. Bonus demografi Indonesia sebesar 68,95% dari total populasi harus diarahkan melalui pendidikan agar menjadi kekuatan produktif,” ujar Tito.
     
    Sementara Dosen Hukum Internasional Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Triyana Yohanes, menilai pandangan Tito relevan dengan kondisi global saat ini. Ia menyebut, Tito berhasil menghadirkan narasi strategis berbasis paradigma konstruktivisme yang sejalan dengan tantangan politik internasional modern.
     
    Pandangan Tito layak dijadikan pijakan kebijakan luar negeri Indonesia. Dunia memang masih dalam paradigma konstruktivisme, meski sering terhambat oleh kekuatan militer negara adidaya,” ujar Triyana.
     
    Triyana menilai Tito telah menghadirkan kerangka konstruktivisme modern yang berpijak pada data, riset, dan pengalaman empiris.
     
    Ia juga menilai orasi itu bisa menjadi landasan konseptual bagi Indonesia untuk memperkuat posisi di kancah internasional melalui peningkatan kualitas SDM, penguasaan teknologi, serta pemerintahan yang bersih dan pro-rakyat.
     
    “Saya melihat Tito mendorong Indonesia membangun hegemoni berbasis pengetahuan dan produktivitas ekonomi. Ini jauh lebih berkelanjutan daripada sekadar kekuatan militer,” ungkap Triyana.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Dukung Komisi Reformasi Polri, Surya Paloh: Agar Polisi Lebih Baik

    Dukung Komisi Reformasi Polri, Surya Paloh: Agar Polisi Lebih Baik

    Dukung Komisi Reformasi Polri, Surya Paloh: Agar Polisi Lebih Baik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum (Ketum) Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh, mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang membentuk Komisi Reformasi Polri.
    Surya Paloh
    berpendapat, langkah tersebut telah diperhitungkan oleh sang Kepala Negara agar institusi Polri sesuai dengan harapan masyarakat.
    “Saya pikir itu sebuah kebijakan yang memang pasti telah dipikirkan terlebih dahulu oleh Presiden ya, untuk bagaimana sesuai dengan harapan,” kata Paloh usai kegiatan Fun Walk peringatan HUT ke-14
    NasDem
    di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/11/2025).
    Surya Paloh menyampaikan, pembentukan
    Komisi Reformasi Polri
    juga diharapkan agar kepolisian lebih baik dari sebelumnya.
    “Agar (kepolisian) ada kemajuan yang lebih baik dalam memperkuat institusi Polri itu sendiri saya pikir,” ujarnya.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden
    Prabowo Subianto
    melantik ketua dan anggota Komisi Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jumat (7/11/2025).
    Adapun komisi ini dibentuk untuk menanggapi demo yang berkecamuk selama beberapa hari pada akhir Agustus 2025.
    “Tugas utama adalah mempelajari, mengkaji, dan memberikan rekomendasi kepada saya sebagai kepala negara, kepala pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan yang dibutuhkan,” kata Presiden Prabowo saat memberikan arahan di Istana Merdeka, Jumat.
    Jimly Asshiddiqie ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota. Lalu Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra; Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
    Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024, Mahfud MD; Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian, Ahmad Dofiri; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kapolri 2019-2021 Idham Aziz; dan Kapolri 2015-2016 Badrodin Haiti.
    Pembentukan komisi ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada 7 November 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri: Pertarungan dunia kini di bidang ekonomi

    Mendagri: Pertarungan dunia kini di bidang ekonomi

    “Saya berada dalam posisi paradigma konstruktivisme. Artinya, banyak hal kini diselesaikan bukan dengan kekuatan militer, tapi melalui ekonomi, perdagangan, sosial, dan budaya. Pertarungan yang paling menentukan saat ini adalah pertarungan ekonomi,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sriwijaya Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa kekuatan global kini tidak lagi ditentukan oleh militer semata, melainkan oleh kekuatan ekonomi, budaya, dan pengetahuan.

    “Saya berada dalam posisi paradigma konstruktivisme. Artinya, banyak hal kini diselesaikan bukan dengan kekuatan militer, tapi melalui ekonomi, perdagangan, sosial, dan budaya. Pertarungan yang paling menentukan saat ini adalah pertarungan ekonomi,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu

    Pandangan strategis tentang arah tatanan dunia baru tersebut disampaikan orasi ilmiah bertajuk Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Indonesia Emas 2045 pada Dies Natalis ke-65 Universitas Sriwijaya (Unsri) di Palembang, Sumatera Selatan.

    Menurut Tito, dalam tatanan dunia baru, pertarungan ekonomi akan menentukan siapa yang menjadi kekuatan dominan. Negara yang mampu memproduksi barang dan jasa secara masif, membanjiri pasar dunia, dan menguasai rantai pasok global akan memegang kendali terhadap ekonomi dunia.

    Mengutip pemikiran Prof. Sait Yilmaz dalam buku State, Power, and Hegemony, Tito menjelaskan bahwa kapasitas produksi masif suatu negara ditentukan oleh empat faktor utama.

    Pertama angkatan kerja yang besar, sebagai mesin produksi utama. Kedua, sumber daya alam yang melimpah, untuk menopang bahan baku produksi. Ketiga, bentangan wilayah luas, sebagai ruang penyimpanan dan distribusi hasil produksi. Serta letak geografis strategis, yang berperan sebagai choke point dalam perdagangan internasional.

    “Saya menambahkan faktor keempat, yaitu letak geografis strategis. Indonesia berada di jalur vital dunia. Jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik, posisi ini dapat memengaruhi ekonomi negara lain,” tegasnya.

    Dengan empat modal besar itu, Tito menilai hanya segelintir negara yang memenuhi syarat menjadi kekuatan dominan dunia, yaitu China, India, Amerika Serikat, Rusia, dan Indonesia.

    Tito sendiri optimistis, Indonesia memiliki peluang besar menjadi kekuatan ekonomi dunia keempat pada 2045, setelah China, India, dan Amerika Serikat. Namun, ia mengingatkan bahwa keunggulan sumber daya alam (SDA) saja tidak cukup. Kunci utama untuk melompat menjadi negara maju adalah kualitas sumber daya manusia (SDM).

    “Negara itu maju bukan karena SDA, tapi karena SDM-nya. Bonus demografi Indonesia sebesar 68,95% dari total populasi harus diarahkan melalui pendidikan agar menjadi kekuatan produktif,” ujarnya.

    Ia mencontohkan Singapura di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew yang berhasil menjadi negara maju tanpa SDA melimpah, hanya dengan mengandalkan pendidikan unggul dan beasiswa bagi generasi terbaiknya.

    Menurut Tito, arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini sudah sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 melalui program pendidikan dan kesehatan rakyat, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan beasiswa kedokteran.

    Untuk itu, Tito mengajak perguruan tinggi untuk tidak hanya menjadi menara gading, tetapi tampil sebagai penggerak inovasi dan transformasi nasional. Perguruan tinggi harus berani berinvestasi pada riset, teknologi, dan pengembangan SDM agar mampu mendukung Indonesia dalam menghadapi tatanan dunia baru yang berbasis pengetahuan dan ekonomi digital.

    “Perguruan tinggi harus bertransformasi. Dunia berubah cepat, dan kita tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus jadi pemain utama dalam tatanan global baru,” kata Tito.

    Dosen Hukum Internasional Universitas Atma Jaya Yogyakarta Triyana Yohanes menilai pandangan Tito relevan dengan kondisi global saat ini. Ia menyebut, Tito berhasil menghadirkan narasi strategis berbasis paradigma konstruktivisme yang sejalan dengan tantangan politik internasional modern.

    Pandangan Tito layak dijadikan pijakan kebijakan luar negeri Indonesia. Dunia memang masih dalam paradigma konstruktivisme, meski sering terhambat oleh kekuatan militer negara adidaya,” ujar Triyana.

    Triyana menilai Tito telah menghadirkan kerangka konstruktivisme modern yang berpijak pada data, riset, dan pengalaman empiris.

    Ia juga menilai orasi itu bisa menjadi landasan konseptual bagi Indonesia untuk memperkuat posisi di kancah internasional melalui peningkatan kualitas SDM, penguasaan teknologi, serta pemerintahan yang bersih dan pro-rakyat.

    “Saya melihat Tito mendorong Indonesia membangun hegemoni berbasis pengetahuan dan produktivitas ekonomi. Ini jauh lebih berkelanjutan daripada sekadar kekuatan militer,” tambahnya.

    Lebih jauh, Triyana juga mengaitkan gagasan Tito dengan pandangan ekonom Ray Dalio dalam buku How Countries Go Broke, negara yang ingin bertahan di tengah siklus utang global harus memperkuat SDM, teknologi, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

    Menurutnya, orasi Tito mengandung pesan moral bahwa pemerintahan yang visioner dan bebas korupsi adalah prasyarat bagi Indonesia menjadi kekuatan dominan pada 2045.

    “Pembangunan hukum dan tata kelola bersih harus menjadi fondasi. Tanpa itu, potensi besar yang disampaikan Tito akan sulit diwujudkan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Senin, Komisi Reformasi Polri Akan Gelar Rapat Perdana di Mabes

    Senin, Komisi Reformasi Polri Akan Gelar Rapat Perdana di Mabes

    Senin, Komisi Reformasi Polri Akan Gelar Rapat Perdana di Mabes
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengatakan, akan menggelar rapat perdana di Mabes Polri, Jakarta, pada Senin (10/11/2025) lusa.
    “Senin besok rapat pertama di
    Mabes Polri
    ,” kata Jimly, saat ditemui di Masjid Asy-Syarif, BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Banten (8/11/2025).
    Jimly mengungkapkan, rapat perdana akan digelar untuk menyamakan persepsi antara anggota tim.
    Selain itu, rapat juga akan membahas soal target dan agenda Komisi Percepatan
    Reformasi Polri
    .
    “Kita akan membahas, kita mau pasang target bagaimana, mau (agenda ke depannya),” tegas dia.
    Sebagai ketua, Jimly berharap masing-masing anggota komisi bisa aktif, termasuk untuk menyerap aspirasi rakyat.
    “Supaya tim ini jangan sekadar membuat keputusan, tapi juga bagaimana mengelola aspirasi yang puncaknya kemarahannya tecermin bulan Agustus kemarin,” imbuh dia.
    Dia tidak ingin komisi ini hanya menjadi formalitas serta menyajikan keputusan yang tekstual saja.
    Oleh karenanya, anggota komisi juga harus aktif menyerap
    aspirasi masyarakat
    guna memperbaiki citra Polri.
    “Nah, jadi, jangan hanya rumusan-rumusan tekstual, ya bisa tulis sendiri, tapi kan enggak bisa menyelesaikan masalah karena masalah kita ada di pikiran 280 juta rakyat yang kecewa pada institusi kepolisian kita, kecewa kepada kinerja aparat, dan lain sebagainya,” terang dia.
    Diketahui,
    Komisi Percepatan Reformasi Polri
    baru saja dibentuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (7/11/2025).
    Adapun komisi ini terdiri atas 10 anggota.
    Jimly Asshiddiqie
    ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota.
    Sementara anggotanya adalah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra; Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
    Lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024, Mahfud MD; Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian, Ahmad Dofiri; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kapolri 2019-2021 Idham Aziz; dan Kapolri 2015-2016 Badrodin Haiti.
    Pembentukan komisi ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada 7 November 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        Komisi Reformasi Polri Bentukan Prabowo Diisi Nama-nama Besar, Apa Tugasnya?
                        Nasional

    8 Komisi Reformasi Polri Bentukan Prabowo Diisi Nama-nama Besar, Apa Tugasnya? Nasional

    Komisi Reformasi Polri Bentukan Prabowo Diisi Nama-nama Besar, Apa Tugasnya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk dan melantik Komisi Polri di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025).
    Prabowo langsung hadir dan melantik sembari meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada 7 November 2025.
    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.
    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjut Prabowo yang hadir menggunakan jas berwarna abu tersebut.
    Dalam Komisi tersebut, terdapat sejumlah nama tokoh besar yang dikenal dalam lembaga penegakan hukum di Indonesia.
    Sebut saja Ketua Mahkamah Konstitusi periode pertama, Jimly Asshiddiqie, kemudian Ketua MK Periode 2008-2014 Mahfud MD, serta pakar hukum tata negara yang kini menjabat Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
    Kemudian ada tiga mantan Kapolri, yakni Menteri Dalam Negeri RI Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian, Jenderal Polisi (Purn) Idham Aziz, dan Jenderal Polisi (Purn) Badrodin Haiti.
    Anggota Komisi
    Reformasi Polri
    tersebut berjumlah 10 orang dengan Jimly ditunjuk sebagai ketua. Berikut nama-nama lengkapnya:
    1. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie
    2. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra
    3. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan
    4. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
    5. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
    6. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024 Mahfud MD
    7. Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri
    8. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
    9. Kapolri 2019-2021 Idham Aziz
    10. Kapolri 2015-2016 Badrodin Haiti
    Dalam pelantikan tersebut, Prabowo juga memberikan arahan kepada para anggota
    Komisi Reformasi Polri
    .
    Dia menekankan agar Komisi Reformasi Polri bisa memberikan perubahan di institusi Polri dan mampu menciptakan kepastian hukum yang berdampak pada keadilan.
    “Saya selalu tekankan apa yang saya pelajari, sekali lagi keberhasilan suatu komponen bangsa terletak pada apakah bangsa itu mampu menyelenggarakan berkuasanya hukum,
    the rule of law
    . Dan
    there must
    be kepastian hukum. Kepastian hukum yang melahirkan keadilan,” kata Prabowo, Jumat.
    Prabowo juga menegaskan bahwa komisi ini dibentuk untuk melakukan kajian menyeluruh dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara terhadap institusi Polri, termasuk menilai kekuatan dan kelemahan yang ada.

    Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga menyampaikan bahwa unsur Polri yang masih aktif turut dilibatkan dalam proses kajian dan diskusi.
    “Ada beberapa tokoh yang mantan kepala kepolisian, mereka pun bisa memberi masukan, pandangan-pandangan. Dan dengan ada Kapolri yang aktif, saudara-saudara punya akses untuk diskusi,” ujarnya.
    Prabowo juga meminta para anggota komisi dapat melaporkan hasil kerja yang telah dilakukan secara berkala dan memberikan rekomendasi untuk mengambil tindakan reformasi. Meski masa kerja
    Komisi Percepatan Reformasi Polri
    tidak dibatasi.
    Prabowo mengatakan, tugas utama Tim Percepatan Reformasi Polri ini adalah memberikan saran kepadanya mengenai perbaikan institusi kepolisian.
    “Jadi sekali lagi, Saudara-saudara, komisi ini tugas utama adalah mempelajari dan nanti memberi rekomendasi kepada saya sebagai kepala negara dan kepala pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan, bila ada diperlukan,” tutur Prabowo kepada para penggawa
    tim reformasi Polri
    .
    Secara umum, lembaga-lembaga lain sebenarnya juga perlu sorotan dan kajian yang jitu demi perbaikan.
    “Tapi tetap, saya kira masyarakat kita sangat memerlukan suatu kajian yang objektif dan tajam. Dan, ini saya kira sangat perlu untuk kita,” ujar Prabowo.
    Jimly Asshiddiqie menyebut tugas jangka waktu dekat Prabowo meminta agar segera bekerja dan meminta laporan awal dalam waktu tiga bulan setelah dibentuk.
    Namun, waktu tiga bulan tidak mengikat, jika Komisi Reformasi Polri dinilai masih perlu waktu untuk melakukan pendalaman.
    “Kalau, misalnya tiga bulan selesai, ya insya Allah selesai, maka tahun 2026 itu sudah ada hal-hal, hal lain yang perlu kita pikirkan,” ujarnya.
    Jimly mengungkapkan, rapat perdana Komisi Reformasi Polri dijadwalkan berlangsung pada Senin, 10 November 2025, di Markas Besar Polri, Jakarta.
    Jimly menjelaskan bahwa komisi yang dipimpinnya bakal bekerja secara terbuka dengan mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat, aktivis, serta pihak internal kepolisian.
    Selain itu, menurut dia, hasil kerja tim tidak hanya berfokus pada rekomendasi, tetapi juga pada perumusan kebijakan reformasi yang melibatkan berbagai pihak.
    Komisi ini juga akan bersinergi dengan tim internal yang telah dibentuk oleh Kapolri, yang berfokus pada perbaikan manajemen di lingkungan kepolisian.
    “Sehingga antara tim ini dengan tim yang sudah dibentuk oleh bapak Kapolri, mudah-mudahan ini saling menunjang dan tim yang ada di internal Polri kita anggap sebagai tim yang menggambarkan sikap responsif Pak Kapolri ya kan, menanggapi aspirasi segera, tanda kesiapan internal kepolisian untuk bersikap terbuka, untuk apa saja yang perlu diperbaiki, kita perbaiki,” kata Jimly.
    Jimly menjelaskan bahwa tim reformasi Polri ini membuka peluang untuk memberikan saran maupun rekomendasi kepada Presiden
    Prabowo Subianto
    dalam merevisi Undang-Undang (UU) demi perbaikan menyeluruh institusi Polri.
    Hanya saja, rekomendasi untuk merevisi UU perlu melewati berbagai pertimbangan, termasuk berdasarkan aspirasi yang diserap dari para tokoh bangsa dan masyarakat.
    “Tim ini bisa saja ya, (memberikan rekomendasi) memerlukan perubahan Undang-Undang. Tapi apanya yang perlu diubah, (apakah) sistem yang harus kita perbaiki, nanti kami akan rembuk bersama sambil mendengar dari semua kalangan,” kata Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie di teras Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.