Xcloud.id

Tag: Susilo Bambang Yudhoyono

  • Prabowo nilai Peluncuran Danantara teruskan visi para pendahulu bangsa

    Prabowo nilai Peluncuran Danantara teruskan visi para pendahulu bangsa

    “Visi untuk mengelola sumber daya nasional secara bijaksana bukanlah sesuatu yang baru. Tidak lama setelah kemerdekaan, para pendiri bangsa mendirikan Bank Industri Negara untuk membiayai sektor perkebunan, industri, pertambangan. Pendahulu-pendahulu

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menilai bahwa peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia merupakan kelanjutan dari visi para pendahulu bangsa dalam mengelola sumber daya nasional secara bijaksana.

    “Visi untuk mengelola sumber daya nasional secara bijaksana bukanlah sesuatu yang baru. Tidak lama setelah kemerdekaan, para pendiri bangsa mendirikan Bank Industri Negara untuk membiayai sektor perkebunan, industri, pertambangan. Pendahulu-pendahulu kita telah lama investasi dalam sektor-sektor strategis,” ujar Prabowo dalam peluncuran BPI Danantara Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Prabowo menuturkan bahwa Presiden pertama Indonesia Soekarno mendirikan Institut Pertanian Bogor karena memandang pertanian sebagai sektor strategis. Soekarno juga membesarkan Institut Teknologi Bandung dengan keyakinan bahwa penguasaan teknologi adalah kunci kemerdekaan dan kesejahteraan.

    “Presiden kedua meneruskan pembangunan dan semua presiden-presiden kita membawa kita sampai kita sekarang hari ini bisa meluncurkan Danantara Indonesia,” kata Prabowo.

    Prabowo menyebutkan bahwa setiap presiden, mulai dari Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri,Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, serta Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa Indonesia.

    Kepala Negara mengatakan bahwa tugas pemerintah saat ini adalah mengamankan fondasi yang telah dibangun oleh para pendahulu dan meneruskan upaya untuk mencapai cita-cita Indonesia sebagai negara sejahtera, dengan rakyat yang makmur dan hidup dalam keadilan.

    Presiden mengatakan bahwa setelah hampir 80 tahun merdeka, tibalah generasi saat ini untuk mewujudkan visi para pendiri dan pendahulu bangsa.

    “Kini setelah hampir 80 tahun berlalu tibalah generasi kita, pemerintah kita untuk mewujudkan visi para pendiri dan pendahulu kita,” ujar Presiden.

    Prabowo menekankan pentingnya memastikan kekayaan Indonesia benar-benar bermanfaat bagi rakyat dan dapat meningkatkan tingkat penghasilan masyarakat.

    Presiden juga menegaskan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya, didukung oleh koalisi yang solid, dan bertekad membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

    Prabowo berjanji akan memerangi korupsi dengan keras dan tanpa pandang bulu, serta menerapkan prinsip yang sama dalam pengelolaan Danantara Indonesia.

    “Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Prinsip yang sama akan menjadi fondasi dalam pengelolaan Danantara Indonesia,” ujar Presiden.

    Presiden RI Prabowo Subianto bersama presiden ke-7 RI Joko Widodo dan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menekan tombol bersama seraya meluncurkan secara resmi Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Senin, 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia,” kata Presiden Prabowo yang kemudian dilanjutkan menekan tombol peresmian.

    Prabowo mengatakan bahwa Danantara sebagai dana kekayaan negara atau sovereign wealth fund Indonesia itu akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ombudsman RI siap bekerja mengawasi BPI Danantara

    Ombudsman RI siap bekerja mengawasi BPI Danantara

    Ombudsman sebagai lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik tentu fokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pelayanan publiknya.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan bahwa institusinya siap bekerja mengawasi Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang diluncurkan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin ini.

    “Kami sebagai pengawas eksternal tentu akan terus bekerja untuk mengawasi bagaimana agar penggunaan, pengelolaan dananya, itu tidak menimbulkan penyimpangan. Ya, itu fokus kami,” kata Najih di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Senin.

    Najih menyampaikan pernyataan tersebut usai menyatakan bahwa pembentukan BPI Danantara merupakan gagasan yang brilian dan patut didukung.

    Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pengawasan oleh Ombudsman agar BPI Danantara dapat bekerja sesuai dengan tujuan pembentukannya.

    “Jangan sampai tujuan yang mulia ini kemudian ada penyimpangan oleh oknum tertentu sehingga tujuannya tidak bisa diwujudkan,” ujarnya.

    Ia menilai lembaga ini sangat luar biasa karena menghimpun dana triliunan rupiah yang salah satunya hasil efisiensi.

    Akan tetapi, lanjut dia, kalau tidak dikelola dengan baik, akan mubazir atau sia-sia.

    Oleh sebab itu, dia berharap agar penanggung jawab BPI Danantara dapat bertanggung jawab secara akuntabel dengan memublikasikan atau menginformasikan secara transparan pengelolaan dana tersebut.

    “Ombudsman sebagai lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik tentu fokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pelayanan publiknya. Kami siap untuk ikut mengawasi jalannya pengelolaan BPI Danantara ini apakah nanti sesuai dengan tujuan pembentukannya atau tidak,” katanya menekankan.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto bersama presiden ke-7 RI Joko Widodo dan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menekan tombol bersama seraya meluncurkan secara resmi BPI Danantara di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Sebelum menekan tombol tersebut, Presiden Prabowo memberikan sambutan dan meluncurkan secara resmi BPI Danantara.

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Senin, 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia,” kata Presiden Prabowo yang kemudian dilanjutkan menekan tombol peresmian.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indonesia Tak Akan Jual Murah Sumber Daya Alam

    Indonesia Tak Akan Jual Murah Sumber Daya Alam

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak akan lagi menjual sumber daya alam (SDA) dengan harga murah. Pernyataan ini disampaikan saat peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).

    “Kita tidak mau lagi menjual sumber daya alam murah. Kita tidak ingin hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi negara lain. Kita bertekad ingin menjadi negara maju,” tegas Prabowo.

    Peluncuran Danantara merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Prabowo menargetkan aset yang dikelola Danantara mencapai US$ 900 miliar, menjadikannya salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia.

    Menurut Prabowo, visi ini bukanlah hal baru, melainkan kelanjutan dari perjuangan para pemimpin Indonesia sebelumnya dalam mengelola sumber daya nasional secara bijaksana.

    “Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa telah mendirikan Bank Industri Negara untuk membiayai perkebunan dan industri pertambangan. Presiden Soekarno juga mendirikan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan membesarkan Institut Teknologi Bandung (ITB) karena memandang pertanian dan teknologi sebagai sektor strategis,” jelas Prabowo terkait pembentukan BPI Danantara.

    Prabowo menekankan, setiap presiden, mulai dari Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo, telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

    Dengan adanya Danantara, Prabowo yakin Indonesia dapat memaksimalkan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam, mengoptimalkan peran BUMN, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    “Setelah hampir 80 tahun kemerdekaan, kini saatnya kita mewujudkan visi para pendiri bangsa. Kita harus memastikan kekayaan Indonesia benar-benar bermanfaat bagi rakyat dan meningkatkan penghasilan mereka,” tegasnya.

    Prabowo juga optimistis langkah pembentukan BPI Danantara akan membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan mendorong industri hilir dalam negeri.

  • Danantara Resmi Diluncurkan, Ormas Keagamaan hingga Mantan Presiden Jadi Penasihat

    Danantara Resmi Diluncurkan, Ormas Keagamaan hingga Mantan Presiden Jadi Penasihat

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam acara peluncuran di Istana Negara, Jakarta, Senin 24 Februari 2025.

    “Pada hari ini hari Senin tanggal 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025. Dan organisasi dan tata kelola badan pengelola investasi daya anagata nusantara,” tuturnya.

    Peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

    Selanjutnya Kepala Negara menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2025 tentang Peengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Pengelola Investasi dan Daya Anagata Nusantara. Peluncuran dihadiri oleh Menteri Kabinet Merah Putih.

    Tekan Tombol Bersama Tanda Peresmian

    Prabowo Subianto bersama Presiden Ke-7 Jokowi dan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menekan tombol bersama seraya meluncurkan secara resmi Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Sebelum menekan tombol tersebut, Prabowo Subianto memberikan sambutan dan meluncurkan secara resmi BPI Danantara.

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Senin 24 Februari 2025, saya Presdien Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia,” katanya.

    Pada saat menekan tombol peresmian, Prabowo Subianto diapit olehJokowi di sisi kiri, dan SBY di sisi kanan. Setelah resmi diluncurkan, Jokowi pun langsung memberi selamat kepada Prabowo yang tengah bertepuk tangan atas peluncuran Danantara.

    “Selamat Pak, selamat,” ucapnya.

    Di atas panggung, ketiganya didampingi oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

    Ormas Keagamaan hingga Mantan Presiden Jadi Penasihat

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa organisasi masyarakat (ormas) keagamaan hingga mantan Presiden Republik Indonesia dilibatkan menjadi penasihat dan pengawas BPI Danantara.

    Saat ditanya soal ormas keagamaan akan dilibatkan menjadi pengawas, dia menjawab dengan singkat, ketika tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 24 Februari 2025.

    “Mungkin di penasihat ya,” ujar Hasan Nasbi.

    Dia juga menanggapi soal mantan Presiden yang juga kemungkinan menjadi dewan penasihat.

    “Ide Presiden kan seperti itu. Mungkin untuk di penasihat,” kata Hasan Nasbi.

    Meski tidak ingin merinci soal mantan Presiden mana yang akan menjabat sebagai dewan penasihat, dia memaparkan soal tujuan pelibatan mantan Presiden dalam Danantara sebagai sovereign wealth funds (SWD) milik Indonesia itu.

    Menurut Hasan Nasbi, Danantara dibentuk sebagai lembaga yang harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Pelibatan ormas keagamaan hingga mantan Presiden RI ini juga sesuai dengan Prinsip Santiago (Santiago Principle), sebagai pedoman tata kelola SWF yang baik.

    “Untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi yang luar biasa itu, agar bisa juga comply dengan Santiago Principle maka dibutuhkan orang-orang yang berintegritas tinggi, tokoh-tokoh bangsa, sebagai bagian dari penasihat lembaga ini,” tuturnya.

    Tugas dan Kewenangan BPI Danantara

    Danantara akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan. Contohnya yaitu energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, hingga produksi pangan.

    Pemerintah menargetkan, investasi ini akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen. Danantara memiliki sejumlah tugas penting untuk menunjang perekonomian nasional.

    Danantara memiliki tugas utama dalam pengelolaan BUMN, dengan beberapa kewenangan, di antaranya:

    Mengelola dividen dari Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN. Menyetujui penambahan/pengurangan modal BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. Menyetujui restrukturisasi BUMN, termasuk merger, akuisisi, dan pemisahan usaha. Membentuk holding investasi, holding operasional, dan BUMN baru. Menyetujui penghapusan tagihan aset BUMN. Mengkonsultasikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) holding investasi dan operasional kepada DPR RI.

    Sebagai langkah awal, tujuh perusahaan BUMN strategis akan berada di bawah naungan Danantara, yaitu:

    PT Pertamina (Persero) PT PLN (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk MIND ID (Mining Industry Indonesia).

    Prabowo Subianto sebelumnya meminta mantan Presiden Indonesia hingga pimpinan organisasi agama untuk ikut mengawasi pengelolaan dana kekayaan negara, yakni BPI Danantara.

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya minta semua Presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Istana Ungkap Mantan Presiden Jadi Penasihat di Danantara

    Istana Ungkap Mantan Presiden Jadi Penasihat di Danantara

    Istana Ungkap Mantan Presiden Jadi Penasihat di Danantara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan,
    mantan presiden
    akan menjadi penasihat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (
    Danantara
    ) yang baru saja diluncurkan pada Senin (24/2/2025) hari ini.
    Hasan menyatakan, para mantan presiden ditunjuk menjadi pengawas Danantara agar badan tersebut benar-benar dikawal dan dijaga oleh figur berintegritas.
    “Nanti mantan-
    mantan Presiden
    itu akan diajak untuk menjadi penasihat, agar lembaga ini betul-betul dikawal, dijaga oleh figur-figur yang penuh integritas dan memang cinta Indonesia,” kata Hasan usai peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
    Presiden keenam
    Susilo Bambang Yudhoyono
    dan Presiden ketujuh
    Joko Widodo
    pun ikut hadir dalam peresmian Danantara oleh Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Sementara itu, Hasan menyebutkan Danantara bakal dikepalai oleh Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani.
    Rosan akan dibantu oleh Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria dan pengusaha Pandu Sjahrir.
    Dony menjadi Chief Operating Officer (COO) Danantara, sementara Pandu, yang juga keponakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, menjadi Chief Investment Officer (CIO) Danantara.
    “Bapak Dony Oskaria sebagai holding operasional, karena Danantara ada dua holding, holding operasional dan holding investasi, dan Bapak Pandu Sjahrir yang akan memegang holding investasi,” ucap Hasan.
    Sementara itu, pemerintah sudah menunjuk Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara.
    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini akan didampingi oleh Muliaman Darmansyah Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas.
    Diberitakan sebelumnya, Prabowo meresmikan BPI Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini.
    Kepala Negara sudah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
    Mantan Menteri Pertahanan ini juga menandatangani UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
    Melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya alam serta aset-aset negara sehingga diharapkan badan ini dapat mendorong berbagai proyek yang memiliki dampak besar dan berkelanjutan bagi Indonesia.
    Danantara akan mengkonsolidasikan Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh badan usaha milik negara (BUMN).
    Tujuh BUMN yang telah tergabung dalam Danantara sebagai tahap awal ialah Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Momen Prabowo Satu Mobil dengan SBY dan Jokowi saat Peluncuran Danantara

    Momen Prabowo Satu Mobil dengan SBY dan Jokowi saat Peluncuran Danantara

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto meluncurkan BPI Danantara di Jakarta, Senin (24/2/2025). Sebelum peluncuran, Prabowo satu mobil dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi). Foto: Setpres

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Jakarta, Senin (24/2/2025). Peluncuran tersebut berlangsung di halaman tengah Istana Kepresidenan.

    Sebelum peluncuran, Prabowo satu mobil dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Mereka satu mobil menuju tempat acara peluncuran.

    Setelah tiba, ketiganya telah ditunggu Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden ke-13 KH Ma’ruf Amin, dan Wakil Presiden ke-11 Boediono. Ketiganya saling sapa dan berbincang akrab.

    Peresmian tersebut ditandai dengan menandatangani Undang-Undang (UU) No 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Danantara.

    “Pada hari ini Senin 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia menandatangani UU No 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara dan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia,” ujar Prabowo.

    Tak hanya itu, Prabowo juga menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara. “Selanjutnya saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara,” katanya.

    (jon)

  • SBY Kenang Kekalahan Jadi Wapres Tahun 2001: Kalah Itu Indah

    SBY Kenang Kekalahan Jadi Wapres Tahun 2001: Kalah Itu Indah

    Jakarta –

    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menceritakan momen kekalahannya dalam Pemilihan Wakil Presiden tahun 2001. Kala itu SBY kalah dari Hamzah Haz untuk mendampingi Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden.

    SBY menyampaikan hal tersebut saat memberi arahan kepada 38 Ketua DPD partai di kediamannya, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/2/2025). SBY mengatakan, kekalahan itu yang kemudian muncul gagasan mendirikan Partai Demokrat.

    “Pertemuan saya dengan almarhum Ventje Rumangkang, yang intinya ‘Bapak mengapa kita tak mendirikan partai politik. Karena kemarin Pak SBY kalah dalam pemilihan Wapres yang dipilih MPR RI’. Saya pernah kalah dan kalah itu indah, kalau kita dengan ikhlas menerima kekalahan itu kemudian berjuang lagi dengan tekad yang bulat,” kata SBY.

    Kala itu, SBY mengatakan belum tergerak untuk mendirikan parpol. Namun, lanjut SBY, Ventje meminta agar mendirikan parpol dipertimbangkan sebagai kendaraan politik.

    “Saya masih belum tergerak, tapi Pak Ventje Rumangkang, ‘Tolong bapak pertimbangkan ini kan sarana perjuangan dalam demokrasi kan mesti ada prpol’” kata SBY.

    Akhirnya SBY merenungkan ajakan mendirikan parpol. Hingga akhirnya dia bicara dengan mendiang istrinya, Ani Yudhoyono terkait pembentukan partai.

    “Singkat kata akhirnya bismillah saya setuju dan sejak itu kami hanya bertiga, kadang-kadang berdua saja dengan Ibu Ani mulai memikirkan partai ini,” ujarnya.

    (idn/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • SBY dan Jokowi Duduk di Kursi Dewan Penasihat Danantara, Bagaimana Megawati?

    SBY dan Jokowi Duduk di Kursi Dewan Penasihat Danantara, Bagaimana Megawati?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo diketahui bakal duduk di dewan penasehat Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang diluncurkan hari ini, Senin (24 Februari 2025).

    Namun, nama Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri dikabarkan tidak masuk dalam kursi dewan penasehat BPI Danantara. Menurut informasi yang diterima Bisnis, Istana telah menawarkan ke Megawati, tetapi belum ada respons dari presiden ke-5 tersebut.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah meminta para presiden sebelumnya sebagai pengawas BPI Danantara. Kepala Negara bahkan meminta para pemimpin agama juga ikut mengawasi Danantara yang mengelola duit negara. 

    Hal itu disampaikan pada sambutan HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor (15/2), Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra mengatakan bahwa BPI Danantara akan diluncurkan pada 24 Februari 2025.

    “Pada 24 Februari yang akan datang kita akan luncurkan Danantara, Daya Anagata Nusantara. Artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia. Ini harus kita jaga bersama. Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di Danantara ini,” katanya.

    Prabowo melanjutkan dirinya juga berpikir jika dibutuhkan pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan KWI dan lainnya ikut membantu mengawasi Danantara. 

    Melalui Danantara, lanjutnya, sejumlah proyek mega proyek dapat dibiayai tanpa harus memimta investasi dari luar negeri. Prabowo menegaskan, negara akan mewujudkan cita-cita Presiden pertama RI Soekarno yakni berdiri di atas kaki sendiri.

    Oleh sebab itu, dia memastikan bahwa Indonesia tidak akan meminta-minta investasi dari luar negeri. Namun, Prabowo tetap terbuka jika ada investor asing yang berminat berinvestasi di Indonesia.

    “Ada [investasi] yang datang dari luar saya bilang silahkan, Anda mau masuk ke Indonesia kami terbuka tapi kita tidak akan mengemis. Kita akan bangkit dengan kekuatan kita sendiri,” ujarnya.  

    Tugas Dewan Penasehat Danantara

    Seperti diketahui, struktur dewan penasehat sejajar dengan dewan pengawas BPI Danantara. Tugasnya sebagai penasihat strategis bagi Danantara dan pemerintah dalam pengelolaan BUMN.

    Dewan penasehat, berdasarkan UU BUMN yang baru, bakal berisi para ahli yang ditunjuk oleh presiden dengan melihat keahlian dalam ekonomi, bisnis, dan kebijakan publik. Tidak disebutkan berapa banyak jumlah dewan penasehat dalam struktur tersebut.

    Namun, struktur Danantara bakal gemuk, karena masih ada dewan pengawas, badan pelaksana yang terdiri dari chief executive officer, chief investment officer dan chief operating officer. Masing-masing bagian akan melibatkan tenaga ahli.

  • Isu Politik Terkini: Retret Kepala Daerah hingga AHY Didukung Pimpin Demokrat Lagi

    Isu Politik Terkini: Retret Kepala Daerah hingga AHY Didukung Pimpin Demokrat Lagi

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus perhatian para pembaca. Berita terkait pembekalan atau retret kepala daerah di Akmil Magelang masih menjadi perbincangan hangat pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang didukung kader Partai Demokrat kembali menjabat sebagai ketua umum, Presiden Prabowo Subianto yang akan menghadiri penutupan kongres Partai Demokrat, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang membawakan materi efisiensi anggaran pada retret kepala daerah, hingga elite PDIP yang menyambangi rumah Megawati Soekarnoputri.

    Isu Politik Terkini:

    1. Ikuti Retret Kepala Daerah, Gubernur Banten Akui Kebiasaan Begadang Hilang
    Gubernur Banten Andra Soni membagikan pengalamannya selama mengikuti retret atau orientasi kepemimpinan kepala daerah selama tiga hari di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Andra menegaskan kedisiplinan menjadi aspek utama yang ditekankan dalam kegiatan retret kepala daerah dan itu dia syukuri. Andra mengungkapkan kebiasaannya untuk begadang perlahan menghilang selama mengikuti retret. Ia bahkan mengaku bisa langsung tidur saat waktu istirahat tiba.

    Ia juga menyampaikan retret ini memberinya pengalaman baru, terutama dalam membangun ikatan emosional dengan para kepala daerah dari seluruh Indonesia, khususnya yang berasal dari Provinsi Banten.

    2. Kader Partai Demokrat Dukung AHY Pimpin Partai
    Penanggungjawab Kongres ke-6 Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya menyebut kader Demorat mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi ketua umum Partai Demokrat.

    Teuku Riefky Harsya mengungkapkan aspirasi terkait posisi AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat telah disampaikan. Hal ini disampaikan setelah ia bersama 38 kader Demokrat mengunjungi kediaman Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Teuku Riefky Harsya menjelaskan, 616 pemilik suara Partai Demokrat mendukung AHY untuk kembali memimpin partai. Mereka juga mengusulkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa kembali menjadi ketua majelis tinggi Partai Demokrat untuk periode 2025-2030.

    3. Prabowo Akan Hadir pada Penutupan Kongres Demokrat
    Selain berita terkait retret kepala daerah, berita politik lainnya yang juga menjadi perbincangan para pembaca, yakni Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir pada penutupan Kongres VI Partai Demokrat, Selasa (25/2/2025). Kongres Demokrat akan digelar di Ballroom Hotel Ritz-Carlton, Jakarta mulai Senin (24/2/2025).

    AHY mengatakan selain Prabowo, para ketua umum partai politi terutama yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus juga akan hadir dalam kongres Demokrat. AHY memaparkan kongres Demokrat yang berlangsung selama dua hari akan membahas visi, misi, dan program-program partai yang akan dijalankan dalam lima tahun mendatang.

    4. Hadir di Retret Kepala Daerah, Sri Mulyani Soroti Efisiensi Anggaran
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir menjadi pemateri dalam retret kepala daerah hari ketiga di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025) malam.

    Tepat pukul 19.00 Sri Mulyani hadir untuk memberi pembekalan terkait pengelolaan keuangan negara dan pertumbuhan ekonomi kepada para kepala daerah. Tanpa berkomentar kepada awak media, Sri Mulyani langsung bergegas memasuki area retret para kepala daerah.

    Materi yang disampaikan terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan efisiensi anggaran bukan hanya terjadi di pemerintah pusat, tetapi terdapat sejumlah pos anggaran di pemerintah daerah ikut terkena pemangkasan.

    5. Datang ke Rumah Megawati, Elite PDIP Kompak Bungkam Soal Isi Pertemuan
    Sejumlah ketua dewan pimpinan pusat PDI Perjuangan (PDIP) kembali berkumpul di rumah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Minggu (23/2/2025) siang.

    Mereka yang hadir di antaranya adalah MY Esti Wijayati, Sukur Nababan, Komarudin Watubun, Ahmad Basarah, Adian Napitupulu, Bintang Puspayoga, dan Rony Talapessy.

    Namun, setelah ditunggu beberapa jam, para elite PDIP ini satu persatu meninggalkan kediaman Megawati dan tidak satu pun memberikan komentar terkait pertemuannya.

    Demikian isu politik terkini, di antaranya terkait retret kepala daerah di Akmil Magelang.

  • Hubungan Megawati dengan Prabowo Disebut Bisa Lebih Buruk dari SBY

    Hubungan Megawati dengan Prabowo Disebut Bisa Lebih Buruk dari SBY

    JAKARTA – Guru besar ilmu politik Unpad, Muradi menilai, instruksi kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk tidak mengikuti retret merupakan ekspresi kekecewaan Megawati Soekarnoputri terhadap Prabowo Subianto yang dianggap membiarkan Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Megawati menganggap kader-kadernya sebagai anaknya. Saya lihat instruksi agar kepala daerah dari PDIP menunda kedatangan ke retret karena terluka dengan penangkapan Hasto Kristiyanto. Apalagi, Prabowo sempat menunjukkan sikap menghargai Mega saat peringatan HUT ke-17 Gerindra,” ungkapnya, Minggu 23 Februari 2025.

    Menurut dia, penahanan Hasto bisa memperburuk hubungan Megawati dengan Prabowo. Apalagi jika muncul kesan Prabowo terus membiarkan PDIP diobrak-abrik oleh kekuatan eksternal. “Bahkan bisa jauh lebih buruk dari hubungan Megawati dengan SBY,” sambung Muradi.

    Padahal saat itu, kata dia, kesalahan SBY di mata Megawati hanya karena dianggap tidak jujur saat ditanyakan soal pencalonan menjelang Pilpres 2004. Sementara Prabowo, setelah sempat melontarkan pernyataan yang menghargai Mega, justru terkesan membiarkan Hasto ditahan yang mengonfirmasi dugaan PDIP adanya pihak luar yang ingin mengintervensi internal partai.

    Meski demikian, Muradi menyebut elite-elite PDIP tidak akan bertindak gegabah menjelang kongres pada April 2025 mendatang, dan masih menunggu itikad baik dari Prabowo. “Kalau Prabowo terus acuh tak acuh, maka PDIP akan semakin sengit beroposisi,” imbuhnya.

    Seperti diketahui, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kader-kader PDIP yang baru saja dilantik jadi kepala daerah untuk tidak ikut serta dalam kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Instruksi itu tertuang dalam surat nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis, 20 Februari 2025, atau tak lama setelah KPK memutuskan menahan Hasto Kristiyanto.

    Setidaknya ada 112 kepala daerah dan 80 wakil kepala daerah dari PDIP yang memenangi Pilkada Serentak 2024, termasuk di antaranya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno serta Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali I Wayan Koster-I Nyoman Giri.