Tag: Susilo Bambang Yudhoyono

  • Prabowo adakan rapat terbatas panggil menteri hingga Kepala Danantara

    Prabowo adakan rapat terbatas panggil menteri hingga Kepala Danantara

    pembentukan Danantara menandai era baru bagi BUMN yang dipandang bukan hanya sebagai entitas bisnis, tetapi sebagai aset nasional

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas bersama para menteri dan wakil menteri, hingga kepala lembaga Kabinet Merah Putih, termasuk Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terlihat tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin sore sekitar pukul 14.30 WIB.

    “Saya belum tahu, nanti setelah rapat saya infokan ya,” kata Dadan saat ditanya awak media soal tema besar dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo.

    Dadan pun merinci sejumlah pejabat yang hadir dalam undangan rapat tersebut, antara lain Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri BUMN Erick Thohir hingga Kepala Danantara yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, rapat tersebut turut dihadiri oleh Wamen Koperasi, Wamen Pertanian, Wakil BGN, Direktur Utama PT Agro Industri Nasional (Agrinas), serta Chief Investment Officer (CIO) dan Chief Operating Officer (COO) Danantara.

    Rapat terbatas ini dilaksanakan setelah Presiden Prabowo meluncurkan BPI Danantara pada Senin pagi, yang dihadiri oleh mantan Presiden dan Wakil Presiden RI, seperti Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

    Selain itu, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

    Dalam sambutan saat peluncuran Danantara, Prabowo mengatakan bahwa Danantara sebagai dana kekayaan Negara atau sovereign wealth fund Indonesia itu, akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS.

    Prabowo memaparkan gelombang pertama investasi senilai 20 miliar dolar AS akan diprioritaskan untuk 20 proyek strategis, antara lain hilirisasi nikel bauksit, tembaga, pembangunan pusat data, kecerdasan buatan, kilang minyak pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur serta energi terbarukan.

    Melalui Danantara, Presiden berharap terjalinnya kemitraan strategis antara BUMN, swasta hingga UMKM dalam proyek infrastruktur, energi terbarukan, dan pendidikan.

    Menurut Kepala Negara, pembentukan Danantara menandai era baru bagi BUMN yang dipandang bukan hanya sebagai entitas bisnis, tetapi sebagai aset nasional.

    Melalui Danantara, BUMN akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan fundamental bagi pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, Danantara akan menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan dana yang bertanggung jawab.

    “Oleh karena itu, BUMN harus beroperasi dengan standar yang tinggi, (good) governance yang terbaik, BUMN harus mengedepankan inovasi, gagasan besar, transparansi, kemajuan teknologi, sekaligus menjaga disiplin, kehati-hatian serta komitmen terhadap tata kelola yang baik dan pengelolaan yang bertanggung jawab,” kata Prabowo.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • LPS tegaskan uang di Bank BUMN aman

    LPS tegaskan uang di Bank BUMN aman

    Enggak usah (ditarik). Tadi karena bisa diaudit dengan siapa saja katanya. Artinya transparansi akan tetap didorong. Jadi orang-orang enggak perlu narik dana dari perbankan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan uang yang disimpan oleh masyarakat di bank badan usaha milik negara (BUMN) aman.

    Hal ini disampaikannya menanggapi adanya seruan untuk menarik dana secara massal dari bank-bank BUMN di tengah pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia.

    “Enggak usah (ditarik). Tadi karena bisa diaudit dengan siapa saja katanya. Artinya transparansi akan tetap didorong. Jadi orang-orang enggak perlu narik dana dari perbankan,” ujar Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan bahwa pemerintah telah memastikan bahwa BPI Danantara akan dikelola secara profesional, transparan, dan bisa diaudit oleh siapa pun.

    Purbaya pun menyebutkan setidaknya terdapat dua alasan utama mengapa masyarakat tidak perlu khawatir.

    Pertama, kata dia, dana di bank BUMN tetap aman. Kedua, LPS sebagai lembaga penjamin memiliki kapasitas yang cukup untuk menjamin dana masyarakat, sehingga tidak perlu ada gerakan massal untuk menarik uang di perbankan BUMN.

    “Jadi biasa saja, ‘business as usual’, karena ini akan dikelola profesional dan transparan,” ucap Purbaya.

    Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa Danantara Indonesia harus dikelola dengan penuh kehati-hatian, mengedepankan transparansi, serta bisa diaudit oleh siapa pun.

    “Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun,” ujar Prabowo dalam peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Presiden menuturkan bahwa dana yang dikelola oleh Danantara merupakan milik anak cucu dan generasi penerus bangsa Indonesia.

    Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa dengan Danantara, Indonesia akan terus melangkah maju, menjadi lebih kuat, dan lebih bersatu dari sebelumnya.

    “Dengan keyakinan ini, mari kita bergerak bersama, bersatu dalam tujuan, teguh dalam tekad, dan yakin bahwa pencapaian terbesar Indonesia masih ada di depan kita,” kata Presiden.

    Presiden Prabowo bersama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menekan tombol bersama seraya meluncurkan secara resmi Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Senin, 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia,” kata Presiden Prabowo yang kemudian dilanjutkan menekan tombol peresmian.

    Prabowo mengatakan bahwa Danantara sebagai dana kekayaan negara atau sovereign wealth fund Indonesia itu akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS.

    Pewarta: Fathur Rochman, Mentari Dwi Gayati
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Struktur Organisasi Danantara dan Tugas yang Diembannya, Apa Posisi Jokowi dan SBY?

    Struktur Organisasi Danantara dan Tugas yang Diembannya, Apa Posisi Jokowi dan SBY?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden RI Prabowo Subianto pada hari ini, 24 Februari 2025, telah resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Dalam peluncurannya, Prabowo menyebut bahwa Danantara harus menjadi instrument pembangunan nasional.

    “Danantara Indonesia bukan sekadar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia,” katanya di Istana Kepresidenan.

    Pada kesempatan yang sama pada pengurus Danantara juga diungkapkan. Rosan Roeslani ditetapkan CEO, yang dibantu oleh Pandu Sjahrir dan Dony Oskaria.

    Struktur Organisasi Danantara

    Berikut struktur organisasi Danantara yang sudah diungkapkan hingga hari ini.

    Pimpinan Utama: Group CEO

    Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dipimpin oleh Rosan Roeslani sebagai Group CEO.

    Pandu Sjahrir bertugas sebagai Chief Investment Officer (CIO), bertanggung jawab mengelola portofolio investasi Danantara.

    Dony Oskaria menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO), fokus pada operasional harian organisasi.

    Dewan Pengawas

    Ketua Dewan Pengawas: Menteri BUMN Erick Thohir.

    Wakil Ketua Dewan Pengawas: Muliaman Hadad.

    Bertanggung jawab untuk memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

    Dewan Penasihat

    Posisi ini diisi oleh mantan-mantan Presiden RI, termasuk Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Fungsi utamanya adalah menjaga integritas dan memberikan panduan strategis untuk memastikan Danantara tetap berada di jalur yang sesuai dengan kepentingan nasional.

    Komite Pengawas dan Komite Pendukung

    Oversight Committee: Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan dana secara keseluruhan.

    Komite Audit: Memastikan transparansi laporan keuangan dan mengelola risiko.

    Komite Investasi: Bertanggung jawab atas kebijakan investasi dan pemantauan portofolio.

    Struktur organisasi BPI Danantara dirancang dengan pengawasan berlapis untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola investasi strategis Indonesia.

    Bersifat Transparan

    Prabowo juga mengatakan bahwa Danantara bersifat transparan serta bisa diaudit oleh siapapun. Ia memastikan bahwa pengelolaannya dilakukan dengan penuh hati-hati.

    “Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun,” ujar Prabowo.

    Presiden juga menekankan bahwa dana yang dikelola oleh Danantara adalah milik generasi penerus bangsa Indonesia.

    Prabowo mengungkapkan keyakinannya bahwa keberadaan Danantara akan mendorong kemajuan Indonesia, menjadikan negara ini lebih kuat, serta mempererat persatuan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Di hadapan tamu asing, Presiden sebut Danantara siap kerja sama

    Di hadapan tamu asing, Presiden sebut Danantara siap kerja sama

    Danantara Indonesia menyampaikan kepada dunia bahwa kami siap untuk bekerja sama.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto di hadapan sejumlah duta besar dan tamu-tamu asing menyebut Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) siap bekerja sama dan berkolaborasi dengan dunia usaha di kawasan dan dunia.

    Presiden optimistis Danantara bakal memperluas jangkauan Indonesia untuk membangun kerja sama di berbagai sektor usaha.

    “Tamu undangan yang saya hormati, para duta besar, tokoh-tokoh bangsa yang hadir di sini, pemimpin-pemimpin dari semua kalangan, dan semua sektor, Danantara Indonesia menyampaikan kepada dunia bahwa kami siap untuk bekerja sama,” kata Presiden Prabowo saat acara peluncuran BPI Danantara di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Presiden, yang kemudian berpidato dalam bahasa Inggris, melanjutkan: “Indonesia mengirim pesan yang jelas kepada sahabat dan mitra kami di seluruh penjuru dunia, Indonesia terbuka untuk kolaborasi, Indonesia terbuka untuk bisnis, dan terbuka untuk investasi, dan terbuka untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.”

    Dalam pidato yang sama, Presiden pun berharap dengan adanya Danantara, mitra-mitra di kawasan dan dunia dapat melihat potensi Indonesia tidak hanya sebagai negara yang perekonomiannya tumbuh dan berkembang untuk menjadi negara maju, tetapi juga sebagai pendorong untuk menciptakan stabilitas di kawasan, dan mitra untuk maju bersama.

    Dalam acara peresmian itu, Presiden Prabowo bersama presiden ke-7 RI Joko Widodo dan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono bersama-sama menekan tombol yang merupakan simbol resmi terbentuknya BPI Danantara.

    Dalam struktur organisasi BPI Danantara, Presiden Prabowo menunjuk Rosan P. Roeslani sebagai pimpinan BPI Danantara—disebut sebagai Grup CEO. Rosan saat ini masih menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

    Rosan dibantu oleh Pandu Sjahrir sebagai chief investment officer (CIO) yang bertugas mengelola holding investasi dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai chief operating officer (COO) yang bertugas mengelola holding operasional.

    Presiden Prabowo juga menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara dan Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Eksepsi eks Pejabat MA Zarof Ricar Tidak Diterima, Sidang Pemufakatan Jahat Ronald Tannur Berlanjut – Halaman all

    Eksepsi eks Pejabat MA Zarof Ricar Tidak Diterima, Sidang Pemufakatan Jahat Ronald Tannur Berlanjut – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta tidak menerima eksepsi atau nota keberatan eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terkait kasus pemufakatan jahat kasasi terdakwa Ronald Tannur.

    Dalam pertimbangannya, Ketua Majelis Hakim Rosihan Juhriah Rangkuti menyebut bahwa dalam menguraikan surat dakwaan, Jaksa dinilai telah melakukannya dengan cermat.

    Terutama perihal tindak pidana pemufakatan jahat yang dilakukan Zarof dengan pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat untuk menyuap Hakim Agung Soesilo guna mempengaruhi putusan kasasi di Mahkamah Agung.

    “Mengadili, satu, Menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa Zarof Ricar tidak dapat diterima,” ucap Hakim Rosihan saat bacakan putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Atas dasar itu Hakim pun menilai bahwa surat dakwaan yang telah diuraikan oleh Jaksa dapat digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan pemeriksaan dalam tahap persidangan.

    “Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan atas nama terdakwa Zarof Ricar berdasarkan surat dakwaan penuntut umum,” jelas Hakim.

    Adapun sebelumnya dalam sidang pembacaan eksepsi, Zarof Ricar meminta agar majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta membebaskannya dari tahanan atas kasus pemufakatan suap perkara Gregorius Ronald Tannur di tingkat kasasi.

    Adapun hal itu diungkapkan Zarof melalui tim penasihat hukumnya ketika menyampaikan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan Jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (17/2/2025).

    “(Meminta agar majelis hakim) mengeluarkan terdakwa dari tahanan,” ucap tim penasihat hukum Zarof di ruang sidang.

    Selain itu Zarof juga meminta agar hakim tidak menerima surat dakwaan baik dakwaan kumulatif pertama alternatif kesatu dan atau kedua dan dakwaan kumulatif kedua yang dikeluarkan oleh Jaksa.

    “Atau setidak-tidaknya menyatakan surat dakwaan Jaksa penuntut umum tersebut batal demi hukum,” jelasnya.

    Penasihat hukum menjabarkan, bahwa dalam dakwaan kumulatif alternatif kesatu, Jaksa hendak menguraikan bahwa uang Rp 5 miliar ada sesuatu yang dijanjikan terhadap hakim kasasi.

    Namun dalam dakwaan tersebut, menurut penasihat hukum, penuntut umum tidak dapat menyebutkan jika uang itu akan dijanjikan untuk Hakim Soesilo yang kala itu bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim kasasi Ronald Tannur.

    “Sebagaimana hakim yang ditujukan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diadilinya,” kata tim hukum.

    Tak hanya itu dalam eksepsinya menurut tim hukum, dalam dakwaan kumulatif alternatif kesatu tersebut, Jaksa justru menjelaskan bahwa Zarof meyakinkan Lisa Rachmat soal kemungkinan menyampaikan ke Hakim Soesilo untuk mempengaruhi putusan kasasi.

    Akan tetapi dalam dakwaan tersebut tim hukum beranggapan, Jaksa juga tidak menjelaskan kapasitas dari Zarof sehingga bisa mempengaruhi Hakim Soesilo saat mengambil putusan kasasi terhadap Ronald.

    “Yang mana dalam uraian dakwaan dengan jelas diketahui jika terdakwa memang tidak memiliki kapasitas atau kemampuan tersebut, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa bukanlah sebagaimana seperti yang dimaksud dalam dakwaan alternatif tersebut,” pungkasnya.

     

    Didakwa Janjikan Rp 5 Miliar untuk Hakim Kasasi

    Sebelumnya, Eks Pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar didakwa melakukan permufakatan jahat dengan menjanjikan uang Rp 5 miliar untuk diberikan kepada majelis hakim yang tangani kasasi perkara Gregorius Ronald Tannur.

    Dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jaksa Penuntut Umum (Jpu) menyebut bahwa Zarof bersama pengacara Ronald, Lisa Rachmat hendak memberikan uang tersebut kepada tiga majelis hakim kasasi yang akan menyidangkan kasus Ronald Tannur.

    Jaksa menyebutkan, bahwa uang Rp 5 miliar itu akan diberikan ke tiga hakim kasasi melalui Hakim Soesilo yang dalam sidang tersebut bertindak sebagai Ketua majelis hakim.

    “Yaitu dengan maksud untuk mempengaruhi hakim yang mengadili perkara kasasi tersebut untuk menjatuhkan putusan Kasasi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya,” ucap Jaksa di ruang sidang, Senin (10/2/2025).

    Adapun pemufakatan itu bermula ketika Lisa melakukan pengurusan perkara Ronald Tannur di Pengadilan Negeri Surabaya.

    Untuk memuluskan niatnya, Lisa pun menghubungi Zarof agar dikenalkan dengan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya saat itu yakni Rudi Suparmono dan Zarof pun mengakomodir permintaan tersebut.

    Setelah itu Lisa pun menindaklanjutinya dengan melakukan pendekatan dengan majelis hakim PN Surabaya yang dikenalnya melalui Ketua PN Surabaya.

    Dalam pendekatannya itu Lisa Rachmat mempengaruhi Hakim PN Surabaya yakni Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo untuk memutus bebas Ronald Tannur dari kasus pembunuhan.

    Ketiga hakim itu pun kemudian menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tannur sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby tanggal 24 Juli 2024.

    Dalam putusan itu hakim menilai bahwa Ronald Tannur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dari seluruh dakwaan Penuntut Umum.

    Menyikapi vonis itu, Penuntut umum saat itu pun lantas mengajukan upaya kasasi di Mahkamah Agung pada 6 September 2024.

    Adapun susunan majelis Hakim kasasi yang memeriksa perkara Ronald Tannur yakni Ketua Majelis Soesilo dan dua anggota majelis yaitu Sutarjo dan Ainal Mardhiah.

    Selanjutnya pada September 2024 Lisa mengetahui terkait susunan majelis kasasi tersebut.

    Setelah mengetahui hal itu, Lisa kembali menghubungi Zarof dan melakukan pertemuan di kediaman terdakwa di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
    Dalam pertemuan tersebut, Lisa Rachmat menyampaikan kepada terdakwa
    bahwa salah satu Hakim yang menangani perkara kasasi Ronald Tannur adalah Soesilo.

    Lisa pun meminta agar Zarof untuk mempengaruhi Sosilo agar memperkuat putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

    “Kemudian sebagai upaya untuk mempengaruhi hakim yang mengadili perkara kasasi sesuai keinginan Lisa Rachmat maka Lisa Rachmat akan memberikan uang sebesar Rp6.000.000.000,00 dengan pembagian Rp5.000.000.000,00 untuk Majelis Hakim Kasasi sedangkan Rp1.000.000.000,00 untuk terdakwa ZAROF RICAR dimana atas penyampaian tersebut maka terdakwa ZAROF RICAR menyetujui,” jelas Jaksa.

    Setelah mendapat tawaran itu Zarof pun menindaklanjutinya dengan melakukan pertemuan dengan Hakim Soesilo dalam sebuah acara pengukuhan guru besar di Universitas Negeri Makassar.

    Saat itu Zarof memastikan pada Soesilo bahwa dirinya benar merupakan majelis hakim yang tangani kasasi Ronald Tannur.

    Soesilo yang kemudian membenarkan hal itu lalu ditawarkan Zarof untuk membantu kasasi Ronald dengan memperkuat putusan PN Surabaya.

    “Selanjutnya Susilo menanggapi dengan menyampaikan akan melihat perkaranya
    terlebih dahulu,” ujarnya.

    Kemudian Lisa dan Zarof pun selanjutnya aktif berkomunikasi terkait kepengurusan perkara tersebut.

    Hingga akhirnya Lisa Rachmat menyerahkan uang total sebesar Rp 5 miliar secara bertahap kepada Zarof dan disimpan oleh eks Pejabat MA itu di rumahnya di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

    “Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 Majelis Hakim Kasasi yang terdiri dari Susilo (Ketua), Ainal Mardhiah (anggota I) dan Sutarjo (anggota II) menjatuhkan putusan Kasasi GREGORIUS RONALD TANNUR dimana terhadap putusan tersebut terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) oleh hakim Susilo yang pada pokoknya menyatakan GREGORIUS RONALD TANNUR tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum,” pungkasnya.

    Akibat perbuatannya itu Zarof pun diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a jo.Pasal 15 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

  • Cegah Penyimpangan, Ombudsman RI Siap Awasi Danantara

    Cegah Penyimpangan, Ombudsman RI Siap Awasi Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan bahwa institusinya siap bekerja untuk mengawasi Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (24/2/2025). 

    “Kami sebagai pengawas eksternal tentu akan terus bekerja untuk mengawasi bagaimana agar penggunaan, pengelolaan dananya, itu tidak menimbulkan penyimpangan. Ya, itu fokus kami,” kata Najih di Kantor Ombudsman RI dilansir dari Antara. 

    Najih menyampaikan pernyataan tersebut usai menyatakan bahwa pembentukan BPI Danantara merupakan gagasan yang brilian dan patut didukung.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pengawasan yang bisa dilakukan oleh Ombudsman agar BPI Danantara dapat bekerja sesuai dengan tujuan pembentukannya.

    “Jangan sampai tujuan yang mulia ini kemudian ada penyimpangan oleh oknum tertentu sehingga tujuannya tidak bisa diwujudkan,” ujarnya.

    Menurutnya, BPI Danantara sangat luar biasa karena menghimpun dana hingga uS$900 miliar atau setara dengan Rp14.715 triliun, yang berasal dari aset BUMN, investasi, hingga dana hasil efisiensi anggaran.

    “Kalau tidak dikelola dengan baik, akan mubazir atau sia-sia,” jelasnya. 

    Dia berharap agar penanggung jawab BPI Danantara dapat bertanggung jawab secara akuntabel dengan memublikasikan atau menginformasikan secara transparan pengelolaan dana tersebut.

    “Ombudsman sebagai lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik tentu fokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pelayanan publiknya. Kami siap untuk ikut mengawasi jalannya pengelolaan BPI Danantara ini apakah nanti sesuai dengan tujuan pembentukannya atau tidak,” katanya menekankan.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto bersama presiden ke-7 RI Joko Widodo dan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menekan tombol bersama seraya meluncurkan secara resmi BPI Danantara di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Sebelum menekan tombol tersebut, Presiden Prabowo memberikan sambutan dan meluncurkan secara resmi BPI Danantara.

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Senin, 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia,” kata Presiden Prabowo yang kemudian dilanjutkan menekan tombol peresmian.

  • Prabowo Apresiasi para Presiden Indonesia Pendahulunya Saat Peluncuran Danantara

    Prabowo Apresiasi para Presiden Indonesia Pendahulunya Saat Peluncuran Danantara

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menyinggung peran besar presiden pendahulunya dalam membangun sektor-sektor strategis, sehingga akhirnya sampai pada hari peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (24/2/2025).

    Prabowo menyampaikan, tidak lama setelah kemerdekaan, para pendiri bangsa mendirikan Bank Industri Negara untuk membiayai sektor perkebunan dan industri pertambangan. Presiden Sukarno mendirikan Institut Pertanian Bogor (IPB) karena memandang pertanian sebagai sektor strategis. Bung Karno juga membesarkan Institut Teknologi Bandung (ITB) agar Indonesia bisa menguasai teknologi.

    “Presiden kedua meneruskan pembangunan, dan semua presiden-presiden kita telah membawa kita sampai hari ini bisa meluncurkan Danantara Indonesia. Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo, semua telah memberi peran dan sumbangan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, dan sekarang jatuhlah kepada kami untuk mengamankan pondasi-pondasi yang telah dibangun dan untuk meneruskan mencapai cita-cita menjadi negara sejahtera, rakyat kita makmur dan aman dalam keadilan,” kata Prabowo dalam sambutannya di acara peluncuran Danantara.

    Dalam acara tersebut, hadir juga Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden ke-11 Boediono, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, dan Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin. 

    Seusai menandatangani keppres tentang BP Danantara, Prabowo bersama SBY dan Jokowi menuju lokasi acara peluncuran dengan menaiki mobil golf. Mereka disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Boediono, Jusuf Kalla, dan Ma’ruf Amin.

    Pada saat acara peluncuran Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto, SBY dan Jokowi juga ikut menekan tombol tanda Danantara resmi diluncurkan.

    Menurut Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Presiden Indonesia terdahulu akan dilibatkan dalam BPI Danantara sebagai penasihat.

    “Mantan-mantan presiden nanti akan diajak menjadi penasihat Danantara agar lembaga ini dikawal oleh figur-figur yang penuh integritas dan cinta Indonesia,” kata Hasan Nasbi terkait peluncuran Danantara.

  • Danantara kelola Rp300 T hasil efisiensi untuk 20 proyek nasional

    Danantara kelola Rp300 T hasil efisiensi untuk 20 proyek nasional

    Kini, dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi kita dan hilirisasi kita

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengungkap Rp300 triliun lebih dana hasil efisiensi yang disuntikkan ke Danantara bakal dikelola untuk membiayai 20 proyek strategis nasional.

    Dana sebesar Rp300 triliun lebih itu atau sekitar 20 miliar dolar AS merupakan hasil penghematan dari pos-pos belanja yang rawan korupsi, tidak efisien, dan kurang tepat sasaran.

    “Kini, dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi kita dan hilirisasi kita,” kata Presiden Prabowo saat acara peluncuran Danantara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden menyebutkan beberapa proyek strategis nasional yang menerima investasi dari Danantara mencakup proyek-proyek hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, kemudian pembangunan pusat data, pembangunan kecerdasan buatan, kilang minyak, dan pabrik petrokimia.

    Dana investasi dari Danantara juga akan disalurkan ke proyek-proyek produksi pangan dan protein, akuakultur, dan proyek-proyek energi baru dan terbarukan.

    “Inilah sektor-sektor yang akan menentukan masa depan kita, ketahanan kita, dan kemandirian bangsa kita,” tegas Presiden.

    Presiden Prabowo, dalam pidato yang sama, yakin proyek-proyek yang dibiayai Danantara itu dapat menciptakan manfaat yang nyata untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

    “Proyek-proyek yang berdampak tinggi, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita, menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia,” papar Prabowo.

    Presiden Prabowo meresmikan pembentukan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin. Dalam acara peresmian itu, Presiden Prabowo bersama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono bersama-sama menekan tombol yang merupakan simbol resmi terbentuknya BPI Danantara.

    Selepas acara, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan struktur organisasi BPI Danantara. Di pucuk pimpinan, yang disebut Group CEO, diisi oleh Rosan P. Roeslani, yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

    Kemudian, Rosan bakal dibantu oleh Pandu Sjahrir sebagai chief investment officer (CIO) yang bertugas mengelola holding investasi, dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai chief operating officer (COO) yang bakal mengelola holding operasional.

    Presiden Prabowo, dalam struktur organisasi Danantara, juga menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, dan Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Bersama SBY, Jokowi, dan Mantan Wapres Kompak di Peluncuran Danantara

    Prabowo Bersama SBY, Jokowi, dan Mantan Wapres Kompak di Peluncuran Danantara

    Jakarta, Beritasatu.com – Momen bersejarah dan penuh keakraban terlihat dalam acara peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (24/2/2025).

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengundang Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden ke-11 Boediono, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin.

    Seusai menandatangani keppres tentang BP Danantara, Prabowo bersama SBY dan Jokowi menuju lokasi acara peluncuran dengan menaiki mobil golf. Mereka disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Boediono, Jusuf Kalla, dan Ma’ruf Amin.

    Dalam sambutannya, Prabowo menyinggung peran besar presiden pendahulunya dalam membangun sektor-sektor strategis. Tidak lama setelah kemerdekaan, para pendiri bangsa mendirikan Bank Industri Negara untuk membiayai sektor perkebunan dan industri pertambangan. Presiden Sukarno mendirikan Institut Pertanian Bogor (IPB) karena memandang pertanian sebagai sektor strategis. Bung Karno juga membesarkan Institut Teknologi Bandung (ITB) agar Indonesia bisa menguasai teknologi.

    Prabowo juga menyinggung peran besar Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo bagi bangsa Indonesia, sehingga sampai pada hari peluncuran Danantara. 

    “Yang kita luncurkan ini bukan sekedar dana investasi, melainkan alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat indonesia,” kata Prabowo.

    Dalam acara peluncuran Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto, SBY dan Jokowi juga ikut menekan tombol tanda Danantara resmi diluncurkan.

    Menurut Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Presiden Indonesia terdahulu akan dilibatkan dalam BPI Danantara sebagai penasihat.

    “Mantan-mantan presiden nanti akan diajak menjadi penasihat Danantara agar lembaga ini dikawal oleh figur-figur yang penuh integritas dan cinta Indonesia,” kata Hasan Nasbi.

  • Momen Jokowi dan Gibran Satu Panggung di Peluncuran Danantara

    Momen Jokowi dan Gibran Satu Panggung di Peluncuran Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada di satu panggung yang sama dalam peluncuran BPI Danantara, Senin (24/2/2025)

    Momen tersebut menarik perhatian karena ayah dan anak itu jarang terlihat berada dalam satu panggung.

    Berdasarkan pantauan Bisnis dalam seremoni peluncuran Danantara, nampak presiden dan wakil presiden pendahulu naik ke panggung yang sama saat Prabowo Subianto meneken peluncuran Danantara.

    Di sisi kanan dan kiri Prabowo terlihat ada Jokowi dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sementara itu, Gibran berdiri di samping kanan SBY, dilanjutkan oleh Wapres ke-11 Boediono dan Menteri BUMN Erick Thohir.

    Adapun, di bagian sisi Jokowi ada Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wapres ke-13 Ma’ruf Amin dan Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.

    Dalam hal ini, Prabowo meminta mantan-mantan presiden dan pimpinan organisasi keagamaan untuk ikut mengawasi dan menjadi penasehat pengelolaan dana Danantara.

    “Saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di Danantara ini,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Senin (24/2/2025).

    Prabowo mengatakan bahwa Danantara yang akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia baKal mengelola aset senilai lebih dari US$900 miliar atau setara Rp14.715 triliun.

    Menurutnya, dana-dana yang dikelola Danantara akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan. 

    Presiden Prabowo juga resmi mengumumkan tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar akan dikelola melalui lembaga Danantara.

    Dia menyatakan bahwa ketujuh BUMN ini akan menjadi katalisator utama bagi pengembangan Danantara, yang diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan aset negara dan meningkatkan akuntabilitas keuangan.

    Adapun tujuh BUMN tersebut di antaranya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (Telkom), PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).