Xcloud.id

Tag: Susilo Bambang Yudhoyono

  • Urutan Presiden Indonesia serta Wakil dan Masa Jabatannya

    Urutan Presiden Indonesia serta Wakil dan Masa Jabatannya

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejak merdeka pada 1945,  Indonesia sudah dipimpin oleh delapan preside. Awalnya, mereka dipilih tidak secara langsung, namun mulai 2004 berubah menjadi langsung oleh rakyat di 2004.

    Kata presiden sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni Pre, yang berarti sebelum dan Sedere berarti menduduki. Berikut urutan Presiden RI beserta wakilnya dari masa ke masa.

    1. Presiden Soekarno (1945-1967)

    Soekarno merupakan presiden pertama RI. Ia kerap disebut-sebut sebagai bapak proklamator.

    Lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. Ia menempuh jenjang pendidikan terakhirnya di ITB dan lulus dengan menyandang gelar insinyur.

    Selama menjabat, Ir. Soekarno dibantu oleh wakil presiden, yakni Drs. Moh Hatta. Ia lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902.

    2. Presiden Soeharto (1967-1998)

    Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Argomulyo, Yogyakarta. Ia merupakan lulusan dari sekolah Bintara di Gombong.

    Karir militer Soeharto cukup menonjol. Ia pun turut berperang dalam melawan penjajah Belanda.Saat menjabat sebagai presiden, Soeharto menduduki kursi jabatan presiden paling lama. Dikarenakan masa jabatan yang begitu lama, presiden Soeharto memiliki beberapa wakil presiden, termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusumah. Ada pula Sudharmono, Try Sutrisno, dan yang terakhir B. J. Habibie.

    3. Presiden BJ Habibie (1998-1999)

    BJ Habibie adalah presiden yang sebelumnya menduduki jabatan wakil presiden pada masa jabatan Presiden Soeharto. Ia memimpin negara Indonesia tanpa didampingi seorang wakil presiden.

    Sejarah mencatat bahwa Habibie adalah presiden dengan masa jabatan tersingkat, yakni hanya 1 tahun 5 bulan.

    4. Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001)

    Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah presiden yang juga menjadi tokoh dalam organisasi Islam, yakni Nahdlatul Ulama (NU). Ia dilantik oleh MPR pada 20 Oktober 1999 menjadi presiden didampingi dengan wakilnya, Megawati Soekarno Putri.

    5. Presiden Megawati Soekarno Putri. (2001-2004)

    Presiden Megawati diangkat dari kursi wakil presiden menjadi presiden. Nama lengkapnya adalah Dyah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri, lahir pada 23 Januari 1946 di kota Yogyakarta.

    Ia terpilih presiden pada 23 Juli 2001 untuk menggantikan posisi mantan presiden Abdurrahman Wahid. Wakil presiden yang mendampinginya adalah Hamzah Haz

    6. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

    Presiden keenam Indonesia akrab dengan sebutan SBY. Ia menjadi presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat.

    SBY berkarir di bidang politik dengan menjadi anggota DPR, Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam) di tahun 2000-2004. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden SBY dibantu oleh M. Jusuf Kalla dan Boediono selaku wakilnya.

    7. Presiden Joko Widodo (2014-2024)

    Presiden Joko Widodo lebih dikenal dengan sebutan Jokowi. Sebelum menjabat sebagai seorang presiden, ia adalah seorang gubernur DKI Jakarta.

    Jokowi juga sempat menjadi walikota Surakarta sejak tahun 2005 hingga 2012. Wakil-wakilnya adalah M Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin.

    8. Presiden Prabowo Subianto (2024-sekarang)

    Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI yang ke-8 pada 20 Oktober 2024. Ia didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming, yang tak lain adalah anak dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo. 

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BGN Bekali Ratusan Penjamah Makanan di Pacitan Demi Layanan MBG Aman dan Higienis

    BGN Bekali Ratusan Penjamah Makanan di Pacitan Demi Layanan MBG Aman dan Higienis

    Pacitan (beritajatim.com) – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat upaya peningkatan kualitas layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Makanan di Kabupaten Pacitan. Kegiatan yang berlangsung di Museum dan Galeri SBY*ANI, Sabtu (25/10/2025) itu diikuti ratusan peserta dari lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di beberapa kecamatan.

    Peserta yang hadir berasal dari SPPG Ngadirojo, Ngadirojo 1, Ngadirojo Wiyoro, Kebonagung Wonogondo, dan Kebonagung Sidomulyo. Mereka mendapat berbagai materi tentang tata kelola makanan siap saji yang higienis dan aman dikonsumsi.

    “Proses produksi pangan itu mencakup pemilihan bahan pangan, penyimpanan bahan baku, pengolahan, penyimpanan makanan jadi, pengepakan, hingga pengangkutan dan penyajiannya,” jelas Sri Hariyanti, salah satu narasumber yang juga sanitarian Dinas Kesehatan Pacitan Sabtu (25/10/2025).

    Menurutnya, aspek higienitas dan sanitasi pangan menjadi perhatian utama agar makanan yang disajikan dalam program MBG aman dari kontaminasi maupun penyakit akibat pangan. Bimtek kali ini juga menjadi ajang refreshing materi yang sebelumnya telah diberikan langsung oleh BGN di tiap SPPG.

    “Jadi ini semacam penyegaran. Kami ingin memastikan para penjamah makanan benar-benar paham dan menerapkan prinsip sanitasi pangan yang baik,” tambah Sri.

    Sementara itu, Nurjaeni, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN, menjelaskan bahwa bimtek ini merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Kerja BGN tahun 2025. Tujuannya, meningkatkan kompetensi dan keterampilan penjamah makanan di seluruh wilayah layanan MBG.

    “Salah satu bukti kompetensi itu adalah sertifikat bagi penjamah makanan. Ini menjadi standar agar kualitas penyediaan MBG, mulai dari pengadaan bahan hingga pendistribusian, memenuhi syarat laik higieni sanitasi,” terang Nurjaeni.

    Ia menegaskan, BGN terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kasus-kasus kerusakan makanan yang sempat terjadi di lapangan. Evaluasi ini menjadi dasar untuk memperkuat tata kelola MBG melalui penyediaan infrastruktur SPPG yang lengkap, disertai dengan SOP dan panduan pelaksanaan yang dimonitor serta dievaluasi secara berkelanjutan.

    “Melalui kegiatan ini kami berharap layanan MBG di Pacitan semakin berkualitas dan kasus-kasus kerusakan makanan bisa ditekan hingga zero case,” tegasnya.

    Nurjaeni juga memberi semangat kepada para peserta agar terus bekerja dengan dedikasi tinggi. “Bapak dan ibu semua adalah orang-orang hebat yang menyiapkan generasi masa depan yang kuat dan sehat,” ujarnya.

    Bimtek Penjamah Makanan MBG di Pacitan dijadwalkan berlangsung hingga Minggu (26/10/2025). Pada hari kedua, kegiatan akan diikuti 750 peserta dari 15 SPPG lainnya, diantaranya SPPG Punung, Donorojo, dan Pacitan Kota. (tri/ian)

  • Mas Dhito Berharap Beroperasinya Kembali Bandara Dhoho Kediri Genjot Pertumbuhan Ekonomi

    Mas Dhito Berharap Beroperasinya Kembali Bandara Dhoho Kediri Genjot Pertumbuhan Ekonomi

    Kediri (beritajatim.com) – Bandara Dhoho Kediri dipastikan kembali beroperasi mulai 10 November 2025 setelah beberapa bulan tidak melayani penerbangan.

    Kabar menggembirakan ini disampaikan langsung oleh Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana pada Jumat (24/10/2025), yang menyebut bahwa maskapai Super Air Jet akan menjadi operator pertama yang melayani penerbangan reguler dari dan menuju bandara tersebut.

    “Tadi pagi saya mendapat kabar, mulai tanggal 10 November Bandara Dhoho Kediri yang selama ini dinanti-nanti akan mulai beraktivitas kembali,” ujar Hanindhito atau yang akrab disapa Mas Dhito.

    Penerbangan reguler tersebut akan melayani rute Jakarta (CGK) – Kediri (DHX) dan sebaliknya, dengan jadwal tiga kali seminggu, yakni setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Adapun waktu keberangkatan dari Jakarta ke Kediri dijadwalkan pada pukul 10.20 WIB, sementara penerbangan dari Kediri ke Jakarta dijadwalkan pukul 12.30 WIB.

    Mas Dhito berharap, kembalinya operasional Bandara Dhoho akan membawa dampak positif bagi perekonomian wilayah Kediri dan sekitarnya, termasuk Tulungagung, Blitar, Nganjuk, dan Trenggalek. “Semoga ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi Kabupaten Kediri dan kota/kabupaten sekitar,” ujarnya.

    Kabar mengenai aktifnya kembali Bandara Dhoho tersebut juga dibagikan Mas Dhito melalui akun media sosial pribadinya, dan langsung mendapat respon hangat dari masyarakat. Dalam waktu satu jam sejak diunggah, postingan tersebut telah dibagikan lebih dari 25 kali dan dipenuhi komentar antusias dari warganet.

    “Finally, akhirnya nggak perlu jauh-jauh ke Sby. Mantab,” tulis salah satu pengguna media sosial yang menyambut baik kabar tersebut. Banyak warganet lain juga berharap agar Bandara Dhoho nantinya menambah rute penerbangan ke berbagai kota besar lainnya.

    Dengan beroperasinya kembali Bandara Dhoho Kediri, masyarakat di wilayah Karesidenan Kediri dan selatan Jawa Timur kini memiliki alternatif transportasi udara yang lebih efisien menuju ibu kota. Kehadiran penerbangan Super Air Jet ini diharapkan memperkuat konektivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan yang dikenal sebagai Bumi Panjalu tersebut. [ADV PKP/nm]

  • Pakar Soroti Sinyal Palsu Ekspansi PMI Manufaktur, Kinerja Tumbuh Lambat

    Pakar Soroti Sinyal Palsu Ekspansi PMI Manufaktur, Kinerja Tumbuh Lambat

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar menyoroti kinerja industri nasional yang masih melemah sehingga belum optimal berkontribusi terhadap ekonomi nasional. Terlebih, Indonesia dinilai terlalu terpaku dengan data sementara. 

    Ketua Dewan Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan mencontohkan ketika PMI manufaktur sempat naik ke level 51,5 pada September 2025 banyak yang menilai kinerja industri telah pulih. Namun, indeks tersebut turun ke 50,4 pada Agustus 2024. 

    “Enggak, kita kan harus jujur dong, itu kan karena Donald Trump mau naikin tarif, pengusaha kita ketakutan kemudian dia beli barang cepat kemudian dimasukkan dalam PMI kita. Seolah-olah kita industri kita hebat, naik,” kata Syahganda dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF), Kamis (23/10/2025). 

    Di sisi lain, dia juga menyoroti rasio investasi terhadap penciptaan lapangan kerja yang terus menurun. Kondisi ini menggambarkan pemerintah fokus pada industri padat modal yang mendorong nilai ketimbang efek terhadap lapangan pekerjaan. 

    Dalam catatannya, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setiap investasi Rp1 triliun dapat menyerap tenaga kerja 4.000 orang. Kemudian pada era Presiden Joko Widodo turun hanya menciptakan 1.000 lapangan pekerjaan. 

    “Selama ini kita sudah masuk Rp1.400 triliun investasi, sudah menyerap 1,9 juta tenaga kerja. Itu cuma 700 orang per Rp1 triliun, artinya kita tetap masih fokus di padat modal,” tuturnya. 

    Menurut Syahganda, investasi padat modal dan investasi padat karya harus seimbang guna menghasilkan efek ganda yang lebih maksimal.

    Dalam hal ini, dia mendorong pemerintah untuk membenahi data-data pendukung perekonomian. Dia menyoroti kehebatan China di era Zhu Rongji berkuasa lantaran berhasil dalam 2 tahun merapikan data. 

    “Di Indonesia kan tidak, orang tetap bermain di data untuk flexing dan lain-lain, ini yang harus kita hati-hati,” tuturnya. 

    Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sektor industri pengolahan nonmigas tumbuh 5,60% secara tahunan pada triwulan II/2025, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12%. 

    Meski begitu, Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menilai bahwa pertumbuhan tersebut belum mencerminkan pemulihan yang merata di seluruh sektor industri. 

    Dia menyebut beberapa sektor besar justru bergerak lambat dan perlu perhatian khusus dari pemerintah.

    “Sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar bagi perekonomian, yang share-nya besar buat ekonomi itu tumbuhnya masuk di kuadran yang tumbuh sangat lambat,” ujar Andry dalam kesempatan yang sama. 

    Menurut Andry, fokus pemerintah ke depan perlu diarahkan pada percepatan investasi dan deregulasi untuk memperkuat struktur industri nasional, bukan hanya pada perbaikan angka di permukaan.

  • Eksekusi Rumah di Wiyung Surabaya Tanpa Perlawanan

    Eksekusi Rumah di Wiyung Surabaya Tanpa Perlawanan

    Surabaya (beritajatim.com) – Juru Sita Pengadilan Negeri (PN) Surabaya melaksanakan eksekusi terhadap sebuah rumah yang terletak di Wiyung Indah VIll Blok L nomor 18, Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Kamis (23/10/2025).

    Proses eksekusi ini berlangsung tanpa dihadiri oleh Agus Setiawan, yang menjadi termohon eksekusi, maupun Samiatie yang selama ini menempati rumah tersebut.

    Eksekusi ini dilakukan berdasarkan penetapan eksekusi yang dibacakan oleh Juru Sita PN Surabaya, Akbar Krisnayana, SH. Penetapan ini mengacu pada surat permohonan eksekusi pengosongan lanjutan yang diajukan oleh Judha Sasmita, yang merupakan pemohon eksekusi dan pemenang lelang atas rumah tersebut.

    Surat permohonan tersebut terdaftar pada nomor 68/EKS/2024/PN Sby, yang ditetapkan pada 3 September 2025. Proses eksekusi ini juga didukung oleh Grosse Risalah Lelang nomor 72/10.01/2024-01 tanggal 11 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Surabaya.

    Menurut penuturan Juru Sita, rumah yang menjadi objek eksekusi memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1536/Kelurahan Jajar Tunggal, dengan luas 190 m². “Karena termohon eksekusi belum bersedia mengosongkan dan menyerahkan obyek tersebut kepada pemohon eksekusi selaku pembeli lelang sekaligus sebagai pemenang lelang, meskipun termohon eksekusi telah diberikan teguran atau Aanmaning sebagaimana mestinya menurut hukum,” ujar Akbar Krisnayana saat membacakan penetapan eksekusi.

    Eksekusi rumah ini juga sempat menjadi polemik terkait sengketa yang terjadi di luar eksekusi. Dalam perkara perdata yang masih berlangsung, Samiatie sebagai penggugat berperkara melawan Agus Setiawan dan beberapa pihak lainnya, termasuk PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) serta Judha Sasmita.

    “Samiatie mohon agar proses eksekusi ditunda hingga ada putusan dari perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) nomor 729/Pdt.G/2024/PN Sby,” ungkap Juru Sita.

    Meskipun ada permintaan penundaan tersebut, proses eksekusi tetap dilanjutkan sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Dalam penetapan tersebut juga dijelaskan bahwa Agus Setiawan sebagai termohon eksekusi sudah diberikan berbagai teguran atau Aanmaning sejak 21 dan 28 Agustus 2024.

    Namun, ia tetap tidak mengosongkan rumah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, eksekusi pengosongan tetap dilaksanakan, bahkan dengan kemungkinan menggunakan bantuan alat keamanan negara jika diperlukan. [uci/suf]

  • Catat! Kenaikan Upah 7 Kabupaten Kota di Jatim Mulai Berlaku November

    Catat! Kenaikan Upah 7 Kabupaten Kota di Jatim Mulai Berlaku November

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 7 kabupaten/ kota di Jawa Timur mengalami perubahan upah minimum yang akan berlaku mulai berlaku November 2025. Kenaikan upah ini adalah untuk upah minimum kabupaten/ kota tahun 2025.

    Artinya, hanya untuk sisa 2 bulan tahun 2025 ini, November-Desember.

    Hal ini terjadi setelah Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indra Parawansa menerbitkan Keputusan Gubernur baru soal besaran Upah Minimum di Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur. Keputusan Gubernur dengan Nomor 100.3.3.1/771/013/2025 tantang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2025 diterbitkan Senin (20/10/2025).

    Aturan ini menggantikan Keputusan Gubernur dengan Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2025 yang resmi sudah tidak berlaku lagi. Adapun keputusan ini keluar dengan memperhatikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 11/G/2025/PTUN.SBY juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 65/B/2025/PT.TUN/SBY.

    Keputusan Gubernur dengan Nomor 100.3.3.1/771/013/2025 muncul setelah penggugat, dalam hal ini Serikat Pekerja Kahutindo (SP Kahutindo) mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya pada 31 Januari 2025.

    Dalam perkembangannya, PTUN Surabaya mengabulkan gugatan tersebut dan meminta Gubernur Jawa Timur mencabut Kepgub Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024, tertanggal 18 Desember 2024. Dalam gugatan tersebut, upah minimum 7 kabupaten dan kota direvisi dan mengalami kenaikan.

    Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Jawa Timur, Hasan Mangalle mengungkapkan perubahan upah minimum kota/kabupaten Jawa Timur 2025 yang baru hanya diberlakukan untuk sisa bulan tahun 2025 atau tidak berlaku surut. Sesuai Kepgub baru, kebijakan ini mulai berlaku November 2025.

    “Lalu, Gubernur menanyakan ke Apindo apakah sepakat, dan Apindo menyatakan sepakat. Artinya tidak akan ada gugatan jika Gubernur menerbitkan SK baru tentang upah minimum kota/ kabupaten. Baik gugatan dari pengusaha maupun penggugat,” jelas Hasan kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (22/10/2025).

    “Makanya Ibu Gubernur kemudian menerbitkan SK-nya. Upah yang baru itu hanya berlaku untuk bulan November dan Desember 2025. Dan, karena masih baru, sosialisasi baru akan kami lakukan besok (hari ini), Rabu (22/10/2025), mulai pukul 2 siang, secara online,” tambahnya.

    Dari SK baru tersebut, kata Hasan, hanya 7 kota/ kabupaten yang mengalami perubahan upah minimum tahun 2025. Sedangkan, daerah lainnya tetap.

    Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Subchan Gatot sudah mengetahui hal tersebut.

    “Ini putusan PTUN Surabaya yang membatalkan Kep Gub Jatim,” ungkap Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Subchan Gatot kepada CNBC Indonesia.

    Berikut  kota/ kabupaten yang mengalami perubahan upah minimum tahun 2025 yang berlaku mulai November 2025:

    1. UMK Surabaya 2025 Rp 4.961.753 menjadi Rp 5.032.635
    2. UMK Gresik 2025 Rp 4.874.133 menjadi Rp 4.943.763
    3. UMK Sidoarjo 2025 Rp 4.870.511 menjadi Rp 4.940.090
    4. UMK Pasuruan 2025 Rp 4.866.890 menjadi Rp 4.936.417
    5. UMK Mojokerto 2025 Rp 4.856.026 menjadi Rp 4.925.398
    6. UMK Kabupaten Malang 2025 Rp 3.553.530 menjadi Rp 3.587.213
    7. UMK Kota Malang 2025 Rp 3.507.693 menjadi Rp 3.524.238

    Selain tujuh kabupaten/kota Jawa Timur di atas, UMK di wilayah lain untuk sisa tahun 2025 masih tetap dan tidak ada perubahan.

    Berikut ini daftarnya:

    1. UMK Batu 2025 Rp 3.360.466 tetap
    2. UMK Pasuruan 2025 Rp 3.358.557 tetap
    3. UMK Jombang 2025 Rp 3.137.004 tetap
    4. UMK Tuban 2025 Rp 3.050.400 tetap
    5. UMK Mojokerto 2025 Rp 3.031.000 tetap
    6. UMK Lamongan 2025 Rp 3.012.164 tetap
    7. UMK Probolinggo 2025 Rp 2.989.407 tetap
    8. UMK Probolinggo 2025 Rp 2.876.657 tetap
    9. UMK Jember 2025 Rp 2.838.642 tetap
    10. UMK Banyuwangi 2025 Rp 2.810.139 tetap
    11. UMK Kediri 2025 Rp 2.572.361 tetap
    12. UMK Bojonegoro 2025 Rp 2.525.132 tetap
    13. UMK Kediri 2025 Rp 2.492.811 tetap
    14. UMK Blitar 2025 Rp 2.481.450 tetap
    15. UMK Tulungagung 2025 Rp 2.470.800 tetap
    16. UMK Lumajang 2025 Rp 2.429.764 tetap
    17. UMK Madiun 2025 Rp 2.422.105 tetap
    18. UMK Blitar 2025 Rp 2.413.974 tetap
    19. UMK Magetan 2025 Rp 2.406.719 tetap
    20. UMK Sumenep 2025 Rp 2.406.551 tetap
    21. UMK Nganjuk 2025 Rp 2.405.255 tetap
    22. UMK Ponorogo 2025 Rp 2.402.959 tetap
    23. UMK Madiun 2025 Rp 2.400.321 tetap
    24. UMK Ngawi 2025 Rp 2.397.928 tetap
    25. UMK Bangkalan 2025 Rp 2.397.550 tetap
    26. UMK Trenggalek 2025 Rp 2.378.784 tetap
    27. UMK Pamekasan 2025 Rp 2.376.614 tetap
    28. UMK Pacitan 2025 Rp 2.364.287 tetap
    29. UMK Bondowoso 2025 Rp 2.347.359 tetap
    30. UMK Sampang 2025 Rp 2.335.661 tetap
    31. UMK Situbondo 2025 Rp 2.335.209 tetap.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jebolan Pesantren, 5 Menteri Prabowo yang Pernah Jadi Santri – Page 3

    Jebolan Pesantren, 5 Menteri Prabowo yang Pernah Jadi Santri – Page 3

    Cak Imin alias Muhaimin Iskandar merupakan seorang politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Menteri kelahiran 24 September 1966 ini juga merupakan salah satu menteri di pemerintahan Presiden Prabowo yang mengenyam bangku pendidikan pesantren.

    Ia menempuh pendidikan di kampung halamannya, Jombang, Jawa Timur. Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Negeri Waruduwur, Jombang. Kemudian, ia melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Mambaul Maarif, Jombang. Setelah itu, Cak Imin menempuh pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri 1, Jombang.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Cak Imin pernah tergabung di beberapa organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum PMII sejak tahun 1994 dan ditunjuk Nahdlatul Ulama (NU) sebagai bagian dari tim asisten pembentukan PKB.

    Mengawali kariernya, Menko PM ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI pada tahun 1999–2004. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Cak Imin diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dan pada era Presiden Joko Widodo, Cak Imin kembali menjabat sebagai Wakil Ketua MPR.

     

  • Jebolan Pesantren, 5 Menteri Prabowo yang Pernah Jadi Santri – Page 3

    Deretan Menteri Jebolan Santri – Page 3

    Cak Imin alias Muhaimin Iskandar merupakan seorang politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Menteri kelahiran 24 September 1966 ini juga merupakan salah satu menteri di pemerintahan Presiden Prabowo yang mengenyam bangku pendidikan pesantren.

    Ia menempuh pendidikan di kampung halamannya, Jombang, Jawa Timur. Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Negeri Waruduwur, Jombang. Kemudian, ia melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Mambaul Maarif, Jombang. Setelah itu, Cak Imin menempuh pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri 1, Jombang.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Cak Imin pernah tergabung di beberapa organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum PMII sejak tahun 1994 dan ditunjuk Nahdlatul Ulama (NU) sebagai bagian dari tim asisten pembentukan PKB.

    Mengawali kariernya, Menko PM ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI pada tahun 1999–2004. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Cak Imin diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dan pada era Presiden Joko Widodo, Cak Imin kembali menjabat sebagai Wakil Ketua MPR.

     

  • Survei ARCI: Gerindra Salip PKB, Golkar Tempel Ketat PDIP di Jawa Timur

    Survei ARCI: Gerindra Salip PKB, Golkar Tempel Ketat PDIP di Jawa Timur

    Surabaya (beritajatim.com) – Lembaga survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis elektabilitas partai politik (parpol) di Jawa Timur. Hasilnya, elektabilitas Gerindra menyalip PKB.

    “Terakhir kami melakukan survei pada awal tahun 2024 lalu, Gerindra berada di posisi ketiga, dan linier dengan hasil Pileg di Jatim. Dan tepat setahun Prabowo memimpin, elektabilitas Gerindra di Jatim nomor satu menyalip PKB,” kata Direktur ARCI Baihaki Sirajt di Resto Agis Surabaya, Selasa (21/10/2025).

    Dalam survei ARCI, elektabilitas Gerindra di Jatim berada pada angka 16,5%. Kemudian PKB di angka 15,6%, PDIP 14,1%, Golkar 13,8%, Demokrat 12,5%, PKS 6,3%, NasDem 5,3%, PAN 4,1%, PSI 3,2%, PPP 1,4%. Kemudian ada 2,5% responden yang memilih di luar partai-partai tersebut. Sebanyak 4,7% responden tidak menjawab.

    Baihaki membeberkan sejumlah faktor naiknya elektabilitas Gerindra sehingga menjadi raja di Jatim. Salah satunya kepuasan warga di Jatim terhadap kinerja Prabowo di angka 82,2% yang membawa dampak positif ke Gerindra.

    “Coattail effect dari Prabowo terhadap Gerindra masih menjadi faktor utama. Hal ini linier atas kinerja Prabowo ke elektabilitas Gerindra, mirip di era Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Partai Demokrat pada 2009 ataupun saat Joko Widodo memberi coattail effect ke PDI Perjuangan pada 2019,” jelasnya.

    Lebih lanjut Baihaki menyebut kinerja legislator Gerindra di Jatim memuaskan. 80% responden menyebut tahu kiprah dan kinerja legislator Gerindra di Jatim baik itu level DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

    “Sebagai partai komando, DPD Gerindra Jatim juga sangat solid dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo di Bumi Majapahit. Ditambah dengan kolaborasi para legislator asal Jatim yang juga sangat masif turun ke masyarakat,” bebernya.

    Lebih lanjut Baihaki juga menyebut Golkar dan Demokrat menjadi partai yang mengalami lonjakan. Salah satunya berkat program partai yang menyentuh ke masyarakat.

    “Golkar masih cukup eksis dengan berbagai kegiatan dan programnya ke masyarakat. Selain itu popularitas Bahlil sebagai Ketum dan Menteri ESDM turut mendongkrak elektabilitas partai,” jelasnya.

    Baihaki kemudian menyebut Partai Demokrat mengalami lonjakan cukup signifikan. Hal ini linier dengan kepuasan publik terhadap kinerja Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    “Kepuasan publik terhadap AHY juga memberi dampak positif kepada Demokrat di Jatim. Di mana pada Pileg 2024 lalu Demokrat menuai hasil kurang maksimal di Jatim,” jelasnya.

    Selain itu, Baihaki menyebut kinerja Emil Dardak sebagai Wakil Gubernur Jatim memberi coattail effect ke Demokrat. Popularitas Emil di Jatim mencapai 98% dan berdampak pada partai.

    “Kesukaan warga kepada Emil mencapai 84 persen dan memberi dampak ke Demokrat. Selain itu, Demokrat saat ini cukup aktif membuat kegiatan yang melibatkan dan memberi dampak ke banyak masyarakat. Banyak kegiatan Demokrat masif menggerakan struktur di Jatim,” tambahnya.

    Baihaki kemudian menyoroti anjloknya elektabilitas NasDem. Salah satunya akibat kader partai yang minim turun ke masyarakat.

    “NasDem menjadi partai yang anjlok elektabilitasnya, selain kader yang kurang turun ke masyarakat, NasDem juga kehilangan kekuatan akibat gonjang-ganjing perpindahan kader partai ke PSI,” jelasnya.

    “Sama halnya dengan PPP yang baru saja menyelesaikan konflik, namun elektabilitasnya semakin melorot karena dilanda berbagai isu negatif,” tandasnya.

    Survei ARCI dilakukan di 38 kabupaten/kota se Jatim pada 7-17 Oktober 2025. Survei ini menggunakan metode stratified multistage random sampling. Total responden sebanyak 1.200 dengan margin of error sebesar 2,8% pada tingkat kepercayaan di angka 95%. (tok/but)

  • Menkeu Purbaya Digugat Eks Karyawan Kertas Leces Bayar Rp1.900 di PN Jakpus

    Menkeu Purbaya Digugat Eks Karyawan Kertas Leces Bayar Rp1.900 di PN Jakpus

    Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 1.900 eks karyawan PT Kertas Leces (Persero) menggugat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

    Dalam gugatan yang teregister dengan nomor perkara 716Pdt.G/2025/PN.JKT.PST itu, Purbaya digugat hanya sebesar Rp1.900. 

    Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Selasa (21/10/2025), gugatan ini dilayangkan Paguyuban Karyawan Aliansi Karyawan Bersatu PT Kertas Leces, mewakili ribuan pekerja yang telah 13 tahun menunggu pembayaran gaji dan pesangon, pascaperusahaan milik negara tersebut dinyatakan pailit. 

    Eko Novriansyah Putra, kuasa hukum para penggugat mengatakan, nilai gugatan yang hanya Rp1 per orang, atau Rp1.900 secara keseluruhan, dimaksudkan bukan untuk nominal, melainkan simbol pertanggungjawaban moral negara terhadap nasib ribuan buruh BUMN pertama yang pailit secara hukum tetap di Indonesia. 

    Eko menjelaskan, PT. Kertas Leces (Persero) yang sempat menjadi perusahaan kertas terbesar di Asia Tenggara, resmi pailit berdasarkan Putusan PN Niaga Surabaya No. 01/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby jo. 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby, 25 September 2018. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung No. 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 pada 28 Maret 2019.

    “Pascaputusan, hakim pengawas dan tim kurator menetapkan 14 sertifikat tanah seluas kurang lebih 74 hektar di Probolinggo sebagai boedel pailit dengan nilai estimasi  sekitar Rp700 miliar. Namun, hingga kini Kementerian Keuangan belum menyerahkan sertifikat tersebut kepada kurator, padahal telah ada penetapan Hakim Pengawas dan surat resmi S-934/KN.5/2019. Keterlambatan ini menyebabkan hak pekerja senilai Rp145,9 miliar tidak dapat dibayarkan,” jelasnya.

    Menurut Eko, tindakan pejabat publik yang menunda pelaksanaan putusan hukum termasuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, serta bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 21 huruf (b) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

    Selain itu penundaan pelaksanaan putusan hukum juga dinilai berseberangan dengan Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013, yang menegaskan bahwa hak atas upah pekerja harus didahulukan dari tagihan negara 

    “Negara tidak boleh diam ketika pekerjanya sendiri dizalimi oleh birokrasi. Gugatan Rp1 ini adalah simbol bahwa keadilan sosial masih bisa diperjuangkan melalui jalur hukum, dan butuh niat baik dari Menteri Keuangan,” pungkasnya.