Xcloud.id

Tag: Susilo Bambang Yudhoyono

  • Anak Muda RI Temukan Bahan Bakar dari Tanaman Murah Setara RON 98, Bisa Diproduksi Dimana Saja

    Anak Muda RI Temukan Bahan Bakar dari Tanaman Murah Setara RON 98, Bisa Diproduksi Dimana Saja

    Liputan6.com, Jakarta – Bermula dari kegelisahannya saat masih muda. M Ikhlas Thamrin sebagai seorang mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di depan Istana, Negara, Jakarta belasan tahun lalu.

    Ikhlas menuntut agar kala itu, Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

    “Namun besoknya, Pak SBY tetap menaikkan harga BBM,” kata Ikhlas.

    Dari sini, Ikhlas mulai mencari cara bagaimana menciptakan bahan bakar yang murah untuk rakyat Indonesia. Selama bertahun-tahun, dia bertemu dengan orang-orang hebat.

    Uji coba demi uji coba dilakukan. Hingga akhirnya, dia dan tim menemukan BOBIBOS, bahan bakar orisinil buatan Indonesia Bos.

    “Kami ingin membuktikan bahwa bangsa ini mampu berdiri di atas kaki sendiri melalui ilmu pengetahuan. Setelah lebih dari 10 tahun riset mandiri, akhirnya kami menghadirkan bahan bakar yang murah, aman, dan beremisi rendah,” ujar Ikhlas, Founder BOBIBOS saat peluncuran bahan bakar nabati tersebut, di Jonggol, Jawa Barat, Minggu (2/11/2025).

    Ikhlas mengatakan, BOBIBOS bukan bahan bakar yang belum diuji. Bahkan, Lembaga satu-satunya di Indonesia yang berhak meneliti dan menilai kualitas bahan bakar, Lemigas telah mengeluarkan hasil octane number BOBIBOS.

    “Oktannya 98, emisinya pun nyaris nol,” kata Ikhlas.

    Ikhlas tak mau mengungkap bahan baku dasar untuk membuat BOBIBOS. Dia hanya menegaskan, bahan bakunya dari tanaman yang bisa didapat di mana saja di Indonesia.

    ‎”BOBIBOS bukan hanya energi, tapi juga harapan. Kita ingin sawah tidak hanya menumbuhkan pangan, tetapi juga energi,” imbuhnya.

    Dengan demikian, Indonesia bisa memproduksi BOBIBOS dimana saja. Sehingga, biaya distribusi rendah. Tidak seperti saat ini, produksi kilang hanya bisa dilakukan di daerah tertentu. Otomatis, biaya distribusi tinggi. Belum lagi, proses bahan bakar dari fosil yang butuh triliunan rupiah. Merusak lingkungan.

    “BOBIBOS cukup ditanam. Bisa dimana saja,” kata Ikhlas.

    BOBIBOS punya dua jenis produk. Bensin maupun solar. Kedua produk ini telah diuji jalan kendaraan diesel maupun bensin. Hasilnya, tidak ada masalah sama sekali dengan kendaraan.

    “Sudah kita uji di Fortuner, Nevara dan Alphard, PCX, Nmax. Hasilnya malah konsumsi bahan bakarnya lebih irit,” tegas dia.

    Ikhlas berharap, inovasi ini didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebab, temuan ini sejalan dengan cita-cita Prabowo, yakni kemandirian energi.

     

     

     

  • Prabowo Punya Semua Modal Politik untuk Kembali Menang di 2029

    Prabowo Punya Semua Modal Politik untuk Kembali Menang di 2029

    GELORA.CO -Pengamat politik Adi Prayitno menilai, jika Presiden Prabowo Subianto kembali maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2029, peluangnya untuk menang sangat besar.

    Direktur Parameter Politik Indonesia itu bahkan menyebut, Prabowo nyaris tidak memiliki lawan tanding yang sepadan.

    “Kalau bicara soal capres di 2029 nanti, Prabowo tampil kembali sebagai calon presiden untuk yang kedua kalinya, saya kira pertarungan pilpres sudah selesai,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya seperti dikutip redaksi di Jakarta, Minggu, 2 November 2025.

    Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu, kecenderungan politik di Indonesia menunjukkan bahwa presiden petahana yang kembali maju selalu memiliki keunggulan besar. Hal ini karena presiden yang sedang berkuasa memiliki seluruh instrumen kekuatan yang mendukung.

    “Presiden petahana punya segala-galanya: kekuatan politik, struktur, dukungan, jaringan, popularitas, hingga elektabilitas,” jelas Adi. 

    “Itu yang terjadi pada SBY dan Jokowi sebelumnya,” sambung analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta bitu. 

    Dengan kondisi serupa, Adi mengaku yakin Prabowo akan melangkah dengan posisi yang sangat kuat.

    “Termasuk saya meyakini, kalau Prabowo maju kembali di 2029, saya termasuk yang haqqul yakin bahwa Prabowo nyaris tanpa lawan tanding yang sepadan,” tegasnya.

    Namun, Adi menilai, dinamika politik ke depan justru akan menarik pada satu titik yakni siapa yang akan mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden. 

    “Yang menarik adalah soal siapa kira-kira yang akan menjadi calon wakil presidennya. Nah, ini yang akan terus diperbincangkan publik,” pungkasnya.

  • 10 Tahun Pemerintahan Jokowi Hilangkan Tradisi Intelektual

    10 Tahun Pemerintahan Jokowi Hilangkan Tradisi Intelektual

    GELORA.CO -Budaya intelektual melekat di setiap pemimpin Indonesia dari era Bung Karno hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun pada era Joko Widodo (Jokowi), tradisi ini hilang dan coba dihidupkan kembali di masa pemerintahan Prabowo Subianto.

    Demikian disampaikan Rocky Gerung dalam podcast bersama wartawan senior Hersubeno Arief dikutip dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Minggu, 2 November 2025. 

    “Masuk pada era Pak Jokowi berhenti itu (tradisi intelektual), kebiasaan untuk mempersoalkan sesuatu secara konseptual, tidak ada dalam tradisi Pak Jokowi. karena itu, Pak Jokowi mengandalkan buzzer, mengandalkan apa yang sekarang disebut sebagai termul (ternak Mulyono),” ucap Rocky.

    “Kita kehilangan kondisi akademis ketika 10 tahun Presiden Jokowi memerintah itu, jadi kehilangan kemampuan berargumentasi, itu intinya,” tambah dia.

    Menurut Rocky, saat ini pemerintahan Prabowo mengalami dampak 10 tahun era Jokowi yang menghilangkan tradisi intelektual.

    “Pak Prabowo pasti mulai merasakan impact dari 10 tahun tidak ada semacam argumentatif society atau community of thought mengakibatkan berantakan, apa yang pada akhirnya kita peroleh hari ini itu kerusakan ekonomi, kerusakan sosial, kerusakan persahabatan, kerusakan daya berpikir yang disebabkan 10 tahun Jokowi,” jelasnya. 

    Akademisi yang dikenal kritis ini menilai slogan ‘kerja-kerja’ ala Jokowi terlihat tidak punya konsep sehingga berantakan. 

    “Sangat mungkin Presiden Prabowo memahami bahwa negeri ini didesain dengan pikiran akhirnya berantakan karena selama 10 tahun di istana itu tulisannya bukan no smoking, tapi no thinking,” tandasnya. 

  • Purbaya Berpeluang Gagalkan Prabowo-Gibran Dua Periode

    Purbaya Berpeluang Gagalkan Prabowo-Gibran Dua Periode

    GELORA.CO -Elektabilitas Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang terus meroket berpeluang besar menggagalkan ambisi mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk kembali menduetkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2029.

    Hal ini disampaikan Direktur ABC Riset & Consulting Erizal dikutip dari akun Facebook pribadinya, Sabtu 1 November 2025.

    Menurut Erizal, apabila kondisi politik dan ekonomi Tanah Air semakin membaik, maka pasangan Prabowo Subianto-Purbaya Yudhi Sadewa akan sangat kuat menghadapi Pilpres mendatang.

    “Mungkin jauh lebih kuat dari SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan Boediono tahun 2009,” kata Erizal.

    Menurut Erizal, tidak saja pasangan yang diinisiasi dari dalam kekuasaan seperti Jokowi dan Gibran misalnya, tapi juga yang dari luar kekuasaan seperti Anies Baswedan, akan kerepotan menghadang Prabowo-Purbaya.

    Makanya, kata Erizal, wajar Purbaya dikritik dari dalam, karena sepak terjang Menkeu pengganti Sri Mulyani itu menebar optimisme, bukan sekadar omon-omon saja.

    “Kalau Purbaya sukses, maka semua rencana politik pihak pengkritik jadi berantakan,” pungkas Erizal. 

  • Kereta Cepat Mulai Diselidiki, Kader PSI Tuding KPK Diam Bae di Kasus Korupsi Era SBY

    Kereta Cepat Mulai Diselidiki, Kader PSI Tuding KPK Diam Bae di Kasus Korupsi Era SBY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PSI, Dian Sandi Utama, tampaknya cukup gerah dengan keputusan KPK untuk menyelidiki adanya dugaan korupsi terkait proyek kereta cepat.

    Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

    Penyelidikan difokuskan pada kemungkinan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan proyek, yang melibatkan sejumlah pihak terkait.

    Menanggapi hal itu, melalui akun media sosialnya, Dian Sandi menuding KPK diam bae terkait sejumlah kasus korupsi era SBY.

    “Aduan/laporan dari masyarakat harus ditindak lanjut tapi jangan lupa juga banyak kasus besar seperti BLBI, Century, Wisma Atlet Hambang… Adem2 bae KPK ini,” tulis Dian Sandi, dikutip Jumat (31/10/2025).

    Pernyataan Dian Sandi tersebut kini viral dan jadi sorotan warganet. Banyak yang heran dengan pernyataan itu dan menilai Dian Sandi tidak pernah baca berita.

    Pasalnya, kasus-kasus yang ditulis Sandi tersebut telah lama diusut dan dituntaskan KPK. Bahkan sudah banyak pelaku yang telah selesai menjalani pidana penjaranya.

    “”Woooee @psi_id brp org yg sdh dibui di kasus Hambalang❓ 1. Anas Urbaningrum 2. Andi Mallarangeng 3. Choel Mallarangeng 4. Muhammad Nazaruddin 5. Angelina Sondakh 6. Dedy Kusdinar. Msh ada yg lain cb sebutin gobl*k! Suruh bc2 berita kadermu, jng spt wapres‼️,” ulas akun @D12khard.

    “Orangnya sudah ditangkap nyet.. kuota haji, kreta cepat, ijazah palsu dan kematian anggota pemilu sampai puluhan org kemaren blm di usut nyet sampai sekarang.. jgn amnesia,” tulis akun @aryindra10.

  • Berkas Sudah P21, Tersangka Belum Diserahkan ke Kejari Tanjung Perak Surabaya

    Berkas Sudah P21, Tersangka Belum Diserahkan ke Kejari Tanjung Perak Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Penyidik tindak pidana ekonomi (pidek) Polrestabes Surabaya sampai saat ini belum menyerahkan HO tersangka penipuan dan penggelapan warga  Galaxi Bumi Permai Surabaya.

    Padahal, perkara dengan LP No. STTLP/B/816/VIII/2018/SPKT/RESTABES SBY tanggal 23 Agustus 2018 ini sudah dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa peneliti dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya.

    Dr. Rachmat, SH. MH selaku Kuasa Hukum dr. Soewondo Basoeki (Pelapor) mengatakan, pihaknya melaporkan dugaan kasus sebagaimana tertuang dalam pasal 372, 378 KUHP dan/atau Pasal 34 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU itu sejak 23 Agustus 2018.

    ” Setelah kurang lebih tujuh tahun kasus ini kami laporkan, baru pada tanggal 29 September 2025 telah dinyatakan oleh JPU lengkap (P-21) dan oleh Penyidik telah dilayangkan panggilan ke-1 untuk Tahap-II yang ternyata Tersangka HO mangkir,” ujar Rachmat dalam pers releasenya, Jumat (31/10/2025).

    Rachmat menambahkan, Kanit Pidek pernah menyampaikan bahwa HO minta pemeriksaan tambahan saksi yang menguntungkan terlebih dahulu kepada Penyidik.

    “Adanya permintaan pemeriksaan tambahan yang tidak sesuai hukum tersebut setelah dikonfirmasi kepada JPU Tanjung Perak ternyata mendapat jawaban tegas setelah dinyatakan P-21 tidak dimungkinkan untuk dipinjam berkas dan/atau ditambahkan BAP lagi oleh Penyidik,” ujar Rachmat.

    Masih kata Rachmat, berdasarkan informasi adanya dugaan oknum-oknum elit politik maupun Aparat Penegak Hukum (APH) yang diduga berupaya mengintervensi atau menghambat upaya Penyidik untuk menunda-nunda melaksanakan penyerahan tahap-II Tersangka.

    “Sebenarnya dalam perkara ini, Klien saya tidak pernah melaporkan Hermanto Oerip justru permintaan P-19 JPU yang memberi petunjuk untuk memeriksa HO dan ternyata memenuhi alat bukti yang cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka yang hal tersebut sejalan dengan Putusan Pidana No. 98 PK/Pid/2023 dengan Terpidana: VNW, yang intinya dalam Pertimbangan Majelis Hakim antara lain menyebutkan HO adalah sebagai otak intelektual penipuan atau niat jahat sebenarnya dan telah menarik uang untuk kepentingan pribadi dengan merugikan korban Rp. 147.000.000.000,- sebagaimana permintaan informasi kepada Kepala PPATK,”kata Rachmat.

    Ditambahkan oleh Dr. Rachmat Kuasa Hukum korban, laporan polisi dibuat sejak tahun 2018 yang berjalan tertatih-tatih diduga adanya interest atau intervensi oknum APH bahkan oknum elit politisi mengingat uang yang ditipu dan digelapkan HO dkk dari masyarakat dalam jumlah besar total bisa mencapai triliunan rupiah.

    “Informasi sudah dilaporkan kepada Presiden RI dan telah mendapatkan atensi dari Mabes Polri maupun Kejagung terkait perkara sehingga bergerak dan P. 21 namun saat ini masih dirasakan adanya dugaan upaya tercela oknum tertentu untuk melindungi Tersangka dari jerat hukum,” ujar Rachmat.

    Rachmat berharap, polisi masih memiliki integritas dalam menangani perkara ini dan segera untuk melakukan tahap dua (penyerahan tersangka ke Jaksa).

    Kasi Intel Kejari Tanjung Perak I Made Agus Mahendra Iswara mengatakan, terhadap perkara Tersangka an HO telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Peneliti, terkait belum dilaksanakannya proses pelimpahan barang bukti dan Tersangka (Tahap II) menunggu jadwal yang diajukan oleh Penyidik.

    ” Terhadap hal tersebut, kita akan melaksanakan upaya sesuai dengan SOP secara bersurat resmi untuk menanyakan perihal pelaksanaan Tahap II tersebut,” ujar Iswara.

    Terpisah, Kanit Tindak Pidana Ekonomi (Pidek) Polrestabes Surabaya Iptu Tony Haryanto saat dihubungi melalui telepon mengatakan, perkara tersebut adalah LP turunan.

    Dia mengakui sudah P21, tersangka sudah dipanggil untuk tahap dua namun meminta penundaan. Sampai kapan? ” Nanti akan kita kabari,” ujarnya. [uci/ted]

  • Mantan Jubir SBY Beber 5 Hal yang Membuat Wapres Gibran Sulit 2 Periode

    Mantan Jubir SBY Beber 5 Hal yang Membuat Wapres Gibran Sulit 2 Periode

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Jubir Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Dino Patti Djalal bicara panjang lebar soal Pemilu 2029.

    Khususnya terkait isu bakal didorongnya Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Presiden dua periode.

    Isu ini memang sudah berkembang dan jadi pembahasan menarik di tengah masyarakat.

    Apalagi, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka baru berjalan satu tahun.

    Terkait isu bakal didorongnya Gibran sebagai Wapres dua periode ada opini yang diungkap oleh Dino Patti.

    Tak tanggung-tanggung, ada lima poin penting yang diungkapnya soal kemungkinan yang terjadi jika Gibran di dorong untuk dua periode.

    Lewat unggahan di akun media sosial Threads pribadinya, Ditto Patti Djalal mengungkap lima poin tersebut.

    “Saya merasa isu Gibran dua periode ini merugikan Gibran sendiri. Ada lima butir poin menurut saya,” katanya dikutip Rabu (29/10/2025).

    Yang pertama untuk Gibran didorong dua periode dan berpasangan dengan Prabowo kembali itu sulit menurutnya.

    Karena yang menentukan wakilnya adalah Calon Presiden itu sendiri.

    “Pertama adalah gerakan ini mempatakompli Presiden Prabowo. Format Presiden dan Wapres itu yang menentukan Presiden bukan Wakil Presiden,” ungkapnya.

    Yang kedua hal ini sulit terwujud karena adanya rasa gundah yang terpendam di koalisi saat ini.

    “Kedua gerakan Prabowo-Gibran dua periode ini akan megaktifkan rasa gundah yang terpendam dalam koalisi merah putih,” jelasnya.

    Dan poin ketiga, gerakan Gibran dua periode juga disebut akan merugikan sang Wapres.

  • Dia Kan Komisaris Pertamina, Makan Uang Negara

    Dia Kan Komisaris Pertamina, Makan Uang Negara

    GELORA.CO – Kritik Eks Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, terhadap Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa belakangan ini tengah menjadi sorotan publik. 

    Hasan dinilai tak etis menyerang Purbaya karena saat ini menjabat sebagai Komisaris Pertamina. 

    Pasalnya, Purbaya saat ini merupakan kepanjangan tangan Presiden RI, Prabowo Subianto. 

    “Nah kalau Hasan Nasbi ini kan sekarang Komisaris Pertamina. Dia harusnya terikat, dia ngerti hierarki, dia tidak boleh menjadi pengkritik Purbaya sebagai Menteri Keuangan menurut saya,” ujar Pengamat Politik, Syahganda Nainggolan seperti dikutip dari YouTube Bambang Widjojanto yang tayang pada Selasa (28/10/2025). 

    Syahganda beralasan karena Hasan Nasbi mendapatkan gaji dari uang negara. 

    Ia semestinya mendukung kebijakan pemerintah. 

    Kejadian itu pernah dialami oleh Syahganda sendiri yang kala itu ditawari jabatan komisaris di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

    Ia menolak jabatan tersebut karena tidak boleh mengkritik pemerintah. 

    “Saya kan dulu ditawari jadi komisaris ya, oleh salah satu orang dekatnya presiden, saya tolak kan. Kenapa saya enggak mau jadi komisaris? Karena kalau saya komisaris saya makan uang negara,” pungkasnya.  

  • Rumah Pensiun Jokowi Capai Rp200 M, Menurut Keppres Maksimal Rp20 M, Pengamat Minta BPK & KPK Usut!

    Rumah Pensiun Jokowi Capai Rp200 M, Menurut Keppres Maksimal Rp20 M, Pengamat Minta BPK & KPK Usut!

    GELORA.CO – Pemerhati Politik dan Kebangsaan, M Rizal Fadillah, kembali melontarkan kritik tajam terhadap mantan Presiden Jokowi.

    Ia menilai, proyek rumah hadiah negara untuk Jokowi sarat dengan kejanggalan dan berpotensi membuka ruang korupsi besar-besaran dari uang rakyat.

    Dikatakan Rizal, berdasarkan UU No. 7 tahun 1978, mantan Presiden dan atau Wakil Presiden berhak mendapatkan rumah yang layak dengan perlengkapannya. Namun UU ini tidak mengatur besaran atau nilai.

    “Presiden SBY mendapat tanah seluas 1500 M2 di Jakarta. Presiden Suharto dan lainnya menerima hadiah negara dalam bentuk uang,” ujar Rizal kepada fajar.co.id, Minggu (26/10/2025).

    Lanjut Rizal, berdasarkan Keppres 81 tahun 2004, besaran harga rumah itu maksimal 20 milyar.

    Namun, pemerintahan Jokowi justru membuat aturan dengan harga tidak terbatas.

    “APBN dapat membiayai berapa saja asal luas tanah di DKI Jakarta 1500 M2 di luar setara dengan itu. Aturan dibuat oleh Sri Mulyani melalui Permenkeu No. 120/PMK-06/2022. Ruang korupsi terbuka setelah ada aturan ini,” tegas Rizal.

    Lebih lanjut, ia menyebut bahwa Jokowi minta sendiri tanah yang kemudian mulai dibangun pada bulan Juli 2024, dengan luas tanah 12.000 M2 di Jl Adi Sucipto Colomadu Karang Anyar.

    “Menurut Kades Blulukan Colomadu Slamet Wiyono harga tanah disana dahulu 10-12 juta rupiah per meter, kini katanya 15-17 juta per meter persegi,” sebutnya.

    Dengan harga lama minimal, kata Rizal, maka harga tanah yang dibeli APBN untuk Jokowi berada di angka Rp120 milyar.

    “Itu baru tanahnya saja,” bebernya.

    Ia kemudian menyinggung ketimpangan antara aturan lama dan kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah saat ini.

    “Dimulai dari luas tanah menurut Permenkeu 120 tahun 2022 antara 1.500 M2 di DKI dengan 12.000 M2 di Colomadu batas Surakarta-Karang Anyar sangat mencolok. Ini perlu audit akan kesetaraannya,” lanjutnya.

    Bukan hanya itu, ia juga menaruh perhatiannya pada pembangunan dengan tanpa pembatasan biaya yang justru membuka peluang bagi ketidakterbatasan penggunaan dana APBN.

    “Aturan terdahulu hanya maksimal 20 milyar itu sudah tanah dan bangunan. Kini untuk Jokowi tanahnya saja sudah 120 milyar belum bangunan maka bukan mustahil jika dana APBN yang digelontorkan bisa mencapai lebih dari 200 milyar,” Rizal menuturkan.

    Rizal juga menyebut, Sri Mulyani telah membuka pintu bagi perampokan dana APBN.

    “Sri Mulyani adalah Menteri atau pembantunya Jokowi. Dugaan kuat Sri Mulyani atas perintah dan atau sepengetahuan Jokowi,” ucapnya.

    Rizal kemudian membeberkan kejanggalan lain terkait asal-usul tanah yang diberikan kepada Jokowi.

    “Awalnya tanah yang dihadiahkan negara kepada Jokowi hanya 9000 M2 tapi ujug ujug bertambah menjadi 12.000 M2. Ternyata hamparan tanah tersebut terdiri dari 4 patok. 3 patok seluas 9000 M2 dibeli dari Yustinus Soeroso pemilik PO Rosalia Indah dan 1 patok +-3000 M2 dibeli dari Joko Wiyono,” terangnya.

    “Kades Blulukan Slamet tidak tahu siapa Joko Wiyono dan tidak tahu pula transaksi jual beli serta lainnya. Kata Slamet, Joko Wiyono bukan orang blulukan,” tambah Rizal.

    Kata Rizal, fakta-fakta itu memperlihatkan adanya potensi penyimpangan dalam proses pengadaan lahan.

    “Ada bau perkeliruan pada hadiah negara untuk mantan Presiden Jokowi di Blulukan Colomadu ini. Dibandingkan Presiden terdahulu, maka Jokowi telah membuat rekor keserakahan mantan Presiden,” imbuhnya.

    “Tanah paling luas dan pembiayaan APBN paling mahal. Diawali dengan indikasi kongkalikong dengan Sri Mulyani Menteri Keuangan dan Mensesneg Pratikno, pengelola hadiah,” sambung dia.

    Ia menegaskan bahwa pembelian dan pembangunan merupakan tanggungjawab Mensesneg. Adapun kontraktor pembangunan, pilihan terbaik asal Denpasar Bali PT Tunas Jaya Sanur.

    “Rupanya Jokowi ingin membangun rumah kerajaan di Colomadu,” timpalnya.

    Rizal pun mempertanyakan mekanisme proyek tersebut yang terkesan tertutup dan tanpa proses lelang terbuka.

    “Nah, untuk nilai hingga puluhan atau ratusan milyar proyek negara bolehkah dengan penunjukan langsung?,” tandasnya.

    “Ada dugaan korupsi atas hadiah negara kepada mantan Presiden Jokowi. BPK atau lembaga lain segera turun untuk mengaudit rumah Jokowi. KPK mulailah bergerak. Rakyat pun harus bergerak mendesak KPK. Ada korupsi di rumah Jokowi,” kuncinya.

    Sumber: 

  • Urutan Presiden Indonesia serta Wakil dan Masa Jabatannya

    Urutan Presiden Indonesia serta Wakil dan Masa Jabatannya

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejak merdeka pada 1945,  Indonesia sudah dipimpin oleh delapan preside. Awalnya, mereka dipilih tidak secara langsung, namun mulai 2004 berubah menjadi langsung oleh rakyat di 2004.

    Kata presiden sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni Pre, yang berarti sebelum dan Sedere berarti menduduki. Berikut urutan Presiden RI beserta wakilnya dari masa ke masa.

    1. Presiden Soekarno (1945-1967)

    Soekarno merupakan presiden pertama RI. Ia kerap disebut-sebut sebagai bapak proklamator.

    Lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. Ia menempuh jenjang pendidikan terakhirnya di ITB dan lulus dengan menyandang gelar insinyur.

    Selama menjabat, Ir. Soekarno dibantu oleh wakil presiden, yakni Drs. Moh Hatta. Ia lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902.

    2. Presiden Soeharto (1967-1998)

    Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Argomulyo, Yogyakarta. Ia merupakan lulusan dari sekolah Bintara di Gombong.

    Karir militer Soeharto cukup menonjol. Ia pun turut berperang dalam melawan penjajah Belanda.Saat menjabat sebagai presiden, Soeharto menduduki kursi jabatan presiden paling lama. Dikarenakan masa jabatan yang begitu lama, presiden Soeharto memiliki beberapa wakil presiden, termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusumah. Ada pula Sudharmono, Try Sutrisno, dan yang terakhir B. J. Habibie.

    3. Presiden BJ Habibie (1998-1999)

    BJ Habibie adalah presiden yang sebelumnya menduduki jabatan wakil presiden pada masa jabatan Presiden Soeharto. Ia memimpin negara Indonesia tanpa didampingi seorang wakil presiden.

    Sejarah mencatat bahwa Habibie adalah presiden dengan masa jabatan tersingkat, yakni hanya 1 tahun 5 bulan.

    4. Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001)

    Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah presiden yang juga menjadi tokoh dalam organisasi Islam, yakni Nahdlatul Ulama (NU). Ia dilantik oleh MPR pada 20 Oktober 1999 menjadi presiden didampingi dengan wakilnya, Megawati Soekarno Putri.

    5. Presiden Megawati Soekarno Putri. (2001-2004)

    Presiden Megawati diangkat dari kursi wakil presiden menjadi presiden. Nama lengkapnya adalah Dyah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri, lahir pada 23 Januari 1946 di kota Yogyakarta.

    Ia terpilih presiden pada 23 Juli 2001 untuk menggantikan posisi mantan presiden Abdurrahman Wahid. Wakil presiden yang mendampinginya adalah Hamzah Haz

    6. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

    Presiden keenam Indonesia akrab dengan sebutan SBY. Ia menjadi presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat.

    SBY berkarir di bidang politik dengan menjadi anggota DPR, Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam) di tahun 2000-2004. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden SBY dibantu oleh M. Jusuf Kalla dan Boediono selaku wakilnya.

    7. Presiden Joko Widodo (2014-2024)

    Presiden Joko Widodo lebih dikenal dengan sebutan Jokowi. Sebelum menjabat sebagai seorang presiden, ia adalah seorang gubernur DKI Jakarta.

    Jokowi juga sempat menjadi walikota Surakarta sejak tahun 2005 hingga 2012. Wakil-wakilnya adalah M Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin.

    8. Presiden Prabowo Subianto (2024-sekarang)

    Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI yang ke-8 pada 20 Oktober 2024. Ia didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming, yang tak lain adalah anak dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo. 

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]