Tag: Susilo Bambang Yudhoyono

  • Serba-serbi Hari Musik Nasional 9 Maret

    Serba-serbi Hari Musik Nasional 9 Maret

    Liputan6.com, Yogyakarta – Setiap 9 Maret, masyarakat Indonesia memperingati Hari Musik Nasional. Peringatan ini menjadi momen tepat untuk meningkatkan apresiasi terhadap musik Indonesia.

    Hari Musik Nasional juga hadir sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi para insan musik Indonesia. Melalui peringatan ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi yang mampu mengangkat derajat musik Indonesia secara nasional, regional, dan internasional.

    Mengutip dari berbagai sumber, 9 Maret dipilih sebagai Hari Musik Nasional karena bertepatan dengan tanggal lahir komponis besar Indonesia, Wage Rudolf Supratman atau W.R. Supratman. Sejak 2003, Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI) telah mengusulkan penetapan Hari Musik Nasional.

    Baru pada 2013, penetapan Hari Musik Nasional akhirnya diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penetapan tersebut diresmikan melalui Keppres No. 10 Tahun 2013.

    Dalam Keppres tersebut tertulis bahwa musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional. Musik merepresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Akhirnya, ditetapkan 9 Maret sebagai Hari Musik Nasional di Indonesia.

    Sebelumnya, penetapan tanggal ini sempat menjadi perdebatan. Berdasarkan penelusuran sejarah, W.R. Supratman sebenarnya lahir pada 19 Maret 1903, bukan 9 Maret.

    Hal itu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 04/Pdt/P/2007/PN PWR pada 29 Maret 2007. Putusan pengadilan tersebut mencatat bahwa tanggal lahir yang telah disetujui oleh keluarga W.R. Supratman adalah 19 Maret 1903. Terlepas dari perdebatan tersebut, Hari Musik Nasional hadir sebagai apresiasi untuk pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya itu.

    Tujuan utama penetapan Hari Musik Nasional adalah sebagai menjadi simbol kebangkitan musik nasional. Momen ini menjadi waktu yang tepat untuk mengapresiasi seluruh musisi Indonesia yang telah memajukan industri musik Tanah Air.

    Penulis: Resla

  • 4 Resep SBY Bangkitkan Ekonomi Indonesia yang Terpuruk – Page 3

    4 Resep SBY Bangkitkan Ekonomi Indonesia yang Terpuruk – Page 3

    Konflik Israel-Palestina telah menjadi salah satu isu global paling kompleks dan berkepanjangan. Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (75) atau yang akrab disapa SBY menilai two state solution atau solusi dua negara adalah opsi terbaik yang dapat diterima kedua belah pihak, sekalipun masih terdapat tantangan besar.

    SBY menuturkan secara umum terdapat dua aliran pemikiran dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Pertama, two state solution, yaitu dua negara berdaulat yang hidup berdampingan, Israel dan Palestina. Kedua, one state solution, yaitu hanya satu negara, Israel saja atau Palestina saja. 

    “Meskipun tidak kecil tantangannya karena ada yang tidak setuju dengan two state solution, menurut saya itulah yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, Israel maupun Palestina,” ujar SBY dalam program Bincang Liputan6.

    SBY mengakui implementasi two state solution tidak mudah. Di Israel, kelompok garis keras yang dominan menolak keberadaan negara Palestina. Sementara di Palestina, kelompok seperti Hamas juga menentang two state solution dan menginginkan hanya satu negara, yaitu Palestina.

    “Mereka dominan. Mereka keras. Oleh karena itu, terwujud atau tidak terwujudnya itu (two state solution) bergantung kepada Israel dan Palestina,” tegas SBY, seraya menekankan konsensus internal di kedua pihak sangat penting.

    “Apakah bisa membentuk konsensus supaya tidak berlarut-larut konflik dan peperangan ini? Ada dua negara sama-sama berdaulat, side by side dalam hubungan yang damai.”

    Selain faktor internal Israel dan Palestina, SBY menyoroti peran negara-negara lain, terutama yang memiliki pengaruh di kawasan Timur Tengah.

    “Mestinya, sahabat-sahabat dekat Palestina atau yang dekat sama Israel, katakanlah bisa berdamai untuk menuju ke situ,” kata SBY yang menjabat sebagai presiden Republik Indonesia pada periode 2004-2014.

  • SBY: Lawan Perusak Demokrasi dan Konstitusi!

    SBY: Lawan Perusak Demokrasi dan Konstitusi!

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi dan melawan perusak konstitusi di tengah adanya fenomena kemunduran demokrasi secara global.

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara bedah buku “Standing Firm for Indonesia’s Democracy” di KBRI Tokyo, Jepang, sebagaimana dikutip dari pernyataan KBRI Tokyo yang diterima di Jakarta, Minggu (9/3/2025).

    “Kalau kita bicara demokrasi kita, mari kita jaga, fight for democracy, fight against segala sesuatu yang merusak demokrasi, yang merusak konstitusi, yang merusak kerangka bernegara, yang merusak adanya checks and balances,” kata SBY, dilansir dari Antara.

    SBY yang menjabat sebagai presiden selama dua periode pada 2004-2014 itu, mengatakan saat ini di seluruh dunia ada kemunduran demokrasi. Negara-negara besar yang sering mengeklaim diri sebagai champions of democracy atau pejuang demokrasi, sebutnya, juga tidak kebal dari fenomena tersebut.

    “Negara-negara besar yang konon dianggap sebagai champions of democracy, negara-negara yang lecturing us, menguliahi kita, dalam kenyataannya, negara-negara itu tidak imun dari kemunduran-kemunduran dalam demokrasi mereka,” ujarnya.

    SBY juga berbagi pengalaman pribadinya sejak masa muda sebagai prajurit TNI yang telah menghargai kebebasan berekspresi. Dia menekankan kebebasan berpendapat apabila digunakan secara tepat, maka itu hak dan harus dihormati.

    “Waktu saya masih sangat muda, we love democracy. Kalau yang disampaikan mahasiswa itu ekspresi dari freedom of speech, mengapa kita menjadi gusar?” ujar SBY.

    Dalam acara bedah buku bersama mahasiswa Indonesia dan akademisi Jepang ini, SBY turut menekankan perannya sebagai mantan presiden dalam mendukung dan turut menjadi bagian dari solusi pada pemerintahan pemimpin-pemimpin setelahnya, termasuk pada pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Saya sudah sampaikan kepada Presiden Prabowo beberapa saat yang lalu, pentingnya meningkatkan komunikasi yang genuine antara Istana dengan mereka yang menyampaikan kritik, dan Pak Prabowo mengatakan, ‘Kami terus meningkatkan kualitas komunikasi’,” ungkapnya.

    SBY juga menyampaikan optimisme Presiden Prabowo bisa menghadapi berbagai tantangan yang ada saat ini karena Indonesia masih memiliki sumber daya, sumber daya politik, dan sumber daya ekonomi untuk mengatasi keadaan tersebut.

    Wahyu Prasetiawan, salah satu editor buku tersebut, menjelaskan judul “Standing Firm for Indonesia’s Democracy” dipilih karena salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kepemimpinan SBY adalah bagaimana cara SBY menjaga demokrasi di Indonesia.

    “Sebagai presiden dengan kekuasaan yang begitu tinggi, sebetulnya Pak SBY bisa melakukan hal sebaliknya, tetapi itu tidak dilakukan,” ungkap Wahyu terkait SBY sebagai penjaga demokrasi di Indonesia.

  • SBY Ungkap Strategi Membangkitkan Ekonomi Indonesia

    SBY Ungkap Strategi Membangkitkan Ekonomi Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan strategi yang digunakan pemerintahannya untuk memulihkan ekonomi Indonesia dari keterpurukan pada awal masa jabatannya.

    “Saat saya menjabat pada 2004, pertumbuhan ekonomi hanya 4%. Dalam setahun, kami berhasil meningkatkannya menjadi 5,1%, dan angka tersebut terjaga selama satu dekade,” ujarnya dikutip dari Antara, Minggu (9/3/2025).

    SBY menjelaskan, lemahnya perekonomian saat itu disebabkan oleh minimnya investasi akibat ketidakstabilan sosial dan ekonomi.

    “Ketika itu, kondisi keamanan belum stabil, sosial tidak kondusif, iklim investasi kurang menarik, kepastian hukum lemah, serta infrastruktur belum memadai. Dengan situasi seperti ini, siapa yang mau berinvestasi di Indonesia? Akibatnya, terjadi capital outflow dan nilai tukar rupiah pun terguncang,” jelasnya.

    Untuk memulihkan ekonomi Indonesia, SBY menerapkan empat strategi utama, yakni meningkatkan konsumsi rumah tangga, memperbesar belanja pemerintah, memastikan ekspor tetap berjalan, dan mendorong investasi, termasuk melalui hilirisasi dan industrialisasi.

    Saat ditanya mengenai prospek ekonomi saat ini, SBY optimistis bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mampu menghadapi tantangan yang ada.

    “Saya yakin pemerintahan ini bisa mengatasinya. Presiden Prabowo memiliki sumber daya politik dan ekonomi yang cukup untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi kita,” katanya.

    Selain itu, SBY juga mengajak masyarakat untuk tetap percaya pada masa depan Indonesia.

    “Tetaplah optimistis terhadap Indonesia. Meski ada tantangan di depan, Indonesia adalah negara yang hebat,” pungkasnya terkait ekonomi Indonesia.

  • Punya Pengalaman 10 Tahun Pimpin RI

    Punya Pengalaman 10 Tahun Pimpin RI

    Jakarta

    Partai Demokrat menyambut baik pertamuan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo. Menurutnya, Jokowi memiliki pengalaman 10 tahun memimpin Republik Indonesia.

    “Kalau bagi kami ini hal yang positif saja gitu, ya bagaimanapun Pak Jokowi ini kan punya 10 tahun pengalaman pemimpin negeri gitu dengan segala dinamikanya,” ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Sabtu (8/3/2025).

    Herzaky menduga Hashim meminta masukan dari Jokowi soal kebijakan pemerintah. Pertemuan itu diperlukan agar kebijakan pemerintah tidak gagal atau berjalan buruk.

    “Agar katakanlah ada hal yang kurang optimal, kurang maksimal di area sebelumnya, hari ini dijadikan pelajaran agar tidak terulang kembali. Di antaranya jangan sampai misalnya kejeblos 2-3 kali gitu. Untuk itulah makanya perlu belajar dari pemimpin-pemimpin sebelumnya,” ujarnya.

    Herzaky pun menyinggung soal Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga politikus Demokrat. SBY disebut juga bertemu banyak tokoh untuk dimintai masukkan.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    “Sama halnya kan Pak SBY juga seringkali banyak tokoh-tokoh yang datang meminta masukan. Bahkan di luar negeri kemarin, baru saja ke Jepang misalnya. Dia minta pemikiran, masukannya, karena punya pengalaman selama 10 tahun,” ujarnya.

    Menurutnya, Presiden Prabowo belajar dan meminta pendapat kepada SBY dan Jokowi. Dari dua orang itu, Prabowo mendapat masukan dari orang yang berpengalaman di 20 tahun pemerintahan.

    “Kan kita juga memahami bagaimana prinsipnya Pak Prabowo gitu. Pak SBY punya 10 tahun pengalaman pemimpin negeri, Pak Jokowi punya pengalaman pemimpin negeri selama 10 tahun. Jadi ditotal ada 20 tahun dan ini kan sangat sayang kalau kata Pak Presiden Prabowo. Kalau tidak mau belajar, ini 20 tahun pengalaman, pengetahuan gitu,” ujarnya.

    Diketahui, Hashim menemui Jokowi di kediaman Solo, Jawa Tengah. Pertemuan selama 2 jam itu diisi dengan bertukar pikiran.

    “Ya saya dapat kehormatan dari Pak Jokowi, saya diundang Pak Jokowi. Kita tukar banyak pikiran, kita banyak hal-hal yang menyangkut bangsa dan negara. (Pembicaraan soal iklim dan energi?) Antara lain, kita bicara banyak hal,” katanya ditemui di Sumber, Banjarsari, Solo, dilansir detikJateng, Jumat (7/3/2025).

    Selain bertukar pikiran, Hashim mengaku mendapat banyak nasihat-nasihat dari Jokowi. “Saya dapat banyak nasihat-nasihat juga. Dan saya kira nasihat yang sangat berharga. Saya kira ini silaturahmi ya. (Nasihat apa aja) Itu antara saya dan Pak Jokowi,” bebernya.

    Sementara itu, Presiden ke-7 Jokowi mengatakan banyak hal yang dibicarakan dengan Utusan Khusus Presiden bidang Iklim dan Energi itu. Ia menampik adanya pembahasan mengenai politik dengan Hashim.

    “Ya berbicara banyak hal, berbicara banyak hal tapi nggak ada yang berkaitan politik, berbicara banyak, he-he-he,” bebernya.

    (aik/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Hari Musik Nasional Diperingati 9 Maret, Begini Latar Belakangnya

    Hari Musik Nasional Diperingati 9 Maret, Begini Latar Belakangnya

    Jakarta

    Tanggal 9 Maret diperingati sebagai Hari Musik Nasional di Indonesia. Hari Musik Nasional ini ditetapkan sejak 9 Maret 2013 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2013 tentang Hari Musik Nasional, dan dirayakan sampai sekarang.

    Merujuk pada Keppres tersebut, tanggal 9 Maret ditetapkan sebagai Hari Musik Nasional namun bukan merupakan hari libur. Keputusan tersebut mulai berlaku sejak ditetapkannya pada tanggal 9 Maret 2013 di Jakarta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Latar Belakang Peringatannya

    Dalam Keppres disebutkan bahwa musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang merepresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Selain itu juga bahwa para insan musik Indonesia bersama masyarakat selama ini memperingati tanggal 9 Maret sebagai Hari Musik Nasional.

    Berdasarkan hal tersebut dan dalam upaya meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap musik Indonesia, meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi para insan musik Indonesia, serta untuk meningkatkan prestasi yang mampu mengangkat derajat musik Indonesia secara nasional, regional dan internasional, perlu menetapkan tanggal 9 Maret sebagai hari musik nasional dengan Keppres Nomor 10 Tahun 2013.

    Mengapa Diperingati 9 Maret?

    Penetapan tanggal peringatan Hari Musik Nasional setiap 9 Maret adalah berdasarkan tanggal lahir Wage Rudolf Supratman atau yang dikenal dengan W. R. Supratman. Beliau merupakan sosok komponis besar Indonesia pencipta lagu kebangsaan “Indonesia Raya”.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    Namun terkait tanggal lahir W. R. Supratman sendiri sempat menjadi perdebatan, yang ternyata adalah tanggal 19 Maret 1903. Hal ini berdasarkan Putusan PN Purworejo No. 04/Pdt/P/2007/PN PWR pada 29 Maret 2007. Putusan pengadilan ini juga disetujui oleh keluarga W. R. Supratman.

    Meski begitu, Hari Musik Nasional tetap diperingati setiap 9 Maret dan bertujuan sebagai simbol kebangkitan musik nasional dan juga daerah. Harapannya dengan adanya Hari Musik Nasional, masyarakat Indonesia lebih mencintai dan menghargai karya-karya musik tanah air.

  • Pengamat Nilai Jokowi Punya Mesin Politik untuk Dirikan Partai Super Tbk

    Pengamat Nilai Jokowi Punya Mesin Politik untuk Dirikan Partai Super Tbk

    Pengamat Nilai Jokowi Punya Mesin Politik untuk Dirikan Partai Super Tbk
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengamat Politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI)
    Adi Prayitno
    menilai Presiden ke-7 RI
    Joko Widodo
    (
    Jokowi
    ) memiliki mesin politik yang cukup untuk mendirikan
    Partai Super Tbk
    .
    Hal ini menanggapi rencana dibentuknya Partai Super Tbk yang disebut-sebut oleh Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo)
    Budi Arie Setiadi
    usai bertemu dengan Jokowi, beberapa waktu lalu.
    “Artinya apa? Partai Super Tbk ini dibaca soal kemungkinan Jokowi akan mendirikan partai politik baru. Karena harus diakui Jokowi itu sebenarnya punya segala-galanya untuk mendirikan partai politik baru,” kata Adi kepada Kompas.com, Sabtu (8/3/2025).
    Adi menuturkan, mesin politik itu didapat Jokowi dari sejumlah pengalamannya memimpin Indonesia.
    Bagaimanapun, Jokowi merupakan Wali Kota Solo, kemudian menduduki jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
    Tak cukup sampai situ, ia bahkan menjadi Presiden selama dua periode.
    Menurut Adi, pengalaman atau karier politiknya pun tidak pernah kalah.
    “Punya jejaring relawan, tim sukses, dan kaki-kaki di bawah yang cukup kuat. Itu kan yang dibaca di permukaan, ya tinggal kalau serius misalnya Jokowi ingin mendirikan partai politik tinggal dideklarasikan,” ucap Adi.
    Di sisi lain, Adi tidak memungkiri pembentukan Partai Super Tbk hanya sebatas wacana.
    Menurut Adi, wacana itu mungkin disampaikan untuk mengkritik kondisi partai-partai politik di Indonesia.
    Salah satu yang bisa dikritik adalah banyaknya ketua umum yang dipilih secara aklamasi, sehingga tidak ada perubahan selama bertahun-tahun.
    Diketahui banyak partai politik yang menempatkan orang tertentu di kursi ketua umum dalam waktu yang lama.
    Sebut saja Megawati Soekarnoputri di kursi Ketum PDI-P, Prabowo Subianto di kursi Ketum Gerindra, hingga Muhaimin Iskandar di kursi Ketum PKB sejak sama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
    “Seakan-akan tidak ada orang lagi. Partai-partai yang sudah saya sebutkan tadi misalnya, ketua umumnya cukup lama. Kan regenerasinya seakan-akan tidak pernah berjalan,” tutur Adi.
    Atau bisa saja, lanjutnya, kritik disampaikan untuk praktik keputusan politik yang kebanyakan dikuasai oleh orang tertentu di level tinggi, alias bukan kader secara keseluruhan.
    Biasanya, keputusan politik hanya berkelindan di kursi ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara partai, maupun elite-elite lainnya.
    “Ketua umum partai gitu ya, sekjen partai, bendahara partai. Mungkin saja niatnya hanya untuk mengkritik itu, wacana-wacana hanya sebatas wacana untuk mengkritik bagaimana praktik partai selama ini memang hanya dipenuhi oleh elite tertentu,” katanya.
    Sebelumnya diberitakan, Budi Arie awalnya mengungkapkan, pertemuannya dengan Jokowi membahas banyak persoalan.
    Budi Arie menyinggung rencana pembentukan partai baru, dengan nama Partai Super Tbk.
    Namun, Budi Arie tidak memerinci apakah isu ini sempat dibahas. Dia mengaku tidak ingin memberikan informasi lebih detail.
    “Partai Super Tbk, ya sudah terjemahin saja. Partai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” ujar Budi Arie.
    “Tunggu saja, kita tunggu. Tunggu saja kamu mau tahu saja, kepo. Segitu dulu, jangan banyak-banyak,” katanya lagi.
    Beberapa pekan kemudian, Jokowi mengungkapkan bahwa gagasannya mengenai Partai Super Tbk telah diakomodasi oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
    “Dan ternyata tahu-tahu sudah diambil, sudah diakomodasi oleh PSI,” ujar Jokowi, Kamis (6/3/2025).
    Menurut dia, konsep Partai Super Tbk memiliki kemiripan dengan sistem yang kini diterapkan oleh PSI, meskipun telah mengalami sedikit modifikasi.
    “Yang kurang lebih menurut saya, konsepnya hampir-hampir mirip, tetapi dimodifikasi sedikit oleh PSI. Partai yang terbuka, super terbuka,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Semua BUMN Terkonsolidasi di Danantara, Apa Manfaatnya?

    Semua BUMN Terkonsolidasi di Danantara, Apa Manfaatnya?

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria mengungkap berbagai manfaat dari konsolidasi seluruh BUMN ke dalam Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony menjelaskan bahwa penggabungan ini akan meningkatkan efektivitas dan daya saing BUMN dalam menopang perekonomian nasional.

    “Kita akan melihat kekuatan yang lebih besar dari BUMN setelah konsolidasi ini,” ujar Dony di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta dikutip Sabtu (8/3/2025).

    Sebelumnya, masing-masing BUMN beroperasi secara terpisah. Namun, dengan pengelolaan yang lebih terintegrasi, hasil bisnis mereka bisa dimaksimalkan.

    Salah satu contoh adalah Bank Mandiri, yang selama ini menyetorkan dividen kepada Kementerian Keuangan sebagai bagian dari pendapatan negara. Sayangnya, dividen ini langsung digunakan untuk anggaran negara tanpa ada pengembangan lebih lanjut.

    Melalui skema baru dari Danantara, dividen dari BUMN tidak hanya menjadi pemasukan, tetapi juga digunakan untuk ekspansi bisnis dan investasi yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Tak hanya itu, BUMN yang sebelumnya belum mampu memberikan kontribusi signifikan juga akan mendapatkan peluang perbaikan melalui pemanfaatan dana investasi yang tersedia.

    “Kami bisa lebih mudah melakukan restrukturisasi dan pembenahan bagi BUMN yang saat ini masih tertinggal,” tambah Dony.

    Proses penggabungan seluruh BUMN ke dalam Danantara dijadwalkan berlangsung pada akhir Maret atau awal April 2025.

    BPI Danantara diketahui telah diresmikan di Istana Kepresidenan pada Senin (24/3/2025) oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

    Dalam peresmian tersebut, Prabowo menegaskan bahwa Danantara akan menjadi salah satu dana kekayaan negara (sovereign wealth fund) terbesar di dunia.

    “Hari ini adalah momentum bersejarah bagi Indonesia. Dengan total aset lebih dari US$ 900 miliar, Danantara akan menjadi salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia,” tegas Prabowo.

  • SBY Sebut Pemimpin Haus Jabatan Cenderung Perpanjang Kekuasaan, Termasuk Ubah Konstitusi

    SBY Sebut Pemimpin Haus Jabatan Cenderung Perpanjang Kekuasaan, Termasuk Ubah Konstitusi

    loading…

    JAKARTA – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) menilai seorang pemimpin yang haus masa jabatannya cenderung akan memperpanjang masa kekuasaan . Menurutnya, semua cara bakal ditempuh untuk memperpanjang kekuasan, termasuk mengubah konstitusi.

    Hal itu SBY tuturkan dalam acara bedah buku “Standing Firm for Indonesia’s Democracy: An Oral History of President Susilo Bambang Yudhoyono,” yang digelar KBRI Tokyo secara hybrid, Jumat (7/3/2025).

    “My own observations, kalau pemimpin politik itu haus kekuasaan, tergoda oleh kekuasaan, around the globe, banyak pemimpin, presiden, perdana menteri, siapapun, cenderung atau tergoda memperpanjang kekuasaannya, mengubah konstitusi, menambah masa jabatan, periode atau terms,” kata SBY.

    SBY mengatakan, upaya memperpanjang jabatan itu ada yang berhasil dan juga sebaliknya. Namun, ia menegaskan, kekuatan yang absolut itu pada hakekatnya selalu ditolak di mana pun.

    SBY mencontohkan bagaimana serangkaian protes dan pemberontakan yang terjadi di beberapa negara Arab dan Afrika Utara pada awal 2010 atau dikenal sebagai Arab Spring.

    “Mengapa rontok? Karena ada perlawanan publik, kebanyakan dari mahasiswa, dari middle class, intelektual yang kebetulan menganggur, no job. Kemudian ekonominya buruk, tiba-tiba melihat pemimpin politiknya punya kekuasaan yang mutlak, yang absolut, terjadilah perlawanan publik dan tidak bisa pertahan,” ujarnya.

    “Jadi cerita ini pada hakikatnya kembali bahwa semakin besar kekuasaan itu sebetulnya akan menimbulkan masalah. Power tends to corrupt. Absolute power tends to corrupt absolutely. Itu peringatan untuk siapa pun who is holding power,” kata SBY.

    (abd)

  • Pemimpin Haus Masa Jabatan Cenderung Tergoda Perpanjang Kekuasaan, Termasuk Ubah Konstitusi

    Pemimpin Haus Masa Jabatan Cenderung Tergoda Perpanjang Kekuasaan, Termasuk Ubah Konstitusi

    GELORA.CO – Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, seorang pemimpin yang haus masa jabatannya cenderung tergoda untuk memperpanjang masa kekuasaan. Semua cara bakal ditempuh, termasuk mengubah konstitusi.

    Hal itu ia sampaikan dalam diskusi bedah buku yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo pada Jumat (7/3/2025). 

    Kegiatan ini berlangsung hybrid, luring dan daring.

    “My own observations, kalau pemimpin politik itu haus kekuasaan, tergoda oleh kekuasaan, around the globe, banyak pemimpin, presiden, perdana menteri, siapapun, cenderung atau tergoda memperpanjang kekuasaannya, mengubah konstitusi, menambah masa jabatan, periode atau terms,” ujar SBY.

    Langkah tersebut tentu ada yang berhasil dan juga sebaliknya. Namun, kekuatan yang absolut itu pada hakekatnya selalu ditolak di manapun.

    Ia mencontohkan bagaimana serangkaian protes dan pemberontakan yang terjadi di beberapa negara Arab dan Afrika Utara pada awal tahun 2010-an atau dikenal sebagai Arab Spring.

    “Mengapa rontok? Karena ada perlawanan publik, kebanyakan dari mahasiswa, dari middle class, intelektual yang kebetulan menganggur, no job. Kemudian ekonominya buruk, tiba-tiba melihat pemimpin politiknya punya kekuasaan yang mutlak, yang absolut, terjadilah perlawanan publik dan tidak bisa bertahan,” ujarnya.

    “Jadi cerita ini pada hakikatnya kembali bahwa semakin besar kekuasaan itu sebetulnya akan menimbulkan masalah. Power tends to corrupt. Absolute power tends to corrupt absolutely. Itu peringatan untuk siapapun who is holding power,” tegas SBY.

    Presiden 2 periode ini melarang keras penyalahgunaan kekuasaan dalam bernegara. 

    Menurutnya sudah sepatutnya hal tersebut didapat secara sah dengan mengikuti konstitusi dan demokrasi.

    Pun setelah kekuasan itu digenggam, maka seharusnya dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

    “Jangan melaksanakan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Power harus didapatkan secara sah. Follow the constitution, follow democratic way untuk mendapatkan power. Setelah power didapatkan, gunakan pula dengan baik. The exercise of power matters. Kalau tahu konstitusi, tahu undang-undang, mengetahui nilai-nilai demokrasi akan tercegah dia menyalahgunakan kekuasaannya,” pungkasnya.