Xcloud.id

Tag: Susilo Bambang Yudhoyono

  • Pengamat nilai konsep partai perorangan untungkan PSI dan Jokowi

    Pengamat nilai konsep partai perorangan untungkan PSI dan Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro memandang bahwa konsep partai perorangan akan menguntungkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan mantan Presiden RI Joko Widodo.

    “Saling melengkapi, dan saling menguntungkan,” kata Agung dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan bahwa dari perspektif PSI, konsep partai perseorangan akan membawa keuntungan politik bila Jokowi bergabung dalam partai tersebut.

    Dia menyampaikan pernyataan tersebut seiring dengan keinginan Jokowi membangun partai super tbk.

    Menurut dia, basis pemilih Jokowi yang kuat dan solid dapat menjadi modal besar bagi PSI untuk menembus parlemen dalam Pemilu 2029.

    “PSI memiliki basis politik yang berkembang, tetapi mereka masih butuh figur sentral. Kehadiran Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, atau Bobby Nasution, (memungkinkan, red.) PSI bisa lebih mudah mengidentifikasi diri sebagai partai yang punya sosok kuat. Ini bisa menguntungkan mereka saat Pileg dan Pilkada,” jelasnya.

    Sementara itu, lanjut dia, konsep partai perorangan PSI dinilai akan menguntungkan bagi Jokowi yang saat ini dinilai butuh kendaraan politik.

    “Jokowi, setelah tidak menjabat presiden, tentu membutuhkan kendaraan politik, baik atas nama pribadi maupun untuk kepentingan politik jangka panjang,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa konsep partai perorangan PSI sejalan dengan konsep partai super tbk yang ingin diwujudkan oleh Jokowi.

    Terlebih, kata dia, konsep partai super tbk memungkinkan partai dapat beroperasi layaknya perusahaan dengan kepemimpinan kolektif.

    “Suka atau tidak, partai politik sering kali bergantung pada figur. Sebelum sekarang, Partai Demokrat sangat bergantung pada SBY, begitu juga PDIP dengan Megawati. Namun, seiring waktu, partai-partai ini bisa berdiri sendiri, begitu juga dengan PSI nantinya,” jelasnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perubahan Nama PSI Perorangan, Disebut Bisa Jadi Kendaraan Politik Baru Buat Jokowi – Page 3

    Perubahan Nama PSI Perorangan, Disebut Bisa Jadi Kendaraan Politik Baru Buat Jokowi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berencana mengganti namanya PSI Perorangan, di mana hal ini dikaitkan dengan rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang sempat mewacanakan konsep partai super Tbk.

    Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menilai bahwa gagasan keterkaitan antara Presiden Jokowi dan PSI adalah sebuah strategi politik yang saling menguntungkan.

    Menurut dia, setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden, Jokowi membutuhkan kendaraan politik baru, baik untuk kepentingan pribadi maupun politik jangka panjang.

    “Saling melengkapi dan saling menguntungkan. Jokowi, setelah tidak menjabat presiden, tentu membutuhkan kendaraan politik, baik atas nama pribadi maupun untuk kepentingan politik jangka panjang,” kata Agung, Senin (10/3/2025).

    Dari sisi PSI, hubungan dengan Jokowi dianggap membawa keuntungan politik yang signifikan. Basis pemilih Jokowi yang solid dan besar bisa menjadi modal penting bagi PSI untuk menembus parlemen pada Pemilu 2029 mendatang.

    “PSI memiliki basis politik yang berkembang, tapi mereka masih butuh figur sentral. Dengan kehadiran Jokowi, Gibran (Gibran Rakabuming Raka) atau Bobby (Bobby Nasution), PSI bisa lebih mudah mengidentifikasi diri sebagai partai yang punya sosok kuat. Ini bisa menguntungkan mereka saat Pileg dan Pilkada,” jelasnya.

    Agung juga menyoroti bahwa Jokowi tidak hanya membutuhkan kendaraan politik untuk kepentingan pribadi, tetapi juga sebuah institusi yang bisa menopang pengaruh politiknya dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan konsep Partai Super Tbk, yang mengedepankan kepemimpinan kolektif di dalam partai.

    “Suka atau tidak, partai politik sering kali bergantung pada figur. Sebelum sekarang, Partai Demokrat sangat bergantung pada SBY, begitu juga PDIP dengan Megawati. Namun, seiring waktu, partai-partai ini bisa berdiri sendiri, begitu juga dengan PSI nantinya,” jelasnya.

  • Hadiri Acara Bedah Buku di Tokyo, SBY Soroti Kemunduran Demokrasi dan Serukan Perlawanan terhadap Pelanggaran Konstitusi

    Hadiri Acara Bedah Buku di Tokyo, SBY Soroti Kemunduran Demokrasi dan Serukan Perlawanan terhadap Pelanggaran Konstitusi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menekankan pentingnya mempertahankan demokrasi dan menolak segala bentuk pelanggaran konstitusi.

    Hal ini ia sampaikan dalam acara bedah buku Standing Firm for Indonesia’s Democracy yang digelar di KBRI Tokyo, Jepang, pada Jumat (7/3).
    Dalam kesempatan tersebut, SBY menyoroti kemunduran demokrasi yang terjadi secara global. Ia menekankan bahwa bahkan negara-negara yang sering mengklaim diri sebagai “pejuang demokrasi” juga tidak luput dari tantangan dalam menjaga sistem mereka.

    “Negara-negara besar yang konon dianggap sebagai champions of democracy, negara-negara yang lecturing us, menguliahi kita, dalam kenyataannya negara-negara itu tidak imun dari kemunduran-kemunduran dalam demokrasi mereka,” ujar SBY saat menghadiri acara bedah buku Standing Firm for Indonesia’s Democracy yang digelar di KBRI Tokyo, Jepang, dikutip Senin (10/3/2025).

    SBY menegaskan bahwa menjaga demokrasi dan konstitusi adalah tanggung jawab semua pihak.

    “Kalau kita bicara demokrasi kita, mari kita jaga, fight for democracy, fight against segala sesuatu yang merusak demokrasi, yang merusak konstitusi, yang merusak kerangka bernegara, yang merusak adanya checks and balances,” tegasnya.

    Ia juga membagikan pengalaman pribadinya sebagai prajurit TNI yang selalu menghargai kebebasan berbicara sebagai bagian dari demokrasi. Menurutnya, kritik dan kebebasan berekspresi seharusnya tidak membuat penguasa merasa terganggu.

    “Waktu saya masih sangat muda, we love democracy. Kalau yang disampaikan mahasiswa itu ekspresi dari freedom of speech, mengapa kita menjadi gusar?” ujarnya.

  • Hutang BUMN Karya Membengkak hingga Rp181 Triliun dalam 10 Tahun Terakhir, Guru Besar Unair: Mengerikan

    Hutang BUMN Karya Membengkak hingga Rp181 Triliun dalam 10 Tahun Terakhir, Guru Besar Unair: Mengerikan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kondisi yang sekarat atau kritis.

    Hal ini disebabkan oleh kondisi finansial mereka menyimpan tanya. Pada rentang 10 tahun terakhir, utangnya membengkak.

    Jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Beban utang itu di luar utang negara atau pemerintah.

    Hal ini terungkap dari Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan sejumlah BUMN, Rabu (5/3/2025).

    Oleh direktur utama (Dirut) PT Wakita, PT Wika, PT Adhi, PT Hutama Karya dan PT Abipraya.

    ‘’Sebetulnya menyedihkan BUMN Karya ini. Itu naiknya utang Rp 181 triliun, sampai September 2024,’’ kata Darmadi Durianto, anggota Komisi VI DPR.

    Lanjut, ia menyebut kondisi BUMN Karya itu menjadi BUMN zombie seperti mayat hidup.

    Darmadi pun membacakan dalam RDP tersebut. Perinciannya, PT Brantas Abripraya, utang sebelumnya Rp 1,2 triliun era Presiden SBY, utang sekarang per September 2024 menjadi Rp 6,9 triliun. Lalu, PT Adhi Karya, utang sebelumnya Rp 8,7 triliun, sekarang per September 2024 menjadi Rp 25,3 triliun.

    Kemudian, PT Waskita Karya, sepuluh tahun lalu masih Rp 9,69 triliun, per September 2024 membengkak jadi Rp 80,850 triliun. Artinya, ada kenaikan lebih dari Rp 70 triliun.

    PT Wijaya Karya (WIKA), sebelumnya Rp 11 triliun, per September 2024 mencapai Rp 50,721 triliun atau naik hampir Rp 39 triliun. Dan, Hutama Karya, sebelumnya cuma Rp 5 triliun, kini Rp 53 Triliun.

    “Dahsyat kan, kemana uang ini? Utang-utang ini diapakan,” ungkapnya

    Terkait hal ini, Pakar Ilmu Komunikasi Politik Unair Henri Subiakto menyebut hal ini sebagai salah satu yang mengerikan.

  • SBY Yakin Prabowo Mampu Dorong Ekonomi Indonesia

    SBY Yakin Prabowo Mampu Dorong Ekonomi Indonesia

    SBY Yakin Prabowo Mampu Dorong Ekonomi Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-6 RI
    Susilo Bambang Yudhoyono
    (SBY) optimistis pemerintahan Presiden
    Prabowo Subianto
    mampu mengatasi tantangan dan mendorong
    pertumbuhan ekonomi
    Indonesia.
    “Saya yakin pemerintah ini bisa, Presiden Prabowo bisa. Masih ada sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya politik maupun ekonomi, untuk mengatasi situasi dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi kita,” ujar SBY dalam acara bedah buku “Standing Firm for Indonesia’s Democracy” di KBRI Tokyo, Jepang, dikutip dari siaran pers, Minggu (9/3/2024).
    Menurut SBY, pada awal masa pemerintahannya, Indonesia menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Salah satu yang jelas terlihat adalah rendahnya investasi.
    Sebab, situasi saat itu tidak mendukung pertumbuhan ekonomi karena kurangnya stabilitas sosial, buruknya iklim investasi, serta tidak adanya kepastian hukum dan infrastruktur yang memadai.
    “Mengapa investasi rendah? Karena situasi kita waktu itu tidak ada keamanan, tidak ada stabilitas sosial, iklim investasi buruk, tidak ada kepastian hukum, kurangnya infrastruktur,” kata SBY di hadapan mahasiswa Indonesia dan akademisi Jepang.
    SBY bahkan mengingat betapa sulitnya menarik investor di tengah kondisi yang tidak kondusif.
    ”
    Investment climate was so poor.
    Siapa mau investasi di Indonesia? Yang ada
    capital outflow
    , rupiah terguncang,” ucap SBY.
    Namun, berbekal strategi yang tepat, Indonesia mampu keluar dari keterpurukan ekonomi.
    SBY pun menyoroti empat faktor utama yang menurutnya penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
    Pertama adalah peningkatan konsumsi rumah tangga.
    Pasalnya, kata SBY, pertumbuhan ekonomi sulit terjadi jika angka pengangguran tinggi dan daya beli masyarakat rendah.
    “Kalau pengangguran banyak, PHK terjadi, daya beli rendah, tidak akan ada pertumbuhan,” ucap SBY.
    Kedua adalah mengefektifkan belanja pemerintah.
    Menurut SBY, belanja negara harus dikelola dengan baik agar berdampak langsung pada perekonomian.
    “Jaga government spending yang efektif,” jelas SBY.
    Selain itu, SBY menekankan pentingnya memastikan ekspor terus mengalir agar tak lebih rendah dari impor.
    Presiden ke-6 RI itu juga mengingatkan pentingnya menjaga iklim investasi untuk mewujudkan hilirisasi dan industrialisasi.
    “Ekspor harus mengalir, jangan lebih tinggi impornya dibanding ekspornya. Investasi, termasuk hilirisasi dan industrialisasi yang harus berhasil,” kata SBY.
    SBY pun menilai pemerintahan Prabowo juga memiliki potensi untuk menerapkan strategi yang tepat dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
    Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat untuk tetap optimis terhadap masa depan Indonesia.
    “Tetaplah optimis memandang Indonesia. Masa depan bisa saja ada masa-masa mendung, tapi Indonesia adalah negara yang hebat,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • SBY Ingatkan Prabowo untuk Jaga Komunikasi dengan Kritikusnya

    SBY Ingatkan Prabowo untuk Jaga Komunikasi dengan Kritikusnya

    SBY Ingatkan Prabowo untuk Jaga Komunikasi dengan Kritikusnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (
    SBY
    ) mengaku kerap berkomunikasi dengan Presiden
    Prabowo Subianto
    terkait berbagai tantangan bangsa, termasuk dalam menjaga keberlangsungan
    demokrasi
    .
    Dia bahkan mengingatkan Prabowo agar tetap membuka ruang komunikasi dengan pihak yang mengkritik pemerintah, demi mencegah terjadinya kemunduran demokrasi.
    “Saya sudah sampaikan kepada Presiden Prabowo beberapa saat yang lalu pentingnya meningkatkan komunikasi yang
    genuine
    antara Istana dengan mereka yang menyampaikan kritiknya. Dan Pak Prabowo mengatakan, ‘Kami terus meningkatkan kualitas komunikasi’,” ujar SBY dalam acara bedah buku Standing Firm for Indonesia’s Democracy di KBRI Tokyo, Jepang, dikutip Minggu (9/3/2025).
    Dengan komitmen Prabowo menjaga
    komunikasi politik
    berjalan baik, SBY pun optimistis pemerintahan saat ini mampu mengatasi berbagai tantangan yang ada dalam berdemokrasi.
    “Saya yakin pemerintah ini bisa, Presiden Prabowo bisa. Masih ada
    resources
    yang dimiliki,
    political resources and economic resources, to overcome the situation
    ,” kata SBY.
    Dalam acara yang dihadiri oleh mahasiswa Indonesia dan civitas akademika Jepang itu, SBY pun menyoroti fenomena kemunduran demokrasi yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia.
    “Banyak pertanyaan, saat ini di seluruh dunia ada kemunduran demokrasi.
    Set back, regression of democracy around the globe,
    ” ucap SBY.
    Menurut SBY, fenomena global soal kemunduran demokrasi ini bahkan dialami juga oleh negara-negara yang selama ini mengeklaim diri sebagai juaranya demokrasi.
    “Negara-negara besar yang konon dianggap sebagai
    champions of democracy
    , negara-negara yang
    lecturing us
    , menguliahi kita… dalam kenyataannya, negara-negara itu tidak imun dari kemunduran-kemunduran dalam demokrasi mereka,” tutur SBY.
    SBY menekankan bahwa menjaga demokrasi adalah tanggung jawab bersama.
    Dia lantas mengajak semua pihak untuk melawan berbagai ancaman yang dapat merusak sistem demokrasi di Indonesia.
    “Kalau kita bicara demokrasi kita, mari kita jaga,
    fight for democracy, fight against
    segala sesuatu yang merusak demokrasi, yang merusak konstitusi, yang merusak kerangka bernegara, yang merusak adanya
    checks and balances
    ,” tegasnya.
    Sebagai mantan kepala negara, SBY pun berkomitmen mendukung pemerintahan yang sedang berjalan, termasuk di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
    “Sebagai orang tua, sebagai
    former leader
    , tentu saya wajib mendukung pemimpin-pemimpin setelah saya, termasuk sekarang Presiden Prabowo.
    I should be part of the solution, I should be part of progress,
    ” pungkasnya.
    Sebagai informasi, belakangan ini Presiden Prabowo Subianto kerap terlihat bersama SBY dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai agenda kenegaraan.
    Pada 24 Februari 2025 misalnya, Prabowo mengundang SBY dan Jokowi dalam peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
    Kemudian, pada 27 Februari 2025, ketiganya kembali terlihat bersama dalam retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
    Dalam Upacara Parade Senja di Akmil Magelang, Prabowo, SBY, dan Jokowi menaiki kendaraan taktis Maung untuk memeriksa pasukan.
    Momen kebersamaan mereka juga berlanjut dalam gala dinner di malam terakhir retreat tersebut.
    Dalam pidatonya di Akmil Magelang, Prabowo bahkan mengungkapkan rasa bangganya bisa didampingi oleh dua presiden terdahulu.
    “Tentunya kita bersyukur atas semua pengabdian, semua presiden sebelum saya menjabat. Terkhususnya, saya ingin ucapkan terima kasih Pak SBY dan Pak Jokowi, 20 tahun Bapak telah mengendalikan bangsa dan negara,” ujar Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • TB Hasanuddin Sentil Kenaikan Pangkat Mayor Teddy ke Letkol

    TB Hasanuddin Sentil Kenaikan Pangkat Mayor Teddy ke Letkol

    JABAR EKSPRES – Kenaikan pangkat Mayor Teddy Indra Wijaya menjadi Letnan Kolonel ( Letkol ) menui pro dan kontra diberbagai kalangan.

    Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengatakan, kenaikan pangkat Mayor Teddy disebukan tidak sesuai aturan yang berlaku.

    Menurutnya, secara aturan kenaikan pangkat dalam tubuh TNI bisa dilakukan 2 kali dalam satu tahun. Yaitu pada tanggal 1 April dan Oktober.

    BACA JUGA: Sistem Kerja FWA Sudah Berlaku, ASN dan PNS Bisa Kerja Dimana Saja!

    ‘’Kecuali untuk para perwira tinggi TNI dapat dinaikan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan,’’ ujar TB Hasanuddin dalam keterangan rilisnya, dikutip Sabtu, (08/03/2025)

    Selain itu, ada juga kenaikan pangkat luar biasa (KPLB) yang bisa diberikan ketika seorang prajurit dianggap telah berprestasi dan menunjukan keberanian di medan pertempuran.

    Akan tetapi, kenaikan pangkat Mayor Teddy berdasarkan keputusan Panglima TNI nomor Kep/238/II/2025 pada 25 Februari 2025 tentang penetapan kenaikan pangkat reguler percepatan (KPRP).

    BACA JUGA: Enak Bener, WFA dan Masuk Kantor 3 Hari Akan Berlaku bagi ASN

    Menurut TB Hasanuddin, kenaikan pangkat yang diberlakukan untuk dari Mayor ke Letkol untuk Teddy Indra Wijaya ini tidak sesuai aturan yang biasa berlaku.

    Mantan Ajudan Presiden Era Bj Habibie dan SBY itu mengaku baru mendengar istilah KPRP (kenaikan pangkat reguler percepatan).

    Untuk Itu TB Hasanuddin yang juga Politikus PDIP itu  mempertanyakan pola jenjang karir militer kenaikan pangkat itu apakah juga berlaku bagi prajurit lain atau tidak.

    BACA JUGA: Guru Honorer Minta Kejelasan Agar Bisa Diakomodir Diterima jadi ASN atau PPPK!

    “Jadi kenaikan pangkat reguler percepatan ini hanya berlaku kepada Mayor Teddy atau berlaku kepada seluruh prajurit,” tanya pria yang pernah aktif jadi pengajar di SESKOAD TNI AD itu.

    TB Hasanuddin menuturkan seharusnya aturan kenaikan pangkat itu disampaikan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat dan lingkungan TNI.

    ‘’Hal ini agar tidak menjadi pertanyaan dari masyarakat,’’ cetus mantan Ketua DPD PDIP Jabar itu.

    BACA JUGA: Viral! Dugaan Skandal Asusila ASN Jika Ingin Naik Jabatan Catut Nama Pejabat di Kabupaten Bogor

  • Sosok Soleman B Ponto, Sebut Militer Tak Boleh Egois, Pernah Bela Prabowo Dapat Pangkat Jenderal – Halaman all

    Sosok Soleman B Ponto, Sebut Militer Tak Boleh Egois, Pernah Bela Prabowo Dapat Pangkat Jenderal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sosok mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B Ponto baru saja berkomentar terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang tengah menjadi sorotan.

    Ia menyebut pihak militer tak boleh egois.

    Dalam hal ini maksudnya tertuju pada salah satu poin dalam RUU TNI yakni Perluasan Penempatan Militer di Lembaga Sipil.

    Lantas siapa sosok Soleman B Ponto?

    Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B Ponto merupakan pria kelahiran Sangir–Tahuna, Sulawesi Utara, 6 November 1955. 

    Ia menjadi Kepala BAIS TNI pada periode 2011-2013.

    Dikutip dari laman penerbit buku Rayyana.id, dirinya mengenyam pendidikan TNI di Akabri AL pada tahun 1978.

    Sementara kariernya di Angkatan Laut diawali sebagai pelaut.

    Ia melewati sejumlah pos, hingga akhirnya masuk di dunia intelijen TNI pada Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI sejak tahun 1996.

    Pada penugasan di BAIS Ia banyak berinteraksi dengan konsep, organisasi, serta penggiat Hak Asasi Manusia (HAM).

    Dari sana muncul kesadaran bahwa Indonesia, termasuk TNI tidak bisa terlepas dari pengaruh dunia dan hukum internasional, di mana Hukum Humaniter dan Hukum HAM termasuk di dalamnya.

    Berangkat dari situlah, Ia mengikuti pendidikan magister hukum dengan mengambil tesis tentang Operasi Militer TNI dan Gerakan Separatisme Bersenjata di Indonesia.

    Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B Ponto juga memiliki dua buku, yakni berjudul Jangan Lepas Papua juga TNI dan Perdamaian di Aceh.

    Berikut  riwayat jabatannya:

    – DPB Denma Armada

    – Padiv Luar KRI TBO Armada

    – Padiv MPK KRI LAM Armada

    – Ps. Kadepsin KRI SGU Armada

    – Padiv KRI Yos Armada

    – Padiv Kawah ABK TCL Armada

    – Padiv Elektronika KRI MKT-331 Satkor Armatim

    – Kadepsin KRI TKL-813 Satrol Armatim

    – Diklapa-II Denmako Makoarma Armatim

    – Kadepsin KRI SNA (Singa) Satkat Armatim

    – Kadepsin KRI KRS (Keris-624) Armatim

    – Dik Seskoal DPB Denmako Makoarma Armatim

    – Kadepsin KRI BDK (Badik-623) Satkat Armatim

    – Kadepsin KRI HSN (Hasanudin-333) Satkor Armatim

    – Sus Athan RI DPB Denmako Makoarma Armatim

    – As Athan RI Ur laut di ew Delhi/India

    – Paban Utama B-2 Dit B BAIS TNI

    – Athan RI di Den Haag Belanda

    – Pamen Mabes TNI

    – Paban Utama B-6 Dit B BAIS TNI

    – Waaspam Kasal

    – Aspam Kasal

    – Ka BAIS TNI

    Bela Prabowo

    Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Laksamana Madya Soleman B Ponto (Tribunnews.com/Fersianus Waku)

    Soleman B Ponto pernah memberikan pembelaan untuk Prabowo Subianto yang menerima gelar kehormatan pangkat Jenderal TNI dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Kala itu, pemberian gelar kehormatan untuk Prabowo menimbulkan pro dan kontra.

    Diketahui Prabowo secara resmi diberi anugerah pangkat Jenderal TNI Kehormatan dari Presiden Jokowi pada Rabu (28/02/2024).

    Penganugerahan ini berlangsung dalam Rapat Pimpinan TNI/Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

    Dengan penghargaan tersebut secara resmi menjadikan Prabowo sebagai purnawirawan Jenderal TNI bintang empat.

    Prabowo sebelumnya telah menerima penghargaan atau tanda jasa Bintang Yuda Dharma Utama atas jasa-jasanya di bidang pertahanan yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara.

    Soleman menganggap, pemberian gelar kehormatan telah sesuai aturan.

    “Pemberian anugerah tersebut ini telah melalui verifikasi angka dari Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dan indikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2009,” katanya, seperti diberitakan Tribunnews.

    Namun rupanya pemberian gelar kehormatan itu menimbulkan kritik dari berbagai pihak, salah satunya lantaran Prabowo bukan TNI aktif, adanya hal tersebut Soleman Ponto memberikan pembelaannya,

    Menurutnya, Prabowo bisa saja dan sah-sah saja mendapatkan gelar tersebut, walaupun status Prabowo sebagai pensiunan TNI.

    Hal itu berkaca pada purnawirawan-purnawirawan TNI sebelumnya yang juga telah mendapatkannya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Hendropriyono, hingga Agum Gumelar.

    “Mendapatkan gelar tersebut saat sudah pensiun,” ujarnya mengutip tayangan YouTube Kompas TV.

    “Mendapatkan Gelar Kehormatan dan Kenaikan Pangkat Luar Biasa itu beda.”

    “Kalau kenaikan pangkat luar biasa itu untuk anggota TNI aktif, tapi mendapatkan pangkat kehormatan itu yang sudah tidak aktif contohnya Pak SBY, Agum Gumelar dan Pak Hendropriyono,” ujarnya lagi.

    Militer Tak Boleh Egois

    Adapun Soleman belakangan ini menyoroti tentang RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI.

    Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komisi I DPR, pada 3-4 Maret 2025 lalu, muncul satu di antara beberapa usulan, yakni perluasan pengisian jabatan sipil oleh TNI aktif di luar ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU TNI.

    Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), ada 10 lembaga yang dapat diisi oleh prajurit aktif TNI, yaitu Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung (MA).

    Soleman menyatakan, seorang prajurit yang berstatus dinas aktif harus mengajukan pensiun dini jika ingin menduduki jabatan sipil.

    Soleman menjelaskan, hal tersebut diperlukan untuk memperjelas hukum apa yang berlaku untuk prajurit yang bersangkutan, apakah hukum militer atau sipil.

    “Yang jelas kalau dia masih berstatus militer, dia (prajurit aktif) tidak bisa tunduk 100 persen terhadap lembaga dimana dia berada, karena undang-undang yang berlaku sama dia tetap hukum militer,” kata Soleman, kepada Tribunnews.com.

    Demikian pula jika karena alasan adanya kebutuhan sebuah jabatan kementerian/lembaga harus diisi oleh prajurit TNI aktif. Menurutnya, alih status tetap harus dilakukan terlebih dahulu.

    Ia pun sependapat dengan pernyataan mantan Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI yang merupakan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahwa konsep awal reformasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) adalah memastikan prajurit tidak menduduki jabatan sipil atau pemerintahan.

    Menurutnya, 10 lembaga yang boleh diisi jabatannya oleh prajurit aktif sudah terbilang cukup.

    Kalau pun ingin menambah lembaga, katanya, yakni pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil) Kejaksaan Agung.

    “Ya setuju, setuju (pernyataan SBY). Jadi yang sudah ada itu sudah cukup. Paling yang kurang itu untuk Kejaksaan, Jampidmil belum diatur. Mahkamah Agung sudah, Kejaksaan, nah itu boleh ditambah,” tuturnya.

    Soleman mengingatkan agar TNI untuk tidak egois.

    “Jadi, militer tidak boleh egois dalam hal ini. ‘Saya perlu, masukkan dia di sipil’, ya enggak bisa. Sipil itu juga punya kompetensi yang kompetensinya bisa saja tidak ada di TNI kan,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Soleman menegaskan, hal yang seharusnya diminta TNI adalah perihal anggaran yang tidak perlu melalui Kementerian Pertahanan.

    Hal itu dikarenakan, undang-undang dasar mengatur Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi terhadap TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).

    “Dalam hal ini misalnya Menteri Pertahanan, ya tidak boleh berkuasa terhadap TNI. Mengendalikan TNI lewat anggaran ya enggak boleh lah,” imbuhnya.

    SBY: Tentara Aktif Masuk Pemerintahan Harus Pensiun

    Presiden Prabowo bernyanyi di dampingi, Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) pada acara jamuan makan malam bersama para Kepala Daerah di Gedung Husein, Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis malam, (27/2/2025). (Sekretariat Kabinet). (Sekretariat Presiden)

    Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menegaskan, bahwa konsep awal reformasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) adalah memastikan prajurit tidak menduduki jabatan sipil atau pemerintahan.

    Hal itu ia sampaikan dalam acara bedah buku Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo, Jepang yang berlangsung secara hybrid, Jumat (7/3/2025).

    Dalam kesempatan itu SBY menceritakan pengalamannya sebagai Ketua Tim Reformasi ABRI yang bertugas memastikan TNI-Polri kembali pada peran utama sesuai amanah konstitusi.

    “Saya ketua tim reformasi ABRI, bekerja selama dua tahun untuk memastikan TNI-Polri atau ABRI kembali ke tugas pokok yang diamanahkan oleh konstitusi,” kata SBY.

    SBY menegaskan, reformasi ABRI bertujuan agar prajurit tidak berpolitik dan tetap menjunjung tinggi demokrasi. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah menghapus fungsi kekaryaan dan sosial-politik di militer.

    Menurut SBY, jika ada prajurit aktif yang dibutuhkan di pemerintahan, mereka harus pensiun terlebih dahulu.

    “Kalau ada tentara aktif yang cakap, yang diperlukan, bisa masuk ke pemerintahan dengan catatan pensiun, tidak lagi menjadi jenderal aktif, itulah dulu konsep awal military reform yang kita jalankan,” jelasnya.

    Ia menegaskan konsep reformasi ABRI didasarkan pada semangat yang jelas, legalitas yang kuat, serta selaras dengan amanah konstitusi dan demokrasi.

    “Dan itu segaris dengan amanah konstitusi dan undang-undang yang berlaku, segaris dengan respect for democratic values, segaris dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

    Poin-poin Penting RUU TNI Disorot Publik

    Suasana penyelenggaraan upacara HUT TNI ke-79 yang berlangsung khidmat di Monumen Nasional, Jakarta, 5 Oktober 2024. (Istimewa)

    Pembahasan RUU TNI yang dilakukan pihak DPR RI bersama pemerintah terus menuai sorotan hingga penolakan dari berbagai kelompok organisasi masyarakat sipil hingga mantan purnawirawan jenderal TNI.

    Usulan RUU TNI ini didasarkan pada Surat Presiden (Surpres) Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025. 

    Dan RUU TNI tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 di DPR RI.
    RUU TNI yang saat ini tengah dibahas mencakup beberapa poin penting yang mendapatkan perhatian publik.

    Berikut poin-poin penting dalam revisi UU TNI yang mendapat perhatian publik, seperti dirangkum Tribunnews.com:

    Perpanjangan Usia Pensiun Prajurit TNI
    Usulan memperpanjang usia pensiun prajurit TNI dari 58 tahun menjadi 60 tahun untuk perwira, dan hingga 65 tahun untuk prajurit dengan jabatan fungsional tertentu, bertujuan untuk memanfaatkan pengalaman dan keahlian prajurit yang masih produktif. Namun, ini juga memunculkan kekhawatiran penumpukan perwira tinggi non-job.
    Perluasan Penempatan Militer di Lembaga Sipil
    RUU TNI mengusulkan untuk memperluas penempatan prajurit aktif di berbagai kementerian dan lembaga sipil, yang sebelumnya dibatasi hanya pada sepuluh kementerian. Ini memicu kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi ABRI yang bisa mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Meski begitu, pihak DPR memastikan penempatan ini hanya untuk posisi-posisi yang memang diperlukan oleh kementerian tertentu.
    Keterlibatan TNI dalam Aktivitas Bisnis
    Isu lain yang kontroversial adalah wacana yang memungkinkan prajurit aktif terlibat dalam bisnis. Meski tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, langkah ini dikhawatirkan akan mengganggu netralitas dan profesionalisme TNI, serta menimbulkan konflik kepentingan. 

    (Tribunnews.com/ Chrysnha, Garudea, Ibriza Fasti) 

  • SBY bagikan resep Indonesia bangkit dari keterpurukan ekonomi

    SBY bagikan resep Indonesia bangkit dari keterpurukan ekonomi

    Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Retret Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)

    SBY bagikan resep Indonesia bangkit dari keterpurukan ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 09 Maret 2025 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Mantan presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), membagikan ‘resep’ bagaimana Indonesia bangkit dari keterpurukan ekonomi pada awal masa pemerintahannya.

    “Saat saya masuk tahun 2004, pertumbuhan ekonomi hanya 4 persen. Dalam setahun, kami berhasil menaikkannya menjadi 5,1 persen dan itu terjaga selama 10 tahun,” ucapnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Ia mengatakan bahwa kondisi terpuruknya ekonomi dikarenakan investasi yang rendah yang diakibatkan dari tidak adanya stabilitas sosial maupun ekonomi.

    “Situasi kita waktu itu tidak ada keamanan, tidak ada stabilitas sosial, iklim investasi buruk, tidak ada kepastian hukum, kurangnya infrastruktur. Investment climate was so poor (iklim investasi sangat buruk). Siapa mau investasi di Indonesia? Yang ada capital outflow, rupiah terguncang,”

    Untuk membangkitkan kembali Indonesia dari keterpurukan ekonomi, SBY menerapkan empat kunci utama, yaitu meningkatkan konsumsi rumah tangga, meningkatkan belanja pemerintah, memastikan ekspor terus mengalir, dan investasi.

    “Termasuk hilirisasi dan industrialisasi yang harus berhasil,” imbuhnya.

    Ketika ditanya mengenai ekonomi saat ini, SBY optimis bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat menghadapi tantangan yang ada.

    “Saya yakin pemerintah ini bisa, Presiden Prabowo bisa. Masih ada sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya politik maupun ekonomi, untuk mengatasi situasi dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi kita,” ucapnya.

    Lebih lanjut, SBY juga membagikan pandangannya tentang Indonesia masa depan.

    “Tetaplah optimis memandang Indonesia. Masa depan bisa saja ada masa-masa mendung, tapi Indonesia adalah negara yang hebat,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Pengamat Blak-blakan Ungkap Makna Pertemuan Jokowi dan Hashim Djojohadikusumo

    Pengamat Blak-blakan Ungkap Makna Pertemuan Jokowi dan Hashim Djojohadikusumo

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno memandang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki hubungan yang cukup dekat dan sangat spesial dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Terlebih, katanya, ada pertemuan antara Jokowi dengan adik Presiden Prabowo Subianto sekaligus Utusan Khusus untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo yang baru saja bergulir di Solo kemarin, Jumat (7/3/2025).

    “Apapun judulnya Hashim ini kan dianggap mewakili kubu pemerintah. Orang tahu Pak Hashim adalah adiknya Pak Prabowo Subianto. Saya kira publik sudah tahu bagaimana hubungan dekat antara Prabowo dan Jokowi itu memang tak bisa dipisahkan satu sama yang lain,” ungkapnya kepada Bisnis, Minggu (9/3/2025).

    Menurutnya, pertemuan tersebut kemungkinan membicarakan banyak hal mulai dari agenda-agenda politik hingga agenda-agenda ekonomi, yang bisa menjadi input bagi pemerintahan Prabowo saat ini. 

    Supaya, lanjutnya, Prabowo bisa memutuskan kebijakan ekonomi dan politik yang tujuannya adalah membuat kehidupan bangsa dan negara semakin makmur dan sejahtera. 

    Sebab itu, dia memandang wajar bilamana publik berkesimpulan pertemuan Hashim dan Jokowi adalah pertemuan politik. Hashim mewakili Prabowo atau pemerintah, sedangan Jokowi mewakili mantan presiden. Inilah yang membuat publik akan selalu mengatakan pemerintah kali ini tak bisa lepas dari Jokowi.

    “Pada saat yang bersamaan tak ada pertemuan dengan mantan-mantan presiden yang lain, tak ada pertemuan dengan SBY, apalagi pertemuan dengan Mega, Gelap Gulita dengan Mega. Artinya apa? Di pemerintahan kali ini sangat kelihatan sekali bahwa Jokowi itu sangat istimewa ya. Itu enggak bisa dibantah,” jelas Adi.

    Dia melanjutkan hal ini pun terbukti dari banyaknya instrumen-instrumen yang mewakili pemerintah suka berkomunikasi dan bertemu dengan Jokowi. Selain Hashim, ada Menteri Kehutanan Raja Juli yang melakukan panggilan video call dan juga Menteri Koperasi Budi Arie.

    Tak sampai di situ, imbuhnya, bahkan dalam acara Gerindra pun Prabowo acap kali memuji Jokowi setinggi langit hingga menyerukan ‘Hidup Jokowi’.

    “Ini kan menegaskan bahwa pemerintahan kali ini menempatkan Jokowi dalam posisi yang sangat istimewa dibandingkan dengan mantan-mantan presiden yang lainnya,” pungkas Adi.