Xcloud.id

Tag: Susilo Bambang Yudhoyono

  • Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta

    Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta

    Senin, 24 Februari 2025 19:45 WIB

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan sambutan pada Kongres VI Partai Demokrat 2025 di Jakarta, Senin (24/2/2025). Kongres yang mengusung tema Untuk Rakyat, Demokrat Sukseskan Pemerintahan Presiden Prabowo tersebut beragendakan menentukan Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.

    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan arahan pada Kongres VI Partai Demokrat 2025 di Jakarta, Senin (24/2/2025). Kongres yang mengusung tema Untuk Rakyat, Demokrat Sukseskan Pemerintahan Presiden Prabowo tersebut beragendakan menentukan Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan sambutan pada Kongres VI Partai Demokrat 2025 di Jakarta, Senin (24/2/2025). Kongres yang mengusung tema Untuk Rakyat, Demokrat Sukseskan Pemerintahan Presiden Prabowo tersebut beragendakan menentukan Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.

  • Dubes Indonesia di AS Kosong, Kemlu: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Dubes Indonesia di AS Kosong, Kemlu: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Dubes Indonesia di AS Kosong, Kemlu: Itu Hak Prerogatif Presiden
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rolliansyah (Roy) Soemirat angkat bicara terkait tidak adanya Duta Besar (Dubes) Indonesia di Amerika Serikat (
    AS
    ) selama hampir dua tahun terakhir.
    Roy menekankan, penunjukan dubes merupakan hak prerogatif Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    “Sesuai UUD, penunjukan duta besar untuk negara asing merupakan sepenuhnya hak prerogatif Presiden,” ujar Roy kepada Kompas.com, Minggu (6/4/2025).
    Hanya saja, menurut Roy, tidak ada yang aneh dengan tidak terisinya sebuah pos dubes.
    Sebab, mekanisme di KBRI setempat akan berjalan seperti biasa, dengan dipimpin oleh Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) atau Chargé d’Affaires.
    “Dalam kebiasaan diplomatik sebetulnya tidak ada yang aneh apabila suatu pos duta besar belum sempat terisi karena tetap mekanismenya berjalan, di mana kantor KBRI atau KJRI akan dipimpin oleh KUAI,” imbuhnya.
    Diketahui, kebijakan tarif impor yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuka fakta lain terkait Indonesia.
    Rupanya, posisi Duta Besar yang ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Washington DC, Amerika Serikat, sudah kosong selama hampir dua tahun.
    Saat ini, posisi
    Dubes Indonesia
    untuk AS telah kosong selama hampir dua tahun, setelah
    Rosan Roeslani
    menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.
    Rosan tak lagi menduduki posisi Dubes Indonesia untuk AS karena pada saat itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
    Berdasarkan laman resmi Kementerian Luar Negeri (
    Kemenlu
    ), Indonesia setidaknya memiliki 21 nama yang pernah menduduki posisi Dubes yang ditempatkan di KBRI Washington DC.
    Pada periode pemerintahan Presiden Soekarno, setidaknya ada lima nama yang pernah menduduki posisi tersebut, yakni Ali Sastroamidjojo, Moekarto Notowidigdo, Zairin Zain, Lambertus Nicodemus Palar, dan Suwito Kusumowidagdo.
    Selanjutnya, pada era pemerintahan Presiden Soeharto terdapat sembilan nama yang pernah mengisi jabatan itu, yakni Soedjatmoko, Syarief Thayeb, Roesmin Noerjadin, Ashari Danudirdjo, Hasnan A.
    Habib, Soesilo Soedarman, Abdul Rahman Ramly, Arifin Siregar, dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.
    Lalu, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, hanya terdapat satu nama yang pernah mengisi posisi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC, yakni Soemadi Brotodiningrat.
    Kemudian, pada dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ada Sudjadnan Parnohadiningrat, Dino Patti Djalal, dan Budi Bowoleksono.
    Terakhir, pada dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terdapat tiga nama yang pernah menduduki jabatan itu, yakni Mahendra Siregar, Muhammad Lutfi, dan Rosan Roeslani.
    Setelah Rosan, Jokowi belum lagi menunjuk Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC sejak 17 Juli 2023.
    Prabowo Subianto yang dilantik sebagai Presiden sejak 20 Oktober 2024 juga belum menunjuk nama yang akan mengisi kursi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Deretan Komandan Paspampres Berasal dari Kopassus, Nomor 5 Kini Jabat Panglima TNI

    Deretan Komandan Paspampres Berasal dari Kopassus, Nomor 5 Kini Jabat Panglima TNI

    loading…

    Deretan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang berasal dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) menarik untuk diketahui. Foto/Dok SindoNews/Isra Triansyah

    JAKARTA – Deretan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden ( Paspampres ) yang berasal dari Komando Pasukan Khusus ( Kopassus ) menarik untuk diketahui. Nomor 5 yang diulas dalam artikel ini kini menjabat sebagai Panglima TNI.

    Dikutip dari laman resmi TNI, Paspampres memiliki tugas pokok melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat dan di mana pun berada kepada Presiden RI, Wakil Presiden RI, dan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan beserta keluarganya, serta tugas protokoler khusus pada upacara-upacara kenegaraan yang dilakukan baik di lingkungan Istana Kepresidenan maupun di luar lingkungan Istana Kepresidenan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

    Nah, tercatat ada delapan tokoh yang pernah dan masih menjabat Komandan Paspampres atau Danpaspampres sejak era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berasal dari Kopassus atau Korps Baret Merah. Siapa saja?

    1. Agus SutomoPurnawirawan TNI Angkatan Darat (AD) dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal (Letjen) ini pernah menjabat Danpaspampres era Presiden SBY periode 2011–2012. Pria kelahiran Klaten, Jawa Tengah, 14 Agustus 1960 ini merupakan alumnus Akademi Militer (Akmil) 1984 berasal dari kecabangan infanteri dan cukup lama berkarier di Kopassus.

    Setelah menjadi Danpaspampres, Agus pernah mengemban sejumlah jabatan seperti Danjen Kopassus (2012–2014), Pangdam Jaya (2014–2015), Dankodiklat TNI-AD (2015–2016), Dansesko TNI (2016–2017), dan Irjen Kemhan RI (2017–2018).

    2. Doni MonardoPria kelahiran Cimahi, Jawa Barat, 10 Mei 1963 ini pernah menjabat Danpaspampres periode 2012-2014 di era Presiden SBY. Setelah menjabat Danpaspampres, dia menjabat Danjen Kopassus (2014–2015), Pangdam XVI/Pattimura (2015–2017), Pangdam III/Siliwangi (2017–2018), Sekjen Wantannas (2018–2019), dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB (2019–2021).

    Doni merupakan lulusan Akmil 1985 berasal dari kecabangan Infanteri (Kopassus). Letnan Jenderal TNI (Purn) ini wafat meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam, Jakarta pada Minggu, 3 Desember 2023.

    3. Andika PerkasaPria kelahiran Bandung, Jawa Barat, 21 Desember 1964 ini pernah menjabat Danpaspampres pada 2014 era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Dia merupakan lulusan Akmil 1987.

    Beberapa jabatan yang pernah diemban Andika setelah menjabat Danpaspampres adalah Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII/Tanjungpura (2016), Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat atau Dankodiklatad (2018).

  • 9 Dubes Indonesia di AS Kosong Hampir 2 Tahun Usai Rosan Jadi Wamen BUMN Nasional

    9 Dubes Indonesia di AS Kosong Hampir 2 Tahun Usai Rosan Jadi Wamen BUMN Nasional

    Dubes Indonesia di AS Kosong Hampir 2 Tahun Usai Rosan Jadi Wamen BUMN
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kebijakan
    tarif impor
    yang diumumkan Presiden
    Amerika Serikat
    (
    AS
    ) Donald
    Trump
    membuka fakta lain terkait
    Indonesia
    . Rupanya, posisi
    Duta Besar
    yang ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Washington DC, Amerika Serikat sudah kosong selama hampir dua tahun.
    Diketahui, saat ini posisi
    Dubes
    Indonesia untuk AS telah kosong selama hampir dua tahun, setelah
    Rosan Roeslani
    menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.
    Rosan tak lagi menduduki posisi Dubes Indonesia untuk AS karena pada saat itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
    Berdasarkan laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Indonesia setidaknya memiliki 21 nama yang pernah menduduki posisi Dubes yang ditempatkan di KBRI Washington DC.
    Pada periode pemerintahan Presiden Soekarno, setidaknya ada lima nama yang pernah menduduki posisi tersebut, yakni Ali Sastroamidjojo, Moekarto Notowidigdo, Zairin Zain, Lambertus Nicodemus Palar, dan Suwito Kusumowidagdo.
    Selanjutnya era pemerintahan Presiden Soeharto terdapat sembilan nama yang pernah mengisi jabatan itu, yakni Soedjatmoko, Syarief Thayeb, Roesmin Noerjadin, Ashari Danudirdjo, Hasnan A. Habib, Soesilo Soedarman, Abdul Rahman Ramly, Arifin Siregar, dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.
    Lalu pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, hanya terdapat satu nama yang pernah mengisi posisi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC, yakni Soemadi Brotodiningrat.
    Kemudian pada dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ada Sudjadnan Parnohadiningrat, Dino Patti Djalal, dan Budi Bowoleksono.
    Terakhir pada dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terdapat tiga nama yang pernah menduduki jabatan itu, yakni Mahendra Siregar, Muhammad Lutfi, dan Rosan Roeslani.
    Setelah Rosan, Jokowi belum lagi menunjuk Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC sejak 17 Juli 2023. Prabowo Subianto yang dilantik sebagai Presiden sejak 20 Oktober 2024 juga belum menunjuk nama yang akan mengisi kursi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC.
    Adapun Rosan pada pemerintahan Prabowo ditunjuk menjadi Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
    Hal tersebut pun disorot Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho.
    Menurutnya, kekosongan posisi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC menyebabkan Indonesia tak memiliki representasi di sana.
    “Jadi ada kekosongan representatif (Indonesia) di US. Ini yang juga menurut saya sesuatu yang melihat bahwa US itu bukan mitra dagang potensial atau strategis kita. Pemerintah abai dalam hal ini menurut saya,” ujar Andry saat dihubungi, Jumat (4/4/2025).
    Padahal beberapa komoditas utama menyumbang surplus perdagangan terbesar bagi Indonesia lewat ekspornya ke AS. Beberapa di antaranya perlengkapan elektrik, pakaian, aksesoris rajutan, dan alas kaki.
    “Kita tahu banyak produk yang akan sulit masuk ke pasar US dan produk-produk di antaranya produk industri padat karya,” ujar Andry.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Andi Arief Sebut Pemerintah Harus Lakukan Protokol Krisis Seperti Era SBY

    Andi Arief Sebut Pemerintah Harus Lakukan Protokol Krisis Seperti Era SBY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Politikus dan mantan aktivis Andi Arief menyebut pemerintah saat ini bisa mencanangkan protokol krisis.

    Protokol serupa yang pernah terjadi pada tahun 2008 di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Meski penyebabnya berbeda, namun protokol krisis seperti tahun 2008 bisa digunakan pemerintah saat ini,” katanya dikutip Jumat (4/4/2025).

    Dia menjelaskan ada protokol yang perlu dijalankan dalam mengatur ancaman krisis yang mungkin terjadi.

    Tidak hanya terbatas dalam langkah-langkah yang dilakukan dalam negeri ttapi juga langkah diplomasi internasional.

    “Ada protokol krisisnya diatur. Bukan hanya langkah apa yg dilakukan di dalam negeri maupun diplomasi internasional,” pungkasnya.

    Menyambut pernyataan Andi Arief netizen penasaran apakah saat ini negara memang telah mengalami krisis.

    “Memangnya saat ini sudah krisis ya? Atau ada antisipasi krisis dalam waktu dekat?,” tanya netizen.

    “Tergantung melihatnya,” jawab Andi Arief.

    Sementara, ada juga yang penasaran soal apakah pemerintah saat ini mampu menjalankan protokol krisis seperti zaman SBY.

    “Bang Andi, honest question dgn nada lembut, apakah abang yakin pemerintah saat ini bisa menjalankan protokol krisis spt pak SBY tahun 2008?,” tanya netizen lagi.

    “Bisa, masih banyak opsi,” kata Arief. (Elva/Fajar).

  • Luhut, Budi Arie dan Pratikno Temui Jokowi Jelang 6 Bulan Pemerintahan Prabowo, Said Didu Beri Komentar Menohok

    Luhut, Budi Arie dan Pratikno Temui Jokowi Jelang 6 Bulan Pemerintahan Prabowo, Said Didu Beri Komentar Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi hingga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menemui Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kediaman kawasan Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah.

    Luhut dan Pratikno datang di hari lebaran yakni 31 Maret 2025 di jam berbeda. Di era Jokowi, Luhut sempat menduduki posisi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia dan Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia.

    Adapun Pratikno sebagai Menteri Sekretaris Negara Indonesia dan Plt Sekretaris Kabinet Indonesia.

    Sedangkan Budi Arie datang besoknya 1 April 2025. Di masa Jokowi, Budi Arie pernah menduduki jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia dan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia.

    Selain ketiga tokoh nasional itu, Putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo juga datang di momen hari raya lebaran itu. Di hari yang sama, Didit juga mengunjungi Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Begitu pun dengan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi.

    Kunjungan sejumlah tokoh nasional itu ditanggapi oleh Eks Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu melalui cuitan di media sosial X pribadinya.

    “Tepat 20 hari menjelang 6 bulan pemerintahan Prabowo, TRIO ‘diehard’ Jokowi (LBP, Pratikno, dan Budi Arie) dipanggil/menghadap Jokowi di Solo,” tulisnya dikutip Kamis (3/4/2025).

  • Didit Hediprasetyo Dinilai sebagai Kekuatan ‘Soft Politics’ Prabowo dalam Menjembatani para Elite – Halaman all

    Didit Hediprasetyo Dinilai sebagai Kekuatan ‘Soft Politics’ Prabowo dalam Menjembatani para Elite – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kunjungan Didit Hediprasetyo, putra Presiden Prabowo Subianto, ke kediaman Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah pada 31 Maret 2025, terus menjadi sorotan publik.

    Pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC), Dimas Oky Nugroho, menilai langkah ini bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan memiliki makna politik yang strategis. Menurutnya, Didit berperan sebagai aktor perantara yang membawa kekuatan “soft politics” bagi pemerintahan Prabowo.

    “Didit Hediprasetyo menjadi intermediary actor dan kekuatan ‘soft politics’ yang tak terduga yang dimiliki Presiden Prabowo dalam membangun komunikasi yang lebih tulus, informal, sekaligus strategis dalam menjahit kohesivitas secara lebih prospektif dan luas,” ujar Dimas kepada wartawan, Kamis (3/4/2025).

    Menurut Dimas, keunikan Didit terletak pada latar belakangnya sebagai profesional kreatif yang tidak terlibat langsung dalam dunia politik. Justru dari posisi tersebut, ia memiliki daya tarik tersendiri dalam lanskap politik Indonesia.

    “Meskipun bukan ‘orang politik’ dan lebih berlatar belakang profesional kreatif, Didit justru memiliki ‘bobot politik’ kuat karena bisa diterima oleh berbagai pihak, termasuk publik. Tidak semata-mata sebagai putra Prabowo dan cucu Soeharto,” tambahnya.

    Kunjungan Didit ke kediaman Megawati di Jakarta dan Jokowi di Solo dinilai sebagai langkah cerdas untuk merangkul elite politik lintas generasi dan kubu. Dimas menilai ini bisa menjadi awal perubahan paradigma dalam politik Indonesia.

    “Ini bisa menjadi pintu masuk fenomena generasi baru dalam politik Indonesia yang tidak ingin terjebak pada persoalan politik traumatik, problematik, konfliktual, yang justru berujung kebuntuan,” jelasnya.

    Analisis ini menggarisbawahi peran Didit sebagai figur yang mampu melampaui batasan-batasan politik konvensional. Dengan pendekatan yang lebih personal dan informal, ia diyakini dapat membantu ayahnya, Presiden Prabowo, membangun harmoni di tengah dinamika hubungan antar-elite yang kompleks pasca-Pilpres 2024.

    “Meski demikian, keberhasilan jangka panjang dari pendekatan ini masih akan bergantung pada langkah konkret yang diambil oleh para tokoh utama di panggung politik nasional,” kata Dimas.

    Pada Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah, Senin (31/3/2025), Didit diketahui bertemu dengan beberapa mantan presiden. Ia sempat menghadiri acara open house bersama Prabowo dan bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Setelah itu, Didit bersilaturahmi ke kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, sebelum akhirnya terbang ke Solo, Jawa Tengah, untuk bertemu dengan Jokowi.

  • Langkah Positif Redam Dinamika Politik

    Langkah Positif Redam Dinamika Politik

    loading…

    dalam Didit Prabowo dalam acara halalbihalal di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Senin (31/3/2025). Foto/SINDOnews.

    JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) , Eddy Soeparno, memberikan tanggapannya terkait kehadiran putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Hediprasetyo , dalam acara halalbihalal di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Senin (31/3/2025).

    Eddy menyambut baik langkah Didit yang bersilaturahmi dengan Megawati, karena menurutnya hal tersebut dapat meredakan ketegangan politik. Ia juga menilai bahwa perbedaan politik akan semakin mencair demi persatuan bangsa.

    Baca juga: 2 Makna Silaturahmi Didit Prabowo ke Mega, SBY, dan Jokowi

    “Inisiatif Mas Didit bertemu Bu Mega menunjukkan bahwa di atas perbedaan dan dinamika politik, pada akhirnya yang menyatukan semua adalah merah putih,” ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip pada Kamis (3/4/2025).

    Sebagai Wakil Ketua MPR RI, Eddy menilai bahwa momen Lebaran merupakan waktu yang tepat untuk mempererat hubungan politik sekaligus menguatkan keberagaman sebagai kekuatan bangsa.

    Baca juga: Gibran Puji Didit Prabowo Temui Jokowi hingga Megawati: Tokoh yang Bisa Diterima Semua Pihak

    “Momentumnya juga tepat di hari Lebaran untuk meneduhkan dinamika politik sekaligus menjadikan keberagaman sebagai kekuatan,” kata Eddy.

    Lebih lanjut, ia juga menyampaikan dukungannya terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam merangkul berbagai elemen bangsa demi mencapai target pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

    Baca juga: Prabowo Unggah Momen Lebaran Bersama Titiek Soeharto dan Didit Hediprasetyo

    “Jadi bukan soal koalisi atau oposisi, tapi bentuk saling mendukung dalam kebijakan pemerintah yang pro-rakyat dan on the track untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,” jelasnya.

  • Prabowo dan Megawati Akan Bertemu usai Lebaran, Apa yang Dibahas?

    Prabowo dan Megawati Akan Bertemu usai Lebaran, Apa yang Dibahas?

    loading…

    Misteri mengenai kapan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri akan bertemu akhirnya mulai terungkap. Foto/SINDOnews.

    JAKARTA – Misteri mengenai kapan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri akan bertemu akhirnya mulai terungkap. Kedua tokoh tersebut sepakat untuk mengadakan pertemuan setelah libur Lebaran tahun ini.

    Kesepakatan ini dikonfirmasi oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, setelah menghadiri acara open house di kediaman Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, pada Rabu, 2 April 2025.

    Baca juga: Puan Ungkap Pesan Megawati untuk Prabowo lewat Didit saat Halalbihalal

    Dasco awalnya menyinggung kunjungan putra Prabowo, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Prabowo, yang bersilaturahmi dengan Megawati pada hari pertama Lebaran. Menurut Dasco, Didit datang untuk menyampaikan salam dan pesan dari ayahnya.

    “Jadi gini, silaturahmi dalam idul Fitri itu kan biasa, bahwa kemudian mas Didit sudah ke Bu Mega sudah ke pak Jokowi. Nah itu tentunya adalah silaturahmi dalam rangka hari raya idul Fitri,” kata Dasco saat menjawab pertanyaan awak media.

    Baca juga: Didit Kunjungi Megawati saat Lebaran, Dasco: Sampaikan Pesan dan Salam Prabowo

    Ia pun menegaskan bahwa kehadiran Didit ke kediaman Megawati dan Jokowi bertujuan untuk menyampaikan salam dari Presiden Prabowo yang saat itu memiliki agenda lain.

    Lebih lanjut, Dasco mengungkapkan bahwa ia juga telah berdiskusi dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, yang merupakan putri Megawati. Percakapan tersebut dilakukan saat keduanya bertemu di rumah Muzani.

    Baca juga: 2 Makna Silaturahmi Didit Prabowo ke Mega, SBY, dan Jokowi

    “Nah itu sama-sama, sepakat, itu secepatnya, secepatnya itu kapan ayo kita tunggu aja. Tadi sudah sempat ngomong dikit-dikit sih sama Mbak Puan,” kata Wakil Ketua DPR RI itu.

    Menanggapi hal ini, Puan membenarkan bahwa rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati telah dijadwalkan setelah Lebaran.

    “Secepatnya. Tidak ada open house, jadi Pak Prabowo pasti ada kesibukan dan Ibu Mega juga tidak ada open house. Jadi setelah lebaran ini setelah libur lebaran pasti ada pertemuan secepatnya,” ungkap Puan yang juga menghadiri open house di rumah Muzani.

    Di kesempatan yang sama, Puan juga mengonfirmasi kedatangan Didit ke rumah Megawati untuk bersilaturahmi. Ia menyebut bahwa dalam pertemuan itu, Megawati menitipkan pesan kepada Prabowo.

    “Ya ibu menyampaikan salam kepada Pak Prabowo semoga sehat selalu, dan semoga setelah lebaran suasana akan semakin baik dan semuanya berjalan dengan baik untuk bangsa dan negara,” tutup Puan.

    (nnz)

  • Debat Panas Ijazah Jokowi Setelah UGM Bersuara, Yakin Asli?

    Debat Panas Ijazah Jokowi Setelah UGM Bersuara, Yakin Asli?

    GELORA.CO – Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada (UGM) masih berseliweran hingga kini.

    Tak sedikit yang mempertanyakan keaslian ijazah bekas orang nomor satu di Indonesia itu sebagai lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 silam.

    Polemik keaslian ijazah Jokowi sempat meredup saat ia masih menjabat sebagai Kepala Negara di periode keduanya. Namun kini kembali nyaring setelah muncul pernyataan alumni Fakultas Teknologi UGM, Rismon Hasiholan Sianipar yang meyakini ijazah S1 Kehutanan Jokowi palsu.

    Argumen Rismon makin ramai setelah dikomentari pakar telematika yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Roy Suryo.

    “Apa yang didalilkan Rismon saat ini identik, sistematis, dan sangat sesuai dengan analisis yang sudah pernah saya sampaikan sekitar lima tahun lalu,” kata Roy Suryo belum lama ini.

    Roy Suryo lalu merujuk unggahannya di akun X @KRMTRoySuryo2 pada 25 Februari 2020 memuat lampiran halaman buku wisuda tahun 1985. 

    Dalam buku tersebut, foto almarhum Hari Mulyono tercantum dengan nama “Jokowi”. Selain itu, Roy Suryo juga mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi yang hingga kini tidak pernah bisa dibuktikan bentuk fisiknya.

    “Fotokopi ijazah Jokowi tidak pernah bisa dibuktikan keasliannya, bahkan bentuk fisik aslinya pun tidak pernah ditunjukkan,” jelas Roy Suryo.

    Di tengah polemik keaslian ijazah Jokowi, UGM sempat buka suara. Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta mengatakan, potret ijazah Jokowi yang sempat beredar di media sosial asli.

    “Perlu diketahui, ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau (Jokowi) mengenal baik, beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli,” tegas Sigit dikutip Minggu, 23 Maret 2025.

    Bahkan Jokowi sendiri telah merespons isu ijazah kelulusannya dari UGM yang disebut palsu. Jokowi menuding, isu tersebut sebagai fitnah murahan.

    “Fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Dari UGM sudah juga menyampaikan. Ini Dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan (keaslian ijazahnya). Teman juga banyak sekali yang menyampaikan,” kata Jokowi pada Kamis, 27 Maret 2025 lalu.

    Klarifikasi UGM dan Jokowi ini sekaan belum cukup memuaskan publik. Rismon yang cukup lantang mengkritik keaslian ijazah Jokowi ini bahkan menantang Jokowi untuk menunjukkan bukti fisik ijazah keluaran UGM itu.

    Sebab di tengah bergulirnya isu ijazah palsu, Jokowi belum sekalipun pernah menunjukkan fisik ijazahnya kepada publik.

    “Pak Jokowi, jujur lah, jangan berkelit. Saya ingatkan, jujur itu enak tidurnya. Kenapa ijazahnya tidak mau ditunjukkan? Anda 10 tahun jadi presiden, tapi mungkin satu-satunya di dunia yang tidak berani menunjukkan ijazahnya ke publik,” ujar Rismon lewat kanal YouTube belum lama ini.