Xcloud.id

Tag: Susilo Bambang Yudhoyono

  • Prabowo Pakai 80 Persen Ide SBY untuk Respons Tarif AS, Eks Presiden Akui Cemas

    Prabowo Pakai 80 Persen Ide SBY untuk Respons Tarif AS, Eks Presiden Akui Cemas

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memetakan jalan keluar bagi pemerintah, merespons kenaikan tarif impor oleh Amerika Serikat (AS). Berdasarkan klaim SBY, Kabinet Merah Putih menerima dan akan melaksanakan 80 persen metode darinya.

    Ia mengungkapkan bahwa benaknya merasa terganggu terkait kabar kebijakan Presiden AS Donald Trump tersebut. Kegelisahan itu memicunya untuk mengirimkan tujuh poin ide menyikapi kebijakan AS.

    Saran itu, imbuhnya, sudah sempat disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapnya saat diskusi ‘Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global’, di Jakarta, Minggu, 13 April 2025.

    “Saya bersyukur karena yang dijelaskan oleh para menteri Indonesia tentu termasuk Presiden Prabowo Subianto yang saya dapatkan dari berbagai sumber, itu boleh dikatakan 80 persen sama dengan apa yang saya pikirkan,” kata SBY, dikutip Senin, 14 April 2025.

    Dia melanjutkan, dirinya cemas bila Indonesia terlalu reaktif, emosional, atau kurang rasional dalam menyikapi kebijakan itu. Sebab baginya, pemerintah perlu menyadari posisi Indonesia dalam panggung internasional.

    “Kita harus tahu kemampuan dan batas kemampuan, kita harus tahu apa yang bisa Indonesia lakukan dan apa yang tidak bisa Indonesia lakukan,” kata dia.

    Ia menyatakan bahwa Indonesia perlu bergerak dengan cepat, namun juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi perjalanan panjang.

    Hal ini lantaran dinamika global yang sedang berlangsung tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut isu-isu geopolitik dan keamanan internasional.

    “Oleh karena itu yang paling tepat menurut saya untuk Indonesia berjaga-jaga melakukan antisipasi mempersiapkan segalanya,” katanya.

    Dengan langkah tersebut, ia meyakini Indonesia akan lebih siap menghadapi kemungkinan terburuk. Selain melakukan persiapan, menurutnya yang lebih penting adalah bagaimana Indonesia turut berperan aktif dan menjadi bagian dari solusi.

    Ia optimistis bahwa Indonesia memiliki kapasitas yang memadai, baik dari segi sumber daya maupun potensi, untuk ikut membentuk tatanan kawasan bahkan dunia dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan internasional.

    Keyakinannya itu didukung oleh pengalaman 30 tahun berkarier sebagai perwira TNI, yang membuatnya sangat memahami posisi strategis Indonesia secara geopolitik.

    “Sebagai jenderal saya tahu tentang geopolitik, tentang situasi perdamaian dan keamanan dunia, tentang seberapa vulnerable, seberapa riskan kawasan kita,” ucap dia menandaskan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Isu Politik dan Hukum Terkini: Saran SBY ke Prabowo hingga Korupsi CPO

    Isu Politik dan Hukum Terkini: Saran SBY ke Prabowo hingga Korupsi CPO

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik dan hukum terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Minggu (13/4/2025) hingga pagi ini. Saran Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan tarif impor Trump masih menarik perbincangan publik.

    Isu lain yang masih menyedot perhatian masyarakat, adalah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga hakim sebegai tersangka suap terkait vonis lepas tiga korporasi terdakwa korupsi ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO).

    5 Top Isu Politik dan Hukum Terkini 

    1. SBY: 80 Persen Saran Saya ke Prabowo Soal Kebijakan AS Sudah Dilakukan

    Presiden ke-6 RI SBY mengatakan sudah memberikan tujuh poin saran kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi kebijakan tarif impor baru dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurutnya, sekitar 80 persen dari sarannya itu telah diadopsi Prabowo.

    “Saya bersyukur karena dari informasi yang saya peroleh, kebijakan yang dijalankan pemerintah saat ini 80 persen selaras dengan apa yang saya sarankan,” kata SBY dalam diskusi bertajuk ‘Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini’ di Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    2. SBY Ingatkan Prabowo Tak Bereaksi Berlebihan Soal Tarif Impor Trump

    SBY mengingatkan Presiden Prabowo agar tidak bereaksi berlebihan dalam menyikapi kebijakan tarif impor selangit yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada sejumlah negara termasuk Indonesia. 

    Ia menilai ketegangan ekonomi global akibat perang tarif bisa memicu ketidakstabilan internasional. “Indonesia harus tahu kemampuan dan batas kemampuannya, memahami peran di panggung global, dan tidak asal bereaksi,” ujar SBY di Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    3. Prabowo dan Raja Abdullah Gelar Pertemuan Bilateral di Istana Yordania

    Isu politik dan hukum terkini selanjutnya yang masih hangat, adalah Presiden Prabowo Subianto dan Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein akan melakukan pertemuan bilateral hingga menyaksikan penandatanganan MoU kedua negara di Istana Al-Husseiniya, Amman, Yordania, Senin (14/4/2025).

    Presiden Prabowo akan mengakhiri lawatan resmi ke Timur Tengah kali ini dengan mengunjungi Yordania dan bertemu Raja Abdullah II. Sejak Rabu (9/4/2025), Prabowo sudah melakukan kunjungan kerja ke Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, dan Qatar dengan membawa misi utama mendorong perdamaian di Gaza, Palestina.

    4. Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, Saatnya Hukuman Kebiri Berlaku!

    Indonesia dinilai dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Wakil Ketua Komisi III DPR Sahroni mendorong pemberlakuan hukuman kebiri kimia kepada predator seksual terutama yang korbannya anak-anak, agar ada efek jera. 

    “Hukuman maksimal, termasuk kebiri kimia, harus ditegakkan. Kalau korbannya anak, pelaku wajib dijerat sesuai undang-undang,” tegasnya, Minggu (13/4/2025).

    Hukum kebiri telah diatur dalam Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Secara teknis, pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

    5. 3 Hakim Tersangka Suap Vonis Lepas Terdakwa Korupsi Ekspor CPO Ditahan

    Kejagung menetapkan tiga hakim sebagai tersangka suap terkait vonis lepas korupsi ekspor CPO oleh tiga perusahaan besar, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group. 

    Ketiga tersangka, adalah Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom merupakan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta Djuyamto, hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka langsung ditahan.

    “Ketiga hakim itu mengetahui tujuan penerimaan uang tersebut, yaitu agar perkara tersebut diputus ontslag (vonis lepas),” kata Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (13/4/2025) malam.

    Demikian isu politik dan hukum terkini yang masih menjadi perhatian pembaca. Ikuti terus update berita terkini dan informasi menarik lainnya baik dari dalam maupun luar negeri hanya di Beritasatu.com.

  • SBY: 80 Persen Saran Saya ke Prabowo Soal Kebijakan AS Sudah Dilakukan

    SBY: 80 Persen Saran Saya ke Prabowo Soal Kebijakan AS Sudah Dilakukan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan dirinya pernah memberikan tujuh poin saran kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi kebijakan tarif impor baru dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Menariknya, sekitar 80 persen dari sarannya itu telah diadopsi Prabowo.

    SBY menyebutkan, saran tersebut lahir karena keresahannya terhadap dampak kebijakan Presiden AS Donald Trump yang bisa memengaruhi perekonomian Indonesia. Ia menilai pemerintah harus merespons situasi global dengan bijaksana.

    “Saya bersyukur karena dari informasi yang saya peroleh, kebijakan yang dijalankan pemerintah saat ini 80 persen selaras dengan apa yang saya sarankan,” kata SBY dalam diskusi bertajuk Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini di Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    SBY menekankan pentingnya sikap rasional dan tidak reaktif dalam menghadapi kebijakan negara lain, khususnya dari Amerika Serikat. Menurutnya, Indonesia perlu menyadari posisi di panggung global dan bertindak proporsional.

    “Kita harus tahu kemampuan dan batas kemampuan Indonesia dalam merespons kebijakan global,” tegasnya.

    Selain itu, SBY menambahkan, Indonesia perlu menyiapkan strategi jangka panjang untuk menghadapi dinamika dunia yang tidak hanya terkait ekonomi, tetapi juga geopolitik dan keamanan internasional.

    “Yang paling tepat adalah berjaga-jaga, mempersiapkan diri dan menjadi bagian dari solusi,” tambahnya.

    Sebagai mantan jenderal dan perwira TNI, SBY menyatakan keyakinannya Indonesia mampu memanfaatkan posisinya dalam geopolitik global untuk menghadapi tantangan serta berkontribusi pada perdamaian dan kestabilan dunia.

  • SBY Ingatkan Politik Bebas Aktif Indonesia Tak Berarti Diam: Harus Ikut Bicara! Nasional 13 April 2025

    SBY Ingatkan Politik Bebas Aktif Indonesia Tak Berarti Diam: Harus Ikut Bicara! Nasional 13 April 2025

    SBY Ingatkan Politik Bebas Aktif Indonesia Tak Berarti Diam: Harus Ikut Bicara!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden ke-6 RI
    Susilo Bambang Yudhoyono
    (
    SBY
    ) mengingatkan bahwa politik bebas aktif yang dianut Indonesia bukan berarti diam.
    Ia menekankan, Indonesia juga harus berani berbicara dan mengemukakan pendapat di kancah internasional atas berbagai isu geopolitik, ekonomi, hingga keamanan.
    “Kita dari mimbar ini, dari bumi Indonesia harus juga ikut bicara. Jangan diam, politik bebas aktif tidak berarti diam, tidak berarti tidak berpendapat,” kata SBY saat memberikan
    closing remarks
    dalam diskusi panel terkait Perkembangan dan Dinamika Dunia Terkini di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (13/4/2025).
    SBY mengemukakan, Indonesia harus mengatakan sesuatu dan melakukan sesuatu. Selain itu, ia merasa Indonesia perlu menjadi bagian dari solusi meski ia memahami bahwa negara ini juga memiliki batas kemampuan.
    Kendati demikian, SBY menilai tidak ada salahnya untuk mencoba demi ikut menyelamatkan kekacauan dunia.
    “Paham, kita juga memiliki batas kemampuan, tapi
    why no
    t,
    nice try
    , untuk apa yang bisa kita lakukan menyelamatkan perekonomian dunia yang dipicu dari perang tarif dan perang dagang sekarang ini,” ucap SBY.
    SBY mengatakan, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang perlu dipertanggungjawabkan.
    Pekerjaan rumah ini berlaku untuk semua negara, yakni mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dunia.
    “Itu juga global agenda yang sangat penting, karena diinginkan oleh semua bangsa di dunia,” ucapnya.
    SBY lantas mengungkapkan kecemasannya jika perhatian dan tanggung jawab dunia bergeser. Ia khawatir banyak negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan China makin abai dari kewajiban internasionalnya.
    Adapun salah satu kewajiban internasional atau kewajiban bersama negara-negara dunia adalah mencegah perubahan iklim. Namun kini, dunia justru disibukkan oleh banyak kebijakan lain, termasuk perang tarif antarnegara.
    “Makin kita mengusahakan pikiran kita hari-hari kita, hanya untuk perang dagang yang mungkin dampaknya buruk. Demikian juga pendekatan dalam mengatasi persoalan regional melalui
    geopolitics of power
    , melalui perang, melalui apa-apa yang
    hard power
    . Jadi dari
    power politics
    seperti itu, yang sebetulnya makin menjauh dari kewajiban global yang lain,” tandas SBY.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • SBY Mengaku Hati-hati Nge-Tweet Soal Pemerintahan di Media Sosial: Bagi Saya Ini Etika

    SBY Mengaku Hati-hati Nge-Tweet Soal Pemerintahan di Media Sosial: Bagi Saya Ini Etika

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku selalu berhati-hati saat ingin menyampaikan pendapatnya soal pemerintahan melalui cuitan alias tweet di media sosial.

    Dia melakukan itu karena pernah menjadi orang nomor satu di Indonesia atau presiden, sehingga saat ini dirinya merasa harus hemat bicara dan berhati-hati dalam memberikan pandangannya.

    Termasuk, merespons soal kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu saat Indonesia terkena sebesar 32 persen. 

    “Tidak akan saya lepas [pandangan soal tersebut] dalam bentuk tweet, karena saya tahu sebagai seorang yang pernah memimpin negeri ini saya harus hemat bicara dan berhati-hati dalam bicara. Saya akan memastikan setiap yang saya sampaikan politic corect dan itu bagi saya etika,” ujarnya dalam acara diskusi The Yudhoyono Institute (TYI), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (13/4/2025).

    Dia melanjutkan, dirinya lebih memilih menulis tujuh butir hal yang sebaiknya Indonesia lakukan untuk menyikapi pengumuman Trump. Akan tetapi, sikap itu tidak dipublikasikan karena menjaga etika yang dia maksud.

    Kemudian, lanjutnya dua hari kemudian dia mendengar kebijakan pemerintah Indonesia dalam merespons kebijakan Trump. Dia mengaku bersyukur karena yang dilakukan pemerintah 80 persen sama dengan yang dia pikirkan.

    “Saya khawatir kalau Indonesia terlalu reaktif, lebih emosional, dan kurang rasional ketika kita menyadari kita ini siapa, dunia seperti apa, Amerika Serikat seperti apa. Kita harus tahu kemampuan dan batas kemampuan, kita harus tahu apa yang bisa Indonesia lakukan dan apa yang tidak bisa Indonesia lakukan,” jelasnya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif TYI sekaligus putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berpandangan bahwa hal yang dilakukan ayahnya ini adalah karena menghormati Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Yang dimaksudkan oleh Pak SBY lebih hemat berbicara apalagi menyampaikan statement secara publik, mengapa? karena beliau sangat menghormati Bapak Presiden Prabowo Subianto,” katanya di tempat yang sama seusai acara diskusi selesai.

    Menurut AHY, SBY tentunya paham betul posisi Prabowo saat ini karena menjadi pemimpin sebesar negara Indonesia bukanlah hal yang mudah, sehingga juga memberikan empatinya.

    “Jadi tentunya Pak SBY tidak ingin disalahartikan, justru beliau yang diam lebih banyak memberikan masukan. Saya tahu persis beliau reguler cukup sering memberikan masukan-masukan kepada bapak presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya.

  • Demokrat nilai wajar menteri Prabowo silaturahmi dengan Jokowi

    Demokrat nilai wajar menteri Prabowo silaturahmi dengan Jokowi

    Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat menghadiri agenda diskusi yang digelar The Yudhoyono Institute bertajuk Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global di Jakarta, Minggu (13/4/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

    Demokrat nilai wajar menteri Prabowo silaturahmi dengan Jokowi
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 13 April 2025 – 19:25 WIB

    Elshinta.com – Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai sejumlah menteri dari kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merupakan hal yang wajar.

    Pasalnya, kata dia, Jokowi memiliki pengalaman selama 10 tahun memimpin Republik Indonesia sehingga ilmu dan kebijaksanaannya bisa membantu memberi masukan dalam konteks pemerintahan yang kini dipimpin oleh Prabowo Subianto.

    “Kami melihatnya kalau menteri-menteri masih ada yang suka mendatangi rumah Pak Jokowi, ya biasa saja. Yang suka mengunjungi rumah Pak SBY juga banyak kok,” kata Herzaky saat menghadiri agenda diskusi yang digelar The Yudhoyono Institute bertajuk Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, kunjungan menteri-menteri ke rumah Jokowi itu tidak bisa diartikan sebagai fenomena matahari kembar.

    Herzaky yakin pertemuan menteri Kabinet Merah Putih dengan Jokowi itu sudah sepengetahuan Prabowo sebagai Presiden.

    “Nah, itu semua pun dalam upaya dan juga bagian dari mengemban tugasnya sebagai menteri juga agar ada masukan-masukan yang bisa digunakan di lapangan,” katanya.

    Di samping itu, dia mengatakan bahwa silaturahmi menteri-menteri ke rumah Jokowi itu juga mencontoh Prabowo.

    Bahkan, kata dia, Prabowo pun beberapa kali bertemu dan berdiskusi dengan Jokowi. Begitu pula dengan presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Ia mengemukakan bahwa Republik Indonesia merupakan bangsa besar yang dibangun atas fondasi silaturahmi dan gotong royong. Bangsa Indonesia bukan bangsa individualis yang hanya bekerja masing-masing.

    “Bagaimana kita bisa membangun bersama sehingga masyarakat kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Apalagi, situasi hari ini sangat kompleks,” katanya.

    Adapun sejumlah menteri yang berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo dalam momen Lebaran 2025, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

    Selain mereka, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    Sumber : Antara

  • Optimis Bisa Hadapi Perang Dagang Global, Gerakan #IndonesiaCerah Resmi Terbentuk

    Optimis Bisa Hadapi Perang Dagang Global, Gerakan #IndonesiaCerah Resmi Terbentuk

    Febri mengatakan Gerakan #IndonesiaCerah! sangat yakin, pemerintahan Prabowo-Gibran bisa membawa Indonesia melewati dampak-dampak perang dagang dan perang fisik di tingkat global. Apalagi, kata dia, pada level elite politik dan para tokoh bangsa sudah menunjukkan semangat persatuan dan gotong royong seperti pertemuan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden terdahulu, mulai dari Joko Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan khususnya Megawati Soekarnoputri.

    “Jadi situasi elit sekarang sebetulnya stabil. Jadi marilah kita sebagai rakyat yang berada di grassroots, kita juga menjaga stabilitas ini gitu, supaya masyarakat kita pun aman dari masalah dan pemerintah pun bekerja dengan tenang, terukur dan profesional mengatasi masalah-masalah bangsa,” ungkap Febri.

    Lebih lanjut, Febri mengatakan terdapat sejumlah nilai dan prinsip yang terus didorong Gerakan #IndonesiaCerah! ke depannya. Pertama, optimisme kolaboratif di mana pihaknya percaya bahwa dengan semangat gotong royong, Indonesia mampu menghadapi tantangan dan meraih peluang di era perubahan. Apalagi, kata Febri, Indonesia mempunyai sosok Wapres Gibran Rakabuming Raka yang masih milenial dan cerdas untuk mendukung langkah-langkah perubahan oleh presiden Prabowo.

    Kedua, inovasi untuk kemajuan di mana Gerakan #IndonesiaCerah! berkomitmen mendorong kreativitas, teknologi, dan solusi inovatif untuk pembangunan di segala bidang. Ketiga, keberlanjutan lingkungan yang pihaknya akan menjaga alam Indonesia sebagai warisan bagi generasi mendatang melalui aksi nyata yang ramah lingkungan.

  • CT hingga Para Ekonom Sepakat! Indonesia Butuh Reformasi Ekonomi

    CT hingga Para Ekonom Sepakat! Indonesia Butuh Reformasi Ekonomi

    Jakarta, CNBC Indonesia — Kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat peta ekonomi dunia berubah seketika. Hal ini bahkan telah memacu eskalasi perang dagang antara negara tersebut dengan China. 

    Chairman CT Corp Chairul Tanjung mengatakan kebijakan tarif tinggi Trump yang menyasar semua negara pasti berpengaruh terhadap Indonesia. Jika tidak diantisipasi, maka akan berdampak signifikan yang berujung pada lesunya ekonomi dalam negeri.

    “Kalau kita tidak cepat melakukan reform, maka kita masuk dalam karakter yang namanya circle down on economy,” ujarnya dalam diskusi panel The Yudhoyono Institute dengan tema Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    Menurutnya, peningkatan tarif tersebut akan langsung berdampak kepada permintaan yang menurun. Hal tersebut akan membuat harga komoditas ikut melemah, padahal ekonomi Indonesia sangat bergantung pada komoditas.

    “Kedua, pertumbuhan ekonomi turun akan berlaku juga untuk turunnya investasi. Nah, kalau investasi turun, harga komoditas turun, fiskal kena pengaruhnya. Yang akan terjadi adalah pemerintah dunia usaha akan melakukan yang namanya radical efficiency. Ini akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, berpengaruh terhadap layoff,” tuturnya.

    Menurutnya, dampak tarif Trump akan menghantam ekonomi global sehingga terjadi pelemahan. Hal itu akan dimulai dengan permintaan global yang turun sehingga berdampak pada harga komoditas.

    “Kita lihat harga minyak sudah turun, harga timur yang paling parah turunnya, sampai 17% hanya dalam waktu satu minggu. Yang naik hanya emas. Kenapa emas naik? Karena dia adalah pengganti, currency safe haven,” tuturnya.

    Menurutnya, dengan kondisi Indonesia yang sangat bergantung pada komoditas, maka perlu dilakukan langkah strategis agar pengaruhnya tidak membuat ekonomi dalam negeri jatuh terlalu dalam.

    CT menambahkan bahwa pada saat seperti ini, pemerintah harus tepat dalam memilih kebijakan, terutama terkait efisiensi anggaran, karena jika efisiensi salah sasaran maka akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

    Dalam hal itu, CT menyatakan dukungan atas langkah pemerintah yang melakukan efisiensi anggaran, tetapi pihaknya mengatakan bahwa efisiensi dilakukan untuk kegiatan yang dinilai tidak terlalu penting.

    “Saya setuju betul dan mendukung, penghematan itu perlu, tapi yang memang tidak diperlukan, jangan yang diperlukan, dilakukan penghematan,” katanya.

    Menurutnya, semasa masih menjadi bagian dari pemerintahan era Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dia mendapatkan arahan jelas dari Kepala Negara.

    “Saya waktu masih di pemerintahan era SBY, mendapat guidance, biarkan kantong pemerintah tipis, tetapi kantong rakyat tetap tebal,” ujar Chairul.

    Artinya pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat agar stabil dengan cara tidak memotong-motong kebijakan, terutama untuk melindungi para pelaku usaha lokal di dalam negeri.

    “Nah kalau dipotong-potong yang khususnya yang di dalam negeri ini itu berakibat daya belinya juga akan turun, dan kalau daya beli turun, ya, itu berpengaruh lagi kepada spiral ekonomi,” ungkap Chairul.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu juga sepakat bahwa dunia, termasuk Indonesia tengah menghadapi ancaman pertumbuhan yang lebih rendah dan tidak menutup kemungkinan terjadi resesi.

    “Kita menghadapi much lower growth, maybe a recession, and certainly increase uncertainty in the economic policy as well as especially in trade policy,” ujarnya

    Dia mengatakan bahwa dalam kondisi krisis, hal terbaik yang dilakukan adalah melakukan reformasi ekonomi. “Let’s not waste a good crisis and do the reforms,” katanya.

    Mari menegaskan bahwa saat ini adalah waktu terbaik untuk melakukan reformasi ekonomi agar bisa lebih kompetitif dan efisien. Hal ini bisa dilakukan dengan memperbaiki sistem tingkat komponen dalam negeri (TKDN), hambatan non-tarif, hingga menyederhanakan semua lisensi di Tanah Air. 

    Sementara itu, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus mantan Menteri Keuangan RI ke-28, Chatib Basri mengatakan bahwa deregulasi menjadi komponen penting dalam melaksanakan reformasi ekonomi. Pasalnya pada dasarnya pengusaha di Indonesia tidak meminta bantuan apapun dari pemerintah, tetapi hanya ingin tidak diganggu. 

    “Jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana memberikan kepastian, bagaimana memberikan peraturan yang konsisten. Uang di Indonesia tidak masalah, tapi masalah bisa jadi uang. Itu sebabnya, maka deregulasi menjadi penting,” katanya. 

    Chatib menekankan deregulasi dapat dilakukan dengan fokus memangkas ekonomi biaya tinggi. Dengan demikian penurunan dampak dari biaya produksi akan menjadi sangat signifikan. 

    Dia memberikan contoh pada medio 1980, industri minyak dan gas mengalami pertumbuhan 20%–26% secara tahunan. Salah satu penyebabnya adalah pemerintah melakukan deregulasi di sektor tersebut, sehingga memotong ongkos ekonomi. 

    Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan kegundahan atas kondisi global saat ini. Dia menilai betapa kacau dunia akibat kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

     

    (mkh/mkh)

  • Sikapi Tarif Trump, AHY Ajak RI Ubah Krisis Jadi Peluang

    Sikapi Tarif Trump, AHY Ajak RI Ubah Krisis Jadi Peluang

    Jakarta –

    Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute (TYI), Dr. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan empat strategi untuk membentengi dan mengakselerasi kebangkitan Indonesia di tengah tekanan global. Hal ini termasuk menghadapi tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden AS, Donald Trump.

    AHY menekankan pentingnya memperkokoh struktur ekonomi domestik yang dapat dicapai dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi, termasuk mendatangkan investasi untuk melanjutkan pembangunan dan membuka lapangan pekerjaan.

    Kedua, mengutip semangat dari Chairman TYI, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), AHY menyerukan agar bangsa ini mengubah krisis menjadi peluang.

    “Gunakan momentum ini untuk mendorong transformasi ekonomi, mempercepat hilirisasi dan digitalisasi. Segera mewujudkan ekonomi hijau. Termasuk transisi energi baru dan terbarukan,” ujar AHY dalam keterangannya, Minggu (13/4/2025).

    Hal tersebut ia sampaikan dalam Diskusi Panel bertajuk “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global” di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, hari ini.

    Berikutnya adalah diversifikasi pasar dan mitra global. AHY menyebut dalam dunia yang mulai terpolarisasi, Indonesia harus memperluas cakrawala ekonominya.

    “Jangan hanya bergantung pada satu poros kekuatan. Indonesia harus menjadi pemain global yang cerdas dan mandiri,” serunya.

    Dan yang terakhir, AHY menyerukan penguatan solidaritas regional.

    AHY menilai perkembangan terbaru ini berpotensi membawa dunia ke dua arah yang ekstrem. Pertama, negara-negara terdampak akan menjauhi Amerika Serikat dan membangun blok ekonomi baru. Kedua, jika kebijakan Trump ini terbukti efektif untuk memaksa negara-negara lain, maka dunia akan semakin tunduk pada satu kekuatan yang semakin hegemonik.

    “Apapun hasilnya, satu hal yang pasti, kita menghadapi risiko fragmentasi ekonomi, politik dan ekonomi,” ungkapnya.

    Tak hanya itu, AHY juga mengapresiasi pendekatan dual track diplomacy Presiden Prabowo Subianto yakni mengirimkan tim khusus untuk melakukan negosiasi dengan Trump dan di sisi lain membangun komunikasi dengan negara lain.

    Menurut AHY, apa yang dilakukan Presiden Prabowo adalah diplomasi yang tidak reaktif dan tidak pasif.

    “Dunia tidak lagi dibagi menjadi yang kuat dan yang lemah, tetapi antara yang cepat dan yang tertinggal,” tegasnya.

    Kegiatan ini dihadiri sejumlah tokoh seperti Presiden ke-7 Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Chairul Tanjung. Beberapa menteri Kabinet Merah Putih juga terlihat hadir di ruangan, seperti Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Transmigrasi, Iftitah Suryanegara, dan Wakil Menteri ATR Ossy Dermawan.

    (ega/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hadapi Perang Dagang Global, Gerakan Indonesia Cerah Dideklarasikan di Jakarta – Halaman all

    Hadapi Perang Dagang Global, Gerakan Indonesia Cerah Dideklarasikan di Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekolompok masyarakat resmi mendeklarasikan Gerakan #IndonesiaCerah! di Kawasan Semanggi, Jakarta Pusat, Minggu (13/4/2025).

    Gerakan ini dilatarbelakangi adanya optimisme bahwa pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mampu membawa Indonesia menghadapi tantangan ke depannya, termasuk menghadapi perang dagang global khususnya antara Amerika Serikat dan China.

    “Gerakan ini dilatarbelakangi karena kami adalah warga negara yang optimis bahwa  Indonesia yang cerah, adil, sejahtera, dan berkelanjutan dengan semangat gotong royong, kolaborasi dan saling membantu antara berbagai elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, pihak swasta, politikus, akademisi hingga masyarakat akar rumput,” ujar Koordinator Gerakan #IndonesiaCerah!, Febri Wahyuni Sabran di acara deklarasi tersebut.

    Salah langkah yang akan dilakukan gerakan #IndonesiaCerah!, kata Febri, adalah memberikan dukungan positif dan kepercayaan kepada pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk bekerja dan mencari solusi yang terbaik selama mengatakan berbagai persoalan bangsa. 

    Termasuk, kata Febri, mendukung langkah pemerintah Prabowo-Gibran melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat atas kebijakan tarif resiprokal Donald Trump.

    “Kami berupaya mencegah adanya adu domba untuk mendelegitimasi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dengan memanfaatkan situasi yang ada, mendukung kritik-kritik konstruktif dengan penyampaian tanpa kekerasan serta membiarkan pemerintah bekerja maksimal mewujudkan program-programnya,” tandas Febri.

    Febri mengatakan Gerakan #IndonesiaCerah! sangat yakin, pemerintahan Prabowo-Gibran bisa membawa Indonesia melewati dampak-dampak perang dagang dan perang fisik di tingkat global. 

    Menurutnya, pada level elite politik dan para tokoh bangsa sudah menunjukkan semangat persatuan dan gotong royong seperti pertemuan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden terdahulu, mulai dari Joko Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan khususnya Megawati Soekarnoputri.

    “Jadi situasi elit sekarang sebetulnya stabil. Jadi marilah kita sebagai rakyat yang berada di grassroots, kita juga menjaga stabilitas ini gitu, supaya masyarakat kita pun aman dari masalah dan pemerintah pun bekerja dengan tenang, terukur dan profesional mengatasi masalah-masalah bangsa,” ungkap Febri.

    Lebih lanjut, Febri mengatakan terdapat sejumlah nilai dan prinsip yang terus didorong Gerakan #IndonesiaCerah! ke depannya. Pertama, optimisme kolaboratif di mana pihaknya percaya bahwa dengan semangat gotong royong, Indonesia mampu menghadapi tantangan dan meraih peluang di era perubahan.

    Apalagi, kata Febri, Indonesia mempunyai sosok Wapres Gibran Rakabuming Raka yang masih milenial dan cerdas untuk mendukung langkah-langkah perubahan oleh presiden Prabowo.

    Kedua, inovasi untuk kemajuan di mana Gerakan #IndonesiaCerah! berkomitmen mendorong kreativitas, teknologi, dan solusi inovatif untuk pembangunan di segala bidang. 

    Ketiga, keberlanjutan lingkungan yang pihaknya akan menjaga alam Indonesia sebagai warisan bagi generasi mendatang melalui aksi nyata yang ramah lingkungan.

    Keempat, keadilan sosial di mana Gerakan #IndonesiaCerah! akan memperjuangkan kesetaraan hak, pendidikan berkualitas, serta penguatan ekonomi kerakyatan untuk semua lapisan masyarakat.

    Kelima, persatuan dalam kebhinekaan atau menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan bangsa.

    “Karena itu, kami mengajak seluruh elemen bangsa, pemerintah, swasta, masyarakat sipil, pemuda, dan akademisi, untuk optimis bergerak bersama mewujudkan Indonesia cerah melalui kerja nyata, kebijakan progresif, dan semangat pantang menyerah. Dengan semangat ‘Indonesia Cerah’, mari kita bergandengan tangan, bahu-membahu, 
    mewujudkan impian akan Indonesia yang lebih baik,” pungkas Febri.