Xcloud.id

Tag: Susilo Bambang Yudhoyono

  • KPK Panggil Eks Deputi Komisioner OJK di Kasus Kredit Ekspor LPEI

    KPK Panggil Eks Deputi Komisioner OJK di Kasus Kredit Ekspor LPEI

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) Bidang Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Ngalim Sawega sebagai saksi kasus korupsi pemberian fasilitas kredit ekspor oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). 

    Ngalim dipanggil bersama dengan sembilan orang saksi lainnya yang merupakan pihak swasta serta mantan petinggi LPEI. KPK memanggil Ngalim dalam kapasitasnya sebagai saksi dan mantan Direktur Eksekutif LPEI. 

    “Hari ini Selasa (22/4) KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama NS Pensiunan LPEI (Mantan Direktur Eksekutif LPEI),” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (22/4/2025). 

    Berdasarkan catatan Bisnis, Ngalim diangkat sebagai Ketua Dewan Direktur sekaligus Direktur Eksekutif LPEI alias Eximbank pada September 2014. Pengangkatannya dilakukan pada masa pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, oleh Menteri Keuangan Chatib Basri. 

    Pada saat itu, Ngalim menggantikan pejabat sebelumnya I Made Gde Erata. Ngalim adalah ekonom yang pernah menjabat Direktur Perbankan dan UJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada era Menteri Jusuf Anwar hingga periode Sri Mulyani.

    Ngalim diketahui juga pernah menjabat sebagai Deputi Komisioner IKNB OJK sebelum diangkat untuk memimpin LPEI. Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan alias Bapepam LK. 

    Adapun terdapat sembilan orang saksi lainnya yang turut dipanggil tim penyidik KPK hari ini. Mereka adalah Andryanto Lesmana (swasta), Bambang Adhi Wijaja (swasta), Bintoro Iduansjah (swasta), Jimmy Dharmadi (swasta) serta Dimas Prayogo (KAP Kosasih). 

    Kemudian, Hire Romalimora (mantan pegawai LPEI), Jubilant Arda Harmidy (swasta), Kemas Endi Ario Kusumo (mantan pegawai LPEI) serta Arif Setiawan (mantan Direktur Pelaksana IV LPEI 2014-2018). 

    Untuk diketahui, lembaga antirasuah telah menetapkan lima orang tersangka pada kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit ekspor LPEI. Dua mantan direktur LPEI yang ditetapkan tersangka adalah bekas Direktur Pelaksana LPEI Dwi Wahyudi (DW) dan Arif Setiawan (AS). 

    Kemudian, tiga orang berasal dari salah satu debitur LPEI, PT Petro Energy, yakni pemilik perusahaan Jimmy Masrin (JM), Direktur Utama Newin Nugroho (NN) serta Direktur Keuangan Susy Mira Dewi Sugiarta (SMD).  

    Pada konferensi pers yang digelar Kamis (20/3/2025), Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut PT PE menerima kucuran dana kredit ekspor senilai total sekitar Rp846 miliar. Nilai itu diduga merupakan kerugian keuangan negara pada kasus LPEI khusus untuk debitur PT PE. 

    Kredit itu terbagi dalam dua termin pencairan yakni outstanding pokok Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) I PT PE senilai US$18 juta, dan dilanjutkan dalam bentuk rupiah yakni Rp549 miliar.  

    Kasus LPEI yang melibatkan PT PE hanya sebagian dari debitur yang diduga terindikasi fraud. Total ada 11 debitur LPEI yang diusut oleh KPK saat ini. Dugaan fraud terkait dengan 11 debitur itu berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp11,7 triliun.  

    “Total kredit yang diberikan dan jadi potensi kerugian negara kurang lebih Rp11,7 triliun. Jadi untuk bulan Maret ini KPK telah menetapkan lima orang tersangka, sedangkan 10 debitur lainnya masih penyidikan,” kata Kasatgas Penyidikan KPK Budi Sokmo pada konferensi pers sebelumnya.

  • Jubir Prabowo Soal Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional: Apa Salahnya? Nasional 21 April 2025

    Jubir Prabowo Soal Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional: Apa Salahnya? Nasional 21 April 2025

    Jubir Prabowo Soal Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional: Apa Salahnya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.COM
    – Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto,
    Prasetyo Hadi
    , menyatakan pemerintah merasa tidak ada yang salah dari usulan untuk menjadikan
    Soeharto
    sebagai
    pahlawan nasional
    .
    “Menurut saya tidak ada masalah. Tapi kita belum membahas itu secara khusus. Kalau berkenaan dengan usulan ya, usulan dari Kementerian Sosial terhadap Presiden Soeharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025).
    Sementara itu, terkait penolakan Soeharto menjadi
    Pahlawan Nasional
    2025, Prasetyo mengatakan tidak ada sosok yang sempurna. Dia kembali mengingatkan setiap manusia memiliki kekurangan masing-masing.
    “Ya ini tinggal tergantung versinya yang mana. Kalau ada masalah pasti semua kita ini kan tidak ada juga yang sempurna. Pasti kita ini ada kekurangan,” imbuh Prasetyo.
    Menurutnya, setiap presiden pasti punya tantangannya pada eranya masing-masing. Pekerjaan itu tidak mudah.
    “Mulai dari Bung Karno dengan segala dinamika dan permasalahan yang dihadapi masing-masing, kemudian Pak Harto, Pak Habibie, dan seterusnya, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua punya jasa,” sambungnya.
    Dia mengajak publik untuk tak hanya melihat kekurangan Soeharto. Publik juga perlu melihat prestasi Soeharto.
    Soeharto diusulkan sebagai calon Pahlawan Nasional 2025 oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) pada Maret 2025.

    Selain Soeharto, ada sembilan nama lainnya yang juga diusulkan dalam daftar calon Pahlawan Nasional. Mereka adalah KH Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).
    Lalu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini adalah Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara), dan K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur).
    Di samping jasa-jasanya sebagai presiden, sosok Soeharto juga diliputi kontroversi dan catatan hitam, terutama terkait pelanggaran hak asasi manusia serta dugaan korupsi. Sejarawan dari UGM, Agus Suwignyo, menyampaikan tinjauannya.
    “Kalau melihat kriteria dan persyaratan sebagai pahlawan nasional, nama Soeharto memang memenuhi kriteria tersebut. Namun tidak bisa juga mengabaikan fakta sejarah dan kontroversinya di tahun 1965,” ujar Agus seperti dilansir dari laman UGM.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dari Sri Mulyani hingga Megawati, Ini 8 Sosok Kartini Indonesia

    Dari Sri Mulyani hingga Megawati, Ini 8 Sosok Kartini Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam semangat memperingati Hari Kartini 2025, kita diingatkan kembali akan pentingnya peran perempuan dalam membangun bangsa. Siapa saja sosok Kartini Indonesia? Berikut ini deretannya.

    Dalam era perkembangan sosial dan teknologi yang begitu pesat, peran perempuan di berbagai sektor semakin diakui dan diperkuat. Sosok-sosok perempuan inspiratif di Indonesia telah menunjukkan kontribusi mereka tidak hanya terbatas pada ranah domestik, tetapi juga meluas ke berbagai bidang publik yang berpengaruh terhadap kemajuan bangsa.

    Pada momen Hari Kartini 2025, menjadi refleksi atas perjuangan perempuan yang tak henti-hentinya menembus batas dan tantangan. Di antara mereka yang mencolok, para tokoh perempuan ini telah membuktikan dengan dedikasi, keberanian, dan kecerdasan, mereka mampu menciptakan perubahan yang signifikan.

    Dari dunia politik hingga seni, sosok-sosok ini tidak hanya menjadi teladan, tetapi juga sumber inspirasi bagi generasi mendatang untuk terus memperjuangkan kesetaraan dan keadilan.

    Berikut ini tujuh sosok Kartini Indonesia masa kini yang layak diapresiasi.

    Sosok Kartini Indonesia

    1. Sri Mulyani Indrawati

    Sri Mulyani, yang lahir di Tanjung Karang (sekarang Bandar Lampung) pada 26 Agustus 1962, saat ini menjabat sebagai menteri keuangan Indonesia pada Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, dia juga pernah menjabat di posisi yang sama pada periode 2005–2010 di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebelum kemudian ditunjuk sebagai direktur pelaksana Bank Dunia dari 2010 hingga 2016.

    Sri Mulyani dikenal karena pemikiran dan strateginya yang berhasil menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, terutama saat krisis global 2008. Ia pernah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik di Asia oleh Emerging Markets dan masuk dalam daftar 100 Most Powerful Women versi Forbes, termasuk peringkat ke-38 pada 2023. Ia juga menjadi perempuan pertama dari Indonesia yang menjabat posisi tinggi di Bank Dunia.

    2. Susi Pudjiastuti

    Susi Pudjiastuti, lahir di Pangandaran pada 15 Januari 1965, adalah mantan menteri kelautan dan perikanan yang menjabat pada periode 2014–2019. Ia dikenal sebagai figur yang berani dan tegas dalam mengambil kebijakan demi melindungi kekayaan laut Indonesia.

    Salah satu kebijakan terkenalnya adalah menenggelamkan kapal-kapal asing yang terbukti melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Langkahnya tersebut mengundang pujian dan perhatian dunia internasional karena keberaniannya dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.

    3. Retno Marsudi

    Retno Marsudi juga dinobatkan sebagai sosok Kartini Indonesia. Ia adalah perempuan pertama yang menjabat sebagai menteri luar negeri Indonesia. Ia lahir di Semarang pada 27 November 1962 dan mulai menjabat sejak 2014 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Retno memiliki pengalaman panjang di dunia diplomasi, termasuk pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia. Selama kepemimpinannya, Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019–2020. Ia juga dikenal aktif dalam memperjuangkan isu kemanusiaan dan perdamaian di tingkat global.

    4. Sri Wahyuni Agustiani

    Sri Wahyuni Agustiani atau Yuni, lahir di Bandung pada 13 Agustus 1994. Ia adalah atlet angkat besi yang mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali perak di Olimpiade Rio de Janeiro 2016 untuk kelas 48 kg. Sebelumnya, dia juga meraih perak di Asian Games 2014.

    Yuni mulai menekuni olahraga angkat besi sejak usia 13 tahun dan telah memenangkan banyak penghargaan internasional. Ia dikenal sebagai atlet yang ulet dan konsisten, meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanan kariernya.

    5. Merry Riana

    Merry Riana lahir di Jakarta pada 29 Mei 1980, adalah seorang motivator, penulis, dan pengusaha sukses. Namanya semakin dikenal setelah kisah hidupnya diangkat dalam film “Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar” pada 2014.

    Mengalami krisis 1998, dia dikirim oleh orang tuanya ke Singapura demi keamanan. Di sana, dia menghadapi banyak tantangan finansial dan harus bekerja keras untuk membiayai kuliah dan hidup mandiri. Semangat juangnya membawanya menjadi sosok inspiratif, terutama di kalangan anak muda.

    6. Najwa Shihab

    Najwa Shihab atau Mba Nana adalah jurnalis dan presenter ternama di Indonesia. Ia dikenal lewat program “Mata Najwa” yang membahas berbagai isu politik dan sosial secara kritis dan mendalam. Najwa juga merupakan pendiri Narasi, sebuah platform media digital independen yang berfokus pada edukasi dan jurnalisme berkualitas.

    Ia dikenal sebagai figur yang berani dan vokal dalam menyuarakan isu-isu publik. Lewat berbagai kanal, Najwa terus mendorong pentingnya partisipasi publik dalam menjaga demokrasi dan transparansi.

    7. Cinta Laura Kiehl

    Cinta Laura lahir pada 17 Agustus 1993 dan dikenal sebagai aktris, penyanyi, serta aktivis pendidikan. Ia menyelesaikan pendidikannya di Columbia University, Amerika Serikat, dengan gelar bachelor of arts di bidang psikologi dan sastra Jerman, lulus dengan predikat cum laude.

    Cinta aktif dalam advokasi isu perempuan dan anak, serta berkontribusi dalam pembangunan sekolah-sekolah di Indonesia. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan pendidikan, menunjukkan dedikasinya terhadap kemajuan generasi muda.

    8. Megawati Hangestri Pertiwi

    Nama Megawati Hangestri Pertiwi juga masuk dalam daftar sosok Kartini Indonesia. Ia mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pevoli putri terbaik di dunia. Atlet asal Indonesia ini berhasil menarik perhatian dunia berkat performa luar biasa di berbagai kompetisi internasional.

    Ia bahkan mendapat julukan “Megatron” dari penggemarnya di Korea Selatan. Megawati lahir pada 20 September 1999 dan mulai menekuni voli sejak duduk di bangku SMP.

    Karier profesionalnya dimulai pada usia 14 tahun ketika bergabung dengan Surabaya Bank Jatim di Livoli Divisi Utama pada 2015. Kemampuannya yang menonjol membawanya ke level Proliga bersama Jakarta Pertamina Fastron, klub yang dia bela dari 2015 hingga 2022.

    Pada 2025, dia mencatat sejarah baru dengan dinobatkan sebagai pevoli putri terbaik di dunia. Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas kerja keras dan dedikasi yang dia tunjukkan dalam setiap pertandingan. Tak ayal, Megawati juga dinobatkan sebagai sosok Kartini Indonesia dalam momen Hari Kartini 2025.

  • Sidang Suap Vonis Bebas Ronald Tannur, Hakim Agung Soesilo Jadi Saksi

    Sidang Suap Vonis Bebas Ronald Tannur, Hakim Agung Soesilo Jadi Saksi

    loading…

    JPU menghadirkan Hakim Agung Soesilo sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (21/4/2025). Foto: Nur Khabibi

    JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Soesilo sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur . Soesilo merupakan ketua majelis hakim dalam kasasi Ronald Tannur.

    Duduk sebagai terdakwa yakni mantan pejabat MA Zarof Ricar dan pengacara Ronald Tannur Lisa Rachmat.

    Di hadapan Ketua Majelis Hakim Rosihan Juhriah Rangkuti, Soesilo hanya mengenal Zarof. “Saya tidak kenal Lisa Rachmat,” ujar Soesilo di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Selain Soesilo, JPU juga menghadirkan pensiunan Hakim Ad Hoc MA Abdul Latif dan Kabid Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Administrasi Kependudukan Disdukcapil Jakarta Santi sebagai saksi.

    Sebelumnya, Zarof didakwa terlibat dalam pemufakatan jahat untuk menyuap ketua majelis hakim sebesar Rp5 miliar terkait perkara kasasi Ronald Tannur.

    Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

    “Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim yaitu memberi uang Rp5 miliar melalui terdakwa kepada hakim Soesilo selaku Ketua Majelis Hakim dalam perkara Gregorius Ronald Tannur pada tingkat Kasasi berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1466/K/Pid/2024 tanggal 6 September 2024,” ujar JPU.

    “Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili yaitu dengan maksud mempengaruhi hakim yang mengadili perkara kasasi tersebut untuk menjatuhkan putusan kasasi yang menguatkan putusan PN Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby tanggal 24 Juli 2024,” sambung jaksa.

    Suap berawal ketika Ronald Tannur yang dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan jaksa sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby tanggal 24 Juli 2024. Jaksa yang keberatan dengan putusan tersebut, kemudian mengajukan kasasi ke MA.

  • Menkeu SBY Sarankan RI Pakai Jurus Berani Soeharto untuk Lawan Trump

    Menkeu SBY Sarankan RI Pakai Jurus Berani Soeharto untuk Lawan Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) yang mengeluarkan tarif resiprokal membuat ketidakpastian ekonomi global. Chatib Basri yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan era Presiden SBY ikut memberi saran terkait hal ini.

    Dia mengingatkan pemerintah Indonesia untuk tak menyia-nyiakan momentum krisis. Pemerintah harusnya melakukan pendekatan berani seperti era Orde Baru tahun 1980-an.

    “Waktu itu pemerintah melakukan devaluasi, tahun 1986, kemudian yang kedua adalah deregulasi secara signifikan untuk memotong cost ekonomi. Jadi tadi betul seperti Pak SBY sampaikan, gunakan krisis ini untuk reform. Don’t waste the crisis, bad times make good policy,” ujar Chatib dalam acara diskusi The Yudhoyono Institute dengan tema Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    Presiden Prabowo Subianto telah melakukan deregulasi pada beberapa kebijakan. Chatib mengapresiasi langkah ini karena disebutnya bisa menolong perekonomian Indonesia.

    Foto: Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Muhammad Chatib Basri di acara The Yudhoyono Institute, Minggu, 13/4. (Tangkapan Layar CNBC Indonesia TV)
    Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Muhammad Chatib Basri di acara The Yudhoyono Institute, Minggu, 13/4. (Tangkapan Layar CNBC Indonesia TV)

    “Dimulai dengan kuota, dengan TKDN, dengan berbagai langkah yang saya kira akan sangat menolong.” ujarnya.

    Dia juga menyoroti soal daya beli masyarakat. Menurutnya hal itu sangat pentng karena akan berdampak pada pemulihan.

    Yakni saat masyarakat membelanjakan uangnya akan membuat permintaan naik. Hal itu juga membuat dunia usaha bergerak dengan memproduksi dan menyerap tenaga kerja.

    “Dalam pemulihan ekonomi itu belanja pangkal pulih. Kalau orang spend, maka permintaannya akan terjadi. Kalau permintaannya akan terjadi, maka dunia usaha akan respons dengan memproduksi, mempekerjakan tenaga kerja. Jadi di dalam hal ini fiscal policy menjadi sangat penting untuk melakukan spending,” kata Chatib.

    (npb/wur)

  • Prabowo Santai Soal Isu Matahari Kembar seusai Menteri Temui Jokowi

    Prabowo Santai Soal Isu Matahari Kembar seusai Menteri Temui Jokowi

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak terganggu dengan silaturahmi para menteri Kabinet Merah Putih yang berkunjung ke Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat Lebaran 2025. Bahkan, isu politik soal “matahari kembar” yang mencuat dinilai tidak relevan dan tak mengganggu hubungan baik Prabowo dengan Jokowi.

    “Pak Prabowo tidak merasa terganggu dengan situasi itu,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani, Jumat (18/4/2025).

    Muzani menjelaskan, Presiden Prabowo justru menghormati tradisi silaturahmi. Apalagi dalam momen Lebaran yang menjadi ajang mempererat tali persaudaraan.

    “Presiden Prabowo menghargai itu sebagai tata krama Lebaran dan tradisi bersilaturahmi kepada orang yang dituakan atau dihormati,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengkritik pihak-pihak yang menggiring silaturahmi menteri Prabowo ke Jokowi sebagai isu politik matahari kembar. Ia menegaskan, tudingan itu tidak beralasan dan cenderung memecah belah.

    “Enggak ada matahari kembar. Presiden yang otentik adalah Prabowo. Jokowi jelas memposisikan diri dalam etika bernegara,” katanya di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Idrus menambahkan, silaturahmi menteri ke Jokowi, termasuk menteri ESDM yang juga Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, murni untuk menjaga tali silaturahmi pada momen Lebaran, bukan manuver politik.

    “Silaturahmi adalah perbuatan mulia yang diperintahkan agama. Jangan dicemari prasangka politik,” ujarnya.

    Menurut Idrus, Prabowo merupakan sosok yang terbuka menerima masukan dari siapa pun, termasuk para mantan presiden seperti Jokowi, Megawati, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), demi kemajuan bangsa.

    “Pak Prabowo gentle dan patriotik, beliau mengajak semua pihak yang punya pengalaman memimpin bangsa untuk memberi sumbangsih pemikiran,” tegas Idrus.

  • PDIP Gabung Kabinet Prabowo? Golkar: Konsolidasi Politik Makin Kuat

    PDIP Gabung Kabinet Prabowo? Golkar: Konsolidasi Politik Makin Kuat

    Jakarta, Beritasatu.com – Isu mengenai reshuffle kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin santer terdengar. Partai Golkar pun menanggapi kemungkinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bergabung dalam barisan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mendukung pemerintahan Prabowo Subianto.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengungkapkan, partainya menyambut positif jika PDIP memutuskan bergabung secara formal dalam Kabinet Merah Putih Prabowo. Menurutnya, hal ini sejalan dengan ajakan Presiden Prabowo yang sejak awal menegaskan Indonesia adalah rumah besar yang harus dirawat bersama.

    “Kalau PDIP gabung, bagi Partai Golkar Alhamdulillah. Ini juga sejalan dengan arahan dari Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. Jika PDIP bergabung, tentu akan lebih mudah dalam membangun sinergi demi kepentingan bangsa,” ujar Idrus di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Konsolidasi Politik Lebih Kuat Jika PDIP Gabung Koalisi

    Idrus menambahkan, PDIP adalah partai pemenang pemilu legislatif 2024 dan memiliki kekuatan politik yang besar di parlemen. Jika PDIP resmi bergabung, maka konsolidasi politik di parlemen untuk mendukung program-program kerja pemerintahan Prabowo akan semakin kuat.

    “PDIP punya basis massa yang besar dan kekuatan parlemen yang solid. Kalau bergabung, tentu akan memperlancar pembahasan program-program kerja nasional yang telah dirumuskan  Presiden Prabowo melalui Asta Cita,” tambahnya.

    Reshuffle Kabinet Prabowo Jadi Wacana Hangat

    Isu reshuffle kabinet Prabowo memang tengah menjadi perbincangan di kalangan elite politik. Idrus Marham menegaskan reshuffle adalah prerogatif presiden. Namun ia meyakini Presiden Prabowo akan mengevaluasi kinerja menteri secara objektif.

    “Jika ada menteri yang tidak memenuhi target atau bahkan tersandung kasus hukum, saya yakin Pak Prabowo akan mengambil tindakan tegas demi menjaga marwah pemerintahan. Beliau pasti tidak akan mengorbankan masa depan bangsa hanya demi melindungi satu-dua orang,” ujar Idrus.

    PDIP Bergabung, Politik Indonesia 2025 Lebih Stabil?

    Wacana PDIP bergabung ke dalam kabinet dinilai banyak kalangan akan membawa stabilitas politik. Apalagi, Prabowo Subianto dikenal sebagai pemimpin yang terbuka terhadap masukan dari siapa pun, termasuk mantan presiden dan rival politiknya.

    “Pak Prabowo juga terbuka mendengarkan masukan dari mantan-mantan presiden seperti Ibu Megawati, Pak SBY, dan Pak Jokowi, sebagai bagian dari pembangunan bangsa yang lebih baik,” pungkas Idrus.

    Dengan semakin kuatnya koalisi pemerintahan jika PDIP jadi bergabung, reshuffle kabinet dinilai hanya tinggal menunggu waktu. Rakyat Indonesia tentu berharap komposisi kabinet yang baru akan lebih solid dan siap mewujudkan janji-janji pembangunan Prabowo ke depan.

  • Golkar: Tak Ada Matahari Kembar, Presiden Saat Ini Prabowo Subianto

    Golkar: Tak Ada Matahari Kembar, Presiden Saat Ini Prabowo Subianto

    Jakarta, Beritasatu.com – Partai Golkar menegaskan isu “matahari kembar” yang mencuat seusai sejumlah menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto bersilaturahmi ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) adalah narasi sesat dan tidak berdasar.

    Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, politisasi silaturahmi Lebaran itu hanya ulah pihak-pihak yang mencoba membenturkan Presiden Prabowo Subianto dengan Jokowi.

    “Enggak ada matahari kembar. Real presiden hari ini adalah Prabowo Subianto. Bahkan sikap Jokowi sendiri menunjukkan beliau menghormati posisi itu,” ujarnya di Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Idrus menilai tafsir liar yang berkembang atas kunjungan Lebaran menteri-menteri pemerintahan Presiden Prabowo justru berpotensi memecah persatuan bangsa dan merusak harmoni politik nasional. Ia menegaskan silaturahmi adalah tradisi yang luhur, apalagi di momen Idulfitri, dan tidak seharusnya dipelintir menjadi isu politik.

    Idrus mengingatkan, Prabowo Subianto adalah sosok yang terbuka terhadap masukan, termasuk dari mantan presiden seperti Jokowi, Megawati, dan SBY, demi kemajuan Indonesia.

    “Pak Prabowo itu patriot sejati. Beliau ingin menghimpun pengalaman para pemimpin sebelumnya agar Indonesia bisa melangkah lebih kuat,” jelasnya.

    Idrus juga menegaskan Prabowo bukan sekadar meniru kebijakan lama. Namun, menyerap hal-hal substansial dan menerapkannya dengan pendekatan khas kepemimpinan Prabowo sendiri.

  • Mantan Wamenlu Era SBY Buka Suara Soal Kekosongan Dubes AS

    Mantan Wamenlu Era SBY Buka Suara Soal Kekosongan Dubes AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Indonesia periode 2014, Dino Patti Djalal, buka suara terkait posisi Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) yang telah kosong sejak 2023. Ia menyebut pemerintah harus segera menunjuk seseorang untuk mengisi kekosongan tersebut.

    “Menurut saya, salah satu tugas praktis yang perlu dilakukan dari segi politik warga adalah segera menunjuk dan mengirim duta besar Indonesia di Amerika Serikat,” kata Dino saat ditemui setelah konferensi pers peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

    Dino menyebut situasi saat ini telah berubah, di mana hubungan AS dengan banyak negara menjadi lebih kompleks. Penunjukan segera Dubes AS, menurut Dino, pada dasarnya juga menjaga kemitraan komprehensif dan strategis antara Indonesia dengan Negeri Paman Sam.

    “Itu yang paling urgent menurut saya. Karena kalau nggak ada dalam 2 tahun ini akan dicatat oleh Washington juga kan. Mereka akan mikir ‘kalau kita penting kenapa dikosongin terus’. Padahal kita mempunyai kemitraan strategis dengan Amerika,” tambah Dino.

    Sementara, terkait dengan kriteria Dubes AS, Dino menyebut orang tersebut harus memiliki kemampuan yang dapat menyelesaikan masalah, terutama pada sektor ekonomi. Selain itu, sosok tersebut harus dapat menjaga kepercayaan antara kedua negara.

    Dino menyebut situasi di AS saat ini sangat berbeda dengan yang lalu, di mana dalam Pemerintahan Presiden Donald Trump, banyak sekali orang-orang baru di bawahnya, sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri.

    “Karena sekarang ini kompetitif sekali. Seluruh dunia sekarang, bukan seluruh dunia, banyak sekali negara yang sekarang mencoba untuk melakukan deal dengan Amerika, nyari waktu, nyari counterpart mereka, nyari teman disana, puluhan negara gitu,” papar Dino.

    “Jadi memang memerlukan (dubes dengan) kemampuan lobby dan skill negosiasi yang piawai,” tambahnya.

    Terkait isu posisi Dubes RI di AS akan diisi oleh orang non-diplomat, Dino menyebut tak masalah, asal sosok tersebut memiliki kemampuan dalam berdiplomasi.

    “Seperti yang tadi saya bilang, dia harus pintar berdiplomasi, paham lapangan, bisa menyelesaikan masalah, punya skill, bisa menjaga hubungan, bisa menciptakan hubungan baru dengan orang-orang yang baru, elit politik yang baru di sana. Dan, ya, asal siapapun diplomatnya, saya kira akan segera dibutuhkan (di sana),” pungkasnya.

    (tfa/wur)

  • Ramai Pungli Ormas & Uang Palsu, Tanda-Tanda Ekonomi RI Memburuk?

    Ramai Pungli Ormas & Uang Palsu, Tanda-Tanda Ekonomi RI Memburuk?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Maraknya kasus-kasus kriminalitas di sektor ekonomi beberapa waktu terakhir ternyata memiliki korelasi dengan tekanan keuangan yang dialami masyarakat Indonesia saat ini.

    Kasus kriminalitas yang baru-baru ini terungkap misalnya temuan adanya “pabrik” uang palsu di Perumahan Griya Melati 1 RT 03 RW 13, Kelurahan Bubulak, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, hingga aksi Sekar Arum Widara, mantan aktris yang melakukan aksi peredaran uang palsu.

    Selain itu, adapula kasus premanisme seperti pungli oleh ormas-ormas yang juga marak dikeluhkan para pengusaha dan buruh, hingga dianggap sebagai salah satu penyebab penghambat investasi di Indonesia.

    “Ini hubungannya cukup linear, berbagai penelitian juga membuktikan itu,” kata Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita kepada CNBC Indonesia, Kamis (17/4/2025).

    “Kalau kondisi ekonomi memburuk, pendapatan masyarakat tertekan, peluang kerja makin kecil, pengangguran meningkat, dan tingkat kemiskinan meningkat, maka tingkat kriminalitas juga meningkat,” tegasnya.

    Sepanjang tahun lalu, memang terjadi data-data yang menunjukkan tekanan ekonomi terhadap masyarakat. Misalnya, tentang ambruknya jumlah kelas menengah di Indonesia hingga daya beli masyarakat yang terus melemah.

    Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2019 jumlah kelas menengah di Indonesia masih sebanyak 57,33 juta orang atau setara 21,45% dari total penduduk. Namun, pada 2024 hanya tersisa 47,85 juta orang atau setara 17,13%.

    Turunnya jumlah kelas menengah ini sejalan dengan meledaknya data pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, sepanjang 2024, jumlah pekerja terkena PHK yang dilaporkan mencapai 77.965 orang. Angka ini melonjak 20,21% dibandingkan 2023 yang sebanyak 64.855 orang.

    Tanda-tanda masalah daya beli masyarakat pun ikut muncul. Di antaranya, Indeks Penjualan Riil (IPR) per Maret 2025 atau pada masa Lebaran bahkan hanya tumbuh 0,5% ke level 236,7.

    Di sisi lain, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang dikeluarkan Bank Indonesia dari hasil survei terhadap para konsumen juga telah turun beruntun dalam tiga bulan tahun ini. Per Maret 2025 bahkan hanya 121,1, Februari 126,4, dan Januari di level 127,2.

    “Jadi sama aja kalau ke negara yang cenderung terbelakang secara ekonomi tingkat kriminalitas kan juga tinggi,” tutur Ronny.

    “Karena itu saya pikir jawabannya kemungkinan besar iya ada relasi positif antara stagnasi ekonomi, memburuknya keadaan pendapatan masyarakat, memburuknya peluang lapangan kerja, dan turunnya daya beli, itu sebuah konsekuensi logis meningkatnya kriminalitas di sebuah negara, salah satunya uang palsu,” ungkapnya.

    Pernyataan serupa disampaikan oleh Direktur Riset Bright Institute Muhammad Andri Perdana. Ia bilang seretnya likuiditas perekonomian beberapa waktu terakhir, terutama akibat tingginya iklim suku bunga bisa membuat orang memilih jalan pintas untuk memanfaatkan aksi kriminalitas, seperti kasus uang palsu demi memenuhi kebutuhannya.

    “Dalam rezim suku bunga yang tinggi, uang menjadi jauh lebih sulit di dapat bagi masyarakat, sehingga bisa jadi menyebabkan sebagian orang mencari jalan pintas dengan menggunakan uang palsu,” tegas Andri.

    Untuk masalah kasus premanisme ormas bahkan turut mendapat perhatian Wakil Presiden periode ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla. Ia menganggap permasalahan itu disebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan formal di Indonesia saat ini.

    Mengutip catatan BPS teranyar per Agustus 2024, jumlah pekerja di sektor informal di Indonesia memang masih mendominasi, yakni sebesar 57,95%. Sisanya pekerja di sektor formal yang hanya 42,05%.

    “Jadi itu kan bukan karena ormas itu ingin apa, karena mereka nganggur,” kata pria yang akrab disapa JK itu dalam program Koneksi Cuap Cuap Cuan CNBC Indonesia, dikutip Rabu (16/4/2025).

    Wakil presiden era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo itu juga menganggap, biang kerok kehadiran ormas karena serapan tenaga kerja di Indonesia minim. Akibatnya para pengangguran memilih jalan untuk berkelompok dan melakukan aksi pungli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

    “Kalau mereka kerja semua, mana ada ormas di jalan. Itu problemnya,” ucap politikus senior Partai Golkar itu.

    Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode Agustus 2024 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,47 juta orang dengan persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia 4,91% sedikit lebih tinggi dari periode Februari 2024 sebesar 4,82% dengan jumlah 7,2 juta orang pengangguran.

    “Jadi solusinya bukan tangkapin mereka, tapi buka lapangan pekerjaan. Makin banyak penganggur, makin banyak semacam ormas itu,” tutur JK.

    (arj/haa)