Xcloud.id

Tag: Susilo Bambang Yudhoyono

  • Pilkada Mau Ditarik, Rakyat Mau Diparkir

    Pilkada Mau Ditarik, Rakyat Mau Diparkir

    0leh: Rosadi Jamani

       

    TUKANG sablon, tukang jahit, pemasang baliho, digital printing, biro iklan, pengincar amplop, ngumpul di sini sebentar. 

    Soalnya Pilkada tidak lagi secara langsung, melainkan cukup dipilih DPRD. Kalau ini gol, semua kalian akan gigit jari, tak ada order lagi macam dulu. 

    Order itu diperuntukkan bagi wakil rakyat yang jumlah puluhan orang itu, dan para ketua umum partai politik alias parpol di pusat. 

    Indonesia memang negara dengan bakat istimewa, menghidupkan kembali ide mati lalu menyebutnya “terobosan.” 

    Demokrasi di sini seperti kaset lawas dangdut koplo, kalau sudah tidak laku, diputar ulang, diberi remix, lalu dijual lagi ke publik yang sama. 

    Di penghujung 2025, ketika rakyat sibuk menghitung sisa saldo dan tekanan darah, elite politik justru sibuk merancang sulap akbar, pilkada langsung mau ditarik dari tangan rakyat dan diserahkan kembali ke DPRD. 

    Katanya demi efisiensi. Biasanya, kata “efisiensi” itu kode rahasia, ada yang mau dipermudah, tapi bukan hidup rakyat.

    Adegan ini sebenarnya bukan baru. Kita pernah nonton musim sebelumnya tahun 2014, era SBY. Waktu itu DPR sudah hampir sukses mengubur pilkada langsung dengan dalih biaya mahal dan konflik sosial. 

    Untung ada Perppu yang datang seperti deus ex machina, menyelamatkan hak pilih rakyat di detik terakhir. 

    Tapi rupanya, ide buruk itu bukan mati, hanya disimpan di lemari arsip kekuasaan, menunggu momen ketika mayoritas kursi sudah aman dan suara rakyat dianggap terlalu berisik.

    Kini momennya datang. Presiden Prabowo Subianto melempar wacana ini di panggung HUT Golkar, dan seperti konspirasi yang rapi, bola itu langsung disambar. 

    Golkar gaspol, Gerindra mengangguk penuh cinta, PKB dan PAN nimbrung sambil bilang “layak dikaji.” 

    PDIP dan Demokrat menolak, tapi suaranya terdengar seperti protes di konser musik, ada, tapi tenggelam oleh dentuman bass kekuasaan. PKS masih menunggu arah angin.

    Alasan resmi terdengar sangat mulia, nyaris religius. Pilkada langsung mahal. Rakyat terlalu terpolarisasi. Kepala daerah korup karena ingin balik modal. 

    Solusinya? Cabut saja hak pilih rakyat, serahkan ke DPRD. Logika ini seperti mengatakan, “karena banyak kecelakaan, mari kita larang semua orang menyetir dan serahkan mobil ke sopir bayaran elite.” Aman? Belum tentu. Murah? Tergantung siapa yang bayar.

    Golkar bahkan menawarkan versi “demokrasi diet” rakyat boleh ikut konvensi di awal, setelah itu silakan menonton DPRD memilih. 

    Katanya transparan, katanya sesuai UUD. Tapi publik yang punya memori panjang tahu, ruang DPRD itu bukan ruang steril. Ia penuh aroma lobi, kompromi, dan amplop yang tidak pernah tercantum di APBD.

    Di balik layar, konspirasinya terasa rapi. Koalisi pemerintah sedang dominan di DPR dan DPRD. Mengontrol kepala daerah lewat DPRD jauh lebih efisien ketimbang berhadapan langsung dengan rakyat yang kadang suka bikin kejutan. 

    Pilkada langsung itu liar, tak bisa diprediksi. DPRD lebih jinak, bisa diajak bicara, diajak makan siang, diajak “musyawarah.”

    Para pengamat pun angkat bicara, meski sering hanya jadi bumbu diskusi. Ada yang bilang ini kehendak elite, bukan rakyat. Ada yang mengingatkan, money politics tidak hilang, hanya pindah dari lapangan terbuka ke ruang VIP. 

    Ada yang menyebut rakyat akan jadi “fitur non-aktif” dalam demokrasi. Bahkan ada yang terang-terangan bilang, ini bukan penghematan, ini pembagian kekuasaan.

    Tentu ada juga yang membela. Katanya sesuai demokrasi perwakilan, sesuai Pancasila, lebih tertib. 

    Tetapi sejarah kita mencatat, pilkada via DPRD dulu adalah ladang korupsi yang subur, tempat kepala daerah lahir dengan utang politik, bukan mandat rakyat.

    Lucu? Iya. Tragis? Juga. Karena di negeri ini, reformasi sering kali hanya mimpi yang dibangunkan paksa oleh alarm oligarki. Setiap kali itu terjadi, kita selalu disuruh percaya, ini demi kebaikan bersama.

    (Ketua Satupena Kalbar)

  • Berkaca dari Tsunami Aceh, SBY Ajari Prabowo Cara Penanganan Pascabencana Sumatera

    Berkaca dari Tsunami Aceh, SBY Ajari Prabowo Cara Penanganan Pascabencana Sumatera

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut mengamati pola pemerintahan Prabowo-Gibran dalam penanganan bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara.

    Lewat akun media sosial X (Twitter), SBY mencermati pada seberapa parah bencana tersebut, termasuk korban jiwa serta kerusakan infrastruktur dan fasilitas publik. Juga langkah-langkah apa yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

    “Saya juga mendengarkan komentar dan percakapan publik menyangkut bencana yang skalanya besar tersebut, termasuk komentar-komentar yang kritis,” kata SBY dikutip pada Sabtu (27/12).
     
    SBY pun menyampaikan pandangan pribadi saya terkait bencana Sumatera dan langkah-langkah penanganannya.
     
    Menurutnya, penanganan bencana itu kompleks dan tidak segampang yang dibayangkan. Terutama pada fase tanggap darurat yang biasanya terjadi kelumpuhan di sana-sini. Penanganan bencana, termasuk rekonstruksi dan rehabilitasinya, memerlukan waktu.

    Juga diperlukan sumber daya termasuk finansial yang mencukupi serta diperlukan kebijakan dan master plan yang utuh. Juga tentunya pelaksanaan yang efektif.

    “Ini semua saya dapatkan dari apa yang dilakukan oleh pemerintahan yang saya pimpin dulu dalam mengatasi bencana tsunami di Aceh dan Nias, gempa bumi di Yogya dan Padang dan sejumlah bencana alam berskala besar lainnya,” tuturnya.
     
    SBY menegaskan, komando dan pengendalian harus efektif, dan idealnya Presiden bisa memimpin melalui manajemen krisis yang dijalankan. Tetapi, cara dan gaya yang dipilih oleh kepala pemerintahan tidak selalu sama.

  • Kala SBY Bela Prabowo soal Penanganan Banjir Sumatra

    Kala SBY Bela Prabowo soal Penanganan Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara terkait dengan penanganan bencana alam banjir dan longsor yang melanda Sumatra.

    SBY yang memiliki pengalaman dalam menangani bencana tsunami di Aceh itu mengungkap bahwa penanganan alam itu kompleks dan tidak mudah.

    Dia menyoroti penanganan pada fase tanggap darurat yang biasanya terjadi kelumpuhan di sejumlah sektor. Oleh sebab itu, penanganan bencana memerlukan waktu, finansial dan master plan yang optimal.

    “Penanganan bencana itu kompleks dan tidak segampang yang dibayangkan. Terutama pada fase tanggap darurat yang biasanya terjadi kelumpuhan di sana-sini,” tulis SBY di akun X, dikutip Kamis (25/12/2025).

    Bicara soal bencana Sumatra, SBY mengatakan langkah penanganannya tidak bisa serta-merta disamakan saat era kepemimpinannya. Sebab, terdapat sejumlah faktor yang membedakan.

    Misalnya, kata dia, perbedaan situasi atau konteks dari bencana itu; perbedaan jenis bencana dan magnitude dari kerusakan yang ditimbulkan, serta perbedaan cara di antara para pemimpin.

    Meskipun begitu, Ketua Majelis Partai Demokrat ini menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah sangat serius dalam menangani bencana di Sumatra.

    “Saya tahu, Presiden Prabowo dengan serius terjun ke lapangan dan memberikan atensi yang penuh. Saya juga tahu, Presiden Prabowo telah mengambil sejumlah kebijakan untuk membangun kembali provinsi-provinsi di Sumatra yang mengalami bencana alam tersebut,” tutur SBY.

    Adapun, SBY juga mengemukakan sejumlah aspek yang membuat penanganan bencana bisa berhasil yaitu melalui konsep rehabilitasi dan rekonstruksi yang baik, organisasi dan kepemimpinan di lapangan yang efektif, serta implementasi dari rencana yang juga efektif. 

    Selain itu, dia juga menekankan agar penggunaan uang negara harus betul-betul dijaga dengan baik agar penanganan bencana bisa menjadi optimal.

    “Demikian pendapat saya dan mari kita dukung langkah-langkah pemerintah untuk membangun kembali Sumatera pasca bencana dan memastikan saudara-saudara kita yang terkena musibah memiliki masa depan yang baik,” pungkasnya. 

  • SBY Yakin Prabowo Atensi Penuh Banjir Sumatra: Penanganan Butuh Waktu

    SBY Yakin Prabowo Atensi Penuh Banjir Sumatra: Penanganan Butuh Waktu

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan pandangan pribadinya terkait bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.

    Pernyataan itu disampaikan melalui unggahan di akun X (Twitter) pribadinya, @SBYudhoyono, pada Kamis (25/12/2025).

    Dalam unggahannya, SBY mengaku terus mengikuti dan mencermati perkembangan bencana alam di Sumatra, termasuk tingkat keparahan bencana, jumlah korban jiwa, serta kerusakan infrastruktur dan fasilitas publik. 

    Dia juga memperhatikan langkah-langkah yang diambil pemerintah pusat dan daerah, serta respons dan komentar publik, termasuk kritik yang muncul.

    “Penanganan bencana itu kompleks dan tidak segampang yang dibayangkan. Terutama pada fase tanggap darurat yang biasanya terjadi kelumpuhan di sana-sini,” tulis SBY dalam unggahannya.

    SBY menegaskan bahwa penanganan bencana merupakan proses yang kompleks dan tidak sederhana, terutama pada fase tanggap darurat yang sering kali diwarnai berbagai kendala dan kelumpuhan di lapangan. 

    Menurutnya, proses penanganan bencana hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan waktu, sumber daya yang memadai, kebijakan yang tepat, serta pelaksanaan yang efektif.

    “Penanganan bencana, termasuk rekonstruksi dan rehabilitasinya, memerlukan waktu. Juga diperlukan sumber daya termasuk finansial yang mencukupi. Juga diperlukan kebijakan dan master plan yang utuh. Juga tentunya pelaksanaan yang efektif,” ucapnya.

    Dia juga menyinggung pengalamannya saat memimpin Indonesia dalam menghadapi sejumlah bencana besar, seperti tsunami Aceh dan Nias, gempa bumi di Yogyakarta dan Padang, serta bencana alam besar lainnya.

    Dari pengalaman tersebut, SBY menilai pentingnya perencanaan yang matang dan kepemimpinan yang kuat dalam manajemen bencana.

    Terkait kepemimpinan nasional, SBY menyatakan bahwa komando dan pengendalian idealnya berjalan efektif, bahkan dipimpin langsung oleh Presiden melalui manajemen krisis. 

    Namun, dia menekankan bahwa setiap kepala pemerintahan memiliki gaya dan pendekatan yang berbeda, tergantung pada situasi, jenis bencana, serta konteks yang dihadapi.

    Prabowo Sudah Serius

    SBY menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan keseriusan dengan terjun langsung ke lapangan dan memberikan perhatian penuh terhadap penanganan bencana di Sumatera. 

    Dia juga menyatakan bahwa Prabowo telah mengambil sejumlah kebijakan untuk membangun kembali provinsi-provinsi yang terdampak bencana.

    “Saya tahu, Presiden Prabowo dengan serius terjun ke lapangan dan memberikan atensi yang penuh. Saya juga tahu, Presiden Prabowo telah mengambil sejumlah kebijakan untuk membangun kembali provinsi-provinsi di Sumatra yang mengalami bencana alam tersebut,” katanya.

    Saat ini, menurut SBY, fokus utama adalah rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat agar dapat pulih dan bahkan menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya. 

    Dia menekankan beberapa faktor penting agar proses tersebut berhasil, seperti konsep rehabilitasi dan rekonstruksi yang baik, organisasi dan kepemimpinan yang efektif di lapangan, serta implementasi rencana yang berjalan optimal.

    “Jangan dilupakan, akuntabilitas penggunaan uang negara juga dijaga dengan baik,” tegas SBY.

    Dia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung langkah-langkah pemerintah dalam membangun kembali Sumatera pascabencana, serta memastikan para korban bencana memiliki masa depan yang lebih baik.

    “Mari kita dukung langkah-langkah pemerintah untuk membangun kembali Sumatera pasca bencana dan memastikan saudara-saudara kita yang terkena musibah memiliki masa depan yang baik,” pungkas SBY.

  • SBY Minta Publik Stop Bandingkan Dirinya dan Prabowo soal Banjir Sumatera, Penanganan Bencana Tidak Semudah Itu

    SBY Minta Publik Stop Bandingkan Dirinya dan Prabowo soal Banjir Sumatera, Penanganan Bencana Tidak Semudah Itu

    GELORA.CO –  Polemik penanganan banjir besar di Sumatera yang menimbulkan ribuan korban dan kerusakan masif dalam beberapa pekan terakhir akhirnya membuat Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), angkat bicara.

    Di tengah ramainya perdebatan publik yang membandingkan cara dirinya menangani bencana dengan pemerintahan Prabowo Subianto saat ini.

    SBY memberikan pernyataan tegas jangan lakukan perbandingan yang tidak relevan dan tidak produktif.

    SBY menyampaikan pesan itu dalam unggahan video dan komunikasi pribadinya kepada sejumlah tokoh daerah.

    Ia menekankan bahwa penanganan bencana skala besar seperti banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Bukan sesuatu yang sederhana, dan tidak bisa dijadikan ajang membandingkan efektivitas dua rezim pemerintahan.

    Menurut SBY, setiap bencana memiliki karakter, kompleksitas, dan tantangan unik yang berbeda antara satu kejadian dengan kejadian lainnya.

    “Penanggulangan bencana tidak semudah yang dibayangkan. Jangan bandingkan masa saya dulu dengan sekarang. Fokus kita adalah bagaimana menyelamatkan rakyat,” ujar SBY dikutip pojoksatu.id dari sindonews

    Komentar SBY muncul setelah perdebatan publik semakin panas.

    Di media sosial, sebagian masyarakat menyebut penanganan banjir Sumatera kali ini lebih lambat dibanding saat SBY menangani bencana besar di era pemerintahannya.

    Termasuk tsunami Aceh 2004 dan banjir besar di berbagai provinsi.

    Sebagian lainnya menilai situasi sekarang jauh lebih kompleks karena tingginya curah hujan ekstrem, kerusakan hulu sungai, serta akses logistik yang sangat sulit.

    Dalam konteks itu, pernyataan SBY menjadi sorotan.

    Apalagi, beberapa tokoh nasional seperti Dino Patti Djalal juga sempat menyarankan agar pemerintah saat ini belajar dari pengalaman SBY dalam mengelola bencana besar masa lalu.

    Namun SBY justru memilih meredam tensi perdebatan dengan meminta publik berhenti membuat perbandingan yang justru mengalihkan fokus dari upaya penyelamatan warga terdampak.

    Di sisi lain, bencana di Sumatera memang tengah memasuki fase kritis.

    Data berbagai lembaga resmi menunjukkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal, ratusan ribu rumah rusak, serta banyak wilayah terisolasi karena akses putus diterjang banjir dan longsor.

    Pemerintah pusat telah mengerahkan tim SAR gabungan, bantuan logistik, hingga alat berat untuk membuka jalur yang tertutup material tanah.

    Meski begitu, kritik tetap mengalir.

    Sejumlah pengamat menilai pemerintah kurang cepat merespons situasi di 72 jam pertama pascabencana.

    Ada pula keluhan soal distribusi bantuan yang dinilai belum merata. Situasi ini semakin memicu publik membandingkan penanganan bencana lintas pemerintahan.

    Namun, pesan SBY menyoroti hal yang berbeda bahwa penanganan bencana adalah kerja kemanusiaan, bukan arena kompetisi politik.

    Ia mengajak semua pihak menahan diri dari narasi pembanding yang hanya memperkeruh suasana. “Bencana ini besar. Pemerintah pasti bekerja keras. Sudah saatnya semua pihak bergotong royong,” demikian salah satu kutipannya.

    Pernyataan itu mendapat respons beragam.

    Sebagian publik memuji sikap SBY yang dinilai menenangkan dan berjiwa kenegarawanan.

    Sebagian lainnya justru menilai SBY menghindari perbandingan karena kritik terhadap pemerintah lama maupun baru sama-sama tidak produktif.

    Meski demikian, pernyataan SBY jelas memperlihatkan satu hal bahwa isu penanganan bencana tidak hanya menyangkut teknis lapangan, tetapi juga persepsi publik dan dinamika politik nasional.

    Di tengah bencana yang menciptakan luka mendalam bagi warga Sumatera.

    Ajakan SBY agar masyarakat berhenti membandingkan dan kembali fokus pada penyelamatan warga menjadi salah satu suara yang paling mencuri perhatian.***

  • Berkaca dari Tsunami Aceh, Ini Pesan SBY untuk Penanganan Banjir Sumatera

    Berkaca dari Tsunami Aceh, Ini Pesan SBY untuk Penanganan Banjir Sumatera

    Berkaca dari Tsunami Aceh, Ini Pesan SBY untuk Penanganan Banjir Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pesan kepada Presiden RI Prabowo Subianto terkait penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera.
    Hal tersebut
    SBY
    sampaikan usai mengikuti banyaknya percakapan kritis dari publik, serta melihat seberapa parah dampak dari
    bencana Sumatera
    .
    ”
    Penanganan bencana itu kompleks dan tidak segampang yang dibayangkan. Terutama pada fase tanggap darurat yang biasanya terjadi kelumpuhan di sana-sini
    ,” ujar SBY dalam cuitannya di X, Rabu (24/12/2025).
    Kompas.com
    telah meminta izin Wasekjen Demokrat Syahrial Nasution untuk mengutip pernyataan SBY.
    SBY menjelaskan, yang namanya penanganan bencana, termasuk rekonstruksi dan rehabilitasinya, memerlukan waktu.
    Selain itu, juga diperlukan sumber daya, finansial yang mencukupi, kebijakan dan master plan yang utuh, dan pelaksanaan yang efektif.
    SBY menyampaikan, apa yang dia pelajari itu didapat ketika menangani bencana Tsunami Aceh 2004 dan lain-lain saat masih menjabat Presiden di masa lalu.
    ”
    Ini semua saya dapatkan dari apa yang dilakukan oleh pemerintahan yang saya pimpin dulu dalam mengatasi bencana tsunami di Aceh dan Nias, gempa bumi di Yogya dan Padang dan sejumlah bencana alam berskala besar lainnya
    ,” kata dia.
    Selanjutnya, SBY menekankan komando dan pengendalian harus efektif, di mana idealnya Presiden bisa memimpin melalui manajemen krisis yang dijalankan.
    Akan tetapi, SBY menyadari, cara dan gaya yang dipilih oleh kepala pemerintahan tidak selalu sama.
    ”
    Misalnya, apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo saat ini bisa tidak sama dengan yang saya lakukan dulu. Ini disebabkan oleh perbedaan situasi atau konteks dari bencana itu; perbedaan jenis bencana dan
    magnitude
    dari kerusakan yang ditimbulkan, serta perbedaan cara di antara para pemimpin
    ,” kata SBY.
    SBY menilai,
    Presiden Prabowo Subianto
    saat ini serius terjun ke lapangan dan memberikan atensi yang penuh.
    Kemudian, SBY juga yakin bahwa Prabowo telah mengambil sejumlah kebijakan untuk membangun kembali provinsi-provinsi di Sumatera yang mengalami bencana alam tersebut.
    ”
    Sekarang ini, perhatian kita semua tertuju pada rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, Sumut dan Sumbar, agar kondisinya pulih dan bahkan lebih baik dari sebelumnya. Ada sejumlah faktor agar rehabilitasi dan rekonstruksi berhasil, antara lain: konsep rehabilitasi dan rekonstruksi yang baik, organisasi dan kepemimpinan di lapangan yang efektif, serta implementasi dari rencana yang juga efektif. Jangan dilupakan, akuntabilitas penggunaan uang negara juga dijaga dengan baik
    ,” ujar SBY.
    ”
    Demikian pendapat saya. Dan mari kita dukung langkah-langkah pemerintah untuk membangun kembali Sumatera pasca bencana dan memastikan saudara-saudara kita yang terkena musibah memiliki masa depan yang baik
    ,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sindir Pedas Demokrat Soal Isu Ijazah Palsu, Bestari Barus Sebut Jokowi dan SBY Setara

    Sindir Pedas Demokrat Soal Isu Ijazah Palsu, Bestari Barus Sebut Jokowi dan SBY Setara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Politik, Bestari Barus, keberatan dengan sikap sejumlah elite Partai Demokrat yang menyinggung isu dugaan ijazah palsu Jokowi.

    Ia menegaskan langkah tersebut tidak pantas disampaikan ke ruang publik, terlebih karena Demokrat dan PSI berada dalam barisan koalisi yang sama.

    Bestari mengungkapkan kekecewaannya atas pernyataan yang disampaikan anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Benny Harman, dalam forum resmi parlemen.

    Baginya, sindiran yang disampaikan justru memancing tafsir negatif dan bergulir luas di ruang publik.

    “Bahkan sampai dengan anggota DPR RI membicarakan hal-hal yang menurut kami sebagai sesama koalisi itu kurang pantas untuk disampaikan ke depan publik,” ujar Bestari dikutip pada Senin (22/12/2025).

    Ia menekankan bahwa pernyataan Benny Harman dalam rapat resmi DPR kemudian dipelintir dan ditayangkan berulang kali oleh media, sehingga menimbulkan kesan tudingan terhadap Jokowi.

    “Benny Harman memberi sindiran-sindiran di rapat resmi yang teragenda dengan resmi di instansi resmi DPR, itu melakukan sindiran-sindiran yang kemudian justru ini ditayang berulang,” katanya.

    “Ya itu per stasiun TV tapi kemudian ditanggapi agak menuduh,” lanjut Bestari.

    Bestari menegaskan, sikap tersebut tidak elok, mengingat Jokowi merupakan sosok yang juga berjasa dalam perjalanan politik Demokrat.

    Termasuk ketika menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai menteri ATR/BPN.

    “Pada patron kami Pak Jokowi yang sesama koalisi ini ya yang pernah juga menetapkan Bung AHY (Ketum Demokrat) pada posisi yang terhormat sebagai menteri,” ucapnya.

  • Si Paling Minta Kerja Sama, tapi Susah Diajak Bekerja Sama!

    Si Paling Minta Kerja Sama, tapi Susah Diajak Bekerja Sama!

    GELORA.CO –  Kritik keras dilayangkan Diplomat Senior Indonesia, Dino Patti Djalal, kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono.

    Melalui akun media sosial pribadinya di Facebook dan Instagram, @dinopattidjalal, ia dengan tajamnya meyampaikan 4 pesan menohok kepada juniornya itu.

    Dalam video pendeknya, Dino Patti Djalal menyoroti kinerja Sugiono yang dianggap remuk-redam. Di antara kritik yang disampaikannya itu adalah tak kondusifnya kondisi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan sulitnya sang menlu diajak bekerja sama.

    “Saya Dino Patti Djalal menyampaikan pesan ini sebagai sesepuh Kementerian Luar Negeri, sebagai pendukung politik luar negeri, sebagai ketua ormas hubungan internasional terbesar di Indonesia dan di Asia, dan juga sebagai rakyat,” katanya membuka pesannya di dalam video yang diunggah akun Instagram @dinopattidjalal pada Minggu 21 Desember 2025.

    Ia pun menegaskan bahwa dirinya membuat pesan tersebut sebagai pihak yang sudah berkecimpung dalam dunia diplomasi selama 40 tahun. “Baik dari dalam maupun luar pemerintahan,” ujar Dino.

    Lebih lanjut dikatakan, pesan ini terpaksa ia sampaikan melalui platform medsos Instagram, sebab semua jalur komunikasi langsung ke Menlu Sugiono sudah diblokir selama berbulan-bulan.

    Harapannya, Sugiono tak bersikap defensif dan menjadikan pesan yang disampaikannnya sebagai bahan refleksi.

    Menurut Wamenlu era Presiden SBY tersebut, kalau empat pesan mau dijalankan Sugiono, maka ia berpeluang tercatat sebagai Menlu cemerlang.

    Tapi sebaliknya kalau abai, maka diplomasi Indonesia berisiko merosot dan kinerja sang menteri bakal dicap buruk oleh catatan sejarah.

    “Kalau semua ini (pesan) tidak dilakukan, maka Kemenlu akan redup, diplomasi Indonesia merosot dan Menlu Sugiono akan dicatat sejarah dengan nilai merah,” katanya mengingatkan.

    Apa saja 4 (empat) pesan menohok yang disampaikan Dino kepada Sekjen Partai Gerindra tersebut? Berikut uraian lengkapnya.

    1. Menlu Sugiono Diminta Meluangkan Waktu Lebih Banyak untuk Memimpin Kemlu

    Kritik pertama yang disampaikan Dino Patti Djalal adalah idealnya orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto itu Sugiono bisa mengurus Kemlu dalam banyak waktu.

    “Idealnya bisa full time mengurus Kemlu. Minimal 50 persen dan kalau bisa 80%, alhamdulillah,” ucapnya.

    Disebutkannya, Kemlu layaknya mobil Ferrari. Dengan kata lain ini salah satu lembaga terbaik di NKRI dan disesaki oleh talenta diplomat luar biasa.

    Tapi mobil Ferrari itu baru bisa perform jika dikendarai oleh pengemudi yang jago. Sementara belakangan ini banyak KBRI yang tidak mendapatkan arahan dari Jakarta.

    “Dewasa ini banyak KBRI yang tidak mendapatkan arahan dari pusat,” keluhnya.

    Bahkan, klaim Dino, rapat koordinasi para duta besar sudah tertunda hampir setahun. Banyak diplomat yang performanya drop karena anggarannya dipangkas.

    “Banyak diplomat yang mengalami demoralisasi dan merasa tidak terdorong inisiatifnya lantaran merasa tidak akan direspons dari (unsur pimpinan atas),” tegasnya.

    Ia mengaku mendengar banyak duta besar yang merasa kesulitan untuk bertemu menlu saat pulang ke Tanah Air.

    Padahal hal ini berisiko pada tidak ada follow-up dari kesepakatan luar negeri. Bukan itu saja, ini berisiko pada hubungan bilateral Indonesia dengan negara sahabat yang tidak berimbang.

    Kondisi itu membuat RI banyak disetir oleh negara mitranya. “Masalah ini bisa dianggap sepi sekarang ini, tapi bisa meledak di kemudian hari,” tegas Dino memperingatkan.

    Ia pun menyarankan Menlu melakukan pembenahan sejak sekarang agar empat tahun kemudian Kemlu bisa berjalan lebih baik.

    2. Berkomunikasi Terkait Langkah Politik Luar Negeri Indonesia

    Berdasarkan ilmu dari menteri luar negeri sebelumnya, Ali Alatas, Dino menyebut politik luar negeri dimulai dari rumah. Itu artinya, semua langkah di negara orang akan percuma jika tidak dijelaskan, dipahami, dan didukung publik di dalam negeri.

    “Lihat saja bagaimana Menteri Keuangan Purbaya dalam waktu singkat populer dan dihormati publik. Sebab ia rajin memberikan penjelasan mengenai kebijakan keuangan negara,” bebernya.

    Dino Patti Djalal menggarisbawahi bahwa Menlu Sugiyono belum pernah sekalipun berpidato mengenai kebijakan baik di dalam maupun di luar negeri dalam satu tahun terakhir.

    Menlu terkini juga belum pernah melakukan wawancara khusus dengan media terkait substansi politik luar negeri, baik di dalam atau luar negeri.

    Di samping itu, dalam satu tahun terakhir, Dino melihat Sugiono jarang menjelaska kepada publik mengenai langkah politik luar negeri Jakarta. Tentunnya selain pidato awal tahun yang sudah menjadi tradisi Kemlu.

    “Kami tidak ingin Menlu Sugiono mendapatkan predikat sebagai silent minister,” kritik Dino.

    Pihaknya juga mengkritisi komunikasi Menlu yang lebih dominan melalui Instagram yang penuh foto dan video, tapi tidak ada suaranya.

    “Kami juga melihat Menlu (Sugiono) semakin menjauh dan menutup pintu tergadap publik untuk urusan hubungan internasional.

    Ia memberi contoh Conference on Indonesia Foreign Policy yang tercatat sebagai konferensi politik luar negeri terbesar di dunia.

    Ribuan pemuda dan mahasiswa Indonesia datang dari berbagai provinsi khusus demi mendengar pembahasan mengenai politik luar negeri.

    Sayangnya semua surat, telepon, WhatsApp, selama berbulan-bulan permohonan pertemuan dan lain sebagainya sama sekali tak direspons Menlu.

    3. Menlu Diminta Bisa Lebih Terhubung dengan Pemangku Kepentingan Internasional

    Dino menyebutkan permintaan ini konsisten dengan konsep pemerintah yang melayani rakyatnya. Hubungan baik itu bukan hanya dengan pendukung, tapi juga yang mengkritisi.

    “Sekarang ini kami sebagai konstituen hubungan internasional merasa Menlu Sugiono jauh sekali dengan kami, tidak komunikatif, tidak responsif, tidak terbuka aksesnya,” cetusnya.

    Misalnya undangan terakhir dari berbagai ormas stakeholder luar negeri untuk berkomunikasi, berdialog, dan menyampaikan masukan tidak pernah direspons.

    Pihaknya mengingatkan prinsip yang dipegang para Menlu terdahulu, yakni never burn your bridges. Ditegaskan, kepercayaan, rasa hormat, dan dukungan pemangku kepentingan tidak datang secara otomatis.

    Namun semua itu harus diupayakan secara aktif.

    4. Diharapkan Dapat Bersikap Terbuka untuk Bekerja Sama

    Dino mengatakan, membantu Presiden Prabowo Subianto bukan berarti mengabaikan rakyat. Sebab keduanya malah saling menguatkan.

    “Saya paham tugas utama Menlu adalah untuk membantu Presiden tetapi ini tidak berarti memunggungi rakyat. Bahkan dua hal ini sebetulnya saling mendukung,” ujarnnya.

    “Kalau ada inisiatif dari ormas hubungan internasional kami berharap Menlu dapat responsif,” sambungnya.

    Di mana Menlu di berbagai event komunitas internasional menyebut pentingnya kerja sama. Namun dalam kenyataanya sangat susah sekali diajak bekerja sama.

    Ia melihat dalam dunia diplomasi inisiatif itu bisa datang dari atas maupun dari bawah. Karena itu, gotong royong antara pemerintah dan ormas hubungan internasional adalah resep sukses politik luar negeri.

    Ini yang membuatnya menilai ada kontradiksi antara seruan kerja sama di forum internasional dengan praktik domestik yang dinilai sulit diajak bekerja sama. ***

  • 4 Kritik Dino Patti Djalal soal Kinerja Menlu Sugiono

    4 Kritik Dino Patti Djalal soal Kinerja Menlu Sugiono

    Bisnis.com, JAKARTA — Diplomat senior Indonesia Dino Patti Djalal, melontarkan kritik terbuka terhadap kinerja Menteri Luar Negeri Sugiono.

    Pesan tersebut disampaikan melalui sebuah video pernyataan yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @dinopattidjalal, pada Minggu (21/12/2025).

    Dalam video berdurasi lebih dari sembilan menit itu, Dino menyampaikan empat kritik dan pesan yang ia sebut sebagai bentuk kepedulian dan dukungan demi kesuksesan diplomasi Indonesia.

    Dia menegaskan pernyataan tersebut dia sampaikan dalam kapasitasnya sebagai sesepuh Kementerian Luar Negeri, pendukung politik luar negeri Indonesia, Ketua organisasi masyarakat hubungan internasional terbesar di Indonesia dan Asia, sekaligus sebagai warga negara yang telah berkecimpung di dunia diplomasi hampir 40 tahun.

    “Ini adalah message of love and support. Speak truth to power, speak truth to the people,” ujar Mantan Wakil Menteri Luar Negeri era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu melalui unggahannya dikutip Minggu (21/12/2025). 

    Kritik pertama Dino ditujukan pada aspek kepemimpinan Sugiono di Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Dia meminta Menlu meluangkan waktu lebih banyak untuk secara langsung memimpin Kemlu yang menurutnya, saat ini sangat membutuhkan leadership.

    “Kementerian luar negeri itu seperti mobil Ferrari, salah satu lembaga terbaik di NKRI yang penuh talenta diplomat luar biasa. Tapi Ferrari hanya bisa perform kalau dikendarai driver yang piawai dan fokus,” kata Dino.

    Dia mengungkapkan, idealnya Menlu bekerja penuh waktu untuk Kemlu, atau setidaknya mencurahkan 50 hingga 80 persen perhatiannya.

    Dino menyoroti minimnya arahan strategis dari pusat kepada perwakilan RI di luar negeri, tertundanya rapat koordinasi para duta besar hampir setahun, hingga menurunnya moral diplomat akibat pemotongan anggaran dan lemahnya respons pimpinan.

    Menurut Dino, kondisi tersebut berisiko membuat peluang diplomatik tingkat tinggi tidak ditindaklanjuti dengan baik serta hubungan bilateral Indonesia menjadi tidak seimbang. Ia memperingatkan, jika situasi ini dibiarkan, Kemlu bisa berubah dari center of excellence menjadi island of mediocrity.

     

    Minimnya Komunikasi Publik

    Kritik kedua berkaitan dengan komunikasi politik luar negeri kepada publik. Dino menekankan prinsip klasik diplomasi yang diajarkan almarhum Menlu Ali Alatas.

    Dino menilai, dalam satu tahun terakhir, Sugiono belum pernah menyampaikan policy speech substantif, baik di dalam maupun luar negeri, serta jarang memberikan wawancara mendalam mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia.

    “Kami tidak ingin Menlu Sugiono mendapat predikat sebagai silent minister,” ujar Dino.

    Dia juga menyoroti gaya komunikasi Menlu yang dinilai terlalu mengandalkan media sosial berbasis visual tanpa penjelasan substansi kebijakan.

    Menurut Dino, tanpa komunikasi yang konsisten dan persuasif, kredibilitas diplomasi Indonesia akan melemah di mata publik dan mitra internasional. 

    Kritik ketiga diarahkan pada relasi Menlu dengan para pemangku kepentingan hubungan internasional, termasuk akademisi, organisasi masyarakat, dan komunitas kebijakan luar negeri.

    Dino menyebutkan banyak undangan dialog dan permintaan audiensi yang tidak direspons.

    “Sekarang ini kami sebagai konstituen hubungan internasional merasa Menlu Sugiono jauh sekali dari kami. Tidak komunikatif, tidak responsif, tidak aksesibel,” ujarnya. 

    Mantan Duta Besar untuk Amerika Serikat (AS) itu mengingatkan prinsip yang dipegang para Menlu terdahulu, yakni never burn your bridges. Menurut Dino, kepercayaan, rasa hormat, dan dukungan pemangku kepentingan tidak datang secara otomatis, melainkan harus diupayakan secara aktif.

    “Azaz yang selalu dipegang Menlu-menlu terdahulu adalah never burn your bridges. Karena kalau ada masalah nanti tidak ada orang yang akan membela Anda,” kata Dino.

    Tak Responsif, Waspada Nilai Rapor Merah

    Dalam kritik keempat, Dino mendorong Sugiono untuk lebih terbuka dan welcoming terhadap kerja sama dengan organisasi masyarakat dan akar rumput hubungan internasional.  

    Dia menegaskan membantu Presiden Prabowo tidak berarti mengabaikan rakyat, karena keduanya justru saling menguatkan.

    “Saya paham tugas utama Menlu adalah untuk membantu presiden tetapi ini tidak berarti memunggungi rakyat. Bahkan dua hal ini sebetulnya saling mendukung. Kalau ada inisiatif dari ormas hubungan internasional kami berharap Menlu dapat responsif,” tuturnya.

    Dino menilai bahwa Dalam dunia diplomasi, inisiatif bisa datang dari atas maupun dari bawah. Oleh sebab itu, gotong royong antara pemerintah dan ormas hubungan internasional adalah resep sukses politik luar negeri.

    Oleh sebab itu, dia menilai terdapat kontradiksi antara seruan kerja sama di forum internasional dengan praktik domestik yang dinilai sulit diajak berkolaborasi.

    Dino menegaskan, kritik tersebut ia sampaikan karena seluruh jalur komunikasi langsung dengan Menlu Sugiono disebut telah terblokir selama berbulan-bulan.

    Wakil Menteri Luar Negeri itu pun juga berharap Sugiono tidak bersikap defensif dan menjadikan masukan itu sebagai bahan refleksi 

    “Jangan sampai ada kontradiksi. Bagaimana Menlu di forum internasional  selalu menyerukan pentingnya kerjasama, tetapi dalam kenyataannya sangat susah sekali diajak kerjasama. Dalam dunia diplomasi, inisiatif bisa datang dari pemerintah, dari atas, tapi juga bisa dari bawah. Dari ormas dan dari akar rumput,” tuturnya.

    Menurutnya, jika empat usulan tersebut dijalankan dengan memperkuat kepemimpinan Kemlu, menjelaskan politik luar negeri kepada publik, merangkul pemangku kepentingan, dan terbuka pada kerja sama masyarakat, maka Sugiono berpeluang dicatat sebagai Menlu yang cemerlang. 

    Namun jika tidak, Dino memperingatkan diplomasi Indonesia berisiko merosot dan kinerja Menlu akan dinilai buruk oleh sejarah.

    “Kalau semua ini tidak dilakukan, maka Kementerian Luar Negeri akan redup, diplomasi Indonesia akan merosot dan Menlu Sugiono akan dicatat sejarah dengan nilai merah,” tutup Dino.

  • Habib Rizieq Soroti Sikap Prabowo soal Bencana Nasional, Bandingkan Pernyataan 2015 dan Kebijakan Saat Ini

    Habib Rizieq Soroti Sikap Prabowo soal Bencana Nasional, Bandingkan Pernyataan 2015 dan Kebijakan Saat Ini

    GELORA.CO –  Habib Rizieq Shihab menyinggung pernyataan Prabowo Subianto pada tahun 2015 terkait penetapan bencana nasional, yang dinilainya berbeda dengan sikap pemerintah saat ini dalam menangani bencana di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatra.

    Dalam keterangannya kepada publik, Habib Rizieq mengingatkan bahwa Prabowo, ketika belum menjabat sebagai presiden, pernah secara terbuka mendesak pemerintahan Joko Widodo untuk menetapkan bencana besar sebagai bencana nasional demi percepatan penanganan dan terbukanya akses bantuan internasional.

    Ia merujuk pada unggahan Prabowo di media sosial pada 13 Oktober 2015, saat terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau.

    Dalam unggahan tersebut, Prabowo menulis agar pemerintah segera menetapkan bencana nasional agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan bantuan luar negeri dapat segera masuk.

    “Artinya, sejak dulu Presiden kita sebenarnya memiliki pandangan bahwa jika terjadi bencana besar, seharusnya ditetapkan sebagai bencana nasional. Namun, ketika sekarang beliau menjabat sebagai presiden, sikap tersebut dinilai tidak terlihat dalam kasus bencana Aceh dan Sumatra,” ujar Habib Rizieq dikutip dari kanal Youtube pecinta ulama, Sabtu 20 Desember 2025.

    Habib Rizieq mengungkapkan bahwa dirinya telah menyampaikan permintaan kepada pemerintah agar bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ditetapkan sebagai bencana nasional.

    Menurutnya, status tersebut penting agar seluruh elemen negara dapat fokus, pengalokasian anggaran menjadi lebih besar, serta bantuan internasional dapat masuk secara optimal.

    Ia membandingkan situasi saat ini dengan penanganan bencana besar di masa lalu.

    Menurut Habib Rizieq, pada tsunami Nusa Tenggara Timur tahun 1992, Presiden Soeharto langsung menetapkan status bencana nasional sehingga bantuan dari dalam dan luar negeri dapat segera terkoordinasi.

    Hal serupa juga dilakukan pada tsunami Aceh tahun 2004 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    “Begitu dinyatakan bencana nasional, semua bergerak. Pemerintah pusat, daerah, organisasi masyarakat, hingga komunitas internasional. Aceh bisa dibangun kembali dalam waktu relatif singkat,” katanya.

    Habib Rizieq juga menyampaikan kekhawatirannya terkait kemungkinan adanya laporan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan kepada Presiden.

    Ia menuding ada pejabat yang melaporkan situasi seolah-olah telah tertangani dengan baik, padahal kenyataannya belum demikian.

    Ia mencontohkan laporan mengenai pemulihan listrik di Aceh yang disebut telah normal, namun menurutnya masih banyak wilayah yang mengalami pemadaman.

    Ia menilai kondisi tersebut berbahaya karena dapat membuat pengambilan kebijakan tidak berdasarkan fakta sebenarnya.

    “Saya yakin Presidennya orang baik. Tapi kalau laporan yang diterima hanya yang menyenangkan, itu bisa menyesatkan,” ujarnya.

    Meski mengkritik, Habib Rizieq mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang beberapa kali turun langsung ke Aceh dan Sumatra Barat untuk meninjau lokasi bencana.

    Namun, ia mengingatkan agar kunjungan tersebut benar-benar memperlihatkan kondisi nyata di lapangan, bukan hanya area yang telah dipersiapkan secara khusus.

    Menurutnya, hingga saat ini pemerintah masih memiliki waktu untuk menetapkan bencana Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional demi efektivitas penanganan dan pemulihan.

    Habib Rizieq juga menyampaikan bahwa Front Persaudaraan Islam (FPI) telah mengerahkan relawan dan bantuan sejak hari pertama bencana.

    Sebanyak 25 relawan diberangkatkan, disertai pengiriman sekitar 20 ton bantuan melalui jalur laut.

    Selain itu, FPI menghimpun bantuan dalam bentuk dana yang kemudian disalurkan ke posko-posko di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk memenuhi kebutuhan logistik dan mendirikan dapur umum.

    Ia menegaskan bahwa bantuan diberikan tanpa memandang latar belakang agama, suku, organisasi, maupun afiliasi politik.

    “Dalam kondisi bencana, yang utama adalah kemanusiaan. Semua dibantu tanpa melihat perbedaan,” ujarnya.

    Habib Rizieq berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali penetapan status bencana nasional serta memastikan penanganan dilakukan secara transparan dan sesuai kondisi di lapangan, demi keselamatan dan pemulihan para korban bencana di Sumatra.