Xcloud.id

Tag: Susilo Bambang Yudhoyono

  • Pertumbuhan Ekonomi Melemah, Fraksi Demokrat DPR Sarankan Pemerintah Ambil Langkah Nyata dan Terukur – Halaman all

    Pertumbuhan Ekonomi Melemah, Fraksi Demokrat DPR Sarankan Pemerintah Ambil Langkah Nyata dan Terukur – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan mendorong pemerintah mengambil langkah yang nyata dan terukur merespons pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melemah pada kuartal I 2025.

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 hanya mencapai 4,87 persen secara tahunan. 

    Pelemahan itu terlihat bila dibandingkan dengan capaian pada kuartal IV 2024 yakni 5,02 persen maupun kuartal I 2024 yaitu 5,11 persen. 

    Marwan bilang, situasi Ini menjadi alarm penting bagi pemerintah, terutama karena capaian ini terjadi pada tiga bulan pertama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini saatnya pemerintah mengambil langkah nyata dan terukur,” kata Marwan kepada wartawan, Rabu (7/5/2025).

    Ia menjelaskan, hal yang cukup mengkhawatirkan dari pelemahan ini ialah terjadi di kuartal I yang biasanya mendapatkan dorongan musiman dari konsumsi masyarakat, seperti momen Ramadhan dan Tahun Baru. 

    Menurut Marwan, hal ini mengartikan bahwa daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, mengalami tekanan yang cukup berat.

    “Ini sejalan dengan data BPS yang menyebut populasi kelas menengah mengalami penurunan,” kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu.

    Di sisi lain, lanjut Marwan, kinerja ekspor tumbuh 6,78 persen. Namun, Marwan mengingatkan keberlanjutan kontribusinya dipertanyakan di tengah ketegangan geopolitik global dan kebijakan tarif tinggi dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang berdampak langsung pada mitra dagangnya, termasuk Indonesia.

    Jika perang dagang terus memburuk dan penundaan tarif baru berakhir, Marwan menilai, maka tekanan terhadap ekspor Indonesia sangat mungkin meningkat.

    Ia juga menyoroti realisasi belanja pemerintah yang terkontraksi pada awal tahun ini. Menurutnya, hal ini menandakan APBN belum mampu menjalankan fungsi stimulatifnya secara optimal. 

    Menurut Marwan, belanja negara semestinya menjadi motor penggerak ekonomi di tengah tekanan global dan lemahnya konsumsi domestik.

    “Pada kuartal dua kondisi ini harus segera dibenahi melalui percepatan realisasi anggaran, terutama untuk program prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita,” ujarnya.

    Atas dasar itu, menurutnya, salah satu strategi yang bisa diadopsi oleh Prabowo adalah menghidupkan kembali keep buying strategy, sebuah pendekatan yang terbukti efektif diterapkan pada era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menghadapi krisis global 2008–2009. 

    Ia menjelaskan, strategi itu fokus pada upaya menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi melalui perluasan subsidi langsung, pemberian insentif konsumsi, serta penjaminan harga bahan pokok tetap stabil.

    “Keep buying strategy pada masa itu terbukti mampu menahan konsumsi rumah tangga agar tidak anjlok drastis dan tetap menjadi jangkar pertumbuhan ekonomi,” katanya.

    “Dalam konteks saat ini, strategi ini bisa diterjemahkan dalam bentuk optimalisasi belanja sosial yang bersifat langsung, perluasan bantuan bagi UMKM yang menyasar konsumsi kelas menengah ke bawah, serta insentif fiskal bagi sektor perdagangan dan jasa yang menjadi penopang ekonomi domestik,” imbuh Marwan.

    Selain itu, Sekretaris Dewan Pakar Partai Demokrat itu menyebut, pemerintah harus segera mengakselerasi realisasi belanja pembangunan prioritas, memperkuat strategi hilirisasi industri, serta memastikan insentif yang diberikan benar-benar menyasar sektor terdampak langsung perlambatan global.

    Menurutnya, kerja sama lintas sektor juga mutlak diperlukan untuk menangkap peluang relokasi industri global dari Tiongkok dan AS ke Indonesia.

    “Diplomasi ekonomi harus diperkuat, pasar ekspor perlu didiversifikasi, dan ketergantungan pada komoditas primer harus dikurangi melalui hilirisasi dan penguatan manufaktur domestik,” ujarnya.

    Marwan menambahkan, pelemahan pertumbuhan ekonomi yang terjadi bukan hanya soal angka, tetapi cerminan dari masih belum sinergisnya instrumen kebijakan dan lemahnya efektivitas program pembangunan.

  • Prabowo ungkap alasan purnawirawan TNI tampil di dunia politik

    Prabowo ungkap alasan purnawirawan TNI tampil di dunia politik

    Presiden RI Prabowo Subianto (kanan) berjabat tangan dengan Plt. Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Komaruddin Simanjuntak (kiri) disaksikan wakil presiden ke-6 Try Sutrisno (kanan) saat menghadiri halalbihalal PPAD di Jakarta, Selasa (6/5/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A./Spt.

    Prabowo ungkap alasan purnawirawan TNI tampil di dunia politik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 07 Mei 2025 – 00:06 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengemukakan alasan kuat di balik keterlibatan purnawirawan TNI dan dirinya tampil di dunia politik hingga membentuk partai politik.

    Dalam pidatonya pada acara Halalbihalal dengan Purnawirawan TNI/Polri di Jakarta, Selasa (6/5), Kepala Negara mengatakan bahwa langkah tersebut atas dorongan rasa tanggung jawab dan kecintaan yang mendalam pada bangsa dan tanah air.

    “Saya terjun ke medan politik karena Angkatan ’45 mengajarkan kepada saya dan kepada kalian semua bahwa kita harus menyelamatkan bangsa dan rakyat dan tanah air kita,” katanya.

    Presiden tidak rela kekayaan bangsa Indonesia tidak dinikmati oleh rakyatnya. Oleh karena itu, Prabowo memutuskan terjun ke politik melalui Partai Gerindra.

    Prabowo menyatakan bahwa reformasi yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia, justru didorong oleh tokoh-tokoh TNI dan Polri yang rela mundur dan melepas kekuasaan.

    “TNI selalu dituduh bahwa mau jadi diktator. Coba buka sejarah dunia, tunjukkan contoh di mana ada sebuah tentara yang mundur dari politik dari kekuasaan. Kami mundur dengan rela. Yang menyukseskan reformasi itu adalah tokoh-tokoh TNI dan Polri, ABRI,” katanya.

    Lebih lanjut Prabowo mengatakan bahwa kecintaan pada tanah air tidak hilang begitu saja setelah masa dinas militer berakhir.

    “Begitu pensiun, rasa cinta tanah air dan tanggung jawab untuk menyelamatkan bangsa masih kuat. Oleh karena itu, banyak senior TNI seperti Pak Edi Sudrajat, Pak Try Sutrisno, Pak SBY, Pak Wiranto, hingga saya sendiri membentuk partai,” katanya.

    Menurut Prabowo, langkah terjun ke politik adalah bentuk pengakuan atas kedaulatan rakyat.

    “Kita tunduk pada kedaulatan rakyat. TNI tidak mau berkuasa dengan senjata,” katanya.

    Sumber : Antara

  • 6 Momen Prabowo Minta AHY Pimpin Hymne Taruna, Minta Wiranto-Teddy Dampingi Nasional

    6 Momen Prabowo Minta AHY Pimpin Hymne Taruna, Minta Wiranto-Teddy Dampingi Nasional

    Momen Prabowo Minta AHY Pimpin Hymne Taruna, Minta Wiranto-Teddy Dampingi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    meminta Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    Agus Harimurti Yudhoyono
    (AHY) untuk memimpin menyanyikan
    Hymne Taruna
    .
    Sebab, ada banyak alumni TNI dan Polri yang hadir di lokasi.
    Hal tersebut terjadi usai Prabowo berpidato di acara
    Halal Bihalal Purnawirawan TNI AD
    di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
    “Baik saya minta karena banyak alumni di sini, saya minta kita dengar lagi, kita nyanyi bersama Hymne Taruna biar badan hancur lebur,” ujar Prabowo.
    Prabowo pun meminta kepada AHY untuk memimpin nyanyian Hymne Taruna.
    Dia turut meminta kepada purnawirawan yang lain, yang berasal dari paviliun yang sama dengan AHY untuk ikut mendampingi putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.
    “Saya minta saudara AHY dari Paviliun 5 dulu. Siapa yang merasa Paviliun 5 silakan dampingi. Pak Hendro paviliun mana, Pak? Bang Luhut? Siapa Paviliun 5? Pak Wiranto. Pak Wiranto hahaha. Herindra. Teddy Paviliun 5?” kata Prabowo.
    Setelahnya, barulah mereka bersama-sama menyanyi Hymne Taruna.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kalau Bisa Menghadap Gus Dur

    Kalau Bisa Menghadap Gus Dur

    GELORA.CO – Polemik ijazah Presiden RI ke-7, Jokowi semakin memanas. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal polemik tersebut.

    Bahkan, Presiden Prabowo melontarkan pengakuan mengejutkan. Sebab, dia mengaku heran mengapa ada saja pihak yang mempersoalkan ijazah Jokowi itu.

    “Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka, masalah ijazah dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya,” beber Presiden Prabowo dalam pembukaan sidang kabinet paripurna, Jakarta, Senin (5/5).

    Pada kesempatan yang sama, Prabowo membantah anggapan sejumlah pihak yang menganggapnya sebagai ‘presiden boneka’.

    Bahkan, dia membantah bahwa selama kepemimpinannya ini ia dikendalikan oleh Jokowi.

    “Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya, saya katakan itu tidak benar, bahwa kita konsultasi iya, itu seorang pemimpin yang bijak, konsultasi, minta pendapat, minta saran,” ungkapnya.

    Pada saat yang sama, Prabowo juga menyatakan rendahnya angka inflasi RI itu merupakan salah satu pencapaian Jokowi.

    Kemudian, Presiden Prabowo berpendapat bahwa berhasilnya pengendalian inflasi RI itu sebagai warisan dari kepemimpinan Jokowi.

    Prabowo menyatakan bahwa Jokowi telah berhasil membangun bangsa dalam 10 tahun kepemimpinannya sejak 2014 hingga 2024.

    Bahkan, Prabowo mengaku tak hanya berkonsultasi dengan Jokowi saja, melainkan juga dengan presiden terdahulu lainnya. Seperti SBY dan Megawati Sukarnoputri.

    “Kalau bisa menghadap Gus Dur, enggak bisa, menghadap Pak Harto, Bung Karno. Lho minta pandangan, saran,” pungkasnya.

  • Ketika Prabowo Tegaskan Bukan Boneka Jokowi

    Ketika Prabowo Tegaskan Bukan Boneka Jokowi

    Ketika Prabowo Tegaskan Bukan Boneka Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    membantah dirinya adalah “presiden boneka” yang dikendalikan oleh Presiden ke-7
    Joko Widodo
    .
    Penegasan ini disampaikannya di tengah kemunculan isu
    matahari kembar
    antara Jokowi dan Prabowo dalam pemerintahan, beberapa waktu belakangan.
    “Saya dibilang, apa itu, presiden boneka. Saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya, saya katakan itu tidak benar,” tegas Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5/2025).
    Dalam sidang kabinet, Prabowo memang mengakui sering berkonsultasi dengan Jokowi untuk meminta pendapat dan saran.
    Hal itu lantaran ayah dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sudah punya pengalaman selama 10 tahun memimpin Indonesia.
    Akan tetapi, Prabowo tidak hanya berkonsultasi dengan Jokowi saja.
    Ia mengaku juga meminta saran dan pendapat kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri.
    Menurut Prabowo, pertemuan dan komunikasinya dengan Jokowi, SBY, dan Megawati bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan.
    “Saya menghadap beliau enggak ada masalah, saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah, saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah,” kata Prabowo.
    Eks Menteri Pertahanan ini lantas mengatakan jika bisa bertemu mantan presiden lainnya seperti Soekarno, Soeharto, hingga Abdurrahman Wahid, tentu Prabowo akan menemui mereka juga.
    “Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa. Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” imbuh dia.
    Di sisi lain, Prabowo juga memuji kinerja dan prestasi Jokowi ketika masih menjabat sebagai kepala negara.
    Pujian kepada Jokowi juga disampaikan Prabowo di rapat kabinet kemarin.
    Ia memuji Jokowi yang mampu menjaga inflasi di Indonesia selama ini.
    Prabowo mengaku menyampaikan hal tersebut bukan karena ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, yang sedang duduk di sebelahnya.
    “Ini prestasi. Dan saya harus katakan. Jujur ini. Bukan karena Mas Gibran ada di sebelah saya, bukan. Ini objektif. Ini salah satu hasil daripada kepemimpinan dan manajemen Pak Jokowi,” ujar Prabowo.
    Prabowo berpandangan, kesuksesan Jokowi dalam menjaga inflasi karena pengalamannya sebagai Wali Kota Solo.
    Lebih lanjut, Prabowo menyebut Jokowi bisa memahami bagaimana cara menghadapi inflasi tanpa perlu belajar di Harvard University.
    “Mungkin pengalaman beliau sebagai wali kota membuat beliau ngerti bagaimana memanage inflasi. Yang mungkin enggak ada di buku. Enggak diajarkan di Harvard atau di MIT (Massachusetts Institute of Technology),” jelasnya.
    Dihubungi terpisah, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, memandang bantahan Prabowo sudah tepat.
    Sebab, langkah Prabowo berkomunikasi dan memuji presiden terdahulu, termasuk Jokowi, dinilai sebagai ungkapan terima kasih.
    “Prabowo hanya ingin tegaskan ucapkan terima kasih ke presiden terdahulu. Itu bagus sebagai bentuk pengakuan bahwa presiden sebelumnya berjasa untuk bangsa. Tapi jangan artikan itu diatur-diatur atau lainnya,” ujar Adi, saat dihubungi kemarin malam.
    Dalam kesempatan berbeda, Jokowi pernah menegaskan kembali bahwa tidak ada “matahari kembar” dalam pemerintahan di Indonesia saat ini.
    Sebab, Indonesia saat ini hanya dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan begitu, menurut Jokowi, hanya ada satu “matahari” atau pemimpin negara saat ini.
    “Kan sudah saya sampaikan bolak-balik, tidak ada matahari kembar, matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto,” kata Jokowi, saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, 22 April 2025.
    Sehari sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Jubir Presiden Prabowo, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa tidak ada matahari kembar dalam pemerintahan Prabowo.
    “Jadi tolong juga lah, jangan kemudian diasosiasikan ini ada menteri yang silaturahmi kepada Bapak Presiden Jokowi, kemudian dianggap ada matahari kembar, jangan begitu,” ujar Prasetyo, di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).
    Menurutnya, momen adanya menteri bersilaturahmi Lebaran ke kediaman Jokowi hanya silaturahmi saja. “Semangatnya sih tidak seperti itu, kita meyakini enggak seperti itu,” sambung dia.
    Adapun isu matahari kembar hingga presiden boneka ini mencuat berselang usai sejumlah menteri
    Kabinet Merah Putih
    berkunjung di momen Lebaran ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah.
    Bahkan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono menyebut Jokowi dengan sebutan “bos”.
    Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga kerap mengundang Jokowi dan SBY dalam acara peresmian proyek pemerintah.
    Contohnya, saat peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari lalu, turut dihadiri SBY dan Jokowi.
    Selain itu, Prabowo pernah meminta Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengundang Joko Widodo setiap kali dirinya meresmikan proyek-proyek warisan Jokowi.
    Hal ini dikatakan Prabowo saat meresmikan bank emas atau bullion bank di The Gade Tower, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025) lalu.
    “Harusnya, tolong Seskab, (kalau) ada program yang jasanya sebelumnya banyak, presiden sebelumnya harus dihadirkan,” tutur Prabowo dalam peresmian.
    Adapun salah satu proyek warisan Jokowi yang ia resmikan adalah bank emas.
    Diketahui, persiapan bank emas sudah dilakukan sejak empat tahun lalu, tepat di periode kedua Jokowi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saya Dibilang Presiden Boneka, Dikendalikan Jokowi, Itu Tidak Benar!

    Saya Dibilang Presiden Boneka, Dikendalikan Jokowi, Itu Tidak Benar!

    GELORA.CO –  Presiden RI Prabowo Subianto membantah dirinya dikendalikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Hal itu dia sampaikan dalam sidang kabinet Merah Putih di Kantor Presiden, Senin, 5 Mei 2025.

    “Saya dibilang, apa itu, presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” tegas Prabowo.

    Prabowo menegaskan, bahwa pertemuan tersebut hanya sebatas melakukan konsultasi meminta saran dan pendapat dengan kepala negara terdahulu.

    Ia menjelaskan konsultasi itu dilakukan karena dirinya menganggap Jokowi telah sukses memimpin Indonesia selama 10 tahun.

    “Bahwa kita konsultasi, iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi. Minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan dirinya juga berkonsultasi dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Mantan Menteri Pertahanan ini pun berkelakar, bahkan dirinya ingin menghadap kepada Gus Dur hingga Bung Karno jika memungkinkan.

    “Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa. Menghadap Pak Harto menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh minta pandangan minta saran,” canda dia.

  • Prabowo Heran Ijazah Jokowi Dipermasalahkan: Jangan-jangan Nanti Saya Juga

    Prabowo Heran Ijazah Jokowi Dipermasalahkan: Jangan-jangan Nanti Saya Juga

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti kontroversi ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang terus menjadi bahan perdebatan.

    Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku heran mengapa latar belakang pendidikan Jokowi masih saja diributkan.

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar Senin (5/5/2025) sore ini, Prabowo mempertanyakan apakah kelak dirinya juga akan mengalami hal serupa, di mana ijazahnya dipermasalahkan.

    “Loh minta pandangan minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya, iya kan?” katanya di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Lebih lanjut, di hadapan para anggota Kabinet Merah Putih, Prabowo menegaskan bahwa dirinya bukanlah presiden boneka. Pernyataan ini ia sampaikan sebagai respons atas tudingan bahwa ia dikendalikan oleh Jokowi.

    “Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” ujar Prabowo.

    Dia menegaskan bahwa konsultasi dengan Jokowi merupakan langkah wajar untuk meminta pandangan dari pemimpin sebelumnya.

    “Bahwa kita konsultasi, iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi. Minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa,” tegas Prabowo.

    Tak hanya dengan Jokowi, Prabowo juga menyampaikan bahwa ia menjalin komunikasi serupa dengan presiden-presiden sebelumnya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri.

    “Saya menghadap beliau tidak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa. Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” pungkas Prabowo sambil berseloroh.

  • Prabowo: Saya Bukan Boneka Jokowi

    Prabowo: Saya Bukan Boneka Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya bukanlah presiden boneka. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap tudingan yang menyebut bahwa dia berada di bawah kendali Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.

    Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung Senin (5/5/2025) sore ini di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

    “Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” katanya dalam forum itu.

    Menurut Prabowo, dirinya hanya menjalin komunikasi dengan Jokowi untuk sekadar meminta masukan dan pandangan, sebagaimana wajar dilakukan seorang pemimpin kepada pendahulunya.

    “Bahwa kita konsultasi, iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi. Minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa,” katanya.

    Tak hanya dengan Jokowi, Prabowo menyebut dirinya juga berkonsultasi dengan para mantan presiden lainnya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri.

    “Saya menghadap beliau tidak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa. Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” pungkas Prabowo.

  • Presiden bantah anggapan dirinya dikendalikan Jokowi

    Presiden bantah anggapan dirinya dikendalikan Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto membantah anggapan yang menyebut dirinya sebagai “presiden boneka” dan dikendalikan oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Presiden menjelaskan dirinya dekat dengan semua mantan presiden RI, tidak hanya Jokowi, tetapi juga Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri.

    “Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” kata Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Presiden Prabowo menegaskan konsultasi dengan pendahulunya, mantan-mantan presiden RI, merupakan langkah yang bijak, karena para mantan presiden itu telah melewati masa-masa memimpin negara.

    “Konsultasi, minta pendapat, minta saran, beliau 10 tahun berkuasa, saya minta menghadap beliau, gak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah,” kata Presiden.

    Presiden kemudian berkelakar jika mungkin dirinya pun ingin menghadap Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Namun, keinginan itu mustahil dilakukan, karena Gus Dur telah wafat pada 30 Desember 2009.

    “Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” ujar Presiden berkelakar.

    Presiden kemudian menyinggung masalah ijazah yang saat ini dialamatkan kepada Jokowi.

    “Masalah ijazah dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin sore, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sidang kabinet hari ini diikuti oleh hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan.

    Sidang Kabinet Paripurna pada hari Selasa ini merupakan sidang kali ketiga yang digelar pada tahun ini.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Beberapa pejabat yang hadir mengikuti Sidang Kabinet Paripurna sore ini, di antaranya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i.

    Kemudian ada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Selain itu, hadir pula Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Hasan Nasbi, yang saat ini masih menjabat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Fadli Zon Targetkan Revisi Sejarah Rampung Agustus, Ini Materi yang Berubah

    Fadli Zon Targetkan Revisi Sejarah Rampung Agustus, Ini Materi yang Berubah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menargetkan upaya revisi atau penulisan ulang sejarah nasional Indonesia (SNI) rampung pada bulan Agustus 2025. Revisi SNI itu adalah bagian dari persiapan peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa proses penulisan ini akan menjadi pembaruan dari buku sejarah terakhir yang diterbitkan pada 2012, Indonesia Dalam Arus Sejarah, serta melanjutkan warisan karya sebelumnya yakni Sejarah Nasional Indonesia dari era 1980-an.

    “Kita melibatkan lebih dari 100 sejarawan dari semua perguruan tinggi, dari banyak perguruan tinggi yang memang sejarawan, yang ahli di bidangnya, untuk punya kompetensi untuk menulis dan juga melakukan editing di dalam buku itu,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (5/5/2025).

    Menurutnya, proses ini bukan hanya sekadar menulis ulang, tetapi juga menyesuaikan dengan temuan-temuan terbaru di bidang sejarah, termasuk dari masa prasejarah hingga perkembangan politik kontemporer.

    “Ada banyak temuan-temuan misalnya di era prasejarah, dan juga penambahan-penambahan pada masa pemerintahan yang lalu dan sebagainya. Ya semua yang perlu di update, kita update. Misalnya periode terakhir itu periode sebelum Pak SBY kalau nggak salah. Nanti tentu ditambahkan,” jelas Fadli.

    Terkait periode-periode sensitif seperti 1965, 1998, atau masa Reformasi, Fadli menegaskan bahwa pembaruan sejarah tidak dimaksudkan untuk menghapus atau memutarbalikkan fakta sejarah.

    “Kalau 65 kan udah jelas saya kira, apalagi yang mau ditambahkan ya. Artinya sudah menjadi formal history dari dulunya ya periode itu sudah ada. 98 juga kan waktu itu sudah ditulis juga oleh Indonesia Dalam Arus Sejarah, nanti kita lihat,” tegasnya.

    Lebih lanjut, dia juga memastikan bahwa buku ini bukan merupakan buku pelajaran, melainkan buku acuan sejarah formal yang akan diluncurkan Agustus 2025 sebagai bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

    Menurutnya, penulisan ulang ini dipandang sebagai langkah penting dalam memperbarui narasi sejarah Indonesia yang lebih komprehensif, inklusif, dan berdasarkan temuan akademik terbaru.

    “Sebentar lagi selesainya, Agustus target kami [rampung]. Dan ini [bukan] untuk buku diluncurkan. Nanti itu menjadi semacam formal history kita,” pungkas Fadli Zon.