Xcloud.id

Tag: Susilo Bambang Yudhoyono

  • Emil Dardak Angkat Bicara Soal Status Kantor Demokrat Jatim di Kertajaya

    Emil Dardak Angkat Bicara Soal Status Kantor Demokrat Jatim di Kertajaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Emil Elestianto Dardak angkat bicara terkait kepemilikan Kantor Demokrat Jatim, yang beralamat di Jalan Kertajaya Indah Timur Surabaya. Apa kata Emil?

    “Kedatangan Sekjen DPP Partai Demokrat Pak Herman Khaeron ke Kantor DPD Partai Demokrat Jatim beberapa waktu lalu, merupakan bentuk dukungan dari DPP. Ini setelah DPP mempelajari semua aspek hukum yang ada dan menilai langkah hukum yang kami ambil sudah tepat,” kata Emil kepada beritajatim.com, Senin (19/5/2025).

    Untuk diketahui, Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jatim pada Rabu (14/5/2025).

    Kedatangan Herman disambut Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak dan Bendahara DPD dr Agung Mulyono.

    Terkait polemik yang sempat mencuat mengenai kepemilikan kantor DPD Demokrat Jatim, Herman menegaskan, bahwa kantor tersebut sejak awal adalah milik Partai Demokrat. “Kalau ada pihak lain yang mengklaim, kami siap untuk menghadapi. Yang paling penting adalah menjaga semangat kader, agar tetap solid dan berjuang bersama,” ujar Herman saat itu.

    Diberitakan sebelumnya, Kuasa Hukum DPD Partai Demokrat Jatim dari Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP), Zaenal Fandi menceritakan kronologi terkait permasalahan kepemilikan Kantor Demokrat Jatim, yang beralamat di Jalan Kertajaya Indah Timur Surabaya.

    Menurut Zaenal, ini berawal dari gugatan Penggugat Imam Sunardi (mantan Ketua Demokrat Jatim) noreg 963/Pdt.G/2016/PN.Sby.di bulan Desember 2016.

    Sebagai tergugat adalah Tergugat I Lutfi Afandi notaris PPAT, ⁠Tergugat II Bonie Laksmana, Tergugat III Nailah Alkatiri, Turut Tergugat I Elok Cahyani dan Turut Tergugat II BPN II Krembangan.

    DPD PD Jatim sebagai Penggugat Intervensi pada tanggal 20 Januari 2017.
    Putusannya, PN Surabaya tanggal 18 Januari 2018 adalah Imam Sunardi untuk melanjutkan jual beli kepada DPD PD Jatim dengan harga saat ini (bukan sesuai surat perjanjian pada saat itu Rp 7,5 miliar).

    “Dengan adanya putusan tersebut, DPD PD Jatim mengajukan Banding dan putusan Pengadilan Tinggi noreg 527/PDT/2018/PT.SBY tanggal 18 Des 2018 adalah menyatakan penggugat intervensi (DPD PD Jatim) objek sengketa kantor DPD PD Jatim di Jalan Kertajaya Indah nomor 82 untuk dilanjutkan jual beli dan menjadi atas nama Pengugat intervensi,” tuturnya.

    Selanjutnya, Bonie menyatakan Kasasi noreg 2968 K/Pdt/2020 tanggal 11 November 2020. Putusannya menyatakan Bonie sebagai pembeli yang mempunyai itikad baik.

    Kemudian, pada tanggal 27 April 2020 Imam Sunardi melaporkan Bonie dkk dengan psl 263 Jo 266 KUHP (pemalsuan dokumen dan atau pemalsuan akta autentik) di Polda Jatim. Dan, laporan Imam Sunardi di SP3 tanggal 5 Juli 2024.

    “Dengan adanya putusan MA yang sudah inkracht dan laporan Imam Sunardi di SP3 oleh Polda Jatim, akhirnya Bonie mengajukan permohonan eksekusi di PN Surabaya tanggal 29 Agustus 2024,” tuturnya.

    “Dengan adanya permohonan eksekusi Bonie, DPP PD sebagai pihak ketiga mengajukan gugatan perlawanan eksekusi atau derden verzet di PN Surabaya, pada tanggal 5 November 2024 dengan noreg 1151/Pdt.Bth/2024/PNSby (legalstanding DPP sebagai pihak ketiga vide psl 95 ayat 6 HIR Jo. Psl 378 RV). Putusan noreg 1151/Pdt.Bth/2024/PN.Sby tanggal 5 Mei 2025 adalah Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar,” tambahnya.

    Kemudian, lanjut dia, dengan adanya putusan tersebut, DPP PD menyatakan banding pada tanggal 14 Mei 2025 dan memori banding diserahkan kepada PN Surabaya pada tanggal 16 Mei 2025. Dengan demikian, pengajuan permohonan banding DPP PD masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UU.

    “Dan, DPD PD Jatim mensomasi Bonie Laksmana tanggal 10 Mei 2025 dan somasi kedua tanggal 14 Mei 2025, yang intinya untuk segera mengembalikan SHM no 1292 kepada DPD PD Jatim. Ini karena SHM no 1292 yang diminta oleh Bonie melalui Ahmad Iskandar (mantan Bendahara Demokrat Jatim) untuk diproses menjadi atas nama DPD PD Jatim dan menjadi aset DPP PD belum diserahkan ke DPD PD Jatim. Celakanya, SHM no 1292 diatasnamakan Bonie pribadi. Padahal, itu uang pembelian kantor adalah hasil patungan atau urunan pengurus Demokrat Jatim,” pungkas Zaenal Fandi. (tok/kun)

  • Mantan Presiden SBY Jelaskan Karya Lukisan, Musik, Puisi Hingga Novel

    Mantan Presiden SBY Jelaskan Karya Lukisan, Musik, Puisi Hingga Novel

    Surabaya (beritajatim.com) – Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) melakukan kunjungan kerja ke Cikeas Art Gallery milik Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang berlokasi di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Kepada Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya beserta jajaran, SBY menjelaskan, per 2 Mei 2025 genap 4 tahun dirinya melukis dan lebih dari 350 lukisan telah dihasilkannya. Sebagian lukisan berada di Cikeas Art Gallery dan sebagian besar berada di Museum dan Galeri SBY-ANI di Pacitan.

    “Tempat ini saya sebut sebagai mini Gallery Cikeas Art Gallery. Sedangkan, yang utama ada di Museum dan Galeri SBY-ANI di Pacitan yang merupakan museum kepresidenan pertama di Asia. Ada sekitar 350 yang saya buat, di Pacitan ada sekitar 200, sedangkan sisanya disini,” ujarnya.

    Sambil mengajak rombongan Kemenekraf berkeliling melihat beragam jenis lukisannya di dalam galeri, beliau menjelaskan bahwa pada awal masa melukis, ia lebih banyak melukis landscape seperti laut, pantai atau pegunungan.

    Namun, pada perkembangannya, SBY mulai melukis objek lainnya seperti binatang, rumah di pedesaan, bahkan bangunan artistik. Belakangan, SBY juga banyak melukis dengan mengeksplorasi gaya abstrak atau semi abstrak.

    Lukisan yang dibuat memiliki ukuran yang variatif, dari kecil hingga panjang mencapai 3 meter, di antara lukisan besar tersebut terdapat lukisan yang berjudul “The Day God Test Our Faith and Courage” menggambarkan kejadian tsunami di Aceh yang berukuran 310 cm x 140 cm yang dilukisnya dalam 15 jam.

    “Judul lukisan ini bermakna sebuah haru ketika Tuhan menguji keimanan kita dan keberanian kita untuk dapat kembali bangkit,” jelasnya.

    Dalam melukis, SBY awalnya menggunakan cat acrylic. Seiring berjalannya waktu, beliau mulai mencoba menggunakan cat minyak dan ada beberapa lukisan yang dibuat dengan menggunakan pisau palet, bahkan dengan menggunakan teknik finger painting atau melukis dengan jari tangan.

    Dalam kunjungan tersebut, SBY menyampaikan sejumlah rencana kegiatan kesenian yang ia siapkan pada tahun 2025 ini, antara lain pada bulan Agustus beliau akan mengadakan sebuah ‘Art Movement’, yaitu melukis bersama sejumlah pelukis dari sejumlah institusi seni seperti Institut Seni Indinesia (ISI) Yogyakarta, ISI Solo, Seni Rupa ITB dan IKJ, bertemakan ‘Indonesia A Country of Peace And Hope’.

    Masih pada bulan Agustus 2025, SBY juga akan meluncurkan single album musik yang berjudul ‘Save Our World’, sebuah lagu ciptaan SBY yang aslinya berjudul ‘Untuk Bumi Kita’ dan dibawakan oleh 35 penyanyi lintas generasi di antaranya: Alm. Titiek Puspa, Vina Panduwinata, Yuni Shara, Sandi Sondoro, Rio Febrian, Cakra Khan, Saykoji, Novia Bachmid, Rizwan Fadilah (Njan) hingga penyanyi cilik berusia 7 tahun.

    Pada September 2025, SBY juga akan menggelar Pameran Lukis Tunggal yang akan memamerkan sekitar 100 lukisan terbaiknya ke hadapan publik.

    Tidak berhenti di dunia lukisan dan musik, SBY juga mempunyai bakat menulis. Hal ini diceritakannya kegiatan beliau dalam menyelesaikan edisi ke-3 Buku Kumpulan puisi dan merampungkan novel fiksi bergenre suspense.

    Di akhir pertemuan, SBY berpesan Indonesia mempunyai potensi besar dalam ekonomi kreatif menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Ketika saya merumuskan nomenklatur ekonomi kreatif pada 2011 (kemenparekraf), saya percaya bahwa ekonomi nasional tidak hanya bertumpu pada sektor agraria dan industri padat modal. Kita hanya perlu menyatukan seni dan teknologi, karena Indonesia kaya akan budaya dan kreativitas,” ujar SBY.

    Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, mengapresiasi sambutan yang begitu hangat dari Presiden RI ke-6 yang memiliki multi talenta diberbagai bidang seni.

    “Penjelasan dan pesan yang Bapak SBY sampaikan tadi, membuat kami semakin yakin bahwa peran para seniman dalam mendukung bangkitnya Industri Kreatif di Indonesia sangatlah penting. Sejalan dengan penugasan dari Presiden Prabowo, Kami diamanahkan agar para pekerja seni dapat menghasilkan karya yang semakin berkualitas, sekaligus semakin sejahtera kehidupannya terutama dalam era teknologi dan digital saat ini,” tuturnya.

    Menekraf juga menyampaikan pesatnya perkembangan bisnis berbasis Kekayaan Intelektual (Intelectual Property/ IP) saat ini di Indonesia.

    “Salah satu fokus utama Kemenekraf adalah pemdampingan kepada para Pegiat Ekonomi Kreatif termasuk para seniman untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya. Hal ini penting, tidak hanya untuk keperluan komersialisasi, namun juga untuk perlindungan hukum dari hasil karya yang dimiliknya,” ujarnya.

    Dalam kunjungan ini, Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya didampingi oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar; serta sejumlah pejabat eselon I dan II. (tok/but)

  • Perebutan Kantor antara Demokrat Jatim vs Bonie Laksmana, Ini Kronologinya Sejak 2016

    Perebutan Kantor antara Demokrat Jatim vs Bonie Laksmana, Ini Kronologinya Sejak 2016

    Surabaya (beritajatim.com) – Kuasa Hukum DPD Partai Demokrat Jawa Timur dari Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP), Zaenal Fandi, mengungkapkan kronologis panjang terkait kepemilikan Kantor DPD Demokrat Jatim yang berlokasi di Jalan Kertajaya Indah Timur, Surabaya. Sengketa hukum ini bermula sejak tahun 2016 dan terus berlanjut hingga 2025.

    Zaenal menjelaskan bahwa kasus ini diawali dari gugatan Imam Sunardi, mantan Ketua DPD Demokrat Jatim, dengan nomor register 963/Pdt.G/2016/PN.Sby pada Desember 2016. Pihak tergugat dalam perkara ini meliputi Lutfi Afandi (notaris/PPAT), Bonie Laksmana, Nailah Alkatiri, serta turut tergugat Elok Cahyani dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) II Krembangan.

    DPD Demokrat Jatim kemudian mengajukan diri sebagai penggugat intervensi pada 20 Januari 2017. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada 18 Januari 2018 menyatakan bahwa Imam Sunardi harus melanjutkan proses jual beli kantor tersebut kepada DPD Demokrat Jatim dengan harga saat ini, bukan sesuai perjanjian awal yang bernilai Rp 7,5 miliar.

    “Dengan adanya putusan tersebut, DPD PD Jatim mengajukan Banding dan putusan Pengadilan Tinggi noreg 527/PDT/2018/PT.SBY tanggal 18 Des 2018 adalah menyatakan penggugat intervensi (DPD PD Jatim) objek sengketa kantor DPD PD Jatim di Jalan Kertajaya Indah nomor 82 untuk dilanjutkan jual beli dan menjadi atas nama Pengugat intervensi,” tuturnya, Minggu (18/5/2025).

    Namun, Bonie Laksmana mengajukan kasasi dengan nomor register 2968 K/Pdt/2020. Putusan Mahkamah Agung tertanggal 11 November 2020 menyatakan Bonie sebagai pembeli yang beritikad baik.

    Imam Sunardi lalu melaporkan Bonie dkk ke Polda Jatim pada 27 April 2020 atas dugaan pemalsuan dokumen dan/atau akta autentik (Pasal 263 jo 266 KUHP). Namun, laporan tersebut dihentikan melalui SP3 oleh Polda Jatim pada 5 Juli 2024.

    “Dengan adanya putusan MA yang sudah inkracht dan laporan Imam Sunardi di SP3 oleh Polda Jatim, akhirnya Bonie mengajukan permohonan eksekusi di PN Surabaya tanggal 29 Agustus 2024,” tuturnya.

    Menanggapi hal itu, DPP Partai Demokrat sebagai pihak ketiga mengajukan gugatan perlawanan eksekusi (derden verzet) pada 5 November 2024 di PN Surabaya dengan nomor register 1151/Pdt.Bth/2024/PN.Sby, mengacu pada Pasal 95 ayat 6 HIR jo. Pasal 378 RV.

    “Putusan noreg 1151/Pdt.Bth/2024/PN.Sby tanggal 5 Mei 2025 adalah Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar,” tambah Zaenal.

    Dengan putusan tersebut, DPP Demokrat mengajukan banding pada 14 Mei 2025 dan menyerahkan memori banding pada 16 Mei 2025, yang masih dalam tenggat waktu sesuai peraturan perundangan.

    Zaenal juga menegaskan bahwa DPD Demokrat Jatim telah melayangkan somasi kepada Bonie Laksmana pada 10 Mei dan 14 Mei 2025. Somasi tersebut menuntut pengembalian Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1292 kepada DPD Demokrat Jatim.

    “Dan, DPD PD Jatim mensomasi Bonie Laksmana tanggal 10 Mei 2025 dan somasi kedua tanggal 14 Mei 2025, yang intinya untuk segera mengembalikan SHM no 1292 kepada DPD PD Jatim. Ini karena SHM no 1292 yang diminta oleh Bonie melalui Ahmad Iskandar (mantan Bendahara Demokrat Jatim) untuk diproses menjadi atas nama DPD PD Jatim dan menjadi aset DPP PD belum diserahkan ke DPD PD Jatim,” katanya.

    “Celakanya, SHM no 1292 diatasnamakan Bonie pribadi. Padahal, itu uang pembelian kantor adalah hasil patungan atau urunan pengurus Demokrat Jatim,” pungkas Zaenal Fandi. [tok/suf]

  • Perebutan Kantor antara Demokrat Jatim vs Bonie Laksmana, Ini Kronologinya Sejak 2016

    Kuasa Hukum Demokrat Jatim: Putusan Soal Kantor di Kertajaya Belum Inkracht, Banding Sudah Diajukan

    Surabaya (beritajatim.com) – Kuasa Hukum DPD Partai Demokrat Jawa Timur dari Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP), Zaenal Fandi, akhirnya angkat bicara terkait kemenangan Bonie Laksmana dalam perkara perlawanan eksekusi kantor DPD Demokrat Jatim di PN Surabaya.

    Zaenal menegaskan bahwa putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap karena pihaknya telah mengajukan banding.

    “Untuk Terlawan eksekusi jangan terlalu GR dong dengan memenangkan gugatan perlawanan eksekusi dari pihak ketiga, DPP PD di PN Surabaya. DPP PD sebagai Pelawan eksekusi masih ada upaya hukum banding tertanggal 14 Mei 2025 dan memori banding sudah kita daftarkan pada tanggal 16 Mei 2025 di PN Surabaya. Jadi, putusan dengan nomor perkara 1151/PDT.BTH/2024/PN. Sby belum Inkracht,” kata Zaenal kepada beritajatim.com, Minggu (18/5/2025).

    Menurut Zaenal, klaim Bonie Laksmana atas kepemilikan kantor yang terletak di Jalan Kertajaya Indah Timur, Surabaya, tidak berdasar secara etika organisasi. Ia menegaskan bahwa dana pembelian aset tersebut berasal dari organisasi partai, bukan dari kantong pribadi Bonie.

    “Sejatinya Terlawan eksekusi mengetahui kalau pembelian kantor DPD Partai Demokrat Jatim memakai uang DPD Partai Demokrat Jatim, bukan uang pribadinya (Bonie Laksmana) sebagai Terlawan eksekusi,” imbuhnya.

    Sebelumnya, putusan Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa kantor tersebut merupakan milik pribadi Bonie Laksmana. Dalam amar putusan perkara No.1151/PDT.BTH/2024/PN.Sby, majelis hakim menolak seluruh gugatan yang diajukan DPD Partai Demokrat Jatim yang saat ini dipimpin oleh Emil Elestianto Dardak. Pengadilan menyatakan bahwa pembelian dan pembangunan kantor dilakukan atas nama pribadi, bukan atas nama institusi partai.

    “Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,” demikian bunyi putusan majelis hakim yang dibacakan pada awal Mei 2024.

    Meski begitu, dengan adanya banding yang telah diajukan oleh DPP Partai Demokrat, sengketa hukum ini belum berakhir. Proses hukum lanjutan akan menjadi penentu akhir dari status kepemilikan kantor yang menjadi simbol kekuasaan politik Demokrat Jatim tersebut. [tok/suf]

  • Politik kemarin, ledakan amunisi di Garut hingga kasus meme

    Politik kemarin, ledakan amunisi di Garut hingga kasus meme

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, dan berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengisi pagi anda.

    TNI AD investigasi kasus ledakan amunisi di Garut

    Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana memastikan pihaknya akan melakukan investigasi untuk mengungkap penyebab utama meledaknya detonator saat proses pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat.

    “Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini dan akan kami sampaikan informasi selanjutnya berkaitan dengan perkembangan dari penyelidikan atau investigasi yang dilaksanakan,” kata Wahyu dalam keterangan pers yang diterima Antara, Senin.

    Selengkapnya klik di sini.

    Komisi I DPR minta pengamanan pemusnahan amunisi diperketat

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta Pemerintah dan TNI untuk memperketat pengamanan terhadap rangkaian kegiatan pemusnahan amunisi terkait dengan ledakan yang menewaskan belasan orang di Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
    “Rekomendasi kepada Pemerintah dan TNI yang diberikan mencakup peningkatan pengawasan, audit prosedur keamanan, sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi pemusnahan, serta pemberian santunan bagi keluarga korban,” kata Dave saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Selengkapnya klik di sini.

    SBY serukan persatuan global hadapi krisis iklim

    Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerukan persatuan dan kerja sama antarnegara di dunia untuk menghadapi krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang mengancam masa depan umat manusia.

    “Kita semua tahu bahwa krisis iklim dan krisis lingkungan itu nyata, bukan fiksi, bukan hoaks,” kata SBY dalam forum lecture series The Yudhoyono Institute (TYI) bertajuk “Sustainable Growth with Equity” di Yogyakarta, Senin.

    Menurut SBY, aksi nyata secara kolektif dan lintas batas menjadi sangat penting mengingat skala ancaman yang bersifat global.

    Selengkapnya klik di sini.

    Seskab Teddy-Dubes Australia bahas kunjungan PM Albanese

    – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan Dubes Australia untuk Indonesia Roderick Bruce Brazier di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Senin, untuk membahas rencana kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ke Indonesia pada 15 Mei 2025.
    –
    Seskab Teddy, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Kabinet, menjelaskan dirinya berkoordinasi dengan Dubes Australia untuk Indonesia mengenai agenda kenegaraan PM Albanese, yang akan menjadi kunjungan pertamanya setelah dia kembali terpilih sebagai perdana menteri Australia.

    “PM Albanese yang baru saja terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Australia ini, rencananya akan dilantik (sebagai PM) pada 13 Mei 2025, dan akan langsung memulai lawatan ke Indonesia keesokan harinya pada 14 Mei 2025, malam hari,” kata Seskab Teddy di Jakarta, Senin.

    Selengkapnya klik di sini.

    DPR harap AS dukung Palestina secara objektif dari sisi kemanusiaan

    Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh berharap Amerika Serikat (AS) mendukung Palestina secara objektif dengan memperhatikan dari sisi kemanusiaan.

    Menurut dia, sikap tegas AS dibutuh untuk merespons krisis yang menyebabkan jatuhnya ribuan korban sipil, termasuk anak-anak dan perempuan.

    “Banyak korban yang berjatuhan, baik anak kecil maupun wanita. Dan Amerika bisa melihat ini dengan cukup objektif, bagaimanapun caranya,” kata Muhammad Husein Fadlulloh saat Konferensi Ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau PUIC di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Selengkapnya klik di sini.

    Legislator apresiasi Polri tangguhkan penahanan mahasiswi kasus meme

    Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengapresiasi Polri yang menangguhkan penahanan SSS, mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB), yang ditangkap karena mengunggah meme bergambar Presiden RI Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo.

    Tandra dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa langkah yang diambil tersebut sudah tepat.

    Wakil rakyat ini menyarankan agar penanganan kasus ini diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).

    “Kalau menurut saya, sudah tepatlah langkah itu. Itu ‘kan mereka masih anak muda, masih emosional. Kalau boleh, di-restorative justice saja,” ucapnya.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • SBY serukan persatuan global hadapi krisis iklim

    SBY serukan persatuan global hadapi krisis iklim

    Yogyakarta (ANTARA) – Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerukan persatuan dan kerja sama antarnegara di dunia untuk menghadapi krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang mengancam masa depan umat manusia.

    “Kita semua tahu bahwa krisis iklim dan krisis lingkungan itu nyata, bukan fiksi, bukan hoaks,” kata SBY dalam forum lecture series The Yudhoyono Institute (TYI) bertajuk “Sustainable Growth with Equity” di Yogyakarta, Senin.

    Menurut SBY, aksi nyata secara kolektif dan lintas batas menjadi sangat penting mengingat skala ancaman yang bersifat global.

    “Oleh karena itu, aksi bersama kita juga harus nyata dan memberikan dampak yang nyata pula,” ucap dia.

    SBY menyoroti situasi dunia yang menurutnya semakin kompleks dan mencemaskan.

    Alih-alih bersatu menangani ancaman bersama seperti perubahan iklim, menurut dia, banyak negara justru larut dalam konflik geopolitik, rivalitas kekuatan besar, hingga perang dagang dan perang ekonomi.

    “Saya yang pernah memimpin negeri ini selama 10 tahun dan ada dalam berbagai percaturan global, cukup prihatin melihat perkembangan dunia yang makin rumit, makin ‘dangerous’,” ujar dia.

    Akibatnya, kata dia, isu lingkungan dan perubahan iklim menjadi kurang mendapat perhatian publik dibanding isu lainnya.

    “Sekali lagi mengingatkan ada isu besar yang tidak boleh kita biarkan karena itu akan memberikan dampak buruk bagi semua bangsa di dunia,” kata dia.

    Apabila negara-negara di dunia gagal membangun persatuan dan kerja sama, ia khawatir upaya mengatasi krisis iklim akan kehilangan daya dorong.

    “Saya kira semua sepakat bahwa apa yang kita inginkan adalah dunia yang makin damai, dunia yang makin adil, dunia yang makin sejahtera, dunia yang memberikan harapan bagi siapapun terlepas dari ikatan identitas, terlepas dari batas-batas internasional,” ucapnya.

    Untuk itu, SBY mengajak seluruh elemen global termasuk perguruan tinggi untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mencari solusi konkret berbasis sains dan teknologi.

    “Kita harus meningkatkan kebersamaan kita, kerja sama kita, kepedulian kita, solusi-solusi kita, termasuk kebijakan yang tepat dan kolaborasi yang tepat,” tuturnya.

    Dalam forum lecture series The Yudhoyono Institute (TYI) yang juga dihadiri akademisi dari dalam dan luar negeri itu, SBY menyampaikan dukungannya atas berbagai inisiatif yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan dengan prinsip keadilan.

    “Kita percaya bahwa yang kita lakukan ini justru yang bisa menyelamatkan masa depan, bangsa-bangsa dan masa depan dunia, masa depan anak cucu kita,” ujar SBY.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Istana bantah anggapan Presiden Prabowo hindari bertemu Jokowi

    Istana bantah anggapan Presiden Prabowo hindari bertemu Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi membantah anggapan yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menghindari pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    Prasetyo menjelaskan keduanya memiliki kesibukan masing-masing sehingga tidak mudah untuk mencocokkan jadwal bertemu.

    “Di tengah kesibukan beliau berdua, waktunya saja belum ketemu. Kedua, saya rasa Bapak Presiden (ke-7) Jokowi juga pada posisi kalau pun ingin bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo pasti konteksnya dalam rangka silaturahim,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Sementara itu, untuk konteks pemerintahan, Prasetyo kembali menegaskan Jokowi telah menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo sehingga anggapan ada “matahari kembar” pun tidak tepat.

    “Tidak ada itu ‘matahari kembar’. Tidak ada itu istilah-istilahnya yang boleh dianggap beliau (Jokowi) memengaruhi Bapak Presiden Prabowo. Ndak ada. Jadi, sepenuhnya beliau menyerahkan kepemimpinan ini kepada Bapak Presiden Prabowo,” kata Prasetyo Hadi.

    Dia pun meminta publik untuk tidak membuat tafsiran-tafsiran dari asumsi pribadi, terlebih hanya sebatas merujuk kepada Presiden Prabowo yang belum bertemu dengan Jokowi.

    Dalam kesempatan terpisah, Presiden Prabowo membantah anggapan dirinya yang disebut dikendalikan oleh Jokowi. Presiden menyatakan itu saat Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5).

    Presiden menjelaskan dirinya dekat dengan semua mantan presiden RI, tidak hanya Jokowi, tetapi juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

    “Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden kemudian menilai konsultasi dengan pendahulunya, mantan-mantan presiden RI, merupakan langkah yang bijak, karena para mantan presiden itu telah melewati masa-masa memimpin negara.

    “Konsultasi, minta pendapat, minta saran, beliau 10 tahun berkuasa, saya minta menghadap beliau, gak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah,” kata Presiden.

    Presiden kemudian berkelakar jika mungkin dirinya pun ingin menghadap Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Namun, keinginan itu mustahil dilakukan, karena Gus Dur telah wafat pada 30 Desember 2009.

    “Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” seloroh Presiden.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dinasti Politik Jokowi Berpotensi jadi Sebab RI Bubar 2030

    Dinasti Politik Jokowi Berpotensi jadi Sebab RI Bubar 2030

    GELORA.CO – Dinasti politik Joko Widodo alias Jokowi disebut sebagai salah satu sebab Indonesia akan bubar di masa yang akan datang. Demikian pendapat pengamat militer dan politik, Selamat Ginting.

    Diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto menghadiri halalbihalal bersama purnawirawan TNI AD dan keluarga besar Polri. Prabowo semeja dengan Wapres ke-6 RI sekaligus mantan Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno di Balai Kartini Jakarta Selatan pada Selasa (6/5/2025) kemarin.

    Prabowo dalam kesempatan itu menyalami tokoh-tokoh yang telah menanti di ruangan. Dia kemudian duduk semeja dengan Wapres ke-6 RI sekaligus Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X.

    Hadir pula dalam acara tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto, mantan Kepala BIN Hendropriyono, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kepala BIN Herindra, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI Dudung Abdurrachman, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan kehadiran Prabowo dalam acara itu untuk menjalin dan mempererat tali silaturahmi dengan para purnawirawan.

    “Dan yang menarik, selesai acara Titik Soeharto menuntun Try Sutrisno hingga memasuki ke dalam mobilnya. Mba Titik Suharto nampak menghormati Try Sutrisno,” kata Abraham Samad dalam podcast bersama pengamat Militer dan Politik Selamat Ginting di channel YouTube Abraham Samad Speak Up, Kamis (8/5/2025).

    Pun Abraham Samad meminta Selamat Ginting untuk menanggapi yang menurutnya semua orang menghormati Try Sutrisno. Penghormatan itu bukan karena Try Sutrisno mantan Panglima TNI, mantan Wapres tetapi karena sosok yang memiliki integritas.

    Selamat Ginting yang hadir penuhi undangan sebagai KBT Keluar Besar Tentara mengungkap harapan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Try Sutrisno yang kini menjadi sorotan dari kritiknya di Forum Purnawirawan TNI dengan 8 butir tuntutan. Diantara 8 butir  itu menuntut Wapres RI Gibran Rakabuming Raka untuk mundur.

    “Prabowo ditunggu publik kapan bisa bertemu antara Prabowo dengan Try Sutrisno tentunya terkait dengan Forum Purnawirawan TNI dengan petisi 8 point tuntutan. Salah satu poin tuntutan tersebut di antara minta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari posisi wapres. Karena posisi Wapres ini menjadi pusat perhatian nasional dan internasional,” kata Selamat Ginting.

    “Pak Try Sutrisno bukan kali ini saja menjadi pusat perhatian terkait kritiknya terhadap pemerintahan Jokowi pada tahun 2018, mendatangi MPR meminta MPR kembalikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN),” tambah dia.

    Lantas Ginting berkaca pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, saat itu Jendral Purn TNI Try Sutrisno melakukan kritik.

    “Di masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono Pak Try juga pernah kritik program jangka menengah dan jangka panjang dan Presiden SBY menanggapinya dengan bijak. Ini perlu dicontoh oleh Presiden Prabowo karena kan sama-sama dari militer. Untuk itu Pak SBY mengirim Panglima TNI Pak Joko Suyanto atau mengutus pimpinan TNI lainnya misalnya Kapuspen TNI dll,”  tuturnya.

    Try Sutrisno pernah melakukan kritik dengan gerakan cabut mandat di era Presiden SBY. Dan SBY menanggapi dengan tenang bersama Wapres Jusuf Kalla. “Jadi di kepimpinan SBY tidak menyikapi tidak dengan reaktif, tidak melakukan tuduhan atas kritik Try Sutrisno,” ungkap Ginting.

    Ginting mengutip ucapan Mantan Presiden Soekarno “Berikan pemuda untuk merubah dunia. Berkaca dari era Soekarno, sekarang keadaan berbeda ” Berikan satu orang tua Try Sutrisno untuk mengubah kezaliman.

    Ginting menilai dinasti politik Jokowi berpotensi menjadi salah satu variabel Indonesia akan cepat bubar pada 2030.

    “Nah ini yang harus kita lawan 2030 kita bisa bubar kalau dinasti Jokowi tidak dihentikan. Anda bayangkan baru saja satu pekan Gibran dilantik jadi wapres sudah ada spanduk Gibran untuk 2029 tidak ada Wanjakti di era Jokowi. Dia yang ngatur semua yang jadi Pangdam itu, Jokowi yang menentukan,” jelasnya.

    Ginting kembali menegaskan orang seperti jendral Purnawirawan TNI Try Sutrisno melakukan kritik untuk mengubah kezaliman. “Tapi di era kini 1000 pemuda yang mantan aktivis 98 hanya bisa menjadi buzzer dan mimpi menjadi komisaris BUMN. Jadi beda sekali,” pungkasnya.

  • Prabowo Bukan Boneka Jokowi, Independen Sejak Awal Jadi Presiden

    Prabowo Bukan Boneka Jokowi, Independen Sejak Awal Jadi Presiden

    GELORA.CO –  Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa dirinya bukanlah bonekanya mantan Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi.

    Pernyataan ini berhasil mematahkan narasi yang menyebutkan bahwa selama ini Presiden Prabowo dikendalikan Jokowi.

    Analis komunikasi politik, Hendri Satrio, menjelaskan, apa yang disampaikan Prabowo adalah upaya untuk menegaskan posisi sebagai pemimpin negara.

    Dia pun meyakini bahwa Prabowo sangat independen sejak awal menjabat sebagai Presiden RI.

    “Pak Prabowo memahami betul posisinya sebagai Presiden. Dia tahu cara berterima kasih kepada Pak Jokowi. Tapi untuk urusan negara, dari awal saya yakin dia independen,” ujarnya, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Menurut Hendri, pernyataan Presiden Prabowo tersebut merupakan pesan politik yang disampaikan secara tegas guna mempertahankan legitimasi kepemimpinannya.

    “Pak Prabowo paham narasi boneka bisa melemahkan posisinya. Jadi, dia langsung mematahkan narasi itu,” katanya.

    Di sisi lain, dia menilai bahwa hubungan baik antara Presiden Prabowo dan Jokowi adalah sesuatu yang baru dalam sejarah politik Indonesia.

    Namun, hal itu tidak bisa langsung diartikan bahwa Jokowi memiliki pengaruh besar dalam kepemimpinan Presiden Prabowo.

    “Saya sering bilang, ini pertama kalinya dalam sejarah ada mantan presiden dan presiden yang saling berkomunikasi akrab. Tapi, bukan berarti Prabowo boneka Jokowi. Mereka hanya berkomunikasi hangat dan Prabowo tahu caranya berterima kasih,” jelasnya.

    Hendri juga menyoroti persepsi publik terkait narasi “boneka” ini.

    Menurutnya, pernyataan Presiden Prabowo seharusnya cukup untuk meredam spekulasi hubungan dengan Jokowi.

    “Mungkin publik menilai dari tindakan atau kedekatan mereka. Tapi mestinya sekarang sudah clear bahwa Prabowo adalah sosok yang memegang kendali penuh sebagai Presiden,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo membantah persepsi segelintir pihak yang menuding dirinya selama ini dikendalikan oleh Jokowi.

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa anggapan itu sama sekali tidak benar.

    Hal itu disampaikannya saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    “Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” ujarnya.

    Presiden Prabowo mengatakan, selama ini dirinya hanya berkonsultasi dan meminta saran kepada Jokowi, yang terbukti berhasil memimpin Indonesia selama dua periode.

    “Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak. Ya konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya meminta, saya menghadap beliau, tidak ada masalah,” jelasknya.

    Menurut Presiden Prabowo, konsultasi dan meminta saran adalah hal yang wajar. Sekalipun kepada pendahulunya seperti Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.

    “Saya menghadap Pak SBY tak ada masalah, saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur kalau bisa, menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa, minta pandangan, minta saran,” ungkapnya.

  • Yang Benar Saja DPR! Sudah Mangkrak 13 Tahun, Masih Tunda Lagi Bahas RUU Perampasan Aset

    Yang Benar Saja DPR! Sudah Mangkrak 13 Tahun, Masih Tunda Lagi Bahas RUU Perampasan Aset

    GELORA.CO – Nampaknya tak ada keseriusan dari DPR untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Padahal Presiden Prabowo Subianto belum lama ini menyatakan dukungan dan dorongan agar RUU ini segera disahkan.

    Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan, saat ini Komisi III DPR sedang merampungkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi tertunda.

    “Memang sesuai dengan mekanismenya kita akan membahas KUHAP dulu. Namun kita awalnya tidak akan tergesa-gesa. Kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya,” tutur Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

    Setelah itu, lanjut dia, baru kemudian DPR akan membahas RUU perampasan aset.

    “Bagaimana selanjutnya, ya itu juga kita akan minta masukkan pandangan dari seluruhnya. Karena kalau tergesa-gesa nanti tidak akan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Itu akan rawan. Jadi ya seperti itu,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) Bob Hasan mengaku pihaknya memang belum membahas RUU Perampasan Aset sampai saat ini. Ia menyebut, hal itu masuk ke dalam prolegnas jangka menengah 2025-2029.

    “Tetapi dalam prolegnas perampasan aset itu menjadi target sebagai inisiatif pemerintah di dalam prolegnas jangka menengah,” kata Bob kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Meski begitu, mengingat sudah ada sinyal dari Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh internasional beberapa waktu lalu, Bob mengaku akan mengambil langkah awal.

    “Tentunya akan kami coba lakukan satu proses, di mana kita ketahui sama-sama bahwa perampasan aset itu muatan materinya masih memerlukan satu pemutakhiran kembali,” tuturnya.

    Pakar Hukum dan Pembangunan dari Universitas Airlangga (Unair), Hardjuno Wiwoho pesimistis RUU Perampasan Aset bakal dibahas apalagi disahkan. Dia membeberkan perjalanan panjang RUU Perampasan Aset yang tak kunjung disahkan sejak zaman pemerintahan SBY. Bahkan berkali-kal masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) mulai 2012, namun terkatung-katung hingga saat ini.

    “Akibatnya apa, terkatung-katung pula nasib uang negara yang seharusnya bisa dikembalikan ke kas negara. Bisa digunakan untuk membiayai sejumlah program pembangunan pro-rakyat dari pemerintah,” ungkapnya.

    Di era Jokowi, lanjut Hardjuno, draf RUU Perampasan Aset kembali dimasukkan Menko Polhukam Mahfud MD. Lagi-lagi macetnya di parlemen. “Kalau sekarang masih juga mandek, pertanyaannya, siapa yang sebenarnya takut? Rakyat bisa menilai itu,” tegas Hardjuno.

    Berdasarkan catatan Hardjuno, RUU Perampasan Aset terakhir kali diajukan pemerintah ke DPR, melalui Surat Presiden Nomor R-22/Pres/05/2023 pada Mei 2023. Namun hingga kini belum juga masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. (*)