Xcloud.id

Tag: Susilo Bambang Yudhoyono

  • Prabowo Ungkap Anggaran Pendidikan Saat Ini Tertinggi Sepanjang Sejarah!

    Prabowo Ungkap Anggaran Pendidikan Saat Ini Tertinggi Sepanjang Sejarah!

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan lembaga pendidikan di Indonesia bisa menjadi penentu arah bangsa ke depan. Menurutnya semua keberhasilan suatu bangsa bisa terjadi karena baiknya kualitas lembaga pendidikannya.

    Pemerintah juga sudah menaruh perhatian besar untuk pendidikan. Menurut Prabowo anggaran pendidikan salah satu yang tinggi dalam APBN.

    Hal ini diungkapkan olehnya saat meresmikan Kampus Bhineka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan. Prabowo memberikan sambutan secara langsung di depan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhyono (SBY) yang disebut sebagai pendiri Universitas Pertahanan.

    “Semua bermula dari lembaga pendidikan dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN Kita, sebagai Presiden saya mengajukan APBN yang di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara, pendidikan adalah yang tertinggi,” beber Prabowo dalam sambutannya yang disiarkan virtual, Rabu (11/6/2025).

    Prabowo mengatakan secara aturan, pemerintah harus menganggarkan sekitar 20% dari total APBN untuk anggaran pendidikan. Namun, di era pemerintahannya yang baru dimulai ini angkanya sudah di atas 20% untuk pos pendidikan.

    “Kalau tidak salah yang tertinggi selama sejarah RI. Di UU mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan kalau tidak salah anggaran kita di atas itu,” papar Prabowo.

    Dalam catatan detikcom, total anggaran pendidikan tahun ini sebesar Rp 724,3 triliun. Anggaran itu digunakan untuk berbagai hal mulai dari program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional PTN (BOPTN), Beasiswa LPDP, dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS.

    Selain itu anggaran itu akan digunakan untuk program Sekolah Unggulan, Sekolah Taruna Nusantara, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), Digitalisasi pembelajaran, hingga renovasi dan revitalisasi sekolah.

    (hal/hns)

  • Prabowo jadikan Unhan tujuan kunjungan kerja perdana saat jadi Menhan

    Prabowo jadikan Unhan tujuan kunjungan kerja perdana saat jadi Menhan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa Universitas Pertahanan (Unhan) menjadi tujuan kunjungan kerja perdananya saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

    Prabowo, dalam acara peresmian Universitas Pertahanan di Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Rabu, mengatakan bahwa keputusannya tersebut diambil setelah melihat struktur organisasi Kementerian Pertahanan dan menemukan keberadaan lembaga pendidikan tersebut.

    “Dan saya sampaikan ke staf saya, saya ingin mengunjungi Universitas Pertahanan sebagai kunjungan kerja saya yang pertama. Jadi begitu saya menjadi Menteri Pertahanan, yang saya datangi pertama adalah Universitas Pertahanan,” ucap Prabowo dalam sambutannya, dikutip dari siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden.

    Presiden menilai lembaga pendidikan seperti Universitas Pertahanan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan suatu bangsa.

    Menurutnya, pendidikan merupakan sebagai fondasi utama dalam pembangunan nasional, sehingga menjadi perhatian khusus dalam kebijakan anggaran negara.

    “Sebagai Presiden Republik Indonesia saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi dan kalau tidak salah yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia,” ujar Presiden.

    Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga memberikan penghargaan kepada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendiri Universitas Pertahanan.

    Prabowo menilai pendirian Unhan sebagai bagian dari visi jangka panjang untuk menyiapkan kader-kader bangsa di masa depan.

    Presiden juga berharap agar Universitas Pertahanan mampu mencetak kader-kader tidak hanya untuk bidang pertahanan, tetapi juga untuk kepentingan bangsa secara menyeluruh.

    Presiden juga menekankan pentingnya penguasaan di bidang sains dan teknologi.

    Menurutnya, kemajuan bangsa dan penghapusan kemiskinan hanya dapat dicapai dengan penguasaan di dua bidang tersebut.

    Kepada jajaran pimpinan Unhan, Prabowo menyampaikan permintaan agar institusi tersebut dibangun dengan budaya baru yang menjunjung nilai-nilai patriotisme.

    Presiden menekankan pentingnya keberanian untuk mengakui kekurangan dan kelemahan sebagai bagian dari proses memperbaiki dan mengatasi tantangan.

    “Itu ciri dari pemimpin yang baik. Jangan pernah takut dengan kesulitan, jangan pernah takut mengakui kelemahan kita. Mengakui kelemahan berarti kita akan mengatasi kelemahan. Itu yang ingin saya sampaikan,” ucap Prabowo.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Didampingi SBY, Prabowo resmikan Kampus Bhinneka Tunggal Ika Unhan

    Didampingi SBY, Prabowo resmikan Kampus Bhinneka Tunggal Ika Unhan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto didampingi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meresmikan Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan RI, di Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Rabu.

    “Pada sore hari ini, Rabu, 11 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia meresmikan Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan Republik Indonesia,” ucap Prabowo dalam acara peresmian kampus tersebut, sebagaimana dikutip dari siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden.

    Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan penghargaan kepada SBY sebagai pendiri Universitas Pertahanan.

    Menurutnya, pendirian Unhan merupakan salah satu bentuk visi jangka panjang untuk menyiapkan kader-kader bangsa di masa depan.

    “Saya kira kita bersyukur dan kita berbangga bahwa hari ini peresmian ini dihadiri oleh beliau yang merintis dan mendirikan lembaga ini. Terima kasih Pak SBY kehadiran Bapak,” ucap Prabowo.

    Presiden berharap agar Universitas Pertahanan mampu mencetak kader-kader tidak hanya untuk bidang pertahanan, tetapi juga untuk kepentingan bangsa secara menyeluruh.

    Presiden mengaitkan pengalamannya saat berkunjung ke United States Military Academy di Amerika Serikat, yang memiliki tujuan untuk membentuk pemimpin-pemimpin bagi negara, bukan hanya untuk militer.

    Hal tersebut dijadikan acuan dalam membangun visi Universitas Pertahanan sebagai institusi yang berkontribusi luas bagi negara.

    “Jadi itu yang kita harapkan Unhan dan semua lembaga pendidikan nanti berkarya, berbakti untuk negara dan bangsa di bidang manapun,” ujar Prabowo.

    Presiden juga menekankan pentingnya penguasaan di bidang sains dan teknologi.

    Menurutnya, kemajuan bangsa dan penghapusan kemiskinan hanya dapat dicapai dengan penguasaan di dua bidang tersebut.

    Kepada jajaran pimpinan Unhan, Presiden menyampaikan permintaan agar institusi tersebut dibangun dengan budaya baru yang menjunjung nilai-nilai patriotisme.

    Prabowo menekankan pentingnya keberanian untuk mengakui kekurangan dan kelemahan sebagai bagian dari proses memperbaiki dan mengatasi tantangan.

    “Itu ciri dari pemimpin yang baik. Jangan pernah takut dengan kesulitan, jangan pernah takut mengakui kelemahan kita. Mengakui kelemahan berarti kita akan mengatasi kelemahan. Itu yang ingin saya sampaikan,” ucap Prabowo.

    Kampus Universitas Pertahanan dibangun di area Universitas Pertahanan seluas 18,3 hektar dan telah dibangun berbagai fasilitas yaitu laboratorium, ruang kelas, asrama putra dan putri, dan sistem pengolahan air.

    Selain itu, telah dibangun pula gedung rektorat, asrama mahasiswa, perpustakaan, tempat kerja, ruang makan modern, sarana ruang terbuka hijau, kolam reterensi, dan perumahan dosen.

    Pengembangan kampus ini sejalan dengan kepentingan nasional untuk meningkatkan kualitas national building dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 5 Cerita SBY Mendadak Disuruh Prabowo Pidato di Unhan: Ini Perintah Panglima Tertinggi, Saya Siap! Nasional

    5 Cerita SBY Mendadak Disuruh Prabowo Pidato di Unhan: Ini Perintah Panglima Tertinggi, Saya Siap! Nasional

    Cerita SBY Mendadak Disuruh Prabowo Pidato di Unhan: Ini Perintah Panglima Tertinggi, Saya Siap!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (
    SBY
    ) mengaku mendadak diminta Presiden RI
    Prabowo Subianto
    untuk memberikan pidato dalam acara peresmian
    Kampus Bhineka Tunggal Ika
    di
    Universitas Pertahanan
    (Unhan), Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/6/2025).
    Oleh karena diperintah Panglima Tertinggi TNI, SBY tanpa ragu menyatakan siap.
    “20 menit yang lalu saya didaulat oleh Bapak Presiden untuk memberikan sepatah dua patah kata pada acara sore hari ini, karena perintah dari Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia, saya hanya mengatakan ‘siap’,” kata SBY disambut tepuk tangan meriah peserta di lokasi.
    Mengawali pidatonya, SBY mengucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi karena Prabowo mengembangkan Unhan RI.
    Menurutnya, ungkapan itu sekaligus mewakili para perintis Unhan.
    “Ungkapan kami adalah terima kasih, Bapak Presiden. Kami bangga, kami bersyukur karena Bapak Presiden Prabowo mengembangkan kampus dan Universitas ini hingga keadaan yang sangat membanggakan,” ujarnya.
    “Ini sejarah, ini
    legacy
    beliau. Oleh karena itu, sebagai yang ikut andil dalam pembangunan Universitas ini, sekali lagi dengan tulus kami menyampaikan hormat, terima kasih, dan penghargaan,” imbuh SBY.
    Kemudian, SBY juga sangat setuju jika pengembangan Universitas Pertahanan ini dikaitkan dengan perkembangan dunia yang penuh dengan tantangan, gejolak, dan ancaman baru.
    “Maka universitas ini salah satu jawaban, salah satu solusi agar Indonesia tidak tertinggal dan bisa do something untuk dunia kita yang terus berubah,” tuturnya.
    Dia meyakini di bawah kepemimpinan Prabowo dan kerja keras pimpinan Universitas Pertahanan, maka akan melahirkan para patriot bangsa serta ahli strategi.
    SBY berharap Indonesia menjadi bagian dari solusi dan punya andil untuk menjaga ketertiban dunia sesuai dengan amanah konstitusi melalui kehadiran kampus ini.
    “Mereka-mereka yang menguasai tentang perkembangan global, apakah geopolitik, apakah perdamaian, dan keamanan, apakah ekonomi dunia, apakah tantangan perubahan iklim, dan sebagainya,” ucap dia.
    Menutup pidatonya, SBY mendoakan agar pemerintahan di era kepemimpinan Prabowo dapat semakin maju.
    “Itu saja yang ingin saya sampaikan, sekali lagi terima kasih, selamat, dan saya mendoakan agar bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo makin maju, makin sejahtera, mendapatkan keadilan, dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia,” tutup SBY.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi Bebas Pilih Partai dan Tentukan Arah Politik

    Jokowi Bebas Pilih Partai dan Tentukan Arah Politik

    GELORA.CO -Isu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi ketua umum partai politik terus mengemuka di publik.

    Baru-baru ini, Jokowi diwacanakan akan menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Bahkan dirinya juga masuk nominasi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Selain itu ada pula wacana yang menyebutkan Jokowi bakal membentuk partai sendiri. Hal itu menyeret pro dan kontra di publik. 

    Menurut Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, hak politik Jokowi sebagai warga negara tentu dilindungi oleh undang-undang. 

    “Hak politik adalah hak konstitusional setiap warga negara, termasuk Bapak Joko Widodo. Tidak ada aturan yang melarang beliau untuk memilih arah politiknya setelah selesai menjabat, apalagi yang dijadikan rujukan Pak SBY ya tentu tidak tepat karena sampai saat ini beliau menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat,” ujar Semar dalam keterangannya, Rabu, 11 Juni 2025.

    Pasalnya, lanjut dia, saat ini ada pihak yang mencoba membatasi atau menggiring opini bahwa Jokowi sebaiknya tidak berpolitik lagi. 

    Semar menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bentuk pengkerdilan terhadap demokrasi.

    “Silakan saja beliau menentukan sikap politik, apakah tetap aktif, bergabung dengan partai, atau membentuk wadah baru. Itu semua sah menurut hukum dan demokrasi,” tambahnya.

    Semar juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati hak-hak dasar politik setiap individu tanpa prasangka.

    “Demokrasi akan tumbuh sehat jika semua pihak saling menghargai pilihan politik orang lain termasuk Pak Jokowi tanpa terkecuali,” tutup Mardiansyah. 

  • Kebahagian Pak Jokowi Memastikan Rakyat Sejahtera

    Kebahagian Pak Jokowi Memastikan Rakyat Sejahtera

    Jakarta –

    Relawan Pro-Jokowi (Projo) membalas Bendum Partai NasDem Ahmad Sahroni yang mengusulkan agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mencontoh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setelah purnatugas. Projo menyebut kebahagiaan Jokowi jika bisa melayani masyarakat.

    “Kami melihat justru ketenangan dan kebahagiaan Pak Jokowi adalah ketika beliau bisa terus melayani masyarakat,bisa memastikan rakyat Indonesia sejahtera,” kata Waketum relawan Projo Freddy Damanik saat dihubungi, Selasa (10/6/2025).

    Freddy mengatakan hal itu tercermin dari keseharian Jokowi yang selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Untuk itu, lanjut Freddy, Projo mendorong Jokowi untuk masuk dalam politik formal.

    “Oleh karena itulah, kami Projo justru mendorong Pak Jokowi agar masuk dalam politik formal, yaitu melalui partai politik, baik bergabung ke partai yang sudah ada maupun membentuk partai baru,” ujarnya.

    Freddy juga menyebut partai super terbuka yang digagas Jokowi merupakan ide yang baik. Namun, Freddy meminta Jokowi untuk melakukan konsolidasi dengan pendukungnya jika nantinya mau bergabung dengan partai tertentu.

    “Apapun keputusan Pak Jokowi, baik di PSI, di partai lain maupun membentuk partai baru, kami yakin partai tersebut akan menjadi partai besar. Namun Pak Jokowi harus melakukan konsolidasi dan mengajak langsung seluruh pendukungnya, agar partainya bisa memenangkan pemilihan legislatif maupun PilPres, jadi bukan seperti selama ini, pendukung dan relawan Pak Jokowi hanya bertarung di Pilpres saja,” jelasnya.

    Diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memilih Partai Solidarits Indonesia (PSI) saat ditanya mengenai kemungkinan masuk pada bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bendum Partai NasDem Ahmad Sahroni menilai tak ada yang salah dengan sikap politik tersebut.

    “Beliau (Jokowi) mau ke mana saja boleh kok,” kata Sahroni kepada wartawan, Senin (9/6).

    “Tapi saran saya sebagai adik, kiranya Pak Jokowi lihat contoh kayak Pak SBY, hidup tenang dan menikmati hidup setelah tidak lagi jadi presiden. Saya bangga lihatnya,” ujarnya.

    Menurutnya, Jokowi sebaiknya menyerahkan urusan perpolitikan kepada anak dan menantunya. Dia meyakini anak dan menantunya akan menjadi penerus Jokowi di masa depan.

    “Iya sebagai saran dan masukan berilah urusan politik bagi anak dan mantu yang saat ini sedang bertugas,” kata dia.

    “Pak Jokowi sebagai ayah harus selalu ngawasin anak dan mantunya yang lagi bekerja untuk rakyat. Insyaallah mereka akan jadi penerus Pak Jokowi ke depan,” imbuh Sahroni.

    (wnv/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Profil Tifatul Sembiring, Mantan Presiden PKS dan Menkominfo di DPR RI

    Profil Tifatul Sembiring, Mantan Presiden PKS dan Menkominfo di DPR RI

    Jakarta, Beritasatu.com – Tifatul Sembiring bukanlah nama yang asing di kancah perpolitikan Indonesia, ia merupakan salah satu tokoh sentral Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

    Saat ini, ia mengemban amanah sebagai anggota DPR RI, di mana ia aktif bertugas di Komisi VII yang membidangi energi, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup.

    Perjalanan panjangnya di dunia politik nasional dimulai dari pendirian Partai Keadilan yang bertransformasi menjadi PKS hingga menjabat sebagai menteri komunikasi dan informatika, mencerminkan dedikasi dan kontribusinya yang signifikan.

    Sosok Tifatul Sembiring

    Tifatul Sembiring lahir di Bukittinggi, Sumatra Barat, pada 28 September 1961. Pendidikan awalnya ditempuh di STM Pembangunan dan SMA IPA di Jakarta, sebelum melanjutkan studi di bidang komputer di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer.

    Ia melengkapi jenjang akademisnya dengan meraih gelar magister dari International Politic Centre for Asian Studies Strategic di Islamabad, Pakistan.

    Sebelum terjun penuh ke dunia politik, Tifatul sempat berkarier di PT PLN dari tahun 1982 hingga 1989, khususnya di unit Pusat Pengaturan Beban Jawa, Bali, dan Madura. Pengalaman di sektor energi ini memberinya bekal teknis yang berharga, yang kemudian relevan dengan posisinya di Komisi VII DPR RI.

    Aktivitas organisasinya telah dimulai sejak masa muda, terlihat dari keterlibatannya di pelajar Islam Indonesia (PII) dan Yayasan Pendidikan Nurul Fikri. Masa reformasi menjadi titik balik krusial dalam perjalanan politiknya, di mana ia ikut mendirikan Partai Keadilan.

    Kepercayaan pun diberikan kepadanya untuk menjabat sebagai humas partai, kemudian ketua DPP PKS Wilayah Dakwah I Sumatra. Puncak kariernya di internal partai diraih pada tahun 2005, saat ia terpilih sebagai presiden PKS melalui sidang Majelis Syuro.

    Peran di Eksekutif dan Legislatif

    Pada tahun 2009, setelah terpilih menjadi anggota DPR RI, Tifatul Sembiring dipercaya menduduki kursi ketua Komisi I DPR RI. Tak berselang lama, ia kemudian ditunjuk sebagai menteri komunikasi dan informatika dalam Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    Selama menjabat sebagai menteri, ia menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas akses telekomunikasi hingga ke desa-desa dan wilayah terpencil, serta berupaya meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari sektor komunikasi.

    Setelah masa tugasnya di kabinet berakhir, Tifatul kembali mengabdi di parlemen. Ia tercatat pernah menduduki berbagai komisi, antara lain Komisi VI (2014-2016) dan Komisi III (2016-2017).

    Sejak tahun 2017 hingga saat ini, ia aktif di Komisi VII DPR RI. Di komisi ini, Tifatul memegang dua posisi strategis sebagai ketua Fraksi PKS di MPR RI dan ketua kelompok Fraksi (Poksi) PKS di Komisi VII.

    Kontribusi di Komisi VII

    Di Komisi VII, Tifatul Sembiring terlibat aktif dalam pembahasan isu-isu krusial yang berkaitan dengan ketahanan energi nasional, pengembangan teknologi ramah lingkungan, dan perumusan kebijakan riset nasional.

    Dengan latar belakang teknis yang kuat dari pengalaman sebelumnya di PLN, serta pengalaman eksekutif sebagai menteri, Tifatul Sembiring menjadi salah satu anggota DPR RI yang berperan penting dalam perumusan kebijakan di sektor energi dan teknologi.

    Perjalanan politik Tifatul Sembiring, mulai dari pendiri partai, presiden PKS, hingga menteri Komunikasi dan Informatika, menunjukkan kapasitas dan kontribusinya yang berkelanjutan bagi bangsa.

  • Profil Chusnunia Chalim, Mantan Wagub Lampung Kini di Komisi VII DPR

    Profil Chusnunia Chalim, Mantan Wagub Lampung Kini di Komisi VII DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Nama Chusnunia Chalim kembali mencuat di kancah politik nasional setelah berhasil melenggang ke Senayan sebagai wakil ketua Komisi VII DPR RI hasil Pemilu 2024.

    Ia mewakili Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari daerah pemilihan (dapil) Lampung II, dengan raihan suara mencapai 143.422. Meski bukan peraih suara terbanyak di dapil tersebut, jumlah tersebut cukup untuk mengantarkannya duduk di kursi parlemen.

    Kini, ia dipercaya sebagai salah satu wakil ketua Komisi VII DPR RI yang membidangi isu energi, riset, teknologi, dan lingkungan hidup.

    Profil Chusnunia Chalim

    Chusnunia Chalim lahir di Lampung Timur, pada 12 Juli 1982. Ia menempuh pendidikan tinggi di berbagai institusi ternama, mulai dari IAIN Walisongo Semarang dari fakultas syariah, Universitas Saburai dari fakultas hukum.

    Kemudian, ia meraih gelar magister di Universitas Nasional dengan jurusan ilmu politik dan Universitas Indonesia dengan kenotariatan. Tidak berhenti di situ, ia melanjutkan studi doktoralnya di Universitas Malaya, Malaysia, dengan fokus pada sastra dan ilmu sosial.

    Pendidikan nonformalnya ditempuh di dua pesantren di Jawa Tengah pada akhir 1990-an, memperkuat dasar keagamaannya. Sejak masa kuliah, Chusnunia aktif di berbagai organisasi mahasiswa, termasuk PB PMII dan forum-forum mahasiswa daerah, yang membentuk karakter kepemimpinannya sejak dini.

    Kiprah Politik dari Daerah Hingga Nasional

    Karier politik Chusnunia dimulai sejak awal 2000-an bersama PKB. Ia pernah menjabat sebagai kepala administrasi Fraksi PKB di DPRD Jawa Tengah dan menjadi staf pengurus DPP PKB di Jakarta. Bahkan, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ia dipercaya menjadi staf khusus menteri.

    Pengalaman eksekutifnya sangat mumpuni. Ia pernah menjabat sebagai bupati Lampung Timur periode 2016-2021 dan melanjutkan pengabdian sebagai wakil gubernur Lampung untuk periode 2019-2024. Setelah menyelesaikan masa tugasnya di pemerintahan daerah, Chusnunia kembali ke legislatif dan kini mengemban amanah di Komisi VII DPR RI.

    Sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim mengemban tanggung jawab penting dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, khususnya di sektor energi, riset, teknologi, serta lingkungan hidup.

  • Deretan Penikmat Nikel Raja Ampat: dari Antam hingga Keluarga Aguan

    Deretan Penikmat Nikel Raja Ampat: dari Antam hingga Keluarga Aguan

    Bisnis.com, JAKARTA – Operasi tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya tengah mendapat sorotan seiring adanya kekhawatiran terkait daya rusak yang dapat ditimbulkan terhadap lingkungan.

    Berdasarkan rilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terdapat lima perusahaan tambang yang memiliki izin resmi untuk beroperasi di wilayah Raja Ampat.

    Kementerian ESDM memerinci dua perusahaan di antaranya memperoleh izin dari pemerintah pusat, yaitu PT Gag Nikel dengan izin operasi produksi sejak 2017 dan PT Anugerah Surya Pratama (ASP) dengan izin operasi produksi sejak 2013.

    Sementara itu, tiga perusahaan lainnya memperoleh izin dari pemerintah daerah (bupati Raja Ampat), yaitu PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) dengan izin usaha pertambangan (IUP) diterbitkan pada 2013, PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dengan IUP diterbitkan pada 2013, dan PT Nurham dengan IUP diterbitkan pada 2025.

    Berdasarkan penelusuran Bisnis, sejumlah petinggi konglomerasi tercatat sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner tambang nikel yang beroperasi di kawasan Raja Ampat.

    Daftar Pemilik Tambang Nikel di Raja Ampat:

    1. PT Gag Nikel (BUMN)

    PT Gag Nikel merupakan anak usaha BUMN, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) atau Antam.

    Semula kepemilikan saham mayoritas PT Gag Nikel sebesar 75% sempat dipegang oleh perusahaan asing asal Australia, yaitu Asia Pacific Nickel (APN) Pty. Ltd, sementara sisanya sebesar 25% dikuasai oleh Antam.

    Struktur kepemilikan Gag berubah pada 2008 ketika Antam mengakuisisi seluruh saham APN Pty Ltd. Akibatnya, kendali penuh PT Gag Nikel sampai saat ini dipegang oleh perusahaan berkode saham ANTM itu.

    Dari kelima perusahaan tersebut,yang memiliki izin tambang di Raja Ampat, PT Gag Nikel merupakan satu-satunya yang saat ini aktif memproduksi nikel dan berstatus kontrak karya (KK).

    PT Gag Nikel terdaftar di aplikasi Mineral One Data Indonesia (MODI) dengan Nomor Akte Perizinan 430.K/30/DJB/2017, serta memiliki wilayah izin seluas 13.136,00 hektare (ha).

    2. PT Kawei Sejahtera Mining (Keluarga Aguan)

    PT KSM diduga terafiliasi dengan sejumlah nama besar dari kalangan grup konglomerasi. Berdasarkan hasil penelusuran Bisnis dari Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum (AHU Kemenkum), pemilik manfaat atau beneficial owner (BO) PT KSM adalah Susanto Kusumo, Richard Halim Kusuma, dan Alexander Halim Kusuma.

    Susanto Kusumo tercatat sebagai Komisaris Utama PT Pantai Indah Kapuk Tbk. (PANI). Laporan Tahunan PANI 2024 mengungkap bahwa Susanto memiliki hubungan keluarga dengan komisaris, presiden direktur, dan wakil presiden direktur perseroan. Presiden Direktur PANI adalah Sugianto Kusuma alias Aguan.

    Sementara itu, Alexander dan Richard adalah putra dari Sugianto Kusuma alias Aguan, pemilik grup Agung Sedayu. Alexander tercatat duduk di bangku direksi bersama dengan ayahnya di PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI). Aguan menjabat Direktur Utama dan Alexander menjadi Wakil Direktur Utama. Perusahaan itu terkenal menggarap kawasan PIK 2 di Jakarta.

    Sedangkan, Richard Halim Kusuma, tercatat sebagai Komisaris di PANI, Komisaris di PT Erajaya Swasembada Tbk. (ERAA) serta Komisaris Utama di anak usaha PANI, PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. (CBDK).

    Selain ketiga nama tersebut, Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM, mencatat bahwa PT KSM adalah perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan alias IUP seluas 5.922 hektare. Wilayahnya di Kabupaten Raja Ampat. Izin pertambangan PT KSM terbit pada tahun 2013 dan akan berakhir pada tahun 2033. Izin terbit PT KSM terjadi pada era pemerintahan Presiden ke 6, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.

    Adapun jika mengacu data MODI ESDM, PT KSM dikuasi oleh 5 pemegang saham. Pemilik saham terbesar adalah PT Dua Delapan Kawei sebesar 40%, kemudian Ali Hanafia Lijaya 10%, Rowan Sukses Investama 10%, PT Tambang Energi Sejahtera 10%, dan PT Jaya Bangun Makmur sebesar 30%.

    Bisnis sudah mencoba meminta konfirmasi melalui pesan teks kepada pihak Agung Sedayu terkait afiliasi Alexander Halim Kusuma dan Richard Halim Kusuma dengan PT KSM. Upaya konfirmasi dilakukan melalui pesan singkat ke dua Public Relations Office Agung Sedayu Group, Yasmine dan Emeralda. Namun, belum ada jawaban yang diberikan sampai dengan artikel ini dimuat.

    Selain itu, Bisnis juga telah mencoba menghubungi Sekretaris Perusahaan PT Pantai Indah Kapuk Tbk atau PANI, Christy Grassela. Pesan konfirmasi terkait Susanto Kusumo, Richard Halim Kusuma, dan Alexander Halim Kusuma di PT KSM disampaikan melalui pesan aplikasi WhatsApp dan telepon. Hanya saja, hingga berita ini dimuat, Christy belum merespons pertanyaan dari Bisnis.

    3. PT Anugerah Surya Pratama (Vansun Group)

    PT Anugerah Surya Pratama (ASP) adalah perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Indonesia bagian timur, khususnya di Pulau Manuran, kabupaten Raja Ampat.

    Perusahaan ini memiliki status penanaman modal asing (PMA) dan merupakan anak usaha dari PT Wanxiang Nickel Indonesia, yang terafiliasi dengan grup tambang asal China, Vansun Group.

    Secara terperinci, saham Wanxiang dimiliki oleh Feng Xiang Bao 1%, Vansun Group Private Ltd 89%, dan Wang Sing International Resources Ltd 10%

    ASP mengantongi IUP operasi produksi berdasarkan SK Menteri ESDM No. 91201051135050013 yang diterbitkan pada 7 Januari 2024 dan berlaku hingga 7 Januari 2034. Wilayahnya memiliki luas 1.173 ha.

    Untuk aspek lingkungan, PT ASP telah memiliki dokumen amdal pada tahun 2006 dan UKL-UPL pada tahun yang sama dari bupati Raja Ampat.

    4. PT Mulia Raymond Perkasa

    PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) memiliki IUP dari SK Bupati Raja Ampat No. 153.A Tahun 2013 yang berlaku selama 20 tahun hingga 26 Februari 2033 dan mencakup wilayah 2.193 ha di Pulau Batang Pele.

    Berdasarkan data MODI Kementerian ESDM, saham MRP dimiliki oleh Asep Ramdani sebesar 50% dan Julius Anggito Tri Priharto sebesar 50%. Keduanya juga tercatat sebagai direktur dan komisaris dalam perusahaan tersebut.

    Kementerian ESDM menyebut kegiatan MRPmasih tahap eksplorasi (pengeboran) dan belum memiliki dokumen lingkungan maupun persetujuan lingkungan.

    5. PT Nurham

    PT Nurham mengantongi IUP berdasarkan SK Bupati Raja Ampat No. 8/1/IUP/PMDN/2025. Perusahaan memiliki izin tambang hingga 2033 dengan wilayah seluas 3.000 ha di Pulau Waegeo.

    Perusahaan telah memiliki persetujuan lingkungan dari Pemkab Raja Ampat sejak 2013. Namun, hingga kini perusahaan belum berproduksi.

    Berdasarkan data MODI Kementerian ESDM, PT Nurham dimiliki oleh Yulan Aulia Fathana dengan kepemilikan saham 50% dan Yusuf Abdullah sebesar 50%. Keduanya juga tercatat sebagai direktur dan komisaris di perusahaan tersebut.

  • Pintar Merajut Koalisi Politik Jadi Modal Pramono Anung di 2029

    Pintar Merajut Koalisi Politik Jadi Modal Pramono Anung di 2029

    JAKARTA – Peneliti Charta Politika, Ardha Ranadireksa mengungkapkan bila Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berpeluang mendapatkan tiket baik sebagai calon presiden atau wakil presiden di pemilihan presiden 2029 mendatang.

    Sebab, Pramono memiliki rekam jejak yang cukup baik dan panjang sebagai salah satu kader terbaik PDIP. Selain itu, Pramono juga dikenal sebagai politikus yang piawai dalam merajut koalisi politik dengan berbagai pihak.

    “Pramono termasuk politikus yang mampu “berselancar”, tidak saja pada saat PDIP berkuasa di era Megawati dan Jokowi, tapi juga saat PIDP menjadi oposisi di era Susilo Bambang Yudhoyono,” ujarnya, Minggu 8 Juni 2025.

    Menurut Ardha, rekam jejak Pramono saat menjadi Sekjen PDIP dan Sekretaris Kabinet selama dua periode juga tergolong positif.

    Karenanya, bila dianggap sukses memimpin dan membangun DKI Jakarta, bukan tidak mungkin elektabilitas Pramono ikut meroket menjelang Pilpres 2029.

    “Salah satu yang mungkin menghambat adalah pernyataan Mas Pram sendiri yang menyiratkan tidak akan melangkah lebih jauh dalam kontestasi kepemimpinan nasional setelah menjadi Gubernur Jakarta. Hal ini dapat saja menjadi bumerang andaikata pada 2029 mendatang dia maju,” tuturnya.

    Ardha menilai, pernyataan Pramono tersebut berpotensi dijadikan senjata oleh lawan politiknya.

    Pasalnya, hal yang sama juga pernah terjadi saat Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012 dan menyatakan tidak akan maju menjadi calon presiden di Pilpres 2014.

    “Kondisi ini bisa menjadi gambaran bahwa diperlukan kalkulasi yang matang bila PDIP berniat mengajukan Pramono Anung di Pilpres 2029 mendatang,” imbuhnya.

    Sebelumnya, nama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung disebut-sebut sebagai kandidat untuk berlaga di Pilpres 2029 bersanding dengan nama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Pramono dianggap memiliki keunggulan mengingat posisi DKI Jakarta yang masih menjadi barometer politik nasional meski belum sepopuler Dedi Mulyadi di media sosial.