Tag: Susilo Bambang Yudhoyono

  • Kampung Haji Indonesia di Makkah, Antara Peluang dan Halang Rintang

    Kampung Haji Indonesia di Makkah, Antara Peluang dan Halang Rintang

    Bisnis.com, JEDDAH — Gagasan untuk membangun kampung haji Indonesia di Arab Saudi bukanlah barang baru. Ide ini sudah muncul setidaknya sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di bawah Menteri Agama Maftuh Basyuni. Presiden Prabowo Subianto mengembalikan gagasan tersebut ke permukaan dan menjanjikan akan mengantongi lampu hijau dari pihak Kerajaan Arab Saudi dalam waktu dekat.

    Itulah mengapa rombongan Amirulhajj alias pemimpin Misi Haji Indonesia di Arab Saudi pada musim haji tahun ini, diamanatkan misi untuk membangun dialog menuju realisasi gagasan tersebut.

    Dilihat dari urgensinya, Indonesia sebagai pengirim jemaah haji dan umrah terbanyak setiap tahunnya memang perlu memiliki poros-poros ekonomi untuk mengembalikan sebagian keuntungan dari penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ke dalam negeri. Kampung haji Indonesia di Makkah juga digadang-gadang bisa menurunkan biaya haji yang ditanggung jemaah secara lebih signifikan. Namun, gagasan ini tentu bukan tanpa aral melintang.

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji sekaligus anggota Amirulhajj tahun ini, Muhadjir Effendi, mengatakan Prabowo diperkirakan akan bertemu dengan Putra Mahkota Muhammad bin Salman (MBS) pada awal Juli 2025 dengan misi utama pembicaraan mengenai kampung haji. Selama ikut mengawasi penyelenggaraan ibadah haji, Muhadjir juga mengaku telah bertemu dengan investor yang berminat membangun kampung haji.

    “Kalau investor sudah banyak, mungkin lebih dari tiga, bahkan lebih. Cuma kami harus hati-hati karena skema yang kami tawarkan itu G2G [government-to-government], tidak antara negara dengan pebisnis. Karena kami harapkan ini akan perkuat kerja sama, bukan hanya haji tapi bidang-bidang lebih luas kalau kita memiliki kampung haji ini,” ujar Muhadjir ditemui sebelum kepulangannya ke Tanah Air di Bandara Jeddah, baru-baru ini.

    Dia juga mengatakan pemerintah sebenarnya telah menyiapkan skenario pendanaan kampung haji, baik melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) maupun Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Menurutnya, bukan hal yang terlarang untuk memanfaatkan momentum haji sebagai penggerak ekonomi, terutama di antara negara-negara berpenduduk muslim, untuk membangun ekosistem ekonomi Islam secara global.

    “Saya kira akan menjadi game changer, pembeda sistem ekonomi global kalau haji ini bisa kita kapitalisasi jadi pusat transaksi internasional tahunan, konversi bisnis tahunan dari negara-negara Islam,” katanya.

    Sejumlah tantangan

    Sementara itu, posisi sebagai pengirim jemaah haji terbesar, ditengarai hanya menjadikan Indonesia kuat secara moral, tetapi lemah dari sisi legal formal. Lautan jemaah haji yang berangkat dari Tanah Air setiap tahun memang memberi Indonesia posisi daya tawar yang lebih tinggi. Akan tetapi, hal itu belum tentu cukup sebagai penguat dari sisi hukum, jika tanpa kerangka diplomasi yang kokoh.

    Nur Hidayah, Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Jakarta sekaligus Ketua Center for Sharia Economic Development (CSED) Indef, mengatakan Arab Saudi tidak mengenal sistem kepemilikan properti untuk pihak asing di Makkah dan Madinah. Bahkan, investasi Gulf Cooperation Council (GCC) pun dikontrol ketat oleh dekrit kerajaan.

    “Maka, jika kampung haji dimaksudkan sebagai kompleks kepemilikan, perlu dipertimbangkan model long-term waqf atau build-operate-transfer (BOT),” kata Nur Hidayah, dihubungi dari Jeddah.

    Catatan lainnya, butuh lobi tingkat tinggi dan dalam hal ini, relasi raja dengan presiden lebih penting dibandingkan dengan data ekonomi. Arab Saudi, sebagaimana diketahui, adalah negara monarki absolut. Artinya, keputusan semacam ini sangat bergantung pada kedekatan dan hubungan saling menghormati antara Presiden Prabowo dan Raja atau Putra Mahkota MBS.

    “Jika Presiden Prabowo mampu menunjukkan bahwa kampung haji Indonesia akan mendukung Vision 2030 Arab Saudi, terutama sektor pariwisata religius dan logistik haji-umrah, maka peluangnya meningkat,” katanya.

    Jemaah haji Indonesia berjalan meninggalkan tenda Mina di Makkah, Arab Saudi, Minggu (8/6/2025)./Dok. Media Center Haji

    Menurut Nur Hidayah, keberhasilan rencana ini tak hanya bersandar pada modal atau jumlah jemaah, tetapi lebih berat pada seni diplomasi presiden. Harus ada sinergi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), diaspora, dan pelaku usaha syariah nasional.

    Lebih jauh, dia juga menekankan aspek kehati-hatian dalam investasi yang bersumber dari dana haji. Jika prinsip kehati-hatian tidak dijaga, dikhawatirkan proyek kampung haji dapat menjadi beban moral dan reputasi bagi BPKH. “Apalagi jika dianggap sebagai proyek politis, bukan investasi syariah yang prudent,” imbuhnya.

    Pengamat Haji dan Umrah Dadi Darmadi menambahkan proyek ini sebaiknya diposisikan sebagai kerja sama investasi dengan pihak Saudi, pemerintah, atau swasta. Dengan demikian, tidak terkesan menyenggol kepentingan, otoritas, atau kedaulatan Arab Saudi.

    “Pastinya cukup banyak tantangan. Penyedia jasa akomodasi informal yang selama ini banyak bermain di industri haji dan umrah di Makkah, perlu diajak dialog dan kerja sama, jangan sampai menghambat rencana,” katanya.

    Jika upaya diplomasi berjalan sesuai rencana, Dadi menyebut proyek ini cukup realistis diwujudkan dalam jangka menengah antara 5 hingga 10 tahun ke depan.

    Dengan sejumlah catatan tersebut, Indonesia tidak bisa bersikap mentang-mentang sebagai penyumbang jemaah haji terbanyak ke Tanah Suci. Jika tujuannya adalah untuk kemaslahatan jemaah haji, perlu perhitungan matang dari berbagai sisi: politik, ekonomi, hingga diplomasi.

  • 9
                    
                        2 Kali Dihalangi Ormas, Eksekusi Rumah Laksamana Soebroto Joedono di Surabaya Dijadwal Ulang
                        Surabaya

    9 2 Kali Dihalangi Ormas, Eksekusi Rumah Laksamana Soebroto Joedono di Surabaya Dijadwal Ulang Surabaya

    2 Kali Dihalangi Ormas, Eksekusi Rumah Laksamana Soebroto Joedono di Surabaya Dijadwal Ulang
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Juru sita Pengadilan Negeri
    Surabaya
    dijadwal kembali melakukan eksekusi rumah pensiunan TNI AL di Jalan dr Soetomo, Nomor 55, Surabaya pada 17 Juni 2025 mendatang. 
    Sebelumnya eksekusi 2 kali gagal dilakukan karena diadang oleh massa ormas, yakni pada 13 Februari dan 27 Februari 2025.
    Karena pertimbangan keamanan, eksekusi pun gagal dilaksanakan. 
    Reno Suseno, kuasa hukum pemegang hak kuasa atas rumah tersebut mengaku sudah berkoordinasi dengan juru sita Pengadilan Negeri Surabaya terkait jadwal pengosongan atau eksekusi obyek rumah dimaksud.
    “Sesuai hasil koordinasi, eksekusi kembali dilakukan pada 17 Juni 2025,” katanya kepada wartawan, Jumat (13/6/2025). 
    Dia menegaskan, eksekusi rumah ini berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 391/Pdt.G/2022/PN.Sby tanggal 5 Desember 2022. 
    Dia meminta kepada pihak yang keberatan dengan putusan pengadilan negeri Surabaya itu menempuh proses hukum sesuai aturan hukum yang berlaku. 
    “Keputusan tersebut sudah berkekuatan hukum. Bagi siapa pun yang berkeberatan bisa mengajukan proses hukum sesuai undang-undang yang berlaku,” ujarnya.
    Dia berharap, dalam eksekusi ketiga nanti, aparat penegak hukum lebih tegas menindak dan mengawal putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum. 
    “Kami minta polisi tidak kalah dengan aksi premanisme,” katanya. 
    Rumah sebagai obyek sengketa tersebut adalah milik Laksamana
    Soebroto Joedono
    , mantan Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Wapangab) era Presiden Soeharto. 
    Laksamana Soebroto Joedono menempati rumah tersebut berdasarkan izin dari TNI AL.
    Pada 28 November 1972, Laksamana Soebroto membeli rumah tersebut melalui surat pelepasan nomor K.4000.258/72. 
    Sepeninggalan Laksamana Soebroto, rumah kemudian ditempati Tri Kumala Dewi sebagai ahli waris. 
    Permasalahan hukum mulai muncul ketika terbit gugatan dari Hamzah Tedjakusuma.
    Dia mengeklaim kepemilikan berdasarkan sertifikat hak guna bangunan (SHGB). Gugatan yang berujung pada peninjauan kembali (PK) ini awalnya dimenangkan oleh Tri.
    Namun, Hamzah justru menjual SHGB tersebut kepada istrinya, Tina Hinderawati Tjoanda pada 23 September 1980. 
    Dari tangan Tina, dokumen tersebut kemudian dijual kembali kepada Rudianto Santoso. 
    Rudianto kemudian kembali menggugat Tri. Awalnya, Majelis Hakim menolak gugatan Rudianto. 
    Bahkan, Rudianto justru ditetapkan oleh Polda Jatim masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pada 8 Juli 2013 karena melakukan pemalsuan dalam penerbitan akta jual beli. 
    Namun, Rudianto justru menjual kembali SHGB tersebut kepada Handoko Wibisono. Tri kemudian kembali mendapatkan gugatan yang kini datang dari Handoko. 
    Berbeda dari putusan sebelumnya, kali ini Tri kalah. 
    Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan Handoko Wibisono sebagai pemilik sah dengan mendasarkan pada transaksi jual beli tanah. 
    Putusan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi PN melakukan eksekusi. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jalan Pintas yang Harusnya Disetop

    Jalan Pintas yang Harusnya Disetop

    GELORA.CO  – Praktisi komunikasi publik, Rudi S. Kamri, menyoroti kemungkinan majunya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon ketua umum (caketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Nama Jokowi digadang-gadang masuk bursa calon ketua umum PSI yang baru.

    Bahkan, PSI sudah mengaku akan menyambut terbuka jika Jokowi ikut kontestasi tersebut.

    Sementara itu, Jokowi telah mengisyaratkan, dirinya lebih tertarik untuk berlabuh ke PSI daripada ke partai lain yang juga mengincar namanya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Adapun Ketua DPP PSI, William Aditya Sarana menuturkan, nama Jokowi muncul dalam bursa calon ketua umum karena menjadi sosok yang dianggap layak untuk memimpin PSI ke depan.

    “Pak Jokowi adalah mentor bagi kami. Jadi, Pak Jokowi punya tempat istimewa di sini. Sehingga, wajar apabila namanya digaungkan oleh kader kami,” kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta ini beberapa waktu lalu, dilansir TribunJakarta.com.

    Jokowi Hanya sebagai Jalan Pintas

    Menurut Rudi S. Kamri, keputusan PSI membidik nama Jokowi merupakan jalan pintas dan instan yang tidak seharusnya dilanjutkan.

    Bahkan, Rudi menilai, PSI bakal bisa kehilangan marwahnya sebagai wadah anak muda berkembang di dunia politik.

    Hal ini dia sampaikan saat menjadi pembicara dalam tayangan Dua Sisi yang diunggah di kanal YouTube tvOneNews, Kamis (12/6/2025).

    “Menurut saya satu hal lah kembali saya sangat menyayangkan gitu ya, bahwa saya dulu dekat sekali dengan teman-teman PSI dari teman-teman, apalagi yang di Jakarta gitu,” jelas Rudi.

    “PSI akan kehilangan marwahnya sebagai arah generasi anak muda gitu. Jadi barometer anak muda,” lanjutnya.

    Kemudian, Rudi mendorong agar PSI mandiri, sebab saat ini partai berlambang kembang mawar merah itu terkesan hilang arah.

    “Jadi, saya mendorong PSI mandiri. Sekarang ini terlihat PSI tidak mandiri, tidak percaya diri, hilang arah gitu atau mungkin 15 tahun gagal terus gitu ya, karena selalu salah langkah. Itu yang terjadi,” papar Rudi,

    “Lalu, dia pakai jalan pintas, kemudian cari figur dari partai lain sebagai mentornya, dalam hal ini Pak Jokowi, itu cara berpikir instan, yang menurut saya jangan dikembangkan lah,” ujarnya.

    Sebaiknya Biarkan Penggantinya Saja yang Jadi Sorotan

    Rudi kemudian menjelaskan, seharusnya Jokowi tidak ikut jadi sorotan saja untuk PSI, melainkan jadi pembina saja dan membiarkan ada pengganti yang baru.

    Seperti pepatah Jawa, lengser keprabon mandeg panditha.

    Namun, Rudi menilai pepatah itu tidak berlaku.

    Kata Rudi, saat ini Jokowi sedang khawatir, tidak hanya karena dirinya yang disorot karena polemik ijazah, tetapi juga karena ada desakan pemakzulan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, dari kursi Wakil Presiden RI.

    Sehingga, lanjut Rudi, Jokowi memutuskan untuk ingin terjun kembali ke dunia politik.

    “Kembali lagi pada suatu kualitas ya, bahwa dulu saya berharap Pak Jokowi itu, lengser keprabon mandeg panditha. Itu bahasa Jawa,” kata Rudi.

    “Jadi, begitu sudah turun dia akan berdiri di tepi dan menjadi guru bangsa, membiarkan penggantinya menjadi spotlight gitu, seperti Pak SBY,” ujarnya.

    Tapi Pak Jokowi kan berbeda. Berbeda, apalagi anaknya masih di dalam pemerintahan yang baru dan perlu diawasi karena sedang dikuyo-kuyo (dikucilkan, red.) juga anaknya,” tambahnya.

    “Jadi artinya, kita juga bisa memberikan empati betapa khawatirnya seorang Jokowi saat ini, bukan hanya kasus dirinya yang sedang disorot masalah ijazah dan sebagainya, tapi bagaimana mengamankan anaknya dari proses pemakzulan. Makanya sangat ingin terjun ke politik,” tandasnya

  • Alasan Kuat untuk Pemakzulan Wapres, Warga X Buktikan Fufufafa adalah Gibran

    Alasan Kuat untuk Pemakzulan Wapres, Warga X Buktikan Fufufafa adalah Gibran

    GELORA.CO – Jalan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa terbuka lebar. Putra sulung Jokowi itu bisa dimakzulkan melalui kasus akun Kaskus dengan nama Fufufafa.

    Hal itu dikatakan mantan Menteri Politik, Hukum, dan HAM RI (Menkopolhukam) Mahfud MD dalam tayangan Terus Terang yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, dikutip Kamis, 12 Juni 2025.

    Mahfud mengatakan, jika benar akun Fufufa terbukti terkait dengan Gibran, maka itu bisa menjadi alasan yang kuat untuk memakzulkan Gibran.

    “Kalau kalau kalau Fufufafa itu benar diungkap dan benar itu menyangkut Gibran, itu sudah jadi alasan yang sangat kuat untuk itu gitu ya,” jelas Mahfud MD.

    Namun, Mahfud menambahkan, meski akun Fufufafa bisa jadi alasan yang kuat jika terbukti, pemakzulan tetap berlangsung dengan tidak mudah.

    Sosok Akun fufufafa

    fufufafa adalah akun pengguna Kaskus yang menimbulkan kontroversi dan diduga kuat merupakan akun milik Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. fufufafa pertama kali menjadi sorotan publik setelah diungkap oleh sebuah akun X yang menemukan jejak digital penghinaan terhadap Prabowo Subianto dan putranya, Didit Hediprasetyo.

    Penelusuran selanjutnya menemukan bahwa fufufafa juga menghina Susilo Bambang Yudhoyono, Titiek Soeharto, dan Anies Baswedan.

    Tak hanya itu, fufufafa juga melecehkan sejumlah artis seperti Syahrini, Cinta Laura, Nadia Mulya, Bella Shofie, Pevita Pearce, Duo Serigala, Haruka Nakagawa, Nurul Arifin, Wanda Hamidah, Kartika Putri, dan Rachel Maryam.

    Selain itu, fufufafa juga didapati memberikan komentar bernada rasis dan ofensif terhadap berbagai kelompok, salah satunya terhadap etnis Papua.***

  • Prabowo minta kadet Unhan teladani SBY sambil ceritakan kebersamaan

    Prabowo minta kadet Unhan teladani SBY sambil ceritakan kebersamaan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meminta para kadet yang menempuh pendidikan di Universitas Pertahanan (Unhan), Bogor, Jawa Barat, untuk meneladani sosok Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, seraya menceritakan kebersamaan keduanya saat menjadi taruna.

    Dalam peresmian Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan di Bogor, Jawa Barat, Rabu, Susilo Bambang Yudhoyono atau kerap disapa SBY hadir sebagai tamu kehormatan guna memenuhi undangan Presiden dan keduanya berdiri berdampingan.

    Sebelum memberikan sambutannya, Prabowo yang bangkit dari tempat duduknya, memberikan salam hormat kepada SBY yang telah memberikan sambutan terlebih dahulu. SBY pun membalas salam hormat tersebut.

    “Saya kira bangsa dan negara sudah tahu kisah saya sama Pak SBY, ada yang ketawa. Saya dan Pak SBY mempunyai sejarah khusus, kisah bahwa kita pernah satu angkatan waktu masuk taruna, keluarnya beliau tahun ’73,” kata Presiden Prabowo dalam sambutannya.

    Prabowo kemudian menceritakan bahwa ia baru lulus tahun dari AKABRI atau kini Akademi Militer pada 1974, atau berselang satu tahun setelah SBY lulus tahun 1973.

    Menurut Prabowo, saat itu AKABRI sangat peduli dengannya, hingga pendidikan yang ditempuh harus ditambah satu tahun.

    “Almamater waktu itu sangat peduli sama saya, sangat cinta sama saya, saya ditambah pendidikan satu tahun, karena mungkin demikian hebatnya lembaga pendidikan kita,” kata Prabowo yang disambut tawa, serta tepuk tangan dari para tamu undangan dan kadet.

    Prabowo pun melanjutkan kelakarnya dengan menyebutkan bahwa kedua taruna itu kini telah menjadi Presiden dan sedang menjabat Presiden, pucuk tertinggi jabatan di Republik ini.

    Kepala Negara kemudian meminta para kadet Unhan untuk meneladani sosok SBY yang pernah memimpin 10 tahun negara ini.

    “Tapi para kadet siswa yang harus kalian contoh (adalah) Pak SBY ya, jangan macem-macem kalian. Saya termasuk anomali,” kata Prabowo kembali berkelakar.

    Kehadiran SBY di acara peresmian ini bukan tanpa makna. Ia adalah penggagas sekaligus pendiri Unhan 15 tahun silam, ketika masih menjabat sebagai Presiden.

    Namun, kali ini SBY hadir sebagai tamu kehormatan yang mendapatkan undangan dari Presiden Prabowo.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SBY Sebut Kampus Bhineka Tunggal Ika Unhan jadi Warisan dari Prabowo

    SBY Sebut Kampus Bhineka Tunggal Ika Unhan jadi Warisan dari Prabowo

    Bisnis.com, BOGOR – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadiri peresmian Kampus Bhineka Tunggal Ika Universitas Pertahanan (Unhan) di Citeureup, Bogor, Rabu (11/6/2025).

    Di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan para undangan, SBY menyampaikan rasa bangga dan terima kasihnya atas pengembangan kampus Unhan yang kini semakin maju.

    “Ini sejarah, ini legacy beliau. Oleh karena itu sebagai yang ikut andil dalam pembangunan Universitas ini sekali lagi dengan tulus kami menyampaikan hormat, terima kasih, dan penghargaan,” ucap SBY disambut tepuk tangan.

    SBY menuturkan bahwa dirinya termasuk salah satu penggagas pendirian Universitas Pertahanan 15 tahun silam. Dia menyebut, apa yang dilakukan Prabowo saat ini adalah bentuk kesinambungan dan wujud nyata komitmen terhadap penguatan SDM strategis Indonesia.

    Lebih jauh, SBY mendukung penuh arah pengembangan Unhan yang dikaitkan dengan dinamika global saat ini. Menurutnya, kampus seperti Unhan penting dalam mencetak patriot bangsa sekaligus pemikir dan ahli strategi di tengah gejolak dunia.

    “Universitas ini salah satu jawaban, salah satu solusi agar Indonesia tidak tertinggal dan bisa do something untuk dunia kita yang terus berubah,” jelas SBY.

    Tak hanya itu, SBY juga menyampaikan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Universitas Pertahanan akan menjadi pusat lahirnya tokoh-tokoh hebat Indonesia di bidang pertahanan, keamanan, geopolitik, hingga perubahan iklim.

    “Saya mendoakan agar bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo makin maju makin sejahtera mendapatkan keadilan dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia,” pungkas SBY.

  • Prabowo Minta Kadet Unhan Contoh SBY: Saya Termasuk Anomali – Page 3

    Prabowo Minta Kadet Unhan Contoh SBY: Saya Termasuk Anomali – Page 3

    Kendati tak lulus berbarengan, Prabowo dan SBY berhasil menjadi Presiden RI. Prabowo pun meminta para kadet untuk mencontoh sosok SBY.

    “Karena mungkin demikian hebatnya lembaga pendidikan kita, mereka bisa lihat kader-kader ini sudah matang, silahkan. Ini harus di poles lagi sedikit, tapi dua-duanya jadi Presiden RI gitu lho. Tapi para kadet siswa yang harus kalian contoh pak SBY ya jangan macem-macem kalian. Saya termasuk anomali,” katanya.

    Dalam kesempatan ini, Prabowo memberikan apresiasi kepada SBY yang telah memikirkan kader Indonesia untuk masa depan. Hal ini pula lah yang membuat SBY berinsiasi mendirikan Universitas Pertahanan.

    “Saya juga di sini menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada pendiri universitas ini, Presiden kita ke-6 Pak SBY, yang memiliki visi yang jauh ke depan, tindakan beliau sebagai presiden antara lain adalah memikirkan kader-kader bangsa untuk masa depan,” tuturnya.

    “Dan karena itu lah kita bersyukur peresmian ini dihadiri oleh beliau yang merintis dan mendirikan lembaga ini. Terima kasih pak SBY kehadiran Bapak,” imbuh Prabowo.

     

  • Eks Anak Buah Hanif Dhakiri Diperiksa KPK Soal Pemerasan TKA Rp 53,7 M

    Eks Anak Buah Hanif Dhakiri Diperiksa KPK Soal Pemerasan TKA Rp 53,7 M

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) senilai Rp 53,7 miliar.

    Terbaru, KPK memeriksa dua pejabat era eks Menaker Hanif Dhakiri, yaitu Ruslan Irianto Simbolon (RIS) dan Heri Sudarmanto (HS) sebagai saksi.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (11/6/2025).

    RIS diketahui pernah menjabat sebagai staf ahli menaker bidang hubungan antarlembaga, sementara HS merupakan sekjen Kemenaker dan pernah menjadi direktur PPTKA sebelum 2017.

    Penyidikan Meluas

    Kasus ini tidak hanya berhenti pada era Hanif Dhakiri. KPK juga telah memeriksa staf khusus Menaker era Ida Fauziyah, yaitu Caswiyono Rusydie Cakrawangsa dan Risharuydi Triwibowo terkait aliran dana hasil pemerasan terhadap pihak asing yang ingin mempekerjakan TKA di Indonesia.

    KPK menduga praktik pemerasan TKA di Kemenaker sudah berlangsung sejak 2012, dimulai saat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjabat menakertrans pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Praktik ini terus berlanjut ke era Hanif Dhakiri (2014–2019) dan Ida Fauziyah (2019–2024), yang keduanya berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Eks Menaker Segera Dipanggil KPK

    Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo Wibowo menegaskan, Hanif Dhakiri dan Ida Fauziyah akan dipanggil dalam waktu dekat untuk mengklarifikasi dan mengonfirmasi manajerial mengingat keduanya merupakan pimpinan tertinggi di Kemenaker saat kasus berlangsung.

    “Jika pimpinannya bersih, maka ke bawah juga akan bersih. Namun, harus dibuktikan dengan alat bukti dan pemeriksaan mendalam,” tegas Budi Sukmo.

    Dalam kasus pemerasan TKA di Kemenaker ini, KPK telah menetapkan delapan tersangka yang diketahui telah membagi hasil pemerasan kepada berbagai pihak, termasuk 85 pegawai Direktorat PPTKA dengan total nilai Rp 8,94 miliar. Sisa dana lainnya digunakan dan dibagi ke beberapa pihak dengan proporsi yang masih didalami penyidik.

  • SBY apresiasi Prabowo kembangkan Unhan, sebut sebagai sebuah warisan

    SBY apresiasi Prabowo kembangkan Unhan, sebut sebagai sebuah warisan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan apresiasi atas pengembangan Universitas Pertahanan (Unhan) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Dia menyebut pengembangan tersebut sebagai bagian dari sejarah dan warisan kepemimpinan Presiden Prabowo.

    “Terima kasih Bapak Presiden, kami bangga, kami bersyukur karena Bapak Presiden Prabowo mengembangkan kampus dan universitas ini hingga keadaan yang sangat membanggakan. Ini sejarah, ini warisan beliau,” kata SBY dalam sambutannya pada peresmian Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan RI, di Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Rabu.

    SBY mengaku diminta oleh Prabowo untuk memberikan sambutan, 20 menit sebelum acara peresmian dimulai. SBY menyebut permintaan Prabowo tersebut sebagai perintah dari Panglima Tertinggi TNI, sehingga dirinya menyanggupi permintaan tersebut.

    “Karena perintah dari Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia, saya hanya mengatakan siap,” ucap SBY disambut tepuk tangan para undangan yang hadir.

    Dalam sambutannya, SBY menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian Prabowo terhadap institusi yang dirintis sekitar 15 tahun lalu. Dia mengaku bangga dan bersyukur melihat perkembangan Unhan yang dinilainya telah mencapai kondisi yang membanggakan.

    SBY juga menyampaikan pandangannya mengenai tantangan dunia saat ini yang penuh gejolak, ketidakpastian, serta ancaman. Dia menilai bahwa keberadaan dan pengembangan Universitas Pertahanan merupakan salah satu solusi agar Indonesia dapat menjawab dinamika global tersebut.

    Pendiri Partai Demokrat itu juga menyatakan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan kerja keras jajaran Unhan, institusi ini akan melahirkan patriot bangsa, pemikir, dan ahli strategi yang memahami perkembangan global.

    “Mereka-mereka yang menguasai tentang perkembangan global. Apakah geopolitik, apakah perdamaian dan keamanan, apakah ekonomi dunia, apakah tantangan perubahan iklim dan sebagainya,” ujar SBY.

    “Karena kehadiran dari kampus ini, dengan semangat dan energi yang baru Insya Allah sekali lagi Indonesia menjadi bagian dari solusi dan punya andil untuk menjaga ketertiban dunia sesuai dengan amanah konstitusi,” sambung dia.

    SBY pun mendoakan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi bangsa yang semakin maju, sejahtera, mendapat keadilan, dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia.

    Sementara itu, Prabowo menyampaikan penghargaan kepada SBY sebagai pendiri Universitas Pertahanan.

    Menurutnya, didirikannya Universitas Pertahanan merupakan salah satu bentuk visi jangka panjang untuk menyiapkan kader-kader bangsa di masa depan.

    “Saya kira kita bersyukur dan kita berbangga bahwa hari ini peresmian ini dihadiri oleh beliau yang merintis dan mendirikan lembaga ini. Terima kasih Pak SBY kehadiran Bapak,” ucap Presiden.

    Presiden berharap agar Universitas Pertahanan mampu mencetak kader-kader tidak hanya untuk bidang pertahanan, tetapi juga untuk kepentingan bangsa secara menyeluruh.

    Presiden Prabowo meresmikan Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan RI, di Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Rabu.

    “Pada sore hari ini, Rabu, 11 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia meresmikan Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan Republik Indonesia,” ucap Prabowo.

    Kampus Universitas Pertahanan dibangun di area Universitas Pertahanan seluas 18,3 hektar dan telah dibangun berbagai fasilitas yaitu laboratorium, ruang kelas, asrama putra dan putri, dan sistem pengolahan air.

    Selain itu, telah dibangun pula gedung rektorat, asrama mahasiswa, perpustakaan, tempat kerja, ruang makan modern, sarana ruang terbuka hijau, kolam reterensi, dan perumahan dosen.

    Pengembangan kampus ini sejalan dengan kepentingan nasional untuk meningkatkan kualitas national building dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Didampingi SBY, Prabowo Resmikan Kampus Bhineka Tunggal Ika Universitas Pertahanan

    Didampingi SBY, Prabowo Resmikan Kampus Bhineka Tunggal Ika Universitas Pertahanan

    Bisnis.com, BOGOR– Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama keberhasilan sebuah bangsa, termasuk dalam membentuk kepemimpinan nasional.

    Prabowo mengungkapkan bahwa sejak awal menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada 2019, kunjungan kerja pertamanya langsung diarahkan ke Universitas Pertahanan.

    Hal ini dia sampaikan saat meresmikan Kampus Bhineka Tunggal Ika Universitas Pertahanan (Unhan), di Bogor, pada Rabu (11/6/2025).

    “Hari pertama saya jadi Menhan, saya buka struktur organisasi Kemenhan. Di situ saya lihat ada Universitas Pertahanan. Saya langsung bilang ke staf saya, saya ingin kunjungan universitas pertahanan sebagai kunjungan kerja saya yang pertama, jadi begitu saya jadi menhan yang saya datangi pertama adalah Universitas Pertahanan,” ujarnya dalam forum itu. 

    Menurut Prabowo, institusi pendidikan seperti Unhan memiliki peran strategis dalam menentukan arah masa depan bangsa. Karena itu, di masa kepemimpinannya sebagai Presiden, dia mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menempatkan sektor pendidikan sebagai alokasi tertinggi.

     “Pendidikan adalah yang tertinggi dan kalau tidak salah yang tertinggi selama sejarah RI. UU mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan kalau tidak salah anggaran kita di atas itu,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan penghargaan khusus kepada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang turut hadir. Dia menyebut SBY sebagai sosok visioner yang menggagas pendirian Universitas Pertahanan.

    Sambil disambut tawa hadirin, Prabowo membagikan kisah uniknya bersama SBY saat mereka sama-sama menjadi taruna militer. Dia menyebut dirinya sebagai “anomali” karena lulus satu tahun lebih lama dibanding SBY.

    “Tapi dua-duanya jadi presiden RI gitu lho. Tapi para kader siswa yang harus kalian contoh pak SBY ya jangan macam-macam kalian. Saya termasuk anomali,” katanya.

    Prabowo berharap Unhan tidak hanya mencetak kader militer, tetapi juga pemimpin nasional dari berbagai bidang. Dia mencontohkan akademi militer AS, West Point, yang bertujuan membentuk pemimpin untuk negara, bukan sekadar untuk tentara.

    Dia juga menekankan pentingnya keberanian dalam menghadapi tantangan dan mengakui kelemahan sebagai bagian dari jiwa kepemimpinan.

    Tak hanya itu, Prabowo pun mengaku alasannya meresmikan kampus baru ini dengan nama “Bhineka Tunggal Ika”, sebagai simbol semangat persatuan dalam keberagaman.

    Orang nomor satu di Indonesia itu berharap kampus ini menjadi pusat pembentukan karakter dan pemikiran strategis untuk pertahanan dan kemajuan bangsa.

    “Dengan mengucap bismillah, pada sore ini Rabu 11 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden RI, meresmikan Kampus Bhineka Tunggal Ika Universitas Pertahanan RI,” tandas Prabowo menutup pidatonya.