Xcloud.id

Tag: Susilo Bambang Yudhoyono

  • Isu Ijazah Jokowi Seret Nama SBY, Demokrat NTB Turun Gunung

    Isu Ijazah Jokowi Seret Nama SBY, Demokrat NTB Turun Gunung

    FAJAR.CO.ID, MATARAM — DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB) mengingatkan seluruh pihak agar tetap menjaga etika dalam bermedia sosial.

    Hal ini ditegaskan menyusul beredarnya tudingan yang mengaitkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan isu ijazah Jokowi.

    Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat NTB, I Made Rai Edi Astawa, menekankan bahwa persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut kepentingan partai.

    Lebih dari itu, menurutnya, isu ini berkaitan langsung dengan tanggung jawab publik dalam menyampaikan dan menyebarkan informasi di ruang digital.

    “Media sosial sudah jadi ruang publik yang sangat luas. Setiap orang bebas berpendapat, tetapi tetap ada koridor hukum dan etika yang harus dijaga,” ujar Rai dikutip pada Senin (5/1/2026).

    Rai menjelaskan, polemik bermula dari unggahan akun TikTok milik Sudiro Wi Budhius yang menuding SBY berada di balik mencuatnya isu ijazah Jokowi.

    Tudingan tersebut dinilai tidak berdasar dan berpotensi mencemarkan nama baik.

    Atas unggahan itu, Partai Demokrat telah melayangkan somasi kepada yang bersangkutan.

    Bahkan, langkah hukum berupa pelaporan ke kepolisian disiapkan lantaran hingga kini tidak ada permintaan maaf secara terbuka dari Budhius.

    Dikatakan Rai, tuduhan serius tanpa disertai bukti yang kuat, terlebih ditujukan kepada tokoh publik sekaliber Presiden RI keenam, berpotensi merusak kualitas demokrasi.

    “Kalau setiap orang boleh menuduh sesuka hati tanpa bukti, ini bukan kebebasan berpendapat namanya, tetapi kesewenang-wenangan,” tegas Rai.

  • SBY Laporkan Pihak Penuding terkait Ijazah Jokowi, PSI Beri Pujian dan Sentil Buzzer, Said Didu Terbahak

    SBY Laporkan Pihak Penuding terkait Ijazah Jokowi, PSI Beri Pujian dan Sentil Buzzer, Said Didu Terbahak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama mengomentari soal Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan melaporkan pihak-pihak yang menudingnya menjadi dalang di balik isu ijazah palsu Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Menurutnya, SBY dan Jokowi adalah dua contoh Negarawan yang baik. Jika ada fitnah langsung menempuh jalur hukum.

    “Dengar kabar Pak SBY akan melaporkan pihak-pihak yang menuding beliau dibalik isu ijazah. Contoh baik dari dua Negarawan; Jokowi & SBY. Jika ada yang fitnah, lapor Polisi!,” kata Dian Sandi, dalam akun X pribadinya, Jumat, (2/1/2026).

    Seperti diketahui, Jokowi juga menempuh jalur hukum terkait tudingan ijazah palsu yang diarahkan kepadanya.

    Dian Sandi memuji langkah itu daripada mengerahkan buzzer.

    “Bukan mengerahkan buzzer, kerjaannya nyerang keluarga Jokowi & Ahmad Ali setiap hari dengan bahasa jorok dan menjijikkan!,” tandasnya.

    Unggahan Dian itu mendapat respons dari Eks Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu. Dia justru menyentil Jokowi yang selama ini menurutnya menggunakan buzzer.

    ”Hahaha sejak 2012 justru yang pelihara dan bayar buzzer adalah Jokowi. Jadi #SelamatMenikmati aja,” balas Said Didu.

    Sebelumnya, surat somasi telah dilayangkan kepada Sdr. Sudiro Wi Budhius M. Piliang terkait dugaan fitnah yang disebarkan melalui media sosial terhadap SBY dalam isu ijazah palsu Jokowi.

    Politisi Demokrat, Yan Harahap menyebut tuduhan yang menyebut Pak SBY sebagai dalang sama sekali tidak berdasar dan tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan fakta yang ada.

  • Cak Imin Bilang PKB sudah Dukung Pilkada Dipilih DPRD Sejak Lama, Yan Harahap: Tanda-Tanda Amnesia

    Cak Imin Bilang PKB sudah Dukung Pilkada Dipilih DPRD Sejak Lama, Yan Harahap: Tanda-Tanda Amnesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Demokrat Yan Harahap memberikan sindiran ke Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    Ini berkaitan dengan cuitan dari Cak Imin yang menyebut sikap dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) soal pilkada dipilih oleh DPRD.

    Cak Imin menyebut soal sikap PKB dalam wacana ini sudah ada lama, bahkan hadir sejak Pemerintahan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

    “Sikap PKB soal pilkada dipilih oleh DPRD sejak saat pemerintahan Pak SBY dan bahkan sudah berhasil dijadikan UU,” tulis Cak Imin dimedia sosial X pribadinya.

    Langkah atau suara PKB terkait pilkada dipilih oleh DPRD ini punya alasan, salah satunya memang karena masalah anggaran.

    “Alasannya sederhana; biaya mahal dan penuh kecurangan, juga aparatur belum banyak yang bisa netral. Sayangnya kemudian dibatalkan oleh Perpu,” jelasnya.

    “Produk pilkada langsung tidak banyak menghasilkan kepala daerah yang kuat dan mandiri. Bagaimana menurutmu sobat ?,” tuturnya.

    Komentar dari Cak Imin inilah yang kemudian mendapatkan respon dari Yan Harahap.

    Ia menyindir dengan menyebut Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) sudah memiliki tanda amnesia.

    “Apakah ini pertanda amnesia?,” tulisnya

    Padahal sebelumnya, Fraksi PKB memberikan dukungannya untuk Pilkada langsung.

    Selain Fraksi PBK ada beberapa fraksi lainmya seperti PDIP dan Hanura yang memberikan dukungan.

    Soal Pilkada yang dipilih oleh DPR dukungan datang dari fraksi-fraksi yang tergabung dalam koaliasi Merah-Putih.

    Diantaranya ada, fraksi Golkar, PKS, PAN, PPP dan Gerindra yang saat itu mememnangkan voting dengan 226 suara.

  • Ketum PKB Muhaimin Iskandar: Sikap PKB Soal Pilkada Dipilih DPRD Sejak saat Pemerintahan Pak SBY

    Ketum PKB Muhaimin Iskandar: Sikap PKB Soal Pilkada Dipilih DPRD Sejak saat Pemerintahan Pak SBY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar kembali berbicara terkait pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang santer dibahas saat ini.

    Dia menegaskan bahwa sikap PKB agar Kepala Daerah dipilih DPRD sudah ada sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Sikap PKB soal pilkada dipilih oleh DPRD sejak saat pemerintahan Pak SBY dan bahkan sudah berhasil dijadikan UU,” kata Muhaimin Iskandar dalam keterangannya, Kamis, (1/1/2026).

    Cak Imin mengungkap alasannya yakni anggaran yang cukup mahal jika dilakukan secara langsung dan dianggap penuh kecurangan.

    “Alasannya sederhana; biaya mahal dan penuh kecurangan, juga aparatur belum banyak yang bisa netral. Sayangnya kemudian dibatalkan oleh Perpu,” tuturnya.

    Menurutnya, Pilkada langsung tidak banyak menghasilkan kepala daerah yang kuat dan mandiri.

    “Produk pilkada langsung tidak banyak menghasilkan kepala daerah yang kuat dan mandiri. Bagaimana menurutmu sobat ?, ” tandasnya. 

    Diketahui, sejumlah partai ingin agar Pilkada melalui DPR seperti PKB, PAN, Gerindra dan Golkar.

    NasDem pun menyebut wacana itu tak melanggar konstitusi.

    Sementara PDI Perjuangan sangat menentang wacana ini. Begitu pun dengan Partai Demokrat.

    Sedangkan PKS belum memberikan sikap pasti soal wacana itu. Namun Politisi PKS, Mardani Ali Sera sempat bersuara soal pilkada Melali DPRD sebaiknya dilakukan pada kabupaten saja. Tapi untuk level wali kota tetap secara langsung. (Selfi/Fajar)

  • Cak Imin Ngaku PKB Setuju Pilkada Dipilih DPRD Sejak Era SBY: Biaya Mahal, Penuh Kecurangan, Aparat Tidak Netral

    Cak Imin Ngaku PKB Setuju Pilkada Dipilih DPRD Sejak Era SBY: Biaya Mahal, Penuh Kecurangan, Aparat Tidak Netral

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku sikap partainya mendukung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih DPRD bukan hal baru.Sikap itu, kata dia, sudah sejak era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Sikap PKB soal pilkada dipilih oleh DPRD sejak saat pemerintahan Pak SBY dan bahkan sudah berhasil dijadikan UU,” kata Cak Imin dikutip dari unggahannya di X, Kamis (1/1/2026).

    Dia mengungkapkan sejumlah alasan. Utamanya biaya mahal hingga aprat tak netral.

    “Alasannya sederhana; biaya mahal dan penuh kecurangan, juga aparatur belum banyak yang bisa netral,” terangnya.

    Namun Undang-Undang (UU) itu, kata Cak Imin, dibatalkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). “Sayangnya kemudian dibatalkan oleh Perpu,” ucapnya.

    Menurut Cak Imin, Pilkada tak menghasilkan kepala daerah yang mandiri dan kuat.

    “Produk pilkada langsung tidak banyak menghasilkan kepala daerah yang kuat dan mandiri,” ucapnya. “Bagaimana menurutmu sobat?” tambahnya.(Arya/Fajar)

  • Alasan SBY dan Megawati Mau Tempuh Jalur Hukum karena Dikaitkan Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Fitnah

    Alasan SBY dan Megawati Mau Tempuh Jalur Hukum karena Dikaitkan Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Fitnah

    GELORA.CO  – Ini lah alasan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mempertimbangkan akan membawa ke jalur hukum pihak-pihak yang mengaitkan keduanya dengan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Santer dikabarkan isu tudingan ijazah palsu Jokowi digawangi oleh orang besar dan berkaitan dengan egenda politik. 

    Sejumlah pihak lalu melayangkan tudingan itu kepada SBY yang diduga memiliki agenda politik untuk menaikkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk Pilpres 2029. 

    Bahkan ada juga yang mengaitkan dengan Megawati yang dituding sakit hati ke Jokowi saat PIlpres 2024. 

    Kabar ini pun lalu ditanggapi kubu SBY dan Megawati. 

    SBY Siap Layangkan Somasi

    Politikus Partai Demokrar, Andi Arief menyebut SBY sangat terganggu dengan isu tersebut.  

    SBY disebut telah mempertimbangkan menempuh jalur hukum bagi pihak yang memfitnahnya.

    “Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu, Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini,” kata Andi dikutip dari video yang diunggah di akun X pribadinya, Rabu (31/12/2025).

    Andi menuturkan bahkan SBY turut dituduh telah berkolaborasi dengan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri untuk memunculkan isu bahwa ijazah milik Jokowi adalah palsu.

    Ia menegaskan tuduhan tersebut tidak benar. Dia juga mengatakan hubungan SBY dan Jokowi baik-baik saja.

    “Atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Bu Megawati dalam mengungkap (isu) ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi sama sekali itu tidak benar.

    “Hubungan Pak SBY dan Pak Jokowi selama ini juga baik,” ujar Andi.

    Andi menuturkan jika fitnah tidak dihentikan, maka SBY mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum.

    Sehingga, dia berharap fitnah mengaitkan SBY dengan kasus dugaan ijazah Jokowi agar dihentikan.

    “Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan Pak SBY akan mengambil langkah hukum dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang membuat fitnah tersebut dan terbuka kemungkinan untuk menempuh proses hukum,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Andi menambahkan bahwa SBY kini sudah tidak berfokus lagi di dunia politik tetapi menekuni seni lukis dan mengurus klub voli, Lavani.

    “Hari-hari politik (di Partai Demokrat) kan sudah dipimpin oleh Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono),” katanya.

    Megawati tak beri perintah, tapi kader bergerak 

    Sama halnya dengan SBY, Megawati juga siap mempertimbangkan langkah hukum. 

    Politikus PDIP, Guntur Romli mengatakan pertimbangan upaya hukum muncul karena Megawati dan PDIP merasa dirugikan atas tuduhan yang muncul tersebut.

    Dia juga menyebut pihaknya mendukung langkah SBY usai dikaitkan dengan kasus ijazah Jokowi.

    “Kami mendukung apabila Pak SBY akan menempuh jalur hukum. Fitnah tersebut memang tidak bisa dibiarkan.”

    “Kami juga tengah membahas terkait langkah hukum tersebut karena kami juga mengalami nasib yang sama,” katanya kepada Tribunnews.com, Kamis (1/1/2026).

    Guntur menegaskan pertimbangan upaya hukum tersebut sebenarnya bukan muncul dari perintah Megawati, tetapi kesadaran dari kader.

    Dia mengungkapkan upaya ini menjadi wujud pembelaan terhadap kehormatan Megawati.

    “Tidak ada perintah (dari Megawati melakukan upaya hukum). Membela kehormatan ketua umum sudah otomatis bagi kader.”

    “Sejak dipecat dari PDI Perjuangan, Jokowi sudah bukan lagi urusan kami,” tuturnya.

     Jokowi sebut ada operasi politik

    Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) blak-blakan mengungkap ada agenda besar di balik isu ijazah palsu yang sudah empat tahunan bergulir.

    Jokowi selama ini diam saja dan tidak banyak menanggapi karena dia yakin dengan ijazah asli yang dipegangnya. 

    Dia tidak menunjukkan ijazah karena dua alasan. Pertama, karena ada aduan di Bareskrim. 

    “Yang kedua, saya dituduh ijazah saya palsu. Artinya, yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu. Coba dibuktikannya seperti apa?,” katanya dikutip dari wawancara eksklusif Kompas TV pada Selasa (9/12/2025). 

    Menurut Jokowi, akan lebih baik kalau pembuktian tudingan ijazah palsu ini di pengadilan karena akan kelihatan proses hukum yang adil. 

    Baca juga: Sosok Majelis Hakim PN Solo yang Tolak Eksepsi Jokowi dan Rektor UGM di Sidang Gugatan Warga Negara

    “Karena yang membuat ijazah saya sudah menyampaikan asli, masih tidak dipercaya, gimana?,” kata Jokowi sambil tersenyum. 

    Jokowi melihat ada agenda besar politik dan ada operasi politik sehingga isu ijazah palsu ini sampai bertahun-tahun tidak selesai.

    Menurut Jokowi, ada keinginan pihak tertentu yang mau men-downgrade dan menurunkan reputasi yang dia miliki.

    “Meskipun saya enggak merasa punya reputasi apa-apa,” ujarnya sambil tersenyum. 

    Kenapa harus diturunkan reputasinya? 

    Jokowi menduga ada kepentingan politik di baliknya.

    “Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekkan, merendahkan, menghina, menuduh-nuduh? Semua dilakukan untuk apa? Kalau hanya untuk main-main kan mesti ada kepentingan politiknya di situ,” katanya. 

    Jokowi pun masih dengan keyakinannya bahwa ada orang besar di balik isu ijazah palsu terhadap dirinya. 

    “Saya pastikan. Iya,” katanya.

    Siapa orang besar itu? 

    “Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tapi (saya) tidak tidak berusaha sampaikan,” jawabnya. 

    Menurut Jokowi, di tengah masa-masa ekstrem seperti ini, seharusnya konsentrasi untuk hal yang besar, untuk strategi besar negara, untuk kepentingan yang lebih besar bagi negara ini.

    “Misalnya tadi yang berkaitan dengan menghadapi masa-masa ekstrem, menghadapi masa-masa perubahan karena artificial intelligence, karena humanoid robot. Sehingga jangan malah kita energi besar kita pakai untuk urusan-urusan yang sebetulnya menurut saya ya urusan ringan,” ujarnya

  • Megawati dan SBY Terseret Isu Ijazah Jokowi, PDIP Ngamuk

    Megawati dan SBY Terseret Isu Ijazah Jokowi, PDIP Ngamuk

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus ijazah Jokowi melebar kemana-mana. Dua presiden RI sebelumnya Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan ikut terkena getahnya.

    Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri ikut diseret-seret dalam isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo tersebut.

    Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas komentar politikus Partai Demokrat, Andi Arief, yang menyebut Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), merasa terganggu karena dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi dan dianggap berkolaborasi dengan Megawati.

    “Itu kan upaya orang yang merasa tersudut soal ijazah palsu untuk mengalihkan isu, agar seolah-olah dizalimi secara politik. Padahal sangat jelas kelompok dan orang yang meributkan soal ijazah itu adalah kelompok dan orang yang berseberangan dengan yang dituduh memakai ijazah palsu sejak pemilu 2014,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus kepada wartawan, Rabu (31/12/2025).

    Lebih lanjut, Deddy menilai isu ijazah bukanlah persoalan politik, melainkan ranah hukum dan etika. Karena itu, ia menganggap wajar jika Partai Demokrat memilih menempuh jalur hukum terkait tudingan tersebut.

    Di sisi lain, Politikus Partai Demokrat, Andi Arief, menyebut Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), merasa terganggu dan tak terima namanya dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi.

    “Saya bertemu Pak SBY beberapa hari lalu, Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini,” ujar Andi Arief dalam keterangan video.

  • SBY Terganggu Difitnah Dalang di Balik Isu Ijazah Palsu Jokowi

    SBY Terganggu Difitnah Dalang di Balik Isu Ijazah Palsu Jokowi

    GELORA.CO -Partai Demokrat mengungkap maraknya fitnah yang menyeret nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi).

    Fitnah beredar sangat masif di media sosial dalam beberapa waktu terakhir terutama di platform TikTok melalui akun-akun anonim.

    “Sebagian besar (disebar) anonim yang kita tahu afiliasinya kemana, membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang berseteru dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini tentu sangat menganggu,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief dalam video yang diunggahnya di Facebook, Rabu, 31 Desember 2025.

    Andi Arief mengungkap dirinya bertemu langsung dengan SBY beberapa hari lalu dan mantan presiden itu merasa terusik dengan tuduhan yang tidak berdasar tersebut.

    “Pak SBY cukup terganggu karena sama sekali tidak benar disebut berada di balik isu ijazah palsu ini, atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi,” tegasnya.

    Andi Arief menegaskan tudingan tersebut adalah fitnah. Ia juga memastikan hubungan antara SBY dan mantan Presiden Jokowi selama ini berjalan dengan baik dan tidak pernah diwarnai konflik sebagaimana digambarkan dalam narasi media sosial.

    “Kita berharap untuk dihentikan fitnah yang sudah tidak karuan ini, khususnya di TikTok,” katanya lagi

  • SBY Buka Kemungkinan Tempuh Jalur Hukum Difitnah Dalangi Isu Ijazah Palsu Jokowi

    SBY Buka Kemungkinan Tempuh Jalur Hukum Difitnah Dalangi Isu Ijazah Palsu Jokowi

    GELORA.CO -Mantan Presiden sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka peluang menempuh jalur hukum menyusul masifnya fitnah di media sosial yang menyeret namanya dalam isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. 

    Disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief, langkah hukum akan diambil apabila narasi fitnah tidak segera dihentikan.

    “Kalau tidak dihentikan ada kemungkinan Pak SBY akan melakukan langkah hukum, dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang membuat fitnah tersebut, dan terbuka kemungkinan menempuh jalur hukum,” kata Andi Arief melalui video di akun Facebook miliknya, Rabu, 31 Desember 2025.

    Andi Arief menyampaikan proses hukum ditempuh sebagai langkah untuk mendapat keadilan sebab SBY tidak melakukan seperti yang dituduhkan. 

    Ia menegaskan isu yang menyebut SBY berada di balik pengungkapan dugaan ijazah palsu Jokowi sama sekali tidak berdasar, apalagi menyebut SBY berkolaborasi dengan mantan Presiden yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Tidak benar sama sekali. Pak SBY merasa terganggu karena beliau tidak pernah melakukan hal itu tapi difitnah,” tegasnya.

    Andi mengungkapkan fitnah disebarkan secara masif melalui media sosial, terutama TikTok, oleh akun-akun anonim yang ia ketahui memiliki afiliasi tertentu. Ia berharap fitnah yang menurutnya sudah tidak karuan segera dihentikan.

    Ia juga menginstruksikan seluruh kader Partai Demokrat untuk tetap solid membela SBY dari serangan fitnah yang dinilai sebagai bentuk pendzaliman.

    “Kita tahu selama ini Pak SBY selalu mengajarkan kita politik yang putih, yang bersih, yang tidak pernah menyerang orang, yang tidak membuat fitnah. Tetapi kalau kita didzalimi dan difitnah kita harus melawan,” pungkasnya.

  • Andi Arief: SBY Terganggu Disebut Sebagai Dalang di Balik Tudingan Ijazah Palsu Jokowi

    Andi Arief: SBY Terganggu Disebut Sebagai Dalang di Balik Tudingan Ijazah Palsu Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief buka suara mengenai isu ijazah palsu mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Melalui akun X miliknya, @Andiarief__, ia mengungkapkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak ada sangkut pautnya dengan isu ijazah palsu tersebut. Menurutnya tudingan yang diberikan terhadap SBY soal ijazah palsu Jokowi tak berdasar.

    Diketahui, SBY dituding oleh sejumlah pihak tak bertanggung jawab di media sosial, sebagai orang yang ada di balik ramainya isu ijazah palsu Jokowi.

    “Beberapa waktu terakhir ini di media sosial, terutama di TikTok, saya melihat sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang membuat berita fitnah seolah-olah bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi,” ucapnya dalam video yang diunggahnya di akun X-nya, Rabu (31/12/2025).

    SBY pun disebut bersekongkol dengan politisi lain seperti Megawati Soekarnoputri untuk membesarkan isu ijazah palsu tersebut.

    Andi mengungkapkan bahwa SBY sendiri terganggu dengan isu yang dilayangkan kepadanya. Pasalnya selama ini hubungan antara SBY dan Jokowi baik-baik saja.

    “Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini, karena tidak benar yang disebutkan bahwa pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini. Sama sekali tidak benar. Hubungan pak SBY dan pak Jokowi selama ini baik,” lanjutnya.

    Pihaknya berharap tudingan terhadap SBY dapat mereda dan dihentikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

    Ia pun menjelaskan bahwa Presiden ke-6 RI tersebut lebih banyak fokus di dunia kesenian seperti melukis.

    Lebih lanjut, Andi Arief mengatakan bahwa SBY siap mengambil langkah hukum yang lebih tegas untuk menghentikan tudingan terhadapnya.

    “Terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum, karena ini masalah keadilan karena pak SBY tidak merasa melakukan hal itu,”

    Di akhir videonya, Andi pun meminta kepada semua kader Partai Demokrat untuk ikut mendukung SBY dalam memerangi fitnah yang dibuat oleh orang tak bertanggung jawab di media sosial.

    “Kita tahu selama ini pak SBY selalu mengajarkan kepada kita politik yang putih, yang bersih. Tidak pernah menyerang orang, tidak pernah membuat fitnah. Kalau kita difitnah, dizolimi kita harus melawan,” pungkasnya.