SBY Dirawat di RSPAD Gatot Soebroto
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (
SBY
) sedang dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.
“Sahabat semua, saat ini Bapak SBY sedang menjalani perawatan di RSPD Gatot Soebroto,” demikian bunyi keterangan di unggahan akun Instagram bercentang biru yang mengenang almarhumah Ani Yudhoyono, istri SBY, @aniyudhoyono, Sabtu (19/7/2025) siang.
Informasi dari akun Instagram “Ani Yudhoyono In Memoriam” ini juga dibenarkan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Jubir
Partai Demokrat
, Herzaky Mahendra Putra.
Akun Ani Yudhoyono menyampaikan bahwa kondisi kesehatan SBY menunjukkan perkembangan positif.
“Alhamdulillah, kondisi beliau terus menunjukkan progres yang baik dan penanganan medis berjalan lancar,” tulis akun Instagram Ani Yudhoyono.
Akun ini mengunggah foto SBY yang duduk dan diinfus tangan kanannya, namun tangan kirinya melukis menghadap kanvas.
“Tapi ada satu hal yang beliau rindukan, yaitu melukis. Karena itulah, pagi ini seperangkat alat lukis digelar di kamar perawatan,” kata akun itu.
Lukisan yang SBY bikin adalah lukisan pemandangan berwarna hijau, dengan perbukitan berwarna coklat di belakangnya. Lukisan itu dikatakan masih perlu diberi sentuhan akhir.
“Mohon doa terbaik dari sahabat semua agar Bapak SBY lekas pulih dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya,” tulis akun Instagram Ani Yudhoyono.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Susilo Bambang Yudhoyono
-
/data/photo/2025/07/19/687b2d19277ed.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 SBY Dirawat di RSPAD Gatot Soebroto Nasional
-

Museum Bank Indonesia dibuka, suguhkan sejarah keuangan dengan sentuhan modern
Tampak depan Museum Bank Indonesia di kawasan Kota Tua Jakarta, yang diresmikan pada 19 Juli 2009. (Wikimedia Commons/Gunawan Kartapranata)
19 Juli 2009: Museum Bank Indonesia dibuka, suguhkan sejarah keuangan dengan sentuhan modern
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Sabtu, 19 Juli 2025 – 06:00 WIBElshinta.com – Museum Bank Indonesia resmi dibuka pada 19 Juli 2009 di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Peresmian dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah upacara yang dihadiri pejabat negara, tokoh perbankan, serta masyarakat umum. Museum ini berdiri di gedung bersejarah bekas De Javasche Bank yang dibangun pada masa kolonial Belanda, dan kemudian menjadi kantor Bank Indonesia setelah kemerdekaan.
Pendirian museum bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai sejarah sistem keuangan dan perbankan di Indonesia. Melalui pendekatan multimedia dan teknologi interaktif, pengunjung dapat menelusuri perkembangan ekonomi nasional dari masa kerajaan Nusantara, era kolonial, kemerdekaan, hingga sistem perbankan modern. Koleksi yang ditampilkan mencakup uang kuno, dokumen keuangan bersejarah, hingga simulasi kebijakan moneter.
Gedung Museum Bank Indonesia sendiri merupakan salah satu cagar budaya yang telah direstorasi dengan tetap mempertahankan arsitektur aslinya. Dengan pembukaan museum ini, Bank Indonesia berharap dapat memperluas literasi keuangan di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Museum ini kini menjadi salah satu destinasi wisata edukatif unggulan di Jakarta dan memperkuat citra kawasan Kota Tua sebagai pusat sejarah dan kebudayaan nasional.
Sumber : Sumber Lain
-

Mitos Riza Chalid Kebal Hukum Sirna usai Ditetapkan Tersangka, Pengamat Ungkit Kasus Petral
GELORA.CO – Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, turut menyoroti penetapan tersangka Muhammad Riza Chalid.
Perlu diketahui Riza Chalid sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung, pada 10 Juli 2025 kemarin.
Gembong mafia migas itu terlibat kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) tahun 2018-2023.
Menurut Fahmy, dengan penetapan tersangka, membuktikan Riza Chalid tidak kebal hukum.
“Penersangkaan Riza Chalid telah merobohkan mitos bahwa ia selama ini diyakini tidak tersentuh sama sekali oleh aparat penegak hukum,” ujar Fahmy kepada Tribunnews.com, dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/7/2025).
Fahmy kemudian mengungkit kasus PT Petral pada 2014 silam. Ia menuding Riza Chalid terlibat dalam kasus tersebut.
Riza Chalid menggunakan PT Petral di Singapura untuk merampok uang negara melalui bidding impor minyak dan blending impor Bahan Bakar Minyak (BBM).
Ia lalu mark-up biaya pengapalan melalui PT International Shipping dan mengolah minyak mentah menjadi BBM melalui PT Kilang Pertamina Internasional.
“Pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengendus bahwa Petral digunakan oleh Riza Chalid sebagai sarang mafia migas, sehingga Dahlan akan membubarkan Petral.”
“Tetapi tidak sanggup membubarkannya, lantaran menurut Dahlan Iskan bahwa backing Petral mencapai langit tujuh,” ujar Fahmy.
Baru atas rekomendasi Tim Anti Mafia Migas, Presiden Jokowi berani bubarkan Petral. Tanpa endorse Jokowi mustahil Petral dapat dibubarkan.
“Namun, saat Menteri ESDM Sudirman Said akan menyerahkan hasil forensik audit korupsi Petral, konon menurut Sudirman Said, Jokowi mencegahnya sehingga tidak ada satu pun tersangka, termasuk Riza Chalid,” lanjut Fahmy.
Minta Prabowo Turun Tangan
Fahmy juga menyebut, penetapan Riza Chalid sebagai tersangka menjadi momentum untuk Presiden Prabowo Subianto.
Orang nomor satu di Indonesia itu diminta membuktikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.
Menurut Fahmy, kasus korupsi yang menyeret Riza Chalid tidak bisa berhenti hanya dengan penetapan tersangka.
“Namun, juga harus menetapkan Riza Chalid sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) dan memburunya serta memproses hukum Riza Chalid dan tujuh tersangka lainnya hingga dijatuhi hukuman setimpal.”
“Tanpa segera memproses secara hukum semua tersangka tersebut, maka pemberantasan korupsi pemerintahan Prabowo di Pertamina tidak lebih hanya pidato belaka dan (jangan) omon-omon saja,” tegasnya.
Prabowo: Hampir Tiap Hari Kita Bongkar Korupsi
Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatannya menyampaikan komitmennya dalam pemberantasan kasus korupsi.
Seperti yang diutaran saat menghadiri acara Kongres IV Tidar, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025) lalu.
Mantan Menteri Pertahanan RI itu mengungkap, setiap hari kasus korupsi berhasil dibongkar.
“Hampir tiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti.”
“Saya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua undang-undang yang berlaku.”
“Siapa yang melanggar hukum, mempertahankan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara (harus ditindak). Kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” katanya, dikutip dari KOMPASTV.
Prabowo mengeklaim, 6 bulan pertama pemerintahannya, ia dapat menyelamatkan triliunan rupiah uang rakyat.
Ia juga memastikan aparat penegak hukum di bawahnya tidak akan berhenti memberantas korupsi. Meskipun mendapatkan ancaman-ancaman.
“Saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam. Saya tahu saya dapat laporan ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto.”
“Kita paham itu, tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar. Saya tidak gentar (lawan korupsi),” tandas Prabowo.
Riza Chalid Belum Jadi DPO
Kejaksaan Agung menyatakan, belum memasukkan nama Muhammad Riza Chalid ke dalam daftar pencarian orang (DPO) meski sudah menetapkan raja minyak itu sebagai tersangka kasus korupsi minyak mentah di Pertamina.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan, belum dimasukkannya Riza sebagai DPO lantaran penyidik masih akan memeriksa yang bersangkutan dalam statusnya sebagai tersangka.
Apabila Riza tidak memenuhi panggilan tersebut, maka bukan tidak mungkin dia bakal ditetapkan sebagai DPO oleh Kejagung.
“Apakah yang bersangkutan akan dinyatakan dalam daftar daftar pencarian orang atau tidak, tergantung pada nanti proses pemanggilan yang akan disampaikan kepada yang bersangkutan sebagai tersangka,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar, Jumat (11/7/2025).
Meski belum menetapkan Riza sebagai DPO, namun penyidik kata Harli tidak tinggal diam.
Saat ini, Kejagung juga telah menggandeng Kementerian Imigrasi untuk memburu beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) usai diketahui masih berada di luar negeri.
“Karena yang bersangkutan sudah masuk dalam daftar cekal, kita berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk Imigrasi yang mengurusi lalu lintas perjalanan orang ke dalam dan ke luar negeri,” jelasnya.
Selain itu, penyidik dalam hal ini sudah berkoordinasi dengan perwakilan Kejaksaan RI di luar negeri guna mengawasi pergerakan dari Riza Chalid.
“Kita juga berkoordinasi dengan pihak-pihak kita yang ada di luar negeri, para atase kita untuk melalukan monitoring (Riza Chalid) termasuk pihak-pihak lain, kita terus melakukan upaya-upaya,” pungkasnya
-

SBY jadi narasumber gelar wicara di KBRI Kuala Lumpur
Kuala Lumpur (ANTARA) – Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi narasumber utama dalam gelar wicara (talkshow) yang diselenggarakan Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur dan komunitas mahasiswa RI Mantra Talks, di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat.
Gelar wicara yang mengambil tema “Dari Dunia ke Nusantara: Kontribusi Mahasiswa untuk Ekonomi dan Masa Depan Indonesia” itu digelar di KBRI Kuala Lumpur.
Acara dibuka dengan kata sambutan dari Rasyad Zuhair selaku ketua acara dan dilanjutkan dengan kata sambutan dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Malaysia, Dato’ Indera Hermono.
Lebih dari 300 peserta hadir dalam gelar wicara itu terdiri atas Homestaff KBRI KL, Rombongan Presiden SBY seperti Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto, Syarief Hasan, Chairul Tanjung, Andi Alifian Mallarangeng beserta Istri, serta anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, dan DPRD RI.
Selain itu hadir juga 70 orang murid dan guru Sekolah Indonesia di Kuala Lumpur, serta pengelola Sanggar Bimbingan, dan 155 orang mahasiswa Indonesia dari Xiamen University Malaysia, dan PPIM.
Melalui kegiatan ini, SBY secara garis besar berharap melalui gelar wicara tersebut, generasi muda diaspora Indonesia dapat lebih memahami potensi diri dan peran mereka untuk menciptakan Indonesia Emas 2045.
Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (batik biru tengah) beserta rombongan berfoto bersama dengan Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono (jas hitam tengah) dan peserta gelar wicara yang diselenggarakan di Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (11/7/2025). (ANTARA/HO-KBRI Kuala Lumpur)
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/06/11/6849966170edb.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kasus Korupsi Pengadaan Tanah, Eks Direktur Polinema Malang Ajukan Praperadilan Surabaya 11 Juli 2025
Kasus Korupsi Pengadaan Tanah, Eks Direktur Polinema Malang Ajukan Praperadilan
Tim Redaksi
MALANG, KOMPAS.com
– Eks Direktur Politeknik Negeri
Malang
(Polinema) yang menjabat pada periode 2017–2021, Awan Setiawan, melayangkan gugatan praperadilan terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.
Langkah hukum ini diambil sebagai respons atas penetapan status tersangka dan penahanan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk perluasan kampus tahun anggaran 2020.
Gugatan dengan nomor register perkara 20/Pid.Pra/2025/PN.Sby ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya pada 25 Juni 2025. Sidang perdana praperadilan telah digelar pada 8 Juli 2025, namun pihak Kejati Jatim sebagai termohon tidak hadir. Akibatnya, sidang ditunda hingga 15 Juli 2025.
Kuasa hukum tersangka, Sumardhan, mengatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap Awan Setiawan dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
“Penetapan tersangka dan penahanan terhadap klien kami tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Ini adalah bentuk ketidakadilan dan mengesampingkan mekanisme hukum,” kata Sumardhan pada Jumat (11/7/2025).
Selain itu, ia memprotes Kejati Jatim yang menjadwalkan pemeriksaan terhadap Awan Setiawan sebagai tersangka pada hari ini, Jumat (11/7/2025), sebelum adanya putusan praperadilan.
Surat panggilan diterima pada Kamis (10/7/2025).
Sumardhan menilai panggilan pemeriksaan ini melanggar Pasal 227 KUHAP yang mensyaratkan surat diterima paling lambat tiga hari sebelum pemeriksaan.
“Kami menyayangkan Kejaksaan Tinggi sebagai penegak hukum justru tidak menghargai proses hukum yang berjalan. Kami meminta pemeriksaan ditunda hingga ada putusan praperadilan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi tersangka,” katanya.
Sumardhan juga menegaskan bahwa Awan Setiawan telah mendelegasikan seluruh wewenang teknis kepada panitia resmi, sehingga tidak terlibat langsung dalam proses yang dipermasalahkan. Panitia yang dimaksud yakni Tim Pengadaan Tanah (dikenal sebagai Tim 9).
“Klien kami seharusnya tidak ditetapkan sebagai tersangka, apalagi ditahan. Telah terjadi pelimpahan kewenangan kepada panitia pengadaan tanah yang sah. Ketika mandat sudah dilimpahkan, maka tanggung jawab teknis berada di tangan panitia,” katanya.
Ia membantah pernyataan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang menyebut proses pengadaan tanah untuk perluasan kampus itu dilakukan tanpa panitia. Sumardhan menjelaskan bahwa kliennya telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Direktur Nomor 689 Tahun 2019 yang diperbarui dengan SK Nomor 2888 Tahun 2020 untuk membentuk panitia pengadaan tanah.
“Isu bahwa pengadaan tanah dilakukan tanpa panitia adalah tidak benar. Kami memiliki bukti SK pembentukannya. Tuduhan bahwa harga ditetapkan sepihak antara klien kami dan penjual (berinisial BS) juga kami bantah. Penetapan harga dilakukan melalui rapat pleno panitia yang dihadiri notaris,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa harga tanah yang disepakati justru menguntungkan negara. Dikatakannya, data Kantor Pertanahan Kota Malang untuk nilai wajar tanah di lokasi tersebut adalah Rp 6.500.000 per meter persegi.
Setelah melalui negosiasi oleh panitia, harga yang disepakati dengan penjual adalah Rp 6 juta per meter persegi.
“Negara untung Rp 500.000 per meter. Jadi, di mana letak kerugian negaranya? Terlebih, pembayaran belum lunas. Dari total nilai kontrak Rp 42,6 miliar, baru terbayar Rp 22,6 miliar. Bagaimana bisa auditor menghitung kerugian negara jika transaksi belum selesai?” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa pembayaran yang sudah berjalan dilakukan atas perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bukan atas perintah langsung tersangka. Menurutnya, peran direktur sebagai Pengguna Anggaran (PA) adalah melakukan pengawasan.
Hal ini diperkuat dengan adanya Surat Teguran Nomor 178/DIR/PL/2022 dan 179/DIR/PL/2022, yang keduanya tertanggal 7 September 2022, yang ditujukan kepada PPK.
“Fungsi pengawasan telah dijalankan sesuai prosedur. Maka secara administratif dan hukum, tidak seharusnya klien kami dijerat pidana korupsi,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk perluasan kampus Politeknik Negeri Malang (Polinema) pada Rabu (11/6/2025) malam.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Saiful Bahri Siregar mengatakan penahanan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan maraton di ruang Pidana Khusus Kejati Jatim sejak siang hari.
Saiful mengatakan, penetapan tersangka itu dilakukan karena pengadaan tanah untuk perluasan kampus yang dilakukan pada tahun 2019 itu tidak melibatkan panitia pengadaan tanah.
“Namun pada 2020, pelaku Awan menerbitkan surat keputusan panitia pengadaan tanah, setelah ada kesepakatan harga dengan Hadi,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Demokrat gelar retret untuk evaluasi dan persiapan Pileg-Pilpres 2029
Jakart (ANTARA) – Partai Demokrat menggelar retret untuk para kader di Pacitan, Jawa Timur, sebagai momentum kontemplasi, evaluasi, sekaligus pembaruan semangat perjuangan politik partai, termasuk persiapan menghadapi Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden 2029.
“Kita tahu bahwa ini adalah babak baru bagi Indonesia setelah kita sukses berada dalam pemerintahan, setelah memenangkan Pemilihan Presiden 2024 lalu maka mari kita jadikan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya sebagai fase kebangkitan baru bagi Partai Demokrat, setelah satu dekade berada di luar pemerintahan,” kata Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu.
Di hadapan kader peserta retret, AHY menekankan pentingnya membayangkan dan merencanakan masa depan bangsa dan partai dengan pandangan jangka panjang.
Dia juga menekankan agar kader Partai Demokrat menyosialisasikan secara masif serta menyukseskan program kerja dan program strategis Presiden Prabowo Subianto.
“Kita perlu membayangkan perjalanan partai ini 10 hingga 20 tahun ke depan. Kita juga membayangkan arah perjalanan bangsa menuju 2045, sebagaimana sering kita glorifikasi,” tutur AHY.
Menurut dia, menjawab tantangan masa depan membutuhkan upaya introspektif.
“Retret ini menjadi ruang kontemplasi, ruang evaluasi, agar Partai Demokrat senantiasa relevan dengan dinamika zaman. Ia harus terus berdiri tegak, berjuang dengan hati nurani, dan menjadi kekuatan politik yang mengedepankan kepentingan bangsa di atas segalanya,” ujar AHY.
Lebih lanjut AHY menyerukan perlunya penyamaan visi partai. Ia menyebut Partai Demokrat harus terus berpegang teguh pada identitas sebagai partai nasionalis-religius, partai tengah, serta partai yang santun dan tegas.
Dia turut menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga pendiri Partai Demokrat sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai.
“Kami bersyukur dan berterima kasih atas keikhlasan dan ketulusan beliau yang bersedia terus menjadi mentor, pembimbing, dan ideolog kami. Pemikiran dan keteladanan beliau adalah sumber energi yang tak ternilai bagi seluruh kader,” ucapnya.
AHY berharap retret menjadi sarana untuk menyegarkan semangat perjuangan, memperdalam nilai-nilai yang diperjuangkan partai, meneguhkan solidaritas politik, dan memperkuat rasa percaya diri kader dalam melangkah bersama menuju masa depan.
“Semoga ini semua menyegarkan kembali semangat, memperdalam nilai perjuangan, meneguhkan persaudaraan politik, serta memupuk rasa percaya diri kami semua untuk melangkah bersama menatap masa depan,” katanya.
Retret tersebut berlangsung pada Jumat hingga Minggu, 4–6 Juli 2025 dengan dihadiri oleh para menteri dari Partai Demokrat di Kabinet Merah Putih, jajaran anggota DPR RI, pengurus inti DPP, kepala daerah, dan ketua-ketua DPD Partai Demokrat di seluruh Indonesia.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Partai Demokrat gelar retret Nasional usung tema Only The Strong
Partai Demokrat gelar retret Nasional usung tema Only The Strong 4–6 Juli 2025 di Pacitan Jawa Timur (Foto : Partai Demokrat)
Partai Demokrat gelar retret Nasional usung tema Only The Strong
Dalam Negeri
Editor: Nandang Karyadi
Minggu, 06 Juli 2025 – 21:39 WIBElshinta.com – Presiden ke-6 RI sekaligus pendiri Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkumpul bersama kader-kader utama Partai Demokrat di acara retreat internal, di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, pada 4–6 Juli 2025.
Sekretaris I Brains DPP Partai Demokrat, Ali Affandi LNM dalam keterangannya mengatakan, bahwa kegiatan ini bukan sekadar konsolidasi struktural, melainkan forum perenungan dan penguatan nilai-nilai dasar perjuangan partai.
Menurutnya, Dengan mengusung tema “Only the Strong”, kegiatan yang berlangsung di kampung halaman SBY itu menjadi ajang refleksi, rekalibrasi arah, sekaligus internalisasi nilai bagi para kader.
Kata Ali, peserta diajak menyelami kembali makna kekuatan sejati, bukan dari popularitas atau kekuasaan, tetapi dari integritas, loyalitas, dan kapasitas.
“Retret ini mengingatkan kami bahwa dalam dunia politik yang kompetitif, yang akan bertahan bukan yang populer, tapi yang setia pada nilai,” ujar Ali dalam keterangannya, Minggu, 6 Juli 2025.
Menurut Ali, kegiatan tersebut membawa pesan bahwa politik tidak boleh terjebak pada algoritma dan elektabilitas semata.
Ia menekankan bahwa Demokrat hadir untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat melalui keberpihakan, keteladanan, dan keberanian mengambil keputusan.
“SBY secara langsung membagikan pengalaman menghadapi badai politik, menjaga moral saat berkuasa, dan tetap tenang ketika dihujat. Pesan beliau yang paling membekas adalah bahwa kekuasaan sejati bersumber dari rakyat,” imbuh Ali.
Ali menjelaskan, retret ini sekaligus membuka ruang diskusi tentang arah baru perjuangan Demokrat. Para kader diajak mengkaji kembali sejarah partai dari masa awal pendirian, puncak kemenangan Pemilu 2004 dan 2009, hingga masa-masa sulit sebagai oposisi.
Namun lebih dari itu, menurut Ali, refleksi sejarah tersebut dijadikan bekal agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
“Kami tidak ingin menjadi partai yang hanya bernostalgia. Tujuan kami jelas: menjadikan Demokrat partai masa depan, dengan kekuatan narasi, kualitas kader, dan kedekatan yang otentik dengan rakyat,” katanya.
SBY, dalam berbagai sesi diskusi, mendorong para kader untuk menjadi pemimpin yang tak hanya pintar dan pandai berbicara, tetapi juga berkarakter dan berani bersuara meski tak populer. Kader, katanya, harus menjadi ‘truth tellers’, bukan ‘yes men’.
Di sisi lain, retret ini juga membahas visi besar pembangunan nasional yang disebut sebagai Strategi Pertumbuhan Berkeadilan, dengan empat pilar utama: pro-growth, pro-jobs, pro-poor, dan pro-environment. Visi ini, kata Ali, akan menjadi fondasi perjuangan Demokrat ke depan.
“Demokrat tidak boleh kehilangan jati diri di tengah perubahan. Kami ingin tetap relevan dengan generasi muda, membela kelompok rentan, dan menjadikan pembangunan sebagai alat pemberdayaan, bukan peminggiran,” ucapnya.
Ali menegaskan bahwa kegiatan di Pacitan menjadi titik tolak bagi kebangkitan Demokrat. Di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kata Ali, partai berlambang mercy ini siap menjadi kekuatan politik yang menjawab tantangan zaman.
“Kebangkitan Demokrat bukan dimulai dari Jakarta, tapi dari Pacitan, tempat kami membangun kembali tekad, nilai, dan semangat untuk berada di garis depan perjuangan,” kata Ali.
Penulis : Rama Pamungkas
Sumber : Radio Elshinta


