Xcloud.id

Tag: Susilo Bambang Yudhoyono

  • Ambisi Dinasti Politik Super Ganas Dibalik Somasi Demokrat Soal Ijazah Jokowi Dibongkar Faizal Assegaf

    Ambisi Dinasti Politik Super Ganas Dibalik Somasi Demokrat Soal Ijazah Jokowi Dibongkar Faizal Assegaf

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik, Faizal Assegaf kembali menyorot tajam soal Somasi yang dilayangkan oleh Partai Demokrat.

    Faizal Assegaf menyebut soal Somasi tersebut, hanya merupakan tabiat politik dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Faizal menyebut somasi ini hanya hipokrit SBY.

    Yang dimana, ini justru berbalik dan menurutnya akan membuat publik bersimpati ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Tabiat politik hipokrit SBY, justru bikin publik kian bersimpati pada Gibran,” tulisnya dikutip Rabu (7/1/2026).

    Dibalik Somasi ini juga, ia menaruh curiga ada ambisi besar yang dibawah oleh SBY.

    Somasi ini disebutnya hanya menjadi topeng etika dan hukum yang dibalikya ada ambisi melanjutkan dinasti poliktik yang ganas.

    “Sebab di balik topeng etika & hukum (somasi) tersembunyi ambisi dinasti politik super ganas,” sebutnya.

    Dari hal ini, beberapa sudah mulai menaruh dan menyalakan alarm bahaya khususnya untuk kubu oposisi menurutnya.

    Diantaranya ada Anies Baswedan serta PDIP yaitu Puan Maharani yang mulai waspada soal rencana besar menurutnya itu.

    “Di alur itu, oposisi terjebak digembala hajat Cikeas. Walhasil, kubu Anies & Puan, mulai waspada,” terangnya.

    Sebelumnya, Elite Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan bahwa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui kuasa hukumnya, Muhajir, telah melaporkan empat akun media sosial ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran berita bohong.

    Laporan tersebut ditempuh setelah somasi yang sebelumnya dilayangkan tidak mendapat respons dari pihak-pihak terkait.

  • Dulu Tolak Kepala Daerah Dipilih via DPRD sampai Walk Out, Kini Dukung

    Dulu Tolak Kepala Daerah Dipilih via DPRD sampai Walk Out, Kini Dukung

    GELORA.CO – Perubahan sikap terjadi terhadap Partai Demokrat terkait proses pemilihan kepala daerah.

    Pasalnya, saat ini, Demokrat justru mendukung agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, padahal sebelumnya, partai tersebut menolak mekanisme tersebut.

    Hal ini disampaikan oleh Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron.

    Dalam keterangannya, Herman menyebut pihaknya berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto terkait mekanisme Pilkada ke depannya.

    Menurutnya, mekanisme Pilkada seperti pemilihan oleh DPRD adalah sah dalam sistem demokrasi di Indonesia.

    “Sikap ini berangkat dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekaisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang.”

    “Karena itu, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD merupakan pilihan yan sah dalam sistem demokrasi Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis kepada Tribunnews.com, Selasa (6/1/2026).

    Herman juga mengatakan pihaknya menganggap kepala daerah dipilih DPRD bisa menjadi opsi yang bisa dipertimbangkan demi memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, hingga menjaga stabilitas politik Tanah Air.

    Namun, dia menegaskan bahwa Pilkada merupakan kepentingan rakyat sehingga pembahasan kebijakan terkait mekanisme pemilihannya harus terbuka, demokratis, dan melibatkan publik dalam pembahasannya.

    “Agar setiap keputusan yang diambil tetap mencerminkan kehendak rayat dan semangat demokrasi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Herman meengaskan Demokrat berprinsip bahwa apapun mekanisme pemilihan yang bakal digunakan, maka demokrasi harus tetap hidup dan suara rakyat sebagai hal yang dihormati.

    “Dan persatuan nasional harus senantiasa dijaga sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara,” tuturnya.

    Dulu Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, UU Pilkada sampai Dibatalkan SBY Lewat Perppu

    Sikap Partai Demokrat ini seakan berbanding terbalik di mana tidak sama seperti pada tahun 2014 lalu.

    Pasalnya, ketika DPR memutuskan pengesahan UU Pilkada di mana kepala daerah dipilih DPRD, partai berlambang mercy ini memutuskan untuk walk out.

    Adapun momen ini terjadi saat sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada pada 26 September 2014 lalu.

    Dikutip dari Kompas.com, aksi walk out yang dilakukan Partai Demokrat buntut 10 usulan mereka tentang Pilkada langsung tidak dimasukkan.

    Meski walk out, RUU Pilkada itu tetap disahkan karena mayoritas anggota DPR setuju akan keputusan tersebut.

    Pihak yang setuju itu merupakan lima fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih yakni Partai Golkar, PKS, PAN, PPP, dan Gerindra.

    Seluruh fraksi tersebut saat itu merupakan pendukung dari capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Radjasa.

    Sementara, tiga fraksi yaitu PDIP, PKB, dan Hanura yang merupakan pendukung capres dan cawapres, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK), tetap menghendaki Pilkada dipilih secara langsung oleh rakyat.

    Pasca putusan tersebut, Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berujung menerbitkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang membatalkan dua Undang-Undang (UU).

    Perppu pertama yakni Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mencabut UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala derah oleh DPRD.

    Lalu, perppu kedua yakni Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang intinya menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah.

    SBY yang saat itu juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, menegaskan terbitnya perppu tersebut sebagai wujud dirinya memperjuangkan hak rakyat yakni memilih kepala daerahnya secara langsung.

    “Kedua perppu tersebut saya tandatangani sebagai bentuk nyata dari perjuangan saya bersama-sama dengan rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung,” kata SBY pada 2 Oktober 2014, dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.

    Selain itu, keputusan penerbitan Perppu itu sebagai wujud pengakuan SBY bahwa pilkada langsung merupakan buah dari perjuangan Reformasi.

    Ditambah, ia terpilih sebanyak dua kali dalam Pilpres karena pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat.

    “Maka, sebagai bentuk konsistensi dan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Presiden selama dua periode ini, kiranya wajar jika saya tetap mendukung pilkada secara langsung,” jelas SBY.

    Singkat cerita, DPR pun akhirnya menerima Perppu yang dibuat SBY untuk menjadi UU.

    Adapun keputusan ini diambil dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada 17 Februari 2015.

  • Akun Pendukung Jokowi Tetap Dilaporkan Meski Sudah Minta Maaf, Demokrat: Sudah Lewat Masa Tenggat

    Akun Pendukung Jokowi Tetap Dilaporkan Meski Sudah Minta Maaf, Demokrat: Sudah Lewat Masa Tenggat

    GELORA.CO – Partai Demokrat tetap menempuh jalur hukum terhadap sejumlah akun media sosial pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo, meskipun salah satu akun telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Langkah hukum tersebut dilakukan setelah Badan Hukum Partai Demokrat melayangkan somasi pada 31 Desember 2025 terkait konten yang dinilai memfitnah dan mencemarkan nama baik SBY serta Partai Demokrat, khususnya dalam polemik dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi.

    Dari empat akun yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, salah satunya adalah kanal YouTube Kajian Online, yang sebelumnya telah mengunggah video permintaan maaf pada Senin, 5 Januari 2026.

    Namun demikian, Demokrat menyatakan permintaan maaf tersebut disampaikan melewati batas waktu 3 x 24 jam sebagaimana tercantum dalam somasi.

    Sebelumnya, politisi Partai Demokrat Andi Arief sempat menyampaikan bahwa pihaknya menerima permintaan maaf dari Kajian Online dan berharap persoalan serupa tidak terulang.

    Namun Badan Hukum Demokrat menilai terdapat pertimbangan hukum lain yang membuat laporan tetap dilanjutkan.

    Selain Kajian Online, akun lain yang dilaporkan adalah kanal YouTube Agri Fanani, akun TikTok Sudirowi Budius, serta akun YouTube @bangboy YTN.

    Sementara itu, nama Zulfan Lindan yang sempat disebut dalam somasi tidak termasuk dalam laporan polisi.

    Dalam dokumen laporan yang diterima dari Polda Metro Jaya, Demokrat mempersoalkan sejumlah konten yang dianggap memuat tudingan serius tanpa dasar fakta.

    Salah satunya unggahan akun TikTok Sudirowi Budius yang menyebut SBY berada di balik isu ijazah Presiden Jokowi melalui pihak-pihak tertentu.

    Unggahan tersebut dinilai menyebarkan informasi bohong dan mencemarkan nama baik.

    Sementara itu, akun Kajian Online disebut mengunggah video dengan judul dan narasi yang menyatakan SBY telah menjadi tersangka dan divonis dalam perkara fitnah ijazah, klaim yang dinilai tidak sesuai fakta dan berpotensi menyesatkan publik.

    Adapun akun @bangboy YTN dilaporkan meski tidak termasuk dalam daftar awal somasi, lantaran mengunggah konten yang mengomentari somasi Demokrat dengan judul bernada tuduhan terhadap SBY.

    Dalam konten tersebut, SBY disebut dengan istilah bernada merendahkan dan dikaitkan dengan berbagai kasus lama.

    Badan Hukum Partai Demokrat melaporkan kasus ini dengan dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 264 KUHP.

    Seluruh laporan saat ini masih dalam tahap penyelidikan oleh Polda Metro Jaya.

    Partai Demokrat menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil bukan untuk membungkam kritik, melainkan sebagai upaya menegakkan batas antara kebebasan berekspresi dan penyebaran fitnah yang merugikan nama baik individu maupun institusi.

    Kasus ini pun dinilai menjadi ujian penegakan hukum di tengah dinamika politik nasional, khususnya terkait tudingan bahwa aparat penegak hukum masih dipengaruhi kepentingan politik tertentu.

  • Andi Arief Ungkap Langkah SBY: 4 Akun Resmi Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

    Andi Arief Ungkap Langkah SBY: 4 Akun Resmi Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

    Sebelumnya, Rizal Fadillah, menyebut bahwa Presiden ke-7, Jokowi, kini berada dalam tekanan besar akibat terus bergulirnya isu dugaan ijazah palsu.

    Dikatakan Rizal, persoalan tersebut justru semakin melebar setelah Jokowi berulang kali menyebut adanya orang besar di balik tuduhan tersebut.

    “Jokowi benar-benar berada dalam masalah besar karena berulang kali menyebut ada orang besar di belakang isu ijazah palsunya,” ujar Rizal kepada fajar.co.id, Minggu (4/1/2026).

    Ia menuturkan, kubu Jokowi bahkan mengarahkan tudingan tersebut kepada tokoh-tokoh besar nasional seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri.

    Akibatnya, kata Rizal, Partai Demokrat dan PDIP bereaksi keras.

    “Tentu Partai Demokrat dan PDIP berang. Keduanya mulai mengambil langkah hukum yang diawali dengan somasi,” ucapnya.

    Rizal mempertanyakan siapa pihak yang membisikkan langkah tersebut kepada Jokowi. Ia menilai pernyataan Presiden justru menjadi blunder politik serius.

    “Siapa pembisik Jokowi sehingga blunder memperluas medan tempur di tahun malapetaka 2026 tersebut? Nampaknya Jokowi terjebak dalam kebodohannya sendiri,” tegasnya.

    Rizal juga menyinggung posisi para pihak yang sebelumnya dilaporkan atau diadukan oleh Jokowi dan relawannya.

    Baginya, para terlapor saat ini memprioritaskan menghadapi proses hukum di Polda Metro Jaya.

    “Adalah para tersangka yang diadukan atau dilaporkan Jokowi dan relawannya yang juga telah mengajukan somasi akan tetapi belum berlanjut karena memilih prioritas untuk terlebih dahulu menghadapi proses hukum di Polda Metro Jaya,” jelas Rizal.

  • SBY Terseret Isu Ijazah Akibat Ruang Tafsir yang Dibuka Jokowi

    SBY Terseret Isu Ijazah Akibat Ruang Tafsir yang Dibuka Jokowi

    GELORA.CO -Tuduhan yang menyebut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berada di belakang isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi terus menjadi perbincangan publik.

    Pengamat politik dari Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta, menilai tudingan terhadap SBY tidak bisa dilepaskan dari pernyataan Jokowi sendiri yang berulang kali menyebut adanya “orang besar” di balik isu ijazahnya. Menurutnya, pernyataan tersebut secara politis membuka ruang spekulasi di ruang publik.

    “Maka wajar jika publik bertanya siapa orang besar yang dimaksud?” kata Nurul Fatta.

    Ia menjelaskan, jika dieliminasi satu per satu, Anies Baswedan bukanlah “orang besar” dalam pengertian kekuasaan di tingkat nasional. Anies hanyalah mantan Gubernur DKI Jakarta dan eks calon presiden pada Pilpres 2024.

    “Kalau bicara jenderal, ya jenderal siapa? Megawati sulit dikaitkan karena isu ini sudah muncul sebelum konflik Jokowi dengan PDIP. Prabowo pun kecil kemungkinan, mengingat Gibran adalah wakilnya,” jelasnya.

    Menurut Nurul, secara persepsi politik, figur yang paling mudah disebut dalam kategori “orang besar” adalah SBY. Pasalnya, SBY merupakan mantan presiden, seorang jenderal, serta ayah dari tokoh yang berpotensi bersaing dalam Pilpres mendatang.

    “Di titik inilah problem politiknya muncul. Muaranya justru ada pada pernyataan Pak Jokowi yang membiarkan tafsir liar berkembang di ruang publik,” jelasnya.

    Ia menambahkan, jika dibaca dengan kacamata realisme politik hari ini, sesungguhnya pertarungan masa depan adalah antara dua anak mantan presiden, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Tapi ironisnya, sebelum anak-anak itu bertarung, bapak-bapaknya seolah sudah berantem duluan,” pungkasnya

  • Sudah Waktunya SBY Lapor Polisi

    Sudah Waktunya SBY Lapor Polisi

    Oleh: Erizal

    SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (SBY) masih menghitung kancing baju. Maju tidak, maju tidak, maju tidak. 

    Seharusnya, SBY maju. Cap peragu harus dihapus. Jangan dibiarkan terus menempel. Ini sudah waktunya. Sudah lewat tiga hari, Budhius M Piliang, anak buah Zulfan Lindan itu, harus dilaporkan ke Polisi.

    Bukan untuk menghentikan, apalagi membungkam seorang Budhius M Piliang atau Zulfan Lindan. Tapi menghentikan atau mengimbangi Joko Widodo alias Jokowi. 

    Jokowi tak bisa dibiarkan mengaduk-aduk opini publik sendirian. SBY harus turun gunung. Tutup dulu kanvas lukisan itu.

    Iya atau tidak, sampai kapan pun SBY akan dikaitkan atau dituduh berada di belakang Roy Suryo cs. Jejak Roy Suryo bersama Partai Demokrat tak bisa dihapus. 

    Apalagi, ada Denny Indrayana dan Amir Syamsuddin pula. Dan Benny K Harman, ikut pula sepukul dua pukul.

    Benny K Harman mungkin spontan saja membandingkan kasus ijazah Arsul Sani yang simpel dengan kasus ijazah Jokowi yang ruwet seruwet-ruwetnya. 

    Tapi, itu cukup dijadikan sebagai poin keterlibatan Demokrat di balik kasus ijazah Jokowi ini. Kenapa tidak diam saja seperti politisi yang lain?

    Bukankah SBY pula yang sejak awal mengingatkan bahwa tak boleh ada dua matahari dalam satu pemerintahan? Satu matahari saja sudah sangat panas, apalagi kalau ada dua. 

    Peringatan ini dijadikan pula poin bagi keterlibatan SBY merusak reputasi Jokowi.

    Tanggung berendam, mandi sekalian. Bukan untuk membantu Roy Suryo cs, melainkan untuk membantu Prabowo Subianto. 

    Ingat, Prabowo pun ikut diseret dalam kasus ijazah Jokowi. Ketua Harian PSI Ahmad Ali pernah beri ultimatum agar Prabowo segera menyelesaikan kasus ijazah Jokowi, termasuk ijazah Gibran Rakabuming Raka. Pidato perdana.

    Entah apa maksudnya? Menyelesaikan kasus ijazah seperti dulu Jokowi menyelesaikan terhadap Bambang Tri dan Gus Nur? Ataukah ada cara penyelesaianan lain di luar cara yang saat ini sedang bergulir? 

    Kalau kasus ini berlarut-larut, maka Prabowo juga yang akhirnya diseret kedua belah pihak, terutama pendukung Jokowi.

    Roy Suryo cs tak perlu lagi dibantu karena analisisnya sudah sangat kuat. Sejauh ini belum ada lawan, baik dari UGM maupun Polisi, kecuali berupa pernyataan atau status tersangka itu sendiri. 

    Dan itu perlu diuji lebih lanjut. Keberadaan SBY hanya untuk mengimbangi opini Jokowi yang seperti menari-nari sendirian saja.

    SBY perlu turun gunung dengan cara melaporkan Budhius M Piliang ke Polisi juga untuk memberi pelajaran seperti itu alasan Jokowi saat melaporkan Roy Suryo cs. Dua mantan Presiden sama-sama memberikan pelajaran berhukum yang baik bagi rakyat.

    Jadi turun gunung bukan bermaksud berbenturan langsung dengan Jokowi. Apalagi Jokowi sudah mengklarifikasi bahwa bukan SBY orang besar yang ia maksud. 

    Tapi SBY perlu juga memastikan apakah benar seperti itu. Jangan-jangan seperti biasanya, lain di mulut, lain di hati. Sudah tapi belum. Tidak ternyata iya.

    Direktur ABC Riset & Consulting 

  • Polda Metro Selidiki Laporan Demokrat soal Tudingan SBY dalam Kasus Ijazah Jokowi

    Polda Metro Selidiki Laporan Demokrat soal Tudingan SBY dalam Kasus Ijazah Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mulai selidiki laporan Demokrat soal tudingan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono terlibat dalam isu ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan laporan tersebut telah ditangani oleh penyelidik Ditresiber Polda Metro Jaya.

    “Saat ini laporan tersebut ditangani oleh Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (6/1/2026).

    Dia menambahkan pelapor telah menyerahkan sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar (screenshot) video dari akun YouTube dan TikTok, serta satu buah flashdisk yang berisi data digital.

    Kemudian, Budi menegaskan bahwa pihak akan menangani laporan ini secara profesional dan objektif. Di samping itu, dia mengimbau agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. 

    “Kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga ruang digital yang sehat,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, pelapor dalam laporan Demokrat ini adalah anggota Badan Hukum Partai Demokrat, Muhajir. 

    Muhajir menyampaikan laporan ini dilayangkan karena terdapat akun media sosial yang telah menyebarkan berita bohong terkait SBY dalam isu ijazah Jokowi.

    Total, ada empat akun media sosial yang dilaporkan dalam laporan Demokrat mulai dari akun YouTube @AGRI FANANI, @Bang bOy YTN, @KajianOnline, dan akun TikTok @sudirowibudhiusmp.

    Laporan ini dilayangkan karena keempat akun ini disebut tidak mengindahkan somasi yang dikirimkan oleh Demokrat.

    “Saya dengan didampingi Tim Kuasa Hukum melaporkan 3 akun YouTube dan 1 akun Tiktok yang intinya menyebarkan hoaks dan fitnah pada Pak SBY,” kata Kepala BHPP DPP PD, Muhajir dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/1/2026).

  • Somasi Diabaikan, Andi Arief Ungkap Dua Akun sudah Dilaporkan Buntut Fitnah ke SBY

    Somasi Diabaikan, Andi Arief Ungkap Dua Akun sudah Dilaporkan Buntut Fitnah ke SBY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Demokrat, Andi Arief memberikan perkembangan terbaru soal somasi yang dilayangkan.

    Somasi ini terkait fitnah atau tuduhan keterlibatan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam isu ijazah palsu Joko Widodo.

    Adapun untuk somasi ini dilayangkan ke akun-akun di media sosial yang menyebarkan soal kabar ini.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Andi Arief kemudian kembali melayangkan peringatan.

    Peringatan tersebut soal somasi yang dilayangkan ternyata diabaikan atau tidak diindahkan.

    Karena alasan itulah, Andi Arief mengungkap ada dua akun yang sudah dilaporkan.

    “Karena somasi tidak diindahkan,” tulisnya dikutip Selasa (6/1/2026).

    “Maka dua akun semalam dilaporkan karena telah melakukan fitnah soal SBY di belakang isu Ijazah Palsu Jokowi,” ungkapnya.

    Lebih jauh, somasi ini disebutnya bukan suatu hal yang perlu ditakuti atau dilawan.

    Ia menyebut sebenarnya hadirnya somasi ini jadi kesempatan untuk para pelaku mengakui kesalahannya.

    “Padahal, somasi itu kesempatan untuk tabayyun,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Somasi Demokrat Soal Ijazah Jokowi Disebut sebagai Pelicin untuk AHY, Yan Harahap Beri Balasan Menohok

    Somasi Demokrat Soal Ijazah Jokowi Disebut sebagai Pelicin untuk AHY, Yan Harahap Beri Balasan Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Demokrat, Yan Harahap membalas pernyataan pedas dari Faizal Assegaf.

    Ini berkaitan dengan pernyataan dari Faizal Assegaf persoalan ambisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Faizal menyebut sang ayah Susilo Bambang Yudhoyono sampai harus melakukan segalanya untuk ambisi anaknya itu.

    Ia bahkan menyebut ambisi yang saat ini dijalankan oleh AHY membuat mantan Presiden RI keenam itu jadi seperti ini.

    “Demi licinya ambisi AHY, bikin SBY makin terlihat bodoh, kekanak-kanakan & kampungan,” tulisnya dikutip Selasa (6/1/2026).

    “Somasi mu buang ke tempat sampah!,” ungkapnya.

    Dari pernyataan inilah yang kemudian dibalas dan disorot tajam oleh Yan Harahap.

    Ia menyindir dengan menyebut orang yang terbiasa dengan politik penuh amarah.

    Biasanya menurutnya adalah orang yang menganggap etika dan hukum adalah kelemahan.

    “Orang yang terbiasa dengan politik penuh amarah sering menganggap etika dan hukum sebagai kelemahan,” ungkapnya.

    Padahal, untuk negara Indonesia yang penuh adab seperti ini. Hal inilah yang justru menurut Yan Harahap sebagai pondasi.

    “Padahal di negara beradab, itulah fondasi,” tuturnya.

    Sebelumnya, ada somasi yang dilayangkan terkait dugaan penyebaran fitnah melalui media sosial yang menyeret nama SBY dalam polemik ijazah Jokowi.

    Adapun langkah somasi ini diambil bukan sekadar respons politik.

    Melainkan bagian dari upaya menjaga kebenaran serta kehormatan di ruang publik agar tidak tercemar oleh tuduhan yang tidak dapat dibuktikan.

  • Ambisi Dinasti Politik Super Ganas Dibalik Somasi Demokrat Soal Ijazah Jokowi Dibongkar Faizal Assegaf

    Faizal Assegaf soal Somasi Demokrat terkait Ijazah Jokowi Seret SBY: Demi Licinnya Ambisi AHY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus Faizal Assegaf menyentil Partai Demokrat. Terkait sikapnya menanggapi isu ijazah Presiden ke-7 Jokowi yang menyeret Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Menurut Faizal, sikap Demokrat menunjukkan SBY yang terlihat seperti anak-anak. Dia menduga semua itu dilakkan untuk ambisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Demi licinya ambisi AHY, bikin SBY makin terlihat bodoh, kekanak-kanakan & kampungan,” kata Faizal dikutip dari unggahannya di X, Senin (5/1/2026).

    Dia menyentil sikap tersebut. Terutama dalam somasi terhadap Sudiro Wi Budhius M. Piliang.

    “Somasi mu buang ke tempat sampah!” ujar Faizal.

    Adapun, somasi tersebut terkait dugaan penyebaran fitnah melalui media sosial yang menyeret nama SBY dalam polemik ijazah Jokowi.

    Itu dikonfirmasi Politisi Partai Demokrat, Yan A. Harahap.

    “Surat somasi telah dilayangkan kepada saudara Sudiro Wi Budhius M. Piliang,” kata Yan dikutip dari X @YanHarahap (2/1/2026).

    Dia menegaskan, tuduhan yang menyebut SBY sebagai dalang dalam isu ijazah palsu Jokowi sama sekali tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

    “Terkait dugaan fitnah yang disebarkan melalui media sosial terhadap Pak SBY dalam isu ijazah palsu Jokowi,” jelasnya.
    Menurut Yan, narasi yang dibangun tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan fakta yang ada.

    “Tuduhan yang menyebut Pak SBY sebagai dalang sama sekali tidak berdasar,” tegasnya.

    “Tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan fakta yang ada,” sambung Yan.