Tag: Susilo Bambang Yudhoyono

  • Demokrat Segera Rapat Terbatas Merespons Situasi Demo Agustus
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    Demokrat Segera Rapat Terbatas Merespons Situasi Demo Agustus Nasional 31 Agustus 2025

    Demokrat Segera Rapat Terbatas Merespons Situasi Demo Agustus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jajaran DPP Partai Demokrat bakal segera menggelar rapat koordinasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) malam ini.
    Rapat tersebut bakal dipimpin oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (31/8/2025) malam.
    Rapat akan segera dilakukan setelah AHY bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah jajaran Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jakarta.
    “Rapat dipimpin oleh ketum, tentu ada Pak SBY karena beliau adalah ketua MTP untuk menindaklanjuti rapat bersama dengan Presiden bersama para ketum parpol dan dilanjutkan dengan pertemuan Presiden dengan para menteri-menteri,” ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat dihubungi awak media.
    Saat ini, lanjut Herzaky, AHY juga masih berada di Istana Kepresidenan di Jakarta dan berkoordinasi dengan Presiden Prabowo dan jajaran menteri lainnya.
    “Saat ini pun Pak Menko (AHY) masih berada di Istana,” ucapnya.
    Ia menungkapkan, SBY sebagai pendiri Demokrat bakal menyampaikan pandangan pada jajaran DPP Demokrat atas situasi yang terjadi.
    Pertemuan tersebut digelar untuk membahas sikap Demokrat ke depan atas situasi Tanah Air saat ini.
    “Kalaupun beliau (SBY) sebagai orang tua kan ada
    wisdom
    , mungkin ada yang mau disampaikan, juga ada arahan-arahan, tentu kita akan dengarkan masukan-masukannya,” imbuh dia.
    Situasi Tanah Air sepekan belakangan ini diwarnai demonstrasi memprotes DPR dan pemerintah.
    Presiden Prabowo pun sudah melakukan rapat dengan para ketua umum dan menyampaikan bahwa sejumlah anggota DPR RI yang dianggap menyakiti hati rakyat sudah dicopot dari jabatannya.
    Tak hanya itu, Prabowo juga mengungkapkan bahwa demonstrasi yang terjadi juga mengarah pada tindakan makar dan terorisme.
     
    Partai Demokrat setuju dengan tuntutan demonstran agar tunjangan anggota DPR dibatalkan karena keuangan negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat.
    “Kami juga ingin mengevaluasi tuntutan mahasiswa dan publik yang pada hari ini menginginkan tunjangan DPR RI untuk dihentikan, dibatalkan,” kata Ketua DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
    “Tentu kami setuju, kami sepakat, bahwa sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujar Ibas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • SBY Ingatkan Kader Demokrat: Jangan Buta dan Tuli Terhadap Rakyat

    SBY Ingatkan Kader Demokrat: Jangan Buta dan Tuli Terhadap Rakyat

    Pacitan (beritajatim.com) – Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memberikan pesan penting kepada kader Partai Demokrat terkait kepekaan sosial dan kepedulian terhadap rakyat di tengah gejolak demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah.

    SBY menyampaikan bahwa Partai Demokrat harus menjadi teladan dengan menunjukkan kepedulian nyata, tidak buta dan tuli terhadap penderitaan masyarakat.

    “Partai Demokrat harus menjadi teladan. Tunjukkan kepedulian nyata, jangan buta dan tuli terhadap apa yang dirasakan rakyat,” ujar SBY saat menutup Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Partai Demokrat gelombang pertama di Museum dan Galeri SBY *Ani, Pacitan, ditulis Minggu (31/8/2025).

    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu meminta seluruh kader dan anggota partai tidak sekadar aktif dalam politik, tetapi juga hadir di tengah masyarakat yang menghadapi tantangan ekonomi. SBY menekankan pentingnya Demokrat hadir untuk mendengar aspirasi rakyat dan memperjuangkannya secara elegan dan konstitusional, bukan hanya saat menjelang pemilu.

    “Jangan hanya datang ketika pemilu. Demokrat harus hadir setiap saat, saat rakyat butuh perhatian dan solusi,” tegas putra kelahiran Pacitan tersebut.

    Pesan ini disampaikan di tengah situasi Indonesia yang sedang diguncang gelombang demonstrasi, yang dimulai pada Senin (25/8/2025) dan berlanjut hingga Kamis (28/8/2025).

    Aksi massa bermula di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, dan meluas ke berbagai daerah, hingga menimbulkan kerusakan fasilitas umum serta aksi penyerbuan terhadap rumah beberapa wakil rakyat yang diduga memicu kemarahan warga. [tri/suf]

  • Kronologi Dokter RSUD BDH Surabaya Dipukul dengan Batu oleh Pasiennya
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        26 Agustus 2025

    Kronologi Dokter RSUD BDH Surabaya Dipukul dengan Batu oleh Pasiennya Surabaya 26 Agustus 2025

    Kronologi Dokter RSUD BDH Surabaya Dipukul dengan Batu oleh Pasiennya
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Dr Faradina Sulistiyani, seorang dokter RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya, mengalami kekerasan berupa pemukulan menggunakan batu dari pasiennya, Norliyanti, warga Babat Jerawat.
    Plt Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya, dr. Arif Setiawan mengatakan, peristiwa itu bermula ketika pasien tersebut melakukan operasi di area punggung, 20 Agustus 2023 silam.
    “Kemudian (setelah operasi) dilanjutkan dengan kontrol rutin ke beberapa poli spesialistik,” kata Arif, ketika dikonfirmasi, Selasa (26/8/2025).
    Arif menyebut, Norliyanti merasa masih mengalami nyeri di area punggung setelah menjalani operasi.
    Akhirnya, pasien tersebut melakukan kontrol klinik bedah umum setiap Minggunya.
    “Untuk mengevaluasi penyebab lain keluhan nyeri juga dilakukan konsultasi antar poli spesialistik. Pelaku kontrol rutin tiap bulan baik di klinik bedah umum dan penyakit dalam,” ucapnya.
    Kemudian, kata Arif, pasien mendatangi, Faradina di klinik penyakit dalam RS BDH, Jumat (25/4/2025), sekitar pukul 10.30 WIB.
    Selain itu, dia juga bertanya keberadaan Faradina.
    “Sesaat pasien selesai di klinik penyakit dalam, pelaku mendatangi ruang periksa bedah umum untuk melakukan tindakan tersebut dengan batu yang sudah disiapkan sebelumnya,” jelasnya.
    Faradina menerima sebanyak 2 kali pukulan di bagian kepalanya dan 3 kali di area punggungnya.
    Hal tersebut, membuat korban harus menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit.
    “Kondisi tersebut menimbulkan trauma kepada dr Faradina, meskipun merupakan relawan tenaga kesehatan ke Gaza 2 kalo dengan ancaman hidup yang terus menerus pernah dialami,” ujarnya.
    “Kasus pemukulan ini justru memberikan bekas yang berat dari orang yang pernah mendapatkan perlakuan yang keji, justru dari pelaku yang pernah dirawatnya,” tambahnya.
    Arif mengungkapkan, peristiwa pemukulan menggunakan batu tersebut dilaporkan ke Polsek Benowo.
    Dua hari berselang, pihaknya sempat melakukan mediasi dengan pelaku tapi tidak menemukan titik temu.
    Saat ini, Norliyanti telah menjalani persidangan terkait kasus penganiayaan tersebut di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan nomor perkara 1660/Pid.B/2025/PN Sby.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hashim ungkap tak nyaman dianugerahi tanda kehormatan dari Prabowo

    Hashim ungkap tak nyaman dianugerahi tanda kehormatan dari Prabowo

    Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama kepada Hashim Djojohadikusumo di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

    Hashim ungkap tak nyaman dianugerahi tanda kehormatan dari Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 26 Agustus 2025 – 08:00 WIB

    Elshinta.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan perasaannya yang kurang nyaman mendapat Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama dari Presiden dalam upacara penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8).

    Hashim mengaku kurang nyaman karena Presiden Prabowo Subianto, yang juga kakak kandungnya yang menganugerahi tanda kehormatan itu secara langsung kepada dirinya.

    “Saya terus terang saja merasa, waktu saya diberitahu, saya merasa kurang nyaman karena Presiden kan kakak kandung sendiri,” kata Hashim usai Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Tanda Kehormatan itu didapatkan Hashim atas jasanya dalam pelestarian satwa langka dan warisan budaya.

    Hashim mengaku bahwa Tanda Kehormatan ini merupakan keempat kalinya yang ia raih atas jasa pada bidang tersebut.

    Sebelumnya, Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono melalui Wakil Presiden Ke-11 RI, Boediono, juga memberikan penghargaan. Kemudian, Hashim juga mendapat dua kali penghargaan saat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo menjabat.

    “Zaman Pak Jokowi dapat dua kali penghargaan, dari Menteri Lingkungan Hidup, maka ini keempat kali ya dapat penghargaan akhirnya saya terima juga,” kata Hashim.

    Putra bungsu dari pasangan Soemitro Djojohadikoesoemo dan Dora Marie Sigar itu mengaku telah berjuang selama 20 tahun dalam melestarikan satwa dan warisan budaya di Indonesia, termasuk wayang hingga arkeologi nasional.

    Atas penghargaan yang didapatkannya ini, ia mengaku semakin semangat dalam melestarikan budaya nasional.

    Adapun Bintang Mahaputera Utama diberikan kepada tokoh yang berjasa luar biasa dalam menjaga keutuhan, kelangsungan dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Penganugerahan ini diberikan kepada 141 tokoh nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 73, 74, 75, 76, 77, dan 78/TK/2025. Presiden Prabowo menegaskan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi negara atas pengabdian luar biasa para putra-putri bangsa.

    Sumber : Antara

  • Gibran Tak Dapat Tanda Kehormatan dari Prabowo, Bagaimana dengan Wapres Sebelumnya?

    Gibran Tak Dapat Tanda Kehormatan dari Prabowo, Bagaimana dengan Wapres Sebelumnya?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada ratusan tokoh dalam rangka HUT ke-80 RI di Istana Negara, pada Senin (25/8/2025). 

    Namun, ada momen menarik lantaran dari 141 daftar tokoh yang diberikan tanda jasa oleh Prabowo, nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak termasuk dalam daftar penerima penghargaan tersebut. 

    Ketiadaan nama Gibran dalam daftar menimbulkan pertanyaan publik, apakah seorang wakil presiden memang otomatis mendapat tanda kehormatan dari presiden yang sedang menjabat? 

    Wapres yang Pernah Dapat Tanda Kehormatan 

    Sebagai perbandingan, Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin diketahui juga tidak mendapat tanda kehormatan dari Presiden Ke-7 RI Joko Widodo hingga akhir masa pemerintahannya pada 2024. 

    Memang, sejumlah wakil presiden memang pernah menerima tanda kehormatan dari presiden yang menjabat, baik ketika masih aktif maupun setelah purna tugas. Beberapa diantaranya Mohammad Hatta. Wapres pertama RI ini menerima Bintang Republik Indonesia Adipurna, penghargaan tertinggi negara, atas jasa besar dalam perjuangan kemerdekaan.

    Lalu, Hamzah Haz yang juga merupakan mantan wapres periode 2001–2004 mendapat Bintang Mahaputera Adipradana setelah purna jabatan, sebagai bentuk pengakuan jasa di pemerintahan.

    Tak hanya itu, Boediono juga merupakan Wapres 2009–2014 yang menerima Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas pengabdiannya di bidang ekonomi dan pemerintahan. 

    Terakhir ada Jusuf Kalla (JK) yang dua kali menjabat sebagai wapres (2004–2009 dan 2014–2019) dianugerahi Bintang Republik Indonesia Adipurna oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo pada 2019, usai mengakhiri masa jabatan keduanya.

    Untuk diketahui, pemberian tanda kehormatan kepada seorang wakil presiden tidak bersifat otomatis, melainkan sangat bergantung pada keputusan presiden yang sedang menjabat.

    Kadang diberikan saat masih aktif, tetapi tidak jarang pula baru diberikan setelah masa jabatan berakhir, dengan pertimbangan jasa, politik, dan simbol penghormatan sejarah.

    Dasar Hukum Pemberian Tanda Jasa 

    Adapun, terdapat dasar hukum pemberian gelar dan tanda kehormatan. Pertama, Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang menetapkan bahwa Presiden memiliki kewenangan memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan kepada individu atas jasa luar biasa mereka kepada negara

    Aturan ini membagi penghargaan menjadi tiga jenis utama yaitu “Gelar” yang diberikan untuk pahlawan nasional atau tokoh yang gugur / meninggal karena pengabdian luar biasa. Kedua, ada “Tanda Jasa” yaitu medali kepada yang berjasa dalam bidang tertentu, dan “Tanda Kehormatan” yang mencakup Bintang, Satyalancana, dan Samkaryanugraha

    Ketiga, ada Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2010 sebagai Pelaksana Mengatur detail teknis pelaksanaan dari UU No. 20 Tahun 2009, seperti Persyaratan calon penerima (lampiran riwayat hidup, rekomendasi dari pejabat terkait) serta Tata cara pengajuan dan verifikasi usulan

    Kemudian, ada Peraturan Presiden (Perpres) No. 90 Tahun 2011 yang mengatur hak keuangan dan tunjangan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

    Sehingga, Wakil Presiden tak secara otomatis mendapat gelar atau tanda kehormatan. Sebab, pemberian gelar atau tanda kehormatan sepenuhnya merupakan kebijakan Presiden yang sedang menjabat dan diputuskan berdasarkan pertimbangan seperti usulan atau rekomendasi dari instansi terkait dan hasil pembahasan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormata 

    Meski begitu, Kepala negara tetap bisa memberikan semasa jabatan Wapres atau setelah purna tugas, tergantung konteks dan kebijakan Presiden.

  • Deretan Konglomerat hingga Jenderal TNI/Polri yang Dapat Gelar Kehormatan Prabowo

    Deretan Konglomerat hingga Jenderal TNI/Polri yang Dapat Gelar Kehormatan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan bintang jasa dan kehormatan dalam rangka HUT ke-80 RI kepada 141 tokoh. Para penerima bintang jasa dan kehormatan mulai dari pejabat, konglomerat, anggota TNI-Pori yang masih aktif, hingga purnawirawan.

    Pemberian tanda kehormatan digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin siang (25/8/2025). Berdasarkan pantauan Bisnis, Presiden Prabowo menyematkan tanda kehormatan tersebut  satu per satu kepada tokoh-tokoh yang menjadi penerima. 

    Dalam pidato singkat, Prabowo mengucapkan terima kasih atas pengabdian para tokoh tersebut, termasuk mendiang yang diwakili ahli waris dalam penerimaan penghargaan Bintang

    “Sekali lagi terima kasih atas jasa-jasa pengabdian saudara sekalian dan mereka-mereka yang orang tuanya tidak hadir ahli waris juga atas nama negara dan bangsa terima kasih kami Republik Indonesia atas pengabdian saudara sekalian semoga jasa-jasa saudara-saudara terus menjadi warisan bagi generasi penerus, terima kasih,” kata Prabowo di Istana Negara, Senin (25/8/2025). 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menilai negara selama ini masih kurang dalam memberikan penghormatan kepada berbagai individu yang sebenarnya berhak.

    “Presiden Prabowo menilai, selama ini negara masih kurang memberikan penghormatan, sebab dari 141 penerima anugerah tahun ini, banyak di antaranya yang sebelumnya belum pernah memperoleh penghargaan dari negara,” katanya di Istana Negara, Senin (25/8/2025).

    Dikatakan Prasetyo, Presiden Prabowo berpikir bahwa memberikan gelar dan tanda kehormatan kepada putra-putri terbaik bangsa dari lintas bidang dan profesi adalah sesuatu yang harus dijadikan semacam tradisi.

    “Bapak Presiden betul-betul ingin memberikan penghargaan kepada siapa saja putra-putri terbaik bangsa yang berprestasi dan menjalankan tugas di bidangnya yang melebihi panggilan tugas,” ujarnya.

    Prasetyo menjelaskan tradisi pemberian penghargaan ini perlu terus dijaga karena selama ini masih banyak tokoh yang berjasa, namun belum pernah memperoleh penghormatan dari negara.

    Menurutnya, penerima tahun ini datang dari berbagai latar belakang, mulai dari kemanusiaan, kebudayaan, lingkungan, kesehatan, hingga riset dan penemuan vaksin.

    Bintang Mahaputra Utara untuk Haji Isam dan Hashim

    Selain menteri dan mantan pejabat negara, Prabowo juga pemberian tanda jasa kehormatan kepada seorang tokoh konglomerat. 

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo memberikan Bintang Mahaputra Utama kepada Pemilik Jhonlin Group Andi Syamsuddin Arsyad atau yang lebih dikenal dengan sebutan Haji Isam.

    “Bintang Mahaputra Utama diberikan kepada Saudara Andi Syamsuddin Arsyad, beliau berjasa luar biasa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Beliau [Haji Isam] membangun kiprah bisnisnya terutama di sektor pertambangan batu bara, transportasi dan infrastruktur yang membuka lapangan pekerjaan,” demikian disampaikan pembawa acara (MC) di Istana Negara. 

    Sebagai catatan, perusahaan grup Haji Isam menaungi beberapa anak perusahaan seperti PT Jhonlin Baratama, PT Jhonlin Air Transport, PT Jhonlin Agromandiri, PT Jhonlin Marine and Shipping, PT Jhonlin Batu Mandiri, hingga Jhonlin Agro Raya.

    Meski jarang terlihat, Prabowo memang dikabarkan dekat dengan Crazy Rich Kalimantan tersebut. Bahkan, ada empat orang kepercayaan Haji Islam yang kini menduduki jabatan di Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar.

    Selain Haji Isam, konglomerat lain yang mendapat tanda jasa dari Prabowo adalah Hashim Djojohadikusumo.

    Meski demikian, Hashim Djojohadikusumo mengaku sempat merasa kurang nyaman saat diberitahu akan menerima tanda kehormatan negara, mengingat Presiden Prabowo Subianto merupakan kakak kandungnya.

    Namun, dia akhirnya menerima penghargaan tersebut sebagai bentuk pengakuan atas kiprahnya yang telah berlangsung lebih dari dua dekade.

    “Terus terang saja saya merasa kurang nyaman karena Presiden kan kakak kandung sendiri. Tapi ini merupakan yang ketiga kali saya mendapat penghargaan. Sebelumnya dari Presiden SBY melalui Wapres Boediono, lalu dari Presiden Jokowi dua kali melalui Menteri Lingkungan Hidup. Jadi ini sudah yang keempat kali,” kata Hashim usai acara penganugerahan di Istana Negara, Jumat (22/8/2025).

    Penghargaan yang diterima Hashim kali ini diberikan atas jasanya dalam pelestarian satwa langka sekaligus warisan budaya Indonesia. Ia menyebut telah aktif selama lebih dari 20 tahun memperjuangkan keberlangsungan fauna Indonesia yang kian terancam punah serta warisan budaya seperti wayang dan peninggalan arkeologi. 

    “Ya, Saya ingin lebih mengabdi lagi ya lebih berjasa lagi ya karena banyak apa hewan kita, banyak satwa liar kan terancam punah. Saya sudah 20 tahun ya berjuang untuk melestarikan dan juga budaya indonesia, budaya nusantara juga saya merasa terancam saya juga hampir 20 tahun bantu melestarikan warisan budaya indonesia termasuk wayang, termasuk arkeologi dan sebagainya,” pungkas Hashim.

    Daftar Pengusaha/Konglomerat yang menerima tanda jasa kehormatan dari Prabowo 

     1.⁠ ⁠Bahlil Lahadalia – Menteri ESDM, pengusaha asal Papua
     2.⁠ ⁠Andi Amran Sulaiman – Menteri Pertanian, pengusaha perkebunan
     3.⁠ ⁠Hashim Djojohadikusumo – pengusaha, adik Prabowo
     4.⁠ ⁠Andi Syamsuddin Arsyad (Haji Isam) – pengusaha batubara Kalsel
     5.⁠ ⁠Angky Retno Yudianti – eksekutif BUMN/swasta
     6.⁠ ⁠Abdul Rasyid – pengusaha sawit, Kalteng

    Deretan Jenderal TNI/Polri yang Dapat Tanda Jasa dari Prabowo 

    Prabowo Subianto menganugerahkan Bintang Republik Indonesia Utama kepada Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso. Tanda kehormatan tertinggi negara itu diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo kepada keluarga Hoegeng, yang diwakili oleh cucunya, Krisnadi Ramajaya Hoegeng (Rama), bersama sang istri Sheila R Hoegeng.

    “Beliau berjasa sangat luar biasa dalam bidang keamanan dan pelayanan masyarakat melalui kepemimpinan kepolisian yang dikenal bersih dan berintegritas,” demikian petikan kalimat pembawa cara penganugerahan dikutip dari Antaria. 

    Momen penganugerahan berlangsung penuh khidmat. Saat nama Hoegeng disebut, pembawa acara menegaskan jasa besar mantan Kapolri periode 1968–1971 tersebut, yang dikenal luas sebagai pemimpin kepolisian bersih dan berintegritas.

    “Penindakan tegas terhadap korupsi, perjudian, dan penyelundupan serta pelayanan publik yang humanis,” katanya menambahkan.

    Jenderal Hoegeng dikenang publik sebagai figur polisi yang sederhana, jujur, dan tegas dalam menegakkan hukum. Komitmennya untuk menindak praktik korupsi, perjudian, hingga penyelundupan membuatnya menjadi simbol integritas institusi kepolisian.

    Selain sosok Hoegeng yang melegenda, Prabowo juga memberikan tanda jasa kehormatan kepada jenderal-jenderal TNI yang masih aktif maupun yang telah menjadi purnawirawan. Berdasarkan catatan Bisnis dari total 141 orang, ada 26 tokoh TNI/Polri yang menerima gelar kehormatan pada HUT ke-80 RI. 

    Beberapa jenderal TNI yang menerima Bintang Republik Indonesia Utama, yaitu Jenderal TNI (purn) sekaligus eks Menkopolhukam Wiranto, Jenderal TNI (purn) Agum Gumelar, Jenderal TNI (purn) sekaligus eks Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono, serta ⁠Almarhum Letjen TNI (purn) sekaligus eks Mensesneg Moerdiono. 

    Sementara itu untuk tokoh militer muda, Prabowo memberikan penghargaan kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Infanteri Teddy Indra Wijaya, yang dikenal atas dedikasinya dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik. Teddy dinilai memiliki disiplin, ketegasan, serta loyalitas tinggi dalam pengabdiannya.

    “Beliau aktif memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan cepat dan efisien, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif bagi masyarakat,” kata pembawa acara di Istana Negara, Senin (25/8/2025).

    Berikut daftar tokoh TNI/Polri yang mendapatkan tanda jasa kehormatan dari Prabowo

     1.⁠ ⁠Wiranto – Jenderal TNI (Purn)
     2.⁠ ⁠Agum Gumelar – Jenderal TNI (Purn)
     3.⁠ ⁠Subagyo Hadi Siswoyo – Jenderal TNI (Purn)
     4.⁠ ⁠AM Hendropriyono – Jenderal TNI (Purn)
     5.⁠ ⁠Hoegeng Imam Santoso – Jenderal Polisi (Kapolri)
     6.⁠ ⁠Letjen TNI (Purn) Dading Kalbuadi
     7.⁠ ⁠Letjen TNI (Purn) Solihin Gautama Purwanegara
     8.⁠ ⁠Mayjen TNI (Purn) Chalimi Imam Santosa
     9.⁠ ⁠Letjen TNI (Purn) Tarub
    10.⁠ ⁠Letjen TNI (Purn) Herman Bernhard Leopold Mantiri
    11.⁠ ⁠Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo
    12.⁠ ⁠Letjen TNI (Purn) Mochammad Jasin (tokoh Brimob)
    13.⁠ ⁠Letjen TNI (Purn) Hartono Rekso Dharsono
    14.⁠ ⁠Letjen TNI (Purn) Kemal Idris
    15.⁠ ⁠Mayjen TNI (Purn) Syamsudin
    16.⁠ ⁠Letjen TNI (Purn) F. X. Sudjasmin
    17.⁠ ⁠Letjen TNI (Purn) Wiyogo Atmodarminto
    18.⁠ ⁠Mayjen TNI (Purn) Mung Parhadimulyo
    19.⁠ ⁠Letjen TNI (Purn) Rais Abin
    20.⁠ ⁠AKBP (Purn) H. Soekitman
    21.⁠ ⁠Mayjen TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim
    22.⁠ ⁠Kolonel Marinir TNI (Purn) Azwar Syam
    23.⁠ ⁠Letkol Caj Tituler Muhammad Idris Sardi (militer & seniman biola)
    24.⁠ ⁠Lettu (Purn) Isa Mangun
    25.⁠ ⁠Terawan Agus Putranto – dokter, eks Menkes
    26.⁠ ⁠Letkol Teddy Indra Wijaya – Sekretaris Kabinet (Seskab)

     

  • Dino Patti Djalal soroti pergeseran CCTV, dugaan fakta baru Arya Daru

    Dino Patti Djalal soroti pergeseran CCTV, dugaan fakta baru Arya Daru

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Dino Patti Djalal soroti pergeseran CCTV, dugaan fakta baru Arya Daru
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 21:11 WIB

    Elshinta.com – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengatakan pergeseran rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian merupakan kejanggalan serius yang bisa membuka fakta baru dalam kasus kematian diplomat Arya Daru Pangayunan (39) yang ditemukan tewas di kamar indekosnya pada Juli 2025.

    “Di mana di dunia ini ada orang yang menggeser CCTV? Ada waktu dan untuk apa menggeser CCTV? Kecuali, memang ada sesuatu yang mencurigakan dan digesernya kenapa?,” kata Dino seusai menerima penganugerahan Tanda Jasa dan Kehormatan dari Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Menurut Dino, pergeseran CCTV ke arah yang tidak merekam peristiwa di depan lokasi, dianggap sebagai kejanggalan yang mencurigakan dan perlu ditelusuri lebih lanjut oleh kepolisian, yang selama ini dikenal piawai mengungkap kasus misterius.

    Selain fakta itu, peraih Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Prabowo itu, juga menyoroti teori bunuh diri Arya Danu yang berkembang tidak masuk akal.

    Alasannya, kondisi psikologis almarhum saat itu justru sedang bahagia karena akan mendapat penempatan baru di luar negeri.

    “Simpel saja, masa ada orang bunuh diri dengan lakban dan serapi itu dan dia juga dalam kondisi psikologis yang sangat happy karena dia mau ada penempatan yang bagus di luar negeri,” ujar Dino yang pernah dilantik sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    Dino juga mempertanyakan lambannya pengungkapan kasus tersebut sebab biasanya kepolisian mampu segera menemukan titik terang bahkan dalam kasus pembunuhan rumit.

    “Ini sudah berbulan-bulan, pasti ada sesuatu. Banyak orang justru percaya ini upaya pembunuhan yang rapi, bukan bunuh diri,” katanya.

    Karena itu, Dino menyatakan dukungan penuh terhadap upaya keluarga dan kuasa hukum Arya Daru yang mendesak polisi menindaklanjuti bukti-bukti baru.

    Ia menegaskan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sangat bergantung pada penuntasan kasus ini.

    “Saya sangat mendukung upaya keluarga dan kuasa hukumnya untuk terus menekan, mendorong polisi agar mencari pembunuhnya,” katanya.

    Pada akhir Juli 2025, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Polisi Wira Satya Triputra menjelaskan bahwa kamera pengawas di kos Arya Daru digeser untuk mendokumentasikan proses pendobrakan kamar atas permintaan istri korban.

    Namun, pada Minggu (28/8), pihak keluarga, melalui tayangan langsung di televisi, membantah tudingan tersebut.

    “Yang jelas begini, yang paling awal adalah CCTV. Di awal waktu itu disebutkan bahwa penjaga (kos) itu diperintahkan oleh istri almarhum, atau diminta oleh istri almarhum untuk menggeser CCTV, itu kami bantah keras,” kata Kuasa Hukum Keluarga Arya Daru, Dwi Librianto.

    Sumber : Antara

  • Hashim Djojohadikusumo Dapat Bintang Mahaputera dari Prabowo

    Hashim Djojohadikusumo Dapat Bintang Mahaputera dari Prabowo

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama kepada Hashim Djojohadikusumo dan Bintang Mahaputera Adipradana kepada Burhanuddin Abdullah.

    Penyematan bintang ini dilakukan dalam Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025).

    Kedua tokoh ini disematkan bintang Mahaputera karena dinilai memiliki jasa dan kontribusi besar di bidangnya masing-masing. Keduanya kini merupakan Board of Advisor dari Prasasti Center for Policy Studies, lembaga think tank yang berfokus pada kebijakan publik.

    “Atas nama bangsa dan negara Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas jasa dan pengabdian saudara-saudari sekalian. Semoga jasa dan pengabdiannya menjadi warisan bagi generasi penerus bangsa,” ujar Prabowo dalam sambutannya di Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia, Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025).

    Sebagai informasi, Hashim Djojohadikusumo, yang juga merupakan Board of Advisors di Prasasti Center for Policy Studies, menerima Bintang Mahaputera Utama atas jasanya di bidang pengembangan nasional melalui pendidikan, pelestarian sejarah dan tradisi budaya, serta menjaga lingkungan hidup dan satwa langka.

    Saat ini, adik Prabowo Subianto itu juga menjabat sebagai Ketua Badan Pelestarian Pusaka Indonesia dan Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia.

    Sementara Burhanuddin Abdullah, mendapatkan penghargaan Mahaputera Adipradana atas jasanya menjaga stabilitas moneter dan memperkuat sistem perbankan internasional.

    Ia merupakan ekonom yang turut memimpin kebijakan strategis di tengah tantangan perekonomian global maupun domestik. Adapun penghargaan ini menjadi tanda kehormatan kedua yang diterima oleh Burhanuddin Abdullah.

    Pada tahun 2007, ia juga menerima penghargaan Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.

    Di tahun yang sama, Burhanuddin Abdullah juga dinobatkan menjadi salah satu dari lima bankir negara terbaik dunia tahun 2007 oleh majalah ekonomi internasional asal Amerika Serikat, Global Finance.

    Nominasi ini diberikan karena Burhanuddin Abdullah dianggap berhasil memimpin bank sentral Indonesia, menjaga stabilitas makro ekonomi selama tahun 2005.
    Penghargaan Best Central Banker tersebut diserahkan di Gedung National Press Club, Washington DC.

    (kil/kil)

  • Terlalu Berani Melawan Oligarki Pendukung Jokowi, Benarkah Jadi Ancaman untuk Prabowo?

    Terlalu Berani Melawan Oligarki Pendukung Jokowi, Benarkah Jadi Ancaman untuk Prabowo?

    GELORA.CO – Berbagai situasi sosial, ekonomi hingga politik yang semakin panas, ditengarai merupakan dampak Matahari Kembar atau rivalitas Prabowo dengan Jokowi.

    Melalui berbagai instrumen yang masih berada di pemerintah, Jokowi yang didukung oleh para kelompok Machiavelli terus berusaha menggerogoti kredibilitas Prabowo.

    Karena itu, rakyat Indonesia perlu secara lebih mendalam dapat memahami potensi adanya ketegangan antara Presiden Prabowo dengan Jokowi.

    Dengan runtuhnya kredibilitas Presiden Prabowo di masyarakat, Jokowi melalui para penerusnya akan kembali mendapat panggung bernama Kekuasaan Indonesia.

    Pernyataan terkait adanya potensi rivalitas antara Presiden Prabowo dengan Presiden Ketujuh Indonesia tersebut, merupakan pandangan Selamat Ginting selaku Analis Politik dan Militer.

    Disampaikan saat menjadi narasumber di sebuah siniar, Analis Politik asal Universitas Nasional ini menduga para pendukung Jokowi belum sepenuhnya ikhlas melepas dominasi politiknya.

    Kedatangan Jokowi saat peringatan HUT RI ke-80 di Istana Negara pada 17 Agustus lalu, justru membuat publik mempertanyakan urgensi kehadirannya.

    Jokowi, menurut Selamat perlu lebih berusaha untuk bisa menunjukkan rasa malu kepada masyarakat Indonesia sebagaimana dilakukan oleh Megawati yang justru absen.

    “Mestinya ada fase dimana dia nge-rem untuk memberikan kesempatan, bahwa sekarang penguasanya adalah Prabowo Subianto,” jelasnya.

    Sebagai figur yang memiliki semangat nasionalisme tinggi, Selamat menilai upaya Prabowo untuk mempersatukan para mantan penguasa cukup tinggi.

    Meski terdengar sempurna, Selamat menilai Presiden Prabowo saat ini justru harus lebih bisa membatasi diri dari para mantan Pejabat Presiden.

    Setiap Presiden sejak dari era SBY hingga Jokowi, menurut Selamat memiliki tantangan psikologis politik berbeda yang dapat berdampak pada kepemimpinannya.

    Hal terbaik yang perlu dilakukan Presiden Prabowo hingga akhir masa jabatannya, adalah dengan fokus kepada pencapaian program rancangannya.

    Kendala yang saat ini perlu ditangani secara khusus oleh Prabowo adalah berbagai warisan kebijakan dari Presiden pendahulunya.

    Selain disampaikan oleh Selamat Ginting, pernyataan terkait adanya perang Matahari Kembar juga sempat diutarakan Ketua Dewan Direktur Great Institut.

    Menurut Syahganda Nainggolan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memang sudah direncanakan hanya berjalan selama dua tahun.

    Untuk membuat Presiden Prabowo terperangkap dalam kesulitan, para rival politiknya terus melakukan berbagai upaya delegitimasi.

    Melalui pajak, pengangguran, korupsi, kesehatan, tambang, isu pertahanan dan geopolitik, langkah Presiden Prabowo terus dijegal.

    “Semangat untuk menghilangkan korupsi terlalu kuat, sehingga oligarki berusaha agar tidak dicintai rakyat,” jelas Syahganda dikutip Ayojakarta dari YouTube Forum Keadilan TV. ***

  • Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) jadi Kunci Buka Akses Kawasan Pawitandirogo

    Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) jadi Kunci Buka Akses Kawasan Pawitandirogo

    Bisnis.com, JAKARTA – Sorak-sorai warga bergemuruh saat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono tiba di lokasi Merdeka Run, Komplek Museum Reog, Ponorogo, yang masih dalam proses pembangunan.

    Jalan menuju lokasi museum itu masih berupa batu dan tanah. Derap kaki ribuan pelari saat melintas membuat debu berterbangan memenuhi udara. Antusias warga cukup tinggi untuk mengikuti hajatan Merdeka Run. Dari 2.000 kuota yang disediakan panitia, sebanyak 32.000 orang menyerbu pendaftaran secara online.

    Museum Reog diharapkan menjadi magnet baru pariwisata Ponorogo, setelah kesenian daerah itu diganjar warisan budaya tak benda oleh Unesco pada pengujung tahun lalu. Namun, lokasi wisata yang terpencil dan infrastruktur yang buruk menjadi masalah baru.

    “Saya mau di ajak ke situ [Merdeka Run] biar melihat akses jalan yang masih berbatu. Biar ada perhatian dari Menko IPK,” ujar menteri yang biasa disapa AHY tersebut dalam Sarasehan Pengembangan Kawasan Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun dan Ponorogo (Pawitandirogo) di Madiun, Jawa Timur, Jumat (22/8/2025).

    Sarasehan menjadi acara penutup rangkaian acara Paguyuban Pawitandirogo, wadah bagi diaspora dari daerah tersebut, untuk sumbangsih membangun kawasan Mataraman itu.

    Adapun rangkaian acara dimulai dengan Merdeka Run di Ponorogo pada pagi hari. Kemudian dilanjutkan peresmian bukit sampah yang disulap menjadi tempat wisata di Desa Winongo, Madiun. Selanjutnya peresmian Kopdes Merah Putih di Nambangan Lor, Madiun.

    Dalam acara sarasehan, disampaikan kawasan Pawitandirogo dalam kondisi perkembangan ekonomi yang lambat terutama karena akses terkunci. Meskipun demikian, kawasan ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan lewat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

    Acara yang juga dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Ketua Paguyuban Pawitandirogo yang juga Sekretaris Menko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Sekjen KEK Edwin Manangsang hingga para kepala daerah dari kawasan Mataraman, mengharapkan ada sinergi ekosistem wilayah.

    Kabupaten Ngawi yang memiliki ikon kawasan industri agrowisata, Magetan identik dengan UMKM, Madiun sebagai kota jasa, Ponorogo memiliki budaya adiluhung dan Pacitan terkenal dengan pantai serta goa perlu bersinergi dalam mengembangkan kawasan.

    “Perlu ada kolaborasi untuk mengembangkan kawasan ini. Apalagi tiap daerah memiliki kekhasan tersendiri, mari kita dorong bersama-sama,” kata AHY, anak Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang sebagai penggagas Paguyuban Pawitandirogo.

    Sementara itu, Emil Dardak menambahkan bahwa kawasan Pawitandirogo memiliki kontribusi ekonomi cukup signifikan bagi Jawa Timur. Apalagi, sambungnya, jumlah penduduk di kawasan itu mencapai 4,09 juta jiwa.

    “Dari enam daerah ini rata-rata PDRB-nya Rp20 triliun. Total lebih dari Rp100 triliun. Potensinya sangat besar dengan jumlah penduduk sebanyak itu,” ujarnya.

    Menurutnya, pemerintah provinsi terus mengembangkan akses ke kawasan Pawitandirogo itu. “Kami mau melakukan reaktivasi jalur kereta Madiun-Ponorogo yang mencapai Slahung. Ini sudah mendekati Pacitan.”

    Perlu Dukungan Pusat

    Kawasan Pawitandirogo ini memiliki luas lebih dari 6.000 km2, dengan sebagian besar wilayah berada di posisi geografis yang ‘kurang strategis’ karena berada di tengah pulau (land-lock), kecuali Pacitan di pinggir laut selatan, dan beberapa kabupaten tidak berada di jalur logistik utama Pulau Jawa, hanya Madiun dan Ngawi yang dilewati Tol Trans Jawa.

    Susiwijono menyampaikan dengan karakteristik seperti itu, pilihan terbaik adalah mengoptimalkan sektor pariwisata. Apalagi kawasan Pawitandirogo memiliki  banyak destinasi wisata, tetapi perlu infrastruktur dan integrasi destinasi.

    “Perlu dukungan infrastruktur dan konektivitas antar destinasi wisata, dan perlu integrasi antar lokasi wisata sehingga bisa lebih menarik wisatawan,” ujarnya.

    Selain itu, sambungnya, perlu dukungan program dan event dari pemerintah pusat untuk pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan, seperti program kegiatan dari Kementerian Pariwisata, untuk menjaga agar obyek wisata tetap hidup dan berkegiatan.

    “Perlu dukungan adanya event-event bertaraf nasional dan global yang bisa masuk di KEN [Karisma Event Nusantara] di Kementerian Pariwisata.”

    Dia menambahkan kawasan khusus juga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, seperti KEK di Gresik dan di Singhasari. Hal itu dapat mendorong perekonomian daerah dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

    Sependapat dengan Susiwijono, Edwin Manangsang menyampaikan bahwa kawasan ekonomi khusus bakal mendapatkan keringanan fasilitas fiskal dan non-fiskal dari pemerintah, sehingga mempunyai daya saing untuk menarik investasi.

    “Perlu dikembangkan juga kawasan khusus yang tidak hanya berbasis industri, tetapi bisa sektor jasa pariwisata, saya tantang kepala daerah di sini untuk mewujudkan itu,” ujarnya.